1
IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DESA WISATA DI KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Oleh : Yohanes R. Juanda, Maesaroh, Amni Z. Rahman JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email:
[email protected] ABSTRACT Community empowerment activities is one of the key components as an effort to overcome the problems of underdeveloped Kandri administrative village area as a tourism village in the city of Semarang. It is important considering the majority livelihoods of Kandri villagers are working on the agricultural sector, then to transform to involve in the field of tourism business. This research will further elaborate the implementation of community empowerment activities in the policy of tourism village in Kandri administrative village, Gunungpati district, city of Semarang. The method used in this research is qualitative - descriptive type, with key informants from the staff of Semarang Municipal Office of Cultural and Tourism that specifically managed programs related with tourism village, and community members of Kandri administrative village part of the Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) management. The purpose of this study is to analyze the implementation of community empowerment activities from the 5 accuracy theory by Riant Nugroho, and describing factors influencing the implementation of activities. The results of the research shown that in the implementation of the undertaken activities, there are problems related to the suitability of the activities provided to local conditions; the assigned of target community; and the transformation process of the local community to become businessmen in tourism sector. Constraint factors of the community empowerment implementation process are the clarity and policy standards, the commitment of governments, social and economic conditions, and the disposition of the implementor. Recommendation earned from this research are : increasing participation of the Tourism Department in the development of Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) on Kandri administrative village, proportionally to both Pokdarwis Pandanaran and Pokdarwis Sukomakmur; guidelines for the implementation were made by The Government toward the undertaken activities; and clear budget allocation in supporting the activities. Keywords : Community Empowerment, Implementation, Tourism Village.
2
(Yoeti, Anatomi Pariwisata, 2008 :
PENDAHULUAN Salah satu wujud dari berbagai macam
sektor
yang
41).
dapat
Melalui Undang-undang Nomor 10
dalam
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
menjalankan otonomi daerah adalah
yang kemudian mengacu pula pada
sektor
Peraturan
dikembangkan
daerah
pariwisata.
World
Trade
Daerah
(Perda)
Kota
Organisation (WTO) memprediksi
Semarang nomor 14 tahun 2011
bahwa
tentang
sektor
pariwisata
akan
Rencana
Tata
Ruang
mengalami pertumbuhan yang pesat
Wilayah (RTRW) Kota Semarang
diantara industri jasa-jasa lainnya
tahun 2011-2031 pasal 78H terkait
serta diramalkan akan menjadi sektor
kawasan wisata, pemerintah Kota
penggerak utama perekonomian pada
Semarang menetapkan status Desa
abad
wisata terhadap 3 Kelurahan di Kota
21
bersama
telekomunikasi informasi.
dan
Prediksi
industri teknologi
dari
WTO
Semarang
sebagaimana
Keputusan
Walikota
Surat
Semarang
demikian bukan merupakan hal yang
Nomor 556 / 407 Tanggal 22
tanpa dasar. Di masa yang akan
Desember 2012 Tentang Penetapan
datang diperkirakan pariwisata dunia
Kelurahan Kandri dan Kelurahan
cenderung meningkat. Perkiraan ini
Nongkosawit
didasarkan
Gunungpati, Kelurahan Wonolopo
atas
pengalaman-
Kecamatan
pengalaman terdahulu ketika terjadi
Kecamatan
krisis ekonomi dunia. Dalam periode
Wisata Kota Semarang.
1970-1971 (krisis minyak), periode 1981-1982
(resesi
dunia),
dan
Desa
Mijen
wisata
sebelumnya
sebagai
Kandri
merupakan
Desa
yang sebuah
periode 1990-1991 (perang teluk),
Kelurahan ini ditetapkan statusnya
ternyata dengan adanya krisis-krisis
sebagai Desa wisata berbasis daya
itu, perjalanan wisata dunia tidak
tarik alam dan berbasis daya tarik
banyak terganggu dan meningkat
budaya
terus
Semarang.
oleh
Pemerintah
Secara
umum
Kota Desa
3
wisata Kandri memiliki luas wilayah
wilayah Desa Kandri sebagai Desa
245,490 Ha. Desa wisata Kandri
wisata
yang sebelumnya merupakan sebuah
masyarakat setempat agar lebih siap
Kelurahan, memiliki 26 RT yang
dan dapat berperan signifikan dalam
tersebar didalam 4 RW. Secara
memanfaatkan segala bentuk potensi
umum pada tahun 2012, tercatat
pariwisata di wilayah Desa wisata
jumlah penduduk di wilayah Desa
Kandri
wisata Kandri sebesar 3.797 orang,
perekonomian.
