ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS OPERANDI MULTI LEVEL MARKETING INVESTASI EMAS
OLEH Dewa Gede Sumantri, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email:
[email protected], Eddy Rifa’i, Diah Gustiniati M, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145.
Abstrak Salah satu modus kejahatan yang berkembang saat ini adalah upaya menghimpun dana guna mendapatkan keuntungan melalui investasi atau penanaman modal yang diimingi dengan keutungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga di luar batas kewajaran. Penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas dikategorikan oleh KUHP sebagai sebuah kejahatan. Dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas, dan faktor apakah yang menjadi penghambat penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari anggota Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur penumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas dikenakan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukumnya adalah (a) faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang sanksinya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera yang tidak seimbang dengan jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan, (b) penegak hukum yang kurang pengetahuan, serta sarana dan prasarana penunjang yang belum maksimal sehingga masih banyak kasus yang belum dapat ditangani (c) faktor masyarakat, yaitu keengganan korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Penipuan, Multi Level Marketing Investasi Emas.
ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT TO DECEPTION PERPETRATOR USING MODUS OPERANDI OF MULTI LEVEL MARKETING GOLD INVESTMENT
Abstract
One mode of advancing crime today is an effort to gain funds to benefit through investment offered with a very lucrative profit or interest beyond the limits of reasonableness. Fraud using the modus operandi of the multi level marketing gold investment is categorized by the KUHP as a crime. In this paper we discuss how the enforcement of the criminal law against fraud perpetrators of multi level marketing modus operandi of gold investment, And what are the factors inhibiting the rule of law. The method used in this thesis are juridical normative and empirical. The respondents consisted of Lampung Police, Attorneys of Attorney General in Bandar Lampung, District Court Judge Class 1A of Tanjung Karang and Academics Law Faculty of Lampung University. Data collection procedures performed by literature and fields studies. Analysis of data used in this research is qualitative analysis. Based on the results of research and discussion, it can be conclude that (1) the rule of law against the perpetrators of fraud by the modus operandi multi level marketing gold investments subjected to Article 378 of the KUHP with a maximum penalty of four years. (2) Inhibiting factor in law enforcement are (a) its own legal factors in this case that the legislations sanctions are too light and not a deterrent effect that is unbalanced by the number of casualties and losses, (b) the lack of knowledge of law enforcer, as well as facilities and infrastructure that have not been up so that there are many cases which cannot be handled (c) community factors, namely the reluctance of the victims to report to the authorities.
Key words: Law Enforcement, Fraud Perpetrators, Multi Level Marketing Gold Investment.
I. Pendahuluan A. Latar Belakang Salah satu bentuk perkembangan di bidang bisnis yang berkembang dalam tahun-tahun belakangan adalah pemasaran secara langsung oleh pihak-pihak yang menjadi anggota (member) dalam jalur pemasaran tersebut. Pemasaran melalui cara ini sering disebut dengan Multi Level Marketing (MLM).1 Dari waktu ke waktu, praktek multi level marketing tidak hanya dalam bentuk penawaran suatu produk barang, melainkan meluas ke dalam bentuk produk jasa bahkan investasi. Dengan demikian hubungan hukum tidak lagi hanya dalam bentuk transaksi jual beli melainkan dapat termasuk ke dalam bidang hukum lain seperti investasi, atau mungkin bidang perbankan. Perkembangan industri bisnis investasi terutama dalam investasi emas di Indonesia memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional dan tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan keuntungan yang besar dari berinvestasi emas ini. Hal ini juga yang menjadi ladang penghasilan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan dengan
melakukan penipuan dengan modus operandi bisnis multi level marketing investasi emas. Salah satu contoh kasus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas terjadi pada 22 November 2012 di Lampung, dimana ratusan nasabah Eastcape Mining Corporation (ECMC) mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Jumlah investornya sendiri mencapai empat ribu orang dan yang melaporkan ke polisi hanya puluhan orang saja. Sebagian investor yang menjadi korban enggan melaporkan ke polisi karena selain malu telah tertipu, juga masih berharap mendapatkan bagian keuntungan ujar Majid Yasin salah satu korban. Dan hingga kini kasusnya pun hilang begitu saja dari pemberitaan.2 Para korban maupun masyarakat yang hanya mengetahui berita-berita terungkapnya kasus penipuan dengan modus operandi MLM investasi emas umunya tidak mengetahui perbedaan antara bisnis investasi murni dengan bisnis berkedok investasi, sehingga cenderung menyamarkan keduanya.3 Bisnis dengan modus operandi MLM investasi emas di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas dilarang dalam suatu undang-undang yang khusus sehingga penanggulangannya tidak berjalan dengan efektif. Penanggulangannya hanya sebatas memidanakan para pelaku apabila
