ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KANDRI KOTA SEMARANG Oleh : Aulia Rizki Nabila, Tri Yuniningsih
Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email:
[email protected]
ABSTRAK Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan seuatu program pembangunan. Desa Wisata merupakan desa yang memiliki daya tarik dan berpotensi sebagai objek pariwisata yang dilihat dari aspek potensi alam maupun budaya masyarakatnya yang bertujuan untuk pengembangan suatu desa dan meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Desa Wisata dibentuk sendiri oleh masyarakat desa tersebut, maka peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan ini sangat besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri, dan untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata kandri masih berbentuk partisipasi semu atau psudeo-participation, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri ini sudah berada pada tingkat tertinggi yaitu citizen power. Faktor yang mendorong yaitu pengetahuan terhadap program, jenis kelamin, kepercayaan masyarakat, dan faktor eksternal sedangkan faktor yang menghambat yaitu pekerjaan masyarakat, pendidikan, dan faktor eksternal. Disarankan untuk dapat memperbaiki partisipasi masyarakat sehingga berbentuk partisipasi otentik dengan mengajak seluruh ikut berpartisipasi langsung dengan menjadi anggota pokja agar manfaat dapat diteruma secara menyeluruh. Pada tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri yang sudah berada di tingkat citizen power diharapkan pemerintah bisa lebih banyak memberi informasi, tidak hanya memberi pengumuman lewat ketua RT atau RW namun memberi undangan ke setiap rumah saat akan ada pertemuan atau kegiatan agar partisipasi masyarakat lebih tinggi. Pada faktor latar belakang pendidikan yang 1
dapat dilakukan adalah memberikan pengarahan dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengembangan Desa Wisata Kandri, pada faktor eksternal pemerintah harus lebih berinovasi dalam mengadakan pelatihan-pelatihan agar warga tidak bosan. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengembangan, Desa Wisata
2
PENDAHULUAN
saat ini demikian pesat, dan merupakan
A. Latar Belakang
fenomena
Indonesia
merupakan
salah
satu
jutaan
negara yang terdiri dari lima pulau besar, diantaranya
Pulau
Jawa,
global manusia
dengan
melibatkan
baik
dikalangan
masyarakat maupun penggunanya.
Sumatera,
Kandri berstatus sebagai kelurahan
Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Dan
namun dalam pengembangan wisata
selain itu juga terdapat beribu pulau kecil
disebut sebagai Desa Wisata Kandri. Desa
yang
Wisata Kandri terbentuk bermula dari
terbentang
dari
Sabang
sampai
Merauke yang memiliki sumber daya alam
keinginan yang sama antar masyarakat
yang
setempat. Masyarakat sering melakukan
melimpah
serta
memiliki
keanekaragaman bahasa, suku, agama, adat
kumpul antar RT, antar RW, dan kumpul
istiadat, dan budaya. Selain memiliki
pengajian antar warga. Dari pertemuan
sumber
tersebut warga sepakat untuk menjadikan
daya
alam
yang
melimpah,
Indonesia juga memiliki banyak tempat
Kelurahan Kandri sebagai kawasan desa
yang berpotensi besar untuk dijadikan objek
wisata dengan memanfaatkan potensi-
wisata menarik dan dapat mendatangkan
potensi yang ada dan menata tempat agar
keuntungan bagi negara. Kekayaan dan
menjadi tempat wisata yang digemari
keindahan alam Indonesia yang luar biasa
wisatawan.
akan
dapat
menarik
wisatawan
lokal
Desa Wisata Kandri di Kota
maupun asing. Pariwisata
Semarang sejak ditetapkan Keputusan merupakan
salah
Waikota Nomor 556/407 tahun 2012
satu
Tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan
kegiatan industri pelayanan dan jasa yang
Kelurahan Nongkosawit Kecamatan
menjadi andalan Indonesia dalam rangka
Gunungpati, Kelurahan Wonolopo
meningkatkan devisa negara di sektor non
Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata
migas. Pada hakekatnya kekayaan alam,
Kota Semarang.
seni budaya, tradisi masyarakat dan
Mewujudkan
keanekaragaman potensi kepariwisataan
dapat
pengembangan
menjadi dan
modal
wisata
perlu
beberapa syarat salah satunya adalah
berupa berbagai fasilitas yang dimiliki daerah
desa
terdapat POKDARWIS (Kelompok Sadar
dasar
Wisata). POKDARWIS dibentuk untuk
pembangunan
menjembatani
kepariwisataan. Perkembangan pariwisata 3
masyarakat
agar
dapat
memberdayakan
potensi-potensi
yang
tersebut
juga
terlihat
pada
jumlah
dimilki dalam upaya pengembangan Desa
kehadiran pengurus POKDARWIS pada
Wisata Kandri. POKDARWIS memiliki
setiap
tugas untuk merangkul seluruh masyarakat
pengembangan Desa Wisata Kandri, tidak
agar bekerja bersama-sama membangun
sampai
potensi yang dimiliki Kelurahan Kandri.
pertemuan tersebut sehingga membuat asumsi
Usaha pengembangan Desa Wisata
pemberdayaan menggali potensi Desa Wisata Kandri seperti contohnya tidak
disertai kesadaran dan tanggung jawab
semua warga ikut menjadi anggota dalam
terhadap kepentingan kelompok untuk tertentu.
