ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2005-2011 YOAN HERAWATI 083401002 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk : (1). mengetahui karakteristik Pajak dan Retribusi Daerah, (2). Pengaruh PDRB terhadap PAD, Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan analisis growth and share diketahui pertumbuhan ratarata Pajak daerah sebesar 42,22% dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 2,55%. Pertumbuhan rata-rata Retribusi Daerah sebesar 11,94% dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 0,69% pertahunnya. Hasil Koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan yang cukup erat terhadap PAD, Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi PAD sebesar 46%, Pajak sebesar 34% dan Retribusi Daerah sebesar 43%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil pengolahan regresi menyebutkan bahwa tingkat kepekaan PDRB terhadap PAD sebesar 1.223365, PDRB terhadap Pajak sebesar 1.140082 dan PDRB terhadap Retribusi Daerah sebesar 1.151429. Artinya, ketika PDRB meningkat sebesar 1%, maka PAD, Pajak dan Retribusi Daerah akan meningkat sebesar koefisien ketiga variabel tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap PAD, Pajak dan Retribusi Daerah. Kata kunci: PDRB, pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah TAX LEVY AND REGIONAL ANALYSIS IN THE DISTRICT TASIKMALAYA PERIOD 2005-2011
Abstract This objective of the study was to know: (1). the characteristics of Taxes and Levies , (2). the influence of GDRP on revenue, Taxes and Levies in Tasikmalaya district. Using the growth and share known local taxes average at 42.22% the average contribution to the Revenue by 2.55%. The average growth of 11.94% Levies with an average contribution to Revenue 0.69% annually.Results The coefficient of determination (R2) showed that the GDRP had a quite close relationship to the Revenue, Taxes and Levies. Tax rate of 34% and 43% Levies, and the rest is influenced by other variables. The results of the regression processing states that the sensitivity of the GDRP amounted to 1.223365 Revenue, GDRP against GDRP tax of 1.140082 and 1.151429 for the Levies and GDP for Retribution by 1.151429. That is, when GDRP increased by 1%, then the PAD, Taxes and Levies will be increased by the coefficient of the three variables. It is clear that GDRP positive effect on revenue, Taxes and Levies. Keywords: GRDP, revenue, local tax and Levies. 1
A. PENDAHULUAN Dalam penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk jangka waktu tertentu, salah satu contohnya yaitu PAD. Terdapat empat jenis PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lainlain PAD Yang Sah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan atau ditargetkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah, tentunya dengan adanya kerjasama antara Pemerintah KabupatenTasikmalaya dan seluruh masyarakat yang ada didaerah tersebut. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan. Pemerintah daerah dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat didaerahnya. Pemerintah Pusat member wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada didaerah masing-masing agar terjadi kesinambungan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri pada khususnya, dan Negara Indonesia pada umumnya.Untuk itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun pembangunan nasional. Kesejahteraan masyarakat (public welfare) merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Merupakan
tugas yang berat untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga diperlukan tenaga ekstra dan perhatian serius, baik dari pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah karena pada dasarnya pembangunan nasional dilaksanakan di daerah. Dalam rangka meningkatkan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat ini dituntut untuk dapat menetapkan sumber pendapatan potensial dan mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun dengan melakukan alokasi belanja berdasarkan pilihan prioritas yang tepat, terutama dari pajak dan retribusi daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya guna menggerakan perekonomian daerah yaitu dengan memelakukan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kendala yang ada di Kabupaten Tasikmalaya saat ini, yaitu bagaimana cara meningkatkan fungsi serta peran pajak dan retribusi daerah. Selain itu, bagaimana memanfaatkan kekuatan (Strengthens) yang dimiliki untuk meraih peluang (Opportunitties) melalui program pengembangan. Solusi yang dianggap menguntungkan adalah bagaimana bias menjalin bentuk kerjasama yang diinginkan oleh aparat dan masyarakat dalam
2
rangka peningkatan pajak dan retribusi daerah tersebut. Sebagaimana telah dikutip dari hasil penelitian pada tahun 2005 yang dilakukan oleh Ade Komaludin, S.E., M.Sc. dengan judul “Pengkajian Dan Revitalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Dari Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005”, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah dari sumbersumberpenerimaanpusatseperti Dana Aloksi Umum (DAU) atau Khususs (DAK), maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan langkah-langkah peningkatan PAD, melalui: 1. Intensifikasi pemungutan sumbersumber pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, dan mengawalinya dengan mengindentifikasi jenis pajak dan retribusi unggulan yang prospektif. 2. Ekstensifiksi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan UndangUndang No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah. 3. Efisiensi dan efektifitas dalam pemberdayaan anggaran belanja dengan sumber dana dari pajak dan retribusi daerah. 4. Formulasi perhitungan potensi beberapa pajak dan retribusi daerah.
