ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR PENGAWASAN DEPOSITO PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK XYZ)
Oleh: LUCKY SUKOHAJI, SE
Alamat: Aspol Jakarta Barat Email:
[email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai pelaksanaan prosedur pengawasan deposito perbankan di PT. Bank XYZ KCP JJB oleh pegawai bank (Kepala Cabang Pembantu). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan prosedur pengawasan pada bank tersebut, khususnya penerapan pengawasan internal (internal control). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggambarkan (describe) data penerapan prosedur pengawasan dan melakukan analisis terhadap data tersebut. Data primer dari penelitian ini adalah penerapan prosedur pengawasan oleh pegawai bank (kepala Capem) dengan mengemukakan kasus penyimpangan
penerapan
prosedur
pengawasan
yang
sebagaimana
mestinya.
Pengolahan data berupa analisis-deskriptif atas proses penerapan prosedur pengawasan deposito. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur pengawasan deposito tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh pegawai bank, sehingga terjadinya penyimpangan.
Kata kunci: penerapan prosedur, pengawasan, deposito, PT. Bank XYZ KCP JJB
1
PENDAHULUAN Bank memiliki berbagai produk perbankannya. Dan, masing-masing bank memiliki produk dan jasa perbankan yang berbeda. Namun demikian, pada hakekatnya memiliki produk yang sama, yaitu, tabungan (termasuk giro), dan deposito. Banyak nasabah atau para pemilik dana, terutama pemilik dana dalam jumlah besar, baik perorangan ataupun badan, memilih menggunakan produk deposito perbankan ini. Karena, di samping bunganya lebih stabil dan tinggi dibanding dengan tabungan biasa, juga bisa digunakan sebagai agunan untuk pinjaman dana. Bahkan, deposito ini dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, dana nasabah dalam deposito dalam jumlah besar tersebut, dapat memancing dan menimbulkan niat oknum pengurus, pejabat atau pegawai bank untuk melakukan tindak penggunaan atau pengambilan dana (deposito) secara tidak sah. Berbagai modus operandi tindak penggunaan atau pengambilan dana secara tidak sah ini bisa dilakukan oleh mereka. Kasus terbaru yang mencerminkan kurangnya pengawasan adalah kasus deposito berjangka PT. Elnusa di PT. Bank Mega sejumlah Rp. 151 miliar. Nasabah, pemilik deposito berjangka PT. Elnusa tidak mendapatkan dananya saat melakukan pencairan dana deposito yang jatuh tempo. Penelitian ini membahas masalah kasus penyimpangan pelaksanaan prosedur penyimpanan atau deposito berjangka pada PT. Bank XYZ KCP JJB pada tahun 2009, dengan fokus penelitian pada penerapan prosedur pengawasan. Dari penyimpangan ini, nasabah merasa dirugikan secara materil. Penyebab penyimpangan ini, paling tidak karena lemahnya pengawasan penerbitan deposito berjangka di PT. Bank XYZ tersebut. Di samping itu, adanya pihak-pihak lain yang ikut serta saat transaksi deposito, antara nasabah dengan pihak Bank XYZ tersebut juga menjadi penyebab timbulnya penyimpangan transaksi itu sendiri. Pada hal, standar prosedur (standard of procedures) 2
deposito berjangka ini sangat jelas dan bisa dimengerti oleh semua pihak, baik pihak bank sendiri maupun oleh pihak nasabah. Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur pengawasan produk deposito di Bank XYZ. Di samping itu, tujuannya adalah untuk: 1.
Menggambarkan proses penerapan prosedur pengawasan internal (internal control) di Bank XYZ KCP JJB, khususnya pada penerbitan atau penjualan produk deposito.
2.
Mengetahui bagaimana pemilik dana atau nasabah melakukan kontrol pada dana depositonya.
