PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA PADANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA PADANG Laurensius Arliman S. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang Jl. AR. Hakim No 6 Padang Email: [email protected]

Abstract This paper examines and analyzes the role and constraints of the Department of Social Welfare and Labor of Padang in carrying out child protection economically exploited. This paper uses socio legal research. The results of this paper are: Department of Social Welfare and Labor of Padang has been quite active in implementing the protection of children who are economically exploited, by conducting raids, coaching and training. The obstacles foundwere classic, namely: the nature of the child, the family, the fade of religious values, education, community, economic, cultural shift, the lack of facilities for the development of children, the lack of human resources, and inadequate funds. The author expects that in the future the child is considered by the government of Padang and also by the Child Family and Community. Key words: child, Department of Social Welfare and Labor, economics, padang, exploitation

Abstrak Tulisan ini meneliti serta menganalisis peran dan kendala-kendala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam menjalankan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Tulisan ini menggunakan penelitian socio legal. Hasil dari tulisan ini adalah: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sudah cukup aktif dalam melaksanakan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dengan mengadakan razia, pembinaan dan pelatihan. Kendala yang ditemukan, adalah kendala yang terbilang klasik yaitu: sifat dari anak, keluarga, nilainilai agama yang luntur, pendidikan, lingkungan masyarakat, masalah ekonomi, pergeseran budaya, fasilitas pembinaan anak yang kurang, sumber daya manusia yang kurang, dan dana yang kurang memadai. Penulis mengharapkan kedepannya, agar anak lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota Padang serta Masyarakat dan Keluarga anak. Kata kunci: anak, dinsosnaker, ekonomi, padang, eksploitasi

Latar Belakang

bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang

Sebagai amanah dan sekaligus karunia

terbuat dalam Undang-Undang Dasar 1945

dari Tuhan Yang Maha Esa, anak senantiasa

dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

harus dijaga karena dalam dirinya melekat

tentang Hak Asasi Manusia, serta konvensi

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia

PBB tentang Hak Anak dari sisi kehidupan

yang harus dilindungi. Hak anak merupakan

berbangsa dan bernegara. Sehingga negara

73

DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.5

74

ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 1, April 2016, Halaman 73-93

berkewajiban melindungi setiap anak atas

menjadi alat oleh orang dewasa tertentu

kelansungan hidup, tumbuh dan berkembang,

untuk mencari nafkah dijalan-jalan sebagai

berpartisipasi dalam perlindungan dari tindak

anak jalanan, dan sebagainya4. Perlakuan

kekerasan, diskriminasi, hak-hak sipil serta

kekerasan terhadap anak itu seringkali

kebebasan anak.

justru terjadi dilingkungan sekitar anak itu menghadapi

sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh

permasalahan besar tentang anak, bukan saja

perlindungan. Itulah gambaran yang kurang

dalam jumlah tetapi juga karena permasalahan

menggembirakan bagi potret kehidupan anak-

Pada

yang

saat

semakin

kita

sedang

kompleks1.

Dahulu

kita

mengenal permasalahan anak hanya berkisar

anak. Oleh

karenanya

penghargaan

akan

pada ketelantaran yang disebabkan karena

hak-hak yang melekat pada anak tetaplah

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan

harus dikedepankan dalam segala waktu,

fisik saja, sedang kebutuhan yang bersifat

tempat maupun personality pengedepanan

mental spiritual dan sosial dapat dipengaruhi

prinsip-prinsip non diskriminasi; kepentingan

oleh orang tua maupun atau masyarakat

terbaik untuk anak; hak untuk hidup;

dilingkungannya. Seiring dengan perubahan-

kelansungan dan perkembangan, penghargaan

perubahan yang terjadi terutama adanya arus

terhadap pendapat anak, tidaklah dapat

globalisasi yang selalu membawa konsekuensi

ditawar-tawar lagi harus senantiasa menyertai

logis positif dan negatif, maka tidaklah

anak-anak tersebut. Untuk itu idealisme

mengherankan manakala permasalahan anak

penciptaan lingkungan yang mendukung

saat ini telah menjadi kompleks dan rumit.

tumbuh kembang bagi anak sebagaimana

Anak telah menjadi sasaran kepentingan

tercermin dari hasil-hasil penelitian, deklerasi

bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan

UN-GASS (United Nations General Assembly

komersial

kepentingan

for Spesial Section) on Children dan Konvensi

terbaik bagi anak2. Betapa saat ini telah terjadi

Hak-hak Anak tersebut diatas setidaknya

semacam jaringan yang memanfaatkan anak

telah sejalan (inline) dengan prinsip-prinsip

menjadi objeknya3. Anak dijadikan objek

Agenda 21 KTT Bumi Rio De Janeiro tahun

untuk diperjual-belikan, objek kekerasan,

1992 untuk Pembangunan Berkelanjutan

yang

merugikan

1 Choirun Nisak Aulina, “Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini”, Jurnal Pedagogia Vol. 2 No. 1 (Februari 2013): 36. 2 Andriyani Mustika Nurwijayati, “Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta”, Jurnal Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (Juli 2012): 208. 3 Benedhicta Desca Prita Octalina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, Jurnal Skripsi Ilmu Hukum Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2014), Tidak Dipublikasikan, hlm. 3. 4 Netty Endrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kendiri)”, Disertasi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Dotor Ilmu Hukum, (Surabaya: UNTAG, 2011), Tidak Dipublikasikan, hlm. 13.

Laurensius Arliman S., Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Tereksploitasi ...

(suistanable

secara

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

eksplisit menegaskan bahwa anak dan remaja

perlindungan anak di Indonesia, dengan

sebagai salah satu kelompok utama-Major

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Group yang dilibatkan untuk melindungi

Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor

lingkungan dan kegiatan masyarakat yang

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

development)

yang

75

sesuai dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya

penciptaan

lingkungan

Dalam upaya meningkatkan perhatian dan

yang

kepekaan masyarakat terhadap kebutuhan dan

layak bagi anak dipertegas dalam konferensi

hak anak. Pemerintah berinsiatif melahirkan

Habitat II atau City summit, Istanbul, Turki

wacana kota layak anak yang merupakan

tahun 1996 paragraf 13, pembukaanya

wujud kepedulian yang mendalam terhadap

menegaskan bahwa anak dan remaja harus

kondisi anak di Indonesia. Pada tanggal 11

mempunyai tempat tinggal yang layak;

Januari 2005, Presiden Republik Indonesia

terlibat dalam proses pengambilan keputusan,

pada waktu Susilo Bambang Yudhoyono

baik di kota maupun di komunitas; terpenuhi

menandatangani Peraturan Presiden Nomor

kebutuhan dan peran anak dalam bermain di

7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan

komunitasnya5.

jangka menengah sosial tahun 2004-2009.

