DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No. 65/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Surakarta)
JURNAL ILMIAH Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Oleh : ROBIN TANTRA CHRIS A 11100044
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2015 1
ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan No 65/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Surakarta. Tindak pidana pencurian bukan hanya dilakukaan oleh orang dewasa saja. Akan tetapi anak-anak juga menjadi seorang pelaku tindak pidana, meskipun anak adalah sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai salah satu sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Namum pada kenyataannya seringkali dijumpai penyimpangan perilaku atau perbuatan dikalangan anak, bahkan seringkalimereka perilaku atau melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis penelitian yaitu pendekatan normatif. Sifat penelitian menggunakan deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder.. Alat pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana oleh akim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan No 65/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Surakarta adalah menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta terdiri dari faktor yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, pertimbangan menurut hukumnya dan petimbangan halhal yang meringankan dan memberatkan, dimana tanpa mengesampingkan saran dari BAPAS maka hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan putusan pidana berupa untuk menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan daripada harus bekerja di panti sosial dengan pertimbangan utama bahwa perbuatan pidana tersebut telah dilakukan terdakwa berulang kali.
Kata kunci : penerapan sanksi pidana, pencurian, pertimbangan hakim
2
A. Latar Belakang Masalah Tindak pidana di masyarakat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jenis tindak pidana itu sendiri beraneka ragam, mulai dari narkotika, perjudian
pencurian, pemerkosaan,
dan sebagainya. Proses penanganan tindak pidana ini
membutuhkan orang-orang tertentu yang diharapkan mampu mengungkap tentang kebenaran materiil dalam hukum pidana di Indonesia, dengan keberadaan hukum berdasarkan uraian di atas, jika terjadi suatu pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, maka akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Timbulnya tindak pidana pencurian bukanlah masalah yang baru, meskipun tempat dan waktu berlainan, tetapi modus kejadiannya dinilai sama. Semakin lama tindak pidana pencurian semakin berkembang baik di kota-kota besar maupun di kota kecil dan dikhawatirkan akan menjalar lebih jauh ke desa-desa, karena desa adalah tumpuan harapan dan sumber daya manusia yang bermoral dalam kehidupan, maka di sana didapatkan gambaran hidup yang aman, damai dan lahir batin1 Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern yang dalam kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, hal ini dipicu dengan adanya
godaan hidup mewah, hal tersebut memberikan
peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketakwaan dan keimanannya, untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian sebagai bentuk fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka dapat diuraikan dan didekati dari berbagai sudut pandang. Peneliti berusaha mendekati tindak pidana pencurian dari sudut pandang hukum pidana yang merupakan terminologis dari apa yang dipaparkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Pencurian adalah tindak pidana yang diatur di dalam pasal 362 hingga pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang diakatakan mencuri jika ia mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian ini bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja, tingkat pengangguran tinggi, dan harga kebutuhan hidup meningkat. Tindak
pidana pencurian salah satu tindak
1
Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hal. 1
1
pidana yang marak terjadi di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun daerah terpencil. Para pelaku melakukan tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai mata pencaharian dengan jaringan atau sindikat yang terorganisasi dengan
rapi atau ada juga yang melakukannya karena himpitan
ekonomi sehingga memaksa si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut karena dalam pikirannya sudah tidak ada lagi jalan keluar selain mencuri. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa depan. Tindak pidana pencurian bukan hanya dilakukaan oleh orang dewasa saja. Akan tetapi anak-anak juga menjadi seorang pelaku tindak pidana, meskipun anak adalah
sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sebagai salah satu sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Namum pada kenyataannya seringkali dijumpai penyimpangan perilaku atau perbuatan dikalangan anak, bahkan seringkalimereka perilaku atau melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Masa anak adalah masa dimana orang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan yang paling baru dan merupakan langkah maju adalah ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih
2
kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlau ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupu anak sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orangtua tetapi juga oleh pemerintah. Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang sangat erat kaitanya adalah masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapat yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Sifat pemidanaan ini bukan semata-mata bersifat menghukum maupun mencari-cari kesalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Pemidanaan terhadap anak bukanlah merupakan balasan atas perbuatannya kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan atas perbuatannya dan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian antara lain: 1. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta ? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan No 65/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Surakarta ?