Kabupaten Tasikmalaya.Maka dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus mampu menghimpun potensi pendapatan daerah, khususnya dari pajak dan retribusi daerah dengan cara meningkatkan kapasitas dan efisiensi sumber pendapatan. Menurut BPS Kabupten Tasikmalaya, PDRB adalah penjumlahan nilai tambah yang diciptakan oleh faktor produksi, dengan demikian PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktifitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Angka PDRB bisa disajikan dalam bentuk data series (deret waktu). Struktur ekonomi tidak lepas dari besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi yang dikelompokkan menurut sektor lapangan usaha. Dengan demikian besarnya peranan masing-masing sektor, tergambarkan oleh besarnya kontribusi PDRB sektor tersebut terhadap total PDRB (tabel distribusi PDRB). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di ungkapkan pengertian pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut : Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah; sedangkan belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dengan periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. UndangUndang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu :
Dari keempat komponen pendapatan asli daerah diatas, pajak dan retribusi daerah merupakan dua komponen yang paling penting dalam menentukan pendapatan asli daerah. Retribusi dan pajak daerah memberikan kontribusi yang paling besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di
3
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari : • pajak daerah, • retribusi daerah, • hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, • lain-lain PAD yang sah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Menurut Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,.Ak mengungkapkan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang Undang Rakyat . Menurut Undang undang No.28 tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa baerdasarkan Undang– Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarya kemakmuran rakyat (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak, 2011:3). Menurut Panca Kurniawan (2004;47) yang mengemukakan bahwa; “pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Pengertian lain menurut Marihot P. Siahaan (2005:7) mengemukakan bahwa : Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan UndangUndang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi atau balas jasa) secar langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Prof. Dr.Mardiasmo, MBA., Ak (2011:15) Mengemukaan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,
4
adalah pungutan Daerah sebagai pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pembayaran atas jasa atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
B. METODE PENELITIAN
data pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2005-2011. Prosedur pemgumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber dan jenis data, yang sesuai dengan pendekatan analisis baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang digunakan adalah data pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya periode 2005-2011. Selain itu dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian sumber bacaan seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ekonomi, artikel-artikel yang dipublikasi dan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi teori yang berkaitan dengan tinjauan pustaka, pemecahan masalah serta hipotesis.
Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkanserta menganalisis keadaan yang sebenarnya pada suatu organisasi, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. ∎Variabel Bebas (Independent Varible) Variabel bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnnya variable dependen (terikat).Dalam penelitian disini variable bebasnya Produk Domestik Regional Bruto. ∎ Variabel tidak bebas (dependen variable) Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas (Sugiono, 2009:56). Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung sengan objek penelitian, yang sifatnya membantu namun dapat memberikan informasi untuk bahan penelitian. Prosedur pengumpulan datadalam penelitian yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber dan jenis data yang sesuai dengan pendekatan analisis. Dt yang digunakan adalah data time series yang bersumber dari Dinas Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya dandata tersebut yaitu
C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang bagaimana karakteristik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2011, dengan dilihat bagaimana pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap periode dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD. Dalam penelitian ini dijelaskan pula bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20052011.
5
1.
