ANALISIS PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR IMPOR JASA FREIGHT FORWARDING (Studi Kasus PT.Welgrow Indopersada) Siti Bolivia Malvi, Drs.Sudarmo,MM Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No.27 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530
ABSTRAK Jasa Freight Forwarding semakin banyak menjamur di Indonesia. Secara Umum, jasa freight forwarding dibagi empat segmen yaitu jasa pengurusan transportasi murni (JPT), jasa kepabeanan, jasa trucking dan pergudangan. Dalam prakteknya, perusahaan freight forwarding atau forwarder (PT Welgrow Indopersada) bekerjasama dengan pihak ketiga dan mayoritas menangani transaksi ekspor dan impor. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut, dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas. Forwarder disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka ekspor atau impor. Undang – Undang Perpajakan atas jasa freight forwarding khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding sehingga forwarder masih kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa freight forwarding sehingga Pajak yang dipungut forwarder ke konsumen / pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari hasil analisis menunjukan bahwa forwarder belum sepenuhnya memahami perlakuan Perpajakan yang terutang khususnya Pajak Pertambahan Nilai atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan agar forwarder mengirimkan surat atau bertanya langsung ke Direktorat Jendral Pajak untuk menjawab permasalahan yang ada dan agar Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan kepastian kepada para forwarder. Kata Kunci: Jasa freight forwarding, forwarder, Ekspor, Impor, Pajak Pertambahan Nilai
PENDAHULUAN
Luasnya wilayah Indonesia dan jumlah penduduknya mencapai 220 juta jiwa lebih serta memiliki sumber daya alam yang sangat besar, jelas membutuhkan transportasi yang kuat untuk dapat memperlancar kegiatan perekonomiannya. Indonesia mempunyai luas wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi dan luas wilayah perairannya mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan memiliki 17.503 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km membuat Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan negara bahari terbesar di dunia. Berdasarkan informasi dari Bappenas, sampai dengan tahun 2009 transportasi laut di Indonesia didukung 2.300 kapal laut baik dalam ukuran besar maupun kecil dengan total nilai investasi mencapai Rp 80 triliun. Berdasarkan SK Menhub, yang dimaksud dengan Jasa Freight Forwarding adalah sebagai berikut : “Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya”. Dari perpektif diatas sudah terlihat jelas bahwa Freight forwarding berusaha menjadi arsitek dalam pengiriman barang ekspor keluar negeri atau sebaliknya dan perusahaan freight forwarder menjadi sangatlah penting peran sertanya dalam arus laju perekonomian dunia khususnya Indonesia.
Terkait dengan jasa Freight Forwarding, Direktorat Jenderal Pajak menilai adanya potensi Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksinya. Untuk merealisasikan potensi Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterbitkanlah peraturan pelaksana yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 251/KNK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga transaksi sehubungan dengan pemberian jasa Freight Forwarding dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air merupakan kelompok jasa tertentu yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu penulis menyusun skripsi yang berjudul ANALISIS PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR dan IMPOR JASA FREIGHT FORWARDING (Studi Kasus PT.Welgrow Indopersada).
Perumusan Masalah 1.
Bagaimana penerapan aspek Perpajakan pada setiap transaksi jasa Freight Forwarding PT.Welgrow Indopersada sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku?
2.
Apakah ada perbedaan antara penerapan pajak terhadap transaksi Ekspor dan transaksi Impor atas jasa Freight Forwarding?
3.
Bagaimana Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada jasa Freight Forwarding apakah perusahaan sudah melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009?
4.
Bagaimana Perlakuan atas Kelebihan Bayar PT. Welgrow Indopersada yang terutang, apakah PT. Welgrow Indopersada sudah melakukan mekanisme kompensasi yang sesuai dengan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1.
Menganalisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi jasa Freight Forwarding PT Welgrow Indopersada sejauh mana tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku.
2.
Menganalisis adanya perbedaan antara penerapan Perpajakan atas transaksi Ekspor dan transaksi Impor.
3.
Agar mengetahui apakah PT.Welgrow sudah melakukan mekanisme kompensasi atas kelebihan bayar Pajaknya sesuai dengan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.
