PROBLEMATIKA DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA)
Ika Fibriastuti
Pembimbing I : Dr. Fence M. Wantu, SH., MH Pembimbing II : Bayu Lesmana Taruna, S.Hi., MH Jurusan Ilmu Hukum
ABSTRACT Dispensation is a permit exemption from an obligation or prohibition. So dispensation is leniency towards something which is not allowed to be done or executed. Married dispensation is the dispensation granted by the religious court to groom candidates that have not been old enough to hold the wedding, the man who have not reached 19 years or women who have not reached 16 years of age. This study of aims to determine the positive aspects and negative aspects of the provision granting exemption under the age of marriage and determine the factors that cause couples under the age of exemption filed in religious courts. The research of method used is a combination of normative law research and empirical law research. Location of the study is Limboto religious court, then analyze primary and secondary data obtained qualitatively. Based on research conducted of in the Religious Limboto, it is still much to be understood by the people of marrying age restriction that the candidate's wife and the husband should mature soul of his body to be able of to hold the marriage, in order to realize the good purpose of marriage without end in divorce and get a good and healthy offspring. without end in divorce and get a good and healthy offspring. So is need to be socialized about the importance of marriage age of maturity, physical and mental health, for the better quality of marriage and intact. Marriage is also regulated by Law No 1 of 1974. Keyword : problematic, Dispensation, about under age marriage.
A. Pendahuluan Sudah 39 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dilaksanakan secara nasional di Indonesia. Kehadirannya, telah memberikan landasan atau dasar hukum dari sistem perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah ditampung dengan semaksimal mungkin nilai-nilai perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia.Dilain pihak menampung pula unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan perkawinan.Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan : adanya pembatasan usia kawin yakni calon
mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun.1 Kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan, tetapi kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sesuai dengan fitrahnya manusia tidaklah dapat hidup menyendiri karena manusia tergolong sebagai mahluk sosial yng memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, demikian halnya antara laki-laki dan perempuan.Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon mempelai, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.2 Namun seiring perkembangan zaman, persepsi masyarakat justru berubah sebaliknya. Perkawinan gadis di usia belia menjadi ditabukan dan dianggap mengebiri masa depan si gadis, karena memupus kesempatannya untuk mengenyam pendidikan
1 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974,Wipress, hal.459 Redaksi New Merah Putih, 2009.Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih, Yogyakarta.Hal.14
yang lebih tinggi.Perkawinan di bawah umur jelas merampas masa kecil seorang gadis, suatu masa yang penting untuk pertumbuhan fisik, emosi, dan kejiwaannya.
Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan perkawinan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya perkawinan itu.3 B. Metode Penelitian Penelitian tentang Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur
(Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Limboto) adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Limboto.Adapun alasan utama melakukan penelitian ditempat ini yaitu dalam hal ini sesuai dengan alamat peneliti, dan dasar pertimbangan bahwa instansi tersebut berkompeten memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan lebih lanjut.Data lainnya juga diperoleh dari keputusan pengadilan dan data sekunder dengan jalan studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.Sumber data sekunder diperoleh dari wawancara dengan pihak pengadilan, dan artikel lainnya.Data tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya.Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menafsirkan data secara deskriptif dengan menguraikan masalah yang timbul, kemudian mengemukakan pandangan peneliti mengenai pemecahan masalah tersebut dari data-data yuridis yang telah didapat sebelumnya. C. Hasil dan Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama mengenai Permohonan Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur, penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yaitu dengan Ibu Noni Tabito S.Ei.,MH.4 Dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.Bahwa dengan adanya kasus perkawinan di bawah umur yang khususnya dalam hal ini
3
Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta Wawancara Hakim Pengadilan Agama Limboto 7 November 2013
4
mengenai permohonan Pemohon bapak Herman Yustisio untuk menikahkan Rizky Alatas dengan Larasati Purnama. Rizky Alatas yang masih berumur 17 tahun belum memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana syarat bagi pihak pria sudah harus mencapai umur 19 tahun. Dalam kasus tersebut bahwa hubungan Rizky Alatas dengan Larasati Purnama semakin hari semakin mesra bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suamiistri sehingga Larasati Purnama mengalami kehamilan 6 bulan.Hakim mempunyai dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku dan aspek negatifnya yaitu faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.5Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik dari pada tidak diberikan dispensasi. Adanya dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku serta dengan pemberian dispensasi perkawinan diharapkan akan dapat membantu tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh kadua calon mempelai.Kasus yang terjadi oleh Rizky Alatas dan Larasati Purnama dapat dikabulkan atau diberi dispensasi oleh pengadilan disebabkan karena Larasati Purnama telah mengandung janin di luar nikah dari hubungannya dengan Rizky Alatas.Sehingga hakim memberi ijin dispensasi kepada mereka untuk menikah supaya bayi dalam kandungan Larasati Purnama itu ada keluarga atau orang tua yang menjadi panutannya
