PROBLEMATIKA KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA “Telah banyak tulisan mengenai permasalahan Konsinyasi pada badan peradilan, namun masih sedikit yang mengulas mengenai Konsinyasi di Peradilan Agama, dengan segala seluk beluk dan keunikan perkara di Peradilan Agama, penulis mencoba untuk menuangkan hasil analisa dan pengamatan atas perkara yang ada di lingkungan Peradilan Agama” Oleh Agus Zainal Mutaqien (Panitera/Sekretaris PTA Makassar)
A.
PENDAHULUAN Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang
diajukan kepadannya, rangkaian kegiatan mulai menerima sampai menyelesaikan perkara, dinamakan proses, dalam melaksanakan proses tersebut ada azas yang harus dipedomani oleh aparat pengadilan, yaitu : Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Ketentuan ini berlaku untuk semua perkara. Salah satu perkara yang juga menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah Konsinyasi, Perkara ini sudah cukup lama ditangani, namun pada tataran implementasinya umumnya masih belum tertib, hal itu disebabkan belum adanya pedoman yang jelas, baik teknis maupun administrasinya. Di dalam buku pola bindalmin yang merupakan sumber rujukan utama administrasi peradilan, masalah administrasi konsinyasi tidak disingung sama sekali, sedangkan pada buku II edisi 2011 baru diulas itupun sepintas. PERMASALAHAN Latar belakang (dasar)
konsinyasi/penitipan
di Pengadilan Agama dengan di
Pengadilan Umum itu berbeda, apa bisa, proses konsinyasi di Pengadilan Agama tidak menggunakan ketentuan pasal 1404 sd 1412 ? 1.
Kalau bisa, bagaimana prosesnya dan berapa biayanya?:
2.
Selain konsinyasi, Pengadilan Agama juga menyimpan uang hasil lelang eksekusi. Apa bisa di dikonsinyasi ? Bagaimana prosesnya? Dibebankan kepada siapa biayanya ? 1
3.
Bagaimana format dan redaksi surat permohonan, penetapan, berita acara penyimpanan/penyerahan dan laporan konsinyasi ?
4.
Bagaimana Format register konsinyasi dan buku-buku keuangan konsinyasi ?
5.
Dalam pola Bindalmin tidak ada petunjuk tentang administrasi konsinyasi, tetapi administarasi harus tetap dilaksanakan. Bagaimana formatnya? Kepastian proses dan tertib administrasi adalah prasyarat utama dalam upaya
mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan peradilan. Kurang jelasnya petunjuk, tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran atas ketidaktertiban dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, untuk menjawab beberapa problematika tersebut di atas, maka melalui tulisan singkat ini, penulis mencoba menyampaikan pemikiran tentang apa dan bagaimana proses konsinyasi di pengadilan agama. Tulisan ini hanya sebuah konsep yang mutannnya sangat sederhana, sehingga membutuhkan masukan yang bersifat konstruktif dari para pembaca, khususnya warga peradilan agama demi penyelesaian dan penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang. B.
TENTANG KONSINYASI Istilah konsinyasi berasal dari bahasa Belanda, cosignatie artinya “Penitipan uang
atau barang pada pengadilan guna pembayaran utang“, bahasa Inggris berasal dari kata consign, consignment artinya : menyerahkan, mengirimkan, menyampaikan, menurut istilah hukum berarti “penitipan uang kepada pengadilan“, (kamus besar online). Istilah konsinyasi bukan hanya dikenal dunia peradilan, tetapi juga didunia bisnis, istilah konsinyasi dalam dunia bisnis berarti “Menitipkan barang kepada orang atau agen untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian “. jadi secara umum arti konsinyasi adalah penitipan. Konsinyasi/penitipan di pengadilan semula dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan utang piutang antara debitur dengan kreditur akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak (dalam satu perikatan) terhadap perjanjian/persetujuan yang telah disepakati bersama, hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 1404 KUHPerdata yang berbunyi : “Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai kepada yang diutang, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan…dst“. dan pasal ayat (6) pasal 1405 KUHPerdata yang menyatakan : “ bahwa penawaran dilakukan di tempat, dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilaksanakan....dst “. 2
Dalam perkembangannya, konsinyasi/penitipan bukan hanya berasal dari kasus-kasus seperti itu, tetapi juga timbul karena amar putusan pengadilan, sebagaimana halnya di Pengadilan Agama. Pada umumnya konsinyasi di Pengadilan Agama latar belakangnya adalah dalam rangka melaksanakan putusan. Dengan demikian ada perbedaan latar belakang, antara konsinyasi di Pengadilan Umum dengan di Pengadilan Agama, perbedaan lainnya terletak pada nilai obyek konsinyasi, di Pengadilan Umum nilai konsinyasi ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah, di Pengadilan Agama rata-rata hanya ratusan ribu rupiah, tentu tidak logis, jika konsinyasi yang nilainya hanya tiga atau empat ratus ribu rupiah, prosesnya disamakan dengan mengurus utang piutang yang nilainya ratusan juta. itu karena
prosedur konsinyasi
sebagaimana diatur dalam pasal 1404 sd 1412 KUHPerdata itu tidak sederhana dan memerlukan biaya yang cukup besar. Jika kita teliti lebih jauh sebenarnya konsinyasi di pengadilan itu hanya istilahnya saja yang sama, lain-lainnya berbeda. Oleh karenanya jangan karena istilahnya sama kemudian tata caranya diperlakukan sama, ketentuan Pasal 1404 sd 1412 KUHPerdata adalah hukum acara untuk menerapkan pasal 1338 sd 1341KUHPerdata tentang akibat suatu perjanjian, tentu menyalahi, jika ketentuan itu diterapkan sebagai hukum acara dalam pelaksanaan putusan, baik sukarela maupun pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi). karena untuk pelaksanaan putusan/eksekusi putusan ada aturan tersendiri. Untuk melengkapai gambaran tentang proses konsinyasi berdasarkan ketentuan pasal 1404 sd 1412 KUHPerdata dapat dilihat dari konstruksi hukumnya sebagai berikut : 1. Penawaran pembayaran tunai kepada kreditur, jika kreditur menolak dilakukan konsinyasi (pasal 1404); 2. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan hakim (pasal 1404); 3. Penawaran pembayaran harus dilakukan oleh juru sita diserta 2 (dua) orang saksi (pasal 1405 ayat 6) 4. Penawaran harus dilaksanakan ditempat yang ditentukan dalam perjanjian (pasal 1405 ayat 7); 5. Jika kreditur menolak penawaran pembayaran, uang/barang konsinyasi diserahkan oleh juru sita diserta 2 (dua) orang saksi kepada panitera disimpan di kepaniteraan pengadilan, untuk itu dibuat berita acara penyimpanan dan diberitahukan kepada kreditur (pasal 1406 ayat 1) ; Berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, maka biaya yang diperlukan cukup besar dengan perincian sebagai berikut: 3
1.
