ANALISIS PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN AKAD IJARAH DI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP ANTRIAN PEMBERANGKATAN HAJI (STUDI KASUS DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MALANG) M. Fahmul Iltiham, S.HI, M.H Abstraks Bagi kaum muslimin kehadiran bank syari’ah sebagai lembaga yang memberikan kemudahan dalam pembiayaan talangan haji sangat strategis, Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyah) atas barang itu sendiri. Produk talangan hajit memiliki nilai yang strategis, akan tetapi memiliki kelemahankelemahan diantarannya terjadi masa tunggu yang semakin lama Kata Kunci: Talangan Haji, Akad ijarah, Antrian Pemberangkatan Haji 1.1 Latar Belakang Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima, yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim yang mampu, baik secara jasmani, rohani maupun materi. Oleh karena itu umat Islam di seluruh penjuru dunia berbondongbondong mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Termasuk masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim dan tersebar dari sabang sampai merauke. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, dan bagi masyarakat lainnya bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang telah lama ada. Saat ini banyak sekali Bank syariah yang sudah berdiri dan berkembang di Indonesia, semua bank syariah saling bersaing dalam membuat produk mereka, dan juga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (nasabah). Banyak produk-produk yang telah dioperasikan oleh Bank syariah antara lain : produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk ini ditujukan untuk melayani masyarakat (nasabah). Produk-produk perbankan syariah sangat populer dan banyak diminati adalah produk pembiayaannya. Dalam produk pembiayaan ini banyak macam-macamnya antara lain: produk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan yang langsung dikonsumsi. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder
Dan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang dibuka untuk melayani dan mempermudah banyaknya masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji yaitu pembiayaan talangan haji. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyah) atas barang itu sendiri1. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya tergolong menjanjikan karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kajian Teori
1.1 Perbankan Syariah 1.1.1 Definisi perbankan syariah Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi dengan prinsipprinsip syariah.2 Menurut Drs. Muhammad perbankan syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada riba3 atau dengan kata lain lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.4 1.1.2 Dasar falsafah dan hukum bank syariah 1.1.2.1. Dasar falsafah perbankan syariah Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut5: a. Menjauhkan diri dari unsur riba 1 2
Hal 27
Nor, Dumaeri, 2008, Ekonomi Syariah Versi Salaf, Pustaka Sidogiri, Sidogiri. Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONSIA.
3
Riba: secara bahasa berarti ziyadah atau tambahan, tumbuh, membesar,. Secara istilah berarti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjamsecara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. 4 Muhammad, 2002. manajemen bank syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal. 13 5 Antonio, Syafi’I dkk. 2004 bank syariah analisis kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman. Yogyakarta: EKONSIA. Hal. 56
2
Landasan al-Quran tentnag pelarangan riba terdapat pada QS. AlBaqarah 275: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan Setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sisitem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinyadidasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Kegiatan ini mengacu pada QS. An-Nisa’ ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 1.1.2.2.