(pertumbuhan rendah dan kontribusi tinggi), menurun (pertumbuhan tinggi dan kontribusi rendah) dan lambat/rendah (pertumbuhan dan kontribusi rendah). Jenis Pajak Daerah yang termasuk kategori menurun (kuadran II) adalah Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Bea Perolehn Atas Tanah Dan Bangunan. Pajak Daerah yang menempati posisi kuadran III (lambat) yaitu Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pertambangan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah Dan Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan Jenis pajak daerah yang termasuk kategori potensial (kudran IV) adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan pajak daerah adalah sebesar 42,22%. Pajak Daerah dengan tingkat rata-rata pertumbuhan terbesar adalah Pajak Hotel, yaitu sebesar 84,60%. Dan Pajak Daerah dengan tingkat ratarata pertumbuhan paling rendah adalah Pajak Hiburan yaitu 24,78%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 2,40%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan adalah kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 15,86%. Sementara kontribusi paling rendah adalah Pajak Air Bawah Tanah yaitu sebesar 0,009%.
Analisis growth and share
Perhitungan analisis growth and share pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut: GPD=
—
Dimana: GPD = Pertumbuhan pajak daerah QXn = Jumlah penerimaan pajak daerah tahun n QXn-1 = Jumlah penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya Sedangkan untuk menghitung share, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Pn = Dimana:
Pn
= Kontribusi / share penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah QXn = Jumlah penerimaan pajak daerah QYn = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.
Dengan perhitungan diatas maka didapat hasil sebagai berikut :
∎ Perhitungan analisis growth and share retribusi daerah menggunakan rumus sebagai berikut:
∎ Diketahui bahwa pertumbuhan ratarata dari pajak daerah pertahunnya adalah 42.22%. Sementara kontribusi dari pajak daersh terhadap PAD sebesar 2,55% pertahunnya. Pada empat kuadran yang disediakan, yaitu dominan, menurun, lambat dan potensial dari sepuluh jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu terbagi ke dalam tiga kategori yaitu kategori potensial
GRD=
—
Dimana; GRD = Pertumbuhan retribusi daerah
6
QXn
= Jumlah penerimaan retribusi daerah tahun n QXn-1 = Jumlah penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya
III (menurun) terdapat 16 jenis retribusi, yaitu Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Leges, Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, Retribusi Pengguna Fasilitas Latihan Kerja di Lingkungan UPTD BLK, Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, Retribusi Penambangan Umum, Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Ijin Usaha Angkutan, Retribusi Ijin Usaha Industri/Perluasan, Retribusi Ijin Usaha Perdagangan, Retribusi Dispensasi Jalan, dan Retribusi Ijin Usaha Kontruksi. Pada Kudran IV ditempati oleh 12 jenis retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Fatwa Pesanggrahan Lokasi, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan, Retribusi Pasar Hewan, Retribusi Ikan, Retribusi Salon Kecantikan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian, Ijin Trayek, Retribusi Ijin Bongkar Muat, Retribusi Ijin Temapt Usaha, dan Retribusi Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan. Pertumbuhan ratarata dari retribusi daerah sebesar 11,94% dengan pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh Retribusi Retribusi Penggantian Biaya KTP/KK dan Akta Catatan Sipil sebesar 45,52% dan pertubuhan paling rendah dihasilkan oleh Retribusi Kekayaan Daerah. Kontribusi rata-rata dari Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 0,699% dengan kontribusi tertinggi dihasilkan oleh Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebesar 9,20% dan kontribusi paling rendah dihasilkan oleh salon
Sedangkan untuk menghitung share, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Pn = Dimana: Pn
Kontribusi / share penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah QXn = Jumlah penerimaan retribusi daerah QYn = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah Dengan perhitungan diatas maka didapat hasil sebagai berikut :
∎
=
perhitungan growth and share menyebutkan bahwa pertumbuhan retribusi daerah dari tahun 20052011 sebesar 11,94% , sementara kontribusi terhadap PAD yaitu sebesar 0,699% pertahunnya. dari 36 jenis Retribusi Daerah tersebut, terbagi ke dalam empat kategori, yaitu dominan, menurun, lambat dan potensial. Pada kuadran I (dominan) ditempati oleh 3 jenis retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan , Retribusi Penggantian Biaya KTP/KK dan Akta Catatan Sipil, dan Retribusi Kayu Mlilk. Pada kudran II (lambat) ditempati oleh 5 jenis retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Retribusi yang menempati kuadran 7
kecantikan pertahunnya.
sebesar
0,001%
variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Berdasarkan hasil regresi OLS, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada level of significance 5%, variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah. Hasil Uji t dari PDRB terhadap PAD yaitu t hitung = 221.7122, pada a = 5% dan diperoleh t tabel = 2.01505, hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung (221.7122) > t tabel (2.01505), hal ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD.