Sebagai negara yang telah menyatakan ikut

menegakkan

terhadap

kualitas kehidupan dan peran perempuan

hak-hak anak dengan meratifikasi konvensi

serta kesejahteraan dan perlindungan anak,

Hak Anak

khususnya

melalui

komitmen

Pada Bab 12 lampiran Perpres (peningkatan

keputusan

Presiden

pada

program

peningkatan

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990,

kesejahteraan dan perlindungan) pemerintah

terkandung bahwa Indonesia berserta seluruh

bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak

elemen

bagian

dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat,

dalam melaksanakan kewajiban terhadap

cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta

anak dengan memberikan, melindungi dan

melindungi anak terhadap berbagai bentuk

menghargai anak sebagai kebutuhan dasar

kekerasan, eksploitasi, diskriminasi. Untuk

setiap anak dalam wilayah yurisdiksinya.

program meningkatkan kesejahteraan dan

Komitmen

diterjemahkan

perlindungan anak dikembangkan kegiatan

sebagai upaya legislasi dengan membentuk

pokok sebagai berikut6: 1) Pengembangan

dan mengesahkan Undang-undang Nomor 23

berbagai kebijakan dan peraturan perundang-

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang

undangan

kemudian pada tahun 2014 disempurnakan

ahak anak, terutama bidang pendidikan,

didalamnya

ini

ikut

kemudian

ambil

dalam

rangka

pemenuhan

5 BPMPKB Kota Padang, Laporan Pelaksanaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak Tahun 2015, (Padang: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, 2015), hlm. 1. 6 BPMPKB Kota Padang, Laporan Pelaksanaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak Tahun 2014, (Padang: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, 2014), hlm. 2.

76


kesehatan, sosial, hukum, ketenagakerjaan;

Pemberdayaan

2) Pelaksana komunikasi, informasi dan

Indonesia baru-baru ini telah mengeluarkan

edukasi

dan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

perlindungan anak; 3) Pelaksanaan kebijakan

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009

anak dan peraturan perundang-undangan

tentang Kebijakan KLA. Kebijakan tersebut

untuk menjamin dan melindungi hak anak;

dimaksudkan untuk memberikan pedoman

4) Meningkatakan upaya dalam rangka

bagi penyelenggaraan pembangunan kota

pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan

melalui pengintegrasian komitmen dan sumber

akta kelahiran dan penyediaan ruang publik

daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

yang aman dan nyaman untuk bermain

yang secara menyeluruh dan berkelanjutan

anak; dan 5) Pengembangan mekanisme

untuk memenuhi hak anak melalui strategi

perlindungan bagi anak dalam perlindungan

pengarusatamaan Hak Anak (PUHA)7.

peningkatan

kesejahteraan

Dalam mewujudkan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak anak merupakan suatu proses yang panjang dan perlu diupayakan. Mengingat masih banyak permasalahan anak yang belum kunjung selesai. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat melalui Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyusun kebijakan program

peningkatan

kesejahteraan

perlindungan anak, salah satunya dengan menginisiasikan kebijakan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terancam secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Untuk mendukung kebijakan tersebut maka Menteri 7 Ibid. 8 Ibid.

Republik

Kota Padang sebagai ibukota dari Provinsi

khusus.

dan

Pemberdayaan

Sumatera Barat pada tahun 2009 telah diberi penghargaan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Padang menuju Kota Layak Anak dengan Indikator keberhasilan seperti zona selamat sekolah, taman bermain, taman baca, bina keluarga balita, pendidikan anak usia dini (paud), pustaka keliling, kantin kejujuran sekolah dan sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang dengan penghargaan tersebut akan tetap untuk meninggkatakan Padang menjadi Kota Layak Anak dengan icon Padang Kota Ramah Anak dengan pola 5 S, yaitu: senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 kembali menerima penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang diserahkan pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Juli 20138.


Untuk mendukung perlindungan anak

untuk

mempergunakan

haknya

77

dalam

ini, Kota Padang juga telah mengeluarkan

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia

Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun

dan tingkat kecerdasan anak.

2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan

Perkembangan sekarang ini di kota Padang

Anak. Dimana Pasal 7, dinyatakan bahwa

masih banyaknya anak yang mengemis

kewajiban dan tanggung jawab perlindungan

dan mengamen di lampu lalu lintas, masih

anak adalah kewajiban dan tanggung jawab

banyaknya anak yang tidur di pasar dan

bersama: a) Pemerintah Daerah; b) masyarakat;

tidak pulang kerumahnya, masih banyaknya

c) keluarga dan orang tua; d) dunia usaha dan

ditemukan anak-anak yang tidak bersekolah

e) lembaga adat, media massa, keagamaan

namun malah berkeliaran di pasar atau

dan lembaga lainnya9.

dijalanan kota Padang10. Pada Pasal 37 ayat

Terhadap peran Pemerintah Daerah, Pasal

(1) berbunyi Pemerintah Daerah, penegak

8 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah

hukum, LSM, atau organisasi sosial dan

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

masyarakat berkewajiban dan bertanggung

a) menghormati dan menjamin hak asasi

jawab memberi perlindungan bagi anak

anak tanp membedakan suku, agama, ras,

yang memerlukan perlindungan khusus dan

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

ayat (2) menyebutkan perlindungan khusus

bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran

sebagaimana dimana dimaksud ayat (1)

anak, kondisi fisik dan mental anak; b)

