ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten)

DUDI HERMAWAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten) adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Februari 2007

Dudi Hermawan

ABSTRAK DUDI HERMAWAN. Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten). Dibimbing oleh SETIA HADI dan NOER AZAM ACHSANI. Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (mengoreksi horizontal imbalance), sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang relatif sama dalam membangun daerahnya. Koreksi horizontal imbalance tersebut dilakukan melalui pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan mekanisme DAU, daerah yang miskin akan mendapat proporsi DAU yang lebih tinggi dari daerah yang kaya. Dalam penelitian ini dianalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dianalisis dengan Indeks Williamson, sedangkan kinerja pembangunan daerah untuk bagian (1) perekonomian dianalisis dengan LQ, SSA, Entropy; (2) keuangan dianalisis dengan derajat desentralisasi dan kemandirian daerah; (3) kesejahteraan penduduk dianalisis dengan Indeks Williamson, laju pengangguran, Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia; (4) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perkembangan perekonomian dan distribusi pendapatan dianalisis dengan ekonometrika – metode Panel Data. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalokasian DAU belum sepenuhnya menunjukkan peranan DAU sebagai mediasi pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Adapun peranan DAU di wilayah Banten selama tahun 2001-2005 adalah (a) meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah tercermin pada nilai Indeks Williamson dari 0,45 pada tahun 2000 (pra desentralisasi fiskal) menjadi berkisar 0,23-0,33 pada tahun 2001-2005 (masa desentralisasi fiskal), (b) berdasarkan hasil estimasi panel data, DAU belum mampu mendukung perkembangan perekonomian daerah dan memperburuk distribusi pendapatan. Daerah Banten secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu (1) Banten Utara terdiri atas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, (2) Banten Selatan terdiri atas Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kinerja pembangunan daerah Banten Utara lebih baik dari Banten Selatan. Agar pengalokasian DAU dapat sepenuhnya menunjukkan peranan DAU sebagai mediasi pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (equalization grants), maka penerapan formula DAU pada tahun 2008 yang berdasarkan hanya pada celah fiskal sesuai dengan amanat UU 33/2004 disarankan agar dilakukan secara konsisten. Selain itu, agar pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten lebih merata sebaiknya pemerintah Provinsi Banten dapat memberikan perhatian yang utama untuk pembangunan daerah Banten Selatan, karena pertumbuhannya relatif tertinggal dari daerah Banten Utara.

ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten)

DUDI HERMAWAN

Tesis Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007

Judul

Nama NIM

: Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten) : Dudi Hermawan : A253050034

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Setia Hadi, M.Si Ketua

Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr

Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Tanggal Ujian : 30 Januari 2007

Tanggal Lulus :

Menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, tetapi menjadi pria sejati adalah masalah pilihan (Edwin Louis Cole)

Pria sejati adalah pria yang dari mulut istrinya keluar kata-kata…. suamiku aku semakin mencintaimu, aku aman berada di sampingmu, dan dari mulut anak-anaknya keluar kata-kata….. ayahku adalah idolaku, aku bersyukur memiliki ayah sepertimu

PRAKATA Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan tesis ini berhasil diselesaikan. Tesis dengan judul Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten), bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: 1. Rika Arlina, Rinaldo Dikaputra dan Geristo Dikaputra yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan dan merupakan belahan jiwa bagi kehidupan penulis; 2. Bapak Dr. Ir. Setia Hadi, M.Si dan Bapak Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS yang dengan penuh perhatian dalam membimbing dan memberikan pencerahan kepada penulis; 3. Bapak Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec selaku penguji luar komisi yang telah banyak memberikan masukkan kepada penulis; 4. Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr beserta segenap staf pengajar dan manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB; 5. Pimpinan dan staf Pusbindiklatren BAPPENAS atas beasiswa yang telah diberikan kepada penulis; 6. Pimpinan dan staf Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Institut Pertanian Bogor; 7. Rekan-rekan Program Studi Perencanaan Wilayah Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2005; 8. Semua pihak yang telah berperan dalam penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten serta kalangan akademisi yang berminat dalam kajian keuangan negara/daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Bogor, Februari 2007 Dudi Hermawan

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 8 Oktober 1965 dari Bapak yang bernama Bustari dan Ibu Herlina. Penulis adalah putra keenam dari dari tujuh bersaudara. Tahun 1990 penulis lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, pada tahun yang sama penulis bekerja di PT Borsumij Wehry Indonesia Jakarta sampai dengan tahun 1993. Selanjutnya, mulai tahun 1993 sampai dengan saat ini penulis bekerja di Departemen Keuangan Jakarta. Selain itu, pada malam hari penulis menjadi dosen di Akademi Manajemen Kesatuan Bogor, dan STIE Kesatuan Bogor sejak tahun 2002. Pada tahun 2004 penulis melanjutkan kuliah di Program Magister Manajemen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2005 penulis menerima beasiswa dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas untuk melanjutkan pendidikan S2 di Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL) Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 2007. Penulis menikah dengan Rika Arlina dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Rinaldo Dikaputra lahir 11 September 1996 dan Geristo Dikaputra lahir 14 Mei 2004.