5
Wawancara HakimPengadilan Agama Limboto 7 November 2013
kelak dan dalam kasus tersebut kedua keluarga masing-masing juga telah setuju jika anak mereka segera melakukan perkawinan. Adanya pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan Agama dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh bapak Herman Yustisio akan dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan dari kedua calon mempelai yaitu saudara Rizky Alatas dengan saudari Larasati Purnama sudah mampu membentuk keluarga yang bahagia. Banyak perkawinan di bawah umur itu sering kali akan menyebabkan perceraian. Tetapi perkawinan di bawah umur itu bukan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perceraian.Kondisi ekonomi calon mempelai dan kondisi mental calon mempelai sangat mendukung keduanya dalam menjalani bahtera rumah tangga.Hakim melihat banyak sekarang ini para generasi muda terpengaruh oleh dunia barat.Hakim tidak tega jika anak di bawah umur melakukan perkawinan karena mereka belum bisa bagaimana caranya untuk mengarungi yang namanya bahtera rumah tangga. Perlunya pengawasan dari keluarga khususnya orang tua untuk mendidik anakanaknya supaya mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk.Hakim dalam memutus kasus perkawinan di bawah umur memandang mana yang lebih banyak hal positifnya atau hal negatifnya.Dengan pemberian dispensasi tersebut apakah memperbaiki
hubungan
calon
mempelai
ataukah
sebaliknya.
Hakim
juga
mempertimbangkan faktor apa yang menyebabkan para calon mempelai tersebut ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Hakim dalam memutus dengan seadil-adilnya dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan yang terpenting berdasarkan Al-Qur’an. a.
Hasil wawancara pada narasumber seorang pemuka agama Berdasarkan penelitian penulis mengenai aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan seorang Ustadz yang mengetahui tentang perkawinan di bawah umur dalam Islam yaitu dengan Bapak H. Abdullah. Perkawinan itu menghalalkan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan dasar sukarela dan diridhoi oleh Allah.Jadi perkawinan di bawah umur itu boleh dilaksanakan asal kedua calon mempelai saling mencintai, dari pihak
keluarga menyetujui, dan perkawinan itu dilaksanakan untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama Islam.6. Aspek positif yang diambil dari perkawinan di bawah umur itu para calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan jika mereka sudah benar-benar suka dengan didasari rasa cinta maka secepatnya dikawinkan daripada mereka hanya pacaran yang nantinya akan terjerumus dari perbuatan zina dan mendapatkan dosa. b.
Hasil wawancara dengan narasumber tentang permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kasus pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yang dilakukan di Pengadilan Agama, penulis mendapati salah satu kasus mengenai permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pada kasus permohonan dispensasi yang dilakukan oleh bapak Herman Yustisio, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, sebagai Pemohon. Mereka mengajukan permohonan dispensasi dalamperkawinan di bawah umur untuk menikahkan ponakannya yang bernama Rizky Alatas dengan Larasati Purnama.7 Aspek positif yang diterima perkawinan anak dari bapak Herman Yustisio yang telah diberi dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama adalah sebagai orang tua sangat senang karena dengan adanya pemberian dispensasi perkawinan tersebut maka Rizky Alatas dan Larasati Purnama dapat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut.Bapak Herman Yustisio sekeluarga pertama kali mendengar ponakannya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Larasati Purnama sangatlah kaget apalagi Larasati Purnama telah hamil 6 bulan. Walau bagaimanapun bapak Herman Yustisio bangga kepada ponakannya Rizky Alatas karena berani mengakui serta ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya bersama Larasati Purnama.Aspek negatif yang diterima dengan adanya perkawinan di bawah umur yang dilakukan anaknya yaitu kata-kata yang tidak
6 7
Wawancara Bapak H.Abdullah, 13 November 2013 Data Pengadilan Agama Limboto, 7 November 2013
mengenakkan dari tetangga bahkan dari keluarganya juga apalagi Rizky Alatas sebelum menikah telah menghamili Larasati Purnama terlebih dahulu.8 Sebagai orang tua, bapak Herman Yustisio ingin melihat anak-anaknya bahagia.Rumah tangga Rizky Alatas dan Larasati Purnama lebih bahagia sekarang dibanding saat pertama mereka menjalani perkawinan.Dengan adanya nasihat yang tidak henti-hentinya dari bapak Herman Yustisio serta Ibu Kandung dari Rizky Alatas tersebut, maka hubungan Rizky Alatas dan Larasati Purnama lama kelamaan lebih bahagia.Bapak Herman Yustisio sebagai orang tua ingin memberi nasihat kepada anakanak di bawah umur, jika bisa mereka mengejar impian setinggi langit dan jangan pacaran sampai melakukan hubungan yang terlalu jauh. Menurut penulis aspek positif dalam pemberian dispensasi perkawinan itu lebih banyak diperoleh dari pada aspek negatifnya bahkan aspek negatif banyak yang ditutupi sehingga menjadikan positif untuk kepentingan bersama. Menurut penulis aspek negatif yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur apalagi jika perkawinan di bawah umur tersebut dilakukan karena mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu yaitu dari segi agama para calon mempelai berarti telah melakukan perbuatan zina dan zina itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengadilan Agama Memberikan