Dasar hukum perbankan syariah Perbankan syariah di Indonesia mulai mendapatkan dasar dari pemerintah setelah adanya deregulasi6 sektor perbankan pada tahun 1983 yang kemudian diperkuat dengan pakto7 1988. Posisi perbankan syariah semakin pasti dengan adanya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga maupun bagi hasil.8 PP No. 72 tahun 1992 menjelaskan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, hal ini memperkuat pijakan perbankan syariah. Dan titik kulminasi tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengonversi dari sistem
6
kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan. Anonym. 2013. Pengertian Deregulasi. (online). (http://bayu96ekonomos.wordpress.com/modul-sim/bank-lembaga-keuanganlain-2/. Diakses 18 Maret 2013) 7 Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 8 Antonio, Syafi’I dkk. 2004. Bank syariah analisis kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman. Yogyakarta: EKONSIA. Hal. 74
3
konvensional menjadi sistem syariah. UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual system.9 1.1.3 Fungsi dan peranan perbankan syariah Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut:10 1. Manager investasi, bank syariah dapat mengelolah investasi dana nasabah. 2. Investor, bank syaariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan padanya. 3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. 4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana dana sosial lainnya. 1.1.4 Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan, kelima konsep dasar tersebut adalah11: 1. Prinsip Simpanan Murni (al- wadiah) Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk wadiah. Fasilitas al-wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional alwadiah identik dengan giro. 2. Bagi Hasil (syirkah) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah12 dan musyarakah.13 Lebih jauh prinsip mudharabah 9
Ibid. Hal 58 Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi. Yogyakarta: EKONISIA. Hal. 39 11 Muhammad, 2002. manajemen bank syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal. 84 12 Suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan dana, dan pihak ke dua (mudhaarib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi sahib al-mal akan kehilangan sebagian imbalan 10
4
dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. 3. Prinsip Jual-beli Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). 4. Prinsip Sewa (al-ijarah) Prinsip ini secara garis basar terbagi menjadi dua jenis: (1) ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) Bai al takjiri atau ijarah al muntahia bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease). 5. Prinsip Jasa/ fee (al-Ajr walumullah) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan kepada bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-ajr walumullah. 1.1.5 Sumber-Sumber Dana Bank Syariah Sumber dana bank syariah terdiri dari:14 1. Modal inti, modal ini adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya modal inti ini terdiri dari: a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham , tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk mrnambah dana modal lebih lanjut dari kerja keras dan keterampilan manajerial (manajerial skill) selama proyek berlangsung. Muhamad, 2005, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta. Hal. 13 13 Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan keseppakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nor, Dumaeri, 2008, Ekonomi Syariah Versi Salaf, Pustaka Sidogiri, Sidogiri. Hal. 85 14 Muhammad. 2005. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: EKONISIA
5
2. Kuasi Ekuitas (Mudharabah Account) Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian financial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. 3. Dana titipan (wadi’ah/ non remunerated deposit) Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Dana titipan wadi’ah ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadiah dan rekening tabungan wadi’ah, denga penjelasan sebagai berikut: a. Rekening giro wadi’ah Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip wadi’ah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadi’ah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. b. Rekening tabungan wadi’ah Prinsip wadi’ah yad dhamanah ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertenntu untuk menariknyakembali. Bank memperolehh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut. 1.1.6 Audit dan Control Perbankan Syariah Secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus dilakukan audit atas bank syariah, dapat disampaikan sebagai berikut15: 1. Disamping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkap unsur kepatuhan syariah. 2. Perbedaan yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan. 3. Pemeriksaan distribusi profit. 4. Pengakuan pendapatan cash basis16 serta riil. 15
Ibid hal 212
6
5. Pengakuan beban yang secara accrual basis17. 6. Dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil. Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan. 7. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. 8. Revaluasi18 atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa neto dalam posisi square. Dalam hal ini, harus ada ketentuan tentang posisi PDN yang dianggap square. 9. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. 1.2 Pembiayaan 1.2.1 Pengertian Pembiayaan Pembiayaan adalah perbuatan mengeluarkan uang untuk 19 biaya. Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.20 Atau menurut peneliti, dalam konteks perbankan pembiayaan bisa diartikan menyalurkan dana dari pihak/nasabah yang kelebihan dana (debitur) kepada pihak/nasabah yang memerlukan dana (kreditur). Pembiayaan dalam bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil dan sewa. 1.2.2 Pembagian pembiayaan Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:21 16
Suatu metode akuntansi diamana perubahan dalam kondisi organisasi diakui hanya jika menyangkut transaksi atau kejadian eksternal berwujud yang umumnya meliputi pembayaran atau penerimaan kas. Rahmawan, ivan. 2005. Kamus Istilah Akuntansi Syariah. Yogyakarta: Pilar Media. Hal. 57 17 Suatu metode dimana pendapatan dicatat. Saat dihasilkan, beban dicatat pada saat terjadinya, dan perubahan kondisi lain dari suatu organisasi dicatat pada saat terjadinya, tanpa menghiraukan saat penerimaan dan pengeluaran yang bersangkutan. Ibid hal 5 18 kebijakan untuk menaikkan nilai tukar domestik terhadap nilai tukar negara lain. Keuntungan melakukan revaluasi adalah biaya meminjam dalam mata uang asing lebih murah, sedangkan kerugiannya yang utama adalah menyebabkan produk domestik menjadi lebih mahal dalam mata uang asing dan impor menjadi lebih murah dalam mata uang domestik. Jatuhnya nilai mata uang tertentu terhadap mata uang lain bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Anonim. 2013 Pengertian Revaluasi (online). (http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/09/devaluasi-dan-revaluasikebijakan.html. Diakses 19 Maret 2013) 19 Poerwadarminta, W.J.S. 1999. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 136 20 Kasmir. 2001. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 92 21 Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. Hal. 160
7
1.
