ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKSES SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT KAILI DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA), SULAWESI TENGAH JAMLIS LAHANDU

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKSES SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT KAILI DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA), SULAWESI TENGAH

JAMLIS LAHANDU

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKSES SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT KAILI DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA), SULAWESI TENGAH

JAMLIS LAHANDU

Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007

Judul Tesis

: Analisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA), Sulawesi Tengah.

Nama

: Jamlis Lahandu

NRP

: P.052030041

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Rudy C. Tarumingkeng, MF

Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS

Anggota

Ketua

Diketahui

Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Dr.Ir.Surjono H.Sutjahjo, MS

Tanggal ujian : 31 Mei 2007

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro,MS

Tanggal lulus :

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan

ini

saya

menyatakan

bahwa

tesis

Analisis

Kebijakan

Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah adalah karya saya sendiri, dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan dari penulis lain, disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir tesis ini.

Bogor,

Mei 2007

Jamlis Lahandu NRP.P.052030041

© Hak

Cipta Milik IPB, Tahun 2007 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau keseluruhan dalam Bentuk apa pun, baik cetak, fotocopi, mikrofilm, dan sebagainya.

ABSTRAK JAMLIS LAHANDU, Analisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah. Dibimbing oleh RUDY C. TARUMINGKENG, dan HARIADI KARTODIHARDJO. TAHURA Sulawesi Tengah merupakan ekosistem kehidupan dengan beragam sumberdaya meliputi sumberdaya hayati, non hayati, dan komunitas masyarakat Kaili. Pengukuhannya melalui KepMenHut No. 24/Kpts-II/1999, seluas 7.128 hektar terletak di wilayah Kabupaten Donggala seluas 2.431,73 ha, dan Kota Palu seluas 4.696,27 ha. Dari total luasan tersebut, 10,85 % (656,72 ha) hak penguasaan warga masyarakat (privat property) secara de fakto, dan sekitar 30 ha penguasaan komunal (communal property), dan hak pengelolaan negara (state property). Kebijakan TAHURA berimplikasi pada akses masyarakat atas sumberdaya alam (SDA), sebagai sumber penghidupan umumnya petani, berjumlah 529 KK (2.416 jiwa). Klaim pemerintah berdampak pada terbatasnya akses masyarakat pada sektor produksi khususnya sumberdaya lahan, hutan (rotan,bambu, kayu bakar) dan sumberdaya tambang (emas, batu kali). Kebijakan operasional (daerah) tidak mengatur mekanisme siapa pengguna akses (gain), pengendali akses (control acces), dan pemelihara akses (maintain acces). Penelitian ini bertujuan (a) mengidentifikasi keterlibatan Stakeholders dalam penetapan status kawasan, (b) memetakan kepentingan dan interaksi stakeholders, dan (c) menganalisis kebijakan dan strategi pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. Dengan metode pendekatan partisipatif (alat kaji diagram venn, alur sejarah, matrik rangking), dengan analisis Right, Responsibility, Revenue dan Relationship (4Rs), dan analisis isi (content analysis). Masyarakat mengakses sumberdaya alam dengan kemampuan sendiri, tanpa mendapatkan hak kelola (property right) dari yang berwenang. Peraturan-perundangan mengamanatkan bahwa masyarakat (stakeholders) berkenaan mendapatkan hak pengelolaan dari pemerintah dengan prosedur, dan mekanisme jelas, namun tidak dilakukan. Hal ini berekses pada buruknya relationship (masyarakat vs pemerintah), dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelola TAHURA. Dinas Kehutanan, pemegang wewenang untuk mengendalikan akses sumberdaya, tapi kurang mengambil tanggung jawab. LSM merupakan stakeholder yang besar tanggung jawabnya dalam memelihara akses, dan stakeholders penerima manfaat (pengguna akses) adalah petani, perotan, pendulang emas, pengumpul batu kali, traeler/pedagang, dan militer. PerDa No. 2/2004 belum mengakomodir isi ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, UU No. 41/199, PP No. 34/2002, KepMenHut No. 32/KptsII/2001, dan tidak sinkron dengan PP No. 62/1998 serta PP No. 68/1998. PerDa tentang TAHURA dan petunjuk teknis termasuk institusi pengelolaan belum ada. Lemahnya koordinasi, informasi, transaksi, dan kapasitas kelembagaan pemerintah, merupakan indikator tidak berjalannya sistem resources governance. Penelitian ini merekomendasikan : (a) perlunya kejelasan hukum atas hak-hak masyarakat, pengakuan formal terhadap institusi adat, (b) penguatan kelembagaan stakeholders melalui pelatihan dan pendampingan intensif, (c) menjalin kemitraan dengan pihak independen dan memberikan peran sesuai fungsinya, (d) menindaklanjuti aksi penolakan masyarakat terhadap pertambangan emas di Poboya, dan (e) peningkatan koordinasi, informasi, transaksi inter/antar stakeholders, pembenahan sistem resources governance, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, dan (f) menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan TAHURA beserta infrastruktur pendukungnya. Kata Kunci : Analisis kebijakan, pengelolaan akses sumberdaya alam, masyarakat lokal Kaili, Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, dan analisis 4 R.