diberikan pada anak dalam situasi darurat,

memberikan dukungan sarana dan prasarana

anak yang berhadapan dengan hukum, anak

dalam

dan

dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak

perlindungan anak; c) menjamin pembinaan

yang dieksploitasi secara ekonomi dan/

dan

dan

seksual, anak yang menjadi penyalahgunaan

kesejahteraan anak dengan memperhatikan

narkotika, alkohol, psikotropika dan zat

hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang

adikti

lain dan secara lingkungan betanggung jawab

penculikan, penjualan, perdagangan, anak

terhadap anak; d) mengawasi penyelengaraan

korban kekerasan fisik dan/ mental, anak yang

perlindungan anak; dan e) menjamin anak

menyandang cacat dan anak korban pelakuan

penyelengaraan perlindungan,

pembinaan pemeliharaan

lainnya

(NAPZA),

anak

korban

9 Peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di kota Padang, mengingat keberadaan anak bisa menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Ini bisa dilihat dalam Pasal 3 perda ini yang menyebutkan bahwa pembinaan dan perlindungan anak betujuan: a) untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera; dan b) membentuk karakter anak berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabbullah sesuai denga filosofi adat alam minangkabau. Kenyataannya hak anak belum sepenuhnya belum dipenuhi pemerintah kota Padang. 10 Minangkabaunews, “Sosialisasi Perda Nomor 1 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pedagang Asongan”, http://minangkabaunews.com/artikel-2874-sosialisasi-perda-nomor-1-tentangpembinaan-anak-jalanan-gelandangan-pengemis-dan-pedagang-asonganda.html, diakses 2 Desember 2015.

78


salah dan penelantaran. Sedangkan pada ayat

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dan Tenaga

(3) menjelaskan bahwa upayaya perlindungan

Kerja Kota Padang dalam melaksanakan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

perlindungan hak anak yang dieksploitasi

adalah berupa pengawasan, perlindungan,

secara ekonomi.

perawatan, rehabilitas. Selanjutnya pada ayat

2. Apa

kendala-kendala

Dinas

Sosial

(4) menjelaskan upaya sebagaimana dimaksud

dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam

pada ayat (3) dilaksanakan oleh keluarga,

melaksanakan perlindungan hak anak

LSM dan Pemerintah Daerah.

yang dieksploitasi secara ekonomi.

Terhadap pengemis

dan

anak-anak pengamen

gelandangan, Sosial

ini adalah metode penelitian socio legal (socio-

dan Tenaga Kerja Kota Padang berhak

legal research). Yang mana menempatkan

untuk

hukum sebagai gejala sosial, dalam hal

melaksanakan

Dinas

Metode yang digunakan dalam penelitian

penertiban,

selain

itu perlindungan anak yang dieksploitasi

demikian

secara ekonomi juga dapat direalisasikan.

luarnya saja. Oleh karena itu dalam peneltian

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang

socio legal hukum selalu dikaitkan dengan

bekerjasama dengan Polisi Pamong Praja Kota

masalah sosial11. Dimana dalam penelitian ini

Padang untuk merazia anak-anak tersebut,

menitikberatkan pada peran Dinas Sosial Dan

kemudian anak-anak tersebut ditampung,

Tenaga Kerja Kota Padang dalam kaitanya

dibina dan diberikan pelatihan-pelatihan,

dengan hukum, terutama dengan menjalankan

agar anak-anak tersebut tidak kembali lagi ke

penegakan perlindungan hukum terhadap

jalanan.

anak yang tereksploitasi secara ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas terlihat maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam, tentang peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan khusus hak-hak anak oleh Pemerintah Daerah Kota Padang yang tercantum dalam ketentuan peraturan

daerah

tentang

perlindungan

terhadap hak-hak anak yang dibatasi terhadap perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dengan merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini.

hukum

dipandang

dari

segi

Pembahasan A. Peran Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Kota

Padang

Dalam

Melaksanakan Perlindungan Hak Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Menurut

data

BPS

Kota

Padang

berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, proporsi jumlah anak usia 0-18 tahun sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dari seluruh penduduk Kota Padang populasi

11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-7, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hlm. 87.

79


Data Populasi Anak (Sumber dari BPMPKB12)

Tabel 1. No

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

Padang Selatan

10.586

10.187

20.773

2

Padang Timur

13.187

12.584

25.771

3

Padang Barat

7.244

6.897

14.141

4

Padang Utara

9.605

9.913

19.518

5

Koto Tangah

31.766

30.120

61.886

6

Nanggalo

9.553

9.201

18.754

7

Kuranji

24.237

22.882

47.119

8

Pauh

10.590

10.162

20.752

9

Lubuk Kilangan

9.711

9.139

18.850

10

Lubuk Begalung

20.037

18.747

38.784

11

Bungus

4.940

4.475

9.415

151.456

144.307

295.763

Kota Padang

Sumber: BPMPKB Kota Padang, 2015 anak yang tersebar di Kecamatan dapat dilihat

perbantuan. Hal ini berarti bahwa Dinas sosial

pada Tabel 1.

dan Tenaga Kerja Kota Padang melayani

Jika dilihat dari data diatas persebaran

seluruh permasalahan sosial dan tenaga

jumlah anak-anak yang berumur 0-18 tahun

kerja yang ada. Selain sebagai perpanjangan

yang paling banyak berada di Kecamatan

tangan pemerintah pusat, Dinas Sosial dan

Koto Tangah, Kuranji dan Lubuk Begalung,

Tenaga Kerja Kota Padang juga merupakan

sementara penduduk anak-anak yang paling

perpanjangan

sedikit berada pada Kecamatan Bungus. Dari

Provinsi Sumatera Barat.

persebaran data di atas terlihat jenis kelamin

terlihat dari beberapa kegiatan yang didanai

anak laki-laki lebih banyak dibandingkan

oleh pemerintah pusat melalui DIPA yang ada

anak perempuan13.

di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat14.

Tugas Pokok dari Dinas Sosial dan

Terhadap

tangan

dari

perlindungan

Pemerintah

Hal ini dapat

anak

yang

Tenaga Kerja Kota Padang sendiri adalah

terkesploitasi secara ekonomi termasuk dalam

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Bidang Sosial dan Tenaga Kerja serta tugas

Hal ini senada dengan perintah Pasal (9) ayat

12 BPMPKB Kota Padang, Laporan Pelaksanaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak Tahun 2013, (Padang: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, 2013), hlm. 7. 13 Ibid. 14 Dinsosnaker Kota Padang, Rencana Strategis Tahun 2014-2019, (Padang: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun, 2014), hlm. 12.

