1 ARTIKEL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PADANG
¹Silvia Yulianti, ¹Uning Pratimaratri, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani ¹Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] ABSTRAK Seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terdaftar di CRC pada hak-hak anak, hukum perburuhan ketat melarang mempekerjakan anak, namun pada kenyataannya masih banyak pekerja anak di Kota Padang, sehingga sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari. Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Padang? 2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Padang? 3. Upaya Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Padang ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum pekerja anak belum dilaksanakan dengan baik, karena nonkinerja dari fungsi pengawas ketenagakerjaan. (2) Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melindungi pekerja anak adalah sebuah perusahaan cenderung introvert dan tidak memberikan informasi kepada Departemen Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja dalam memantau lapangan (3) Upaya Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah untuk membangun program PKH pekerja anak bertujuan untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah.
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Pekerja, Anak,
2 ARTICLE
LEGAL PROTECTION AGAINST CHILD LABOUR UNDER AGE IN PADANG ¹Silvia Yulianti, ¹Uning Pratimaratri, ¹Deaf Wahyuni Ramdhani ¹Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
ABSTRACT A child is someone who is not yet 18 years old, in providing legal protection for children listed in the CRC on children's rights, labor laws strictly prohibit the employment of children, but in reality there are still many child workers in the city of Padang, so it is interesting to study and studied. Based on the background, the problems in the research are: 1. How legal protection against child labor in Padang? 2. Does the constraints faced by the government to provide legal protection against child labor in Padang? 3. Padang city government's efforts in providing legal protection against child labor in the city of Padang?. The study used socio legal approach. The research used primary data and secondary data. Data were collected through interviews, observation, and then the data were analyzed using qualitative analysis techniques. The results showed that (1) The protection of child labor laws have not been implemented properly, because of non-performance of the functions of labor inspectors. (2) Constraints faced by the government in protecting child labor is a company tend to be introverted and do not provide information to the Department of Social Welfare and Labor in monitoring the field (3) Efforts Government of Padang in providing legal protection against child labor is to establish a program of job cuts child labor aims to restore children to school.
Keywords: Protection, Legal, Labor, Children.
PENDAHULUAN maupun sosial, dan berakhlak mulia,
A. Latar Belakang Permasalahan. Dalam
konsideran
Undang-
perlu dilakukan upaya perlindungan
Undang Nomor 23 Tahun 2002
serta
tentang
kesejahteraan
Perlindungan
Anak
di
untuk
menwujudkan anak
dengan
jaminan
terhadap
jelaskan bahwa anak adalah amanah
memberikan
dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,
pemenuhan hak-haknya serta adanya
yang dalam dirinya melekat harkat
perlakuan tanpa diskriminasi.
dan
martabat
sebagai
manusia
Dipandang
dari
sudut
ilmu
seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan
pengetahuan, yang dijadikan kriteria
bahwa anak adalah tunas, potensi,
untuk menentukan pengertian anak
dan generasi muda penerus cita-cita
pada umumnya didasarkan kepada
perjuangan bangsa, memiliki peran
batas usia tertentu. Namun demikan
strategis dan mempunyai ciri dan
karena
sifat
menjamin
lingkungan masyarakat mempunyai
kelangsungan eksistensi bangsa dan
ketentuan tersendiri sesuai dengan
negara pada masa depan. Oleh
kepentingannya
karena itu agar setiap anak kelak
maka sampai saat ini belum ada
mampu memikul tanggung jawab
suatu
tersebut,
menentukan
khusus
maka
kesempatan untuk
yang
perlu
yang
tumbuh
dan
mendapat
seluas-luasnya
setiap
bidang
ilmu
masing-masing,
kesepakatan batas
dan
usia
dalam seorang
dikategorikan sebagai seorang anak.
berkembang
Kepedulian terhadap persoalan
secara optimal, baik fisik, mental
anak yang dikemukakan oleh para 3
4 aktivis perempuan tampil ke publik,
baik
berdemo,
membawa
poster,
dan
spiritual.
mendesak
sejumlah
pihak
agar
4.
material,
moral
dan
Anak yang lapar harus diberi
memberikan perhatian yang lebih
makan, anak yang sakit harus
serius terhadap perempuan dan anak-
dirawat, anak cacat mental atau
anak, salah seorang di antara para
cacat tubuh harus dididik, anak
aktivis
bernama
yatim piatu dan anak terlantar
kemudian
harus diurus/diberi pemahaman.
perempuan
Eglantyne
Jebb,
itu
yang
mengembangkan
butir-butir
5.
