ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKSES SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT KAILI DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA), SULAWESI TENGAH
JAMLIS LAHANDU
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKSES SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT KAILI DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA), SULAWESI TENGAH
JAMLIS LAHANDU
Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007
Judul Tesis
: Analisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA), Sulawesi Tengah.
Nama
: Jamlis Lahandu
NRP
: P.052030041
Disetujui Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Rudy C. Tarumingkeng, MF
Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS
Anggota
Ketua
Diketahui
Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)
Dr.Ir.Surjono H.Sutjahjo, MS
Tanggal ujian : 31 Mei 2007
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro,MS
Tanggal lulus :
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI
Dengan
ini
saya
menyatakan
bahwa
tesis
Analisis
Kebijakan
Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah adalah karya saya sendiri, dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan dari penulis lain, disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir tesis ini.
Bogor,
Mei 2007
Jamlis Lahandu NRP.P.052030041
© Hak
Cipta Milik IPB, Tahun 2007 Hak cipta dilindungi
Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau keseluruhan dalam Bentuk apa pun, baik cetak, fotocopi, mikrofilm, dan sebagainya.
ABSTRAK JAMLIS LAHANDU, Analisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah. Dibimbing oleh RUDY C. TARUMINGKENG, dan HARIADI KARTODIHARDJO. TAHURA Sulawesi Tengah merupakan ekosistem kehidupan dengan beragam sumberdaya meliputi sumberdaya hayati, non hayati, dan komunitas masyarakat Kaili. Pengukuhannya melalui KepMenHut No. 24/Kpts-II/1999, seluas 7.128 hektar terletak di wilayah Kabupaten Donggala seluas 2.431,73 ha, dan Kota Palu seluas 4.696,27 ha. Dari total luasan tersebut, 10,85 % (656,72 ha) hak penguasaan warga masyarakat (privat property) secara de fakto, dan sekitar 30 ha penguasaan komunal (communal property), dan hak pengelolaan negara (state property). Kebijakan TAHURA berimplikasi pada akses masyarakat atas sumberdaya alam (SDA), sebagai sumber penghidupan umumnya petani, berjumlah 529 KK (2.416 jiwa). Klaim pemerintah berdampak pada terbatasnya akses masyarakat pada sektor produksi khususnya sumberdaya lahan, hutan (rotan,bambu, kayu bakar) dan sumberdaya tambang (emas, batu kali). Kebijakan operasional (daerah) tidak mengatur mekanisme siapa pengguna akses (gain), pengendali akses (control acces), dan pemelihara akses (maintain acces). Penelitian ini bertujuan (a) mengidentifikasi keterlibatan Stakeholders dalam penetapan status kawasan, (b) memetakan kepentingan dan interaksi stakeholders, dan (c) menganalisis kebijakan dan strategi pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. Dengan metode pendekatan partisipatif (alat kaji diagram venn, alur sejarah, matrik rangking), dengan analisis Right, Responsibility, Revenue dan Relationship (4Rs), dan analisis isi (content analysis). Masyarakat mengakses sumberdaya alam dengan kemampuan sendiri, tanpa mendapatkan hak kelola (property right) dari yang berwenang. Peraturan-perundangan mengamanatkan bahwa masyarakat (stakeholders) berkenaan mendapatkan hak pengelolaan dari pemerintah dengan prosedur, dan mekanisme jelas, namun tidak dilakukan. Hal ini berekses pada buruknya relationship (masyarakat vs pemerintah), dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelola TAHURA. Dinas Kehutanan, pemegang wewenang untuk mengendalikan akses sumberdaya, tapi kurang mengambil tanggung jawab. LSM merupakan stakeholder yang besar tanggung jawabnya dalam memelihara akses, dan stakeholders penerima manfaat (pengguna akses) adalah petani, perotan, pendulang emas, pengumpul batu kali, traeler/pedagang, dan militer. PerDa No. 2/2004 belum mengakomodir isi ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, UU No. 41/199, PP No. 34/2002, KepMenHut No. 32/KptsII/2001, dan tidak sinkron dengan PP No. 62/1998 serta PP No. 68/1998. PerDa tentang TAHURA dan petunjuk teknis termasuk institusi pengelolaan belum ada. Lemahnya koordinasi, informasi, transaksi, dan kapasitas kelembagaan pemerintah, merupakan indikator tidak berjalannya sistem resources governance. Penelitian ini merekomendasikan : (a) perlunya kejelasan hukum atas hak-hak masyarakat, pengakuan formal terhadap institusi adat, (b) penguatan kelembagaan stakeholders melalui pelatihan dan pendampingan intensif, (c) menjalin kemitraan dengan pihak independen dan memberikan peran sesuai fungsinya, (d) menindaklanjuti aksi penolakan masyarakat terhadap pertambangan emas di Poboya, dan (e) peningkatan koordinasi, informasi, transaksi inter/antar stakeholders, pembenahan sistem resources governance, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, dan (f) menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan TAHURA beserta infrastruktur pendukungnya. Kata Kunci : Analisis kebijakan, pengelolaan akses sumberdaya alam, masyarakat lokal Kaili, Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, dan analisis 4 R.
