1
PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PERCERAIAN (Studi Kasus di KUA dan Pengadilan Agama Kota Gorontalo)
AGUSTIAN LAMEO Pembimbing I: Dr. Nur moh. Kasim, S.Ag.,MH Pembimbing II: Lisnawaty Badu, SH.,MH
JURUSAN ILMU HUKUM
ABSTRAK Agustian Lameo 2009, Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Perceraian. Jurnal, Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Di bawah bimbingan Dr.Nur Moh. Kasim,S.Ag.,MH selaku Pembimbing 1 dan Lisnawaty Badu, SH.,MH selaku Pembimbing 2 Perceraian yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Kota Gorontalo. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bagaimana pengaruh pekawinan di bawah umur terhadap perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap perceraian adalah timbulnya percekcokan yang dikarenakan belum siapnya pasangan di bawah umur tersebut untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental, sehingga terjadi perceraian. Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Perceraian, UU No. 1 Tahun 1974 PENDAHULUAN Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti apa yang telah di atur oleh undang – undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berlakunya secara afektif sejak tanggal 1 oktober 1975 tentang pelaksanaan undang – undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang
2
mana dalam Pasal 1 menjelaskan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”1 Ketentuan mengenai batas minimal tersebut terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Menurut Prof. Mahmud junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.2 Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut : 1. Menghilangkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusian; 2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa; 3. Memperoleh keturunan yang sah; 4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab;
1
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nur Hidayati Hasyim, upaya kepala desa dalam meminimalisir kawin sirri, skripsi, Fakultas syari’ah dan Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2007. Hal 13
2
3
5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahma (Keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih saying) (Qs. Ar Ruum ayat 21); 6. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus menaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.3 1) Asas-asas perkawinan menurut KUHPerdata a. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar. b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil. c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri. f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah. g. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu. 2) Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri. b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah. d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974). e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri. 3
Dr. Mardani, 2011, Hukum perkawina islam di dunia modern, Graha ilmu, Yogyakarta. Hal 65
4
f. Perkawinan
mempunyai
akibat
terhadap
anak/keturunan
dari
perkawinan tersebut. g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut. Syarat materiil yang absolute/mutlak merupakan syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melengsukan perkawinan yang meliputi: a.
Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
b.
Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
c.
Untuk melangsukan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).4 Banyak pengaruh yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur salah
satunya adalah perceraian, Sejalan dengan tujuan perkawinan, maka undangundang menganut asas atau prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Karena itu perceraian hanya terjadi dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Perkawinan dapat putus karena : a.
Kematian
b.
Perceraian dan
c.
Atas putusan pengadilan Tidak jarang kita jumpai kasus-kasus remaja hamil diluar nikah akibat
pergaulan bebas dalam kondisi umur yang tergolong masih muda. Seperti yang ditemui baik di televisi, koran maupun di lingkungan sekitar kita dan bagi mereka yang mengalaminya sudah bukan merupakan hal yang tabu (aib) lagi jika 4
Komairah, SH, M.Si, 2010. Hukum perdata, UMM pers, Malang. Hal 45
5
diketahui oleh masyarakat umum. Untuk menutupi dari kesan aib mau tidak mau harus dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Dalam KUHPerdata Pasal 36 tentang syarat – syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat kawin menjelaskan, jika anak – anak yang belum dewasa ada perwalian orang lain dari bapak atau ibu mereka sendiri, maka selain izin yang harus diperoleh menurut pasal yang lalu, anak – anak itu harus memperoleh izin dari wali mereka atau, jika izin itu diperlukan untuk kawin dengan si wali itu sendiri atau dengan salah satu dari keluarga sedarahnya dalam keturunan lurus, izin dari wali pengawas.5 Dari data beberapa KUA di kota Gorontalo pada tahun 2010 ada 153 (seratus lima puluh tiga) orang yang menikah dibawah umur, dan data dari pengadilan agama Kota Gorontalo ada 24 (dua pulah empat) perkara perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur di tahun 2012. Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masingmasing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.6 Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh “diri” anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa
5
Prof. Dr. Soesilo, S.H, Drs. Pramudji R., S.H., 2007, Kitab undang –undang hukum perdata burgerlijk wetboek, Wipress. Hal 9 6 Haryanto, S,Pd, 30 January 2011Pengertian perceraian, http://belajarpsikologi.com/pengertianperceraian/, diakses pada 21 desember 2012 pada pukul 03.15
6
rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi. mengenai alasan perceraian, UU perkawinan hanya mengaturnya secara umum yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 34 ayat 2 UU perkawinan). Di dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 14 dinyataka hal-hal yang menyebabkan terjadinya karena alasanalasan sebagai berikut : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.7 Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 1.
Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Gorontalo?
2.
Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap perceraian?