Anaklah
yang
pertama-tama
pernyataan tentang hak anak yang
harus
pada Tahun 1923 diadopsi Save The
bantuan/pertolongan pada saat
Children Fund International Union.
terjadi kesengsaraan.
Butir-butir gagasan hak anak tersebut
6.
Anak
mendapatkan
harus
menikmati
dan
adalah:
sepenuhnya mendapat manfaat
1.
Anak harus dilindungi di luar
dari program kesejahteraan dan
dari segala pertimbangan ras,
jaminan
sosial,
kebangsaan dan kepercayaan.
pelatihan
agar
Anak harus dipelihara dengan
diperlukan
nanti
dapat
tetap
dipergunakan
untuk
mencari
2.
3.
menghargai
keutuhan
mendapat pada
saat
keluarga.
nafkah, serta harus mendapat
Anak harus disediakan sarana-
perlindungan dari segala bentuk
sarana yang diperlukan untuk
eksploitasi.
perkembangan secara normal,
7.
Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa
5 bakatnya
dibutuhkan
pengabdian
kepada
untuk sesama
pengusaha
tidak
boleh
mempekerjakan anak di bawah umur
umat.
seperti yang terdapat dalam pasal 68
Anak membutuhkan pihak-pihak
yang berbunyi ”Pengusaha dilarang
tertentu, baik orang tua/keluarga,
mempekerjakan anak”.
masyarakat, pemerintah, dan negara
Mempekerjakan
anak
selaku pembuat regulasi (regulator
disebabkan oleh upah yang diterima
body), pelaksana pemenuhan hak-hak
oleh
anak
dan
bahkan tidak terima upah sama sekali
negara
meskipun melakukan jenis pekerjaan
(state obligation). Hal ini dipertegas
yang sama dengan pekerja dewasa,
pula dengan berbagai hasil penelitian
kondisi tersebut menunjukkan bahwa
tentang
bukan
(executive
pengembangan
anak
semuanya pentingnya
body),
kewajiban
dan
remaja
menyimpulkan bantuan
yang betapa
pekerja
anak
jenis
menentukan
rendah
pekerjaan
atau
yang
besar kecilnya upah
untuk
yang diterima tetapi status sebagai
mendukung tumbuh kembang anak
anak, anak yang bekerja karena
secara wajar termasuk guna menjaga
keadaan dimana berasal dari keluarga
jangan sampai mereka mengalami
miskin melakukan pekerjaan demi
problem
membantu
orang
memenuhi
kebutuhan
hukum
pada
masa
mendatang Dalam
UU
tua
dalam ekonomi
Ketenagakerjaan
seperti menangkap ikan di Teluk
dijelaskan bahwa Pengusaha dilarang
Bayur, berjualan plastik di Pasar, dan
mempekerjakan anak dalam keadaan
menjadi kuli bangunan, tetapi ada
apapun dan dengan alasan apapun
juga anak yang membantu orang
6 tuanya untuk bekerja karena orang tua
tidak
pekerjaan
mampu maka
melakukan
posisi
tersebut
b. Kelembagaan
dan
Aparat
Pelaksana Berdasarkan
penelitian
di
digantikan oleh anak demi memenuhi
lapangan, lembaga Dinas Sosial
kebutuhan hidup keluarga.