2. Analisis Regresi Sederhana •Pengaruh PDRB terhadap Pendapapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ∎Pengaruh PDRB terhadap Pendapapatan Asli Daerah a. Koefisien Regresi PDRB terhadap PAD = 1.223365 Koefisien yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan, pada α = 5 % dihasilkan koefisien regresi dari PDRB terhadap PAD sebesar 1.223365. Artinya setiap terjadi peningkatan PDRB dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.223365, dimana faktor lainnya dalam keadaan kostan atau nol. b.Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) Hasil koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas (PDRB) dan variabel terikat (PAD). Koefisien Determinasi (R2) dari PDRB terhadap PAD sebesar 46.3%, hal ini mengandung arti bahwa PDRB mampu menjelaskan variabel pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, PDRB memiliki hubungan cukup erat terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 46.3%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Hal tersebut menunjukkan terjadinya hubungan positif antara variabel bebas (PDRB) dengan variabel terikat (PAD). c. Hasil Uji t Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh
∎ Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah a.Koefisien Regresi PDRB terhadap Pajak Daerah = 1.140082 Koefisien yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan, pada α = 5 % dihasilkan koefisien regresi dari PDRB terhadap PAD sebesar 1.140082. Artinya setiap terjadi peningkatan PDRB dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.140082, dimana faktor lainnya dalam keadaan kostan atau nol. b.Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) Hasil koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas (PDRB) dan variabel terikat (Pajak Daerah). Koefisien Determinasi (R2) dari PDRB terhadap PAD sebesar 34.1%, hal ini mengandung arti bahwa PDRB mampu menjelaskan variabel pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, PDRB memiliki hubungan cukup erat terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 34.1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Hal tersebut menunjukkan terjadinya hubungan positif antara variabel bebas 8
(PDRB) dengan variabel terikat (Pajak Derah).
c.
Hasil Uji t Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Berdasarkan hasil regresi OLS, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada level of significance 5%, variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah. Hasil Uji t dari PDRB terhadap PAD yaitu t hitung = 128.8379, pada a = 5% dan diperoleh t tabel = 2.01505, hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung (128.8379) > t tabel (2.01505), hal ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pajak Daerah.
c.
∎ Pengaruh PDRB Terhadap Retribusi Daerah a.Koefisien Regresi PDRB terhadap Retribusi Daerah = 1.151429 Koefisien yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Berdasarkan hasil perhitungan, pada α = 5 % dihasilkan koefisien regresi dari PDRB terhadap PAD sebesar 1.151429. Artinya setiap terjadi peningkatan PDRB dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.151429, dimana faktor lainnya dalam keadaan kostan atau nol. b.Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) Hasil koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas (PDRB) dan variabel terikat (Retribusi Daerah). Koefisien Determinasi (R2) dari PDRB terhadap PAD sebesar 43.7%, hal ini mengandung arti bahwa PDRB
mampu menjelaskan variabel pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, PDRB memiliki hubungan cukup erat terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 43.7%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Hal tersebut menunjukkan terjadinya hubungan positif antara variabel bebas (PDRB) dengan variabel terikat (Retribusi Daerah). Hasil Uji t Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Berdasarkan hasil regresi OLS, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada level of significance 5%, variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah. Hasil Uji t dari PDRB terhadap Retribusi Daerah yaitu t hitung = 221.7122, pada a = 5% dan diperoleh t tabel = 2.01505, hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung (199.7849) > t tabel (2.01505), hal ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap Retribusi Daerah.
∎ Uji Normalitas Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas PDRB terhadap PAD yaitu 0,757071, PDRB terhadap Pajak Daerah 0,715746, PDRB terhadap Retribusi Daerah 0,679995. Terlihat Dari hasil tersebut bahwa semua variabel berdistribusi normal, karena hasil uji normalitas lebih dari 0,5%. ∎ Uji Elastisitas Uji ini dilakukan untuk dapat mengetahui besarnya elastisitas antara PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya periode 2005-2011.
