ANALISIS AKTOR IMPLEMENTASI DALAM KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati) Oleh : Rizky Fajar Wibowo, Dewi Rostyaningsih
Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRAKSI Memasuki era globalisasi diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya pembangunan. Semakin berkembangnya pembangunan perumahan di wilayah Kota Semarang, maka akan semakin luas kebutuhan akan lahan sebagai sarana bagi pembangunan perumahan yang bersangkutan. Permasalahan alih fungsi lahan yang makin marak di Kota Semarang, bencana tanah longsor Trangkil, peningkatan lahan kritis dan banyaknya ruang terbuka hijau yang di alih fungsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara dari narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kota Semarang. Data yang didapat dari narasumber digunakan untuk melihat setiap aktor-aktor implementasi dari segi kepentingan (interest) dan kekuasaan/pengaruh (power) dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peran aktor dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari setiap aktor berbeda-beda dilihat dari kepentingan dan pengaruh/kekuasaan sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 kategori aktor, Pemain Kunci/Key Players yang terdiri Bappeda dan Dinas Tata Kota Perumahan, kategori Pendukung/Contest Setter yakni Konsultan Jasa, Subjects terdiri dari aktivis lingkungan dan Satpol PP, dan Pengikut Lain terdiri dari masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan. Keberhasilan seorang aktor juga dilihat dari partisipasi aktor, perspektif aktor, aksesibiltas aktor, dan penentuan tindakan. Pemahaman mengenai kebijakan pada masyarakat ditemukan sangat kurang dalam keterlibatan pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kota Semarang. Penelitian ini menghasilkan masukan atau saran kepada pemerintah dalam keberhasilan pencapaian pelaksanaan kebijakan tata ruang. Perlu partisipasi dari semua aktor implementasi kebijakan dan menjaga koordinasi dari semua aktor yang terlibat. Memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intens. Kata Kunci: Analisis Aktor, Implementasi Kebijakan Tata Ruang , Peran Aktor, Aktor Implementasi.
yang sudah dikuasai oleh rakyat
PENDAHULUAN
dengan suatu hak dan tanah-tanah
A. Latar Belakang Lahan adalah salah satu unsur utama
dalam
menunjang
kelangsungan hidup manusia. Lahan berfungsi sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. oleh
Lahan juga dibutuhkan
hampir
ekonomi,
semua
sehingga
kegiatan tak
karena
sumber
lahan
daya
merupakan yang
dapat diperbarui.
Tidak
tak begitu
mengherankan, masalah penggunaan lahan biasanya muncul ketika ada perubahan
penggunaan
yang
signifikan. Konversi lahan sering bergandengan
tangan
dengan
masalah – masalah penggusuran, hilangnya
lahan
pertanian,
lingkungan rusak, masalah ketahanan pangan, dan isu-isu lainnya. Semakin
berkembangnya
pembangunan perumahan di wilayah Kota Semarang, maka akan semakin luas kebutuhan akan lahan sebagai sarana perumahan
bagi yang
pembangunan bersangkutan.
Sementara tanah yang berstatus tanah pemerintah di Kota Semarang sudah langka, yang ada adalah tanah-tanah
Akibatnya
sebagian
pengembang melakukan pembebasan tanah-tanah pertanian tersebut untuk lahan
pembangunan
perumahan
dengan melalui proses alih fungsi tanah dari tanah pertanian ke non pertanian Adanya
heran
kelangkaannya meningkat dengan pesat
pertanian.
pedoman
baru
mengenai pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 ayat (1) urusan pemerintah
terdiri
atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan
konkuren
yang
diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Daerah
Otonomi
memiliki
kewenangan
Daerah.
power
dalam
atau
mengurus
wilayahnya sendiri. Dalam hal ini pemerintah dalam
memiliki
mengelola
dan
kewajiban mengatur
pemanfaatan ruang yang dimilikinya untuk digunakan dengan sebaikbaiknya. Di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat (2) menyebutkan urusan wajib terdiri atas
Urusan
Pemerintahan
yang
berkaitan dengan pelayanan Dasar
dan Urusan Pemerintah yang tidak
lahan
berkaitan dengan pelayanan dasar.
menimbulkan lahan kritis. Hal itu
Salah satu dari Urusan Pemerintahan
dapat dilihat dari dampak lanjutan
yang berkaitan dengan pelayanan
dari
dasar adalah (c) pekerjaan umum dan
permasalahan
penataan ruang.