dan Tenaga Kerja Kota Padang
Kerangka teoritis
yang
Berdasarkan permasalan tentang
bertanggung
terhadap
jawab
pelindungan
tesis, penulis menggunakan teori
pekerja
efektifitas hukum yang dikemukan
penelitian
oleh Clearence J. Dias tentang efektif
melaksanakan
perlindungan
atau tidak efektifnya hukum berlaku
pekerja
sebagaimana
dimasyarakat. Dan berdasar hasil
mestinya,
penelitian
mengembalikan
di
lapangan
terhadap
pekerja anak tidak sesuai dengan teori
yang
dikemukakan
oleh
anak
hukum
sesuai
dengan
penulis
telah
anak
misalnya anak
bekerja kesekolah. c. Sarana dan Fasilitas
Clearence J. Dias mengenai teori
Sarana
dan
efektifitas hukum dalam hal ini:
rangka
perlindungan
a. Materi Perundang-Undangan
yang
pekerja
anak
fasilitas
dalam hukum
sebagaimana
Berdasarkan hasil penelitian di
dimaksud dalam undang-undang
lapangan, UU Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan belum tersedia
tidak
dan terlaksana dari pemerintah
efektif,
karena
masih
banyak ditemukan pekerja anak di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
khususnya Kota Padang. d. Masyarakat
7 Berdasarkan hasil penelitian di
pendekatan yuridis sosiologis atau
lapangan,
socio
masyarakat
belum
legal
approach,
yaitu
memahami akibat dan dampak
penelitian yang dilakukan dengan
yang ditimbulkan dari pekerja
pengamatan
anak.
terjadi pada masyarakat di lapangan
e. Budaya Masyarakat
gejala
hukum
yang
dan fakta di lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian di
HASIL PEMBAHASAN
lapangan, adanya kebiasaan dan
A. Perlindungan Hukum Terhadap
keharusan kelompok masyarakat
Pekerja Anak di Kota Padang.
yang mempekerjakan anak demi
Dari hasil wawancara dengan
memenuhi kebutuhan ekonomi.
mereka
Kerangka Konseptual Kerangka
pekerja anak dapat diketahui bahwa
konseptual
memang
membutuhkan
adalah
untuk bekerja atau memang harus
definisi-definisi tertentu, yang dapat
bekerja dengan berbagai alasan yaitu
dijadikan pedoman dalam proses
orang tua tidak mampu memenuhi
pengumpulan,
dan
kebutuhan hidup, orang tua sakit
analisis bahan hukum. Kerangka
keras, orang tua bercerai, keinginan
konseptual
pengolahan
merupakan
kerangka
untuk tetap bertahan hidup dengan
menggambarkan
hubungan
terpaksa bekerja paruh waktu dengan
antara konsep-konsep khusus, yang
maksud tidak terikat pada jam kerja
akan diteliti.
dan
Metode Penelitian
meninggalkan
yang
Dalam penulisan penelitian ini, penulis
menggunakan
metode
sewaktu-waktu pekerjaan
dapat demi
kepentingan lain. Jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yaitu
8 pekerjaan ringan seperti
penjual
pimpinan
perusahaan
takut
koran, pedagang asongan, tukang
mempekerjakan anak di usia sekolah,
parker, pemulung, pembantu rumah
rata-rata usia pekerjanya lebih dari
tangga dan lain sebagainya.
18 tahun, dan perusahaan wajib
Berdasarkan dengan
Bapak
hasil
wawancara
Muhammad
melakukan kegiatan berupa wajib
Ali
lapor ketenagakerjaan yang berisikan
Anafiah Pengawas Ketenagakerjaan
tentang kegiatan perusahaan, nama
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
perusahaan , dan identitas karyawan
Padang
bahwa
perusahaan. Perusahaan melakukan
Perlindungan hukum terhadap tenaga
kegiatan wajib lapor ketenagakerjaan
kerja
ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
menyatakan
termasuk
pekerja
anak
mencakup perlindungan jam kerja
Kota
dan istirahat, jaminan upah, jaminan
pengamatan,
sosial keselamatan dan kesehatan
peninjauan langsung ke lapangan
kerja serta perlakuan secara wajar
oleh petugas ketenagakerjaan Dinas
dan manusiawi.
Sosial
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis
dapatkan
di
Padang
dan
untuk
pengawasan
Tenaga
lapangan,
yang
a.