Dispensasi
dalam Perkawinan di Bawah Umur : a. Hasil Wawancara pada Pengadilan Agama Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Limboto mengenai Permohonan Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur, penulis melakukan wawancara langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yaitu dengan Ibu Noni TabitoS.Ei.,MH.9Dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu sebagai berikut: 1) Perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsungkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur
8 9
Wawancara Bapak Herman Yustisio, 13 Desember 2012 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Limboto, 7 November 2013
minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undangundang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2) Pengadilan Agama dalam kurun waktu awal tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2012 terdapat 22 (dua puluh dua) perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.10Yang salah satunya terjadi pada tanggal 4 Desember 2012 tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur oleh bapak Herman Yustisio terhadap ponakannya bernama Rizky Alatas, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perbengkelan, bertempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat, Keluruhan Heledulaa Utara, Kota Timur, Kota Gorontalo. Dengan calon istrinya bernama Larasati Purnama, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Syukur Kompleks Lapangan SMEA Limboto, Desa Hutuo Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.11 3) Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik dari pada tidak diberikan dispensasi. 4) Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan perlu dimintakan dispensasi adalah karena pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis, dan masalah perekonomian. Sehingga faktor yang lebih mempengaruhi lajunya perkara dispensasi perkawinan adalah hamil di luar nikah.
10 11
Data Pengadilan Agama Limboto, 19 November 2012 Data Pengadilan Agama Limboto, 7 November 2013
5) Hakim dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama, tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik dan mental, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan. 6) Dalam perkawinan di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun harus disetujui oleh wali dan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita harus mendapat ijin atau dispensasi dari pengadilan. Jika dari salah 1 (satu) calon mempelai ada yang belum mencapai umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama setempat. 7) Perkawinan di bawah umur bisa menjadi salah satu faktor penyebab perceraian, hal ini karena dalam perkawinan di bawah umur bukan merupakan faktor yang paling dominan apabila terjadi suatu perceraian. 8) Dampak dari perkawinan di bawah umur dapat mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga (kurang siap terutama dari faktor mental dan segi ekonomi). b.
Hasil Wawancara dengan Narasumber dalam Salah Satu Perkara tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kasus pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yang dilakukan di Pengadilan Agama, penulis mendapati salah satu kasus mengenai permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pada kasus permohonan dispensasi yang dilakukan oleh bapak Herman Yustisio, umur 48 tahun, pekerjaan pengemudi bentor, tempat kediaman di Jalan Pangera Hidayat RT.002/006 (Jalur Kalianget Samping Mesjid Al Muhajirin, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Mereka mengajukan permohonan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur untuk menikahkan ponakannya yang bernama Rizky Alatas dengan Larasati Purnama. Dalam wawancara penulis dengan narasumber yaitu bapak Herman Yustisio menerangkan sebagai berikut :
1) Bapak Herman Yustisio, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, sebagai Pemohon bermaksud menikahkan ponakannya yaitu Rizky Alatas yang berusia 17 tahun. Hal ini dilakukan mengingat perkenalan anaknya dengan seorang gadis yang bernama Larasati Purnama, umur 17 tahun, agama Islam.Mereka berkenalan sejak sama-sama masih duduk di SMP, sehingga semakin hari semakin bertambah mesra. 2) Mengingat hubungan mereka yang semakin mesra bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri hingga calon mempelai wanita hamil 6 bulan maka akhirnya bapak Herman Yustisio berniat menikahkan ponakannya yaitu Rizky Alatas dengan Larasati Purnama. 3) Bahwa antara keponakan pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. 4) Bahwa ibu kandung dari Rizky Alatas berada di manado, dan ibu kandungnya serta keluarga pemohon dan orang tua calon istri keponakan pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. 5) Bahwa pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara keponakan pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Limboto, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan alasan keponakan pemohon belum mencapai umur 19 tahun. 6) Bapak Herman Yustisio akhirnya mulai mencari syarat-syarat untuk menikahkan ponakannya dengan meminta surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT), surat keterangan dari kantor kelurahan dan syarat-syarat yang lain. 7) Bapak Herman Yustisio kemudian mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama dengan Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto. 8)
Karena syarat utama untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama adalah harus ada atau mendapat Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama dari daerah setempat.