Semarang bawah. Menurut warga
Konversi
lahan
pertanian
yang
adanya
Kelurahan
akhirnya
lahan
kritis
banjir
di
Sekaran,
akan
yaitu daerah
“Lahan
di
adalah fenomena yang tidak dapat
Gunungpati memang beberapa tahun
dihindari bagi kota-kota besar seperti
ini
halnya Kota Semarang. Desakan
Sukorejo. Makin banyak perumahan
kebutuhan lahan untuk pembangunan
dan lahan yang dibuka untuk kapling.
begitu tinggi, sementara luas lahan
Kalau hujan sering longsor, kalau
terbatas.
kemarau
Sub DAS Garang hulu dan ruang terbuka hijau (RTH) yang terletak
di
sering
di
daerah
kebakaran”.
(sumber: Suara Merdeka. Januari 2016) Kawasan atas itu seharusnya
di
Kecamatan
untuk ruang hijau. Ketika kemudian
Gunungpati,
Mijen,
Ngaliyan,
pemerintah mengizinkan dibukanya
Banyumanik
telah
mengalami
untuk permukiman, ancaman lahan
gangguan. Gangguan itu berupa alih
kritis menjadi semakin besar. Dari
fungsi lahan hutan menjadi lahan
penelitian Fakultas Teknik Undip
pertanian dan permukiman yang
yang dilakukan oleh Aidy Huzaimi
tidak memperhatikan syarat-syarat
dan Sri Rahayu mengungkapkan
konservasi tanah dan air yang mana
peningkatan
secara hidrologis merupakan daerah
Kecamatan
resapan
didominasi pada perubahan lahan
yakni
untuk
atas
terutama
Kota
Semarang,
bagian
kritis,
wilayah
Kota
Semarang.
kekritisan
lahan
Gunungpati
di
lebih
tidak kritis menjadi lahan potensial
Pemanfaatan lahan yang tidak
kritis (ED) seluas 249,94 hektare
memperhatikan
kaidah-kaidah
dengan wilayah terluas terdapat di
konservasi
dan
di
Kelurahan Kalisegoro 67,14 hektare
Kecamatan Gunungpati berpotensi
dan di Kelurahan Sumurejo seluas
tanah
air
menyebabkan terjadinya degradasi
31,34
hektare.
(sumber:
Suara
Merdeka. Januari 2016)
pelanggaran tata ruang semestinya semakin tersebar dan memudahkan
Bencana tanah longsor yang
warga melakukan kontrol. Tanpa
menimpa Trangkil Baru, Kelurahan
keterlibatan
Sukorejo, Kecamatan Gunungpati,
pemerintah dapat mengawasi penuh.
Semarang, menjadi bukti tentang
Pemahaman
betapa penting kepatuhan pada tata
seharusnya
ruang.
terbuka kepada warga. Tidak perlu
Pelanggaran
tata
ruang
warga,
tata
mustahil
ruang
sudah
diinformasikan
secara
wilayah berakibat sangat fatal dan
ada
dalam
semakin
rencana tata ruang bila diekspose
memperparah kerusakan lingkungan,
akan memicu praktik calo tanah
sayangnya pelanggaran tata ruang
apabila
makin merajalela dan memperburuk
konsisten
kondisi lingkungan. Daerah longsor
kebijakan. Bencana Trangkil hanya
itu
salah satu contoh tentang dampak
jangka
sebenarnya
konservasi
yang
panjang
adalah dilarang
wilayah untuk
perumahan (Sumber : Direktorat Jenderal Penataan ruang).
kekhawatiran
seluruh
bahwa
suatu
instansi
untuk
terkait
mengamankan
nyata pelanggaran tata ruang. Dilihat
dari
masalah
yang
dihadapi di atas menunjukkan bahwa
Peraturan yang masih tumpang
pengawasan yang dilakukan oleh
- tindih, penegakan hukum yang
pemerintah daerah masih kurang
tidak jalan, sistem pemerintahan
optimal meskipun begitu perlu ada
yang tidak efektif, dan pelanggaran
upaya untuk mengendalikan konversi
yang
menyebabkan
lahan , baik intensitasnya maupun
pelanggaran tata ruang merajalela.
