DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG ARTIKEL Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
OLEH : ALDO SAGITA 0910012111183 Bagian Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014 1
2
DISPENSATION AGAINST UNDERAGE MARRIAGE BY RELIGIOUS COURT OF PADANG PANJANG Aldo Sagita 1 , As Suhaiti Arief 1 , Desmal Fajri 1 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta e-mail :
[email protected] Abstract The purpose of the marriage is to make a happy and everlasting family or household based on one almighty god, so that the harmonious life can be created. There is a limitation required in the age of marriage in order to create a harmonious marriage. This work aims to discover the reasons that cause of submission of request for dispensation against underage marriage in religious court of padang panjang and basic consideration of the judge in religious court of padang panjang against underage marriage. The issues are related to the reasons that cause of submission of request for dispensation against underage marriage in religious court of padang panjang and basic consideration of the judge in religious court of padang panjang against underage marriage. This research uses sociology-juridical which approaches the problems through legal research by looking at the legal norms and correlates them with the fact exists among community and then proceed with the data in the field. Data analysis is done qualitatively so that there is a very logical conclusion which is an answer to the questions. The factors that cause the submission of dispensation against marriage is partly because the prospective bride is already pregnant and her parents' concern for her romantic relationship which is very intimate. Keywords: marriage, dispensation, underage, religious courts
dimaksudkan
Pendahuluan Perkawinan merupakan salah satu unsur
yang
itu
sendiri. Sudah menjadi kodrat alam bahwa
Perkawinan
manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu
menghasilkan keturunan dan keturunan
mempunyai kecenderungan untuk hidup
akan menimbulkan keluarga yang nantinya
bersama dengan manusia
manusia.
penting
perkawinan
dalam
kehidupan
sangat
dalam
akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan
sebuah
perkawinan
perlu
dilestarikan demi tercapai tujuan yang
lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan 3
fungsi biologis, melahirkan keturunan,
Maha
kebutuhan
keharmonisan dalam rumah tangga itu
akan
persaudaraan,
kasih
sayang
memelihara
dan
anak-anak
Esa,
sendiri.
sehingga
Salah
tercipta
satu
upaya
suatu
untuk
menjadi anggota-anggota masyarakat yang
membentuk perkawinan yang harmonis
sempurna.
tersebut,
Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah
keluarga,
diperlukan
suatu
pembatasan dalam usia perkawinan. Saat ini, hukum negara yang
keluarga
mengatur mengenai perkawinan adalah
merupakan gejala kehidupan umat manusia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang pada mulanya dibentuk paling tidak
tentang Perkawinan,
oleh
seorang
disebut Undang-Undang Perkawinan. Di
perempuan. Hidup bersama antara seorang
lain pihak, hukum adat yang mengatur
laki-laki dan seorang perempuan yang
mengenai perkawinan dari dulu hingga
telah memenuhi persyaratan inilah yang
sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat
disebut dengan perkawinan.
yang telah ada sejak zaman nenek moyang
seorang
Bukan
karena
maka
laki-laki
hanya
dan
mempersatukan
sepasang manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah S.W.T. Bahwa kedua mempelai tersebut berniat membangun rumah tangga yang sakinah,
mawaddah,
dan
warrahmah.
Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
yang selanjutnya
hingga sekarang ini yang merupakan hukum tidak tertulis.Setiap orang yang menjalankan
perkawinan
pasti
tidak
terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan niat yang wajar dan sehat dari setiap manusia. Pengalaman dalam kehidupan
menunjukkan
bahwa
membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga 4
mencapai
taraf
kebahagiaan
dan
menekankan pada aspek hukum yang
kesejahteraan yang selalu didambakan oleh
berlaku
setiap pasangan suami istri sangatlah sulit.
hukum dalam prakteknya di lapangan atau
Salah terjadi
satu
dalam
perkawinan
permasalahan pelaksanaan
timbul
dengan
yang hukum adanya
perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
telah
membatasi
umur
untuk
pelaksanaan
perkawinan
yaitu
untuk
seorang pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kenyataannya perkawinan
dimasyarakat di
bawah
umur
terjadi yang
dikaitkan
dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta normanorma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan faktafakta yang ditemui di lapangan. Sehingga mendapatkan data primer serta dilakukan penelitian
terhadap
bahan-bahan
perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer,
field research Berdasarkan
penjelasan
diatas,
penulis tertarik untuk meneliti mengenai dispensasi terhadap perkawinan di bawah di
kenyataan
yaitu data yang
diperoleh dari penelitian di lapangan atau
dilakukan.
umur
dengan
Pengadilan
Agama
Padang
Panjang.
wawancara
semi
dengan teknik-teknik terstruktur
yaitu
pertanyaan pokok dipersiapkan terlebih dahulu kemudian pertanyaan dilengkapi dengan mengajukan persoalan dari setiap gejala
yang
berkembang
dalam
masyarakat, lalu bahan hukum sekunder
Metodologi
yaitu data yang diperoleh dari penelitian Di dalam melakukan penelitian ini kepustakaan atau library research
dan
penulis menggunakan metode pendekatan Bahan hukum tersier (kamus-kamus yang bersifat
yuridis
sosiologis
yaitu 5
digunakan untuk menerjemahkan istilah
pakar. Setelah itu ditarik kesimpulan yang
yang dipakai).
menggambarkan hasil penelitian.