80


1 Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun

e. Melakukan pembinaan teknis pelayanan,

2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan

rehabilitasi

Fungsi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja, bahwa

serta yayasan yang bergerak dibidang

Bidang Pelayanan Jasa dan Rehabilitasi Sosial

usaha kesejahteraan sosial anak remaja,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dan lanjut usia, serta korban napza dan

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah

tuna sosial;

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f.

sosial

Melaksanakan

penyandang cacat

evalusai

kebijakan

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

teknis

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

penyandang cacat, kesejahteraan sosial

dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan

anak remaja, dan lanjut usia, serta korban

teknis, pelayanan kesejahteraan sosial anak,

napza dan tuna sosial;

remaja, lansia, pelayanan dan rehabilitasi

pelayanan

g. Membuat

rehabilitasi

evaluasi

dan

sosial

laporan

sosial penyandang cacat dan rehabilitasi tuna

pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan

sosial dan korban napza15.

rehabilitasi sosial; dan

a. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi16:

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

b. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan

dan fungsinya.

dan rehabilitasi sosial penyandang cacat,

Lebih jauh lagi terhadap perlindungan

kesejahteraan sosial anak, remaja dan

anak yang tereksploitasi secara ekonomi

lanjut usia, korban napza dan tuna sosial;

ini, bisa dilihat didalam Paragraf 1 (satu)

c. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan

yang membahas mengenai Seksi Pelayanan

dan rehabilitasi sosial penyandang cacat,

Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia

kesejahteraan sosial anak, remaja, dan

yaitu Pasal (10) ayat 1-3 Peraturan Walikota

lanjut usia, serta korban napza dan tuna

Padang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang

sosial berdasarkan ketentuan peraturan

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas

perundang-undangan;

Sosial Dan Tenaga Kerja, sebagai berikut:

d. Menyusun pedoman, standar pelayanan panti-panti

pemerintah

serta kriteria

1. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh

dan prosedur teknis rehabilitasi sosial

seorang

penyandang cacat, kesejahteraan sosial

Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut

anak, remaja, dan lanjut usia, serta korban

Usia yang dalam melaksanakan tugasnya

napza dan tuna sosial;

berada dibawah dan bertanggung jawab

15 Ibid., hlm. 19. 16 Ibid., hlm. 20-21.

Kepala

Seksi

Pelayanan

81


kepada Kepala Bidang Pelayanan dan

e. Melaksanakan koordinasi dengan

Rehabilitasi Sosial.

unit

2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas

menyusun

bahan

kerja

dalam

pelaksanaan

kegiatan; f.

Menyiapkan

bahan

pemberian

identifikasi

bantuan Anak Balita, Anak Terlantar,

sasaran penanggulangan masalah sosial,

Anak Jalanan, Anak Nakal, Remaja

pelaksanaan kegiatan di bidang sosial

dan Lanjut Usia;

yang meliputi pelayanan kesejahteraan

g. Memberikan

bimbingan

dan

sosial anak, balita terlantar, anak terlantar,

pembinaan pelayanan Anak Balita,

dan lanjut usia potensial terlantar,

Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak

rehabilitasi sosial anak nakal, rehabilitasi

Nakal, Remaja dan Lanjut Usia;

sosial anak jalanan serta rehabilitasi

h. Memberikan izin pengangkatan anak

sosial anak cacat. 3. Adapun

antar Warga Negara Indonesia;

tugas

Seksi

Pelayanan

i.

Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia adalah sebagai berikut:

lanjut usia tidak potensial terlantar; j.

a. Mengumpulkan data dan bahan tentang

Pelayanan

Melaksanakan

penyiapan

berkas

kerja, data dan bahan menurut

Kesejahteraan

Sosial Anak Balita, Anak Terlantar,

Melaksanakan jaminan sosial bagi

ketentuan berlaku; k. Melaksanakan pengetikan persuratan

Anak Jalanan, Anak Nakal, Remaja

Seksi

dan Lanjut Usia;

Sosial Anak, Remaja dan Lanjut

b. Menyiapkan Pelayanan

Bahan

tentang

Kesejahteraan

Sosial

Pelayanan

Kesejahteraan

Usia; l.

Menyusun

laporan

pelaksanaan

Anak Balita, Anak Terlantar, Anak

tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan

Jalanan, Anak Nakal, Remaja dan

Kesejahteraan Sosial Anak, Remaja

Lanjut Usia;

dan Lanjut Usia;

c. Menyiapkan

pedoman

dan

m. Melaksanakan

tugas

lain

yang

petunjuk teknis tentang Pelayanan

diberikan oleh atasan sesuai dengan

Kesejahteraan Sosial Anak Balita,

tugas dan fungsinya.

Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak

Menurut MM. Dt. Bandaro Dinas Sosial

Nakal, Remaja dan Lanjut Usia;

dan Tenaga Kerja Kota Padang selalu berusaha

d. Membuat rencana dan program kerja

untuk memberantas anak yang dieksploitasi

seksi pelayanan Kesejahteraan Sosial

secara ekonomi. Hal ini bisa dilhat dari

Anak, Remaja dan Lanjut Usia;

beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas

82


Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, antara

c. Usaha Penyantunan Anak Terlantar,

lain17:

yaitu

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

pemeliharaan terhadap anak terlantar

Padang

selalu

berkoodinasi

Usaha

bimbingan

dan

dengan

yang antara lain diselenggarakan

Kementerian Sosial antara lain hal ini

melalui usaha pengangkatan anak

yang selalu bersinergi dengan komitmen

sebagai upaya terakhir dalam usaha

kementerian sosial, yaitu18:

kesejahteraan anak;

a. Perlindungan Anak, yaitu Segala kegiatan

untuk

menjamin

d. Pelayanan Integratif (untuk anak),

dan

yaitu Pelayanan yang melibatkan

melindungi anak dan hak-haknya agar

berbagai

dapat hidup, tumbuh, berkembang,

kompetensi dalam upaya optimalisasi

dan berpartisipasi, secara optimal

proses tumbuh kembang anak dan

sesuai dengan harkat dan martabat

pengembangan fungsi kelembagaan;

kemanusiaan

serta

mendapat

pihak

e. Pelayanan

yang

Kesejahteraan

memiliki

Sosial,

perlindungan dari kekerasan dan

yaitu

diskriminasi;

pelayananyang diberikan terhadap

b. Perlindungan

Khusus,

yaitu

serangkaian

kegiatan

individu,

keluarga

Perlindungan yang diberikan kepada

masyarakat

yang

anak dalam situasi darurat, anak

atau mengalami permasalahan sosial

yang berhadapan hukum, anak dari

baik

kelompok minoritas dan terisolasi,

pengembangan,maupun rehabilitasi

anak

guna

yang

dieksploitasi

secara

yang

bersifat

mengatasi

maupun

membutuhkan pencegahan, permasalahan

ekonomi dan atau seksual, anak yang

yang dihadapi dan/atau memenuhi

diperdagangkan, anak yang menjadi

kebutuhan secara memadai sehingga

korban penyalahgunaan narkotika,

mereka

alkohol,

fungsi sosialnya secara memadai

psikotropika,

dan

zat

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan,

mampu

menjalankan

(Kepmensos No. 10/Huk/2007); f.