7
Komairah, SH., M.Si, 2010. Hukum perdata, UMM pers, Malang. Hal 76
7
METODE PENELITIAN Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini penulis mendasarkanpada penelitian hokum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan hokum yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta social yang terkait dengan masalah penilitian. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penilitian deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara dengan gejala lain dengan masyarakat.8 Tempat untuk melakukan penilitian ini adalah di Kota Gorontalo. Untuk mengumpulkan data peneliti harus menentukan responden yang akan diteliti. Responden merupakan penjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan yang diajukan oleh peneliti. Data-data tersebut bisa menjadi data primer ataupun data skunder menurut kualitas data yang diberikan oleh responden tersebut.9 Responden dalam penelitian ini terdiri dari pasangan yang kawin di usia muda dan informan yang terdiri dari pimpinan dan staf KUA, dengan staf pengadilan agama fokus penelitian ini adalah faktor-faktor pendorong perkawinan dibawah umur serta dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia muda. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut 1.
Metode Observasi Metode observasi adalah suatu teknik untuk memperoleh data dengan
menggunakan pengamatan (gejala-gejala) yang diselidiki. Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang diteliti. 8
Dr. Amirudin, S.H., M. Hum., Dr. H. Zainal Asikin, SH., S.U., 2012, Pengantar metode penelitian hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 24 9 Dr. Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, MH., 2010, Dualisme penilitian hukum normative dan empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 174
8
2.
Metode wawancara Metode ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk
memperoleh informasi dari terwawancara. Mengadakan wawancara bebas dengan terpimpin antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan keterangan mengenai perkawainan usia muda serta dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan muda. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif, karena didalamnya terdapat data deskritif analisis yang bertujuan menggambarkan secara sitematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang diperoleh tidak dilakukan dengan pengujian hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan berikut ini. Adapun faktor pendorong tejadinya perkawinan di bawah umur di Kota Gorontalo adalah: 1.
Faktor pergaulan bebas Perkawinan dibawah umur di Kota Gorontalo sebagian besar faktor
pemicunya adalah pergaulan bebas atau lebih jelasnya hamil diluar nikah, karena pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh anak remaja yang dalam masa pertumbuhan dan ingin tahu.10 2.
Faktor Kemauan Sendiri Selain faktor pergaulan bebas, perkawinan di bawah umur di Kota Gorontalo
disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur dan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah 10
Hasil wawancara dengan bapak zulkifli tolinggi (penghulu di KUA kecamatan kota barat), 20 september 2013
9
mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di di bawah umur.11 3.
Faktor keluarga (dijodohkan) Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan di bawah umur,
dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut mencarikan jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan di berikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya.12 4.
Faktor ekonomi Selain faktor-faktor yang diatas, perkawinan dibawah umur di Kota
Gorontalo juga disebabkan kerena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia di bawah umur mengganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.13 Masalah yang timbul dari perkawinan di bawah umur tidak hanya dirasakan suami-istri dan anak-anaknya, namun
perkawinan di bawah umur dapat
berpengaruh terhadap orang tua masing-masing keluarga. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus. 11
Hasil wawancara dengan bapak marton abdurahman (kepala KUA kecamatan kota utara), 20 september 2013 12 Hasil wawancara dengan bapak marton abdurahman (kepala KUA kecamatan kota utara), 20 september 2013 13 Hasil wawancara dengan bapak marton abdurahman (kepala KUA kecamatan kota utara), 20 september 2013
10
Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, yang ini dapat berakibat terhadap pasangan suami-isteri, anak-anak yang dilahirkan, dan orang tua masing-masing keluarga. Masalah yang dialami pasangan perkawinan di bawah umur serta pengaruhnya terhadap anak yang dilahirkan dan orang tua dari kedua belah pihak akan dijelaskan dibawah ini. 1.
Masalah yang dialami dalam kehidupan berumah tangga
a.