4.
Menganalisis bagaimana Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Welgrow Indopersada apakah masih ada keterlambatan dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya
Ruang Lingkup 1.
Penelitian ini membahas tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi Ekspor dan Impor Jasa Freight Forwarding
2.
Tahun pajak yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian adalah Tahun Pajak 2010, 2011, dan 2012
3.
Membahas tentang Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Welgrow Indopersada
4.
Membahas mekanisme kompensasi yang dilakukan PT.Welgrow Indopersada.
ANALISIS & BAHASAN Dari hasil wawancara dengan staf di Accounting Department PT.Welgrow Indopersada, ada beberapa informasi yang diperoleh. Masih adanya kesalahan catat pada penentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi Ekspor maupun Impor. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 - 2012 masih kurang jelasnya peraturan yang mengatur terkait Pajak Pertambahan Nilai atas Freight Forwarding. Selain itu, dalam hal Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya, PT.Welgrow Indopersada masih terdapat keterlambatan dalam melaporkan maupun menyetorkan Pajak Pertambahan Nilainya. Hal ini dikarenakan PT.Welgrow Indopersada tidak mempunyai divisi atau department khusus Perpajakan yang menangani khusus bagian Pajak. Dalam hal menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya ditangani oleh bagian atau department Accounting saja. Sehingga akan memungkinkan terjadinya kesalahan atau keterlambatan dalam menyetorkan maupun melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya. Tabel 4.6 PT Welgrow Indopersada Ringkasan SPT dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari – Desember 2010
Bulan
DPP
Pajak Keluaran
Pajak Masukan 6.910.433
Januari
231.965.316
23.196.514
Februari
317.517.122
31.751.695
Maret
255.102.396
25.510.197
April
192.471.870
19.247.121
Mei
278.171.206
Juni
355.520.060
Juli
Kurang/ (Lebih) Bayar
Tanggal Lapor
Telat / Tidak Telat
16.286.081
19-Feb-10
Tidak Telat
858.393
30.893.302
19-Mar-10
Tidak Telat
11.134.994
14.375.203
20-Apr-10
Tidak Telat
6.315.361
12.931.760
20-Mei-10
Tidak Telat
27.817.052
4.690.669
23.126.383
16-Jun-10
Tidak Telat
35.551.951
7.838.155
27.713.796
18-Jul-10
Tidak Telat
305.305.032
30.530.468
21.519.786
9.010.682
20-Agust-10
Tidak Telat
Agustus
312.144.204
32.467.221
5.741.561
26.725.660
27-Sep-10
Tidak Telat
September
218.610.609
21.861.025
15.484.928
6.376.097
21-Okt-10
Tidak Telat
Oktober
194.185.886
19.418.527
20.671.376
(1.252.849)
20-Nov-10
Tidak Telat
Nopember
237.063.187
23.706.318
10.178.441
13.527.877
20-Des-10
Tidak Telat
Desember
234.646.504
23.464.611
9.780.093
13.684.518
28-Jan-11
Tidak Telat
Berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa PT Welgrow Indopersada pada tahun 2010 tidak pernah terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. Sehingga PT Welgrow Indopersada tidak dikenakan sanksi atas keterlambatannya, yaitu sebesar Rp 500.000.