9
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat koefisien dari masing variabel yang dapat menunjukkan elastisitas. Masing-masing nilai koefisien tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Elastisitas PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah elastis. Karena E>1 yaitu 1.223365, dengan arah hubungannya yang positif. Koefisien PDRB yang positif menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan PDRB sebesar 1% (ceteris paribus) maka PAD akan naik sebesar nilai koefisien tersebut. Dengan kata lain , apabila PDRB meningkat, maka PAD ikut meningkat. 2. Elastisitas PDRB terhadap Pajak Daerah adalah elastis. Karena E>1 yaitu 1.140099, dengan arah hubungannya yang positif. Koefisien PDRB yang positif menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan PDRB sebesar 1% (ceteris paribus) maka Pajak Daerah akan naik sebesar nilai koefisien tersebut. Dengan kata lain , apabila PDRB meningkat, maka Pajak Daerah ikut meningkat. 3. Elastisitas PDRB terhadap Retribusi daerah adalah elastis. Karena E>1 yaitu 1.151429, dengan arah hubungannya yang positif. Koefisien PDRB yang positif menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan PDRB sebesar 1% (ceteris paribus) maka PAD akan naik sebesar nilai koefisien tersebut. Dengan kata lain , apabila PDRB meningkat, maka Retribusi Daerah ikut meningkat.
2.
Pajak daerah di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 10 jenis pajak daerah. Berdasarkan analisis growth and share, diketahui pertumbuhan rata-rata dari pajak daerah tahun 2005-2011 sebesar 4,22% dan kontribusi dari pajak daerah terhadap PAD yaitu sebesar 2,55% setiap tahunnya. Dari hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi sederhana maka dapat diketahui bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap PAD, Pajak Daerah dan Retribusi. Dengan kata lain apabila terjadi peningkatan pada PDRB maka PAD, Pajak dan Retribusi Daerah ikut meningkat.
E. SARAN 1. upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a. Memperluas basis penerimaan. b. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. c. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. d. Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Untuk itu, diperlukan manajemen keuangan yang mampu mengontrol kebijakan keuangan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
D. KESIMPULAN Setelah dilakukan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan : 1. Karakteristik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2011
F. DAFTAR PUSTAKA
10
Halim Abdul. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Yogyakarta; UPP AMP YKPN.
Sarkowo.2007.Statistik Inteferensi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: ANDI.
Kurniawan Panca. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: Bayumedia.
Siregar Amri. 2009. “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara”.Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Kurniawan Dwi Septiawan. 2010. “ Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo”.Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Sudjana. 2005. Metoda Statistika, edisi keenam. Tarsito: Bandung. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan, edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
Sukirno Sadono. 2010. Makro Ekonomi Teori Pengantar, edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Marihot P. Siahaan.2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sulistiowati Diah. 2011. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal”. Skripsi. Semarang: Universitas Dipenogoro.
Muhamad Yosi. 2011. “Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”. Skripsi. Tasikmalaya: Universutas Siliwangi. Tidak Dipublikasikan
Widarjono Mulyanto. 2002. “Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kawasan Subosuka Wonosatren Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Agus.
Ekonometrika.
2005. Yogyakarta:
Ekonosia.
Peraturan Dan Perundang-Undangan Rahardja Prathama. 2008. Pengantar ekonomi (mikroekonomi dan makroekonomi), edisi ketiga. Jakarta: Mandala Marunung.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011,
Rahmadi Slamet. 2011. “Keterkaitan Penerimaan Daerah Dan PDRB Provinsi Jambi (Pendekatan Simultan)”. Jurnal Pradigma Ekonometrika. Jambi: Universitas Jambi
Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011. Tentang Retribusi Jasa Usaha.
11
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011, Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tanggal 20 Desember 2000.Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2011.Tentang Retribusi Jasa Umum.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah..
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997. Tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001. Tentang Pajak Daerah. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. Perubahan atas UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. Perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah. Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000. Pengganti UU RI NO 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Undang-Undang RI Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12