distribusinya. Di dalam Perda 14
Pemerintah tentu memikul tanggung
Tahun 2011 pada pasal 162 huruf (a)
jawab. Pemerintah harus mengakui
“pengawasan
keterbatasan dalam pengawasan tata
pemanfaatan
ruang, sehingga perlu melibatkan
penyimpangan/pelanggaran
lebih banyak peran serta masyarakat
harus dilakukan oleh aparat pada unit
untuk mengawasi dan bertanggung
terkecil pada kecamatan dan desa
jawab
beserta
lolos
atas
sanksi
lingkungan
masing-
masing. Saluran pengaduan atas
umum ruang
masyarakat
terhadap dan RTRW
umum”.
Pengawasan yang dilakukan oleh
unit
terkecil
sekalipun
harus
baru-baru
ini
terkenal
dengan
ditindaklanjuti dengan baik atau
penyebutan
benar dan juga hasil pengawasan
pemerintahan yang baik atau good
yang
governance.
telah
disampaikan
dilakukan kepada
harus Walikota
wilayah tersebut.
penyelenggaraan
Relasi Tiga Aktor (Pemerintah, Masyarakat, dan Private Sektor)
Keikutsertaan masyarakat juga
sangat
dibutuhkan
sinergi
dan
penting dalam pemanfaatan ruang di
kemitraan semua pihak dan tentunya
kota Semarang, sesuai dengan Perda
masyarakat sendiri perlu membangun
No. 14 Tahun 2011 pasal 159 ayat
visi yang sama, pola pikir dan juga
(b)
pola tindak yang saling menguatkan.
menyatakan
ruang
“memanfaatkan
sesuai
dengan
izin
B. Rumusan Masalah
pemanfaatan ruang dari pejabat yang
Bagaimana peran aktor implementasi
berwenang”. Masyarakat dalam hal
dalam
pelaksanaan
Kebijakan
ini
Rencana Tata Ruang
wilayah di
juga
harus
mentaati
setiap
kebijakan yang telah di tetapkan oleh
Kota Semarang (studi kasus di
pemerintah kota Semarang. Dimana
Kecamatan Gunungpati)?
peran masyarakat bisa dengan ikut berpartisipasi
pengimplementasian
C. Tujuan Mendeskripsikan
peran
Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang
implementasi
Rencana
Rencana Tata Ruang wilayah di Kota
Tata
ruang
dan
Tata
Wilayah Kota Semarang dengan mengajukan
gugatan
keberatan
kepada pejabat yang berwenang jika
dalam
aktor Regulasi
Semarang. D. Kerangka Pemikiran Teoritis 1. Administrasi Publik
melihat adanya ketidak- sesuaian pemanfaatan ruang atau tata ruang
dikutip dalam (Pasolong. 2007),
yang ada di wilayahnya. Berkaitan pemerintahan berbagai
penyelenggaraan yang
pihak,
Menurut Nicholas Henry
melibatkan tidak
hanya
pemerintah itu sendiri namun beserta dengan masyarakat dan sektor privat,
administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan terhadap
pemahaman
pemerintah
dalam
hubungannya dengan masyarakat
yang
diperintah,
dan
juga
mendorong kebijakan publik agar lebih
responsif
kebutuhan
sosial.
terhadap Administrasi
yudikatif dan legislatif serta pertalian di antara ketiganya; c. Mempunyai penting
peranan
dalam
yang
formulasi
publik berusaha melembagakan
kebijaksanaan publik (public
praktik – praktik manajemen agar
policy) dan merupakan bagian
sesuai dengan nilai efektivitas,
proses politik;
efisiensi,
dan
pemenuhan
kebutuhan
masyarakat
secara
lebih baik.
privat;
Berhubungan
erat
dengan kelompok - kelompok
Menurut Rosenbloom
d. Berbeda dengan administrasi
David dikutip
H.
privat dan individual dalam
dalam
memberikan pelayanan kepada
(Pasolong. 2007: 8), administrasi
masyarakat.