Tabel 4.7 PT Welgrow Indopersada Ringkasan SPT dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari – Desember 2011
Bulan
DPP
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kurang/ (Lebih) Bayar
Tanggal Lapor
Telat / Tidak Telat
Januari
183.955.545
18.395.511
12.900.860
5.494.651
28-Feb-11
Tidak Telat
Februari
203.604.876
20.360.443
6.382.826
13.977.617
21-Mar-11
Tidak Telat
Maret
248.747.122
24.874.633
6.707.110
18.167.523
21-Mei-11
Telat
April
212.975.786
21.297.528
21.251.866
45.662
27-Mei-11
Tidak Telat
Mei
219.743.661
21.947.323
5.800.818
16.146.505
27-Jun-11
Tidak Telat
Juni
306.793.686
30.679.338
4.110.151
26.569.187
10-Agust-11
Telat
Juli
222.319.680
22.231.934
28.133.647
(5.901.713)
22-Agust-11
Tidak Telat
Agustus
212.467.618
21.246.719
10.788.087
10.458.632
26-Sep-11
Tidak Telat
September
246.790.231
24.678.998
26.242.365
(1.563.367)
21-Okt-11
Tidak Telat
Oktober
240.175.687
24.017.533
4.555.255
19.462.278
25-Nop-11
Tidak Telat
Nopember
241.431.467
24.143.146
5.319.486
18.823.660
28-Des-11
Tidak Telat
Desember
391.715.709
39.171.543
11.303.863
27.867.680
27-Jan-12
Tidak Telat
Sumber: SPT PPN Masa Tahun 2011 PT. Welgrow Indopersada Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada bulan Maret dan Juni 2011, PT Welgrow Indopersada terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. Berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, seharusnya PT Welgrow Indopersada melakukan pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT Welgrow Indopersada melakukan pelaporan pada tanggal 21 Mei dan 10 Agustus 2011. Atas keterlambatannya ini, PT.Welgrow diberi STP (Surat Tagihan Pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk ditagih sanksi atas keterlambatannya yaitu sebesar Rp 500.000 dan dibayarkan setelah STP di terima.
Tabel 4.8 PT Welgrow Indopersada Ringkasan SPT dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari – Desember 2012
Bulan
DPP
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kurang/ (Lebih) Bayar
Tanggal Lapor
Telat / Tidak Telat
Januari
352.946.979
35.294.659
12.780.683
22.513.976
27-Feb-12
Tidak Telat
Februari
416.622.308
41.662.183
5.418.175
36.244.008
30-Mar-12
Tidak Telat
Maret
333.421.654
33.342.165
31.434.000
1.908.165
27-Juli-12
Telat
April
255.325.958
25.532.568
7.871.521
17.661.047
31-Mei-12
Tidak Telat
Mei
226.806.933
22.680.671
9.028.757
13.651.914
28-Jun-12
Tidak Telat
Juni
262.838.998
26.283.866
32.763.866
(6.480.000)
31-Jul-12
Tidak Telat
Juli
263.209.272
26.320.902
10.766.544
15.554.358
21-Okt-12
Telat
Agustus
236.394.752
23.639.455
79.874.118
(56.234.663)
25-Sep-12
Tidak Telat
September
1.493.819.191
149.381.893
67.759.332
81.622.561
31-Okt-12
Tidak Telat
Oktober
430.391.753
43.039.143
54.545.566
(11.506.423)
30-Nop-12
Tidak Telat
Nopember
1.685.013.371
168.501.317
148.801.904
19.699.413
21-Des-12
Tidak Telat
Desember
293.673.804
29.367.353
7.749.109
21.618.244
29-Jan-13
Tidak Telat
Sumber: SPT PPN Masa Tahun 2012 PT. Welgrow Indopersada Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada bulan Maret dan Juli 2012, PT Welgrow Indopersada terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. Berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, seharusnya PT Welgrow Indopersada melakukan pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT Welgrow Indopersada melakukan pelaporanpada tanggal 27 Juli dan 21 Oktober 2011. Atas keterlambatannya ini, PT.Welgrow diberi STP (Surat Tagihan Pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk ditagih sanksi atas keterlambatannya yaitu sebesar Rp 500.000 dan dibayarkan setelah STP di terima.