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ............................................................................................ x DAFTAR GAMBAR ......................................................................................

xi

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................

xii

DAFTAR ISTILAH .........................................................................................

xiii

PENDAHULUAN ............................................................................................ Latar Belakang ......................................................................................... Perumusan Masalah ............................................................................... Kerangka Pemikiran ............................................................................... Tujuan Penelitian ................................................................................... Manfaat Penelitian ................................................................................. Batasan Penelitian ..................................................................................

1 1 5 6 8 8 9

TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................. Desentralisasi Fiskal .............................................................................. Transfer Pusat ........................................................................................ Vertical Equalization Transfer .......................................................... Horizontal Equalization Transfer ...................................................... Correcting Spatial Externalities ....................................................... Redirecting Priorities ........................................................................ Jenis-Jenis Transfer Pusat ...................................................................... Unconditional Transfer ..................................................................... Conditional Transfer ........................................................................ Sumber-sumber Penerimaan Daerah .......................................................

10 10 11 12 13 15 16 16 17 20 26

METODOLOGI PENELITIAN....................................................................... Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................... Metode Pengumpulan Data ..................................................................... Metode Analisis ...................................................................................... Evaluasi Formula DAU...................................................................... Indeks Williamson (WI) ................................................................... Location Quotient (LQ) .................................................................... Indeks Entropy .................................................................................. Shift-Share Analysis (SSA) .............................................................. Gini Rasio ......................................................................................... Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) ............................................. Model Ekonometrika-Metode Panel Data ........................................ Matriks Masalah, Tujuan, dan Kerangka Analisis Penelitian..................

32 32 32 32 32 33 34 35 35 36 38 39 41

KAJIAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.................................................. Kondisi Geografis .................................................................................... Klimatologi ............................................................................................. Topografi ................................................................................................. Sumber Daya Alam.................................................................................. Kependudukan ........................................................................................ Produk Domestik Regional Bruto ........................................................... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..............................................

43 43 44 45 45 46 49 51

HASIL DAN PEMBAHASAN......................................................................... Analisis Formula DAU ............................................................................ Formula DAU Tahun 2001 ............................................................... Formula DAU Tahun 2002 ................................................................ Formula DAU Tahun 2003-2005 ...................................................... Analisis Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah di Provinsi Banten.................................................................................... Analisis Kinerja Pembangunan Daerah ................................................... Kinerja Perekonomian Daerah .......................................................... Kinerja Keuangan Daerah.................................................................. Ketenagakerjaan ................................................................................ Analisis Kesejahteraan Penduduk ........................................................... Pendapatan Per Kapita ....................................................................... Gini Rasio ......................................................................................... Indeks Pembangunan Manusia ......................................................... Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian dan Distribusi Pendapatan: Estimasi dengan Model Panel Data ............. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perkembangan perekonomian .................................................................................... Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap distribusi pendapatan ........................................................................................ Implikasi Strategi Pembangunan Provinsi Banten ..................................

55 55 57 64 67

110 113

SIMPULAN DAN SARAN ............................................................................ Simpulan ................................................................................................ Saran ......................................................................................................

117 117 119

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

120

LAMPIRAN .....................................................................................................

122

70 77 77 88 92 94 94 96 99 105 107

DAFTAR TABEL Halaman 1. Proporsi bagi hasil sumber daya alam sebelum dan setelah UU 25/1999 .. 13 2. Jumlah DAU dan Dana Penyeimbang tahun 2001-2005 ............................ 19 3. Jumlah Dana Alokasi Khusus tahun 2003-2005 ........................................ 22 27 4. Sumber-sumber penerimaan daerah sebelum desentralisasi fiskal ........... 5. Sumber-sumber penerimaan daerah setelah desentralisasi fiskal ............. 30 6. Bentuk Panel Data ..................................................................................... 40 7. Matriks masalah, tujuan dan metode analisis ........................................... 41 8. Demografi Provinsi Banten tahun 2001 dan 2005...................................... 47 9. Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan seminggu di Provinsi Banten tahun 2002 dan 2005 ................................................... 48 10. PDRB atas harga konstan 2000 menurut lapangan usaha di Provinsi Banten tahun 2001-2005 ......................................................... 50 54 11. Realisasi APBD wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 .................... 12. Perbandingan perhitungan DAU tahun 2001-2005 ................................... 68 13. DAU kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2001-2005 ..................... 71 14. Pendapatan APBD dan DAU per kapita di wilayah Provinsi Banten tahun 2000 dan tahun 2001-2005 .............................................................. 74 15. Indeks Williamson atas Kapasitas Fiskal di wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005............................................................... 75 16. Proporsi rata-rata lapangan usaha di wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 ......................................................................................... 79 17. Pertumbuhan rata-rata PDRB atas harga konstan 2000 di wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 .......................................... 82 18. LQ kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2001-2005 ......................... 83 19. SSA kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2001-2005 ....................... 85 20. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di Wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 ............................................................. 87 21. Proporsi pos pendapatan terhadap total pendapatan APBD di wilayah Provinsi Banten tahun 2001 dan 2005 ...................................... 90 22. Proporsi PAD dan PDS terhadap belanja daerah di wilayah Provinsi Banten tahun 2001 dan 2005 ........................................................ 91 93 23. Tingkat pengangguran di Wilayah Provinsi Banten tahun 2002-2005 ..... 24. Pendapatan per kapita di Wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 ...... 95 25. Indeks Williamson PDRB per kapita di wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 ....................................................................................... 96 26. Gini rasio dan kemiskinan relatif di Wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 ...................................................................................... 98 27. Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Provinsi Banten tahun 2002-2004 ......................................................................................... 99 28. Ringkasan output hasil estimasi perkembangan perekonomian per daerah dengan fix effect-cross section specific coefficient-cross section weighting 107 29. Ringkasan output hasil estimasi distribusi pendapatan per daerah dengan fix effect-cross section specific coefficient-cross section weighting 110

DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Diagram alir latar belakang penelitian........................................................ 4 2. Diagram alir kerangka pemikiran penelitian............................................... 7 3. Koreksi spillovers melalui transfer ........................................................... 15 4. Efek unconditional grants terhadap pembiayaan daerah .......................... 18 5. Efek open-ended matching grants terhadap pembiayaan daerah ............. 21 6. Efek closed-ended matching grants terhadap pembiayaan daerah ........... 24 7. Efek non-matching grants terhadap pembiayaan daerah .......................... 25 8. Diagram alir kerangka analisis penelitian.................................................. 42 9. Peta administrasi Provinsi Banten ............................................................ 44 10. Prosedur penyusunan formula DAU........................................................... 56 11. Proses penetapan variabel dan formula DAU tahun 2001 .......................... 60 12. Proses penetapan bobot DAU tahun 2001 ................................................ 63 13. Proses penetapan variabel dan formula DAU tahun 2002 ........................ 67 14. Perkembangan DAU di Wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 ........ 72 15. Perkembangan Indeks Williamson di Wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 ....................................................................................... 76 16. Empat lapangan usaha tertinggi di Wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005 ....................................................................................... 78 17. Lokasi lapangan usaha yang paling dominan di Wilayah Provinsi Banten .......................................................................................... 80 18. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2001-2005 ....................................................................................... 81 19. Perkembangan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2001-2005 ....................................................................................... 84 20. Proporsi pos pendapatan terhadap total pendapatan APBD di wilayah Provinsi Banten tahun 2001 dan 2005 ..................................... 89 21. Proporsi pos pendapatan terhadap total belanja di wilayah Provinsi Banten tahun 2001 dan 2005 ...................................... 91 22. Rasio rata-rata belanja pegawai terhadap total belanja di wilayah Provinsi Banten tahun 2001- 2005............................................ 92 93 23. Tingkat pengangguran di wilayah Provinsi Banten tahun 2002-2005 ...... 94 24. Pendapatan per kapita di wilayah Provinsi Banten tahun 2001- 2005........ 25. Perkembangan Gini Rasio di wilayah Provinsi Banten tahun 2001-2005.. 97 26. Angka harapan hidup di wilayah Provinsi Banten tahun 2004................... 100 27. Angka melek huruf di wilayah Provinsi Banten tahun 2004 ...................... 101 28. Rata-rata lama sekolah di wilayah Provinsi Banten tahun 2004................. 102 103 29. Daya beli masyarakat di wilayah Provinsi Banten tahun 2004 ................. 30. Peringkat IPM di wilayah Provinsi Banten tahun 2002-2004 .................... 104 31. Perkembangan IPM di wilayah Provinsi Banten tahun 2002-2004 ............ 105

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Hasil perhitungan Indeks Williamson-Pendapatan .................................... 122 2. Hasil perhitungan Indeks Williamson-DAU .............................................. 123 3. Hasil perhitungan Indeks Williamson-PDRB ............................................ 124 4. Hasil perhitungan Panel Data: Pengaruh DAU, Bagi Hasil, PAD terhadap perkembangan perekonomian ..................................................... 125 5. Hasil perhitungan Panel Data: Pengaruh DAU, Bagi Hasil, PAD terhadap distribusi pendapatan masyarakat ............................................... 126 6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebak atas dasar 127 harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2001-2005 ...... 7. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2001-2005 ...... 128 8. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2001-2005 ...... 129 9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tangerang atas dasar 130 harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2001-2005 ...... 10. Produk Domestik Regional Bruto Kota Cilegon atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2001-2005 ...... 131 11. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang atas dasar 132 harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2001-2005 ...... 12. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2001 .................................................................. 133 13. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2002 .................................................................. 134 14. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2003 .................................................................. 135 15. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2004 .................................................................. 136 16. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun 2005 .................................................................. 137

DAFTAR ISTILAH 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 4. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah. 5. Daerah adalah daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 7. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 12. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. 13. Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) adalah penjumlahan dari PAD dan Dana Bagi Hasil. 14. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.