dengan
masyarakat
dianggap
sebesar 1.507 dan jumlah penduduk
mengingat
mata
miskin sebanyak 876 orang. Mata
penduduk
Desa
Pencaharian Penduduk di wilayah
mayoritas
bekerja
Kandri sebelum diangkat statusnya
pertanian, kemudian akan beralih
sebagai Desa wisata dapat dilihat
fungsi sebagai pelaku usaha dalam
pada tabel berikut :
bidang pariwisata dan oleh karena
jumlah
kepala
keluarga
Tabel Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kandri No 1 2 3 4 5 6 7 8
Mata Pencaharian Jumlah Pegawai Negeri 56 Karyawan Swasta 69 Buruh Tani 214 Pekerja Bangunan 182 POLISI/TNI 11 Petani Sendiri 206 Wiraswasta 157 Pedagang/Pengusaha 48 JUMLAH 944 Sumber : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran Tahun 2013 Aktivitas pemberdayaan masyarakat
itu,
serta
untuk
menyiapkan
guna
meningkatkan Pemberdayaan penting pencaharian Kandri
pelaksanaan
yang
di
sektor
pemberdayaan
masyarakat yang dijalankan haruslah berjalan
secara
maksimal
guna
mencapai tujuan dari ditetapkannya kebijakan tersebut. Penelitian ini lebih
lanjut
mengenai
akan
membahas
implementasi
pemberdayaan
kegiatan
masyarakat
dalam
kebijakan Desa wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah
merupakan salah satu komponen
untuk
mengetahui
kunci dalam upaya untuk mengatasi
implementasi kegiatan serta faktor-
permasalahan belum berkembangnya
faktor
apa
yang
bagaimana
mempengaruhi
4
implementasi
kegiatan
fenomena yang diteliti di lapangan
pemberdayaan masyarakat di Desa
terkait dengan pelaksanaan kegiatan
wisata
pemberdayaan masyarakat di Desa
Kandri
Kecamatan
Gunungpati Kota Semarang.
wisata Kandri. Adapun variabel-
Dalam penelitian ini, teori yang
variabel tersebut adalah : 1) Standar
digunakan untuk melihat bagaimana
dan
implementasi
kegiatan
Sumberdaya; 3) Hubungan antar
pemberdayaan masyarakat di Desa
organisasi; 4) Karakteristik Agen
wisata Kandri dengan menggunakan
Pelaksana; 5) Kondisi sosial dan
teori lima (5) ketepatan kebijakan
ekonomi;
menurut
Implementor.
Riant
Nugroho.
Pada
dasarnya terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal kefektifan implementasi
kebijakan
(dalam
Nugroho, 2011: 650-652) yaitu:
memperngaruhi
saja
Disposisi
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini
adalah
kualitatif
digunakan
adalah
tipe
bertempat di Dinas Kebudayaan dan
yang
pelaksanaan
di Desa wisata Kandri, teori yang digunakan berangkat dari model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Variabelyang
6)
deskriptif dengan lokasi penelitian
kegiatan pemberdayaan masyarakat
variabel
serta
2)
METODE PENELITIAN
yang
Selanjutnya untuk menganalisis apa
kebijakan;
dengan tipe atau jenis penelitian
1) Ketepatan Kebijakan; 2) Ketepatan Pelaksana; 3) Ketepatan Target; 4) Ketepatan Lingkungan; 5) Ketepatan Proses.
faktor-faktor
sasaran
mempengaruhi
kebijakan menurut Van Meter dan an Horn kemudian disesuaikan dengan
Pariwisata
Kota
Semarang
dan
lingkungan Kelurahan Kandri Kota Semarang. Teknik
dalam
menentukan
informan
menggunakan
teknik
purposive
sampling,
dengan
informan utama (key informan) dari staff
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata Kota Semarang
yang
secara khusus mengurusi terkait program Desa wisata. serta Pihak masyarakat Kelurahan Kandri yang
5
merupakan
pengurus
Kelompok
Sadar Wisata (Pokdarwis). Penelitian strategi yang
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Impelementasi
Kegiatan
ini
menggunakan
Pemberdayaan Masyarakat di
penelitian
fenomenologi
Desa
merupakan
penelitian
suatu
yang
metode prosedur-
prosedurnya mengharuskan peneliti
wisata
Kandri
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Dalam
melihat
bagaimana
untuk mengkaji sejumlah subyek
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
dengan terlibat secara langsung dan
masyarakat dalam kebijakan Desa
relatif
untuk
wisata di Kelurahan Kandri, maka
dan
teori yang dipakai dalam melihat
(Moustakas
pelaksanaannya menggunakan teori
lama
didalamnya
mengembangkan relasi-relasi
pola-pola
makna
(1994), dalam Creswell (2012:21)). Teknik yang digunakan dalam proses
pengolahan
data
yaitu
lima (5) ketepatan implementasi menurut
Riant
penelitian
reduksi
terdapat
penyajian
dan
Dalam
aspek ketepatan kebijakan, hasil
bergerak diantara perolehan data, data,
Nugroho.