Pembiayaan produktif, yaitu biaya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya biaya produktif dibagi menjadi dua yaitu: 1. Pembiyaan modal kerja, yaitu pembiyaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 2. Pembiyaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal tersebut. 1.2.3
Tujuan Pembiayaan Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah terkait dengan stake holder yakni22 : 1. Pemilik Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapakan akan memeperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 2. Pegawai Para pegawai mengharapkan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. 3. Masyarakat a. Pemilik dana Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. b. Debitur yang bersangkutan c. Para debitur, dengan penyediaan baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). d. Masyarakat umumnya-konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. 4. Pemerintah Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaanperusahaan). 5. Bank Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar 22
Muhammad, 2005. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: EKONISIA. Hal. 196
8
tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya 1.2.4 Prinsip Analisis Pembiayaan Prinsip analisis pembiyaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:23 1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman 2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil 3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam 4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank 5. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak Prinsip 5C tersebut kadang-kadang ditambahkan dengan 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syariah, dasar 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan dari masingmasing nasabah. 1.2.5 Prosedur Analisis Pembiayaan Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah sebagai berikut:24 a. Prosedur analisis 1. Berkas dan pencatatan 2. Data pokok dan analisis pendahuluan: Realisasi pembelian, produksi dan penjualan, Rencana pembelian, produksi dan penjualan, Jaminan, Laporan keuangan, Data kualitatif dari calon debitur 3. Penelitian data 4. Penelitian atas realisasi usaha 5. Penelitian atas rencana usaha 6. Penelitian dan penilaian barang jaminan 7. Laporan keuangan dan penalitiannya b. Keputusan permohonan pembiyaan 1. Bahan pertimbanngan pengambilan keputusan 2. Wewenang pengambilan keputusan 1.3 Talangan 1.3.1 Pengertian talangan Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau 23
Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal 60 24 Ibid
9
membelikan barang dengan membayar kemudian.25 Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan Bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu bailment contract, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan.26 Pengertian Talangan bisa diartikan Lend dalam bahasa Inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu.27 Orang yang Lends atau meminjamkan mesin atau mesin atau tanah, misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu, akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barangbarang yang dapat dijual/belikan, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah uang yang ekivalen.28 Istilah Talangan hampir sama dengan kafalah29 (perwalian) letak kesamaanyan adalah sama-sama sebagai pemberi dana kepada nasabah yang diwakili oleh bank kepada lembaga yang ditunjuk nasabah. Sedangakan menurut hemat penulis setelah membaca pengertian talangan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa talangan adalah memberikan harta milik kepada orang lain (nasabah) sebagai alat untuk membayar sesuatu yang diperlukan nasabah karena kebutuhan yang sangat mendesak nasabah tidak dapat mencairkan dananya karena berbentuk deposito. 1.3.2 Manfaat Talangan 1. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah. 2. Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal masalah biaya. 3. Merupakan sebagi modal bagi Pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal. 1.4 Haji 1.4.1 Pengertian haji Haji menurut lughat artinya “menuju”, atau “kebanyakan/sebagia besar menuju perkara/orang yang diagungkan. 25