1.460
Kota
perlindungan hukum terhadap pekerja anak berupa:
sebanyak
Kerja
dan
Padang.
terhadap perusahaan di Kota Padang berjumlah
dilakukan
upah yang dibayarkan sesuai
perusahaan (Data dari Dinas Sosial
dengan jenis pekerjaan yang
dan Tenaga Kerja Kota Padang),
mereka lakukan.
tidak terdapat dan ditemukan pekerja anak di perusahaan tersebut. Karena
b.
Jaminan sosial kesehatan dan keselamatan anak.
9 c.
Kepentingan utamakan
d.
e.
f.
g.
anak dari
lebih
di
kepentingan
1. Undang-Undang
mengenai
ketenagakerjaan tidak efektif
pekerja dewasa.
Kebijakan
Jenis pekerjaan yang diberikan
perundang-undangan yang telah
harus sesuai dengan usia dan
dibuat
kemampuan anak.
terlaksana secara efektif.
Hak-hak dasar anak tidak boleh
dan
oleh
2. Kurangnya
peraturan
negara
fungsi
pengawasan
diabaikan.
yang
Pekerja anak selama melakukan
pemerintah terutama Dinas Sosial.
pekerjaannya tidak mendapatkan
Kurangnya
perlakuan yang kasar, tindakan
dari ketenagakerjaan Dinas Sosial
kekerasan dan diskiriminasi.
dan
Perlindungan
peraturan
jam
kerja dan
istirahat
dilakukan
belum
oleh
fungsi
Tenaga
instansi
pengawasan
Kerja
tentang
perundang-undangan
ketenagakerjaan, Dalam rangka
B. Kendala yang Dihadapi Oleh
pengawasan
pengusaha,
Salah
Pemerintah Untuk Memberikan
satu upaya dilakukan mekanisme
Perlindungan Hukum Terhadap
pemantauan
Pekerja Anak Di Kota Padang.
pengusaha untuk menyampaikan
Beberapa kendala yang dihadapi
wajib
oleh
ketenagakerjaan di perusahaannya
pemerintah
untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Padang, adalah sebagai berikut:
lapor
dengan
terhadap
cara
kondisi
secara berkala. 3. Sikap pabrik yang tertutup dan tidak memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan usaha
10 yang dilakukan ke Dinas Sosial
oleh
serta sedikitnya jumlah tenaga
seolah-olah tertutup dan tidak
pengawas ketenagakerjaan dari
bersedia memberikan informasi
Dinas Sosial.
mengenai
Sering ditemukan sejumlah pabrik
khususnya pekerja anak.
atau
kegiatan
memanfaatkan secara
sikap
kondisi
usaha
yang
4. Pemerintah
pekerja
anak
melakukan
berlebihan
mengabaikan
haknya
seorang
anak
memperdulikan
pengusaha
yang
pekerjanya,
tidak
teliti
dalam
pengolahan
dengan
administrasi data kependudukan.
sebagai
5. Kurangnya kesadaran hukum baik
tanpa kepentingan-
bagi
pemerintah
perusahaan
tentang
ketentuan
kepentingan anak, menyangkut
yang
mengenai berupa hak pekerja
Ketenagakerjaan.
anak dan perlindungan hukum
Kurangnya disiplin pemerintah
kepada anak mengenai larangan
terkait
dan pekerjaan apa saja yang boleh
mengenai pekerja anak, yaitu
dilakukan anak. Namun dengan
dalam mempekerjakan anak-anak
demikian
pemerintah
harus dipenuhi dengan beberapa
tidak dapat berbuat banyak, sebab
syarat-syarat sebagaimana yang
aparatur
jumlahnya
telah diatur dalam undang-undang
terbatas, sehingga tidak mampu
dan batasan usia. Namun dalam
melaksanakan
pemantauan
praktek banyak sekali hubungan
dengan efektif. Selain itu, dalam
kerja yang tidak didasari dengan
pengawasan ini juga terkendala
persyaratan yang telah ditentukan
aparatur
pengawas
terdapat
maupun
dalam
kesadaran
UU
hukum
11 tersebut, terutama terkait dengan
anak lebih rendah dari pekerja
syarat perjanjian kerja, jam kerja,
dewasa. Misal anak yang bekerja
izin orang tua atau wali.