1
Multi LevelMarketing (direct selling) atau penjualan langsung. merupakan sistem penjualan dari sebuah perusahaan yang dilakukan tanpa banyak perantara. Misal, sebuah produk yang dihasilkan dari Perusahaan A langsung dikirim ke distributor langsung, kemudian langsung ke tangankonsumen. Lihathttp://aipunyasendiri.blogspot.com/ 2012/02/sejarah-asal-mula-bisnis-jaringanmlm.html
2
http://www.postkotanews.com/2012/11/ 22/mlm-investasi-emas-di-lampung-rugikannasabah-miliaranrupiah/?wpmp_switcher=desktop diakses pada 25 September 2014 3 http://www.medanbisnisdaily.com/news /read/20011/07/21/46236/money_game_puk ul_bisnis_mlm_murni/#TzUom71Ea 1 diakses tanggal 14 Agustus 2014
korban mengadukannya kepihak yang berwenang, sama sekali belum menyentuh sisi preventifnya. Penipuan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 yang hanya menerangkan tentang penipuan secara umum, belum tersentuh pada tindak pidana berkedok investasi. Disamping itu sosialisasi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk-beluk dan bahaya bisnis dengan modus multi level marketing investasi emas juga sangat minim. Kedua hal inilah yang menjadi pemicu maraknya praktek bisnis dengan modus operandi MLM investasi emas di Indonesia. B. Permasalahan Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas. 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas. 2. Faktor – faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.
C. Metode Penelitian Pendakatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Responden penelitian terdiri dari anggota Ditreskrimum Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung, dan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Data dianalisis secara kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkannya dengan kalimatkalimat, kemudian disusun suatu kesimpulan secara induktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris tersebut lalu disusun saran-saran sebagai masukan bagi instansi terkait. II. Pembahasan A. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas Multi Level Marketing pada dasarnya adalah usaha legal yang baik. Tidak sedikit orang yang sukses menjalankan bisnis network marketing ini jika disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan perkembangan teknologi informasi, MLM juga kini terwujud dalam bentuk affiliate marketing (biasanya berupa penjualan software, ebook online, virtual products, dll).
Keduanya dijalankan secara berjenjang alias multi level. Hanya saja dalam affiliate marketing, member hanya mendapat bonus sekali dari setiap pembelian / penjualan produk, sementara dalam MLM, member bisa memperoleh berbagai macam bonus. Saking bermanfaatnya, bisnis MLM bahkan menjadi salah satu bisnis andalan masyarakat yang membantu menggerakkan roda ekonomi 4 Amerika. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Ditreskrimum Polda Lampung dengan Kompol Hendriansyah mengatakan di dalam kasus penipuan dengan modus operandi MLM investasi emas terdapat unsur melawan hukum pidana dan bukan perdata karena terdapat unsur penipuan dan penggelapan didalamnya, bukan perjanjian jual beli atau sewamenyewa seperti pada hukum perdata. Oleh dalam kasus yang terjadi di Lampung dimana pelaku memberikan penjelasan kepada nasabah bahwa akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya dari investasi yang telah ditanamkan di perusahaan ECMC tersebut, dan pada kenyataannya hanya dibulan pertama dan bulan kedua saja nasabah mendapatkan royalty dari perusahaan dan dibulan berikutnya tidak ada lagi royalty yang diterima para nasabah. Oleh karena itu dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas, pelaku dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 4
http://aipunyasendiri.blogspot.com/2012 /02/sejarah-asal-mula-bisnis-jaringanmlm.html
372 KUHP tentang penggelapan. Polri sendiri sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki cara dalam penangulangannya yaitu secara Represif dan Preventif. 1. Secara Represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi MLM investasi emas belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. 2. Secara Preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan cara-cara persuasif, seperti himbauan yang dilakukan oleh Bimas dan Dirkrimum Polda Lampung selaku aparat penegak hukum. Penanganan secara prefentif terhadap penipuan dengan modus operandi MLM investasi emas ini adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang modus operandi MLM investasi emas ini, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di negara kita, hal inilah yang harus dirubah dengan upaya preventif yang dinilai lebih efektif oleh polri dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya sebuah kasus.
Proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi MLM investasi emas ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain: a. Laporan yang berasal dari masyarakat Penyelidikan tentang kasus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas akan dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat. Karena kasus penipuan seperti ini sangat sulit untuk diawasi secara langsung, hal ini disebabkan dari para pelaku yang melakukan kegiatan dari rumah ke rumah dan seolah benar-benar menggunakan sistem MLM murni yang memang sudah dilegalkan oleh Pemerintah Indonesia. b. Penunjukan Pimpinan kepolisian dalam hal ini melakukan penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan pengungkapan kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). c. Penyelidikan Anggota polri yang ditunjuk melakukan penyelidikan atas laporan yang masuk dari masyarakat, melakukan pemeriksaan dari kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas, untuk kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan seperti penambahan alat bukti, maupun mencari saksi-saksi. d. Penangkapan Anggota polri yang telah melakukan penyelidikan lanjutan
dan mengetahui keberadaan, identitas pelaku, dapat melakukan penangkapan setelah mendapat izin dari pimpinan. e. Penyitaan Kepolisian berwenang menyegel dan menyita alat dan segala keperluan yang digunakan oleh si pelaku untuk melakukan praktek penipuan ini seperti kartu ATM, buku-buku, brosur dan komputer yang digunakan sebagai pelaku untuk melakukan aksinya. Setelah barang bukti didapat maka penyidik wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acaranya. Menurut Hartono selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, untuk proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas ada beberapa tahapan, yaitu: 1) Penyelidikan, yaitu serankaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 2) Penyidikan, berdasarkan KUHP bab 1 butir 2 adalah dalam hal dan cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari suatu bukti hingga menjadi terang sebagai tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3) Pelimpahan berkas ke Kejaksaan, disini berkas kasus kembali dikoreksi, apabila telah dinyatakan P21 barulah dilakukan persidangan sampai adanya putusan.
Penegakan hukum terhadap kasus ini menurut Akhmad Suhel dilakukan seperti halnya dengan tindak pidana yang lainnya, yakni sesuai dengan hukum yang ada, dan untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus oprendi multi level marketing investasi emas dasar hukumnya sudah jelas tertuang dalam Pasal 378 KUHP. Pengadilan tidak akan mengubah apapun berkenaan dengan putusan yang akan diterima oleh si pelaku kelak, apabila dijatuhi pidana maka akan dikenakan ancaman pidana penjara empat tahun. Ketika ditanya mengenai faktor atau hal yang menjadi penyebab penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi MLM investasi emas, Akhmad Suhel mengatakan tidak ada hal yang menghambat dalam penegakan hukumnya, sebab pengadilan akan memperoses pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia yang sampai saat ini masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas, dapat dituntut berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat yaitu Pasal 378 atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP menegaskan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan Pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ketentuan tersebut yang menjadi dasar hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk dapat memposes kasus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas hingga adanya putusan. Muhammad Farid, mengatakan bahwa untuk kasus penipuan dengan modus operandi multi level marketing sebenarnya sudah lama terjadi dan korbannya pun sudah tidak terhitung jumlahnya. Sebenarnya multi level marketing (MLM) atau biasa juga disebut penjualan langsung (Direct selling) merupakan sebuah sistem penjualan yang digunakan oleh perusahaan tertentu untuk memasarkan produkpruduknya. Sistem seperti ini tidak hanya ada di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan besar di negara maju seperti Eropa dan Amerika yang juga menggunakan sistem seperti ini. Indonesia yang
