TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Juni 2013
Volume II Nomor 2
PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH Faisal Fani Nasution1 Mahmul Siregar2 Ramli Siregar3 ABSTRACT Product of Fund of Roof-Gutter Haji represent the Product pertained a new innovation in Transaction some Moslem law Bank. This Product meant to close over the fund insuffiency which not yet answered the demand to candidate Haji by Loaning a number of money (Qardh) with the Guarantee of Deposit of Client of candidate Haji, last to the that loaning service Bank draw A number of Fee / ujrah (in this case Ijarah) as Religious advices DSN-MUI : Number 29/DSN-MUI/VI/2002, however in 2 (this two) akad happened the problems when application into Product of Fund of Roof-Gutter Haji to be explained after this, but before that it is better if evaluating one per one congeniality every akad that is Al-Qardh and Al-Ijarah. Problem of this research namely defrayal in Moslem law banking, hereinafter Defrayal of roof-gutter haji according to No. 21 year 2008 about Banking Moslem law and also protection punish to bank client in defrayal of roof-gutter haji evaluated from No. 21 Year 2008 About Moslem law Banking. This research use the approach of yuridis normative because this research use the data sekunder to analysis the contractual terms bank with debitor and also its law protection aspect principally Moslem law. Bank Moslem law is the part of Banking Moslem law apart rom Business Unit Moslem law (UUS), while Bank Moslem law consisted of public Bank of Moslem law and Bank of Defrayal of Moslem Law People (BPRS). In of banking of Indonesia of Number 21 Year 2008 differentiating bank [of] pursuant to its business activity become two, that is bank executing business activity conventionally and bank executing business activity pursuant to Moslem law principle. No. 21 Year 2008 about Banking Moslem law not arrange peculiarly the defrayal of roof-gutter haji, at Section 21 only explaining business activity of Moslem law banking. this Roof-Gutter defrayal guaranteed by deposit had by client, client obliged to return a number of money loaned certain within. To the service of loaning of this roof-gutter haji fund, bank Moslem law get a run for the ( fee / ujrah) which is the level of not relied on the amount of loaned fund. Protection of Client of fund of roof-gutter haji given early on namely with the existence of information of existence of bank Moslem law informatively, so that in have competition with the other bank will get the position which suitable and acceptable. Ambulatory protection early on better by giving information which its credibility accountable from all aspect. Keyword : Pembiayaan Talangan Haji, Perbankan Syariah
1
Penulis Dosen Pembimbing I 3 Dosen Pembimbing II 2
PENDAHULUAN
haji ditinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?
Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan
yang
kemudian
dirubah
METODE PENELITIAN
menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan
legitimasi
yuridis
memuat
secara
tegas
untuk
tumbuh
dan
A. SPESIFIKASI PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
berkembangnya lembaga perbankan yang dalam
normatif
operasionalnya menggunakan sistem syariah di
pendekatan
Indonesia, yang menandai dimulainya era Sistem
mengacu kepada Undang-Undang Perbankan
Perbankan Ganda (Dual Banking System)4
dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual
Berdasarkan
fatwa
dan
bersifat
yuridis
deskriptif
normatif.
dengan
Penelitian
ini
pembiayaan
dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi
pengurusan haji, lembaga keuangan syariah
objek penelitian dengan mendasarkan penelitian
dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujrah)
pada ketentuan hukum normatif.
dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah sesuai fatwa
DSN-MUI
Apabila
nomor
diperlukan,
9/DSN-MUI/IV/2000.