di bengkel motor, di penangkaran
6. Kurangnya tindakan penertiban
ikan, tukang angkat pasar, pelayan
yang dilakukan oleh aparat Satpol
warung
PP terhadap anak jalanan.
mereka dibayar lebih rendah dan
Kurangnya
kegiatan
penertiban
oleh
usaha
Satpol
PP
kaki
lima
umumnya
anak tidak terikat kontrak kerja. Alasan
para
pemilik
usaha
terhadap pekerja anak di jalanan,
mempekerjakan anak karena anak
sehingga
ditemukan
bersikap
santun,
pekerja anak dijalanan dan belum
menurut
atau
terbentuknya
merupakan
banyak
direncanakan tenaga keluarga
program oleh
kerja
yaitu
harapan
yang
keponakan
dari
program
menganggur lebih baik mengisi
yang
baru
waktu luang dengan bekerja. 8. Kurang mempunyai kesempatan untuk
7. Pembayaran upah pekerja anak yang tidak sesuai.
memperoleh
pendidikan
sesuai dengan ketentuan wajib belajar.
adalah upah
tersebut
pemilik usaha dari pada mereka
Kota Padang.
pembayaran
anak
dan
kementrian
dlaksanakan pada tahun ini di
Maksudnya
sopan
yang
adanya tidak
Maksudnya dari hasil penelitian yang
penulis
dapatkan
di
sesuai dengan jenis pekerjaan
lapangan, umumnya pekerja anak
yang dilakukan anak serta upah
menjadi putus sekolah atau tidak
yang dibayarkan kepada pekerja
melanjutkan
sekolah
lagi
12 disebabkan
sekolah
menjadi
telah
diatur
dalam
UU
beban bagi pekerja anak. Artinya
Ketenagakerjaan belum terlaksana
kesempatan yang dimiliki anak
sepenuhnya, karena masih banyak
untuk belajar dan menuntut ilmu
terdapat
tidak ada, Karena waktu mereka
pekerja anak misal upah yang
banyak dihabiskan untuk bekerja
tidak sesuai, jam kerja yang
bagi mereka lebih baik bekerja
berlebihan, dan belum adanya
dari pada sekolah.
kesejahteraan anak, untuk itulah
C. Upaya Pemerintah Kota Padang
pelanggaran
terhadap
diperlukan peraturan yang dibuat
Memberikan
secara efektif dan tegas dapat
Perlindungan Hukum Terhadap
berupa peraturan daerah (PERDA)
Pekerja Anak di Kota Padang.
mengenai
Berdasarkan kendala diatas, maka
pembinaan anak yang bertujuan
Dalam
diperlukan
upaya
perlindungan
perlindungan
untuk melindungi pekerja anak
hukum terhadap pekerja anak Kota
dari
Padang adalah sebagai berikut:
perlakuan yang tidak wajar.
1. Menurut pendapat Bapak Iswandi
dan
tindakan
2. Diperlukan
kekerasan
kedisiplinan
tindakan
perlu
rumusan
pengawas ketenagakerjaan Dinas
kebijakan yang efektif dan tegas,
Sosial dan Tenaga Kerja Kota
mengenai perlindungan hukum
Padang,
pekerja
peraturan
pemantauan
mengenai
langsung
anak
suatu
dan
perundang-undangan
pekerja anak yang sebelumnya
tegas
dan
anggota DPRD Kota Padang, dibuat
yang
dan
dari
Untuk
melakukan
dan
peninjauan
terhadap
perusahaan
yang ada di Kota Padang untuk
13 melaporkan jumlah pekerjanya
awasi
termasuk pekerja anak ke Dinas
dapat melakukan pemantauan dan
Sosial dan Tenaga Kerja yang
peninjauan secara efektif terhadap
bertujuan
untuk
perusahaan yang ada di Kota
tindakan
kekerasan
mencegah terhadap
sehingga
Padang,
mereka
Serta
tidak
lebih
pekerja anak, Anak bekerja harus
mengutamakan kepentingan anak
sesuai
berupa pelaksanaan perlindungan
dengan
ketentuan
syarat-syarat
dalam
Ketenagakerjaan,
UU
hukum terhadap anak diberikan
cara
sesuai dengan perintah apa jenis
pengupahan, jenis pekerjaan yang
pekerjaan
dilakukan, fasilitas jaminan sosial
membahayakan kondisi anak dan
dan kesejahteraan, Serta apabila
hak-hak pekerja dapat diberikan
terdapat perusahaan yang tidak
sesuai dengan hak-hak pekerja
melaporkan jumlah pekerjanya
anak yang terdapat di dalam
maka perusahaan tersebut akan
undang-undang Ketenagakerjaan,
dikenakan
Dinas
dibutuhkan sikap solidaritas dan
Sosial dan Tenaga Kerja berupa
kerjasama dari perusahaan yang
izin perusahaan dicabut.