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Manajemen Setiap organisasi atau badan usaha memberdayakan orang dan sekaligus memanagenya sedemikian rupa, sehingga organisasi atau badan usaha tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi utk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit. Secara umum manajemen merupakan sebuah proses pemanfaatan sumber daya melalui orang lain dan bekerja sama dengannya. Proses itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, efisien, dan produktif. Ini bisa disimpulkan dengan gambar 1 yang disampaikan oleh James A.F.Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota
3
organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. MANAJEMEN
Perencanaan
Pengorganisasian
Kepemimpinan
Pengendalian
TUJUAN ORGANISASI
Gambar 1 Manajemen dan Tujuan Organisasi Fungsi-fungsi Manajemen Proses manajemen pada umumnya merupakan proses menjalankan fungsifungsinya yang terdiri dari: Fungsi Perencanaan (Planning) Yaitu, fungsi yang mencakup penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan proses pembuatan rencana serta ramalan atau prediksi apa yang diperkirakan akan terjadi. Fungsi Pengorganisasian (Organizing) Ini meliputi pemberian tugas yang terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, pendelegasian, dan penetapan jalur suatu wewenang atau tanggung jawab dan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam suatu tim kerja yang solid dan terorganisir. Fungsi Penyusunan Staf (Staffing)
4
Ini meliputi penentuan dan persyaratan seseorang yang dipekerjakan, menarik dan memilih calon karyawan, menentukan uraian pekerjaan (job description), dan persyaratan teknis suatu pekerjaan, penilaian, penelitian, pelatihan termasuk untuk menyusun setiap fungsi dalam manajemen organisasi. Fungsi Kepemimpinan (Leading) Fungsi kepemimpinan meliputi membuat orang lain melakukan pekerjaan, mendorong, dan memotivasi bawahan serta menciptakan iklim atau suasana pekerjaan yang kondusif, khususnya dalam metode komunikasi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dengan demikian, diharapkan timbulnya saling pengertian dan kepercayaan yang baik, menumbuhkembangkan disiplin kerja pada setiap karyawan serta jajaran manajemen. Fungsi Pengawasan (Controlling) Fungsi manajemen ini mencakup persiapan untuk standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berupa produk ataupun jasa yang diberikan perusahaan atau perorangan dalam upaya mencapai tujuan kepuasan bersama, produktivitas dan terciptanya citra yang positif. Pengertian Bank Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi pokoknya adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana bank yang berasal dari masyarakat atau berupa hasil menghimpun, maka pihak bank memberikan jasa berupa bunga yang ditentukan dalam persentase. Sedangkan, dana bank yang dikucurkan atau disalurkan untuk masyarakat, berupa pinjaman atau kredit, maka masyarakat pengguna dana tersebut dikenakan bunga dan dalam persentase. Besar dan jenis persentase ini tergantung pada waktu dan kebijakan bank.
5
Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan kepemilikannya, bank terdiri dari bank pemerintah dan bank swasta, serta bank pemerintah daerah. Bank pemerintah adalah bank dimana baik akta pendirian maun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut dimiliki oleh pemerintah. Contohnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank BNI 46. Bank swasta adalah bank seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun oleh swasta. Begitu juga dengan pembagian keuntungannya, juga diperuntukkan untuk swasta. Contohnya, Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Mega. Sedangkan, bank pemerintah daerah adalah bank milik pemerintah daerah Tingkat I dan II masing-masing provinsi dan seluruh modalnya berasal dari pemerintah daerah masing-masing. Contohnya, Bank DKI, bank Jateng, dan lain-lain. Deposito Deposito atau sering juga disebut sebagai deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan. Pada umumnya, masyarakat atau nasabah menggunakan produk ini pada saat memiliki dana dalam jumlah besar dan tidak berniat untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kurun waktu tertentu. Artinya, deposito memiliki jangka waktu tertentu, sehingga tidak boleh ditarik atau dicairkan nasabah di luar jangka waktu tersebut. Jangka waktu itu bisa 1, 3, 6 atau 12 bulan. Jika ditarik atau dicairkan dana deposito itu di luar jangka waktu yang telah ditentukan, maka bisa dikenakan
6
denda (penalty). Besarannya denda tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Di samping itu, deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over). Deposito akan diperpanjang secara otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Deposito terdiri dari deposito berjangka, deposito syariah, dan sertifikat deposito. Deposito berjangka (time deposit) adalah produk bank berupa simpanan dengan jangka waktu tertentu yang bunganya tinggi. Jangka waktu simpanan biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Pemilik dana atau nasabah deposito pada deposito berjangka
ini
bisa
mentransfer
bunga
depositonya
ke
rekening
lain
atau
mengikutsertakan ke dalam pokok deposito (dana deposito). Nasabah juga bisa melakukan perpanjangan otomatis deposito yang telah jatuh tempo (ARO). Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang berdasarkan pada prinsip syariah mudharabah mutlaqoh, dimana pemilik dana (nasabah) memberi kebebasan penuh kepada bank (syariah) untuk mengelola dananya (investasi) dan hasil atau keuntungan dari pengelolaan dana investasi tersebut akan diperoleh nasabah sesuai nisbah atau porsi yang telah disepakati sebelumnya. Deposito ini ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Sedangkan, sertifikat deposito mirip dengan deposito berjangka. Bedanya, bunga pada sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayar dimuka. Pada deposito berjangka, bunga dibayarkan saat jatuh tempo. Penerbitan sertifikat deposito atas tunjuk, bukannya atas nama, sehingga sertifikat ini bisa dipindahtangankan dan diperjualbelikan. Di samping itu, sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang otomatis dan bisa dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pemegang sertifikat.