publik merupakan pemanfaatan
Menurut Jhon M. Pfiffner
teori – teori dan proses – proses
dan Robert V. Presthus dikutip
manajemen, politik, dan hukum
dalam (Pasolong, 2007: 7), ada 3
untuk
keinginan
hal dalam administrasi publik
pemerintah di bidang legislatif
yaitu (1) meliputi implementasi
dan
rangka
kebijakan pemerintah yang telah
fungsi – fungsi pengaturan dan
ditetapkan oleh badan – badan
pelayanan terhadap masyarakat
perwakilan politik, (2) koordinasi
secara keseluruhan atau sebagian.
usaha – usaha perorangan dan
memenuhi
eksekutif,
dalam
Menurut Felix A. Nigro
kelompok untuk melaksanakan
dikutip dalam (Pasolong. 2007: 8)
kebijakan pemerintah, (3) suatu
yang
proses yang bersangkutan dengan
menyatakan
bahwa
pelaksanaan
a. Usaha kelompok yang bersifat
kebijakan pemerintah, pengarahan
kooperatif diselenggarakan
dalam
yang
kecakapan dan teknik – teknik
satu
yang tidak terhingga jumlahnya,
lingkungan publik;
memberikan arah dan maksud
b. Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan
kebijakan
–
administrasi negara adalah :
eksekutif,
terhadap usaha sejumlah orang.
2. Peran
Aktor
Implementasi
Pemain Kunci (Key Players).
Kebijakan
Aktor ini harus lebih aktif
Thompson dalam Kadir (2014:51)
dilibatkan
mengungkapkan
termasuk dalam mengevaluasi
bahwa
peran
aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan
atau
dipengaruhi (power)
program
oleh
penuh
strategi baru. 3. Aktor
dengan
kepentingan
tingkat
(interest)
dan
kepentingan
kekuatan (power) yang rendah
(interest) yang dimiliki oleh aktor
diklasifikasikan pengikut lain,
tersebut,
dapat
untuk melibatkan aktor ini
dikategorikan menjadi 4 jenis
lebih jauh karena kepentingan
yaitu:
dan pengaruh yang dimiliki
1. Aktor
dan
kekuatan
secara
sehingga
dengan
kepentingan
tingkat
(interest)
yang
biasanya
harus
(power)
rendah
dijalin
sebagai
baik.
diklasifikasikan
Subyek (Subjects). Aktor ini
seiring
berjalannya waktu. Aktor ini
tinggi tetapi memiliki kekuatan yang
berubah
tetap
dimonitor
dan
komunikasi
dengan
dengan
tingkat
4. Aktor
memiliki kapasitas yang rendah
kepentingan
dalam pencapaian tujuan, akan
rendah
tetapi
kekuatan (power) yang tinggi
dapat
menjadi
berpengaruh
(interest)
tetapi
yang
memiliki
dengan
diklasifikasikan
dengan
pendukung (contest setters).
aktor lainnya. Aktor ini sering
Aktor ini dapat mendatangkan
bisa
resiko sehingga keberadaannya
membentuk
sehingga
aliansi
sangat
membantu dengan
perlu dipantau dan dikelola
aktor ini harus tetap dijaga
dengan baik. Aktor ini dapat
dengan baik.
berubah menjadi key players
2. Aktor
hubungan
sebagai
dengan
kepentingan
tingkat
(interest)
dan
karena Hubungan
suatu baik
peristiwa. dengan
kekuatan (power) yang tinggi
stakeholder ini terus dibina.
diklasifikasikan
Untuk itu segala informasi
sebagai
yang dibutuhkan harus tetap
analisis
diberikan
terlebih dahulu melakukan observasi
dapat
sehingga
terus
mereka
berperan
aktif
dalam pencapaian tujuan. Sebagaimana terdahulu
bahwa
interpretasi
data lalu melakukan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mereduksi
dinyatakan keterlibatan
aktor dalam proses kebijakan
data
lalu
men-display
menyajikan
data
HASIL
dari kepentingan. Nilai adalah
PEMBAHASAN
sesuatu yang dianggap bermanfaat
A. Peran Aktor
bagi masyarakat. Para aktor baik
1. Pegawai
berasal
dari
dan
atau terakhir
melakukan penarikan kesimpulan.
tidaklah bebas Nilai atau bebas
yang
data penulis
PENELITIAN
Badan
DAN
Perencanaan
kalangan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
pemerintah atau nonpemerintah
sebagai Pemain Kunci / Key
terlibat dengan persoalan nilai
Players
dalam
a. Kepentingan
proses
kebijakan
(Islamy,2000).