ABSTRACT JAMLIS LAHANDU. Policy Analysis of Natural Resources Access Management by Kaili Community in Grand Forest Park at Central Sulawesi. Supervised by RUDI C. TARUMINGKENG and HARIADI KARTODIHARDJO. Central Sulawesi Grand Forest Park is a live ecosystem with various resources covered both biological and non biological resource and also Kaili Community. The TAHURA was consolidated by Kepmenhut No. 24/Kpts-II/1999 which have 7.128 ha area with 2.431,73 ha located in Donggala District and 4.696,27 ha area in Palu City. From total area of Tahura, about 10,85 % (656,72 ha is private property for community and 30 ha for communal property and state property. Tahura’s policy implied to community access for natural resources as their livelihood, generally for farmer which consist of 529 family (2.416 people). The Government’s claim implied to community access which have been restricted to production sector specially for land resources, forest (rattan, bamboo, firewood) and mining (gold, river stone). In the other hand, local policy has no mechanism for regulate between access user (gain), control access and maintain access. According to that condition, this research aims to identify stakeholder involvement in determination status of Grand Forest Park areas, mapping the interaction between stakeholders and its interest and then analyze the strategy and Policy in the Central Sulawesi Grand Forest Park Management. The method of this research used participative approaches (venn diagram, historical plot, rank matrix) with 4 R analysis (Right, Responsibilities, Revenue and Relationship), and contents analysis. The rules had order that community have the property right from government with clearly mechanism and procedure but the result showed that community using their own resources to access natural resources without property right from stakeholders. This implied to relationship between community and government which become worst and reduce their trusted to TAHURA organizer. Based on 4R analysis showed that Forest services have the authority to control of resource access but at the same time they do not quite responsible to do their authority. LSM became stakeholders who have the largest responsibilities to maintain resource access and The Farmers, rattan collector, gold prospector, pebble collector, trader and military received the largest benefit from resource access. Regional regulation No. 2/2004 have not accommodate of the Tap MPR No. IX/MPR/2001, UU No. 41/1999, PP No. 34/2002, KepMenHut No.32/Kpts-II/2001 and have not synchronization with PP No. 62/1998 also PP No. 68/1998. The regional regulation and technical guidelines about TAHURA including its institution have not been available. Moreover, coordination, information, transaction and government institutional capacity is weakness and became an indicator of inefficiency in governance resources system. According to the result, it’s highly recommended to: (a) Explicit law of community right and formal acknowledgment to custom institution; (b) stakeholders capacity building by training and intensive advocation; (c) make a partnership with independent party; (d) follow up of community refusal action toward to gold mining in Pobboya and; (e) Increase coordination, information and transaction between stakeholders, improve of governance resources system and capacity building of regional institution and also; (f) establishing regional regulation for Grand Forest Park (TAHURA) management including its supported infrastructure. Keyword : Policy Analysis, natural resources access management, Kaili local community, Central Sulawesi Grand Forest Park, 4 R Analysis.

KATA PENGANTAR Penelitian yang berjudul “analisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah”, merupakan refleksi atas proses kehidupan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan tatkala pemerintah mengklaim menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA) untuk kawasan pelestarian alam dan ekosistemnya. Beberapa pertimbangan untuk dijadikannya kawasan preservasi antara lain sebagai daerah penyangga bagi kota Palu dan sekitarnya, dan beberapa sumberdaya hayati dan non hayati yang perlu diselamatkan. Pelestarian juga merupakan suatu keharusan jika dilihat dari fungsinya, namun disisi lain terdapat kepentingan ekonomi, sosial budaya dan politik yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat dalam kawasan ini merupakan bagian dari ekosistem TAHURA, yang telah beranakpinang dan berinteraksi dengan alam sekitarnya sejak lama sebelum negara kesatuan R.I terbentuk. Namun kebijakan TAHURA SULTENG belum berpihak kepada mereka dan bahkan berimplikasi pada ketidakharmonisan hubungan antar pengelola dan masyarakat sebagai subyek yang seharusnya mendapat prioritas, bukan memarginalkannya dalam aspek kehidupan di lingkungannya sendiri. Hal inilah yang mengimajinasi serta perenungan bagi penulis, dan menjadikannya salah satu latar belakang penelitian ini dilakukan. Banyak pihak yang berkontribusi, dan sangat berharga dalam penelitian ini. Oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada mereka yang berjasa dalam proses penelitian hingga penulisan thesis ini. Penulisan thesis ini tidak akan terwujud tanpa dorongan dan bimbingan oleh Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, MF, dan Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, masingmasing Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam. Kepada Prof. Dr. Ir. Andry Indrawan, MS selaku penguji di luar pembimbing yang banyak memberikan masukan, arahan untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan thesis ini disampaikan terima kasih Prof. Dr. Syafrida Manuwoto, M.Sc, dan Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, M.Sc, masing-masing mantan Dekan dan Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi di Sekolah Pascasarjana IPB. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS, dan Dr. Ir. Etty Riani, selaku ketua dan sekretaris program studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana IPB, dan Dr. Ir. Catur Herison, M.Sc, yang banyak memberikan masukan dari proses perkualiahan metodologi penelitian. Kepada Bupati H. Adam Ardjad Lamarauna (alm), dan Drs. Kasmuddin, M.Si Sekretaris Kabupaten Donggala, Ir. Maulidin Labalo, S.Sos, M.Si, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Propinsi Sulawesi Tengah ; H. Rolland P. Maringka, bendahara presidium pemekaran wilayah Pantai Barat Kabupaten Donggala, yang banyak memberikan bantuan materi dan moril, penulis menyampaikan terima kasih. Ucapan yang sama kepada Pengurus Yayasan