ABSTRACT JAMLIS LAHANDU. Policy Analysis of Natural Resources Access Management by Kaili Community in Grand Forest Park at Central Sulawesi. Supervised by RUDI C. TARUMINGKENG and HARIADI KARTODIHARDJO. Central Sulawesi Grand Forest Park is a live ecosystem with various resources covered both biological and non biological resource and also Kaili Community. The TAHURA was consolidated by Kepmenhut No. 24/Kpts-II/1999 which have 7.128 ha area with 2.431,73 ha located in Donggala District and 4.696,27 ha area in Palu City. From total area of Tahura, about 10,85 % (656,72 ha is private property for community and 30 ha for communal property and state property. Tahura’s policy implied to community access for natural resources as their livelihood, generally for farmer which consist of 529 family (2.416 people). The Government’s claim implied to community access which have been restricted to production sector specially for land resources, forest (rattan, bamboo, firewood) and mining (gold, river stone). In the other hand, local policy has no mechanism for regulate between access user (gain), control access and maintain access. According to that condition, this research aims to identify stakeholder involvement in determination status of Grand Forest Park areas, mapping the interaction between stakeholders and its interest and then analyze the strategy and Policy in the Central Sulawesi Grand Forest Park Management. The method of this research used participative approaches (venn diagram, historical plot, rank matrix) with 4 R analysis (Right, Responsibilities, Revenue and Relationship), and contents analysis. The rules had order that community have the property right from government with clearly mechanism and procedure but the result showed that community using their own resources to access natural resources without property right from stakeholders. This implied to relationship between community and government which become worst and reduce their trusted to TAHURA organizer. Based on 4R analysis showed that Forest services have the authority to control of resource access but at the same time they do not quite responsible to do their authority. LSM became stakeholders who have the largest responsibilities to maintain resource access and The Farmers, rattan collector, gold prospector, pebble collector, trader and military received the largest benefit from resource access. Regional regulation No. 2/2004 have not accommodate of the Tap MPR No. IX/MPR/2001, UU No. 41/1999, PP No. 34/2002, KepMenHut No.32/Kpts-II/2001 and have not synchronization with PP No. 62/1998 also PP No. 68/1998. The regional regulation and technical guidelines about TAHURA including its institution have not been available. Moreover, coordination, information, transaction and government institutional capacity is weakness and became an indicator of inefficiency in governance resources system. According to the result, it’s highly recommended to: (a) Explicit law of community right and formal acknowledgment to custom institution; (b) stakeholders capacity building by training and intensive advocation; (c) make a partnership with independent party; (d) follow up of community refusal action toward to gold mining in Pobboya and; (e) Increase coordination, information and transaction between stakeholders, improve of governance resources system and capacity building of regional institution and also; (f) establishing regional regulation for Grand Forest Park (TAHURA) management including its supported infrastructure. Keyword : Policy Analysis, natural resources access management, Kaili local community, Central Sulawesi Grand Forest Park, 4 R Analysis.