Teknik pengumpulan data yang dipakai
dalam
wawancara
penulisan
dan
Wawancara
ini
studi
yaitu
adalah
dokumen.
proses
untuk
mendapatkan informasi atau keterangan yang dalam
berhubungan bentuk
dengan
tanya
penelitian
jawab
kepada
responden. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen
dari
buku-buku,
perundang-undangan,
dan
peraturan menganalisa
Hasil dan Pembahasan
Pengajuan permohonan dispensasi
terhadap perkawinan di Pengadilan Agama Kota Padang Panjang disebabkan oleh beberapa alasan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan dua alasan yang
menjadi
penyebab
diajukannya
dispensasi
terhadap
perkawinan,diantaranya
karena
hamil
terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua.
dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Padang Panjang yang berkaitan dengan masalah yang akan
1. Hamil terlebih dahulu Yang
dimaksud
dengan
hamil
bahwa
calon
diteliti. Analisis dalam penelitian ini
terlebih
menggunakan
mempelai perempuan telah hamil sebelum
analisis
kualitatif
yaitu
dahulu
adalah
analisis data dengan mulai pemahaman
melakukan
perkawinan
terhadap masalah yang akan diteliti dan
mempelai
laki-laki.
berusaha mengetahui faktor yang menjadi
semakin bebas dan pengaruh budaya barat
penyebabnya kemudian menguraikan data
yang sangat mudah masuk, merupakan
yang
kalimat
salah satu penyebab terjadinya kondisi
perundang-
hamil di luar nikah. Hal ini dapat dilihat
pandangan
dengan perilaku para pemuda di wilayah
berbentuk
berdasarkan undangan,
uraian-uraian
peraturan teori-teori,
dan
dengan
calon
Pergaulan
yang
6
perkotaan terhadap budaya masyarakat
karena anak perempuannya telah hamil
barat dalam melakukan hubungan dengan
dari
kekasihnya. Cara berpikir bahwa segala
pacarnya yang dilakukan tanpa adanya
sesuatu yang berasal dari barat adalah
ikatan
modern dan keren, membuat mereka
anaknya yang sudah cukup besar tidak
meninggalkan
dan
mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya.
mengadopsi mentah- mentah budaya barat.
Hal ini pun telah menjadi perbincangan di
.
lingkungan tempat tinggalnya.
adat
ketimuran
Menurut Bapak M. Lekat selaku
Wakil Ketua di Pengadilan Agama Padang
hasil
hubungan
perkawinan.
seksual
Usia
dengan
kehamilan
2. Kekhawatiran orang tua
Panjang, banyaknya kejadian hamil di luar Kekhawatiran orang tua dalam hal
nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anaknya, terutama
mengenai
persoalan
ajaran
agama. Hal ini seperti terjadi pada kasus Nomor:
04/Pdt.P/2008/PA.PP.
Dalam
kasus ini, pemohon merupakan orang tua
ini
dikarenakan
anaknya
sudah
hubungan sangat
percintaan
intim.
Bisa
dikatakan, bahwa si anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pacarnya. Mereka selalu berdua kesana kemari.
dari seorang anak perempuan yang masih
Hubungan anak- anak mereka yang
berusia 15 Tahun. Pemohon telah datang
sudah terlalu dekat, membuat orang tua
atau melapor ke kantor Pegawai Pencatat
merasa khawatir akan terjadi hal- hal yang
Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA)
tidak diinginkan, misalnya si perempuan
di tempat dia tinggal untuk mencatatkan
hamil terlebih dahulu. Orang tua lebih
perkawinan
memilih
anaknya,
namun
ditolak
dengan alasan belum cukup umur. Yang dijadikan alasan permohonan dispensasi terhadap perkawinan adalah
jalan
aman
dengan
cara
menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan itu terjadi. Seperti terjadi dalam kasus Nomor: 13/Pdt.P/2012/PA.PP.
7
Dalam kasus ini, pemohon adalah orang
pemohon
mengajukan
tua dari anak laki-laki yang berusia 18
dispensasi
terhadap
tahun.
Pengadilan Agama Padang Panjang.
Pemohon
menikahkan
berencana
anak
laki-
akan
lakinya
ini,
sehingga dia datang ke kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN
KUA)
untuk
ini
ditolak
perkawinana
ke
Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan
dispensai
terhadap
perkawinan antara lain:
mencatatkan
pernikahan anaknya. Namun, keinginan pemohon
permohonan
dengan
1.