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 995 26 Abdurahman. 1982. Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan. Cet. Ke-v Jakarta: Pradnya Paramita. hal. 75-76 27 Ibid. hal 606 28 Ibid. h. 607 29 Akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nor, Dumaeri. 2008. Ekonomi Syariah Versi Salaf. Sidogiri: Pustaka Sidogiri. Hal. 138
10
Sedangkan menurut syara’ haji adalah menuju ka’bah untuk menunaikan ibadah dengan syarat dan rukun tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan.30 1.4.2 Dasar hukum haji Hukum haji wajib bagi setiap orang Islam sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya. Perintah wajib haji didasarkan pada firman Allah QS. Ali Imran ayat 97: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” Dan dijelaskan pula dalam hadist nabi: “Islam dibangun atas lima dasar; syahadat (kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan haji.” (HR. Bukhari dan Muslim). 1. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. 1.5 Pembiayaan Talangan Haji 1.5.1 Pengertian Pembiayaan Talangan Haji Pembiayaan talangan haji adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad Ijarah.31 Pendapat lain menyatakan bahwa pembiyaan talangan haji adalah pinjaman (Qardh) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.32 30
Zainuddin.Tanpa tahun. Fathul Mu’in. Terjemahan oleh Abdul Hiyadh. Tanpa tahun. Terjemah Fat-hul Mu’in. Al- Hidayah. Surabaya. Hal 121 31 Brosur panduan pembiayaan talangan haji PT. Bank BNI Syariah 32 www.SyariahMandiri.co.id
11
Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pembiayaan talangan haji adalah suatu bentuk fasilitas pinjaman dari bank kepada nasabah untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan akad Qard dan Ijarah. 1.5.2 Landasan Hukum Pembiyaan Talangan Haji Pembiayaan talangan haji didasarkan pada fatwa DSN 29/DSNMUI/VI/2002: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, yang berisi: Pertama: Ketentuan Umum 2. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSNMUI 9/DSN-MUI/IV/2000. 3. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001. 4. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Kedua: Ketentuan Penutup 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 1.6 Ijarah 1.6.1 Pengertian Ijarah Ijarah menurut lughat berarti “nama upah”, sedang menurut syarak adalah memberikan kemanfaatan sesuatu dengan adanya penukaran berdasarkan beberapa syarat.33 Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemiliakan (ownership/ milkiyah) atas barang itu sendiri.34 Menurut fatwa DSN ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 1.6.2 Dasar hukum ijarah Transaksi ijarah memiliki dasar hukum sebagai berikut: 1. Dalam al-Quran dasar hukum ijarah dijelaskan dalam: QS al-Baqarah ayat 233 33
Zainuddin.Tanpa tahun. Fathul Mu’in. Terjemahan oleh Abdul Hiyadh. Tanpa tahun. Terjemah Fat-hul Mu’in. Al- Hidayah. Surabaya. 34 Nor, Dumaeri. 2008. Ekonomi Syariah Versi Salaf. Sidogiri: Pustaka Sidogiri. Hal. 118
12
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” QS al- Qashash ayat 26: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 2. Dan beberapa hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang ijarah diantaranya: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.” (HR Abu Abu Ya’la, Ibnu Majah, at-Tabrani, dan at-Tarmizi). Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan: “Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.” (HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal). 3. Transaksi ijarah juga diatur oleh Fatwa DSN No.09/DSNMUI/IV/2000 tgl. 13 April 2000. 1.6.3 Rukun Ijarah Rukun-rukun dalam ijarah ada tiga, yaitu:35 1. Aqid, mencakup mu’jir (orang yang menyewakan) dam musta’jir (orang yang menyewa). 2. Ma’qud Alaih (objek sewa), mencakup ujrah (upah), dan manfaat barang yang disewakan. 3. Sighat Ijab Qabul (ucapan serah terima) 1.6.4 Syarat Ijarah Dalam transaksi ijarah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:36 1. Syarat Aqid: a. Harus Rusyid, maksud dari rusyid adalah memiliki kredibillitas baik dalam urusan agama maupun harta dalam artian tidak melakukan perkara haram yang menurut syariat dapat menggugurkan sifat keadilan, tidak melakukan dosa besar, atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Disamping itu juga harus memiliki kecakapan dalaam mengelola harta, serta dapat menahan diri untuk membelanjakan hartanya pada hal-hail yang dilarang agama. b. Tidak ada paksaan/ tekanan dari pihak lain 2. Syarat Ma’qud ‘Alaih (Objek Sewa):