7
METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Fenomena Sosial: Kejahatan di Industri Perbankan Sampel Kasus: Penerapan Prosedur Pengawasan Deposito Perbankan Metode dan Pendekatan Penelitian: Kualitatif
Variabel
FUNGSI PENGAWASAN (Internal Control) (Penerapan Prosedur Pengawasan Deposito) Alat Analisis: Deskripsi (Kualitatif) Fakta diolah sedemikian rupa menjadi data dan dikaitkan dengan standar prosedur pengawasan. Data Penerapan Prosedur Pengawasan 1. .......................... 2. .......................... 3. ..........................
Pembahasan: - Pelaksanaan prosedur - Pusat Tanggung Jawab (Uraian Pekerjaan)
Instrumen Penelitian: Wawancara
HASIL PENELITIAN Penerapan prosedur pengawasan deposito perbankan tidak berjalan dengan baik?
Gambar 2 Desain Penelitian 8
Sebelum melakukan penelitian ini, desain penelitian dirancang dan dibuat. Menurut Anker, Kumar, dan Day, 2001: 70), desain penelitian merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memandu dan mengarahkan proses penelitian ke arah tujuan yang diharapkan. Salah satu keputusan paling penting yang diambil dalam mendesain suatu penelitian adalah pendekatan penelitian (research approach) yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptifanalitis. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (descriptive research) yang menggambarkan proses pelaksanaan fungsi pengawasan deposito dan bagaimana pelaksanaan proses tersebut berjalan. Populasi dan Sampel Pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja (purposive sampling), yakni pada sebuah kasus penyimpangan deposito PT. Bank XYZ KCP JJB pada saat transaksi deposito tersebut dengan satu nasabah, sampai timbulnya masalah penyimpangan atau penerbitan deposito tersebut yang tidak sepatutnya pada tahun 2009. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini sekaligus juga merupakan sampelnya. Teknik pengambilan sampel (purposive sampling) ini dilakukan, dengan alasan, jumlah populasinya tidak terlalu besar, sehingga tidak perlu dilakukan pengambilan sampel secara acak. Di samping itu, penelitian ini hanya menggunakan kasus tersebut sebagai obyek penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis dan Sumber Data Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (jenis data). Data primer diperoleh dari tempat kejadian perkara penyimpangan atau pelanggaran prosedur di objek/lokasi penelitian. Di samping itu, data diperoleh dari wawancara dengan ahli dalam hal ini.
9
Data sekunder pada penelitian ini pada dasarnya merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur yang terkait dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah survey langsung ke objek penelitian. Lokasi objek penelitian didatangi langsung dan mengambil data yang diperlukan, yakni data transaksi dan data penerapan prosedur pengawasan, untuk penelitian ini. Data primer yang diperoleh dari objek penelitian ini adalah data penerapan prosedur pengawasan saat transaksi deposito yang menyimpang dan data prosedur pengawasan deposito. Di samping itu, juga dilakukan wawancara untuk mendapatkan data terkait dengan masalah tersebut. Variabel Penelitian Dalam penelitian ini, sebagai variabel penelitian adalah penerapan prosedur pengawasan deposito perbankan. Metode Analisis Data Pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis data ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggambarkan proses yang terjadi pada saat transaksi deposito di Bank XYZ KCP JJB tersebut dengan mengaitkannya dengan standar prosedur pengawasan deposito tersebut. Pada saat proses, juga digambarkan dan dianalisis proses penerapan prosedur pengawasan pada saat transaksi itu berjalan dan selesai. Analisis deskriptif untuk penerapan prosedur pengawasan ini dilakukan pada setiap tahapan prosedur transaksi itu dilakukan.