Narjayati Utama khususnya Sriwulan Yulianti, S.P., dan Moh. Habil Masri yang banyak memberikan bantuan materi, dan dorongan moril. Kepada Bapak Dr. Sayogjo, dan segenap pembina dan pengurus di Yayasan Sayogjo Inside (sa!ns), khususnya keluarga Budi Baik Siregar, S.Pt, M.Si yang banyak berkontribusi, baik materi maupun moril, sejak kemitraan dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R) Yayasan Agro Ekonomika (YAE) hingga terbentuknya ”sa!ins”, penulis mengucapkan terima kasih. Kawan-kawan di Wisma Virandi Gang Gugahsari II Darmaga Bogor (Virandi Group) : Abdulbasir Languha (Palu), Moh. Ruslan/Uchu (Makassar), Diana (Kalimantan), Diana (Yogya), Andre Daud (Bandung), Abdul Havidz Olii (Gorontalo), Elyun (Jakarta), Muh. Marzuki (Sumbawa), Basri (Sumbawa), Diding Sudira Efendi (Cirebon), Febriana/Febi (Riau), Rafly (Manado), Abdul Rosyid (Palu), dan rekan seangkatan 2003/2004 Genap : Sofi Mardiah/Ophi (Bogor), Nur Rochma Purnamasari/Sari (Bogor/Kebumen), Syafrudin/Udin (Ternate), Suryanto Adi Wardoyo/Yanto (Bandung), Nur Fajri (Lampung), dan kawan-kawan di HIMPAST yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kupersembahkan tulisan ini kepada Ayahanda Lahandu dan Ibunda tercinta Indohadi Abdul Rahim, keduanya telah tiada (alm), yang sangat penuh kasih sayang mengasuh penulis sejak dari rahim hingga menikmati kehidupan dunia yang bermakna ini, ketulusan mereka hanya Allah SWT yang dapat memberikan penilaian, dan semoga menempatkan-Nya disisi yang layak. Hal yang sama kupersembahkan pula tulisan ini kepada pamanda Djasmin T. Labambe (alm), yang mengasuh penulis sejak Sekolah Dasar hingga menduduki bangku kuliah, terima kasih yang mendalam. Ucapan terima kasih yang mendalam pula kepada Kakanda dan adik tercinta : Saerah (alm), Kurusia (alm), Hanawia (alm), Salwi, Hasniah, Hatim (alm), Alwi, Ermi, Lutfi, Sulni (alm), dan Marni, yang banyak memberikan dorongan, kekuatan, bantuan materi dan moril. Akhirnya kepada Istriku Mandariana Basiran, dan anak-anaku yang tersayang : Suryansyah (Ian), Ahzan (achan), Nur Dewisianti (Nur), Ahmad Faurizki (Uji), dan Haryadi (Adi), yang banyak mengisi ruang-ruang kehidupan kami yang penuh makna. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan mudahmudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Tulisan ini masih jauh dari yang diharapkan, tentunya masukan dan kritikan konstruktif merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi penulis untuk penyempurnaannya. Bogor, 31 Mei 2007 Penulis. Jamlis Lahandu Nrp.P.052030041