menunjukkan permasalahan
bahwa mengenai
penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan
kesesuaian kegiatan yang masuk dari
untuk guna menguji kualitas dari
berbagai
data yang dihimpun dalam menyusun
pemerintah
penelitian,
sesuai
teknik
selanjutnya triangulasi.
digunakan Triangulasi
aktor yang
dengan
khususnnya
dari
ternyata
tidak
kebutuhan
dari
masyarakat setempat dan cenderung
diartikan sebagai pengecekan data
dipaksakan.
dari
ditunjukkan pada aspek ketepatan
berbagai
sumber
dengan
Permasalahan
berbagai cara dan berbagai waktu
target
(Sugiyono,
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
2009:273).
Pada
yang
menjadi
juga
penelitian ini, penggunaan teknik
masyarakat.
triangulasi
nampak berupa kurang turut sertanya
yang
digunakan
Permasalahan
sasaran
pemerintah
yang
melingkupi triangulasi sumber dan
peranan
dalam
triangulasi teknik pengumpulan data.
menentukan target yang dijadikan
6
sasaran dan lebih menitikberatkan
kepengurusan Pokdarwis Pandanaran
penentuan
masyarakat
maupun
Pokdarwis
yang menjadi target kegiatan pada
berperan
aktif
Pokdarwis yang terdapat di Desa
pihak-pihak SKPD Kota Semaran
wisata Kandri. Implikasi dari hal ini
maupun pihak luar pemerintah dalam
adalah kurang meratanya kelompok
melaksanakan
masyarakat yang menjadi target dari
pemberdayaan masyarakat di Desa
dilaksanakannya
kegiatan.
wisata Kandri. Sedangkan untuk
Permasalahan berikutnya ditemukan
aspek ketepatan lingkungan, persepsi
dalam
yang
kelompok
aspek
ketepatan
proses
Sukomakmur
dalam
menjaring
kegiatan
ditunjukkan
aktor
dimana sejauh ini, perkembangan
pemerintah
dari masyarakat setempat secara
pendidikan dan bentuk kerjasama
keseluruhan di Desa wisata Kandri
dari pihak Pertamina melalui PKBL
masih belum menyiapkan diri untuk
(Program
dapat
dalam
Lingkungan) di Desa wisata Kandri
pariwisata
nampak baik dan sesuai dengan
berperan
memanfaatkan
maksimal sektor
seperti
luar
institusi
Kemitraan
untuk peningkatan perekonomian,
kebutuhan
dan hanya bisa dimaksimalkan oleh
ditunjang pula dengan komposisi
sebagian kelompok.
jejaring antar SKPD Kota Semarang
Untuk 2 aspek ketepatan lainnya yakni
ketepatan
pelaksana
masyarakat.
Bina
Hal
ini
yang dikoordinatori oleh Disbudpar
dan
untuk menghimpun Dinas lainnya
ketepatan lingkungan telah berjalan
dalam menyelenggarakan kegiatan di
dengan baik dan sesuai. Dalam aspek
Desa wisata Kandri.
ketepatan pelaksana, sinergitas atau pembagian peranan dari pemerintah dan
masyarakat
sesuai
dengan
2. Faktor-Faktor Mempengaruhi
Yang Implementasi
porsinya. Pemerintah memposisikan
Kegiatan
diri
Masyarakat Di Desa Wisata
sebagai
pendamping
serta
fasilitator, disisi lain masyarakat setempat baik yang tergabung dalam
Kandri
Pemberdayaan
7
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
dianggap
implementasi
Kota Semarang untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan
tersebut.
kegiatan pemberdayaan masyarakat
Selain itu juga ditunjang dengan
di Desa wisata Kandri berangkat
terdapatnya dua (2) Pokdarwis yang
menurut pendapat Van Meter dan
bergerak sebagai pelaksana teknis
Van
Horn
disesuaikan penelitian.
yang
kemudian
dalam menggerakan wilayah Kandri
dengan
fenomena
sebagai
wisata.