3
C. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara terhadap kasus pencurian
yang
dilakukan
oleh
anak
dalam
putusan
No
65/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Surakarta. 2. Mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan No 65/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Surakarta.
D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penilitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penilitian hukum normatif yaitu penilti menganalisis data berupa putusan hakim pengadilan Negeri Surakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Sumber data sekunder Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari putusan hakim, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain : 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk didalamnya putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah norma atau kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, atau peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat, yaitu antara lain : a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana b) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4
c) Undang-undang
Nomor
48
Tahun
2009
Tentang
Kekuasaan
Kehakiman d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan
hukum
sekunder
merupakan
bahan
hukum
yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku literatur di bidang hukum, pendapat para sarjana (doktrin), rancangan undang-undang, jurnal hukum, makalah, artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian hukum ini. 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petujuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus hukum, majalah, surat kabar, bahan- bahan yang diperoleh dari internet dan bahan lain yang behubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian hukum ini. b. Sumber data primer Sumber data primr adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang dalam kasus pencurian. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan : a. Studi Lapangan Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan jalan terjun langsung ke tempat obyek penelitian untuk memperoleh data yang dikehendaki mengenai perilaku pada saat itu juga. Hal tersebut dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam wawancara (interview) ini penulis menggunakan wawancara terarah dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara garis besar.
5
b. Studi Kepustakaan Pengumpulan data dengan mempelajari, mengkaji buku-buku ilmiah, literatur-literatur, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya atau berhubungan dengan penelitian ini. 4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah data terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan menganalisis data dengan memisah-misahkan data menurut katagori masing-masing kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian. Di dalam penelitian kualitatif proses analisis biasanya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Tiga komponen utama yaitu : a. Reduksi data Kegiatan yang bertujuan mempertegas, memperpendek, membuat fokus. Membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai. b. Penyajian data Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar, dan sebagainya. c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi Memahami arti dari berbagai hal, meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan
pencatatan-pencataan
peraturan,
pernyataan-pernyataan,
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, kemudian menarik kesimpulan2 2 HB. Sutopo. 2002. Metedeologi Penilitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam penilitian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press, hal 98
6
E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Penerapan sanksi Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Penerapan sanksi pidana terhadap anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, dimana ada perbedaan antara pelanggar–pelanggar anak dengan orang yang sudah dewasa, sudah seharusnya anak mendapat perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan, agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak di depan pengadilan di perlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta dapat menjamin pelaksanaanya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah perangkat Undang–undang tentang tata cara pemeriksaan anak sehingga hakim dapat menerapkan sanksi pidana yang tepat bagi anak. Untuk dapat menguraikan dan memberi penjelasan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan, yang dalam kasus ini penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari hasil penelitian baik secara wawancara maupun melalui data yang penulis peroleh secara langsung yaitu berupa Putusan Hakim dan Berita Acara Persidangan dalam Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Surakarta sebagai berikut : a. Identitas Terdakwa Nama Lengkap