LKS
dapat
B. SUMBER DATA
membantu
Data penelitian yang dipergunakan adalah data
menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan
sekunder yang terdiri dari: Pertama, bahan hukum
menggunakan prinsip Al-Qardh sesuai fatwa
primer antara lain Undang-Undang Perbankan
DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Berdasarkan rumusan
masalah
uraian dalam
5
Kedua, bahan hukum sekunder adalah bacaan
tersebut, jurnal
ini
maka
yang relevan dengan materi yang diteliti; Ketiga,
dapat
bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan
dirumuskan sebagai berikut:
kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia
Perumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1. Bagaimana pembiayaan dalam perbankan
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan
syariah? 2. Bagaimana
penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini pembiayaan
talangan
haji
adalah melalui studi pustaka (library research)
menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008
yang berupa pengambilan data yang berasal dari
tentang Perbankan Syariah ?
bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan
3. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai
perlindungan
hukum
dengan hukum perbankan syariah.
terhadap
nasabah bank dalam pembiayaan talangan
D. ANALISIS DATA Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian
ini
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 5 Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
menjelaskan
4
adalah
berdasarkan seperti
analisis
normatif
pembahasan ketentuan
kualitatif yang
hukum
perundang-undangan.
yang
dilakukan
yang Data
berlaku yang
2
FAISAL, PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANGUNDANG PERBANKAN SYARIAH
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
3
diperoleh
dari
dianalisis
penelusuran
dengan
menggambarkan
deskriptif secara
kepustakaan, kualitatif
yakni
menyeluruh
pokok
sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Dalam
Undang-Undang
perbankan
permasalahan dan menganalisis data tersebut
Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun
menurut kualitas dan kebenarannya kemudian
1998) membedakan bank berdasarkan kegiatan
dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari
usahanya
penelitian
melaksanakan
kepustakaan
sehingga
diperoleh
jawaban atas permasalahan yang diajukan.
menjadi
konvensional
dua,
yaitu
kegiatan dan
bank
bank
usaha yang
yang secara
melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa
A. PEMBIAYAAN
DALAM
PERBANKAN
SYARIAH
kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang
Bank syariah atau bank Islam adalah badan
yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
usaha
yang
sebagai
yang memiliki kewenangan dalam penetapan
penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur
fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan
dana kepada masyarakat, yang sistem dan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
mekanisme
MUI).9
kegiatan
fungsinya
perbankan syariah8. Lembaga yang dimaksud,
usahanya
berdasarkan
hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qu’an dan Al Hadist.6
B. PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DALAM
Syariah berasal dari bahasa Arab yang
PERBANKAN SYARIAH
berarti “Jalan menuju sumber kehidupan”, yang
Pembiayaan
talangan
haji
adalah
secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau
pinjaman (qardh) dari bank syariah kepada
peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk
nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna
hamba-Nya
memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan
didalam
sebagaimana
Al-Qur’an
Rasulullah
dan
Muhammad
sunnah (hadis).
yang
terkandung
diterangkan
SAW
dalam
oleh
BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana
bentuk
talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki
7
Secara yuridis, harus dibedakan antara
nasabah.
Nasabah
kemudian
wajib
mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu
istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah.
dalam
jangka
waktu
tertentu.
Atas
jasa
Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan
peminjaman dana talangan ini, bank syariah
Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS),
memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang besarnya
6
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 11 7 Widya Ningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), hal. 4
8
Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 9 Abdul Gofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (Bandung : Refika Aditama, 2009) hal.5
tak
didasarkan
pada
jumlah
dana
yang
dipinjamkan.10
yang
Dasar fikihnya adalah akad qardh wa ijarah,
sesuai
Nasional)
ada beberapa peraturan perundang-undangan
Fatwa
MUI
DSN
Nomor
(Dewan
Syariah
29/DSN-MUI/VI/2002
materinya
melindungi
kepentingan
konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang
Hukum
Pidana,
Ordonansi
Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang
tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan
Nomor
haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi
Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
akad qardh wa ijarah adalah gabungan dua akad,
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah
7
(jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman
sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi
kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini
payung hukum (umbrella act) di bidang konsumen
antara lain dalil yang membolehkan ijarah (seperti
dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya
QS
yang
peraturan
perundang-undangan
membolehkan meminjam uang (qardh) (seperti
materinya
memberikan
perlindungan
QS Al-Baqarah 2:282).
terhadap
konsumen.