Biaya Penetapan ……………………...…………………….
Rp
30.000,-
2.
Biaya Redaksi……………………………………………….
Rp
5.000,-
3.
Transport Juru Sita dan 2 org saksi …………..…………….
Rp
300.000,-
4.
Biaya pemberitahuan penyimpanan…..........……………….
Rp
50.000,-
Jumlah……………………………………………………....
Rp
385.000,-
Keterangan (Panjar): 1.
Perhitungan di atas jika berdasarkan radius I;
2.
Transport penawaran pembayaran sebesar Rp 300.000,- adalah biaya taxi/ sewa mobil;
3.
Belum memasukkan komponen biaya pengamanan (bila obyek konsinyasinya besar, saat penyerahan perlu disertai aparat keamanan); Demikian gambaran tentang proses dan biaya konsinyasi berdasarkan ketentuan pasal
1404 sd 1412 KUHPerdata. Tentang konsinyasi di Pengadilan Agama, konteksnya adalah pelaksanaan putusan yaitu pihak yang dihukum membayar/menyerahkan sesuatu kepada pihak lainnya berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela melaksanakan putusan dengan cara menitipkan ke Pengadilan Agama. Tentang pelaksanaan putusan secara sukarela, menurut pendapat M.Yahya Harahap,SH. “Tidak ada aturan tata cara pemenuhan putusan secara sukarela. Undang-Undang hanya mengatur rincian tata cara pemenuhan putusan secara eksekusi. Akibat dari keadaan yang seperti ini, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela yang berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada sementara pengadilan yang tidak mau ikut campur tangan atas pemenuhan sukarela, dan ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan administrasi yustisial pemenuhan secara sukarela1. Kaitannya dengan permohonan konsinyasi yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka pendapat beliau menjadi salah satu alasan/argumen kenapa dalam proses konsinyasi di Pengadilan Agama tidak harus menggunakan ketentuan pasal 1404 sd 1412 KUHPerdata tersebut, artinya boleh menggunakan ketentuan lain, tentunya yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Tapi ada baiknya kita menganalisa ketentuan tersebut, relevansinya dengan permasalahan konsinyasi di Pengadilan Agama. Tentang penawaran pembayaran, tidak perlu diterapkan karena nilai uang yang konsinyasi telah sesuai dengan yang 1
M.YahyaHarahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 12.
4
ditentukan dalam putusan, dengan inkrahnya putusan pengadilan, berati yang bersangkutan telah atau harus menerima semua yang ditentukan dalam amar putusan itu. Tentang tempat penyerahan, menurut ketentuan pasal 1405 ayat (7) harus dilaksanakan di tempat yang ditentukan dalam perjanjian. Menurut pengetahuan penulis, belum pernah ada amar putusan yang menentukan tempat pembayaran, jadi bisa di tempat tinggal penerima, bisa juga dilaksanakan di kantor pengadilan, dalam hal ini Ketua Pengadlan perlu mempertimbangkan mana yang paling efisien tetapi keamanannya terjaga. Sedang ketentuan pasal 1405 ayat (6) yaitu tentang saksi, untuk kepentingan dan kepastian hukum tentu saja saksi diperlukan, dalam eksekusi, lazimnya saksi dari pihak pengadilan, tetapi dalam masalah ini, saksi bisa fleksibel, bisa dari pengadilan, bisa juga dari pihak yang berkepentingan, (hal itu tidak melanggar ketentuan pasal 145 HIR/pasal 172RBG) manakala penyerahan dilaksanakan di tempat penerima dan sebaiknya saksi dari pihak penerima, hal ini dimaksudkan agar cost untuk biaya konsinyasi tidak besar. Tentang penentuan tempat penyerahan, sebaiknya tempat penyerahan ditentukan oleh nilai konsinyasi, bila nilai konsinyasi tidak besar (misalnya kurang dari satu juta rupiah), maka penyerahan sebaiknya dilaksanakan di kediaman penerima, dengan catatan saksi dari pihak penerima, dan bila nilai konsinyasinya besar, untuk keamanan, sebaiknya penyerahan dilaksanakan di kantor pengadilan. C.