Pokja (Kelompok Kerja) yang dibentuk
Partisipasi
untuk mendukung pengembangan Desa
masyarakat dalam pengembangan Desa
Wisata
Wisata Kandri sangat diperlukan. Dalam
setiap
kegiatan
warga
ikut
atas,
berpartisipasi
didalamnya, sebagian besar warga berusia
atau
pemuda
tidak
Berdasarkan
maka
peneliti
tertarik
untuk
melakukan
penelitian
dengan
judul
“Analisis
Partisipasi
Masyarakat
Dalam Pengembangan Desa Wisata
dewasa yang berpartisipasi sedangkan remaja
Kandri.
permasalahan yang telah dikemukakan di
yang
dilaksanakan di Desa Wisata Kandri, tidak semua
masyarakat
dalam berpartisipasi khususnya pada
keterlibatan yang bersifat spontan yang
tujuan
partisipasi
dalam
Kandri, masyarakat dirasa belum optimal
2009:45)
menyatakan bahwa partisipasi sebagai
mencapai
bahwa
hadir
Dalam pengembangan Desa Wisata
Kandri sendiri. Menurut Sastrodipoetro Rohman,
pengurus
membahas
ini rendah.
partisipasi dari masyarakat Keluharan
Ainur
80%
rutin
dalam pengembangan Desa Wisata Kandri
Kandri salah satunya yaitu dengan adanya
(dalam
pertemuan
Kandri Kota Semarang”
terlihat
berpartisipasi. Seperti kegiatan Gendong B. Rumusan Masalah
Lesung, Nyadran Kali, dan Pelatihan Desa
1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat
berkaitan dengan partisipasi warga dirasa masih rendah, yang berpartisipasi dalam
dalam upaya pengembangan Desa
kegiatan-kegiatan ini hanyawarga usia
Wisata Kandri?
dewasa saja hanya sedikit pemuda maupun remaja yang terlibat didalamnya. Hal 4
2. Apa
saja
faktor
penghambat
pendorong dan
dalam
(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
partisipasi
Menurut L. Lyod G. Nigro masyarakat
dalam
upaya
(dalam
pengembangan Desa Wisata Kandri?
Pasolong,
2004:8),
mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok
C. Tujuan Penelitian 1.
Untuk
dalam lingkungan pemerintahan yang
mendeskripsikan
dan
meliputi
cabang
pemerintahan,
yakni eksekutif, legislatif, dan serta
menganalisis bagaimana bentuk dan
hubungan
tingkat partisipasi masyarakat dalam
2.
3
di
antara
mereka,
mempunyai peranan penting dalam
upaya pengembangan Desa Wisata
perumusan kebijakan pemerintah, dan
Kandri.
karenanya merupakan bagian dari
Untuk
mengidentifikasi
apa
proses politik, sangat erat berkaitan
saja
dengan berbagai macam kelompok faktor pendorong dan penghambat
swasta
dalam partisipasi masyarakat dalam
menyajikan
dan
perorangan pelayanan
dalam kepada
masyarakat.
upaya pengembangan Desa Wisata
2. Manajemen Publik Kandri.
Hyde dan Shafritz (1997), mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik
D. Kajian Pustaka
merupakan dua bidang administrasi
1. Administrasi Publik
publik yang tumpang tindih. Tapi
Chandler dan Plano, (Pasolong, 2010:7),
mengatakan
untuk membedakan keduanya secara
bahwa
administrasi publik adalah proses
jelas maka dapat dikemukakan bahwa
dimana sumber daya dan personel
kebijakan publik merefleksikan sistem
publik
otak dan syaraf, sementara
diorganisir
dikoordinasikan
dan
manajemen publik mempresentasikan
untuk
memformulasikan,
sistem jantung dan sirkulasi dalam
mengimplementasikan, dan mengelola
tubuh manusia. Dengan kata 5
manajemen publik merupakan proses
mendorong yang bersangkutan atas
menggerakkan SDM dan non SDM
kehendak
sesuai perintah kebijakan publik.
menurut kemampuan swadaya yang
Wilson Pasolong, empat
prinsip
dasar
(kemauan
diri)
Harbani
ada, untuk mengambil bagian dalam
meletakkan
usaha pencapaian tujuan bersama
bagi
dalam pertanggungjawabannya.
(dalam 2007:96)
sendiri
studi
administrasi publik yang mewarnai
Tjokroamidjojo (Ainur
manajemen publik sampai sekarang
Rohman, 2009:46) mengartikan
yaitu : (1) pemerintah sebagai setting
partisipasi sendiri sebagai keterlibatan
utama organisasi, (2) fungsi eksekutif
dalam proses penentuan arah, strategi
sebagai fokus utama, (3) pencarian
dan kebijaksanaan pembangunan yang
prinsip-prinsip dan teknik manajemen
dilakukan pemerintah. Partisipasi
yang lebih efektif sebagai kunci
masyarakat dalam pembangunan
pengembangan
memerlukan prasyarat-prasyarat atau
kompetensi
administrasi,
(4)
metode
elemen-elemen partisipasi.
perbandingan sebagai suatu metode studi
pengembangan
4. Partisipasi Masyarakat
bidang
Menurut Soetrisno (1995:222)
administrasi publik.
ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat yaitu:
3. Partisipasi (Ainur
1. Definisi yang diberikan oleh
menyatakan
para perencana pembangunan
partisipasi sebagai keterlibatan yang
formal di Indonesia. Definisi
bersifat
partisipasi jenis ini mengartikan
Sastrodipoetro Rohman,
2009:45)
spontan
yang
disertai
dan
tanggung
jawab
kesadaran
partisipasi
rakyat
dalam
terhadap kepentingan kelompok untuk
pembangunan sebagai dukungan
mencapai tujuan bersama.
rakyat terhadap rencana atau
(Ainur
Rohman,
proyek
menyatakan
partisipasi
dirancang
dan
ditentukan
adalah keterlibatan mental dan emosi
tujuannya
oleh
perencana.
seorang atau sekelompok masyarakat
Menurut
di dalam situasi kelompok yang
tinggi
Charly 2009:45)
6
pembangunan
definisi rendahnya
ini
yang
ukuran
partisipasi
rakyat dalam definisi ini pun
mengembangkan hasil proyek
diukur dengan kemauan rakyat
itu.
ikut menanggung biaya berupa
Menurut
uang
maupun
tenaga
dalam
melaksanakan
terdapat
proyek
beberapa
partisipasi
pembangunan pemerintah.
Soetrisno
(1995)
unsur
masyarakat,
dalam sebagai
berikut:
2. Definisi yang berlaku universal
1.
Adanya kemauan masyarakat
adalah partisipasi rakyat dalam
untuk berperan secara mandiri
pembangunan
dalam suatu kegiatan.
kerjasama
merupakan
yang
erat
antara
2.
Kegiatan
tersebut
dilakukan
untuk
mencapai
perencana dan rakyat dalam
masyarakat
merencanakan,
tujuan bersama.
melaksanakan,
melestarikan
dan
mengembangkan pembangunan
yang
3.
Supaya
mencapai
hasil
kegiatan
tersebut
telah
secara sistematik atau dilakukan
dilakukan
dicapai. Menurut definisi ini
dengan
ukuran
(perencanaan, pelaksanaan, dan
tinggi
partisipasi
rendahnya
rakyat
pembangunan
dalam
tidak
hanya
menanggung
pembangunan,
5. Konsep Pariwisata Menurut Undang-undang nomor
biaya
tetapi
10
juga
Tahun
2009
Kepariwisataan,
adalah
kegiatan
wisata
berbagai
untuk ikut menentukan arah dan
didukung
berbagai
tujuan
layanan
yang
yang
akan
tentang
pariwisata
dengan ada tidaknya hak rakyat
proyek
manajemen
evaluasi).
diukur dengan kemauan rakyat untuk
sistem
tujuan
macam
fasilitas
serta
disediakan
ole
dibangun di wilayah mereka.
masyarakat, pengusaha, pemerintah,
Ukuran lain untuk mengukur
dan pemerintah daerah.
tinggi
rendahnya
rakyat
adalah
ada
partisipasi
Menurut
tidaknya
Goelder
Mc.
Intosh
(Wardiyanto,
dan 2011)
kemauan rakyat untuk secara
pariwisata adalah ilmu atau seni dan
mandiri
bisnis
melestarikan
dan 7
yang
dapat
menarik
dan
menghimpun pengunjung, termasuk
disajikan
di dalamnya berbagai akomoditsi dan
kehidupan masyarakat yang menyatu
catering
dengan tata cara dan tradisi yang
yang
dibutuhkan
dan
dalam
diminati oleh pengunjung.
berlaku.
6. Pengembangan Pariwisata
E. Metode Penelitian
Munasef (1995: 1) menyatakan bahwa
pengembangan
suatu
struktur
Metode yang digunakan dalam
pariwisata
penelitian ini adalah metode penelitian
merupakan segala kegiatan dan usaha
kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini
yang terkoordinasi untuk menarik
berlokasi
wisatawan,
semua
Kecamatan Gunungpati Semarang dan
sarana prasarana, barang dan jasa,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
fasilitas
Semarang. Infomran dalam penelitian ini
menyediakan
yang
diperlukan
guna
memenuhi kebutuhan wisatawan. Menurut Pengembangan diartikan
“usaha
atau dan
Desa
informan
untuk
penentuan
Wisata
Kandri
Kandri,
yang
di
lalu
kepada
tunjuk.
Teknik
informan
menggunakan
Snowball Sampling. Sumber data yang
yang
digunakan adalah data primer yang
dibutuhkan masyarakat”.
diperoleh
langsung
dari
narasumber
melalui wawancara serta pengamatan
7. Desa Wisata Menurut
Wisata
dapat
meningkatkan
pelayanan
Desa
adalah Ketua POKDARWIS Pandanaran
(1981:12)
pariwisata
sebagai
melengkapi fasilitas
Pearce
di
(2008),
langsung dan data sekunder berupa
yang
dokumen-dokumen yang dimiliki Desa
memiliki potensi dan keunikan daya
Wisata Kandri Kota Semarang. Teknik
tarik wisata yang khas baik berupa
pengumpulan data yang digunakan yaitu
karakter
alam
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
pedesaan maupun kehidupan sosial
Selanjutnya untuk analisis data dalam
budaya kemasyarakatan.
penelitian kualitatif data yang diperoleh
Desa
wisata
fisik
Mulyawan adalah
desa
lingkungan
Menurut (Nuryanti, 1993:2-3).
dari berbagai sumber dengan reduksi data,
Desa wisata adalah suatu bentuk
penyajian
integrasi antara atraksi, akomodasi
kesimpulan.
dan
fasilitas
pendukung
yang 8
data,
dan
penarikan
PEMBAHASAN
DAN
Kali
HASIL
maupun
Sesaji
Rewanda,
PENELITIAN
membantu dalam bentuk waktu dan
A. Bentuk Partisipasi
tenaga
Terdapat
saat
memandu
bentuk
partisipasi
wisatawan yang datang ke Desa
yaitu
Authentic
Wisata Kandri, serta membantu ide
Participation atau Partisipasi Otentik, dan
dan saran terkait dengan kegiatan-
Pseudo-Participation
kegiatan yang ditawarkan dalam
menurut
Semu.