Tabel 4.9 PT Welgrow Indopersada Ringkasan SPT dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari – Desember 2010
Bulan
DPP
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kurang/ (Lebih) Bayar
Tanggal Setor
Telat/Tidak Telat
Januari
231.965.316
23.196.514
6.910.433
16.286.081
15-Feb-10
Tidak Telat
Februari
317.517.122
31.751.695
858.393
30.893.302
15-Mar-10
Tidak Telat
Maret
255.102.396
25.510.197
11.134.994
14.375.203
15-Apr-10
Tidak Telat
April
192.471.870
19.247.121
6.315.361
12.931.760
14-Mei-10
Tidak Telat
Mei
278.171.206
27.817.052
4.690.669
23.126.383
15-Jun-10
Tidak Telat
Juni
355.520.060
35.551.951
7.838.155
27.713.796
15-Jul-10
Tidak Telat
Juli
305.305.032
30.530.468
21.519.786
9.010.682
16-Agust-10
Tidak Telat
Agustus
324.672.217
32.467.221
5.741.561
26.725.660
23-Sept-10
Tidak Telat
September
218.610.609
21.861.025
15.484.928
6.376.097
Oktober
194.185.886
19.418.527
20.671.376
(1.252.849)
Nopember
237.063.187
23.706.318
10.178.441
Desember
234.646.504
23.464.611
9.780.093
18-Okt-10
Tidak Telat
13.527.877
20-Des-10
Tidak Telat
13.684.518
24-Jan-11
Tidak Telat
Sumber: SSP PPN Masa Tahun 2010 PT. Welgrow Indopersada Berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 untuk penyetoran Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa PT Welgrow Indopersada pada tahun 2010 tidak pernah terlambat dalam menyetorkan pajak Kurang Bayarnya. Sehingga PT Welgrow Indopersada tidak dikenakan sanksi atas keterlambatannya, yaitu 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan maksimal 24 bulan.
Tabel 4.10 PT Welgrow Indopersada Ringkasan SPT dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari – Desember 2011
Bulan
DPP
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kurang/ (Lebih) Bayar
Tanggal Setor
Telat/Tidak Telat
Januari
183.955.545
18.395.511
12.900.860
5.494.651
22-Feb-11
Februari
203.604.876
20.360.443
6.382.826
13.977.617
17-Mar-11
Tidak Telat
Maret
248.747.122
24.874.633
6.707.110
18.167.523
25-Apr-11
Tidak Telat
April
212.975.786
21.297.528
21.251.866
45.662
23-Mei-11
Tidak Telat
Mei
219.743.661
21.947.323
5.800.818
16.146.505
21-Jun-11
Juni
306.793.686
30.679.338
4.110.151
26.569.187
10-Agust-11
Juli
222.319.680
22.231.934
28.133.647
(5.901.713)
Agustus
212.467.618
21.246.719
10.788.087
10.458.632
September
246.790.231
24.678.998
26.242.365
(1.563.367)
21-Sep-11
Tidak Telat
Tidak Telat Telat Tidak Telat
Oktober
240.175.687
24.017.533
4.555.255
19.462.278
18-Nop-11
Tidak Telat
Nopember
241.431.467
24.143.146
5.319.486
18.823.660
20-Des-11
Tidak Telat
Desember
391.715.709
39.171.543
11.303.863
27.867.680
27-Jan-12
Tidak Telat
Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada bulan Juni PT Welgrow Indopersada terlambat dalam melakukan penyetoran atas pajak kurang bayarnya. Berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, seharusnya disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT Welgrow Indopersada melakukan penyetoran pada tanggal 10 Agustus 2010. Atas keterlambatannya ini, PT.Welgrow diberi STP (Surat Tagihan Pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk ditagih sanksi atas keterlambatannya dan dibayarkan setelah STP di terima., yaitu sebesar : PPN Kurang Bayar
=
Rp 26.569.187
Denda Administrasi (2%) x 1 bulan
=
Rp
Jumlah Pajak Terutang yang harus dibayar
=
Rp 27.100.571
531.384
Tabel 4.11 PT Welgrow Indopersada Ringkasan SPT dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari – Desember 2012
Bulan
DPP
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kurang/ (Lebih) Bayar
Tanggal Setor
Telat/Tidak Telat
Januari
352.946.979
35.294.659
12.780.683
22.513.976
21-Feb-12
Tidak Telat
Februari
416.622.308
41.662.183
5.418.175
36.244.008
26-Mar-12
Tidak Telat
Maret
333.421.654
33.342.165
31.434.000
1.908.165
24-Jul-12
Telat
April
255.325.958
25.532.568
7.871.521
17.661.047
23-Mei-12
Tidak Telat
Mei
226.806.933
22.680.671
9.028.757
13.651.914
26-Jun-12
Tidak Telat
Juni
262.838.998
26.283.866
32.763.866
(6.480.000) 18-Agust-12
Tidak Telat
25-Okt-12
Tidak Telat
Juli
263.209.272