PROSEDUR KONSINYASI DI PENGADILAN AGAMA Berdasarkan uraian tersebut di atas, kita dapat menyusun rumusan tentang tata cara dan
prosedur konsinyasi di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut : 1.
Pemohon mengajukan permohonan konsinyasi ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama;
2.
Surat permohonan diterima oleh meja I, bila memenuhi syarat, diproses lebih lanjut sebagaimana penerimaan perkara biasa ;
3.
Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan konsinyasi yang isinya antara lain: a.
Mengabulkan / menolak permohonan pemohon (bila mengabulkan, selanjutnya...):
b.
Memerintahkan kepada Panitera untuk menyimpan sementara di kepaniteraan, dan selanjutnya menyerahkan uang/barang konsinyasi kepada pihak......…. (tergugat / termohon)
c.
Memerintahkan kepada juru sita untuk memberitahu pihak ….. (tergugat / termohon) tentang adanya uang/barang titipan dan memerintahkan yang bersangkutan supaya 5
mengambilnya di kepaniteraan Pengadilan Agama ……… (nama pengadilan agamanya) pada hari dan jam kerja; 4.
Serah terima uang/barang konsinyasi dari pemohon/penitip kepada panitera diserta 2 (dua) orang saksi ;
5. Juru sita menyampaikan pemberitahuan sekaligus menyerahkan uang konsinyasi (jika nilai konsinyasinya kurang dari 1 (satu) juta rupiah). Atau Juru sita menyampaikan pemberitahuan dan memerintahkan pihak yang berhak, untuk datang di kantor pengadilan, pada setiap hari/jam kerja guna mengambil uang/barang konsinyasi tersebut; 6. Penyerahan uang/barang konsinyasi kepada pihak oleh Panitera diserta 2 (dua) orang saksi dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama ; 7.
Memberitahu pihak penitip bahwa uang titipanya telah disampaikan kepada pihak ....... secara langsung/melalui kuasanya (dengan melampirkan berita acara serah terima). surat pemberitahuan dikirim via pos. Berdasarkan tatacara tersebut di atas, maka prosedurnya dapat ditentukan sebagai
berikut: 1.
Penerimaan permohonan konsinyasi sekaligus penaksiran panjar dan pembuatan SKUM oleh Meja I;
2.
Penerimaan dan pencatatan panjar biaya konsinyasi ;
3.
Pencatatan permohonan konsinyasi dalam register konsinyasi;
4.
Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan Konsinyasi;
5.
Mengirim surat pemberitahuan penyerahan uang/barang konsinyasi kepada pihak pemohon konsinyasi;
Keterangan : • Saat menerima dan menyerahkan uang/barang titipan, Panitera atau wakilnya disertai 2 (dua) orang saksi membuat berita acara serah terima ; • Selanjutnya uang konsinyasi disimpan di kasir. • Saat menerima dan menyerahkan uang/barang titipan, Panitera atau wakilnya disertai 2 (dua) orang saksi membuat berita acara serah terima ; • Selanjutnya uang konsinyasi disimpan di kasir. 6
Analisa Biaya Konsinyasi : 1. Biaya pencatatan…………………………………….Rp 30.000,-; 2. Biaya redaksi;..............................................................Rp 5.000,3. Biaya pemberitahuan/Penyerahan...............................Rp 50.000,4. Biaya kirim surat prmberitahuan.................................Rp 7.500,Jumlah .........................................................................Rp 92.500,Keterangan : • Contoh perhitungan di atas mengunakan radius I dan biayanya ditentukan Rp.50.000,• Tidak ada biaya saksi, karena pemberian kesaksiannya dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama;
D. KONSINYASI HASIL EKSEKUSI LELANG Konsinyasi hasil eksekusi lelang dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Agama, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 195 HIR atau pasal 206 RBG dimana ketua pengadilan adalah penanggung jawab dalam pelaksanaan eksekusi. Tentang teknis penyerahan kepada para pihak, undang-undang tidak mengaturnya secara khusus, tetapi karena penyerahan hasil eksekusi adalah merupakan rangkaian dari proses perkara, maka penyerahan harus dilakukan secara formal dan memberikan kepastian hukum yaitu dilakukan oleh aparat pengadilan dari juru sita, disertai 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam berita acara. Tentang biayanya, walaupun konsinyasi ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan eksekusi lelang, dimana menurut ketentuan pasal 181 HIR/192 RBG dibebankan termohon eksekui, tetapi adanya konsinyasi ini akibat perbuatan pihak/para pihak itu sendiri, yaitu tidak mengambil bagian dalam waktu yang sudah ditentukan, sehingga biaya konsinyasi hasil eksekusi lelang tersebut harus dibebankan kepada pihak sampai terbitnya penetapan ketua Pengadilan Agama, belum mengambil haknya (bila lebih dari satu orang maka ditanggung renteng). Adapun Tata Cara Konsinyasi Hasil Eksekusi Lelang sebagai berikut: 1.
Panitera
memberitahu para pihak tentang adanya uang hasil eksekusi lelang dan 7
memerintahkan meraka supaya dalam waktu 14 (empat belas ) hari sejak diterimanya seluruhnya), Panitera membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Agama; 2.
Berdsarkan laporan Panitera tersebut, ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan yang berisi perintah menyimpan uang tersebut di kas kepaniteraan sebagai uang konsinyasi dan memerintahkan juru sita supaya memberitahu pihak ybs tentang hal itu dan memerintahkan mereka supaya datang dan mengambilnya di kantor Pengadilan Agama pada tiap hari dan jam kerja;
3.