Dalam
Al-Qashash
28:26)
dan
dalil
40
Tahun
Tahun
1992
2007
tentang
tentang
Perseroan
Perbankan,
lain
dan
yang hukum
memberikan
perlindungan terhadap nasabah debitur perlu C. PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP
kiranya peraturan tentang perkreditan direalisir
NASABAH BANK DALAM TALANGAN HAJI
sehingga
DALAM
pemberian kredit.11
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
dapat
dijadikan
panduan
dalam
2. Perlindungan Nasabah melalui Pengawasan
Sebagai sebuah kegiatan usaha yang
Bank Indonesia
regulasinya diatur oleh UU dan perundang-
Hubungan antara bank dengan Bank
undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip
Indonesia (BI) sebagai bank sentral, adalah
syariah, di dalam perbankan syariah juga terdapat
adanya pengaturan dan pengawasan oleh Bank
sistem perlindungan hukum terhadap nasabah
Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank
bank. Sistem itu dapat dilihat dari sisi hubungan
diarahkan
antara bank dengan nasabah, serta hubungan
perbankan Indonesia, untuk mencapai tujuan
antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai
tersebut pendekatan yang dilakukan dengan
bank sentral.
menerapkan, kebijakan memberikan keleluasaan
1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Melalui
berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-
Undang-undang Perlindungan Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen bukan
satu-satunya
hukum
yang
hatian
untuk
bank
mengoptimalkan
(prudential
banking);
fungsi
dan
pengawasan bank yang mendorong bank untuk
mengatur
melaksanakan secara konsisten ketentuan intern
tentang perlindungan konsumen di Indonesia.
yang dibuat sendiri (self regulatory banking)
Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah
dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya
10
Khilafah, http://khilafah1924.org/index.php?Option=com_content &task=view&id=786 diakses tanggal 29 Maret 2013
11
Republik Indoneisa, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4
FAISAL, PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANGUNDANG PERBANKAN SYARIAH
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
5
dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-
bank beroperasi sesuai dengan asas
hatian.12
perbankan yang sehat.
a. Kewenangan
Pengaturan
dan
b. Program Pengawasan Perbankan Oleh
Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI)
Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI
Dalam rangka pengawasan, Bank
meliputi wewenang sebagai berikut:13
Indonesia (BI) mencanangkan program-
1) Kewenangan memberikan izin (right to
program
license),
yaitu
kewenangan
untuk
sebagai
pengawasan berikut:
dengan
tujuan
"Menciptakan
industri
menetapkan tatacara perizinan dan
perbankan yang kuat dan memiliki daya
pendirian suatu bank.
saing yang tinggi serta memiliki ketahanan
2) Kewenangan untuk mengatur (right to regulate),
yaitu
menetapkan
dalam menghadapi risiko" Bank Indonesia
kewenangan
untuk
(BI)
membuat
ketentuan
yang
hukum
konstruksi
nasabah
dengan
membuat
menyangkut aspek usaha dan kegiatan
program
perbankan dalam rangka menciptakan
mekanisme perbankan.
perbankan
Tujuan dari perlidungan hukum melalui
sehat
memenuhi
jasa
yang
mampu
perbankan
yang
diinginkan masyarakat. to
control),
yaitu
kewenangan
perbankan
melalui
mekanisme perbankan adalah meliputi : 1. Untuk
3) Kewenangan untuk mengawasi (right
praktis
perlindungan
memberdayakan
nasabah
penetapan standar penyusunan
melalui
mekanisme
pengaduan nasabah;
melakukan pengawasan bank melalui
2. Pendirian lembaga mediasi independen;
pengawasan
3. Peningkatan transparansi informasi produk
langsung
(on-site
supervision) dan pengawasan tidak
perbankan dan edukasi bagi nasabah.
langsung (off-site supervision). 4) Kewenangan
untuk
UU
mengenakan
No.