2
pada
Midgley,
Terdapat
Partisipasi dalam
paket wisata Desa Wisata Kandri
sumbangsih
maupun terkait dengan masa depan
warga terhadap program, keterlibatan
Desa Wisata Kandri merupakan
warga dalam pengambilan keputusan, dan
kriteria bahwa sumbangsih
penerimaan
masyarakat dalam pengembangan
partisipasi
3
atau
otentik
kriteria yaitu
manfaat
program
secara
merata. Apabila salah satu dari 3 kriteria
Desa
tersebut tidak dapat terpenuhi, maka
terpenuhi.
bentuk partisipasinya adalah Pseudo-
Wisata
2. Pengambilan
Participation atau partisipasi semu.
Kandri
keputusan
dari
sudah
dalam
pengembangan Desa Wisata Kandri
1. Sumbangsih atau bantuan masyarakat
Pengambilan keputusan yang
dalam pengembangan Desa Wisata
berhubungan
Kandri.
merupakan hal yang penting agar
Sumbangsih atau bantuan yang diberikan
oleh
masyarakat
dengan
kegiatan
kegiatan bisa berjalan dengan lancar
bisa
dan sesuai dengan tujuan. Peran dan
berupa bantuan materi atau barang,
bantuan masyarakat dalam proses ini
tenaga, waktu, ide, saran, kritik dan
diperlukan
masukan lainnya yang dapat terus
keputusan
memdukung pengembangan Desa
dengan
Wisata Kandri.
masyarakat. Pengambilan keputusan
Sumbangsih Keluharan
Kandri
agar
keputusan-
yang
diambil
sesuai
keadaan
dan
kondisi
masyarakat
merupakan hal yang penting agar
terhadap
kegiatan bisa berjalan dengan lancar
pengembangan Desa Wisata Kandri
dengan tujuan dan sasaran.
yaitu pada saat kegiatan-kegiatan
Pengambilan keputusan dalam
yang berlangsung seperti Nyadran
pengembangan Desa Wisata Kandri 9
ini melibatkan peran masyarakat dan
kesejahteraan masyarakat melalui
melalui rembug warga, pertemuan,
kepariwisataan
musyawarah
jenis usaha yang dilakukan oleh
mufakat
dan
musrembang. Dari hasil pemikiranpemikiran keputusan
untuk maka
berbagai
masyarakat.
mengambil akan
dengan
Dari seluruh warga Kelurahan
didapati
Kandri hanya sebagian saja yang
keputusan yang paling serius dan
sudah
mendesak, lalu dijadikan prioritas
nyata dan perekonomian pun sudah
untuk diselesaikan. Dalam hal ini
meningkat, warga tersebut yang telah
masyarakat memiliki peran yang
berpartisipasi dalam pengembangan
sama
Desa Wisata Kandri dan membentuk
besar
dengan
POKDARWIS,
pengurus
karena
dari
merasakan
kelompok
dan
manfaat
usaha
di
secara
bidang
pemikiran masyarakat inilah yang
masing-masing
nantinya
menghasilkan
sablon, kerajinan, dan sebagainya.
berbagai saran dan masukan untuk
Sedangkan warga yang tidak ikut
menjadi sebuah keputusan. Maka
berpartisipasi langsung dan tidak
kriteria
masyarakat
menjadi anggota kelompok swadaya
pengambilan
masyarakat, maupun tidak memiliki
akan
keikutsertaan
dalam
proses
keputusan
dalam
pengembangan
usaha
di
seperti
bidang
kuliner,
kepariwisataan
Desa Wisata Kandri Kota Semarang
memang sampai
sudah terpenuhi.
merasakan manfaat yang ditimbulkan
3. Penerimaan manfaat secara merata Desa
Wisata
Kandri
dari
telah
saat
pengembangan
Kandri
ini.
ini
Desa
Dengan
belum
Wisata demikian
menjadi Desa Wisata yang lebih
indikator penerimaan manfaat dari
berkembang dibandingkan dengan
pengembangan Desa Wisata Kandri
Desa
secara merata pada masyarakat di
Wisata
Semarang,
lainnya masyarakat
di
Kota sudah
Kelurahan Kandri belum terpenuhi.
merasakan manfaat dari adanya
B. Tingkat Partisipasi
Desa Wisata Kandri ini. Banyak
Dalam penelitian ini menggunakan
manfaat yang telah dirasakan oleh
teori tingkat partisipasi dari Arnstein.
warga
Menurut Arnstein terdapat 3 tingkatan
seperti
meningkatnya 10
partisipasi yaitu Citizen Power, Tokenism,
masyarakat.