Setelah adanya penetapan tersebut, memerintahkan meja I untuk menaksir biaya konsinyasi dan membuat SKUM, selanjutnya Panitera menyerahkan uang/sisa uang (bila sudah dimbil sebagian) hasil eksekusi lelang tersebut kepada kasir (setelah dikurangi biaya konsinyasi) untuk disimpan di kas kepaniteraan sebagai uang konsinyasi. (sebelum dikonsinyasi uang ada di kas kepaniteraan sebagai titipan sementara),
4.
Panitera melaporkan tentang penitipan itu kepada ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan/memperlihatkan berita acara penyimpanan berikut SKUMnya.
5.
Juru sita menyampaikan pemberitahuan dan memerintahkan pihak untuk datang di kantor pengadilan pada setiap hari/jam kerja guna mengambil uang konsinyasi tersebut;
6.
Penyerahan uang/barang konsinyasi kepada pihak oleh Panitera disertai 2 (dua) orang saksi dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama ; Prosedurnya sebagai berikut : 1.
Ketua menerbitkan penetapan konsinyasi:
2.
Penaksiran panjar dassn membuat SKUM oleh meja I ;
3.
Penerimaan dan pencatatan panjar biaya konsinyasi ;
4.
Pencatatan dalam register konsinyasi;
5.
Pemberitahunan sekaligus pemanggilan pihak/para pihak oleh juru sita;
6.
Penyerahan uang konsinyasi oleh Panitera diserta 2 (dua) orang saksi;s
Komponen Biayanya : 1.
Biaya pencatatan;
2.
Biaya redaksi;
3.
Biaya Pemberitahuan (sesuai radiun x jumlah pihak);
8
E. FORMAT, REDAKSI SURAT DAN BERITA ACARA Dalam rangka keseragaman serta memudahkan para pelaksana konsinyasi, maka dapat dilihat melalui contoh surat-surat dan berita acara konsinyasi sebagaimana terlampir: a.
Surat Permohonan konsinyasi (lampiran I);
b.
Laporan Panitera tentang penyerahan uang hasil eksekusi lelang (lampiran II)
c.
Penetapan Ketua Pengadilan Agama atas konsinyasi Permohonan (lampiran III);
d.
Penetapan Ketua Pengadilan Agama atas konsinyasi lelang (lampiran IV)
e.
Surat Pemberitahuan dan panggilan tentang konsinyasi permohonan (Lampiran V.a);
f.
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan (lampiran V.b);
g.
Surat Pemberitahuan dan panggilan tentang konsinyasi lelang (lampiran VI)
h.
Berita acara penerimaan uang/barang konsinyasi permohonan (lampiran VII)
i.
Berita acara penyimpanan uang konsinyasi lelang (lampiran VIII)
j.
Berita acara penyerahan konsinyasi permohonan (lampiran IX);
k.
Berita acara penyerahan uang konsinyasi lelang (lampiran X);
l.
Surat pemberitahuan penyerahan titipan (lampiran XI);
F. ADMINISTRASI KONSINYASI Administrasi konsinyasi adalah penatausahaan atau pencatatan seluruh rangkaian kegiatan dalam proses konsinyasi, mulai dari penerimaan sampai kepada pelaporan. Untuk mendukung kegiatan administrasi kosinyasi diperlukan buku-buku catatan untuk mencatan mencatat semua data dan peristiwa yang terkait dengan konsinaysi tersebut. Untuk itu, setidaknya diperlukan 4 (empat) jenis buku, yaitu : 1.
Buku Register Konsinyasi (Lampiran XII);
2.
Buku Jurnal Konsinyasi (lampiran XIII);
3.
Buku Induk Keuangan Konsinyasi (lampiran XIV);
4.
Buku Barang Konsinyasi (lampiran XV);
G. KESIMPULAN 1.
Bahwa konsinyasi di Peradilan Agama merupakan salah satu upaya pengadilan untuk mengatur tata cara pemenuhan putusan secara baik, sukarela ataupun paksa (eksekusi) agar adanya kepastian hukum dan bagi terpenuhinya putusan hakim oleh para pihak, 9
sehingga pengadilan mempunyai pegangan secara formal dan bukti autentik atas pemenuhan putusan tersebut. 2.
Konteks konsinyasi di Pengadilan Agama itu adalah pelaksanaan putusan yang sudah inkrah maka alat/aturan yang harus digunakan adalah ketentuan untuk melaksanaan putusan.
3.
Baik atau tidaknya pelaksanaan TUPOKSI Pengadilan Agama dapat dilihat dari Administerasi teknisnya, dan administerasi konsinyasi merupakan bagian dari administrasi teknis itu.
10
DAFTAR PUSTAKA
M. Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta, 2010.
Prof.R.Subekti, SH dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1989.
11
Lampiran I ( Permohonan Konsinyasi )
BLANGKO PERMOHONAN KONSINYASI
Perihal: Permohonan Konsinyasi No Perkara: ……………………………..
…………………………, ……………….. 20…
No......../KONS/20......./ PA...... Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama………………….. Di Tempat
Tanggal :........................................