Masalah yang dialami oleh suami-istri Berdasarkan dari penuturan SM dan LN seputar pernikahannya maka, pada
saat dilangsungkannya
pesta perkawinan dia tidak begitu memikirkan
bagaimanakah kehidupan yang akan ia jalani setelah hidup bersama-sama dengan suaminya. Setelah ia hidup berumah-tangga dan memiliki anak baru mereka rasakan begitu besar tanggungan yang harus ia pikul, namun suaminya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami. Kasus 1 Kasus pertama yang dirasakan oleh pasangan SM
dan LN
masalah perkawinannya yang dirasakan setelah mereka menikah, awalnya rumah tangganya tentram-tentran saja, namun setelah hampir satu tahun dia menjalani kehidupan bersama maka mulailah muncul masalah, sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang kecil. Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah ekonomi/masalah keuangan, SM
sebagai
kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya, namun tidak ada usaha untuk mencarikan nafkah anak isterinya, sehingga setiap hari LN menasehati suaminya untuk pergi mencari uang untuk kebutuhan keluarganya, tetapi malah suaminya balik memarahi isterinya dan terkadang suaminya memecahkan barang-barang isi rumahnya, ia menganggab bahwa isterinya terlalu cerewet. Jika demikian kejadiannya LN hanya bisa menangis dan pasrah menghadapi kelakuan suaminya yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami, dia hanya tinggal di rumah duduk-duduk hampir setiap hari kelakuannya seperti itu, belum matangnya fisik maupun
11
mental mereka dalam membina rumah tangganya sehingga munculah pertengkaran, dan menurut LN bahwa hampir setiap hari kami bertengkar karena untuk makan saja susah kerena suami saya tidak ada usaha untuk bekerja dia lebih memilih tinggal di rumah tidur daripada pergi mencari nafkah untuk keluarga kami, tanggung jawabnya sebagai suami tidak ada, Kebiasan suaminya itu berlangsung hingga anak pertamanya lahir, sehingga LN merasa semakin terbebani karena anak mereka sudah lahir artinya bahwa biaya rumah tangganya bertambah pula, sementara suaminya tidak mencari uang demi kebutuhan keluarganya, menurut LN suaminya tidak terlalu peduli dengan anaknya, kadang pagi-pagi isterinya harus mengurus dapur dan juga mengurus anaknya sedangkan suaminya masih enak-enak tidur, dan jika isterinya membangunkan untuk pergi kerja kebun karena mereka hanyalah seorang petani maka suaminya tetap malas-malasan malah dia memecahkan barang-barang isi rumahnya seperti gelas jika di suruh oleh isterinya. Karena LN khawatir akan kehidupan keluarganya akibat suaminya malas-malasan kerja dan kelakuan suaminya itu susah untuk berubah maka LN meminta untuk cerai saja daripada hidup menderita dan tertekan, dan seakan dalam keluarga kami tidak ada keharmonisan, cinta, rasa kasih sayang, kepercayaan dan tanggung jawab makanya saya memilih untuk cerai karena untuk apa mempertahankan rumah tangga seperti ini. 14 Berdasarkan dari penuturan SM dan LN seputar pernikahannya diatas
maka, pada saat dilangsungkannya pesta perkawinan dia tidak
begitu memikirkan bagaimanakah kehidupan yang akan ia jalani setelah hidup bersama-sama dengan suaminya. Setelah ia hidup berumah-tangga dan memiliki anak baru mereka rasakan begitu besar tanggungan yang harus ia pikul, namun suaminya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami.
14
Hasil wawancara dengan Responden pasangan SM dan LN, 25 agustus 2013.
12
b.
Pengaruh Terhadap Anak-anak Masalah yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tidak hanya
dirasakan oleh pasangan pada di bawah umur, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak. 15 KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN Dari pembahasan di atas maka, dapat ditarik kesimpulan:
Undang – undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang – undang perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai pada usia 16 tahun, dan pada Pasal 6 ayat 2 UU perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus memdapat ijin kedua orang tua.
Perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor pergaulan bebas (hamil diluar nikah), faktor ekonomi (mengurangi beban keluarga) faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai), dan faktor keluarga (orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya) dari factor – factor yang disebutkan di atas, foktor ynag paling dominan yaitu fakto pergaulan bebas atau hamil diluar nikah.
Masalah yang dialami oleh pasangan perkawinan di bawah umur seperti adanya keegoisan antara pasangan itu sendiri, terjadinya pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar suami-istri yang jika ini terus menerus dapat mengakibatkan perceraian. Dan masalah yang timbul tidak hanya dirasakan oleh pasangan perkawinan di bawah umur tersebut tetapi juga berpengaruh terhadap orang tua kedua belah pihak karena apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya
15
Hasil wawancara dengan bapak marton abdurahman (kepala KUA kecamatan kota utara), 20 september 2013
13
mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan perkawinan anakanaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus. SARAN Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau harapan dari peneliti sebagai berikut :
Hendaknya pemerintah menyelenggarakan sosialisasi di sekolah –sekolah tentang akibat atau kerugian dari pernikahan dibawah umur dan lebih mementingkan pendidikan anak, minimal tingkatan SMA khususnya kepada anak perempuan, sehingga masyarakat yang memiliki perekonomian rendah bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, agar tidak terjadi perkawinan di di bawah umur karena wawasannya akan lebih luas dan bisa hidup dengan seorang laki-laki yang selama ini belum ia kenal.
Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku, dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan.
Bagi pasangan di bawah umur sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi. Karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan di bawah umur karena disebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai rumah tangga.
Guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur
baiknya
dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan pertimbangan segi keuntungan dan kerugian dari perkawinan di bawah umur. DAFTAR RUJUKAN Soesilo, Pramudji R, 2007, Kitab undang–undang hukum perdata burgerlijk wetboek, Wipress. Komairah, 2010. Hukum perdata, UMM pers, Malang. Amirudin, H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar metode penelitian hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 14
Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, 2010, Dualisme penilitian hukum normative dan empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
UNDANG-UNDANG Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
15