: Alvian Indriyanto Putra
Tempat lahir
: Surakarta
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Purbakan Kec. Baki Kab.Sukoharjo atau Pelangi Utara Rt 26 Rw 28 Kec.Jebres Kota Surakarta
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Swasta
Pendidikan
: SMP
b. Posisi Kasus Terdakwa Alvian Indrayanto Putra bersama-sama dengan saksi Tulus Widiarto (disidangkan tersendiri) pada hari Jum’at tanggal 4 April 2014
7
sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di warnet samping kampus ISI Surakarta, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut : Terdakwa Alvian Indrayanto bersama saksi Tulus Widiarto pada hari Kamis tanggal 3 April sekira pukul 21.30 WIB awalnya sepakat keluar dari rumah saksi Tulus Widiarto dengan berboncengan naik sepeda motor CSI milik teman terdakwa untuk mencari sasaran kejahatan, pada saat itu saksi Tulus Widiarto sudah membawa kunci L yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah berputar-putar akhirnya terdakwa bersama saksi Tulus Widiarto pada hari Jum’at tanggal 4 April 2014 sekira pukul 00.30 WIB sampai di warnet samping kampus ISI Surakarta, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Melihat ada motor yang diparkir dan keadaannya sepi, kemudiaan terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa berpura-pura masuk kedalam warnet dan main internet, sedangkan saksi Tulus Widiarto setelah turun dari sepeda motor langsung mendekati sasaran kejahatan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No,Pol. AD 3015 NZ milik saksi korban Sanchia Yanita Frangkristin yang diparkir di depan warnet karena saksi korban Sanchia Yanita Frangkristin sedang berada di warnet mengerjakan tugas kuliah dan pandangan tertutup bilik, kemudian saksi Tulus Widiarto berusaha membuka kunci sepeda motor tersebut dengan kunci L yang dibawanya, tetapi tidak bisa, tidak lama kemudian terdakwa keluar warnet lalu diminta oleh saksi Tulus Widiarto untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa berusaha membuka paksa kunci stang Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut dengan cara merusak menggunakan kunci L, setelah berhasil lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit
8
sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AD 3015 NZ tersebut tanpa izin saksi korban Sanchia Yanita Frangkristin sebagai pemiliknya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Tulus Widiarto untuk dibawa pulang ke rumah, sedangkan terdakwa mendahului naik motor Pagi harinya saksi Tulus Widiarto mengganti plat nomor Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol AD 3015 NZ dengan plat nomor palsu AD 4138 VS, sedangkan plat nomor yang asli dibuang oleh saksi Tulus Widiarto di tempat sampah, kemudian Sepeda Motor Yamaha Mio hasil kejahatan tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan saksi Tulus Widiarto secara bergantian, terdakwa sudah menggunakan sepeda motor tersebut kurang lebih 2(dua) sampai 3(tiga) kali, setiap harinya yang membawa adalah saksi Tulus Widiarto; Saksi korban Sanchia Yanita Frangkristin setelah selesai mengerjakan tugas lalu keluar warnet dan mendapati Sepeda Motor Yamaha Mio melaporkan kejadian pada Petugas Kepolisian, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB sepeda motor berhasil ditemukan dan dilakukan penangkapan tehadap terdakwa dan saksi Tulus Widiarto oleh petugas kepolisian berdasarkan adanya kemiripan dengan sepeda motor yang dipakai oleh saksi Tulus Widiarto, ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Tulus Widiarto dirumahnya bersama barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol AD 4138 VS, lalu saksi Tulus Widiarto mengakui perbuatannya dilakukan bersama dengan terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian mengakui perbuatannya dan dilakukan proses hokum Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sanchia Yanita Frangkristin menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000.-(Sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) c. Dakwaan Penuntut Umum Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu jenis dakwaan yang terdakwanya didakwa dengan satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan
9
dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Alvian Indrayanto yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai berikut : 1) Menyatakan terdakwa Alvian
Indrayanto Putra bersalah melakukan
tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alvian Indrayanto Putra dengan pidana selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; 3) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AD 4138 VS, Kunci L, mata shok dan mata kunci dipergunakan sebagai barang bukti perkara atas nama Tulus Widiarto 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP d. Putusan Hakim 1) Menyatakan terdakwa Alvian Indrayanto Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alvian Indrayanto Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari 3) Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol ad 4138 vs, kunci L, mata shok dan mata kunci dipergunakan sebagai barang bukti perkara atas nama TULUS WIDIARTO 6) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.(seribu rupiah)
10
Adanya fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim menganggap sudah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdawa. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagai diatur dalam pasal 363 ayat(10ke-4 dan 5 KUHP), yang menurut rumusan pasal nya mengandung unsure-unsur sebagai berikut : 1. Barang siapa. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atas seluruhnya milik orang lain. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Menimbang bahwa, setelah terpenuhi unsur pidana pencuriannya selanjutnya akan di pertimbangkan unsur perberatnya, yakni “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” yaitu terdakwa dengan Tulus Widiarto, Berdasarkan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang masih dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dan pertimbangan unsur ini, terungkap fakta bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi Sanchia Yanita Frangkristin tersebut dilakukan oleh terdakwa beserta temannya yang bernama Tulus Widiarto (dalam perkara lain dalam kasus yang sama) dan cara bisa mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha mio tersebut dengan cara merusak kunci setangnya dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci L yang sudah dan semuanya saksi Tulus Widiarto persiapkan dari dari rumah sebelumnya sehingga unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, terpenuhi. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur di atas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan saksi korban, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Alvian Indrayanto Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan
11
Memberatkan sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alvian Indrayanto Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari dengan menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol ad 4138 vs, kunci L, mata shok dan mata kunci dipergunakan sebagai barang bukti perkara atas nama Tulus Widiarto. Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor: No.Reg Perk : PDM-92/SEKTA/Epp.2/06/2014 dan diterapkan dalam putusan nomor: 65/Pid.Sus/2014/PN.Skt ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 363 ayat (1) 4,5
KUHPidana yaitu tindak
pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Putusan yang diambil oleh hakim tersebut pada dasarnya memang kurang sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlau ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupu anak sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orangtua tetapi juga oleh pemerintah, tetapi dalam kasus ini bahwa hakim telah berkoordinasi dengan BAPAS walaupun BAPAS menyarankan untuk bekerja di Panti Sosial Marsudi Putra dan memutuskan untuk tetap memberikan hukuman kepada anak. 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Kasus Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Surakarta Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam
12
menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Berdasarkan hasil wawancara, penulis berhasil memperoleh keterangan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pertimbangan hakim berdasarkan dari fakta yuridis, fakta hukum dan faktor-faktor yang dapat memberikan berat dan ringannya pidana bagi terdakwa3. Berdasarkan
isi
putusan
Pengadilan
Negeri
Surakarta
Nomor
65/Pid.B/2014/PN.Skt, maka beberapa faktor yang menjadi faktor eksternal yang menjadi pertimbangan hakim dan alasan lahirnya putusan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu sebagai berikut : a. Pertimbangan hakim mengenai fakta-fakta yuridis Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat penting, dimana dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana (veroordeling) karena hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat 3
Wawancara dengan Edy Purwanto, SH tanggal 12 Maret 2015
13
dikatakan ada anasir erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (Formeel Strafrecht / Strafprocesrecht). Pertimbangan hakim mengenai fakta-fakta yuridis diperoleh hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : 1) Keterangan Saksi Majelis
Hakim
mempertimbangkan
putusannya
keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan.