No Konsinyasi dan tgl didaftarkan sbg permohonan konsinyasi, diisi oleh Kasir
Assalamu’alaikum Wr.Wb Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………….. Umur : ……………………………………………….. Pekerjaan : ……………………………………………….. Alamat : ……………………………………………….. dengan ini ini mengajukan permohonan konsinyasi berupa………… sejumlah …………. Permohonan ini saya sampaikan dalam rangka melaksanakan amar putusan/penetapan Pengadilan Agama………………Nomor :……. tgl……./ Pengadilan Tinggi Agama …………Nomor :………tgl………/ Mahkamah Agung RI Nomor ………………………………………………. Tertanggal……………………, berupa : : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………) 1. Mut’ah 2. Nafkah Iddah : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………) 3. Nafkah lalu (madhiyah): sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………) 4. Nafkah anak : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………) 5. Kiswah : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………) : sejumlah Rp…………………………… (……………………………………………) 6. Maskan Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Wassalam Hormat saya Pemohon
………………………………….
12
Lampiran II ( Laporan Panitera Hasil Eksekusi )
KOP SURAT Nomor Lamp Hal
: : ........eks : Laporan hasil eksekusi lelang
.…………………………… (tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama ……………………….
Assalamu’alaikum.Wr.Wb. Dengan ini kami laporkan bahwa lelang eksekusi perkara nomor : ........... telah terlaksana tanggal.................. dengan hasil sbb : 1. Obyek perkara nomor:…………………. yaitu……………………..yang terletak di …………………………………........................................................................terjual dengan harga................................... Rp…………………… Potongan : • Bea lelang...... Rp....................... • Uang Miskin Rp...................... • PPh................ Rp......................+ Jumlah potongan........................ Rp............................... bersih.................................................. Rp............................... 2. dst.;------------------------------------------------------------------------------------------------; Jumlah hasil bersih ( 1 + 2 ..dst ).............................................Rp.............................. Sehubungan denngan hal tersebut, kami laporkan pula hal-hal sbb : 1. Bahwa para pihak telah kami beritahu dan kami panggil supaya datang di kantor Pengadilan Agama untuk menerima penyerahan hasil lelang tersebut dengan surat tertanggal.................. oleh Juru Sita, kepada : 1.1. Sdr.............. (Pemohon Eksekusi/Tergugat ) disampaikan tanggal.....................; 1.2. Sdr...............(Termohon Eksekusi/Tergugat I); disampaikan tanggal..................; 1.3. dst ;-----------------------------------------------------------------------------------------; 2.
Sesuai dengan amar putusan tersebut, bagian masing-masing adalah sbb: 2.1. Sdr...........(Pemohon Eksekusi /Penggugat) ......x Rp............ = Rp.................; 2.2. Sdr............(Termohon Eksekus/Tergugat I) .......x Rp........... = Rp..................; Jumlah.....................................................................................= Rp..................
3. Sampai batas waktu yang ditentukan pihak yang datang dan menerima penyerahan adalah sdr..................(.....................), sedang sdr................(.................) belum datang; 13
4. Sisa uang hasil lelang eksekusi yang belum diterimakan sebesar Rp.........( dh ), yaitu bagian sdr...........masih disimpan di kas kepaniteraan sebagai titipan sementara. 5. Untuk bahan telaah, kami lampirkan : a. Foto copy risalah lelang; b. Surat pemberitahuan; c. Berita Acara penyimpanan Sementara ; d. Berita Acara Penyerahan ; Demikian, agar menjadi maklum. Wassalam Panitera
......................... Dicatat disini : Surat ini diterima oleh………………. tanggal……………………………….
………………….
Penerima (…………ttd……………)
14
Lampiran III ( Penetapan Atas Permohonan ) Contoh blangko Penetapan Konsinyasi atas Permohonan Pemohon PENETAPAN No……./KONSY/20..…/PA…. BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KETUA PENGADILAN AGAMA…………....... Telah membaca Surat Permohonan konsinyasi tertanggal…………..yang diajukan oleh Sdr………………………bertempat tinggal di…………………….…….yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama ……………. untuk menitipkan uang/barang sejumlah/sebanyak..........................., untuk diserahkan kepada Nama …………….………...bertempat tinggal di…………………………………………………. Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah dalam rangka pelaksanaan amar putusan Pengadilan Agama…….........……/PTA.............................../Mahkamah Agung No………….…..tanggal…………….……….yaitu Pemohon diwajibkan untuk membayar/menyerahkan ……………………………….........................................................; Menimbang, bahwa uang/barang yang dikonsinyasi sesuai dengan yang ditentukan dalam amar putusan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;----------------Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7/1989 yang telah diubah dan diperbaharui terakhir dengan UU No.50 tahun 2009 Jo. ayat (1) pasal 181 HIR, maka biaya konsinyasi ini dibebankan kepada pemohon konsinyasi;---------------------; Memperhatikan, akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas; 2. Memerintahkan Panitera untuk menyimpan sementara uang/barang tersebut dan menyerahkannya kepada pihak………. atau kuasanya di kantor Pengadilan Agama. 3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama……… untuk memberitahu Pihak ……………….(Termohon/yang akan diserahi) tentang adanya uang /barang titipan dan memerintahkan yang bersangkutan supaya mengambilnya di kepaniteraan Pengadilan Agama pada hari dan jam kerja. 4. Membebankan kepada pemohon, biaya konsinyasi sebesar Rp ……………. Ditetapkan di :…………… Pada tanggal :……………. KETUA ……………………………
15
Perincian biaya : 1. 2. 3. 4.
Biaya pencatatan …. Redaksi… Biaya pemberitahuan… Biaya pos…
Rp 30.000,Rp 5.000,Rp…………… Rp……………
16
Lampiran IV ( Penetapan atas Eksekusi Lelang ) Contoh blangko Penetapan Konsinyasi atas Hasil Lelang Pengadilan
PENETAPAN No. …../KONSY/20……/PA…… jo. No. ……./Pdt……./20…../PA……. BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Ketua Pengadilan Agama ………………….. 1. 2.