POKDARWIS
dan Non-participation. Dalam penelitian
Wisata
masyarakat
ini 2 tingkat yang akan diteliti yaitu
kemitraan
tingkat Citizen Power dan Tokenism.
asosiasi atau pokja (kelompok kerja)
1. Citizen Power
dan
dengan
Desa
menjalin
membentuk
dan membentuk KSM (Kelompok
Dalam citizen power terdapat tiga
Swadaya
Masyarakat)
untuk
sub tingkatan yaitu yang terendah
mengajak masyarakat
adalah partnership, delegated power
mengembangkan diri dan berinovasi
dan
khususnya
citizen
control.
Tingkatan
partnership berarti adanya kemitraan antara
petugas
yang
untuk
yang ingin
mendukung
pengembangan Desa Wisata Kandri.
berwenang
Sub tingkat kedua dari tingkat
dengan masyarakat dalam program
Citizen
pembangunan.
tingkatan
Power. Dalam sub tingkat delegated
delegated power berarti pemerintah
power ini bisa dikatakan bahwa
memberikan
kepada
derajat partisipasi masyarakat Kandri
masyarakat untuk mengurus sendiri
juga sudah sampai pada tingkat ini.
beberapa keperluannya dalam suatu
Pemerintah
telah
program
kewenangan
kepada
adalah
Lalu
kewenangan
pembangunan. tingkatan
berarti wewenang
citizen
masyarakat secara
Terakhir control
Kandri
diberikan
mandiri
Power
yaitu
Delegated
memberikan masyarakat
untuk
mengurusi
keperluannya dalam pengembangan
untuk
Desa Wisata Kandri, karena Desa
mengendalikan suatu program mulai
Wisata
dari perumusan, implementasi hingga
masyarakatnya
evalusinya.
masyarakat sendiri juga lah yang tahu
Tingkat terendah dari citizen
ini
terbentuk
oleh
sendiri
maka
apa saja yang diperlukan dalam Desa
power yaitu tangga partnership, bisa
Wisata
dikatakan bahwa derajat partisipasi
melakukan
masyarakat
sudah
mengeluarkan kebijakan.
tingkat
partnership
sampai
pada ini.
ini.
hanya
pembinaan
dan
Dalam sub tingkat citizen control
POKDARWIS dan pemerintah sudah
ini
menjalin
mengendalikan
kemitraan
Pemerintah
dengan 11
maksudnya
masyarakat
kebijakan
publik
mulai dari perumusan, implementasi,
Komunikasi satu arah sudah
hingga evaluasinya bisa dikatakan
dilakukan oleh pemerintah, seperti
bahwa tingkat partisipasi masyarakat
memberi pengumuman saat
Kelurahan
dilaksanakan pameran, pelatihan atau
Kandri
dalam
pengembangan Desa Wisata Kandri
sosialisasi
sudah berada pada tingkat citizen
pengumuman tersebut disampaikan
control ini. Dalam Desa Wisata ini
saat
pengendali
yaitu
dilaksanakan di setiap RT atau RW di
POKDARWIS, namun POKDARWIS
Kelurahan. Tidak hanya informasi
ini juga melibatkan masyarakat diluar
lewat pengumuman, pemerintah juga
pengurus untuk menjadi pengendali
telah membuat leaflet tentang Desa
juga dalam kebijakan-kebijakan Desa
Wisata agar masyarakat lebih siap lagi
Wisata Kandri.
menjadi masyarakat yang partisipatif
kebijakan
2. Tokenism
ada
untuk
warga
akan
pertemuan
rutin
Kandri,
yang
dalam pengembangan Desa Wisata
Tokenisme merupakan tingkat
Kandri.
dimana terjadinya komunikasi antara pemerintag
dengan
Selanjutnya tingkatan kedua
masyarakat.
dalam
tingkat
tokenism
adalah
Tokenime dibagi lagi menjadi tiga
consultation yaitu adanya komunikasi
tingkatan.
dua
Mulai
information,
dari
consultation
tingkat
arah,
berupa
pertemuan-
dan
pertemuan dengan masyarakat untuk
placation. Pertama yang merupakan
mengetahui perkembangan kegiatan
tingkatan
tingkat
yang telah dilaksanakan. Pertemuan
yang
ini yang dilakukan oleh pihak yang
artinya terjadi komunikasi satu arah
berwenang terhadap kegiatan yang
dari pemerintah kepada masyarakat.
mendukung
Komunikasi yang terjadi diharapkan
Wisata Kandri. Desa Wisata Kandri
mampu
Pertemuan
terendah
dalam
tokenism adalah information
gambaran mengenai
membantu
memberikan
kepada
masyarakat
pengembangan
pengembangan
satu
bulan
Desa
sekali
dilaksanakan untuk pertemuan seluruh
Desa
pengurus POKDARWIS, sedangkan
Wisata Kandri.
pertemuan tiga bulan sekali dihadiri oleh pengurus POKDARWIS, RT, 12
RW, Lurah, Camat, pihak Dinas
kuliner,
batik,
Kebudayan
tangan,
pemandu
dan
Pariwisata
Kota
sablon,
kerajinan
wisata
dan
Semarang, serta warga masyarakat
transportasi. Komite-komite kecil atau
Kelurahan Kandri untuk membahas
pokja yang telah dibentuk diberi
kegiatan-kegiatan
kewenangan
yang
akan
dalam
proses
dilaksanakan dan juga membahas
pengambilan keputusan. Pokja-pokja
evaluasi terhadap kegiatan yang sudah
selalu
dilaksanakan
Tidak
pengambilan keputusan karena pokja
hanya pertemuan rutin saja, di Desa
tersebut yang tahu apa masalah yang
Wisata Kandri pernah dilaksanakan
terjadi dan mengerti apa yang harus
FGD
diprioritaskan.
sebelumnya.