Bappeda memiliki kepentingan yang
E. Metode Penelitian
kuat
dan
dapat
Di dalam penelitian ini penilis
mempengaruhi SKPD lainnya
memilih
baik dari nilai organisasi, nilai
menggunakan
metode
penelitian kualitatif yang bersifat
politik,
deskriptif. Penelitian ini berlokasi di
ideologi
Kota Semarang. Informan dalam
kebijakan(pedoman).
penelitian ini ditentukan dengan
b. Kekuatan/pengaruh :
memilih
key
informan
dan
nilai
pribadi, dan
nilai nilai
Pengaruh Bappeda sangat kuat,
dilanjutkan dengan mencari informan
Bappeda
dapat
memberi
lain melalui teknik snowball. Adapun
pengaruh
berupa
memaksa
teknik pengumpulan data adalah
kepada
dengan
mengerjakan
melakukan
wawancara
observasi,
mendalam
dan
SKPD
lain
untuk
sesuatu
yang
telah menjadi rencana. Dan
dokumentasi. Teknik untuk menguji
juga
keabsahan
dalam hal pencairan anggaran
adalah
data
teknik
yang
digunakan
tringulasi.
Untuk
memberi
kemudahan
jika target pelaksanaan tercapai
Kekuasaan yang dimiliki oleh
dengan baik.
Dinas
c. Faktor yang Mempengaruhi : Partisipasi Aktor
Tata
Kota
dan
Perumahan meliputi kekuasaan memaksa,
:
kekuasaan
Sebagai Leader Sector atau
legitimate, kekuasaan expert,
koordinator
kekuasaan
Perspektif Aktor
Dinas
juga dapat memaksa untuk
:
Meminimalisir
referrent.
kesalahan
pencapaian
kerja
yang
berkedudukan dibawahnya.
dalam setiap pelaksanaan. Aksesibilitas Aktor :
c. Faktor yang Mempengaruhi :
Mudah, dengan memberikan
Partisipasi Aktor
:
aturan-aturan yang mudah
Sebagai
pelaksana
teknis
di akses oleh pengusaha
rekan
Bappeda
dalam
atau masyarakat.
pelaksanaan kebijakan.
Penentuan
Tindakan
:
Perspektif Aktor
:
melakukan tindakan secara
Kemampuan
matang dan berkoordinasi
kebijakan berbeda-berbeda.
(Tindakan
Rasional
2. Pegawai Dinas Tata Kota dan (DTKP)
sebagai
Pemain Kunci / Key Players. a. Kepentingan : Kepentingan
ruang
di
milik
publik,
dan
juga
melakukan sosialisai. Penentuan
Tindakan
:
Mencari akar permasalahan yang
dimiliki
oleh DTKP begitu besar dalam pelaksanaan
Aksesibilitas Aktor : Mudah, karena informasi ini
Instrumental).
Perumahan
memahami
kebijakan Kota
tata
Semarang.
begitu kuatnya kepentingankepentingan lain, nilai politik,
dan mencari cara dalam menyelesaikannya. 3. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol
PP)
sebagai
Subject dan Pemain Kunci a. Kepentingan :
nilai organisasi memberikan
Seringkali aktor Satpol PP
surat perijinan pembangunan.
mendapat
b. Kekuatan/pengaruh :
intervensi
dari
kelompok kepentingan yang
lebih kuat, tekanan tersebut berasal birokrasi dan politisi.
a. Kepentingan : kepentingan pada kecamatan
b. Kekuatan/pengaruh :
hanya sebagai perangkat teknis
Pengaruh yang dimiliki Satpol
kecil
PP dalam hal penindakan dan
kebijakan tata ruang ini, pihak
penegakan Perda. Satpol PP
kecamatan hanya melakukan
juga
kewenangan
dapat
melakukan
dalam
pelaksanaan
sesuai
dengan
penyidikan pelanggaran yang
perda yang sudah berlaku (nilai
berada di bawah pengawasan
ideologis).