35 36
Ibid hal.119 Ibid hal. 121
13
a. Bisa diserahterimakan. Maksudnya, objek sewa tersebut memang milik mu’jir sendiri dan apabila barang tersebut diminta pihak musta’jir (penyewa) secara langsung, mu’jir dapat menyerahkannya. b. Kemanfaatannya memiliki nilai jual menurut syariat. c. Upahnya diketahui oleh kedua belah pihak 3. Shighat Ijab Qabul, ketentuan ijab qabul dalam ijarah sama dengan akad jual beli, kecuali ketentuan “tidak dibatasi dengan waktu”. Dalam ijarah ada batasan waktu yang ditentukan. 1.6.5 Skema ijarah
A. Milik
B. Milik Obyek Sewa
Penjualan/ Supplier 2. Beli Obyek sewa
Nasabah
2. Sewa Beli 1. Pesan Obyek
LKS Gambar 2.1 Skema Ijarah 1.6.6 Ijarah dan Leasing Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi memindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan akad ijarah ini dengan leasing37. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebutsama-sama mengacu pada hal-ihwal sewa menyewa. Menyamakan ijarah dengan leasing tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun adanya kesamaan antara ijarah dan leasing keduanya juga memiliki beberapa perbedaan, diantaranya: Bila dilihat dari objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja sedangkan dalam ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/ tenaga kerja. Metode pembayaran dalam leasing hanya memiliki satu cara yakni yang bersifat not contingent to performance. Artinya, pembayaran sewa pada leasing tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa, sedangkan dalam ijarah mempunnyai dua metode pembayaran yaitu contingent to performance atau yang sering disebut ju’alah38 dan not contingent to performance.
1.6.7 Ijarah Muntahiah Bi At-Tamlik Ijarah muntahiah bi at-tamlik (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan di akhir masa penyewaan. Sifat 37
Suatu kontrak penggunaan harta tidak bergerak nyata atau pribadi tertentu milik hak lain (lessor) oleh suatu pihak (lesse). Rahmawan, Ivan. 2005. Kamus Istilah Akuntansi Syariah. Yogyakarta: Pilar Media. Hal 104 38 Ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa
14
pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa (pindah milik dan akad sewanya terpisah). Dalam ijarah muntahiah bi at-tamlik, pemeindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:39 1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa 2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode. Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternative 2) biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa alternative lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relative besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa. Pada ijarah muntahiah bi at-tamlik (IMBT) dengan sumber pembiayaan dari Unresticted Investment Account (URIA), pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini dissebabkan karena pihak bank harus mempunyai cash in setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan juga. 1.6.8 Manfaat Ijarah dan Resiko yang Harus Diantisipasi Manfaat dari transaksi ijarah untuk lembaga keuangan syariah adalah keuntungan sewa dan kembaliannya barang sewaan. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam ijarah adalah sebagai berikut:40 1. Default. Terjadi jika nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
39
Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal 156 40 Ibid hal. 124
15
2. Rusak. Aset ijarah yang rusak menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila dalam akad kontrak disebutkan, bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh LKS. 3. Berhenti. Bila nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, LKS harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. 1.7 Antrian 1.7.1 Pengertian Antrian Antrian adalah situasi menunggu yang merupakan bagian dari keadaan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan operasional yang bersifat random dalam suatu fasilitas pelayanan41. 