Mitra Raflesia Vol 8 No 2 Juli – Desember 2016 ANALISIS PERMASALAHAN AKI DAN AKB BERDASARKAN STRATEGI AKSELERASI DI PROVINSI BENGKULU (ANALYSIS OF PROBLEMS MMR AND IMR STRATEGY BASED ON ACCELERATION IN THE PROVINCE BENGKULU)
Veby Fransisca Rozi Public Health Program Study, STIKes Bhakti Husada Jl.Kinibalu 8 Kebun Tebeng Bengkulu Telp (0736) 23422 Email:
[email protected] ABSTRACT
The maternal mortality rate in the province of Bengkulu in 2012 that is equal to 136/100,000 live births, up from the year 2011 was 120/100,000 live births. This study was to analyze the problems of MMR and IMR based implementation strategy MMR acceleration in Bengkulu. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data used is secondary data and analyzed by acceleration strategy is based on the supply side, demand side, the financial side, behavior-changed side and partnership. This study shows based on the supply side, Bengkulu Province in 2012 already served three health centers or one health center per 10,000 inhabitants, BOR entire hospital was 47% of patients, LOS was 3.8 and the average TOI of 4.3. UKBM village active standby as much as 57.16%. The ratio of health workers per 100,000 population of 107. Demand side, with regard to the number of poor, pre-paid health care coverage in 2012 amounted to 31.1%, while coverage of outpatient care of the poor (and nearpoor) 81.8%. Financial Side, the percentage of the health budget to the total budget amounted to 4.37%, not in accordance with the Health Act that the health budget of at least 10% of the budget excluding salaries. Behaviour-Changed Side, the number of household air-PHBs as much as 49% showing still low. Partnership, the partnership midwife-healer and cross-sector cooperation with the Agency, BKKBN and the PKK. Problems MMR and IMR in Bengkulu Province based strategies acceleration caused by the demand side, the financial side and behavior-changed side. Suggested the provincial government to implement any program MCH service coverage based on a strategy of acceleration, the intervention is expected to be done through cross-sector cooperation. Keywords: MMR, IMR, Acceleration Strategy Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu. Angka kematian ibu di Provinsi Bengkulu tahun 2012 yaitu sebesar 136/100.000 kelahiran hidup, meningkat
PENDAHULUAN Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berdasarkan hasil Analisis Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 adalah 359/100.000 kelahiran hidup. 44
Mitra Raflesia Vol 8 No 2 Juli – Desember 2016 dari tahun 2011 120/100.000 kelahiran hidup (Dinkes Provinsi Bengkulu, 2012).
HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Supply Side
Sebagian besar kematian ibu dan perinatal terjadi saat pertolongan pertama sangat dibutuhkan. Penyebab kematian maternal dan perinatal sebenarnya sangat kompleks. Penyebab kematian tersebut dapat digolongkan dalam kelompok besar yaitu; a) Penyebab kematian langsung, b) Penyebab kematian antara, c) penyebab kematian tidak langsung (Manuaba, 2007).
a) Puskesmas Jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu Pada tahun 2012 sudah mencapai 180 Puskesmas, terdiri dari 45 Puskesmas Perawatan dan 135 Puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja Puskesmas, di Provinsi Bengkulu pada tiga tahun terakhir rasio Puskesmas per 30.000 jiwa penduduk tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 3 Puskesmas per 30.000 penduduk. Artinya Provinsi Bengkulu sudah dapat dilayani 3 Puskesmas atau 1 Puskesmas per 10.000 jwa penduduk.
Angka Kematian Ibu seharusnya dapat dicegah dengan mendeteksi secara dini kehamilan dengan memberikan pelayanan antenatal care pada ibu hamil. Selain cakupan pelayanan kesehatan, faktor ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta masyarakat yang menjadi determinan kematian ibu dan bayi.
b) Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2012 sebanyak 18 unit. Rumah sakit pemerintah sebanyak 15 unit dan 3 rumah sakit swasta. Berdasarkan data yang ada persentase pemakaian tempat tidur (BOR) seluruh rumah sakit di Provinsi Bengkulu adalah 47% pasien, rata-rata lama rawatan seorang pasien dalam 1 hari (LOS) adalah 3,8 dan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat berisi ke saat terisi berikutnya (TOI) sebesar 4,3.