RIWAYAT HIDUP PENULIS Penulis dilahirkan pada tanggal 24 Juli 1963 di Desa Malei Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Anak ke-tujuh dari 10 bersaudara dari pasangan Lahandu (alm) dengan Indohadi Abdul Rahim (almarhumah). Pendidikan Sekolah Dasar di selesaikan di SDN Malei Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, pendidikan lanjutan pertama ditamatkan di SMP Negeri II (SMEP) Donggala dan pendidikan lanjutan atas, diselesaikan di SMA Negeri Donggala. Melalui ujian masuk perintis III, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako di Palu dan lulus tahun 1989. Pada tahun 2003 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL), Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Pada Bulan Oktober 1989 s/d Januari 1990 mengikuti Pelatihan/magang Manajemen Jurnalistik dan Kewartawanan LSM/LSPM se Indonesia mewakili (utusan) SKEPHI Jakarta di LP3Y Yogyakarta, dibiayai oleh The Asian Foundation. Tahun 1990 penulis bekerja pada Proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi Terpadu (Pusat P3W transterpadu) PTP. XXIII PIRSUS II Poso Kerjasama Dirjen RAHBINUSEK Departemen Transmigrasi dengan Universitas Tadulako. Pada tahun 1991-1994 dilanjutkan dengan proyek yang sama dengan lokasi UPT Lalundu I, II, UPT Bomban Lambunu Kabupaten Donggala dan UPT Lingkungan Industri Kecil (LIK) Layana Indah Kecamatan Palu Timur. Pada Tahun 1997-1999 sebagai penanggung jawab (sub-kontrak) Proyek Kaji Tindak Partisipatif Masyarakat 27 Desa Tertinggal Parah di Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala, Kerjasama UNDPBappenas-Pusat Pengkajian Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R) Yayasan Agro Ekonomika (YAE) dengan Konsorsium LSM Lokal (Lembaga Pengkajian Pengembangan Sumberdaya dan Kawasan Palu sebagai lembaga koordinator). Pendiri Yayasan Ikrar dua delapan, tanggal 28 Oktober 1987, dan Yayasan Narjayati Utama, 27 Pebruari 1998 di Palu Sulawesi Tengah. Pada tanggal 10 Mei 2005 salah satu deklarator/pelaku sejarah Pendirian Yayasan Sajogyo Inside (sa!ns) di Jl. Malabar No. 22 Bogor. Aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat sejak tahun 1987 sampai sekarang Pada tahun 1992 diterima menjadi PNS di lingkungan Universitas Tadulako Fakultas Pertanian sampai sekarang. Penulis menikah dengan Mandariana Basiran tanggal 24 Januari 1993 dan dikaruniai empat putra : Suryansyah, Ahzan, Ahmad Faurizki, Haryadi, dan seorang putri : Nur Dewisianti. Bogor, 31 Mei 2007

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL...............................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................

v

DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................

vii

BAB I.

PENDAHULUAN..............................................................................

1

1.1. Latar Belakang............................................................................

1

1.2. Kerangka Pemikiran....................................................................

6

1.3. Permasalahan..............................................................................

9

1.4. Tujuan Penelitian........................................................................

13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA....................................................................

14

2.1. Akses masyarakat lokal terhadap pengelolaan Sumber daya alam (SDA).................................................................................

14

2.2. Konsep pelestarian/konservasi dalam perespektif biofisik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.....................................

20

2.3. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam..................................

23

2.4. Taman Hutan Raya (TAHURA).................................................

29

2.5. Hak kepemilikan (property right) masyarakat lokal terhadap sumber daya alam.......................................................................

32

2.6. Pola hubungan antar stakeholders dalam pengelolaan sumber daya alam....................................................................................

36

BAB III. KARAKTERISTIK LOKASI PENELITIAN...............................

37

3.1. Letak geografis...........................................................................

37

3.2. Iklim dan curah hujan.................................................................

38

3.3. Kondisi hidrologi........................................................................

40

3.4. Keadaan tanah, geologi dan topografi........................................

43

3.5. Keadaan flora dan fauna.............................................................

45

3.6. Strategi pengembangan TAHURA Propinsi Sulawesi Tengah..

46

i

3.7. Kebijakan pembangunan pemerintah daerah terhadap TAHURA....................................................................................

47

BAB IV. BAHAN DAN METODE PENELITIAN.......................................

49

4.1. Tempat dan waktu penelitian......................................................

49

4.2. Metode penelitian.......................................................................

49

4.3. Analisis data...............................................................................

52

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………….

58

5.1. Keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam/sekitar kawasan TAHURA SULTENG..................................................

58

5.2. Aspek historis TAHURA SULTENG.........................................

83

5.3. Kebijakan-kebijakan

dalam

pengelolaan

TAHURA

SULTENG..................................................................................

85

5.4. Kebijakan penetapan tata batas, luas wilayah dan status TAHURA SULTENG.................................................................

87

5.5. Kebijakan konservasi kawasan TAHURA.................................

90

5.6. Keterlibatan stakeholders dalam proses penetapan AHURA…

91

5.7. Analisis right, responsibility, revenues dan relationship (4R)..

94

5.7.1. Hubungan

stakeholders

dalam

pengelolaan

TAHURA......................................................................