Pengaruh
pelibatan
sasaran kebijakan, hasil penelitian
pelaksana
ini
menunjukkan bahwasannya belum
menutup
adanya suatu standar atau acuan yang
ketidakjelasan
serta
minimnya
menjadi dasar untuk pelaksanaan
anggaran
pihak
Disbudpar
kegiatan pemberdayaan masyarakat
dalam
melaksanakan
kegiatan
yang ditujukan untuk Desa wisata
pemberdayaan
Kandri. Hal ini kemudian berdampak
Kandri.
rancunya
standar
Desa
dan
pada
Dalam
sebuah
sumberdaya
kemudian
dapat
permasalahan
dari
di
Desa
wisata
kegiatan-kegiatan
Adanya Klaster Pariwisata dalam
yang dijalankan serta ketidakjelasan
Forum for Economic Development
dari tujuan yang hendak dicapai.
and
Ketidakjelasan
(FEDEP)
berdampak
pada
standar
Kota
Promotion
Semarang
yang
adanya
bergerak dibawah Bappeda Kota
kriteria mengenai sasaran kegiatan
Semarang merupakan upaya dalam
sehingga
mensosialisasikan
terdapat
tidak
ini
Employment
ketidakjelasan
permasalahan
kelompok masyarakat yang menjadi
mengenai
pengembangan
Desa
sasaran dari kegiatan pemberdayaan
wisata Kandri sebagai Desa wisata
masyarakat.
maupun upaya untuk pemberdayaan
Dalam faktor sumberdaya, secara
masyarakat di dalamnya menjadi
garis besar dibagi menjadi dua yaitu
lebih mudah untuk dikoordinasikan
sumberdaya manusia dan anggaran.
dengan
SDM pelaksana sudah sesuai dimana
jajaran
terdapat pelibatan seluruh SKPD
Semarang. Koordinasi antar SKPD
pihak-pihak SKPD
dinas
lainnya
di
atau Kota
8
ini menunjukkan hubungan antar
(Pokdarwis) yang mana. Dampak
organisasi berperan sebagai salah
dari
satu
kemudian menyebabkan juga kondisi
faktor
dalam
pelaksanaan
kegiatan di Desa wisata Kandri.
karakteristik
sosial
ini
ekonomi menjadi bermasalah. Secara
Aspek lainnya yang dilihat yaitu mengenai
permasalahan
agen
ekonomi,
kalangan
memanfaatkan
yang
potensi
dapat
pariwisata
pelaksana yang menunjukan bahwa
hanya terdapat dibeberapa sektor
usaha Disbudpar dalam membina
khususnya yang ditangani Pokdarwis
masyarakat
Sukomakmur.
Sedangkan
perubahan-perubahan yang dicapai
masyarakat
yang
melalui
dibeberapa sektor khususnya yang
setempat
kegiatan
masyarakat
menuju
pemberdayaan
tersebut
bergerak
mayoritas
ditangani
masih minim. Hal ini dikarenakan
Pandanaran
masih
adanya
memaksimalkan potensi pariwisata
benturan
senyatanya
untuk
permasalahan
di
prioritas.
meningkatkan perekonomian. kondisi
sosial
dan
wisata
belum
terkait dengan penetapan agenda
Dalam
Desa
Pokdarwis
Terkait
Kandri
dengan
dapat
untuk
disposisi
ekonomi, secara sosial di dalam
implementor, pemerintah khususnya
berjalannya
kegiatan
pihak Disbudpar Kota Semarang
pemberdayaan masyarakat di Kandri
dalam menanggapi dan menangani
terdapat
beragam
aktivitas
permasalahan
internal
bentuk
kegiatan
dikarenakan terdapatnya dua (2)
pemberdayaan masyarakat di Desa
kepengurusan Pokdarwis. Hal ini
wisata Kandri dianggap masih belum
kemudian
pada
maksimal hingga saat ini. Hal ini
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
ditunjukkan dengan belum siapnya
masyarakat yang diberikan tidak
keseluruhan
memiliki sasaran yang jelas apakah
dalam menyadari dan mengambil
harus
sikap
berdampak
diberikan
masyarakat
di
masyarakat
yang
sesuai
setempat
dalam
kalangan yang bagaimana, atau harus
memanfaatkan potensi pariwisata di
melalui Kelompok Sadar Wisata
wilayah Desa wisata Kandri untuk
9
peningkatan perekonomian dalam
wisata Kandri kemudian digolongkan
rangka peralihan mata pencaharian
menjadi 2, yaitu faktor pendorong
penduduk setempat.