Telah membaca laporan hasil pelaksanaan eksekusi lelang perkara No. ……/Pdt.G/20...../PA..... tanggal..........................; Menimbang, bahwa eksekusi lelang adalah dalam rangka pelaksanaan amar putusan Pengadilan Agama……………..…………/PTA................./Mahkamah Agung No………….…..tanggal………………………..;.
Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama dengan suratnya tertanggal….. telah memberitahu para pihak tentang hasil eksekusi lelang tersebut dan memerintahkan ybs untuk segera mengambil bagianya di kantor pengadilan agama, serta telah pula meningatkan bahwa jika tidak diambil dalam waktu 14 hari sejak diterimanya surai itu, uang tersebut akan dikonsinyasi di kepaniteraan pengadilan agama dan biayanya dibebakan kepada mereka secara tanggung renteng; Menimbang, bahwa karena sampai batas waktu yang ditentukan,pihak……………...belum juga mengambil bagiannya, maka untuk menjaga keamanan, uang tersebut perlu disimpan di kas kepaniteraan sebagai uang konsinyasi; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal…………., biaya konsinyasi dibebankan kepada………. Memperhatikan, akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama …… untuk menyimpan uang hasil eksekusi lelang perkara nomor : ……………….. sebesar Rp…………..(dh) yang belum diambil para pihak (sebagaimana tertuang dalam laporan Panitera tersebut diatas) adalah sebagai uang konsinyasi, sampai para pihak yang berhak atas uang tersebut datang untuk mengambilnya ; 6. Membebankan kepada pihak/para pihak biaya konsinyasi sebesar Rp…………..…(dh); Ditetapkan di :…………… Pada tanggal :……………. KETUA
………………………………
17
Lampiran V.a ( Surat Pemberitahuan Konsinyasi Pemohon ) SURAT PEMBERITAHUAN (RELAAS) Nomor : ................./KONS/.............../PA....
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Pada hari ini, ................... tanggal ................... saya, .........................Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama ............................. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama ....................Nomor …………. tanggal ....................tentang Perintah pemberitahuan adanya uang konsinyasi dari Saudara……………......... dalam rangka pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama ……………… Nomor : …………………..… tanggal……………. /PTA…… Nomor: ……..…… tanggal………….…./Mahkamah Agung Nomor:……………..… tanggal………………..……
TELAH MELAKSANAKAN PEMBERITAHUAN kepada: Nama........................., umur....................tahun, Agama.................., pekerjaan............... .., bertempat tinggal di................................................. kepada yang bersangkutan saya beritahukan tentang adanya uang / barang titipan dari Saudara……………………… berupa: 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Mut’ah Nafkah Iddah Nafkah lalu (madhiyah) Nafkah anak Kiswah Maskan
: sejumlah Rp………………… (…………………………) : sejumlah Rp………………… (…………………………) : sejumlah Rp………………… (…………………………) : sejumlah Rp………………… (…………………………) : sejumlah Rp………………… (…………………………) : sejumlah Rp………………… (…………………………)
Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atas haknya, bahwa ia atau wakilnya dapat mengambil uang/barang tersebut pada hari dan jam kerja di Kepaniteraan Pengadilan Agama ................ sejak pemberitahuan ini. Pemberitahuan adanya uang/barang konsinyasi ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ................................................................................................... .................................................................................................................................................... Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan ini. Selanjutnya setelah surat pemberitahuan ini ditanda tangani saya serahkan selembar surat pemberitahuan ini kepadanya. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan
Yang diberitahu,
Jurusita Pengganti,
...........................................
..................................
18
Lampiran V.b ( Surat Pemberitahuan dan Penyerahan )
BERITA ACARA PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN Nomor ........./KONS/20........../ PA...............
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Pada hari ini, ................... tanggal ................... saya, .........................Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama ............................. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama ....................Nomor …………. tanggal ....................tentang Perintah pemberitahuan sekaligus Penyerahan uang konsinyasi dari Saudara……………......... dalam rangka pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama ……………… Nomor : …………………..… tanggal……………. /PTA…… Nomor: ……..…… tanggal………….…./Mahkamah Agung Nomor:……………..… tanggal………………..…… Telah melaksanakan pemberitahuan sekaligus penyerahan kepada: Nama........................., umur....................tahun, Agama.................., pekerjaan............... .., bertempat tinggal di................................................. kepada yang bersangkutan saya beritahukan tentang adanya uang / barang titipan dari Saudara……………………… berupa: 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Mut’ah Nafkah Iddah Nafkah lalu (madhiyah) Nafkah anak Kiswah Maskan
: sejumlah Rp………………… (……………………………) : sejumlah Rp………………… (……………………………) : sejumlah Rp………………… (……………………………) : sejumlah Rp………………… (……………………………) : sejumlah Rp………………… (……………………………) : sejumlah Rp………………… (……………………………)
Selanjutnya uang/barang sejumlah tersebut saya serahkan di tempat kediaman Termohon sendiri. Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan dan penyerahan titian ini. Selanjutnya setelah surat pemberitahuan ini ditanda tangani saya serahkan selembar surat pemberitahuan ini kepadanya. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan Yang diberitahu Termohon
Yang Memberitahukan Jurusita Pengganti
.................................
...............................