26.320.902
10.766.544
15.554.358
Agustus
236.394.752
23.639.455
79.874.118
(56.234.663)
September
1.493.819.191
149.381.893
67.759.332
81.622.561
Oktober
430.391.753
43.039.143
54.545.566
(11.506.423)
Nopember
1.685.013.371
168.501.317
148.801.904
19.699.413
20-Des-12
Tidak Telat
Desember
293.673.804
29.367.353
7.749.109
21.618.244
29-Jan-13
Tidak Telat
Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada bulan April PT Welgrow Indopersada terlambat dalam melakukan penyetoran atas pajak kurang bayarnya. Berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, seharusnya disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT Welgrow Indopersada melakukan penyetoran pada tanggal 24 Juli 2012. Atas keterlambatannya ini, PT.Welgrow diberi STP (Surat Tagihan Pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk ditagih sanksi atas keterlambatannya dan dibayarkan setelah STP di terima., yaitu sebesar : PPN Kurang Bayar
=
Rp 1.908.165
Denda Administrasi (2%) x 3 bulan
=
Rp
Jumlah Pajak Terutang yang harus dibayar
=
Rp 5.838.987
38.164
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil analisis Pengenaan Aspek Perpajakan yang terutang dalam transaksi Ekspor dan Impor atas transaksi jasa freight forwarding PT. Welgrow Indopersada menunjukan beberapa hasil, yaitu: 1.
PT Welgrow Indopersada masih belum memahami secara keseluruhan tentang Dasar Pengenaan Pajak yang terutang karena masih ada beberapa kesalahan atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang disebabkan salahnya pengenaan pajak yang seharusnya terutang atas suatu transaksi Ekspor atau Impor.
2.
Tidak adanya perbedaan perlakuan pajak yang terjadi atas Impor dan Ekspor barang pada jasa freight forwarding khususnya pada perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Perbedaan yang terjadi ada pada pengurusan dokumen Ekspor dan Impor. Karena dalam dokumen Ekspor tidak dikenakan PPN (0%) sedangkan dalam dokumen Impor dikenakan PPN sesuai dengan Nilai Impornya serta dikenakan juga pajak Bea Masuk atas barang yang masuk ke Indonesia.
3.
Pada saat tahun analisis 2010 – 2012 di Indonesia belum membuat peraturan khusus untuk jasa freight forwarding sehingga perusahaan freight forwarding masih kesulitan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajaknya. Sehingga memberatkan Pengusaha Jasa freight forwarding karena masih sering terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak mereka
4.
Pada penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT. Welgrow Indopersada masih mengalami telat lapor atau telat setor, sehingga mereka dikenakan denda yang tentunya membuat rugi perusahaan. Atas hasil wawancara saya, keterlambatan terjadi karena tidak adanya divisi khusus yang mengatur perpajakan sehingga bagian accounting sering melakukan kesalahan atas batas waktu pelaporan dan penyetoran pajaknya.
Saran 1.
Perusahaan diharapkan untuk selalu mengikuti perkembangan perubahan Undang – Undang terkait, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa Freight Forwarding agar lebih memahami Dasar Pengenaan Pajak atas jasa Freight Forwarding sehingga meminimalisir kesalahan perhitungaan Pajak Pertambahan Nilainya.
2.
Dikarenakan masih belum adanya kejelasan peraturan yang terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas segmentasi jasa Freight Forwarding, sehingga menyebabkan masih adanya kesalahan dalam pencatatan atas Pajak Pertambahan Nilai terutangnya, maka sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur secara terperinci mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding mengingat
Wajib Pajak
perlu
mendapat
kepastian
dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakannya terutama apabila ada pemeriksaan pajak. 3.
Perusahaan sebaiknya membuat divisi khusus untuk bagian perpajakan agar pelaksanaan penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat meminimalisasi denda yang harus dibayarkan dan juga agar PT Welgrow Indopersada memperoleh nilai positif sebagai Wajib Pajak patuh di Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar.
