Amalia Sari: Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam multi level marketing atas USU Repository 2008

Amalia Sari: Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam multi level marketing atas... 2005 USU Repository © 2008.







ABSTRAK

Belakangan ini di Indonesia semakin banyak bermunculan perusahanperusahan yang menjual produknya melalui Multi Level Marketing (MLM). Baik yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Penjual Langsung (APLI) maupun yang tidak. Tetapi pada umurnnya yang tidak terdaftar sebagai anggota APLI adalah perusahaan yang hanya berkedok MLM di mana di dalam menjalankan bisnis nya cendrung menipu. Multi Level Marketing atau Sistem Pemasaran BeIjenjang tumbuh dan mekar di mana-mana serta mengesankan "idaman masa depan" . Orang diajak percaya bahwa sukses dapat dicapai dengan setia menjalankan sistem ini dan semuanya bisa menjadi distributor. Akan tetapi menurut basil penelitian Robert L. FitzPatrick, pakar MLM, mengatakan bahwa sistem ini menipu karena memanipulasi kepercayaan umum, kebutuhan sosial dan pribadi dan beberapa kecendrungan ekonomi yang terlibat dalam MLM temyata tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemasaran beIjalan terus akibat langkanya eveluasi profesional atau penyelidikan oleh media bisnis yang bereputasi. Sebagai contoh, Banyumas Mulia Abadi (BMA) yang pemah menghebohkan kota Medan. Fenomena tersebut merupakan keniscayaan dari permintaan dan kebutuhan masyarakat ditengah situasi ekonomi yag serba susah sehingga banyak orang yang memilih bisnis MLM resebut sebagai alternatif solusi mata pencaharian. Khusus bagi korban PHI<, pengangguran yang data ekonominya paspasan, sistem MLM dapat dijadikan altematif solusi, meskipun tidak jarang bisnis ini juga diminati dan menjadi gaya hidup serta network bagi kaum profesional maupun menjadi keIja sampingan sehingga banyak orang sukses dengan menjalankan sistem ini. Disamping itu, kemunculan trend strategi pemasaran didunia bisnis modem berupa MLM memang sangat menguntungkan pengusaha dengan adanya penghematan biaya dalam iklan, promosi dan lainnya. Disamping menguntungkan para distributor sebagai simsar (makelar) yang ingin bebes keIja. Namun dalam perkembangannya yang sangat pesat beberapa jenis dan perusahaan yang menggunakan sistem MLM dapat dipandang sebagai suatu yang syubbat(meragukan hukum kehalalannya) mengingat tidak sesuai dengan syariah dalam sistem dan prekteknya sebagaimana yang di fatwakan oleh Dewan Syariah Partai Keadilan dimana pemah mengeluarkan keputusan tentang syubhatnya Amway salah satu jaringan perusahaan Amerlka yanmg menggunakan sistem MLM. Sehingga muncul pertanyaan bagainiana pula dengan MLM lainnya seperti eN!, AVON, DXN, Sara Lee, dan sebagainya dan bagaimana pula dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem network marketing dengan sistem MLM yang sesuai dengan prinsip syariah atau menggunakan nama syariah seperti Ahad-Net. Dari beberapa hal tersebutlah menjadi pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang


berlaku efektif tanggal 20 April tahun 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena merupakan ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen dimana di Indonesia sendiri perlindungan terhadap konsumen belum memadai. Seiring dengan beIjalannya proses globalisasi ekonomi yang mana memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang melintasi wilayah negara sehingga membuat konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya membuat konsumen akan menjadi sasaran dan objek aktivitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang mana hal tersebut terkadang membuat dampak negatif untuk konsumen. Oleh karena itu, perlu upaya yang sungguh-sungguh dalam melihat dan memanfaatkan era globalisasi ekonomi sehingga perlu ditingkatkan harkat dan martabat konsumen yang dilakukan melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan disisi lain perlu pula ditumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 diharapkan adanya suatu terobosan baru pada konsumen dimana yang benat-benar memberikan perlindungan kepada konsumen.





























































































Amalia Sari: Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam multi level marketing atas USU Repository 2008

Recommend Documents