Pelayanan Sosial, yaitu pelayanan

anak korban kekerasan baik fisik, dan/

yang ditujukan untuk membantu

atau mental, anak yang menyandang

Penyandang Masalah Kesejahteraan

cacat dan anak korban perlakuan

Sosial dalam mengembalikan dan

salah dan penelantaran;

mengembangkan fungsi sosialnya;

17 Laurensius Arliman S, Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak, (Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2015), hlm. 3. 18 Ibid.


g. Pelayanan Sosial Anak Jalanan, yaitu

Suatu

diberikan

surat

perjanjian

pemberian

dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

pelayanan, perlindungan, pemulihan

Kota Padang, hal ini dilaksanakan

dan pemeliharaan taraf kesejahteraan

agar tidak mengulangi perbuatnnya

sosial

dan mengutamakan sekolah;

bagi

proses

akan

83

anak

memperoleh

jalanan

hak-hak

agar

dasarnya

b. Anak jalan yang tertangkap dan

yaitu kelangsungan hidup, tumbuh

berdomisili di luar Kota Padang,

kembang,

akan dikembalikan ke daerah asalnya

perlindungan

maupun

partisipasi

dan dibuat surat perjanjian, hal ini

h. Pelayanan Sosial Anak Terlantar,

dilakukan agar menimbulkan efek

yaitu Proses atau serangkaian kegiatan

jera, sehingga anak tidak melakukan

yang dilakukan secara terorganisir,

perbuatannya kembali;

sistematis dan profesional terhadap

c. Anak yang tertangakap ternyata

anak terlantar guna terpenuhinya

memiliki sistem berorganisasi, maka

seoptimal mungkin hak anak untuk

pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

kelangsungan

tumbuh

Kota Padang akan bekerjasama

dan

dengan pihak Kepolisian Resort

kembang,

hidup, perlindungan

partisipasi. 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Kota Padang untuk mengungkapnya dan

memberikannya

hukuman

Padang melakukan razia dengan petugas

sesuai denga atura yang berlaku,

Pamong Praja Kota Padang melakukan

namun apabila orang tua yang

razia dengan Pamong Praja Kota Padang

menyuruh anak untuk mengamen

selalu dilakukan oleh Dinas Sosial

atau mengemis, maka orang tua akan

dan Tenaga Kerja Kota Padang untuk

dinesehati dan diberi peringatan oleh

meminalisir anak yang dieksploitasi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

secara ekonomi, ini bisa dilihat dari

Padang;

tertangkapnya anak yang mengamen dan

d. Jika anak yang tertangkap tidak

mengemis dilampu merah, pertokoan,

punya orang tua, dan daerah asalnya

taman-taman dan tempat umum lainnya.

tidak jelas, maka anak tersebut akan

Terhadap hal ini Dinas Sosial dan Tenaga

dititipkan di Rumah Perlindungan

Kerja Kota Padang melakukan19:

Sosial Anak.

a. Anak jalanan yang tertangkap dan

3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

masih berstatus anak sekolah, maka

Padang melakukan kerja sama dengan

19 Ibid., hlm. 4.

84


Lembagas

Swadaya

Masyarakat20.

sebagai berikut:


a. Pada tahun 2011, Dinas Sosial

Padang juga menjalin kerjasama dengan

dan Tenaga Kerja Kota Padang

Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun

melalui dana APBD Kota Padang

aktivis-aktivis yang prihatin terhadap

mengalokasikan

perlindungan anak khusus dieksploitasi

pelatihan keterampilan service hand

secara ekonomi. Hal ini akan memberitahu

phone bagi anak jalanan sejumlah 15


(lima belas) orang melalui kegiatan

Padang akan tindakan-tindakan anak,

pelatihan keterampilan dan praktek

ataupun informasi-informasi terhadap

belajar kerja bagi anak jalan di rumah

perlindungan anak khusus dieksploitasi

Perlindungan Sosial Anak (RPSA)22.

secara ekonomi. Dinas Sosial dan Tenaga

Tabel 2.

Kerja Kota Padang melakukan kerjasama

dana

untuk

b. Pada tahun 2012, Dinas Sosial

antara lain sebagai berikut:


a. Lembaga Swadaya Masyarakat Suci

melalui dana APBD Kota Padang mengalokasikan dana untuk pelatihan

Hati; b. Lembaga

Swadaya

Masyarakat

Cimpago

keterampilan Montir Sepeda Motor bagi anak jalanan sebanyak 20

c. Beberapa aktivis pemerhati anak.

(dua puluh) orang melalui kegiatan

Selain upaya diatas Dinas Sosial dan


Tenaga Kerja Kota Padang juga melakukan


upaya lain yang mendukung perlindungan


khusus terhadap anak yang dieksploitasi

Tabel 3.

secara ekonomi ini, antara lain21:

c. Pada tahun 2013, Dinas Sosial

1. Anak yang tertangkap diberikan pelatihan


oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota


Padang. Terhadap hal ini bisa dilihat dari

mengalokasikan dana untuk pelatihan

laporan pelatihan yang telah diberikan

keterampilan Montir Sepeda Motor


bagi anak jalanan sebanyak 15

Padang terhadap anak, yang dijelaskan


20 Ibid., hlm. 5. 21 Ibid. 22 Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, Laporan Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak, (Padang: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, 2011), hlm. 1-5. 23 Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, Laporan Pelatihan Keterampilan Montir Sepeda Motor Bagi Anak Jalanan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak, (Padang: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, 2012), hlm. 1-4.