21
Tahun
2008
Tentang
Perbankan Syariah, asas dari kegiatan usaha
sanksi (right to impose sanction), yaitu
perbankan
kewenangan
demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.
sanksi
sesuai
untuk
menjatuhkan
dengan
ketentuan
Yang
syariah
adalah
dimaksud
dengan
adalah
kegiatan
prinsip
syariah,
berasaskan
perundang-undangan terhadap bank
syariah
apabila suatu bank kurang atau tidak
mengandung riba, maisir, gharar, objek haram
memenuhi
ini
dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang
mengandung unsur pembinaan agar
dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi
ketentuan.
Tindakan
usaha
yang
prinsip tidak
adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai
Muhammad, Alimin, Etika Perlindungan konsumen Dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta : BPFE, 2005), hal 8 13 Nasution Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta:Daya Widya, 1999), hal. 91
keadilan,
12
kebersamaan,
kemanfaatan.
pemerataan
dan
1. Aturan dan mekanisme pengesahan dari
dalam kegiatan financing. Akad yang lazimnya
otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian
digunakan
produk dan jasa keuangan bank dengan
musyarakah. Dalam hal ini, manajemen bank
prinsip
tentang
syariah bertindak selaku mudarib (agent) dari
kehalalan / kesesuaian produk dan jasa
dua pihak sekaligus yaitu pemilik bank dan
keuangan bank dengan prinsip syariah diatur
deposan (investor) yang memiliki hak yang
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
berbeda.
10/32/PBI/2008, Komite Perbankan Syariah,
konflik kepentingan dari manajemen bank
merupakan
dalam memperlakukan kedua pihak. Kontrak
syariah,
Otoritas
aturan
fatwa
dan
mekanisme
adalah
Kondisi
mudarabah
ini
dapat
menimbulkan
pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan
mudharabah
jasa dan produk perbankan syariah. Secara
dengan prinsip bagi hasil yang hak dari
normatif peraturan BI di atas mengandung
deposan (investor) tersebut tidak persis sama
norma
dengan
hukum
yang
harus
ditaati
untuk
mencapai ketertiban hukum, karena pada prinsipnya tujuan sebuah pengaturan adalah
adalah
dan
instrument
hak deposan
keuangan
bank konvensional
atapun pemegang saham. 3. Mekanisme
Pengaturan
dan
Pengawasan
untuk mencapai ketertiban. Oleh karena itu
menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1999
pelanggaran terhadap mekanisme yang sudah
tentang
diatur adalah hilangnya ketertiban hukum
perbankan dalam Undang-undang No. 23
yang
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah
secara
konstruktif
dibangun
untuk
Indonesia
Mekanisme
mencapai
tujuan
yang
Selanjutnya,
mediasi
(Perbankan)
adalah
a. Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran
Sengketa
yang
Sistem Pembayaran Kewenangan Bank
melibatkan mediator untuk membantu para
Indonesia dalam mengatur dan menjaga
pihak
kelancaran
proses
penyelesaian yang
penyelesaian
bersengketa dalam
diharapkan.
Bank
guna
bentuk
mencapai
kesepakatan
sebagai berikut :
sistem
pembayaran
diatur
dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23
sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh
UU-BI.
permasalahan yang disengketakan. Adapun
menjaga kelancaran sistem pembayaran,
yang
Bank
menjadi
penyelenggara
Mediasi
Dalam
Indonesia
Perbankan sebagaimana telah disebut dalam
melaksanakan
ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006.
persetujuan
2. Sistem
Pengawasan
Yang
Memantau
rangka
mengatur
berwenang dan
dan
penyelenggaraan
dan untuk
memberikan izin jasa
atas sistem
Transaksi Keuangan Bank Sesuai Dengan
pembayaran, mewajibkan penyelenggara
Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Fatwa
jasa
Perbankan Serta Mekanisme Penetapan Opini
menyampaikan laporan kegiatannya serta
Syariah Compliance.
menetapkan
Karakteristik Operasional perbankan syariah
pembayaran.