Kepolisian.
b. Kekuatan/pengaruh :
c. Faktor yang Mempengaruhi : Partisipasi Aktor Partisipasi
dalam
Kekuasaan atau pengaruh yang
:
dimiliki oleh Kecamatan yakni
bentuk
reward
power,
legitimate
melakukan
power karena kekuasan ini
penyidikan pelanggaran tata
didapat secara sah , dan tidak
ruang.
begitu
tenaga,
yaitu
Perspektif Aktor
banyak
mengenai
kekuasaan yang untuk bisa
:
Melakukan koordinasi jika
memaksa.
terjadi masalah.
dilakukan adalah melakukan
Aksesibilitas Aktor :
Hal
tindakan
yang
dapat
preventif
atau
informasi
pencegahan dan memberikan
disalurkan kepada publik,
surat pengantar yang sesuai
sehingga
dengan
Belum
semua
sering
terjadi
Tindakan
:
Dengan melakukan tindakan
Partisipasi Aktor Partisipasi
aturan.
memberi Kantor
Kecamatan
Gunungpati sebagai pengikut lain
yang
c. Faktor yang Mempengaruhi :
yang rasional atau sesuai
4. Pegawai
ruang
berlaku.
konflik. Penentuan
tata
:
dalam ijin
bentuk
atau
surat
pengantar perijinan. Perspektif Aktor Setiap
aktor
: memiliki
pemahaman yang berbeda,
kecamatan
sendiri
sering
lebih
melakukan
koordinasi.
c. Faktor yang Mempengaruhi : Partisipasi Aktor Partisipasi
Aksesibilitas Aktor :
dalam
memberi
Mudah dalam keterbukaan
:
ijin
bentuk
atau
pengantar perijinan. Perspektif Aktor
informasi. Penentuan
Tindakan
:
surat
Hanya
:
melakukan
sesuai
Melakukan tindakan sesuai
dengan aturan yang berlaku
dengan aturan yang sudah
di Perda Tata Ruang. Aksesibilitas Aktor :
ada. 5. Pegawai
Kantor
Kelurahan
Sukorejo sebagai Pengikut Lain a. Kepentingan :
Kemudahan
dalam
penyaluran
informasi
terkadang susah, masyarakat
Kepentingan yang ada pada
masih
Kelurahan
peraturan daerah.
Sukorejo
tidak
begitu besar, hal ini dapat dilihat
dari
tidak
kepentingan
tersebut,
saja
dengan aturan yang sudah
lingkup
tidak
ada
kepentingan lain yang ada.
(power)
ada. 6. Masyarakat sebagai Pengikut Lain a. Kepentingan : Masyarakat
b. Kekuatan/pengaruh : Kekuasaan
:
yang
kelurahan hanya lebih bersifat teknis
Tindakan
Melakukan tindakan sesuai
kelurahan
pada
Penentuan
terhadap
adanya
politik
mempengaruhi
acuh
tidak
kepentingan yang
memiliki
politik
yang
begitu besar, melainkan hanya
dimiliki Kelurahan Sukorejo
bisa
tidak memiliki kekuasaan yang
pemerintah/stakeholder dalam
tinggi,
pelaksanaan
bahwa
sebagai
melakukan
kritik
kebijakan
ke
tata
perangkat daerah kecil hanya
ruang
bisa menjalankan secara teknis
masyarakat sendiri tidak bisa
saja dalam batasan tertentu.
berbuat banyak.
di
Kota
Semarang,
b. Kekuatan
:
kekuasaan
7. Aktivis (power)
yang
dimiliki masyarakat tidak ada,
Lingungan
subject a. Kepentingan :
namun kekuasaan yang ada
Kepentingan
hanya
dimiliki
lingkup
kecil
saja
sebagai
(interest)
aktivis
lingkungan
mungkin hanya lingkup RT
cukup
saja. Masyarakat hanya tahu
mempengaruhi
dan menaati aturan yang ada,
khususnya
dan itupun jika masyarakat
Komunitas tersebut juga lebih
mengetahui aturan tersebut.
mementingkan
c. Faktor yang Mempengaruhi : Partisipasi Aktor
dalam
hal
aktor
lain
pemerintah.