1.7.2 Proses Antrian Proses antrian42 dimulai saat pelanggan-pelanggan yang memerlukan pelayanan mulai datang. Mereka berasal dari suatu populasi yang disebut sebagai sumber masukan. Proses antrian sendiri merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani, dilayani dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut setelah dilayani. Dalam sistem antrian ada 5 komponen dasar yang harus diperhatikan agar penyedia fasilitas pelayanan dapat melayani para pelanggan yang berdatangan yaitu: 1. Bentuk kedatangan para pelanggan Bentuk kedatangan para pelanggan biasanya diperhitungkan melalui waktu antar kedatangan, yaitu waktu antar kedatangan dua pelanggan yang berurutan pada suatu fasilitas pelayanan. Bentuk ini dapat bergantung pada jumlah pelanggan yang berada dalam sistem ataupun tidak tergantung pada keadaan sistem tersebut. 2. Bentuk fasilitas pelayanan Bentuk pelayanan ditentukan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan pada fasilitas pelayanan. Besaran inni dapat bergantung pada jumlah pelanggan yang telah berada di dalam fasilitas pelayanan ataupun tidak bergantung pada keadaan tersebut. Pelayanan dapat dilakukan satu atau lebih fasilitas pelayanan yang masing-masing dapt mempunyai satu atau lebih saluran atau tempat pelayanan yang disebut dengan server. Apabila terdapat lebih dari satu fasilitas pelayanan maka 41
Kakiay, Thomas J. 2004. Dasar Teori Antrian Untuk Kehidupan Nyata. Yogyakarta: ANDI. Hal. 1 42 Ibid.Hal 10
16
pelanggan dapat menerima pelayanan melalui suatu urutan tertentu atau fase tertentu. 3. Jumlah pelayan atau banyaknya tempat service 4. Kapasitas fasilitas pelayanan untuk menampung para pelanggan Kapasitas sistem adalah jumlah maksimum pelanggan, mencakup yang sedang dilayani dan yang berada dalam antrian, yang dapat ditampung oleh fasilitas pelayanan pada saat yang sama. Sebuah sistem yang tidak membatasi jumlah pelanggan di dalam fasilitas pelayanannya dikatakan memiliki kapasitas yang tak terhingga, sedangkan suatu sistem yang membatasi jumlah pelanggan yang ada di dalam fasilitas pelayanannya dikatakan memiliki kapasitas terbatas. 5. Disiplin antrian Disiplin antrian adalah aturan dimana pelanggan dilayani, atau disiplin layanan yang memuat urutan para pelanggan menerima layanan. Aturan pelayanan menurut aturan kedatangan dapat didasarkan pada: a. Pertama Masuk Pertama Keluar (FIFO) FIFO (First In First Out)merupakan suatu aturan dimana yang lebih dulu dilayani adalahpelanggan yang datang lebih dulu. b. Yang Terakhir Masuk Pertama Keluar (LIFO) LIFO (Last In First Out) merupakan antrian dimana yang paling akhir datang adalah yang dilayani paling awal. c. Pelayanan Dalam Urutan Acak (SIRO) SIRO (Service In Random Order) dimana pelayanan dilakukan secara acak d. Pelayanan Berdasarka Prioritas Merupakan pelayanan yang didasarkan pada prioritas tertentu. 1.7.3 Sistem di Dalam Antrian Ada beberapa sistem didalam antrian yaitu:43 1. Single Chanel Single Phase (Satu Antrian Satu Pelayanan) 2. Multiple Channel Single Phase (Satu Antrian Beberapa Pelayanan Single) 3. Multiple Channel Multiple Phase (Beberapa Antrian Beberapa Pelayanan Paralel) 4. Single Channel Multiple Phase ( Satu Antrian Beberapa pelayanan seri)
43
Ibid. Hal 13
17
DAFTAR PUSTAKA
Nor, Dumaeri, 2008, Ekonomi Syariah Versi Salaf, Pustaka Sidogiri, Sidogiri. Maulana, Ahmad, dkk. 2004. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Absolut Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONSIA. Kasmir. 2001. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Abdurahman. 1982. Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan. Cet. Ke-v Jakarta: Pradnya Paramita. Al Habsyi, Muhammad Baghir. 2002. Fiqih Praktis. Bandung: Mizan. Brosur panduan pembiayaan talangan haji PT. Bank BNI Syariah Kakiay, Thomas J. 2004. Dasar Teori Antrian Untuk Kehidupan Nyata. Yogyakarta: Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONSIA. Muhammad, 2002. manajemen bank syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Antonio, Syafi’I dkk. 2004 bank syariah analisis kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman. Yogyakarta: EKONSIA. Muhammad, 2002. manajemen bank syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Muhamad, 2005, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta. Rahmawan, ivan. 2005. Kamus Istilah Akuntansi Syariah. Yogyakarta: Pilar Media. Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Abdurahman. 1982. Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan. Cet. Ke-v Jakarta: Pradnya Paramita. Zainuddin.Tanpa tahun. Fathul Mu’in. Terjemahan oleh Abdul Hiyadh. Tanpa tahun. Terjemah Fat-hul Mu’in. Al- Hidayah. Surabaya. Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
18