Tabel 2. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

85

Daftar Anak Yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Service Hand Phone Tahun 201124 Nama SR RW FR SJN RF YDP AH A YS GA YS DMP IAP DS IMP

Pendidikan SMP SMA SMA SMP SMA SMA SMP SMP SMP SMA SMP SMP SMA SMP SMP

Alamat Jl. Aur Duri Indah, No. 16 Jl. Gadjah Mada, No. 18 Komp. Taruko I/B No. 21 Jati Rumah Gadang No. 52 Komp. Taruko I Z/10 Gurun Laweh Nanggalo Gurun Laweh Nanggalo Jl. Samudera 23, Padang Jl. Unjung Pandan, No 39 Jl. Samudera 48, Padang Simp. Kopertis Wil. X No.3 Jati Rumah Gadang, No. 11 Jl. Alai Barat, No. 15 Komp. Villa Bukit Indah 9 Komp Bukit Permai H/11

Sumber: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, 2015 pelatihan keterampilan dan praktek





Tabel 5.

Tabel 4.

2. Kota Padang menyediakan Lembaga

d. Pada tahun 2014, Dinas Sosial

Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial


Anak


(LPKS ABH) LPKS ABH ini difokuskan

mengalokasikan

untuk

terhadap 16 (enam belas) Penyandang

pelatihan keterampilan service hand

Kejahatan Sosial. Tempat ini disediakan

phone bagi anak jalanan sejumlah 15

oleh Kota Padang dengan bekerjasama


dengan Kementerian Sosial. Diharapkan


kedepannya LPKS ABH ini akan menjadi

dana

Berhadapan

Dengan

Hukum

24 Ibid. 25 Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, Laporan Pelatihan Keterampilan Montir Sepeda Motor Bagi Anak Jalanan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak, (Padang: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, 2013), hlm. 1-4. 26 Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, Laporan Pelatihan Service Hand Phone Bagi Anak Jalanan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak, (Padang: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, 2014), hlm. 1-4.

86


Tabel 3. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Daftar Anak Yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Montir Sepeda Motor Tahun 201227 Nama TA FF DH RR DP AG S RAP HF HM I AS AY OS AS DF RS DMT FR A

Alamat Jl. Samudera 86 B Jl. Samudera 90 A Jl. Samudera 88 C Jl. Samudera 72 c Jl. Belakang TMP Lolong Jl. Samudera Jl. Limau Manis G/10 Jl. Limau Manis 6 Jl. Banuaran RT 6 RW 15 Lubeg Jl. Banuaran RT 13 RW 4 No 33 Lubeg RT 3 RW 5 Kec. Padang Timur Jl. Jati Tanah Tinggi No. 67 Jl. Samudera No. 88 E Koto Luar Limau Manis Jl. Samudera Parak Laweh Lawang Parak Laweh Lawang Parak Laweh Lawang Parak Laweh Lawang

Sumber: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, 2015 gedung yang serbaguna, demi upaya

pegemis. Anak-anak ini dibekali dan

mendukung perlindungan terhadap anak

dididik serta diberikan keterampilan,

di Kota Padang.

sehingga nanti apabila kembali ke

3. Kota Padang juga menyiapkan Kawasan Desa

Kumenanti.

Desa

akan bisa mempergunakan keahliannya

menjadi

tadi untuk mendapatkan uang, sehingga

tempat yang berfungsi untuk mengatasi

tidak kembali menjadi anak jalanan,

anak-anak yang tereksploitasi secara

gelandangan

ekonomi. Kawasan Desa Kumenanti

pengemis.

Kumenanti

ini

Kawasan

daerah asal mereka maka anak-anak

diharapkan

dan

pengamen,

serta

ini adalah sebuah program rumah layak

4. Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan

yang diberikan kepada anak jalanan,

Dan Pengamen, Serta Pengemis Secara

gelandangan

Lansung Kedaerahnya Anak jalanan,

27 Ibid.

dan

pengamen,

serta


Tabel 4. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

87

Daft ar Anak Yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Montir Sepeda Motor Tahun 201328 Nama FD RP SM EP IF J AP R IS RA F RG A O M

Alamat Jl. Sarang Gagak Jl. Taruko I Blok Z 10 Jl. Aur Duri Indah, VII A/16 E Jl. Sarang Gagak Jl. M. Yunus Padang Teater Jl. Sisinga Mangaraja No. 7A Jl. Sarang Gagak Taruko 1, Blok B 15 Jl. Tungang Pengambiram Jl. Kampung Baru No. 80 Jl. Jati Rumah Gadang Jati IV No. 16 Gurun Laweh

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, 2015 gelandangan

dan

pengamen,

serta

B. Kendala Dinas Sosial dan Tenaga

pengemis yang terdata di kelurahan

Kerja

ataupun kecamatan, Dinas Sosial dan

Melaksanakan Perlindungan Hak

Tenaga Kerja Kota Padang bersama

Anak yang Dieksploitasi Secara

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Ekonomi

Pekerja

Sosial

Masyarakat

(TKSK

Untuk

Kota

Padang

mewujudkan

dalam

perlindungan

PSM) Kota Padang, akan turun lansung,


kemudian

pengarahan,

secara ekonomi tidaklah mudah dan tidak

pelatihan-pelatihan

sederahana. Berbagai hambatan dan tantangan

keahlian berdasarkan bakat dan minat,

dan ancaman senantiasa menghadang dalam

yang nantinya berguna bagi anak-

berbgai bentuk kuantitas dan kualitasnya

anak tersebut, sehingga mengurungkan

yang sudah barang tentu harus ditemukan

niatnya untuk kembali menjadi anak

jalan

jalanan, gelandangan dan pengamen,

permasalahan, tantangan dan hambatan yang

serta pengemis.

umumnya berada di level nasional, antara

nasehat

28 Ibid.

memberikan serta

keluarnya. Adapun

secara

umum

88


Tabel 5. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Daftar Anak Yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Service Hand Phone Tahun 201429 Nama Alamat DS Bungo Pasang AL Bungo Pasang IW Lubuk Mintirun I Bungo Pasang JP Bungo Pasang HTY Parak Kopi DHY Ulak Karang Utara BAS Ulak Karang Utara EP Parak Kopi RF Pasa Gadang K Pasa Gadang VZ Pasa Gadang DM Jl. Ujung Pandan TP Jl. Ujung Pandan KRJ Jl. Ujung Pandan

Sumber: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, 2015 lain30:

parsial serta belum dilakukan secara

a. Norma, nilai dan sistem kepercayaan

menyeluruh dan terpadu;

yang menjadikan anak rentan terhadap

d. Konvensi-konvensi

Internasional

ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi

dalam kaitan hak-hak anak yang sudah

Manusia;

diratifikasi, belum diharmonisasikan ke

b. Masih adanya beberapa kebijakan yang

dalam hukum nasioanal, regulasi regional

diskriminatif dan patriakhi. Selama ini kebijakan dan program yang ditujukan

bahkan menguasai lokal; e. Globalisasi dan percepatan teknologi

untuk anak masih bersifat variatif dan

informasi,

seringkali

diberbagai belahan dunia ternyata sangat

belum

menjadi

prioritas

pembangunan;

kriminilitas

selama ini dilaksanakan secara lintas organisasi non pemerintah masih bersifat

29 Ibid. 30 BPMPKB, op.cit., hlm. 8.

mengakses

memberikan peluang operasionalisasi

c. Program-program pembangunan yang sector, sektotral maupun kerjasama lintas

kemudahan

terhadap

anak

seperti

trafiking; f.