Strategi akselerasi juga menjadi peran dalam penurunan AKI, yaitu tersediaanya fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia pembiayaan upaya kesehatan, masyarakat mandiri, berperilaku PHBS dan sadar gizi serta kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan AKI dan AKB berdasarkan implementasi strategi akselerasi AKI di Provinsi Bengkulu.
c) UKBM Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) di Provinsi Bengkulu Tahun 2012 yaitu desa siaga aktif 57,16%, poskesdes 497 dan Posyandu 1.980 unit.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian studi literatur, yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan lima strategi akselerasi yaitu Supply Side, Demand Side, Financial Side, Behaviour-Changed Side dan Partnership (Saputra, 2012). Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu pada bulan September tahun 2013.
d) Tenaga Kesehatan Rasio tenaga kesehatan di Provinsi Bengkulu tahun 2012 per 100.000 penduduk sebesar 107. Ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 107 tenaga kesehatan. Rasio tenaga perawat per Puskesmas adalah 7,7. Ini berarti bahwa setiap Puskesmas rata-rata mempunyai 8 45
Mitra Raflesia Vol 8 No 2 Juli – Desember 2016 orang perawat. Sedangkan rasio bidan yang bertugas di Puskesmas adalah 12,4 artinya setiap Puskesmas mempunyai tenaga bidan sebanyak 12 orang. Untuk rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta rasio tenaga perawat adalah 67 dan bidan 20.
dalam bentuk memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan untuk mengatasi 4 terlalu dan 3 terlambat melalui berbagai kegiatan seperti: pengajian, arisan, dan rembuk desa. Financial Side
Demand Side
a) Pembiayaan Kesehatan Total anggaran pembangunan kesehatan Provinsi Bengkulu tahun 2012 yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat sebesar Rp. 1.023.386.667.830. Persentase APBD kesehatan terhadap total APBD Kabupaten/Kota sebesar 4,37%. Sedangkan anggaran kesehatan per kapita di Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 sebesar 579.233,80 rupiah per tahun. Persentase ini tentu saja belum sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 bahwa anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD diluar gaji.
a) Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Dalam rangka penyelamatan Ibu dan Anak telah dilaksanakan pengembangan pelayanan kegawat daruratan kebidanan dan Bayi Baru Lahir melalui pengembangan Puskemas yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar (PONED). Cakupan pemeliharaan kesehatan pra bayar di Provinsi Bengkulu tahun 2012 mencapai 550.183 atau sebesar 31,1%, sedangkan cakupan pelayanan rawat jalan masyarakat miskin (dan hampir miskin) yaitu 573.935 (81,8%) dari jumlah yang ada, cakupan pelayanan rawat inap masyarakat miskin (dan hampir miskin) yaitu pelayanan kesehatan dasar 2.837 (0,4%) dan pelayanan kesehatan rujukan 13.371 (1,9%) dari jumlah yang ada.
b) Jampersal Kebijakan nasional Jampersal yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang mengalami berbagai hambatan dalam penerapannya dilapangan. Dana 6,2 triliun yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan publik berupa persalinan gratis bagi ibu bersalin diseluruh Indonesia belum terserap dengan baik.
b) Peran Serta Masyarakat (PSM) PSM dan pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun kesehatan masyarakat ternyata belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kemitraan dukun bayi – bidan, posyandu, polindes dan peningkatan kepedulian masyarakat melalui program Gerakan Sayang Ibu (GSI), SIAGA, KIP/K, Radio Sahabat Bidan dan ada juga Center of Mother Education (COME) atau Sarana Belajar (SABAR). Semua itu diarahkan kepada upaya menjamin kehamilan dan persalinan yang aman.