kepentingan
bersama tidak hanya melihat dari pemerintah saja maupun
:
Keterlibatan
tinggi
yang
untuk
masyarakat dirasa kurang
dari segi masyarakatnya saja. b. Kekuatan
:
begitu paham, apa yang
Kekuasaan
harus dilakukan.
dimiliki oleh aktor ini tidak
Perspektif Aktor Sikap
(power)
yang
:
begitu besar karena mungkin,
masih
pertama
masyarakat
berada
diluar
bingung tentang pemerintah
pemerintahan.
pengawasannya bagaimana,
memiliki
pemetaannya seperti apa,
tinggi
penyaluran informasi belum
memainkan kekuaasaan yang
sampai ke masyarakat.
lebih. Namun kekuatan yang
Aksesibilitas Aktor :
dimiliki oleh aktor ini mungkin
Masyarakat
tidak
mengetahui pemetaan yang
Melakukan
Tindakan
tidak
kedudukan
yang
sehingga
tidak
bisa
bisa mengarahkan massa untuk melakukan sebuah kegiatan. c. Faktor yang Mempengaruhi :
dilakukan oleh pemerintah. Penentuan
Kedua,
:
musyawarah
Partisipasi Aktor Keterlibatan
:
memberikan
terlebih dahulu berdasarkan
kritikan
dan
kebiasaan yang ada.
kepada masyarakat.
masukan
Perspektif Aktor Sikap
yang
tentang perencanaan dan me-
: dilakukan
adalah memberikan ide atau
manage dengan baik. b. Kekuatan
:
saran yang nantinya akan
kekuasaan (power) yang ada
bisa dipertimbangkan oleh
pada Konsultan begitu kuat
pemerintah.
Dan
untuk
mempengaruhi
menyuarakan masalah yang
untuk
bertindak. Aktor ini
belum
mempunyai kemampuan dalam
ditanggapi
oleh
orang
segi keahlian dan profesional
pemerintah. Aksesibilitas Aktor :
atau disebut dengan expert
Informasi yang diberikan
power, dan juga pemilik saham
oleh pemerintah ke aktivis
Konsultan PT. Tiga Pilar ada
lingkungan masih kurang.
yang
Penentuan
Tindakan
:
Tindakan yang dilakukan oleh
aktivis
lingkungan
berdasarkan
affectual
berkedudukan
Pemerintahan
Pusat
c. Faktor yang Mempengaruhi : Partisipasi Aktor Berkontribusi
karena kekecawaan terhadap
pelaksanaan,
pemerintah.
maupaun konsultasi.
PT.
Tiga
Pilar
dan
Purnawirawan Jenderal.
rational atau tindakan afeksi
8. Konsultan
di
: dalam
perencanaan
Perspektif Aktor
:
sebagai Pendukung / Contest
Melakukan
pertemuan
Setter
intern
membahas
kesalahan.
a. Kepentingan : kepentingan
untuk
(interest)
yang
Aksesibilitas Aktor :
dimiliki oleh Konsultan PT.
Cukup
Tiga Pilar adalah kecil tidak
melakukan sesuai dengan
begitu
prosedur tata ruang, namun
banyak
mempengaruhi
dalam berjalannya
sebuah kebijakan. Konsultan ini dapat mempengaruhi hanya sekedar
memberi
masukan
ada
mudah,
juga
yang
karena
harus
membayar administratif. Penentuan
Tindakan
:
Tindakan yang dilakukan
adalah
tindakan
matang
atau
secara
2. Klasifikasi Subyek (Subjects)
tindakan
aktor
rasional instrumental.
dengan
kepentingan (interest) tinggi tetapi
KESIMPULAN DAN SARAN
memiliki
kekuatan
(power) yang rendah adalah
A. Kesimpulan
Aktivis Lingkungan Komunitas „Omah Pring‟ dan Satpol PP.
