1
ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
ABSTRAK FANDY MANGGOPA, Hukum Acara Pidana, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Desember 2013, ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR Pembimbing I DR. Fence M. Wantu, SH.MH. dan Pembimbing II SuwitnoY. Imran, SH.MH Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui dasar apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penganiyaan yang dilakukan anak dibawah umur serta Untuk mengetahui akibat hukum Penganiyaan yang ditimbulkan atas putusan Hakim terhadap perkara yang dilakukan anak dibawah umur, penelitian ini bersifat Normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto. penelitian hukum normatif yaitu yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dengan tehnik pengumpulan data Preskriktif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri kota Gorontalo pada tahun 2010 sampai tahun 2011 ada 2 kasus sudah mendapat putusan oleh hakim dan pada tahun 2012 ada 2 kaus masih dalam proses, dan dalam memutus perkara, Majelis hakim mempunyai pertimbangan dengan adanya kesaksian saksi dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan sehingga tidak ada alasan pembenar, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan juga yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Kata Kunci: Putusan Hakim, Penganiayaan, Anak A. PENDAHULUAN Tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang
2
buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur, sehingga dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa (Pasal 183 KUHAP). Saat anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memberlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu, diperlukan adanya peradilan khusus yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya Rucini Chaidir Ali menyatakan, putusan hakim merupakan suatu fakta penutup dari suatu perkara. Putusan hakim biasa disebut dengan vonis, yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.1 Demikian halnya dengan putusan hakim nomor: 211/Pid.B/2010/PN.GTLO terhadap penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dengan putusan hakim selama 2 bulan2, pada hakekatnya putusan tersebut adalah merupakan suatu wujud nyata dalam menekan tingkat psikologi dan psikis anak yang dapat membawa 1
Fence Wantu. Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 107-109. 2 Sumber Data. PN Gorontalo. Tahun 2013
3
perubahan social terhadap anak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Status sebagai narapidana dapat membawa perubahan sosial bagi masa depan anak, dan hal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan anak. dan dalam faktanya putusan membawa dampak sosial bagi anak. Dalam hal kejelasan dampak putusan hakim yang dinilai dapat membawa pengaruh negatif bagi kehidupan anak. Akan tetapi Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau vonis, selalu mengacu pada mekanisme aturan yang ada. Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarakn uraian diatas yaitu pertama, dasar apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penganiyaan yang dilakukan anak dibawah umur, dan yang kedua apa akibat hukum Penganiyaan yang ditimbulkan atas putusan Hakim terhadap perkara yang dilakukan anak dibawah umur.
B. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam hal penyusunan skripsi dengan judul Analisis hukum pertimbangan hakim perkara penganiayaan yang dilakuka anak di bawah umur adalah Adapun sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti menggunakan sifat Normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto.3 penelitian hukum normatif yaitu yang mencakup
penelitian terhadap asas-asas
hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pada hakikatnya penelitian hukum
normative biasa juga
disebut sebagai penelitian kepustakaan, penelitian hukum kepustakaan (legal research,atau legal research instruction), penelitian hukum (legal research), penelitian juridis normatif, penelitian hukum doctrinal (doctrinal research). Adapun menurut Mukti Fajar dan Yulianto, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum
3
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm.153.