dan faktor penghambat. Berdasarkan hasil
peneltian,
maka
PENUTUP
pendorong
A. Kesimpulan
kegiatan pemberdayaan masyarakat
Implementasi
kegiatan
dalam
faktor
di Desa wisata Kandri yaitu; terkait
pemberdayaan masyarakat di Desa
hubungan
antar
wisata
faktor
sumberdaya
Kandri
Gunungpati
Kecamatan
Kota
Semarang
pelaksanaan
pelaksanaan.
organisasi
dalam
Sedangkan
yang
dianggap belum optimal di dalam
merupakan
pelaksanaannya,
dalam
adalah standar dan sasaran kebijakan,
beberapa aspek telah berjalan dengan
karakteristik dari agen pelaksana,
baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek
kondisi
yang dianggap masih belum sesuai
setempat,
dan
implementor.
walaupun
berimplikasi
pada
kurang
faktor
serta
sosial
B. Saran
pemberdayaan masyarakat di Desa
1. Pembinaan
Kandri,
ketepatan target;
yakni
kebijakan; serta
Sedangkan
ketepatan aspek
masyarakat
serta
optimalnya implementasi kegiatan
wisata
dari
penghambat
disposisi
secara
lebih
mengenai
berimbang terhadap Pokdarwis
ketepatan
yang terdapat di Desa wisata
proses. ketepatan
Kandri,
baik
Pokdarwis
Pandanaran maupun Pokdarwis
pelaksana dan ketepatan lingkungan
Sukomakmur.
nampak sudah berjalan baik dan
pembinaan kepada masyarakat
sesuai
mendukung
dalam pembuatan paket wisata
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
dan pelaku usaha yang bergerak
masyarakat di Desa wisata Kandri.
dalam pembuatan cinderamata,
dalam
Faktor-faktor
yang
dianggap
Secara
jasa
rumah
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
serta
yang
pemberdayaan masyarakat di Desa
pemandu wisata/guide.
khusus
tinggal/homestay bekerja
sebagai
10
2. Dibuatnya SOP/pedoman baku pelaksanaan,
oleh
pihak
Disbudpar Kota Semarang untuk pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat Kandri
di
Desa
sebagai
wisata
salah
satu
prioritas urusan pariwisata yang ditangani, wujud
yang
hadir
alokasi
keuangan
sektor/urusan
dalam
penganggaran
yang
jelas
dalam
pariwisata
publik.
Bandung
:
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
di
Desa wisata Kandri; serta dengan digagendakannya
kebijakan Alfabeta.
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy (Ed. III). Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective, and Challenges, Makalah Bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
di
lingkup Kota Semarang.
DAFTAR PUSTAKA Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Fandeli, Chafid. 2001. Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam. Yogyakarta : Liberty Offset Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta : Gave Media Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif
Pitana, Gde I., dan I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta : ANDI Putra, Muriawan Agus. 2006. Konsep Desa Wisata. Jurnal Manajemen Pariwisata, 5(1) http://jurnal.triatmamulya.ac.id/index .php/JMPII/article/download/12/13. diunduh Kamis 12-12-2013, pukul 01.34 WIB Soemarno. 2010. Desa Wisata. Jurnal Universitas Brawijaya dalam http://marno.lecture.ub.ac.id/files/20 12/01/Desa-wisata.doc, diunduh pada 26-11-2013, 00.27 WIB Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
11
Subarsono. AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Perundang-undangan:
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 20112031
Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama Suwantoro, Gamal. 2004. DasarDasar Pariwisata (Ed. II). Yogyakarta : ANDI Wahab, Salah. 2003. Manajemen Kepariwisataan (Ed. IV). Jakarta : PT Pradnya Paramita Wihasta, Candra Restu dan H.B.S. Eko Prakoso. 2012. Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. Jurnal Universitas Gadjah Mada dalam http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.ph p/jbi/article/download/47/47 diunduh 18-11-2013 pukul 03.35 WIB Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo Yoeti, Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta : PT Pradnya Paramita Yoeti, Oka A. 2008. Anatomi Pariwisata. Jakarta : PT Pradnya Paramita
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556 / 407 tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen sebagai Desa Wisata Kota Semarang Surat Keputusan Kepala Disbudpar Kota Semarang No. 556/548 tentang penetapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sukomakmur, Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