Undang- Undang Perkawinan.
alasan
anaknya belum cukup umur. Anak lakilakinya ini memiliki pacar berusia 17 tahun. Mereka sudah berpacaran selama 1 tahun. Hubungan keduanya sudah sangat intim. Bahkan, mereka telah melakukan hubungan suami istri . Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pemohon menginginkan anaknya segera menikah dengan calon istrinya demi
Ketentuan pasal 7 ayat (2)
Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa
penyimpangan
terhadap
ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal
untuk
menikah,
dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan. Pasal 7 ayat (2) ini memberikan
kebaikan mereka berdua kelak. Keinginan
kewenangan
pemohon
mengabulkan permohonan dispensasi
untuk
segera
menikahkan
kepada
hakim
untuk
anaknya terhambat menyangkut usia anak
terhadap
Pemohon yang masih belum mencapai usia
Pengadilan
kawin
lembaga yang berwenang menangani
sesuai
ketentuan
peraturan
perudang-undangan
yang
berlaku.
Berdasarkan
tersebut,
alasan
perkawinan Agama
karena merupakan
permohonan dispensasi perkawinan.
maka
8
Dalam setiap penetapan hakim
mendesak dan harus segera dilakukan
untuk kasus permohonan dispensasi
agar status kedua calon mempelai jelas
terhadap
dan status anak yang akan dilahirkan
perkawinan,
selalu
dicantumkan pasal 7 ayat (2) Undang-
nanti juga jelas.
Undang Perkawinan yang merupakan legitimasi bagi hakim yang diatur dalam Undang- undang. 2.
permohonan
dispensasi
terhadap perkawinan tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa,
Qoidoh Fiqhiyyah
Permohonan
Apabila
maka akan terjadi kerugian yang sangat
pemohon
untuk
besar yang akan dialami oleh calon
menikahkan anaknya dipandang lebih
mempelai perempuan dan anak yang
besar
pada
ada di dalam kandungannya. Anak
mafsadatnya sesuai dengan qoidoh
dalam kandungan si perempuan ini bisa
fiqhiyyah yang artinya: menghindari
jadi tidak akan mempunyai ayah yang
kerusakan/
harus
sah saat dia dilahirkan nanti. Hal ini
pada
memiliki dampak lanjutan yang cukup
manfaatnya
dari
mafsadah
didahulukan
dari
mempertahankan kebaikan/ maslahah. Salah
satu
alasan
permohonan
dispensasi terhadap perkawinan adalah karena telah terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hakim
memandang
bahwa
mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan kerusakan.
dapat Hal
ini
menghindari dikarenakan
panjang seperti, dalam hal pengurusan akte kelahiran dan dokumen-dokumen lain
yang
akan
digunakan
untuk
mendukung masa depan si calon anak. Selain
itu, adanya hukuman dari
masyarakat mungkin
berupa saja
gunjingan
pengasingan
dan dari
lingkungan sekitarnya karena dianggap sebagai ”anak haram”, serta dampak-
perkawinan adalah sesuatu yang sangat 9
dampak
lain yang akan sangat
merugikan masa depan calon anak.
Berdasarkan uraian di atas maka menarik
beberapa
simpulan
S.H., M.H selaku Wakil Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
sebagai berikut 1. Faktor-
1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan dan Ibu Nurbetti,
Kesimpulan
Penulis
Ucapan Terima Kasih
faktor
yang
menjadi
penyebab diajukannya dispensasi terhadap perkawinan antara lain karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, dan kekhawatiran orang tua karena hubungan
percintaan
anaknya
sudah sangat intim yang dapat mengakibatkan
terjadinya
hubungan seksual di luar nikah dan kehamilan. 2. Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi terhadap perkawinan adalah Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan dan Qoidoh Fiqhiyyah.
2. Bapak Adri, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mengajar, mendidik dan membantu
penulis
selama
menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
yang
pelayanan
telah
memberikan
administrasi
dengan
sangat baik. 5. Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, yaitu Bapak Drs. M. Lekat dan seluruh Staf di Pengadilan Agama Padang Panjang 10
yang
telah
membantu
penulis
dalam
mengumpulkan
data-data
dalam
menyelesaikan
penulisan
karya ilmiah ini. 6.
Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, yaitu Bapak Drs. H. Arnel, yang telah memberikan kesempatan melakukan
penulis
untuk
wawancara
terkait
dengan penelitian. 7.
Adik-adikku
M.
Farhan,
Rani
Daftar Pustaka Abdul Manan, 2002, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Bambang Sunggono, 2001, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Idris
Ramulyo,
Sriwahyuni dan Ayu, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama ini. 8. Semua
teman-teman
angkatan
2009, senior dan junior Fakultas
K.
Wantjik
Hukum Universitas Bung Hatta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 9. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut
serta
dalam
memberikan
bantuan baik moril maupun materil.
1999, Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Budi aksara, Jakarta.
Shaleh,1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta.
M. Yahya Harahap, 2003, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta. Amir Syarifuddin,2010, Garis-garis Besar Fiqh, Kencana, Jakarta. Zainuddin
Ali,
M.A,2006, Hukum Perdata Islam Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 11
http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ind ex.php
Muhammad
Sayuti
http://www.pa-tasikmalaya.go.id/sopdispensasi-nikah
Amin Summa, 2005, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Thalib,
1982, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam
12
..
13
14