4
adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum, atau bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundangundangan,hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, (Koran), pemflet, lefleat, brosur, dan berita internet.4 . C. PEMBAHASAN Dalam hal tindakan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang dituntut pada setiap kasus berdasarkan pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP5. Pasal di atas digunakan sebagai dasar Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus-kasus anak pelaku penganiayaan. Dari seluruh putusan yang diberikan oleh hakim adalah berbentuk pidana penjara dan denda, walaupun putusan yang diberikan lebih ringan dari tuntutan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum. Menyangkut tentang kasus penganiyaan oleh anak dibawah umur, hakim sebaiknya lebih bijak melihat bahwa terhadap anak putusan yang diberikan sematamata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagai asas yang mendasar yang berlaku universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Berkaitan dengan hal itu, akan lebih menarik apa kita menyelami lebih jauh, apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan penjara, sebagai putusan yang sebaiknya dihindarkan terhadap anak-anak yang melakukan kenakalan terlebih penganiyaan. Sebelum memperdalam tentang pertimbanganpertimbangan hakim dalam memberikan putusan penjara terhadap anak pelaku penganiayaan, terlebih dahulu perlu diperhatikan apa yang mempengaruhi 4
5
Ibid, hlm.153. Sumber data, Pengadilan Negeri kota Gorontalo Tahun 2013
5
pemidanaan atau penjatuhan pidana. Pelbagai faktor yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana seperti : yang pertama hal-hal yang memberatkan pemidanaan yaitu menyangkut tentang kasus anak, akan tidak mungkin Apabila Anak melakukan kejahatan seperti halnya kasus penganiayaan sehingga jelaslah bahwa ada beberapa hal yang mendasar hakim dalam memutuskan suatu perkara yang merupakan pemberatan pemidanaan, antara lain Pengulangan Tindak Pidana (Residive) dan Perbarengan/Samenloop. Kedua hal-hal yang meringankan pemidanaan terbagi juga menjadi tiga, yaitu : Percobaan (Poging), Pembantuan (Medeplictige), dan Belum cukup umur (Minderjarig) Adapun penyebab anak dibawah umur melakukan pelanggaran hukum yang pertama Pergaulan, dimana setiap pergaulan anak tersebut tidaklah jadi perhatian serius oleh orang tua terutama lingkungan pergaulan social anak sehingga terjadi halhal yang bisa merugikan masa depan anak karena terlibat masalah hukum. Kedua Penyebab Ekonomi, Dalam pergaulan anak tersebut tentunya haruslah di perhatikan masalah kebutuhan ekonomi anak tersebut karena bisa berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum dimana dalam pergaulan anak tersebut terselip rasa persaingan dan ejekan dengan adanya ketidak mampuan dalam memiliki sesuatu sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa akan adanya penagniayaan tersebut, Dan ketiga Penyebab orang tua, diman orangtua merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi seorang anak karena bisa menjadi tempat berlindung serta tempat untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan olehnya memang dibutuhkan keseriusan dari orang tua untuk memperhatikan anak dalam bergaul dilingkungan social. Dengan pemahaman demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, UU tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi 5 tahun. Menyimak beberapa penyebab tersebut maka sudah sepatutnyalah dalam penerapan hukum pidana lebih memperhatikan perlindungan anak serta penerapan pidana penjara adalah sanksi yang paling tepat bagi anak. Bagi anak seharusnya kebijakan untuk melihat permasalahan justru lebih dipentingkan. Apalagi apabila dilihat dari 6
sudut ilmu Kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan. Sebaiknya, terhadap kasus penganiayaan oleh anak dibawah umur, akan lebih bijak kalau hakim tidak menjatuhkan putusan pidana berupa kurungan, karena ada kerugian-kerugian yang muncul apa bila dijatuhkan pidana penjara. Akan tetapi pada kasus penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur di pengadilan negeri Gorontalo. Bahwa sesuai penelitian di pengadilan negeri Gorontalo masih ada juga kasus penganiyaan oleh anak dibawah umur dijatuhkan pidana penjara berupa : pengabaian terhadap hak-hak sipil bagi anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, dapat menghambat perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak secara baik dan benar, dapat terkontaminasi dari teman-teman sesama anak didik pemasyarakatan yang memang mempunyai bakat “kriminal”, dan dari sudut kelembagaan bahwa lembaga pemasyarakatan tentu akan bertambah beban. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak6 Kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yaitu Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. 6
Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
7
Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Walaupun dapat di pidana pelakunya, masi meninggalkan akibat berupa rasa sakit pada orang lain harus benar-benar timbul. Artinya Kesengajaan pelaku itu harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain. Di dalam surat dakwaan dipandang cukup jika orang menyebutnya dengan kata penganiayaan saja, karena kata penganiayaan itu juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya. Dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan, yaitu perbuatan dilakkan dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Menyebabkan rasa sakit, dan Menyebabkan lukaluka. Akibat hukum yang dapat dilakukan sehingga Hakim lebih mengedepankan putusan terhadap perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dengan memberikan pertimbangan ada beberapa hal yang dapat dilakukan : 1. Perlu ada pembaharuan hukum pidana menyangkut hak perlindungan kepada anak yang dituangkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Artinya ada perombakan terhadap UU yang terkait untuk menambahkan bahwa hak mempertimbangkan pembaharuan juga harus dilakukan terhadap sanksi yang dicantumkan. Menyangkut sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku penganiayaan oleh anak dibawah umur, perlu ditambahkan sanksi yang
8
bersifat Treatment/Tindakan - yang memang dari hak ikatnya sangat berbeda dengan sanksi dan bukan hanya sanksi pidana saja; 2). Upaya ini memang harus dilakukan, karena mengingat seluruh aparat penegak hukum, terutama hakim sebagai pemutus perkara, sangat kental dengan paradigma pikir yang positivisme. Artinya, hakim selalu dalam putusannya sangat tergantung dengan apa yang dituangkan dalam undang-undang. Hakim tidak berani untuk memberi putusan lain, selain apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Tindak pidana penganiyaan yang dilakukan anak dibawah umur merupakan masalah yang serius khususnya di gorontalo. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berakibat sebagai berikut : 1. Merugikan diri sendiri Bahwa perbuatan si anak akan dapat menjadi suatu cambukan terhadap jiwa nya, ia akan merasa bahwa ia akan di cap sebagai penjahat, si anak tidak akan seperti biasa untuk melakukan interaksi dengan teman-teman, masyarakat, dan keluarga karena si anak sudah merasa minder terhadap perbuatan yang merugikan orang lain. 2. Merugikan orang lain sebagai korban Akibat dari perbuatan anak itu bukan hanya merugikan dari segi materil tetapi akan merugikan korban secara psikologis dan akan memiliki trauma tersendiri terhadap anak pelaku tindak pidana. 3. Merugikan Keluarga Bahwa akibat dari perbuatan anak pelaku tindak pidana akan membawa pengaruh negatif terhadap nama baik keluarga. Keluarga akan ikut menanggung malu terhadap kelakuan si anak. Keluarga dapat menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat. 4. Merugikan Negara Bahwa jika anak pada usia dini melakukan tindak pidana akan berakibat fatal terhadap perkembangan Bangsa dan Negara, Negara akan memiliki generasi yang mempunyai karakter rusak. 9
Sesuai analisis hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan di pengadilan negeri Gorontalo bahwa dalam memutuskan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikarenakan oleh : (1). Adanya UU perlindungan Anak, (2). Adanya UU tentang upaya pemerintah dalam mensejahterakan anak; (3). Adanya pertimbangan psikologi anak7. Sebagai contoh salah satu kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh anak, bahwa tindak pidana anak sebagai tersangka atas nama M. Rizal Sunai yang telah di kenakan pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntu Umum dalam dakwaan. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dsalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi seperti conto dua putusan tersebut: Menyatakan terdakwa M. rizal Sunai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiyaan seca Adapun saran dari penulis terkait dengan judul analisis hukum pertimbangan hakim perkara penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur adalah sebagai berikut: Hal-hal yang yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut : Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa alias MOH RIZAL SUNAI alias LINGGO dan saksi HERMANTO IDRUS alias ANDI pada hari senin 07 September 2010 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain September 2010 bertempat di kompleks jembatan di kel. atau kota selatan kota gorontalo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan
10
kekerasan terhadap orang lain yakni saksi korban IRFAN UMAR dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut. -
Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa moh Rizal Sunai alias Linggo dan saksi Hermanto Idrus yang sedang nongkrong bersama teman-temannya melihat saksi korban Irfat Umar dan saksi oter Husain lewat dengan menumpangi sepeda bentor kemudian saksi hermanto idrus langsung menghampiri dan memberhentikan bentor dengan mendorong bentor hingga besi yang menahan plastik yang terpasang dibentor menjadi bengkok, kemudian saksi Hermanto Idrus langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal namun saksi korban masih sempat menangkisnya, kemudian saksi Hermanto Idrus mengarahkan pukulan lagi secara beruntut dan mengenai pelipis kiri, kepala dam mulut saksi korban. Pada saat saksi Hermanto memukul saksi korban datang terdakwa yang telah menghampiri saksi korban dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah wajah, bahu dan bagian belakang kepala saksi korban