(Forum
membahas
Group
Discussion)
perkembangan
Desa
berperan
C. Faktor-faktor
Wisata Kandri dan membahas apa
maupun
yang akan dilakukan mendatang.
masyarakat
Tangga tertinggi pada tingkat tokenism
adalah
placation.
dalam
yang
menghambat
mendorong dalam
setiap
partisipasi
pengembangan
Desa Wisata Kandri Kota Semarang.
Yang
Pada pengembangan Desa Wisata
dimaksud dengan placation disini
Kandri telah menemui beberapa kendala
adalah
melibatkan
warga
untuk
yang
komite
dalam
masyarakat dalam pengembangan Desa
program namun hak memutuskan
Wisata Kandri. Ada enam faktor yang
tetap berada di tangan pemegang
mendorong
kekuasaan. Di Desa Wisata Kandri ini
partisipasi
telah dibentuk komite-komite kecil
program yaitu pengetahuan masyarakat
untuk
pengembangan
terhadap program, tingkat pendidikan
Desa Wisata Kandri. Komite-komite
masyarakat, jenis kelamin, kepercayaan
yang telah dibentuk ini adalah pokja
terhadap budaya tertentu dan faktor
(kelompok
KSM
eksternal yang berasal dari stakeholder.
Masyarakat).
A. Faktor yang menghambat partisipasi
Pokja-pokja dan KSM yang telah
masyarakat dalam pengembangan Desa
terbentuk
Wisata Kandri adalah :
menjadi
anggota
mendukung
kerja)
(Kelompok Swadaya
memiliki
dan
bidangnya
masing-masing, dimulai dari bidang 13
menjadi
faktor
maupun masyarakat
partisipasi
menghambat dalam
suatu
1. Faktor Pekerjaan Masyarakat Latar
belakang
masyarakat
Faktor-faktor eksternal ini dapat
pekerjaan
dikatakan petaruh (Stakeholder), yaitu
faktor
semua pihak yang berkepentingan dan
menjadi
penghambat pasrtisipasi masyarakat
mempunyai
dalam pengembangan Desa Wisata
pengembangan Desa Wisata Kandri.
Kandri.
saja
Petaruh kunci adalah siapa yang
memang ada beberapa yang karena
mempunyai pengaruh yang sangat
latar belakang pekerjaan dan berbagai
signifikan, atau dalam hal ini pihak
kesibukan jadi tidak memiliki waktu
Pengurus POKDARWIS di Desa
luang
pada
Wisata Kandri membawa pengaruh
pengembangan Desa Wisata Kandri,
bagi partisipasi masyarakat dalam
dan pekerjaan masyarakat menjadi
pengembangan Desa Wisata Kandri.
faktor penghambat.
Petaruh kunci yang dimaksud disini
Walaupun
untuk
mungkin
berpartisipasi
2. Faktor Pendidikan
pengaruh
terhadap
juga bisa dimaksudkan sampai kepada
Melihat seberapa jauh latar
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
belakang pendidikan mempengaruhi
Kota
masyarakat
berpartisipasi
peran penting dalam pengembangan
dalam pengembangan Desa Wisata
Desa Wisata Kandri seperti pengawas
Kandri. Latar belakang pendidikan
dan pembina. Dan peran media masa
berpengaruh
dalam mempromosikan Desa Wisata
masyarakat
untuk
terhadap dalam
partisipasi
pengembangan
Semarang
Kandri
yang
dengan
memegang
memanfaatkan
Desa Wisata Kandri, namun pada
kemajuan tekonologi internet dengan
kenyataannya
latar
membuat blog maupun web dan iklan.
belakang pendidikan warga Kandri
faktor eksternal yang menjadi
terbanyak yaitu lulusan SD. Dapat
penghambat yaitu dari Disbudpar
disimpulkan,
ialah
terlihat
pada
bahwa
tingkat
menjadi
faktor
sehingga
penghambat partisipasi masyarakat
pelatihan
dalam pengembangan Desa Wisata
POKDARWIS dalam pengurus masih
Kandri.
ada rasa individualisme yang tinggi
pendidikan
3. Faktor Eksternal
pelatihan warga
yang
monoton
bosan
mengikuti
tersebut,
dan
dari
dan masih memikirkan kepentingan 14
pribadi, dalam
dan
kurang
mengajak
mengayomi untuk
kelamin ini mempengaruhi partisipasi
secara
masyarakat dalam pengembangan Desa
administratif belum berjalan dengan
Wisata Kandri. Ada sektor yang memang
baik.
hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja
berpartisipasi,
warga
kita akan melihat seberapa jauh jenis
dan
B. Faktor yang mendorong partisipasi
seperti pemandu river tubing, pemandu
masyarakat adalah :
river tubing semua dilakukan oleh laki-
1. Pengetahuan terhadap program Pemahaman masyarakat
laki karena mengingat fisik laki-laki bisa
lebih kuat dan berani dibandingkan
saja dipengaruhi oleh lingkungan
dengan perempuan, tetapi tetap banyak
masyarakat itu sendiri. Kita akan
juga perempuan yang berpartisipasi tapi
melihat
di sektor lain seperti kuliner atau batik.