KATA PENGANTAR Penelitian yang berjudul “analisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah”, merupakan refleksi atas proses kehidupan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan tatkala pemerintah mengklaim menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA) untuk kawasan pelestarian alam dan ekosistemnya. Beberapa pertimbangan untuk dijadikannya kawasan preservasi antara lain sebagai daerah penyangga bagi kota Palu dan sekitarnya, dan beberapa sumberdaya hayati dan non hayati yang perlu diselamatkan. Pelestarian juga merupakan suatu keharusan jika dilihat dari fungsinya, namun disisi lain terdapat kepentingan ekonomi, sosial budaya dan politik yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat dalam kawasan ini merupakan bagian dari ekosistem TAHURA, yang telah beranakpinang dan berinteraksi dengan alam sekitarnya sejak lama sebelum negara kesatuan R.I terbentuk. Namun kebijakan TAHURA SULTENG belum berpihak kepada mereka dan bahkan berimplikasi pada ketidakharmonisan hubungan antar pengelola dan masyarakat sebagai subyek yang seharusnya mendapat prioritas, bukan memarginalkannya dalam aspek kehidupan di lingkungannya sendiri. Hal inilah yang mengimajinasi serta perenungan bagi penulis, dan menjadikannya salah satu latar belakang penelitian ini dilakukan. Banyak pihak yang berkontribusi, dan sangat berharga dalam penelitian ini. Oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada mereka yang berjasa dalam proses penelitian hingga penulisan thesis ini. Penulisan thesis ini tidak akan terwujud tanpa dorongan dan bimbingan oleh Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, MF, dan Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, masingmasing Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam. Kepada Prof. Dr. Ir. Andry Indrawan, MS selaku penguji di luar pembimbing yang banyak memberikan masukan, arahan untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan thesis ini disampaikan terima kasih Prof. Dr. Syafrida Manuwoto, M.Sc, dan Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, M.Sc, masing-masing mantan Dekan dan Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi di Sekolah Pascasarjana IPB. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS, dan Dr. Ir. Etty Riani, selaku ketua dan sekretaris program studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana IPB, dan Dr. Ir. Catur Herison, M.Sc, yang banyak memberikan masukan dari proses perkualiahan metodologi penelitian. Kepada Bupati H. Adam Ardjad Lamarauna (alm), dan Drs. Kasmuddin, M.Si Sekretaris Kabupaten Donggala, Ir. Maulidin Labalo, S.Sos, M.Si, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Propinsi Sulawesi Tengah ; H. Rolland P. Maringka, bendahara presidium pemekaran wilayah Pantai Barat Kabupaten Donggala, yang banyak memberikan bantuan materi dan moril, penulis menyampaikan terima kasih. Ucapan yang sama kepada Pengurus Yayasan
Narjayati Utama khususnya Sriwulan Yulianti, S.P., dan Moh. Habil Masri yang banyak memberikan bantuan materi, dan dorongan moril. Kepada Bapak Dr. Sayogjo, dan segenap pembina dan pengurus di Yayasan Sayogjo Inside (sa!ns), khususnya keluarga Budi Baik Siregar, S.Pt, M.Si yang banyak berkontribusi, baik materi maupun moril, sejak kemitraan dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R) Yayasan Agro Ekonomika (YAE) hingga terbentuknya ”sa!ins”, penulis mengucapkan terima kasih. Kawan-kawan di Wisma Virandi Gang Gugahsari II Darmaga Bogor (Virandi Group) : Abdulbasir Languha (Palu), Moh. Ruslan/Uchu (Makassar), Diana (Kalimantan), Diana (Yogya), Andre Daud (Bandung), Abdul Havidz Olii (Gorontalo), Elyun (Jakarta), Muh. Marzuki (Sumbawa), Basri (Sumbawa), Diding Sudira Efendi (Cirebon), Febriana/Febi (Riau), Rafly (Manado), Abdul Rosyid (Palu), dan rekan seangkatan 2003/2004 Genap : Sofi Mardiah/Ophi (Bogor), Nur Rochma Purnamasari/Sari (Bogor/Kebumen), Syafrudin/Udin (Ternate), Suryanto Adi Wardoyo/Yanto (Bandung), Nur Fajri (Lampung), dan kawan-kawan di HIMPAST yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kupersembahkan tulisan ini kepada Ayahanda Lahandu dan Ibunda tercinta Indohadi Abdul Rahim, keduanya telah tiada (alm), yang sangat penuh kasih sayang mengasuh penulis sejak dari rahim hingga menikmati kehidupan dunia yang bermakna ini, ketulusan mereka hanya Allah SWT yang dapat memberikan penilaian, dan semoga menempatkan-Nya disisi yang layak. Hal yang sama kupersembahkan pula tulisan ini kepada pamanda Djasmin T. Labambe (alm), yang mengasuh penulis sejak Sekolah Dasar hingga menduduki bangku kuliah, terima kasih yang mendalam. Ucapan terima kasih yang mendalam pula kepada Kakanda dan adik tercinta : Saerah (alm), Kurusia (alm), Hanawia (alm), Salwi, Hasniah, Hatim (alm), Alwi, Ermi, Lutfi, Sulni (alm), dan Marni, yang banyak memberikan dorongan, kekuatan, bantuan materi dan moril. Akhirnya kepada Istriku Mandariana Basiran, dan anak-anaku yang tersayang : Suryansyah (Ian), Ahzan (achan), Nur Dewisianti (Nur), Ahmad Faurizki (Uji), dan Haryadi (Adi), yang banyak mengisi ruang-ruang kehidupan kami yang penuh makna. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan mudahmudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Tulisan ini masih jauh dari yang diharapkan, tentunya masukan dan kritikan konstruktif merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi penulis untuk penyempurnaannya. Bogor, 31 Mei 2007 Penulis. Jamlis Lahandu Nrp.P.052030041
RIWAYAT HIDUP PENULIS Penulis dilahirkan pada tanggal 24 Juli 1963 di Desa Malei Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Anak ke-tujuh dari 10 bersaudara dari pasangan Lahandu (alm) dengan Indohadi Abdul Rahim (almarhumah). Pendidikan Sekolah Dasar di selesaikan di SDN Malei Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, pendidikan lanjutan pertama ditamatkan di SMP Negeri II (SMEP) Donggala dan pendidikan lanjutan atas, diselesaikan di SMA Negeri Donggala. Melalui ujian masuk perintis III, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako di Palu dan lulus tahun 1989. Pada tahun 2003 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL), Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Pada Bulan Oktober 1989 s/d Januari 1990 mengikuti Pelatihan/magang Manajemen Jurnalistik dan Kewartawanan LSM/LSPM se Indonesia mewakili (utusan) SKEPHI Jakarta di LP3Y Yogyakarta, dibiayai oleh The Asian Foundation. Tahun 1990 penulis bekerja pada Proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi Terpadu (Pusat P3W transterpadu) PTP. XXIII PIRSUS II Poso Kerjasama Dirjen RAHBINUSEK Departemen Transmigrasi dengan Universitas Tadulako. Pada tahun 1991-1994 dilanjutkan dengan proyek yang sama dengan lokasi UPT Lalundu I, II, UPT Bomban Lambunu Kabupaten Donggala dan UPT Lingkungan Industri Kecil (LIK) Layana Indah Kecamatan Palu Timur. Pada Tahun 1997-1999 sebagai penanggung jawab (sub-kontrak) Proyek Kaji Tindak Partisipatif Masyarakat 27 Desa Tertinggal Parah di Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala, Kerjasama UNDPBappenas-Pusat Pengkajian Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R) Yayasan Agro Ekonomika (YAE) dengan Konsorsium LSM Lokal (Lembaga Pengkajian Pengembangan Sumberdaya dan Kawasan Palu sebagai lembaga koordinator). Pendiri Yayasan Ikrar dua delapan, tanggal 28 Oktober 1987, dan Yayasan Narjayati Utama, 27 Pebruari 1998 di Palu Sulawesi Tengah. Pada tanggal 10 Mei 2005 salah satu deklarator/pelaku sejarah Pendirian Yayasan Sajogyo Inside (sa!ns) di Jl. Malabar No. 22 Bogor. Aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat sejak tahun 1987 sampai sekarang Pada tahun 1992 diterima menjadi PNS di lingkungan Universitas Tadulako Fakultas Pertanian sampai sekarang. Penulis menikah dengan Mandariana Basiran tanggal 24 Januari 1993 dan dikaruniai empat putra : Suryansyah, Ahzan, Ahmad Faurizki, Haryadi, dan seorang putri : Nur Dewisianti. Bogor, 31 Mei 2007