-
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh. Rizal Sunai dan saksi Hermanto Idrus saksi korban Irfat Umar mengalami rasa sakit pada bagian pelapis kiri, mulut serta bagian kepala kemudian pada bagian lengan sebelah kiri dan bahu bagian belakang mengalami luka memar serta rasa sakit. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum dari rumah sakit umum Prof. Aloei Saboe no. 353/Peng/Rs/149/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Arifin Paramani dengan hasil pemeriksaan : @ didapatkan memar ukuran 1x1 cm dibibir bawah sebelah kiri koma memar ukuran 1x1 cm dibibir atas sebelah kiri koma, memar ukuran 4x3 cm dipipi kiri koma memar ukuran 2cm x 1 cm dikelopak mata kiri koma
11
memar ukuran 1cm x 1,5 cm didahi dan memar ukuran 8 cm x 1 cm, koma 7 am x 1 cm dipunggung kanan bagian belakang titik. Kesimpulan : Memar didaerah wajah dan pinggang yang menurut sifatnya kelainan ini akibat benturan benda tumpul dan akan sembuh sempurna dalam waktu 5 hari titik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP 1. ra bersama-sama”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 3. Menetapkan
masa
penahanan
yang
telah
dijalani
terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah). Hal-hal yang yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut : Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa alias MOH RIZAL SUNAI alias LINGGO dan saksi HERMANTO IDRUS alias ANDI pada hari senin 07 September 2010 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain September 2010 bertempat di kompleks jembatan di kel. atau kota selatan kota gorontalo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yakni saksi korban IRFAN UMAR dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut.
12
-
Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa moh Rizal Sunai alias Linggo dan saksi Hermanto Idrus yang sedang nongkrong bersama teman-temannya melihat saksi korban Irfat Umar dan saksi oter Husain lewat dengan menumpangi sepeda bentor kemudian saksi hermanto idrus langsung menghampiri dan memberhentikan bentor dengan mendorong bentor hingga besi yang menahan plastik yang terpasang dibentor menjadi bengkok, kemudian saksi Hermanto Idrus langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal namun saksi korban masih sempat menangkisnya, kemudian saksi Hermanto Idrus mengarahkan pukulan lagi secara beruntut dan mengenai pelipis kiri, kepala dam mulut saksi korban. Pada saat saksi Hermanto memukul saksi korban datang terdakwa yang telah menghampiri saksi korban dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah wajah, bahu dan bagian belakang kepala saksi korban
-
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh. Rizal Sunai dan saksi Hermanto Idrus saksi korban Irfat Umar mengalami rasa sakit pada bagian pelapis kiri, mulut serta bagian kepala kemudian pada bagian lengan sebelah kiri dan bahu bagian belakang mengalami luka memar serta rasa sakit. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum dari rumah sakit umum Prof. Aloei Saboe no. 353/Peng/Rs/149/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Arifin Paramani dengan hasil pemeriksaan : @ didapatkan memar ukuran 1x1 cm dibibir bawah sebelah kiri koma memar ukuran 1x1 cm dibibir atas sebelah kiri koma, memar ukuran 4x3 cm dipipi kiri koma memar ukuran 2cm x 1 cm dikelopak mata kiri koma memar ukuran 1cm x 1,5 cm didahi dan memar ukuran 8 cm x 1 cm, koma 7 am x 1 cm dipunggung kanan bagian belakang titik. Kesimpulan :
13
Memar didaerah wajah dan pinggang yang menurut sifatnya kelainan ini akibat benturan benda tumpul dan akan sembuh sempurna dalam waktu 5 hari titik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP
D. PENUTUP Dengan melihat semua pembahasan yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya maka dapatlah ditarik kesimpulan yang mendasar dari hasil penelitian dengan judul analisis hukum pertimbangan hakim perkara penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur. Diantaranya Pertama: Bahwa majelis hakim dalam memutus perkara maka didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Penerapan hukum pidana berdasarkan pertimbangan yurdis dari dakwaan dan tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Bahwa dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa ialah dakwaan alternatif, yaitu Pasal 55 ayat 1 KUHP UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 ayat 1 KUHP. Kedua yaitu Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dimana hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan yg terakhir Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara
14
DAFTAR PUSTAKA Fence Wantu, 2011. Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Lemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata), Pustaka Pelajar, Yogaykarta. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sumber-Sumber Lainnya : Sumber Data. PN Gorontalo. Tahun 2013 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak http://www.antaranews.com/berita/320604/Pertimbangan Hakim, 28/11/2013.
15