secara ideal memiliki ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun
sistem
pembayaran penggunaan
untuk alat
b. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank Pengaturan
dan
Pengawasan
Bank
6
FAISAL, PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANGUNDANG PERBANKAN SYARIAH
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013
7
merupakan
salah
Bank
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Indonesia sebagaimana ditentukan dalam
Perbankan syariah tidak mengatur secara
Pasal
rangka
khusus mengenai pembiayaan talangan haji,
melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia
pada Pasal 21 hanya menjelaskan kegiatan
menetapkan peraturan, memberikan dan
usaha
mencabut izin atas kelembagaan dan
talangan ini dijamin dengan deposit yang
kegiatan
bank,
dimiliki oleh nasabah, nasabah kemudian
melaksanakan pengawasan bank, serta
wajib mengembalikan sejumlah uang yang
mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal.
dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu.
24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang
Atas jasa peminjaman dana talangan haji ini,
menetapkan
bank syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah)
8
satu
UU-BI.
tugas
Dalam
usaha
tertentu
ketentuan-ketentuan
perbankan
yang
memuat
kehatihatian
(Pasal.
25).
yang
dilakukan
oleh
prinsip
Pengawasan
Bank
perbankan
syariah.
Pembiayaan
yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.
Indonesia
3. Perlindungan Nasabah dana talangan haji
meliputi pengawasan langsung dan tidak
agar diberikan sejak dini yakni dengan adanya
langsung (Pasal. 27).
informasi keberadaan bank syariah secara informatif,
PENUTUP
sehingga
dalam
berkompetisi
dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi
A. KESIMPULAN
yang
suitable
dan
acceptable.
Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan
Berdasarkan
yang
baik dengan memberikan informasi yang
diperoleh, berikut ini adalah kesimpulan ketiga
kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan
pokok
dari segala aspek.
masalah
hasil yang
penelitian telah
dijabarkan
sebelumnya. 1. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS),
Talangan
haji
merupakan
jenis
sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank
pembiayaan yang sangat menguntungkan dalam
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
proses menjalankan ibadah haji, oleh karena itu
Syariah
hendaknya pihak bank :
(BPRS).
Dalam
Undang-Undang
perbankan Indonesia Undang-undang Nomor 21
Tahun
memberikan
berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua,
2. Memberi motifasi pada nasabah agar tidak
yang
membedakan
pemerintah
kepastian hukum terhadap dana talangan haji
bank
2008
1. Hendaknya
bank
yaitu
B. SARAN
melaksanakan
kegiatan
menyianyiakan
kesempatan
beribadah
ke
usaha secara konvensional dan bank yang
baitullah, dengan tujuan agar nasabah lebih
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
termotivasi dalam melunasi talangan haji yang
prinsip syariah.
diajukannya. Hal ini bisa diwujudkan dengan
cara memberi souvenir majalah haji yang
bisa dilakukan dengan cara menitipkan form-
berisikan hikmah dalam menjalankan ibadah
form pengajuan talangan haji yang meliputi
haji.
akad perjanjian Talangan Haji dan form
3. Mempererat hubungan yang baik dengan
pembukaan tabungan mabrur berikut buku
KBIH setempat, dengan cara mempermudah
tabungannya kepada pihak KBIH setempat.
proses penyaluran nasabah talangan haji, ini DAFTAR PUSTAKA BUKU Khallaf, Abdul Wahab. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Goodspaster. Panduan Negoisasi dan mediasi, seri dasar Hukum Ekonomi. Jakarta : ELIPS, 1999 Muhammad, Alimin. Etika Perlindungan konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta : BPFE, 2005 Nasution Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta:Daya Widya, 1999. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1985. Soebagjo. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Bidang Perbankan. Yogyakarta : Bank Indonesia, 2007 Subekti. Arbitrase Perdagangan. Jakarta : Bina Cipta, 1992 Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah Daerah Istimewa. Yogyakarta : 2005 PERUNDANG-UNDANGAN Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
8
FAISAL, PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANGUNDANG PERBANKAN SYARIAH