merupakan negara berkembang sebenarnnya sudah mengakui juga dengan keberadaan sistem penjualan langsung ini, terbukti dengan adanya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)5 yang menjadi wadah dari perusahaan dengan sistem penjualan langsung. Dengan perkembangan yang baik dari perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan penipuan dengan modus multi level marketing. Untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas Muhammad Farid menjelaskan tidak berbeda dengan responden yang lain, bahwa aturan yang digunakan untuk menuntut pelaku apabila mengacu kepada undang-undang dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang ancaman pidananya maksimal empat tahun, akan tetapi pada prakteknya hanya sedikit orang yang melapor ke polisi sehingga hal ini juga yang menjadi penghambat dalam penegakan hukumnya. Ketika ditanya penegakan hukum seperti apa yang paling cocok dalam penyelesaian kasus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas, beliau menjawab senada dengan para responden dari Kejaksaan, Pengadilan, dan Polda Lampung 5
APLI merupakan asosiasi nasional dari perusahaan penjualan langsung yang mewakili kepentingan industry penjualan langsung di Indonesia, dan satu-satunya di Indonesia yang diakui oleh WFDSA (Asosiasi Penjualan langsung dari PBB).
bahwa sebaiknya penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan dalam bentuk preventif (non-penal) karena upaya yang ditawarkan dalam upaya preventif ini yaitu pencegahan sebelum kasus terjadi menjadi pilihan yang paling bijak di antara pilihan yang lain. Beliau juga mengatakan sebenarnya Pasal 378 KUHP sudah tidak layak lagi untuk diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia, karna dinilai sanksi yang diberikan tidak membuat pelaku jera dan hal ini yang akhirnya berdampak pada semakin bertambahnya kasus-kasus serupa. Pasal 378 sudah selayaknya untuk diperbaharui untuk dapat lebih bisa diterapkan di kondisi hukum kita yang sangat lemah seperti sekarang ini. Menurut Sudarto, Penegakan hukum dengan istilah Kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana, maka terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap untuk diterapkan oleh hakim. Sedangkan istilah Dekriminalisasi mengandung arti suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Pedoman serta aturan pemberian pidana sangat penting ditegaskan dalam pembentuk undang-undang, agar hakim dalam memberi keputusanya, didalam kebebasannya sebagai hakim, ada juga batasnya yang ditetapkan secara objektif.6
6
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung. 2007. Hlm 45
B. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas dikatakan Hartono adalah dari pihak yang dirugikan atau korban yang tidak mau melaporkan atas kerugian yang dialaminya yang disebabkan oleh rasa malu karena telah tertipu dan masih berharap mendapatkan keuntungan, sehingga sampai saat ini baru 1 kasus yang masuk di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan hingga saat ini proses penegakan hukumnya masih dalam kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum secara menyeluruh. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi MLM investasi emas dapat melihat faktorfaktor penghambat penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto antara lain adalah sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya sendiri Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas akan sulit ditegakkan dibatasi oleh undangundang saja, yang disebabkan karena: a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya. 2) Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim yang dalam hal ini sikap para penegak hukum sangat penting dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pengambilan keputusan. Sikap para penegak hukum yang acuh atau kurang memperdulikan terhadap kasus penipuan dengan modus multi level marketing investasi yang marak terjadi saat ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. 3) Faktor sarana dan prasarana Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas akan sulit ditegakkan karena dibatasi oleh undang-undang saja, yaitu Pasal 378 KUHP yang sanksinya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. 4) Faktor masyarakat Faktor masyarakat merupakan faktor dimana hukum tersebut diterapkan. Keengganan masyarakat untuk memberi informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan kasus seperti ini adalah salah
satu hal yang besar perannya untuk menghambat penegakan hukum terhadap kasus ini, masyarakat terkesan tidak peduli. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara bisnis multi level marketing murni yang sah dengan berkedok MLM atau investasi juga memberikan hambatan dalam penegakan hukum. 5) Faktor kebudayaan Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilainilai yang mendasari hukum yang berlaku. Hukum dan budaya masyarakat di Indonesia saling mempengaruhi kemajemukan masyarakat dalam memperkaya budaya dan norma masyarakat Indonesia. Kesadaran masyarakat akan hukum yang rendah pun menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas. III. Penutup A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan modus operandi multi marketing investasi dilakukan sesuai dengan hukum pidana yaitu