9) Tanggal 4 Desember 2012 bapak Herman Yustisio dan ibu Indriani mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. 10) Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama yang dihadiri oleh 1 orang saksi istri dari pemohon bernama Ibu Indriani, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lelurahan Heledulaa Utara, Kota Timur, Kota Gorontalo. Sesuai
dengan
Berita
Acara
Persidangan
Nomor
:
53/Pdt.P/2012/PA.Lbt.Akhirnya permohonan dispensasi perkawinan ponakan bapak erman Yustisio dan ibu Indriani dikabulkan oleh Pengadilan Agama. 11) Pemohon dibebankan membayar biaya perkara hingga penetapan diucapkan sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah). 12) Pemberian dispensasi perkawinan tersebut maka bapak Herman Yustisio dan ibu Indriani dapat menikahkan ponakannya yaitu saudara Rizky Alatas dengan saudari Larasati Purnama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto. 13) Proses permohonan dispensasi perkawinan, syarat yang paling utama atau syarat yang sangat dibutuhkan untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dalam perkara ini adalah bukti yang berupa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto dan adanya bukti Akta Kelahiran atas nama yang dimintai permohonan. D. Simpulan Dari hasil pembahasan mengenai permohonan perkara yang berkaitan dengan masalah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama dalam contoh perkara yang terjadi oleh bapak Herman Yustisio maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:Aspek-Aspek Positif dan Negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Dalam perkawinan di bawah umur banyak sekali hal-hal atau aspek-aspek positif dan negatif, tidak semua perkawinan di bawah umur berdampak buruk bagi mempelai yang menjalaninya.Hal ini didukung dengan bagaimana kondisi yang ada di sekitarnya misalnya kondisi ekonomi calon mempelai dan kondisi mental calon mempelai.Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai
terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku dan aspek negatifnya yaitu faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.Faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama memberikan dispensasi dalam perkawinan dibawah umur dalam kasus antara Rizky Alatas dan Larasati Purnama :Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan
kemaslahatan,
yang
maksudnya
apabila
tidak
segera
dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.Hakim dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara
pertimbangan
tersebut
adalah
telah
memenuhi
persyaratan
administratif yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama, tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik dan mental, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan. SARAN Sehubungan dengan kesimpulan di atas, selanjutnya diajukan saran sebagai berikut : 1. Dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum,serta dengan pemberian dispensasi perkawinan diharapkan akan dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan dari calon mempelai. 2. Mengingat faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah karena adanya pergaulan yang semakin bebas maka dibutuhkan pengawasan dari para orang tua terhadap anaknya ketika mereka menginjak usia dewasa dan dibutuhkan penanaman moral serta ajaran-ajaran agama.
DAFTAR PUSTAKA
Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta Bambang Sunggono, 2012. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta. Ensiklopedia Hukum Islam, 1996. Ikhtiar Baru Van Hoype, Jakarta Hilman Hadikusuma, 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum
Adat, dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung. Komnas HAM RI, 2006. Pemetaan Masalah Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi, Jakarta. Majda El-Muhtaj, 2008. Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia, Raja Grafindo Persada, Bandung
Purnadi Purbacaraka, 1991. Sendi Sendi Hukum Perdata Internasional, CV. Rajawali, Jakarta. Redaksi New Merah Putih, 2009.Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih, Yogyakarta. Poerwadarminta.1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka Rini Indrati, 2007. Handout Metodologi Penelitian Hukum,FH UPN Roihan A. Rasyid, 1998. Hukum Acara Pengadilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto, 2007. Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. Soemiyati.1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.Yogyakarta : Liberty Wila Chandrawila Supriadi, 2001. Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan, CV. Mandar Maju, Bandung. Yusuf Hanafi, 2011. Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, CV. Mandar Maju, Bandung.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress. Pengadilan Agama Limboto Kabupaten Gorontalo. Http://www.tanyahukum.com/keluarga-dan-waris/perkawinan-menurut-undang-undang.html