adanya
masyarakat
kecenderungan
berpartisipasi
dalam
Faktor jenis kelamin menjadi faktor
pengembangan
Desa Wisata Kandri
pendorong partisipasi masyarakat dalam
dari
jauh
pengembangan Desa Wisata Kandri,
seberapa
pengetahuan
masyarakat mengenai Desa Wisata.
karena perempuan dan laki-laki memiliki
Hampir
porsinya
seluruh
masyarakat
Kelurahan Kandri pada umumnya
3.Kepercayaan terhadap budaya tertentu
paham bahwa Kandri sudah diangkat Desa
Wisata
di
dalam
berpartisipasi.
sudah mengetahui Desa Wisata dan
menjadi
masing-masing
Kepercayaan terhadap budaya
Kota
tertentu
merupakan
faktor
Semarang. Pemahaman masyarakat
mungkin
akan pengembangan Desa Wisata
masyarakat
Kandri pun dirasa sudah sangat baik.
heterogenitas yang tinggi, terutama
2.Jenis Kelamin
dengan
karena tingkat
dari segi agama dan budaya akan
Jenis kelamin juga merupakan salah satu
mempengaruhi
yang
menentukan partisipasi masyarakat.
faktor dalam partisipasi
Di
Desa
Wisata
Kandri
sendiri
sangat
mengunggulkan
masyarakat. Di wilayah Kandri sendiri
memang
jumlah warga berjenis kelamin laki-laki
budaya, dalam salah satu kegiatannya
lebih banyak daripada jumlah warga
yaitu
yang berjenis kelamin perempuan. Disini
menghormati 15
“Nyadran
Kali” para
untuk leluhur.
Kepercayaan atau budaya tertentu
signifikan adalah dari POKDARWIS
yang
dan
berkembang
di
masyarakat
Dinas
Kebudayaan
dan
Semarang
yaitu
memang beragam, diantaranya yaitu
Pariwisata
adanya keyakinan yang bertentangan
adanya pelatihan yang dilaksanakan
dengan
oleh
yang
budaya-budaya menyangkut
terdahulu
dengan
ritual
Kota
Disbudpar,
memberi
Pokdarwis
kesempatan menjadi
telah
masyarakat
tertentu. Desa Wisata Kandri tidak
untuk
hanya menawarkan wisata alam dan
Disbudpar
edukasi, namun juga terdapat wisata
kebijakan, dan memberi pembinaan.
budaya yang bisa dibilang kental,
PENUTUP
dahulu
A. Kesimpulan
memang
ada
beberapa
masyarakat
yang
enggan
berpartisipasi
dalam
kegiatan
anggota
telah
pokja,
memberikan
1. Bentuk Partisipasi Bentuk
partisipasi
masyarakat
pengembangan Desa Wisata Kandri
Kelurahan Kandri dalam pengembangan
apalagi kegaiatan yang berbau budaya
Desa Wisata Kandri Kota Semarang
karena bertolak belakang dengan
adalah
kepercayaan,
seiring
partisipasi semu, hal ini didasarkan pada
berjalannya waktu masyarakat yang
3 kriteria Authentic Participation yaitu
menentang bisa mengerti bahwa ini
sumbangsih
merupakan kebutuhan kepariwisataan
pengembangan Desa Wisata Kandri,
dengan menjual budaya-budaya yang
penerimaan manfaat secara merata, dan
ada dan kegiatan kebudayaan tersebut
pengambilan
tetap berjalan. Faktor kepercayaan
menyangkut
terhadap budaya tertentu menjadi
pengembangan Desa
faktor
terdapat 1 kriteria yang tidak dapat
namun
pendorong
masyarakat
dalam
partisipasi pengembangan
terpenuhi
Desa Wisata Kandri.
Wisata
terhadap
usaha
keputusan pelaksanaan
yang program
Wisata Kandri
yaitu penerimaan manfaat
tidak semua warga Kelurahan Kandri
pengembangan
Kandri
atau
kepada masyarakat secara merata karena
4. Faktor Eksternal Dalam
pseudo-participation
faktor
Desa
ikut
pendorong
partisipasi
membuka
partisipasi masyarakat yang paling
peluang
langsung
dengan
usaha
maupun
menjadi anggota kelompok kerja. 16
upaya
2. Tingkat Partisipasi Tingkatan
partisipasi
masyarakat
pengembangan
Kandri,
serta
Desa
Wisata
masyarakat
juga
Kelurahan Kandri dalam pengembangan
mengendalikan
kebijakan-kebijakan
Desa Wisata Kandri Kota Semarang
yang ada di Desa Wisata Kandri mulai
berada pada tingkatan paling tinggi yaitu
dari perumusan hingga evaluasi dalam
Citizen Power. Pada tingkatan partisipasi
pengembangan Desa Wisata kandri.
masyarakat, dalam tingkatan tokenism
3. Faktor Pendorong dan Penghambat
sudah ada komunikasi dua arah antara
Partisipasi
pihak
Pengembangan
POKDARWIS
Kebudayaan
dan
dan
Pariwisata
Dinas Kota
Pasyarakat
dalam
Desa
Wisata
Kandri Faktor pendorong : Pengetahuan
Semarang dengan masyarakat Kelurahan Kandri berupa pertemuan rutin yang
masyarakat
dilaksanakan oleh POKDARWIS yang
Jenis
melibatkan RT, RW, Lurah, Camat
Eksternal
hingga level kedinasan. Juga sudah
Mengeluarkan
kebijakan,
dibentuk
yang
melaksanakan
pelatihan,
mendukung pengembangan Desa Wisata
melaksanakan
sosialisasi,
Kandri
berbentuk
melakukan
(pokja),
pokja
komite-komite
kecil
kelompok
tersebut
kerja
membidangi
terhadap
Kelamin,
Program,
dan
Faktor
(Disbudpar
:
pembinaan.