10
HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Pada awal tahun 2009, CSS selaku pimpinan Capem Bank XYZ di JBB memperoleh informasi dari seorang temannya, RL (Pegawai PT. GLM), melalui telepon bahwa akan ada penempatan dana dari pemilik dana (Pemkab A) sebesar Rp. 220 miliar yang tersimpan di Bank XYZ Cabang A. Selanjutnya diadakan pertemuan dimana CSS turut hadir dalam pertemuan dengan RL, NH (Dir PT. AS), dan HS (Pegawai PT. GLM) di Hotel RC Jaksel. CSS sudah kenal dengan RL sejak tahun 2008. Dalam pertemuan tersebut, RL menjelaskan bahwa akan ada penempatan dana di Capem Bank XYZ di JBB sebesar Rp. 220 miliar, karena bunga deposito di Bank XYZ KCP JJB lebih tinggi dibanding di Bank XYZ KC A. Dana itu akan dibawa oleh LA (Konsultan Keuangan Pemkab A) yang saat itu tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Menurut surat dari pemilik dana, dana sebesar Rp. 220 miliar tersebut, seluruhnya akan ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank XYZ Capem JJB. Tapi, atas saran RL, dkk, CSS setuju bahwa penempatan deposito dana tersebut hanya sebesar Rp. 200 miliar. Sedangkan, sisanya sebesar Rp. 20 miliar dimasukkan ke rekening pihak lain, PT. AS. Untuk itu, CSS menerbitkan deposito seolah-olah dana sebesar Rp. 20 miliar yang masuk ke rekening pihak PT. AS telah didepositokan di Bank XYZ Capem JJB. Maka terjadi penempatan deposito sebesar Rp. 220 miliar atas nama pemilik dana dengan cara CSS menerbitkan 7 (tujuh) lembar bilyet deposito dimana 6 (enam) lembar bilyet deposito tercatat dalam pembukuan bank di Bank XYZ Capem JJB, sedangkan, satu lembarnya lagi sama sekali tidak dibukukan dalam pembukuan bank. Untuk ringkasnya, proses pembukaan deposito yang dilakukan nasabah pada Capem Bank XYZ di JBB ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini:
11
1
2
Nasabah (Pemkab A) menerbitkan Surat Perintah Pembukaan Deposito sejumlah Rp. 220 miliar untuk Capem Bank XYZ di JBB.
3
Pegawai bank (Kepala Capem Bank XYZ) menangani langsung Surat Perintah tersebut tanpa memerintahkan bawahannya (Customer Service Officer) untuk melakukannya.
4
Pegawai bank menempatkan hanya sejumlah Rp. 200 miliar, sisanya Rp. 20 miliar, ditempatkan di Rekening PT. AS di bank lain.
Pegawai bank ini membuat slip setoran palsu yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp. 20 miliar milik nasabah itu telah didepositokan di Bank XYZ KCP JJB.
5 Pada saat jatuh tempo, Deposito dicairkan menggunakan Surat Kuasa dari pemilik dana dan dana hasil pencairan ini diserahkan ke pihak lain dengan menggunakan Surat Kuasa, seolah-olah surat kuasa ini benar dilakukan oleh kuasa pemilik dana. Untuk tindakan ini, pegawai bank tersebut mendapat imbalan.
Gambar 3 Proses Pembukaan Deposito Bermasalah Pada proses penempatan dana dalm bentuk deposito, pegawai bank (Kepala Capem) tersebut tidak melakukan tugas pokoknya sebagai koordinator operasi perbankan. Sebab, penerima surat perintah penempatan dana oleh pemilik dana harusnya diterima oleh staf fungsional yang dalam hal ini adalah Customer Service Officer. Ini justru surat masuk berupa surat perintah penempatan dana dari nasabah, ditanganinya sendiri. Di samping itu, karena ini hanya merupakan cabang pembantu, maka kepala cabang pembantu ini melakukan fungsi pengawasan langsung terhadap operasi perbankan yang dijalankan oleh stafnya.
12
Dalam hal ini, kepala cabang pembantu ini juga sebagai Head Teller atau atasan langsung dari staf fungsional atau pelaksana – teller atau customer service officer. Head Teller atau Kepala Cabang Pembantu ini melakukan tugas fungsional atau operasional pada bank yang dipimpinnya. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengawasan prosedur deposito pada Bank XYZ KCP JJB ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pola pengawasan yang dilakukan adalah dari Atasan (Kepala Cabang Pembantu) kepada Bawahan (Customer Service Officer) atau Top-Down Controlling. Pembahasan Dari penerapan pengawasan prosedur deposito yang dilakukan pada Bank XYZ KCP JBB ini tampak bahwa pengawasan yang dilakukan hanya pada pengawasan sumber daya manusia, antara atasan terhadap bawahan. Sedangkan, pengawasan pada sistem dan prosedur tidak dilakukan. Oleh karena itu, penyimpangan prosedur bisa saja terjadi akibat tidak adanya penerapan pengawasan terhadap prosedur tersebut. Pada hal, sebagai sebuah lembaga keuangan, bank tersebut semestinya juga melakukan pengawasan terhadap penerapan prosedur dan penerapan pengawasan itu dilakukan berdasarkan standar prosedur yang ditetapkan. Namun ini tidak tampak dan tidak terjadi di lingkungan organisasi Bank XYZ tersebut. Perlunya penerapan pengawasan prosedur deposito yang baik dan benar harus menjadi perhatian pokok pihak manajemen bank, komisaris dan direksi. Sebab, penyimpangan dilakukan pada tahapan pelaksanaan prosedur itu sendiri, sehingga menimbulkan masalah, terutama pada produk deposito perbankan.