ada di Kota Padang berupa sikap
sanksi
oleh
3. Diperlukan penambahan jumlah pegawai
pengawas
perusahaan
untuk
memberikan
informasi
yang
akurat
yang
kondisi
sangat
terbatas
jumlahnya tidak sesuai dengan perusahaan yang akan mereka
tidak
keterbukaan
ketenagakerjaan, karena pegawai ada
yang
mengenai
situasi
pekerjanya
pekerja anak.
dan
terutama
14 4. Dalam harus
aparatur memiliki
pemerintahan tenaga
yang
6. Ditingkatkan
melakukan
Misalnya
mereka
harus
penertiban
dari Satpol PP Kota Padang dalam
handal dan disiplin yang tinggi, dikelurahan
upaya
razia,
didata
setelah
dan
itu
diberikan
mempunyai data akurat sehingga
pengarahan kepada anak untuk
dikemudian
tidak
manipulasi
hari
tidak
usia
terjadi
menjadi
pekerja
anak,
seseorang.
kecuali dengan catatan apabila
Terhadap perusahaan diharapkan
sianak terpaksa bekerja maka hak-
sikap yang tegas dan berhati-hati
haknya
dalam melakukan pengrekrutan
tidak terabaikan .
sebagai
seorang anak
penerimaan tenaga kerja dengan
7. Diberikan
lebih jeli dan rinci memeriksa
kepada
pekerja
KTP maupun data pendukung
dengan
jenis
lainnya dari pekerja anak.
mereka lakukan walaupun pekerja
5. Diperlukan
kesadaran
hukum
mengenai aturan mempekerjakan anak, sesuai dengan syarat-syarat
anak
upah
adalah
yang
layak
anak,
Sesuai
pekerjaan
yang
keponakan
dari
pemilik usaha tersebut. 8. Kepada pekerja anak lebih baik
mempekerjakan anak yang diatur
diberikan
kesempatan
untuk
dalam UU Ketenagakerjaan dan
mendapatkan
batasan usia yang ditentukan yaitu
pendidikan dan sekolah
18 tahun sehingga aturan tersebut
layak baginya, harus ditekankan
dapat mengurangi jumlah pekerja
kepada orang tua untuk tidak
anak di Kota Padang.
mempekerjakan
haknya,
anak
berupa
di
yang
usia
sekolah dan tidak seharusnya anak
15 harus memikul tanggung jawab
(selanjutnya
disebut
PKH)
yang
dan kewajiban orang tua untuk
ditempatkan sebagai pengembangan
melakukan pekerjaan. Jika ada
upaya perlindungan hukum pekerja
anak yang bekerja karena situasi
anak dan sebagai salah satu strategi
dan kondisi tertentu seperti orang
memerangi kemiskinan.
tua yang mengalami sakit keras
Sebagai salah satu upaya dalam
maka anak yang bekerja tersebut
melaksanakan perlindungan terhadap
tetap
pekerja anak PPA mempunyai tujuan
harus
dapat
bersekolah
sesuai dengan ketentuan wajib
yaitu:
belajar, serta diharapkan kepada
1. Melarang,
mengurangi
dan
pengusaha yang mempekerjakan
menghapus pekerja anak yang
anak seharusnya mementingkan
hidup di pedesaan dan perkotaan.
kepentingan dan kewajiban anak
2. Membina,
melindungi
dan
untuk mendapatkan pendidikan
mengembangkan ekonomi orang
yang layak bagi anak dengan anak
tua pekerja anak.
bekerja tidak harus sepanjang hari.