Di Kota Bengkulu, hingga akhir Oktober 2011, dana jampersal yang dialokasikan sebesar 1,2 miliar, baru terealisasi sebesar 59,64 juta rupiah atau baru melayani 142 persalinan (Harian Rakyat Bengkulu: 15 Oktober 2011). Behaviour-Changed Side a) PHBS dan Posyandu Aktif Pada tahun 2012 di Provinsi Bengkulu, jumlah rumah yang ada sebanyak 449.604 rumah, dan yang dipantau sebanyak 212.462 rumah (47%). Dari hasil
Masih rendahnya penilaian PSM dalam akselerasi penurunan AKI dan AKB 46
Mitra Raflesia Vol 8 No 2 Juli – Desember 2016 pemeriksaan jumlah rumah tangga berPHBS sebanyak 104.456 rumah tangga (49%). Jumlah Posyandu di Provinsi Bengkulu tahun 2012 tercatat 1.980 Posyandu. Untuk tingkat kemandirian Posyandu diperoleh gambaran bahwa untuk Posyandu Pratama sebanyak 551 (28%), Posyandu Madya sebanyak 907 (40%), Posyandu Purnama sebanyak 428 (22%) dan Posyandu Mandiri sebanyak 94 (5%). Jumlah Posyandu aktif (Purnama + Mandiri) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2012 sebanyak 522 (26%). b) Desa Siaga Tahun 2012 perkembangan desa siaga aktif di Provinsi Bengkulu sebagai berikut: 1) pratama 880 desa; 2) madya 452 desa; 3) purnama 92 desa; dan 4) mandiri 4 desa. Bila dipersentasikan perkembangan tersebut terdiri dari: 1) pratama 58,05%; 2) madya 29, 82%; 3) purnama 6,07%; 4) mandiri 0,26%. Jumlah kelurahan/desa di Provinsi Bengkulu 1516, berarti ada 88 desa belum terbentuk desa siaga (5,8%).
b) Kerjasama Lintas Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menjalin kerja sama lintas sektor dengan prinsip kerja sama kemitraan, melalui kerjasama dengan Bappeda, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PEMBAHASAN Intervensi program berdasarkan strategi akselerasi yaitu sebagai berikut: a) Pengembangan audit kematian maternal perinatal (AMP) dan penggunaan prinsip surveilans respon, melalui: 1) Membangun “sense of crisis” dan “adanya adrenalin” dengan menggunaan data absolut jumlah kematian bayi untuk melengkapi data kematian dalam bentuk rate. 2) Menggunakan sistem surveilans respon dalam mengelola kasus kematian bayi sehingga “ada adrenaline” dalam program KIA. Setiap 3 bulan dilakukan monitoring dengan dihadiri pihak independen. 3) Melakukan tidak hanya AMP tapi juga “Death Conference” dalam waktu 2 x 24 jam di fasilitas pelayanan kesehatan. 4) Memastikan rekomendasi “Death Conference” dan AMP dilaksanakan dengan cara: (1) melakukan penilaian kinerja pejabat/ institusi pelayanan public dan (2) membuat sistem yang mengikat Pemerintah Kabupaten/ Kota melaksanakan rekomendasi. 5) Menetapkan dokter spesialis anak di kabupaten sebagai penanggung jawab pelaksanaan “Death Conference” di RS. Di Puskesmas, dokter umum bertanggung jawab. AMP penuh dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
Partnership a) Kemitraan Bidan-Dukun Salah satu contoh perkembangan program kemitraan bidan-dukun di Provinsi Bengkulu yaitu kemitraan Bidan dan Dukun Bayi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, untuk melaksanakan program kemitraan bidan-dukun, maka pada bulan Oktober 2008 telah diberikan pembekalan materi kemitraan bidan dan dukun yang menghadirkan nara sumber dari Direktorat Depkes RI. Sebagai kesepakatan tindak lanjut dari pertemuan kemitraan bidan dan dukun tingkat kabupaten, masing-masing puskesmas melaksanakan pertemuan tingkat kecamatan dengan mengundang kepala desa, bidan desa dan dukun bayi untuk menghasilkan kesepakatan bersama kemitraan bidan dan dukun.