pidana dengan level emas aturan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dalam kasus terdapat unsur penipuan yang telah dirumuskan pada Pasal 378 KUHP dimana penegakan hukumnya dimulai dengan beberapa tahap, pertama laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisisan, dilanjutkan pelimpahan berkas ke Kejaksaan setelah itu dilakukan persidangan hingga adanya putusan. Sedangkan untuk penanggulangannya sendiri dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan oleh aparat penegak hukum sebelum kasus terjadi.Upaya prefentif ini dinilai sebagai upaya yang paling baik dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas dibandingkan dengan upaya represif karena pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum terutama kepolisian dengan cara melakukan sosialisai atau himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang tentang multi level marketing, investasi dan penipuan yang mengatasnamakan multi level marketing investasi emas selain dapat menambah pengetahuan masyarakat juga dapat menekan jumlah kasus penipuan dengan modus investasi emas ini. 2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas yang pertama adalah peraturan yang digunakan dalam penegakan hukum adalah
Pasal 378 KUHP, namun sanksi pidana yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memungkinkan para pelaku penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas ini mendapatkan hukuman yang berat, sehingga tidak menimbulkan efek jera bahkan cenderung kasus serupa akan bertambah, dan Faktor lain yang juga menjadi penghambat dalam penegakan hukum adalah para aparat penegak hukum baru bisa bergerak ketika ada laporan dari masyarakat. Dengan kata lain memang untuk penegakan hukum terhadap kasus ini para aparat penegak hukum dituntut untuk lebih aktif dalam penangulangannya. Kurangnya sosialisai dari pemerintah dan para penegak hukum juga menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk menekan jumlah kasus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas yang ada di Indonesia. B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas saran dari penulis adalah: 1. Pemerintah dan para pembuat undang-undang sudah selayaknya segera melakukan amandemen terhadap KUHP terutama Pasal 378 yang dinilai sudah tidak layak atau apabila memungkinkan dibuatkan undang-undang khusus tentang multi level marketing sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek bisnis dengan modus operandi multi level marketing investasi emas.
2. Peran aktif pemerintah dan para penegak hukum dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk-beluk dan bahaya bisnis berkedok investasi emas juga sangat dibutuhkan. Jika hal ini tidak segera direalisasikan, maka modus penipuan dengan modus operandi multi level marketing investasi emas akan selalu terjadi dan menimbulkan banyak korban, selain itu nama baik industri bisnis MLM investasi emas yang sebenarnya bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memiliki hidup yang lebih baik pun akan ikut tercemar. 3. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhatihati lagi dalam memilih sebuah bisnis berbasis multi level marketing, agar tidak terjadi hal serupa kedepannya. Daftar Pustaka A. Literatur-literatur Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Masalah hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahata. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. -------. Perbandingan Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007 Didik J. Rachbini. Arsitektur Hukum Investasi Indonesia ,Analisis Ekonomi Politik. PT Indeks. Jakarta. 2008. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2012 Sulistia Teguh dan Zurnetti Aria. Hukum Pidana ,Horizon Baru Pasca Reformasi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012 Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2012. Rahardjo Satjipto. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru. Bandung. 1983.
Tim penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai pustaka. Jakarta. 1989. B. Perundang-undangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. C. Bahan Internet http://www.referensimakalah.com http://www.scribd.com
Andrisman, Tri. Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesi. Universitas Lampung. Bandar lampung. 2011.
http://tiensbarokahgroup.blogspot.co m
Muhammad, Prof.Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
https://support.antamgold.com
Ahmad Miru & Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Soerjono, Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. Universitas lampung. Format Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2012.
http://mui.or.id http://www.kamusq.com