13
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil penelitian terhadap penerapan pengawasan prosedur deposito perbankan pada PT Bank XYZ KCP JJB dari kasus deposito bermasalah, bisa disimpulkan bahwa : I.
Penerapan pengawasan prosedur deposito tidak dilakukan karena pengawasan yang dilakukan satu arah, yakni dari pimpinan kebawahan atau dari atas ke bawah (up down), sementara penyebab utama dari timbulnya masalah penyimpangan penerbitan deposito ini adalah Kepala Cabang Pembantu itu sendiri yang merupakan pusat pengawasan kegiatan operasional Bank XYZ KCP JJB itu sendiri.
II. Penerapan pengawasan prosedur deposito perbankan hanya dilakukan pada saat transaksi menengah atau kecil, atau dibawah Rp.100 Milyar. Ini tampak dari tidak pernah terjadi deposito bermasalah selama ini. III. Pelaksana operasional perbankan dalam hal ini Customer Service Officer dan Kepala Kantor Kas tidak dilibatkan dalam proses dan fungsi pengawasan yang hanya mendengar dan mematuhi perintah atasan dalam hal ini Kepala Cabang Pembantu Bank XYZ KCP JJB. IV. Penerapan pengawasan prosedur deposito perbankan tidak bisa dilakukan terhadap pimpinan cabang pembantu. Sebab fungsi pengawasan hanya ditangan atau berada pada pimpinan cabang pembantu. Saran 1.
Agar tidak terulang atau terjadinya deposito bermasalah dimasa yang akan datang, maka pihak Bank XYZ, perlu melakukan pengawasan internal (Control Internal)
14
yang lebih ketat dan dilakukan secara berkala dengan cara meningkatkan kualitas pegawai dan kemampuannya menguasai serta menerapkan teknologi informasi. 2.
Sebaiknya penerapan pengawasan prosedur deposito ini dilakukan oleh pihak luar (out Sourcing), sehingga pimpinan pun perlu dan bisa diawasi dalam melaksanakan kegiatan perbankan.
3.
Sebaiknya pihak manajemen bank, komisaris dan direksi membuat kebijakan yang bisa menimbulkan terjadinya pengawasan silang (Cross Control), baik dari atasan kebawahan maupun dari bawahan keatasan.
DAFTAR PUSTAKA Aaker, David A., Kumar V., George S., Bank and Financial Instution Management, Seventh edition, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2001. Amstrong, M, A Hand Book of Personal Management Practice, Fourth Edition, London, 1991. Anwari Ahmad, 1979, Praktek Perbankan (Deposito Berjangka), PT. Balai Aksara Jakart, 1979. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Edisi Revisi V. Penerbit Rineka Cipta. Yogyakarta, 1997. Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. What is COSO: Background and Events Leading to Internal Control-Integrated Framework. 1992.
Daft, Basics for Banking Directors, Division of Supervision and Risk Management Federal Reserve Bank of Kansas City, 2003. Dendawijaya, Lukman, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. Irmayanto, Juli, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, Cetakan Keempat, Universitas Trisakti, Jakarta, 2004. Handoko. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia , BPFE, Yogyakarta, Cetakan ke empat belas, 2000. Hasibuan, Malayu S.P, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
15
James
H. Donnelly, Publication,1984.
Fundamentals
of
Management,
Texas:
Business
Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Kertopati S. et all. Kamus Perbankan. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1980. Kuncoro, Mudrajad, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, BPFE Yogya, Yogyakarta, 2002. Leedy, P. D. & Ormrod, J. E. Practical Research: Planning and Design (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merill/Prentice Hall, 2001. Lewis, Building Management Strategy, Tenth Edition, New York, 2004. P. Siagian, Prof. Dr. Sondang. MPA: Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007. Simorangkir, O.P, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Tasman. M, Perbankan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006. -------, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan. -------, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
16