dari
faktor
Saksi adalah
seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (misal. penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. 2) Keterangan terdakwa Selain keterangan saksi, maka Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari terdakwa dalam membuat putusan, dalam kasus ini terdakwa telah memberikan keterangan 3) Petunjuk Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling berkaitan dan bersesuaian sehingga hakim dapat menentukan telah terjadi suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku yaitu Terdakwa Alvian Indriyanto Putra dan Tulus Widiarto. Hakim juga mempertimbangkan adanya barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio No.Pol. AD 4138 VS (plat palsu), kunci L, mata skok dan mata kunci masih diperlukan dalam perkara lain (terdakwa Tulus Widiarto) untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
14
Hakim dalam menjatuhkan putusan selain didukung dengan datadata yang berupa pembuktian di persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal-hal tersebut yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. b. Pertimbangan hakim mengenai hukumnya Pertimbangan hakim tentang hukumnya untuk membuktikan kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa. Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan dan menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan. c. Pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Hakim
sebelum
menjatuhkan
pidana
terlebih
dahulu
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut : 1) Hal-hal yang meringankan a) Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya b) Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya 2) Hal-hal yang memberatkan a) Sifat dan Hakekat perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat b) Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan sejenis
15
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (rechts zekerheids) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya. Putusan Hakim sangat dipengaruhi oleh pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut dalam penyelidikan, penyidikan dan pembuktian didalam sidang. Proses Peradilan akan berakhir dengan suatu putusan akhir. Dalam putusan tersebut
Hakim
menyatakan
pendapatnya
mengenai
hal-hal
yang
dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan tersebut. Semua putusan pengadilan akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila putusan tersebut diucapkan dalam sidang. Dasar petimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak, ketika seoarang anak dihadapkan pada suatu persoalan menyangkut hukum dimana anak ini menempatkan diri sebagai pelaku. Pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam
kondisi
kejiwaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, hakim yang menangani perkara anak haruslah hakim yang memiliki pemahaman tentang anak. Penulis menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Skt yang pelakunya adalah anak yang didasarkan pada pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Putusan yang diambil hakim dalam kasus ini adalah bahwa anak tetap ditahan selama 4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima Belas) hari dengan menetapkan
16
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, hal ini pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengharuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perlu adanya perlakuan khusus dengan meminta saran dari BAPAS, dimana karena terdakwa dinyatakan bersalah yang masih tergolong anak-anak maka perlu hasil litmas BAPAS menyarankan agar kepada terdakwa diserahkan ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)Autasena Magelang di bawah naungan kementrian Sosial RI, tetapi karena semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum pada terdakwa telah terpenuhi kesemuanya, maka dengan demikian terbuktilah sudah apa yang didakwakan Penuntut Umum pada terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal atas kesalahannya tersebut, apalagi bahwa hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan hal yang sejenis, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa dianggap yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa tanpa mengurangi saran dari BAPAS Surakarta. Hal tersebut menurut peneliti sudah tepat, karena walaupun masih berumur anak-anak tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukannya berulang kali sehingga apabila dimasukkan ke dalam panti sosial maka tidak akan memberikan efek jera bagi anak tersebut dan mempunyai keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi.
F. Kesimpulan 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta terdiri dari faktor yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, pertimbangan menurut hukumnya dan petimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dimana tanpa mengesampingkan saran dari BAPAS maka hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan putusan pidana berupa untuk menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan daripada harus bekerja di panti sosial dengan
17
pertimbangan utama bahwa perbuatan pidana tersebut telah dilakukan terdakwa berulang kali. 2. Putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan No 65/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Surakarta adalah menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
18
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Mahmud, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti Barda Nawawi Arief, 2000. Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP, Jakarta : Departemen Kehakiman RI Bismar Siregar, 1995, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Jakarta : Gema Insani Press Chaidir Ali, 1987, Responsi Hukum Acara Perdata, Bandung : CV. Armico Erna Sofwan Sjukrie, 1997, Pengadilan Anak, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Delik Kasus Pencurian, Yogyakarta : Liberty HB. Sutopo. 2002. Metedeologi Penilitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam penilitian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press. Herlambang. 2007. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta : Gaja Grafindo Persada Leden Mardaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : PT. Pradnya Paramita Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,. Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika Pontang Moerad,, 2007, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam. Perkara Pidana, Bandung : PT. Alumni Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penilitian Hukum. Jakarta : UI Press. Soesilo, R. 1990, Pokok-Pokok Pidana Peraturan dan Delik-Delik Khusus, Bogor : Politea. Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty
19
Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang : CV. Widya Karya Tongat. 2002. Hukum Pidana Materiil. Malang : UMM Press. E. Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Surabaya : Putaka Tinta Emas ________. 1995, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia Wirjono Prodjodikoro, 2002, Asas-asas Huk um Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama
20