94

5.7.2. Hak pemanfaatan sumber daya alam TAHURA...........

104

5.7.3. Akses

stakeholders

terhadap

pengelolaan

TAHURA......................................................................

106

5.8. Analisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam TAHURA..................................................................................

126

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN..............

148

6.1. Kesimpulan................................................................................

148

6.2. Rekomendasi Kebijakan............................................................

154

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................

156

LAMPIRAN......................................................................................................

164

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Teks

Halaman

Hasil analisis rata-rata curah hujan dari Stasiun Metereologi dan Geofisika Mutiara Palu Tahun 2000-2005.........................................

2.

4.

6.

40

Data debit air pada sungai-sungai di kawasan TAHURA SULTENG.........................................................................................

41

Tujuan, jenis, teknik pengumpulan data dan analisisnya................

52

Matrik analisis 4 R (Right, Responsibility, Revenues and Relationship)………………………………………………………..

55

Matriks analisis hubungan antar stakeholders ................................

56

Jumlah penduduk dan luas wilayah per kelurahan/desa di sekitar kawasan TAHURA SULTENG.........................................................

58

7.

Jumlah penduduk dalam kawasan TAHURA SULTENG...............

59

8.

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan Taman Hutan Raya (TAHURA).........................................................................................

9.

61

Perspektif pemangku kepentingan dan pejabat yang berkaitan dengan keberlanjutan TAHURA SULTENG.....................................

62

10. Jenjang pendidikan formal informan dalam/sekitar TAHURA SULTENG.........................................................................................

64

11. Luas pemilikan lahan kebun/ladang warga masyarakat di kawasan TAHURA SULTENG........................................................................

76

12.

Jenis padi lokal dan tanaman pangan lainnyadi lokasi penelitian......

79

13.

Jenis tanaman perkebunan dan hortikultura di lokasi penelitian........

80

14.

Jenis rotan hasil produksi dari kawasan hutan

TAHURA

SULTENG dan sekitarnya.................................................................. 15.

Jumlah dan jenis ternak yang digembalakan di dalam kawasan TAHURA...........................................................................................

16.

81

Keterlibatan stakeholders dalam proses penetapan tata batas

iii

82

TAHURA SULTENG........................................................................

92

17.

Kepentingan stakeholder atas sumberdaya alam TAHURA………

108

18.

Peran stakeholder berdasarkan mekanisme akses sumberdaya alam TAHURA...........................................................................................

19.

Ringkasan dari right, responsibility, dan revenues di TAHURA SULTENG..........................................................................................

20.

111 113

Pendapatan rata-rata warga komunitas masyarakat lokal Kaili di lokasi penelitian .................................................................................

117

21.

Right, responsibility, dan revenues 14 dari 22 stakeholders………..

118

22.

Perbandingan antar stakeholders dari aspek hak, tanggung jawab dan manfaat........................................................................................

120

23.

Ringkasan hubungan antar stakeholder di TAHURA SULTENG.....

122

24.

Perlindungan negara terhadap masyarakat lokal (adat) atas pengelolaan sumberdaya alam ...........................................................

iv

126

DAFTAR GAMBAR Gambar

Teks

Halaman

1.

Bagan alir kerangka pemikiran penelitian.. .…………………….....

9

2.

Skema pemanfaatan sumberdaya alam TAHURA SULTENG…….

35

3.

Batas lokasi penelitian……………………………………………...

38

4.

Keadaan DAS Uentumbu Kelurahan Kavatuna Kecamatan Palu Selatan……………………………………………………………...

5.

41

Keadaan DAS Vatutela Kecamatan Palu Timur (tampak dari arah Barat)……………………………………………………………….

42

6.

Kemiringan lereng kawasan TAHURA……………………………

44

7.

Zona (blok) tanam TAHURA……………………………………...

47

8.

Bagan alir tahapan analisis kebijakan pengelolaan TAHURA.........

53

9.

Peran stakeholder dalam pengelolaan TAHURA.............................

54

10.

Peta Taman Hutan Raya (TAHURA) SULTENG............................

66

11.

Simulasi hubungan antar stakeholder dengan diagram Venn pada komunitas masyarakat

Vatutela Kelurahan Tondo Kecamatan

Palu Timur......................................................................................... 12.

95

Simulasi hubungan antar stakeholder dengan diagram Venn pada komunitas masyarakat Vintu Kelurahan Layana Indah Kecamatan Palu Timur.........................................................................................

13.

Simulasi hubungan antar stakeholder dengan diagram Venn pada komunitas

masyarakat

Bunti

Pobau

Kelurahan

Poboya

Kecamatan Palu Timur...................................................................... 14.

97


hulu DAS Pondo Kelurahan Poboya

Kecamatan Palu Timur...................................................................... 15.

96


Uentumbu

v

Kelurahan Kavatuna

98

Kecamatan Palu Selatan.................................................................... 16.