Permintaan

pasar

akan

anak

yang

diperdagangkan terus meningkat oleh


89

karena daya beli yang meningkat,

Seharusnya keluarga, lebih memahami

lemahnya moral dan adanya asumsi

dan mengerti bahwa anak bukanlah milik

bahwa anak-anak yang masih bersih

pribadi karena pada dasarnya setiap anak

dari segala penyakit, yang kemudian

adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga

membuat orang dewasa tergiur untuk

memiliki hak sebagaimana individu lainnya,

membisniskan

sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan

anak-anak

untuk

mendapatkan keuntungan.

amarah atas semua permasalahan yang dialami

Selain hal diatas, berdasarkan penelitian

orangtua (Domestic Based Violence). Serta

yang telah penulis lakukan terdapat beberapa

lebih berhati-hati dan memberikan perhatian

kendalan didalam pemenuhan perlindungan

serta menjaga anak-anak dari kemungkinan


menjadi korban kekerasan yang dilakukan

secara ekonomi, antara lain:

oleh orang-orang di sekitar kita (Community

1. Sifat Anak

Based Violence).

Sifat anak yang keras kepala, menjadi

3. Nilai-nilai Agama yang Luntur

salah satu poin penting yang susah untuk

Semakin lunturnya nilai-nilai agama

membinanya, dimana hal ini membuat

dari seorang anak, keluarga dan masyarakat,

perlindungan khusus terhadap anak yang

maka anak akan mudah untuk terpengaruh

dieksploitasi secara ekonomi tidak terpenuhi.

dalam hal-hal negatif, hal ini tidak telepas

Karena setelah anak dibina dan dibimbing,

dari eksploitasi anak dari sisi ekonomi. Jika

namun karena sifatnya yang keras, si anak

nilai-nilai agama tadi diayomi, tidak akan

bisa kembali ke jalanan kembali31.

terjadi eksploitasi anak dari sisi ekonomi.

2. Keluarga

Karena setiap agama apapun tidak pernah

Keluarga menjadi faktor penting terhadap

mengajarkan untuk mengeksploitasi anak

perlindungan khusus terhadap anak yang

dari sisi ekonomi, agama menyarankan untuk

dieksploitasi secara ekonomi. Karena jika

melindungi dan memenuhi hak-hak anak33.

keluarga terutama orang tua tegas terhadap

4. Pendidikan

anak, maka anak tidak akan terekspoitasi

Pendidikan menjadi salah satu faktor

secara ekonomi. Orang tua fokus terhadap

penting didalam pemenuhan perlindungan

perlindungan

pemenuhan-pemenuhan


hak anak, sehingga tidak menyuruh anaknya

secara ekonomi. Jika setiap orang tua,

untuk menjadi anak jalanan,pengemis atapun

masyarakat dan anak dibekali pendidikan yang

pengamen32.

cukup, makan eksploitasi anak ini tidak akan

dan

31 Zulnimar, di dalam Laurensius, op.cit., hlm. 6. 32 MM. Dt. Bandaro, di dalam Laurensius, Ibid., hlm. 6. 33 Zulnimar, di dalam Laurensius, Ibid., hlm. 8.

90


terjadi. Karena pendidikan juga mengajarkan

kehidupan keluarganya35.

bahwa anak harus dilindungi, dan tidak boleh

Selain itu ada juga beberapa oknum yang

dieksploitasi secara ekonomi.

benar-benar mengeksploitasi anak untuk

5. Lingkungan Masyarakat

kepentingan ekonomi atu denga kata lain

Lingkungan tempat tinggal anak tidak

untuk kepentingannya semata. Terhadap hal

mendukung agar anak mendapat perlindungan

ini pemerintah harus benar-benar bersinergi

khusus

dengan masyarakat untuk memberantas hal

tersebut.

Bahkan

lingkungan

temapt tinggal, menjorokkan anak kedalam

ini.

pergaulan-pergaulan

7. Pergeseran Budaya

negatif,

sehinggan

anak turun kejalanan menjadi pengamen dan pengemis . 34

Pergeseran budaya menjadikan anak kurang mengenal kehidupan yang baik.

Seharusnya masyarakat harus ebih peka

Pergesaeran budaya ini mengapa menjadi

dan tidak menutup mata terhadap keadaan

hal penting karena budaya yang hidup di

sekitar sehingga apabila terjadi kekerasan

negara kita, tidak ada mengajakan untuk

terhadap

sekitar

mengeksploitasi anak secara ekonomi, budaya

penanganannya dapat lebih cepat guna

kita malah mengisyratkan agar menyiapkan

menghindari kemungkinan yang lebih buruk

anak untuk masa depannya kelak.

pada anak yang bersangkutan.

8. Fasilitas

anak

di

lingkungan

Aparat hukum seharusnya dapat lebih peka anak pada setiap proses penanganan perkara anak baik dalam hal anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku dengan mengedepankan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the child). ekonomi

Anak

yang

kurang Fasiltas penampungan anak yang kurang, menajadin kendala tersendiri dan cukup klasik. Hal ini selalu terjadi karena kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang. Seharusnya fasilitas penampungan anak yang kurang segera dibenahi, karena

6. Masalah Ekonomi Masalah

Penampungan

merupakan

faktor

pendukung yang membuat anak turun kejalan. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, anak rela menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk bersekolah dan bermain diganti untuk mencari uang, demi untuk menyambung kehidupannya dan memenuhi 34 MM. Dt. Bandaro, di dalam Laurensius, Ibid., hlm. 9. 35 Ibid.

faktanya sekarang anak cukup membeludak di tempat penampungan anak. Seharusnya hal ini harus segera disikapi dengan benar, pemerintah didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 harus memprioritaskan pemenuhan fasilitas tempat penampungan anak tersebut.