POKDARWIS
:
memberi
setiap sektor pendukung pariwisata yaitu
kesempatan masyarakat ikut Pokja,
kuliner,
menjadi
kesenian,
kerajinan,
dan
jembatan
untuk
pemandu wisata. Tingkat partisipasi
masyarakat untuk memberdayakan
masyarakat Kelurahan Kandri sudah
potensi yang ada. Media Masa :
berada pada tingkat tertinggi yaitu citizen
membantu dalam mempromosikan
power , dikarenakan adanya kemitraan
Desa Wisata Kandri) Faktor penghambat : Pekerjaan
antara petugas yang berwenang dengan masyarakat dalam bentuk pokja seperti
masyarakat,
komite-komite kecil tadi, pemerintah
Faktor
juga telah memberikan kewenangan
kurang
terhadap masyarakat untuk mengurus
melaksanakan pelatihan sehingga
sendiri keperluan dan kebutuhan dalam
masyarakat 17
pendidikan
Eksternal
dan
(Disbudpar
inovatif
bosan
,
:
dalam
dan
enggan
berpartisipas.
:
namun bisa pengumuman secara
sifat
tertulis mengundang satu persatu
individualis dan egoisme yang
KK dengan undangan dan dengan
masih tinggi dan mementingkan
menggunakan pamflet yang lebih
kepentingan
tersebar di Kelurahan Kandri agar
pengurus
POKDARWIS memiliki
mengayomi
pribadi, dalam
kurang mengajak
masyarakat
lebih
banyak
partisipasi, belum ada pengakderan
mengetahui info kegiatan yang akan
pengurus yang lebih muda dan
dilaksanakan dalam pengembangan
lebih
Desa Wisata Kandri.
berkompeten.
Secara
3. Faktor pendorong dan penghambat
administratif data mengenai jumlah wisatawan belum didata secara
partisipasi masyarakat dalam
valid, dan AD/ART belum berjalan
pengembangan Desa Wisata Kandri
sesuai dengan semestinya.)
Bagi POKDARWIS yaitu lebih
B. Saran
menyadarkan anggota pengurus yang
1. Bentuk Partisipasi Dibutuhkan
intensitas
memiliki egoisme yang tinggi, lebih
untuk
mengajak warga Kelurahan Kandri untuk
berpartisipasi
dan
mengayomi
ikut
masyarakat
dalam
menggalang partisipasi, serta bisa
menjadi anggota-anggota KSM atau pokja, serta memberi sosialisasi kewirausahaan
agar
masyarakat
dapat terjun langusng dalam Desa
merekrut
lagi
POKDARWIS
dan
pengurus lebih
selektif
dalam memilih pengurus nya dengan
Wisata sehingga dapat merasakan mencari yang benar-benar tulus dan
manfaat, dan manfaat akan lebih merata.
peduli pada Desa Wisata Kandri.
2. Tingkat Partisipasi informasi
lebih
Sedangkan untuk DISBUDPAR lebih
dibuat
menarik, banyak ide-ide segar dan berinovasi
pengumuman-pengumuman mengenai
pelatihan
yang
akan
lagi dalam membuat pelatihan, serta
dilaksanakan tidak hanya sebatas
tidak memukul rata setiap kegiatan
disampaikan melalui RT atau RW, 18
pelatihan
pada
Desa
Wisata
di
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy (Ed. III). Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Semarang karena setiap Desa Wisata perkembangannya beda dan harus
Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective, and Challenges,Makalah Bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
sesuai dengan kebutuhan Desa Wisata tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Pitana, Gde I., dan I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta : ANDI
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Demartoto, Argyo. 2009. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Surakarta : UNS Press
Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Fandeli, Chafid. 2001. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam.Yogyakarta : Liberty Offset
Rohman, Ainun dkk. 2009. Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan. Malang: Averroes Press
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media
Sastropoetro, Santoso. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta : Gave Media
Sj. Sumarto, Hatifah. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Bandung : Alfabeta.
Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Soekadijo, R.G. 1997. ANATOMI PARIWISATA. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
19
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031
Subarsono. AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556 / 407 tentang Penetapan Kelurahan
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati,
Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika A Sukardi, Nyoman. 1998. Pengantar Pariwisata. STP Nusa Dua-Bali Suwantoro, Gamal. 2004.Dasar-Dasar Pariwisata (Ed. II). Yogyakarta : ANDI Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo Wahab, Salah. 2003. Manajemen Kepariwisataan (Ed. IV). Jakarta : PT Pradnya Paramita Yoeti, Oka A. 2008.Anatomi Pariwisata. Jakarta : PT Pradnya Paramita Yoeti, Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Kepariwisataan. Bandung : Angkasa Yanti Yoeti, Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta : PT Pradnya Paramita
Perundang-undangan: Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 20