3. Membina generasi penerus bangsa yang handal, maju, mandiri, sehat
Pemerintah Kota Padang Padang telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan
melalui
berbagai
jasmani, rohani dan sejahtera. 4. Merubah sikap orang tua untuk tidak
mempekerjakan
atau
program dalam upaya pemenuhan
menyuruh anak menjadi pekerja
kebutuhan dasar warga negara secara
anak yang masih dalam proses
layak dan salah satu programnya
tumbuh kembang, yaitu anak yang
yaitu
berumur di bawah 15 tahun.
program
keluarga
harapan
16 5.
Meningkatkan masyarakat buruk
pemahaman
tentang
pekerjaan
berbahaya
bagi
pengaruh berat
anak,
dan serta
pentingnya wajib belajar 9 tahun
kerja serta perlakuan yang salah dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. 2. Kendala
yang
pemerintah untuk perlindungan
Simpulan. Dari hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan
beberapa
hal
dihadapi
oleh
memberikan
hukum
terhadap
pekerja anak di Kota Padang, adalah UU Ketenagakerjaan tidak
sebagaimana yang telah diangkat dan
efektif,
diuraikan pada BAB III, yaitu;
pengawas ketenagakerjaan, sifat
1.
Perlindungan hukum terhadap
perusahaan yang tertutup, kurang
pekerja anak di Kota Padang,
ketelitian dari pemerintah dan
yaitu
tidak ada kesadaran hukum dari
dengan
hak-hak
memperhatikan
pekerja
anak
dan
kurangnya
jumlah
masyarakat akibat bahaya yang
mewajibkan pengusaha untuk
ditimbulkan dari pekerja anak.
melakukan kegiatan wajib lapor
3. Upaya Pemerintah kota Padang
ketenagakerjaan ke Dinas Sosial
dalam
dan Tenaga Kerja Kota Padang
terhadap pekerja anak di Kota
serta upaya perlindungan hukum
Padang,
yang diberikan terhadap pekerja
pembaharuan terhadap kebijakan
anak di Kota Padang berupa:
UU
upah,
sosial
diperlukan tindakan yang tegas
kesehatan
dari pemerintah untuk mengatasi
keselamatan
jaminan dan
kerja, jam kerja dan istirahat
perlindungan
Dengan
Ketenagakerjaan
persoalan pekerja anak.
hukum
melakulan
serta
17 pengawasan
Saran 1.
Diperlukan kedisiplinan
usaha dari
dan
penegakan
peraturan perundangan tentang
Pemerintah
ketenagakerjaan,
khususnya
terutama Dinas Sosial agar UU
terkait dengan pekerja anak,
Ketenagakerjaan dapat berlaku
sehingga
secara
menimpa pekerja anak dapat
efektif
dalam
upaya
mengatasi jumlah pekerja anak yang ada pada saat ini, serta jika
2.
dan
resiko-resiko
yang
dicegah dan di tanggulangi. 3.
Ditingkatkan
kesadaran
dan
terdapat pekerja anak maka anak
pemahaman kepada masyarakat
tersebut harus di perhatikan hak-
ekonomi
haknya sebagai pekerja anak dan
mempekerjakan
hak-haknya
sekolah karena hal tersebut dapat
sebagai
seorang
lemah
agar anak
diusia
anak tidak terbaikan.
menganggu
Diadakan
untuk itu diperlukan usaha yang
pembaharuan
pendidikan
tidak
mengenai peraturan pemerintah
keras
yang mengatur pekerja anak dan
perekonomian
perlindungan hukumnya, sebagai
miskin.
pelaksanaan
dari
Undang
ketenagakerjaan,
terutama
dalam
Undang-
rangka
memberikan kepastian hukum bagi pekerja anak. Pemerintah dan pihak terkait melakukan peningkatan
terhadap
dalam
anak.
meningkatkan masyarakat
18 DAFTAR PUSTAKA
B .Peraturan Perundangundangan.
A. Buku-buku Hadi Supeno, 2002, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung. Nanda Sambas, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Bandung. Soerjono Soekanto, 1978, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Zainuddin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