47
Mitra Raflesia Vol 8 No 2 Juli – Desember 2016 6) Memperbaiki sistem rujukan dengan menyusun manual rujukan yang jelas dan terkait dengan sumber pendanaan (Direktorat Bina Kesehatan Ibu Ditjen Bina Gizi, 2013). b) Implementasi Metode Perencanaan Berbasis Bukti (PBB) melalui: 1) Pemilihan intervensi KIA yang telah terbukti secara ilmiah dapat menurunkan kematian ibu dan bayi. 2) Perbaikan manajemen data yang dimulai dari tahap pengumpulan data, pelaporan, hingga monitoring perubahan data dalam kurun waktu yang berkala. 3) Adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. 4) Adanya langkah penyesuaian dengan timeline perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyesuaian dengan siklus perencanaan yang telah ada menjadi salah satu catatan kunci implementasi pendekatan perencanaan ini. 5) Adanya konsultan manajemen kesehatan yang dapat berasal dari akademisi di bidang kesehatan (konsultan teknis) dan manajemen kesehatan (konsultan manajemen). Oleh karena itu, penguatan perencanaan daerah harus mulai melibatkanperguruan tinggi yang ada di Indonesia. 6) Koordinasi perencanaan dari hulu ke hilir perlu melibatkan tidak hanya dinas kesehatan dan masyarakat tapi juga klinisi di tingkat rumah sakit. c) Penganggaran pusat untuk mempercepat Pencapaian MDGs, melalui: 1) Bagi Pemerintah Provinsi, menggunakan dana-dana pemerintah pusat untuk kegiatan dekonsentrasi serta untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab provinsi.
2) Mengusahakan dana-dana Provinsi untuk membantu Kabupaten/Kota yang dinilai belum mampu menjalankan SPM (Wicaksono, 2010). SIMPULAN DAN SARAN Implementasi berdasarkan strategi Supply Side, sarana kesehatan Puskesmas sudah tercukupi, rasio tenaga perawat per Puskesmas adalah 7,7. Sedangkan rasio bidan adalah 12,4. Demand Side, cakupan pemeliharaan kesehatan pra bayar sebesar 31,1%, sedangkan cakupan pelayanan rawat jalan masyarakat miskin (dan hampir miskin) 81,8%. PSM dalam bentuk penyuluhan belum berjalan optimal. Financial Side, persentase APBD kesehatan sebesar 4,37%. Persentase ini belum sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009. Behaviour-Changed Side, jumlah rumah tangga ber-PHBS sebanyak 49%. Partnership, kemitraan yang telah dilakukan yaitu kemitraan bidan-dukun. Kerja sama lintas sektor melalui kerjasama dengan Bappeda, BKKBN dan PKK. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengimplementasikan setiap cakupan pelayanan Program KIA berdasarkan strategi akselerasi guna menurunkan AKI dan AKB. Intervensi diharapkan dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. DAFTAR PUSTAKA Dinkes Provinsi Bengkulu. 2012. Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2012. Bengkulu. Direktorat Bina Kesehatan Ibu Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan Tahun. 2013. Pengembangan audit kematian maternal
48
Mitra Raflesia Vol 8 No 2 Juli – Desember 2016 perinatal (AMP) dan penggunaan prinsip surveilans respon. Jakarta. Harian Rakyat Bengkulu. 2011. Alokasi Dana Jampersal. Bengkulu: Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu.
Manuaba, IBG. 2007. Buku Ajar: Patologi Obstetri – Untuk Mahasiswa Kebidanan. Jakarta: EGC. Saputra, Wiko. 2012. Strategi Akselarasi Propinsi Sulbar Dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi. Peneliti Kebijakan Publik. Perkumpulan Prakarsa. Wicaksono. Upaya pencapaian MDGS melalui program direktorat kelangsungan hidup ibu bayi dan anak. disitasi 16 Juni 2010.
49