9. Sumber Daya Manusia yang kurang

91

2012 Tentang Pembinaan dan Perlindungan

Sumber daya manusia baik dari Dinas

Anak sudah berjalan sesuai dengan aturan

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang didalam

yang ada. Dimana Dinas Sosial dan Tenaga

melaksanakan

Kerja telah melakukan kegiatan-kegiatan yang

khusus

anak

pemenuhan yang

perlindungan

dieksploitasi

secara

mendukung pemberian perlindungan khusus

ekonomi ini sangatlah minim sekali. Sehingga

terhadap yang diekploitasi secara ekonomi, dan

tidak membuat kinerja yang maksimal.

bekerjasama dengan LSM dan instansi lainnya

Atas hal ini seharusnya pemerintah harus

dalam pemenuhan perlindungan khusus ini.

memerhatikannya secara khusus. Mengingat

Terhadap kendala-kendala dalam pemenuhan

anak merupakan penerus dari bangsa dan

perlindungan anak oleh Pemerintah Kota

negara ini, terutama penerus dari Kota Padang.

Padang terjadi karena: 1) Sifat Anak, 2)

10. Dana yang kurang memadai

Keluarga, 3) Nilai-nilai Agama yang Luntur,

Dana yang kurang memadai ini merupakan

4) Pendidikan, 5) Lingkungan Masyarakat, 6)

persoalan klasik yang selalu muncul tiap

Masalah Ekonomi, 7) Pergeseran Budaya, 8)

tahun. Terhadap hal ini Kota Padang harus

Fasilitas Penampungan Anak yang kurang, 9)

benar-benar serius untuk menyiapkan dan

Sumber Daya Manusia yang kurang, 10) Dana

mengelola dana perlindungan khusus terhadap

yang kurang memadai. Kedepannya penulis

ini. Bahkan jika dirasa perlu Kota Padang

mengharapkan

mendatangkan tenaga ahli dalam mengelola

Kota Padang, Masyrakat dan Keluarga Anak

hal ini, sehingga hal ini tidak muncul setiap

mau bekerjasama dalam perlindungan anak

tahunnya.

yang dieksploitasi secara ekonomi ini. Agar

agar

Pemerintah

Daerah

perlindungan anka dari segi apapun dapat

Simpulan

terwujud, karena kita harus selalu mengingat,

Berdasarkan hasil penelitian yang telah

bahwa anak adalah generasi penerus bangsa.

penulis lakukan, maka dapat disimpulkan

Jika generasi penerus bangsanya baik, akan

bahwa: Pelaksanaan Perlindungan Khusus

menghasilkan sebuah negara yang baik dan

Oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Anak

adil.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

DAFTAR PUSTAKA Buku

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

BPMPKB Kota Padang. Laporan Pelaksanaan

dan Keluarga Berencana, 2015.

Kota Padang Sebagai Kota Layak

________. Laporan Pelaksanaan Kota Padang

Anak Tahun 2015. Padang: Badan

Sebagai Kota Layak Anak Tahun

92


2014. Padang: Badan Pemberdayaan

________. Laporan Pelatihan Service Hand

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

Phone Bagi Anak Jalanan Kegiatan

Berencana, 2014.

Pelatihan Keterampilan Dan Praktek

________.

Laporan Pelaksanaan Kota

Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah

Layak

Perlindungan Sosial Anak. Padang:

Anak Tahun 2013. Padang: Badan

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

Padang, 2014.

Padang

Sebagai

Kota

dan Keluarga Berencana, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum.

Dinsosnaker Kota Padang. Rencana Strategis Tahun

2014-2019.

Padang:

Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun, 2014. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang. Laporan

Pelatihan

Service

Hand

Cetakan Ke-7. Jakarta: Kencana Media Group, 2011.

Jurnal Nurwijayati, Andriyani Mustika. “Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak

Phone Bagi Anak Jalanan Kegiatan

Jalanan

Pelatihan Keterampilan Dan Praktek

Pidana Di Daerah Yogyakarta”. Jurnal

Belajar Kerja Anak Jalanan Di Rumah

Jurisprudence Vol. 1, No. 1, (Juli 2012):

Perlindungan Sosial Anak.

Padang:

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang, 2011. ________. Laporan Pelatihan Keterampilan Montir Sepeda Motor Bagi Anak Jalanan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan

Dalam

Perspektif

Hukum

208. Aulina,

Choirun

Nisak.

“Penanaman

Disiplin Pada Anak Usia Dini”. Jurnal Pedagogia Vol. 2 No. 1 (Februari 2013): 36.

Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan

Makalah

Di Rumah Perlindungan Sosial Anak.

S., Laurensius Arliman. Penyuluhan Hukum

Padang: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Perlindungan Anak disampaikan di

Kota Padang, 2012.

Aula SMA Negeri 6 Kota Padang.

________. Laporan Pelatihan Keterampilan Montir Sepeda Motor Bagi Anak Jalanan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan

Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2015.

Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan

Skripsi / Thesis / Disertasi

Di Rumah Perlindungan Sosial Anak.

Endrawati, Netty. “Perlindungan Hukum

Padang: Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Terhadap Pekerja Anak Di Sektor

Kota Padang, 2013.

Informal

(Studi

Kasus

Di

Kota


Kendiri)”.

Disertasi

Ilmu

Hukum

Program Pasca Sarjana Dotor Ilmu Hukum.. Surabaya: UNTAG, 2011. Tidak Dipublikasikan. Octalina,

Benedhicta

“Perlindungan

93

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan

Desca

Hukum

Prita. Terhadap

Perlindungan Anak.

Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”.

Naskah Internet

Jurnal Skripsi Ilmu Hukum Program

Minangkabaunews, “Sosialisasi Perda Nomor

Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian

1 tentang Pembinaan Anak Jalanan,

Sengketa Hukum. Yogyakarta: Fakultas

Gelandangan, Pengemis dan Pedagang

Hukum Universitas Atmajaya, 2014.

Asongan”,

Tidak Dipublikasikan.

com/artikel-2874-sosialisasi-perdanomor-1-tentang-pembinaan-anak-

Peraturan Perundang-undangan

jalanan-gelandangan-pengemis-dan-

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengganti

Undang-Undang

http://minangkabaunews.

Nomor

pedagang-asonganda.html. Diakses 2 Desember 2015.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA PADANG

Recommend Documents