Tompu Desa Ngata Baru (Kapopo)

Kecamatan Sigi-Biromaru Kabupateb Donggala.............................. 17.

100

101

Simulasi hubungan antar stakeholder dengan diagram Venn pada komunitas masyarakat Raranggonau Desa Pumbeve Kecamatan Sigi-Biromaru Kabupaten Donggala.................................................

103

18.

Peta akses stakeholder dalam pengelolaan TAHURA SULTENG.

109

19.

Keadaan hutan di kawasan Tompu TAHURA SULTENG..............

176

20.

Kondisi lahan usahatani bawang di Bunti Pobau TAHURA SULTENG........................................................................................

21.

176

Warga masyarakat RT. I Poboya melakukan pendulangan emas di DAS Pondo dengan pola tradisional (menggunakan bahan-bahan alami).................................................................................................

22.

Proses pembuatan sketsa kebun dan letak geografis pemanenan rotan di dalam dan di luar kawasan hutan TAHURA SULTENG....

23.

Proses

wawancara

semi

terstruktur,

penggalian

178

Keadaan hutan dan padi ladang yang sedang di panen di kawaasan TAHURA SULTENG.......................................................................

25.

177

sejarah

pemukiman Tompu........................................................................... 24.

177

178

Komoditas perkebunan sebagai salah satu sumber penghasilan komunitas masyarakat Kaili Tara dan Kaili Ledo di TAHURA SULTENG.........................................................................................

26.

179

Peta akses komunitas masyarakat adat Kaili Tara dan Kaili Ledo di TAHURA SULTENG...................................................................

vi

179

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

Teks

Halaman

1. Right, responsibility, dan revenues informan pada komunitas masyarakat lokal Kaili di TAHURA SULTENG………………………..

164

2. Foto-foto keadaan fisik TAHURA SULTENG ........................................

176

3.

Aktivitas masyarakat mengakses sumberdaya tambang dan pembuatan sketsa kebun rakyat di TAHURA SULTENG..........................................

177

4.

Proses wawancara dan keadaan hutan TAHURA SULTENG.................

178

5.

Komoditas perkebunan dan peta akses komunitas masyarakat Kaili Tara dan Ledo di TAHURA SULTENG..................................................

vii

179

BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi1. Dalam perspektif ini kawasan yang akan ditetapkan menjadi TAHURA idealnya bebas dari kegiatan rutinitas masyarakat dan pemukiman penduduk, namun kenyataan dari 17 wilayah di Indonesia yang dijadikan TAHURA dengan luasan 343.454,41 hektar, kebanyakan menuai permasalahan dengan penduduk lokal yang secara de fakto menempati kawasan sebelum penetapan suatu kawasan dilakukan (DepHut, 2004). TAHURA SULTENG2 merupakan salah satu kawasan pelestarian yang dikukuhkan dengan KepMenHut No. 24/Kpts-II/1999, dengan luas 7.128 ha atau 0,186 % dari total luas hutan Sulawesi Tengah (3.833.330 ha) atau sekitar 1,174 % dari luas kawasan konservasi (607.100 ha) di Sulawesi Tengah (DepHut, 2004) atau berkisar 0,104 % dari luas Sulawesi Tengah (68.316,02 km2). Secara administratif kawasan tersebut termasuk dalam dua wilayah daerah tingkat II yaitu Kabupaten Donggala seluas 2.431,73 ha (34,115 %) dan Kota Palu seluas 4.696,27 ha (65,885 %). Dari aspek historisnya kawasan ini merupakan penggabungan dari tiga kawasan, meliputi Cagar Alam Poboya seluas 1.000 ha, Hutan Lindung Paneki 7.000 ha dan lokasi PPN 30 seluas 100 ha, melalui Keputusan MenHut No. 461/Kpts-II/1995 dengan nama TAHURA PALU. 1 2

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya. Secara geografis wilayahnya berada pada posisi antara 1190 55’ - 1200 0’ 0” BT dan 00 48’ -00 59 LS. Pada bagian Utara dibatasi oleh oleh Wilayah Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala (Hutan Produksi Terbatas), bagian Timur dengan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung), bagian Selatan berbatas dengan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala (Hutan Produksi Terbatas), dan bagian Barat berbatas dengan Desa Ngata Baru (Kapopo) Kabupaten Donggala, Kelurahan Tondo dan Poboya Kecamatan Palu Timur ; Kelurahan Kavatuna Kecamatan Palu Selatan. Jarak dari Kota Palu sekitar 4-11 km arah Timur dengan jalur aksesibilitas melalui Universitas Tadulako (Vatutela), Kelurahan Poboya, Desa Ngata Baru (Kapopo), Gumbasa Paneki dan Kelurahan Layana Indah (Vindu).