Berdasarkan hasil penelitian yang
tingkat
telah
dilakukan
mengenai
penulis
Analisis
Implementasi
dalam
3. Klasifikasi Pengikut lain aktor
Aktor
dengan
Kebijakan
tingkat
kepentingan
(interest) dan kekuatan (power)
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
yang
Semarang dengan studi kasus di
Masyarakat,
Kecamatan
Gunungpati,
dapat
Kecamatan.
disimpulkan
bahwa
aktor
4. Klasifikasi Pendukung (contest
dalam implementasi kebijakan tata
setter) aktor dengan tingkat
ruang ini setiap aktor memiliki peran
kepentingan
yang berbeda-beda. Dari penelitian
rendah
ini, peneliti dapat menyimpulkan
kekuatan (power) yang tinggi
bahwa peran setiap aktor dalam
adalah
pelaksanaan kebijakan tata ruang
Konstruksi PT. Tigas Pilar.
peran
adalah sebagai berikut : 1. Peran
Aktor
implementasi
dalam kebijakan
rendah
adalah
Kelurahan
(interest)
tetapi
Konsultan
yang
mempengaruhi
keberhasilan
peran aktor.
Kota Semarang di Kecamatan
b. Perspektif Aktor
Gunungpati.
c. Aksesibilitas Aktor
1. Klasifikasi Pemain Kunci (key
d. Penentuan Tindakan
dengan
kepentingan (interest) tinggi dan kekuatan (power) adalah Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan dan Satpol PP.
Jasa
2. Faktor-Faktor
a. Partisipasi Aktor.
aktor
yang
memiliki
rencana tata ruang wilayah
players)
dan
B. Saran Berdasarkan analisis aktor dalam kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kota Semarang rekomendasi atau saran
dalam
keberhasilan
implementasi kebijakan rencana tata
pertemuan dan bertukar pikiran
ruang wilayah Kota Semarang adalah
antar aktor.
sebagai berikut :
5. Peningkatan peran swasta yakni
1. Meningkatkan peran masyarakat dalam
implementasi
Konsultan dalam implementasi
kebijakan
kebijakan dengan menyediakan
wilayah.
alat teknologi dan tenaga ahli
Keterlibatan itu dapat dilakukan
dalam keberhasilan pelaksanaan
dengan ikut berpatisipasi dalam
kebijakan
tahapan
wilayah di Kota Semarang.
rencana
tata
ruang
perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
dan
memberikan
6. Peningkatan
Perumahan pemahaman
pemberian ijin
tata
peran
Kecamatan/Kelurahan
2. Meningkatkan peran Dinas Tata Kota
rencana
ruang
aktor dalam
sesuai dengan
dalam
zonasi dan memberikan informasi
tata
yang akurat kepada Dinas atau
ruang kepada masyarakat. Selain
Bappeda.
itu, juga meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam hal penggunaan dengan
teknologi
spatial
mengikutsertakan
pendidikan dan pelatihan spatial. 3. Menyatukan
pemahaman
kebijakan tata ruang pada pegawai Satpol
PP
agar
perbedaan
pendapat dapat terhadap kebijakan diminimalisir. 4. Membangun
hubungan
antara
pemerintah khususnya (Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Kelurahan, Kecamatan) dengan Organisasi keberhasilan
Komunitas
untuk
implementasi
kebijakan, dengan mengadakan
DAFTAR PUSTAKA Creswell, John W. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hamdi, Muchlis. 2012. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan pasrtisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia. Hariyanto. 2010. Pola dan Intensitas Konversi Lahan Pertanian di Kota Semarang Tahun 20002009. dalam http://unnes.ac.id Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya. Bandung: Refika Aditama. Kismartini dkk. Modul Analisis Kebijakan Publik. Universitas Terbuka.
Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda Nawawi, Ismail. 20007. Public Policy. Surabaya: ITS Press. Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Suara Merdeka. 21 Januari 2016. RTH Semarang Atas Makin Kritis. Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Konsep,Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Teguh, Ambar Sulitiyani. 2008. Kepemimpinan profesional Pendekatan Leadership Games. Yogyakarta: Gava Media. Wahab, Solichin Abdul . 2005. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara. Wakka., Abdul Kadir. 2014. Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea.Vol. 3 No.1, April 2014:47-45. Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Caps. Yakin, Husnul. 2013. “Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di
Kelurahan Kemijen, Kota Semarang”. Journal of Public Policy and Management Review. 2(2). 91-100. Sumber Referensi Lain Badan Pusat Statistik. Kecamatan Gunungpati Dalam Angka 2010 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Wilayah Kota Semarang. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