19
Lampiran VI ( Surat Pemberitahuan Konsinyasi Lelang )
KOP SURAT
Nomor Lamp Hal
: : :
.…………………………… (tempat, tanggal, bulan, tahun) Surat Pemberitahuan tentang hasil eksekusi lelang Kepada Yth.Sdr………………………. (Pemohon/Termohon Eksekusi) d/a …………………………… Assalamu’alaikum.Wr.Wb. Dengan ini kami beritahukan bahwa obyek perkara nomor :…………………. yaitu…………………….. yang terletak di …………………………………telah terjual dalam lelang eksekusi tanggal……………… dengan harga Rp……………………(dh), Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta agar saudara dalam waktu 14 hari sejak diterimanya surat ini, mengambil bagian yang menjadi hak saudara, sesuai dengan amar putusan : Pengadilan Agama ……………..…… Nomor : …………………..… tanggal……………. /PTA…… Nomor: ……..…… tanggal………….…./Mahkamah Agung Nomor:……………..…… tanggal………………..…… Jika sampai batas waktu yang ditentukan belum diambil, uang tersebut akan kami titipkan di kas kepaniteraan Pengadilan Agama………….… sebagai uang konsinyasi dan membebankan kepada Saudara biaya konsinyasi yang besarannya akan diperhitungkan kemudian. Demikian, agar menjadi maklum. Wassalam An.Ketua Panitera
Dicatat disini : Surat ini diterima oleh………………. tanggal……………………………….
………………….
Ttd Penerima ……………………………
20
Lampiran VII ( BAP Penyimpanan Atas Permohonan ) BERITA ACARA PENYIMPANAN Pada hari ini, ............. tanggal ............... saya................ Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama...................................,berdasarkan penetapannya
perintah
Ketua
Pengadilan
Agama..............dalam
Nomor :......................tanggal......................dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi,
masing-masing : 1. N a m a
:...................................umur..........................pekerjaan.....................
Alamat
:...................................umur..........................pekerjaan......................
2. N a m a
:...................................umur..........................pekerjaan.....................
Alamat
:...................................umur..........................pekerjaan......................
melakukan penyimpanan uang/konsinyasi di kas kepaniteraan sejumlah Rp. ..................................(dh) yang dititipkan oleh Sdr..................... beralamat di............................... untuk diserahkan kepada Sdr.................... beralamat di............................ dalam rangka pelaksanaan Putusan perkara No. .........../Pdt.G/20..../PA...... Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya dan saksi-saksi tersebut Saksi
Panitera
........................................
........................................
.........................................
21
Lampiran VIII ( BAP Penyimpanan Hasil Eksekusi Lelang )
BERITA ACARA PENYIMPANAN KONSINYASI DI KAS KEPANITERAAN (HASIL EKSEKUSI LELANG)
BERITA ACARA No. …...../KONS/20....…/PA……
Pada hari ini, ............. tanggal ..............., saya................ Panitera Pengadilan Agama.............. telah melakukan penyimpanan titipan/konsinyasi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama ............... No................... tanggal.................... tersebut, uang sejumlah Rp. ........................... (..............................................) yang hendak diserahkan atas nama Pengadilan Agama .............. dalam rangka pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Agama ........... tanggal ............. No. ............... tentang Eksekusi perkara No. .........../Pdt.G/20......./PA................. Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya dan saksi-saksi tersebut Saksi
Panitera
........................................
........................................
.........................................
22
Lampiran IX ( BAP Penyerahan Titipan atas Permohonan )
BERITA ACARA PENYERAHAN UANG/BARANG KONSINYASI
Pada hari ini, ............. tanggal ............... saya................ Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama................., berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama..............dalam penetapannya Nomor :......................tanggal......................dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing : 3. N a m a
:...................................umur..........................pekerjaan.....................
Alamat
:...................................umur..........................pekerjaan......................
4. N a m a
:...................................umur..........................pekerjaan.....................
Alamat
:...................................umur...........................pekerjaan......................
menyerahkan titipan/konsinyasi dari Sdr. ........................ kepada Sdr. ........................, bertempat tinggal di ...................................................berupa uang/barang sejumlah/sebanyak ............................... dengan perincian sebagai berikut: 1. ................... 2. ................... 3. .................... Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya, Panitera dan saksi-saksi tersebut serta saudara tersebut diatas, selanjutnya satu eksemplar salinan berita acara ini telah saya serahkan kepada yang bersangkutan..
Yang Menerima
Yang Menyerahkan Panitera / Juru Sita PA.........
........................................
........................................ Saksi-saksi,
.........................
......................... 23
Lampiran X ( BAP Penyerahan Hasil Lelang ) BERITA ACARA PENYERAHAN UANG KONSINYASI HASIL EKSEKUSI LELANG Pada hari ini, ............. tanggal ............... saya................ Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama................., berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama..............dalam penetapannya Nomor :......................tanggal......................dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing : 5. N a m a
:...................................umur..........................pekerjaan.....................
Alamat
:....................................umur...........................pekerjaan...................
6. N a m a
:...................................umur..........................pekerjaan.....................
Alamat
:....................................umur...........................pekerjaan...................
...
...
menyerahkan titipan/konsinyasi hasil Eksekusi lelang tanggal ........................... Perkara No. .........../Pdt.G/20......./PA................. berupa uang sejumlah ............................... dengan perincian sebagai berikut: 4. Bagian Penggugat : ................... 5. Bagian tergugat : ................... Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh saya, Panitera dan saksi-saksi tersebut serta saudara tersebut diatas, selanjutnya satu eksemplar salinan berita acara ini telah saya serahkan kepada yang bersangkutan.. Yang Menyerahkan Panitera / Juru Sita PA.........
Yang Menerima Penggugat,
........................................
........................................