2

Pertimbangan ditetapkannya wilayah ini menjadi TAHURA antara lain : (a) untuk melindungi flora dan fauna eksotik dan endemik yang mendekati kepunahan, (b) sebagai daerah penyangga (buffer area) untuk Kota Palu dan sekitarnya, (c) sebagai pensuplai air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Poboya, Paneki, MamaraNgia dan Vatutela, (d) keadaan fisik tanah yang labil (lempung berpasir) yang rawan erosi dan gundul dan (e) sebagai pengatur iklim mikro.

Aspek-aspek tersebut

merupakan isi sumberdaya TAHURA yang dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu sumberdaya non hayati, sumberdaya hayati dan sumberdaya manusia (Mantjoro, 1999).

Ketiga kelompok ini berada dalam satu sistem kehidupan bersama

(ecosystem) yang seimbang dan serasi. Sumberdaya non hayati dan hayati berperan sebagai pemasok (supplier) dan sumberdaya manusia sebagai konsumer dan pengelola.

Fungsi dan manfaat sumberdaya alam (hutan) bersifat interpretatif,

bergantung cara pandang individu atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap hutan tersebut. Kegagalan sistem pengelolaan hutan seperti sekarang ini berakibat pada turunnya kualitas hutan serta kesejahteraan masyarakat dalam/sekitar hutan semakin termarginalkan. Kebijakan penetapan TAHURA SULTENG berimplikasi pada beragam persepsi stakeholders dan masyarakat lokal Kaili di dalam/sekitar kawasan. Perspektif yang berbeda ini disebabkan tidak terjalinnya komunikasi kedua pihak, antar pengelolan (pemerintah) dengan masyarakat lokal Kaili. Situasinya menjadi krusial tatkala pemerintah melakukan pengukuran dan pemasangan tapal batas tahun 1997, beberapa tapal batas ditempatkan dalam kebun-kebun

dan di halaman

pekarangan warga masyarakat lokal3. Penentangan semakin terbuka ketika PT. Citra Palu Mineral (Rio Tinto Group) melakukan eksplorasi tambang emas di dalam Kawasan Cagar Alam Poboya yang seharusnya dalam persepsi normatif masyarakat dilindungi dari berbagai bentuk.

Keyakinan semakin kuat dan membuktikan

ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyatnya, hanya mementingkan pihak kapital (swasta). 3

Sanarudin (56 th), tenaga kerja harian pemasangan tapal batas thn 1997, wawancara 19 Juli 2006 di Uentumbu Kelurahan Kavatuna Kecamatan Palu Selatan.

3

Keadaan tersebut mempengaruhi sistem sosial masyarakat lokal Kaili yang berjumlah 529 KK (2.416 jiwa) atau sekitar 10,55 % dari total jumlah jiwa tiga wilayah kecamatan (22.889 jiwa) yang termasuk dalam wilayah TAHURA. Masyarakat lokal Kaili secara de fakto telah terbangun sistem itegratif dengan alam kehidupannya secara lintas generasi, namun kenyataan menunujukkan lain, kenyamanan terganggu tatkala kawasan ini diklaim menjadi kawasan pelestarian yang membatasi ruang gerak mereka untuk mengakses sumberdaya (hasil kebun) yang berbeda dari sebelumnya. Masyarakat lokal Kaili yang tinggal dalam/sekitar kawasan ini memiliki hubungan dialektika yang erat dengan lingkungan sumberdaya alam (hutan). Hutan dalam perspektif masyarakat lokal Kaili bukan hanya menjadi tempat tinggal dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup, namun memiliki fungsi sosial, budaya dan religiusitas (Murtijo dan Nugraha, 2005). Nilai-nilai spiritual (religiusitas) dalam masyarakat menjalin ikatan batin dan emosional yang kuat dengan sumberdaya alam (Kartodihardjo, 2006). Keadaan ini dapat diamati dalam masyarakat lokal Kaili dari beragam upacara adat, dan ritual yang selalu mengiringi kegiatan praktek bertani ladang yang interaksinya berulang-ulang. Interaksi yang berulang tersebut, maka terbangun suatu sistem tatanan sosial budaya masyarakat yang menyatu dengan ekosistem hutan4. Ritual adat dimulai dari pemilihan lahan5, pembukaan lahan, pembersihan (noropu), penanaman sampai pemanenan. Kearifankearifan tersebut dapat berlangsung secara sistematis jika institusi (kelembagaan)6 4