Tergugat, ........................................ Saksi-saksi, ......................... ................
..........................................
24
Lampiran XI ( Surat Pemberitahuan Penyerahan )
KOP SURAT
Nomor Lamp Hal
: : 1 (satu) eks : Pemberitahuan penyerahan konsinyasi
.…………………………… (tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kepada Yth.Sdr………………………. (Pemohon Konsinyasi) d/a ……………………………
Assalamu’alaikum.Wr.Wb. Dengan ini kami beritahukan bahwa uang/ barang yang Saudara titipkan kepada kami sejumlah………………………. telah disampaikan secara langsung kepada Saudara Nama……………binti..…….., beralamat di ………………. / melalui Kuasanya Nama……………………….
umur………….
beralamat
……………………….berdasarkan
Kuasa…………… tertanggal………………... pada hari………….. tanggal……………………… penyerahan uang/barang tersebut dilaksanakan di ………………………./ Kantor Pengadilan Agama…………………………… (Berita Acara Penyerahan terlampir) Demikian, agar menjadi maklum.
Wassalam An. Ketua Panitera
…………………………. Tembusan : Ketua Pengadilan Agama…………… sebagai laporan
25
Lampiran XII ( Buku Register Konsinyasi )
BUKU REGISTER KONSINYASI
NAMA
NO
TANGGAL PENDAFTARAN
PENITIP
1
2
3
TITIPAN
TANGGAL
PENERIMA
NOMOR PERKARA
URAIAN SINGKAT AMAR PUTUSAN
JENIS
JUMLAH
4
5
6
7
8
1
Keterangan : Kolom 1 = Nomor urut adalah nomor urut registrasi Kolom 2= Tanggal Pendaftaran Kolom 3= Nama penitip sesuai dengan yang tertulis dalam putusan Kolom 4= Nama penerima sesuai dengan yang tertulis dalam putusan Kolom 5= Nomor Perkara adalah nomor perkara tingkat banding dan kasasi Kolom 6= mencatat uraian hukuman yang dibebankan tentang jenis dan jumlahnya Kolom 7= uang atau barang Kolom 8= jumlah uang atau barang yang dititip Kolom 9= tanggal penetapan ketua pengadilan agama Kolom 10= Tanggal penyampaian berita acara/surat pemberitahuan kepada penerima konsinyasi Kolom 11= tanggal penyerahan kepada penerima Kolom 12= diisi anatara lain tanggal surat pemberitahuan kepada penitip Buku Register Konsinyasi ini ditutup setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh Petugas Register kode nomor konsinyasi ……./KONS/Tahun/PA……
26
PENETAPAN
PEMBERITAHUAN / PEMANGGILAN
PENYERAHAN
9
10
11
KET. 12
Lampiran XII ( Buku Jurnal Konsinyasi )
BUKU JURNAL KEUANGAN KONSINYASI NOMOR REG.KONSINYASI NAMA PEMOHON NAMA PENERIMA NOMOR
TANGGAL
: : : JUMLAH
URAIAN
PENERIMAAN
1 2 3 4 5
03/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 03/10/2011 04/10/2011
Panjar Biaya Uang titipan
KETERANGAN
PENGELUARAN
Rp 130,000 Rp 500,000 Rp Rp Rp
Biaya Pencatatan Redaksi Biaya Pemberitahuan
30,000 5,000 50,000
Keterangan : Buku Jurnal Konsinyasi mencata penerimaan dan pengeluaran biaya konsinyasi serta uang yang dikonsinyasi
27
Lampiran IV ( Buku Induk Keuangan Konsinyasi
BUKU INDUK KEUANGAN KONSINYASI PENERIMAAN NO
TANGGAL
1
2
NOMOR REG KONSIGNASI 3
1
03/10/2011
130/Kons/2011/PA….
2
03/10/2011
130/Kons/2011/PA….
3
04/10/2011
130/Kons/2011/PA….
Panjar biaya 4 130.000
PENGELUARAN UANG KONSINYASI
JUMLAH
HAK-HAK KEPANITERAAN Jenis
Jenis
Jumlah
9
10
5
6
7
8
Rp. 500,000
Rp. 30.000
HHK1
Rp.30,000
HHK2
Rp. 5,000
Cara pengisian sama dengan Pengisian Buku Induk Keuangan Perkara Kode HHK sama dengan perkara biasa Biaya pemberitahuan kepada penerima konsinyasi oleh Jurusita kodenya ditulis PBT JSP Biaya pemberitahuan kepada penitip menggunakan jasa pos ditulis kode pos
28
PENYERAHAN 11
JUMLAH 12
Rp.30,000 Rp. 5,000 PBT P2
Keterangan: 1. 2. 3. 4.
PEMBERITAHUAN
Jumlah
Rp.50,000
Rp.50,000
Lampiran XV ( Buku barang Konsinyasi BUKU BARANG KONSINYASI NO.
TANGGAL
NOMOR REGISTER
NAMA BARANG
SATUAN
JUMLAH
TANGGAL PENYERAHAN
NAMA PENERIMA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kerterangan: 1. Kolom 1 2. Kolom 2 3. Kolom 3 4. Kolom 4 5. Kolom 5 6. Kolom 6 7. Kolom 7 8. Kolom 8 9. Kolom 9
= diisi nomor urut = tanggal pencatatan = nomor register konsinyasi = nama jenis barang = diisi satuan, misalnya: buah atau gram, dll = jumlah barang yang dittip = tanggal penyerahan barang kepeda penerima ttitipan = nama penerima barang titipan = diisi jika ada keterangan tambahan
29