5

6

Hutan adalah bagian integral, merupakan kesatuan ekosistem kehidupan masyarakat yang hidup di dalamnya. Hubungan interaksi antar masyarakat dan lingkungan hutan telah berlangsung berabadabad dari generasi ke generasi. Untuk mempertahankan kehidupannya, masyarakat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam, dan hutan menjadi penyedia lahan untuk pertanian ladang dan pemenuhan kebutuhan hidup (Nugraha, 2005). Laudjeng, Hedar (2003), adat pombui di rumpun Kaili Da’a memperlihatkan hubungan erat antar pengelolaan hutan dengan kepercayaan religius khususnya dalam pemilihan lahan. Proses pemilihan lahan oleh petani disampaikan kepada pimpinan petani (sobo). Setelah disetujui Sobo, baru dilakukan bersama dengan pemilik untuk mempersiapkan ritual-ritual yang harus dipenuhi petani berupa adat Tava’a (Lahandu, 2002). Adat Tava’a dilakukan tujuh hari sebelum perencanaan pembukaan lahan. Setelah tujuh hari pelaksanaan adat Tava’a terdapat fenomena alam yang berubah di lokasi rencana pembukaan kebun tersebut, maka Sobo akan melakukan pemindahan lokasi kebun yang lebih layak menurut perspektif adat Tava’a. Kelembagaan adalah institusi masyarakat adat, kelompok yang terkait, untuk mengatur anggotanya baik secara teknis maupun aspek nilai-nilai moral dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam TAHURA SULTENG. Masyarakat adat menurut Ter Haar dalam Fay dkk (2000)

4

masyarakat seperti kelembagaan adat setempat kuat. Perilaku masyarakat termasuk pengaturan pola usahatani, hubungan sosial baik antara individu, antar kelompok maupun dalam organisasi yang sama. Kelembagaan adat merupakan satu-satunya yang dihargai, didengar dan ditaati anggota masyarakatnya dalam berbagai hal termasuk pola mengakses sumberdaya apalagi merubah struktur permukaan tanah dan tutupan lahan seperti hutan. Akses7 masyarakat lokal Kaili di wilayah ini telah berlangsung ratusan tahun, namun dengan adanya klaim pemerintah, maka di dalam wilayah ini terdapat kelompok kepemilikan sumberdaya yaitu kepemilikan comunal (communal property), kepemilikan warga (private) dan kepemilikan negara (state property). Jika dikelompokkan terdapat dua sifat kepemilikan yaitu kepemilikan de fakto dan de jure. Adanya dua kepemilikan tersebut akan menimbulkan persoalan tentang sumber dari legitimasi klaim atas sumberdaya (lahan, tanah, hutan). Mereka mendapatkan akses dan menguasai sebidang tanah, sumberdaya alam berdasarkan klaim de jure, menggunakan izin pemerintah dan aturan hukum yang berlaku untuk legitimasi kepemilikannya (Affif, 2002). Dalam suatu kepemilikan terdapat beberapa hak (boundle right) dan menunjukkan berbagai hubungan sosial (Ribot dan Peluso, 2003 ; Ostrom dalam Kartodihardjo, 2003). Dari aspek politik ekonomi, penting ketika membagi aktivitas dalam hubungan sosial menjadi pengguna (gain), kendali akses (control acces), dan pemelihara akses (maintan acces). Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan, kendali akses merupakan kemampuan untuk memediasi akses yang dimiliki pihak lain ; sementara kendali akses itu sendiri adalah memeriksa, mengatur dan menggerakkan aktivitas.

7

adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, idiologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas. Akses adalah kemampuan untuk mendapatkan benefit dari sesuatu, termasuk benda, orang ataupun lembaga (Ribot & Peluso, 2003).

5

Untuk mengelola mekanisme akses seperti yang disebutkan di atas, dibutuhkan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan dari beragam pemangku.

Hal ini dapat berjalan jika pengambil kebijakan di daerah dapat

memahami

dan

mengimplementasikannya

kepentingan melalui pendekatan holistik.

dengan

memperhatikan

beragam

Menurut Dunn (2000), Darusman dkk

(2003), Kartodihardjo dan Wollenberg (2003) bahwa kebijakan merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki karakteristik yaitu (1) suatu kebijakan harus didukung oleh sistem. Kebijakan tidak eksis tunggal, tetapi berantai, terikat dengan kebijakan lainnya.

Kebijakan

pengelolaan TAHURA harus sinkron dengan kebijakan tata ruang wilayah propinsi seperti ruang penggembalaan bagi ternak rakyat, kawasan pemanfaatan bagi petani dan pemanfaatan hasil hutan, (2) Keberhasilan suatu kebijakan sehingga perubahanperubahan kebijakan harus didukung oleh sistem yang baik, (3)

Kebijakan

mempengaruhi sesuatu keadaan yang almost imposible menjadi possible, dan (4) Kebijakan yang baik didukung oleh informasi yang lengkap dan akurat. Secara konseptual terdapat dua aturan hukum dalam pengaturan kegiatan hutan yaitu hukum formal (positif) sebagai peraturan pemerintah serta hukum adat yang menjadi acuan masyarakat (Nugraha dan Iskandar, 2004). Kecenderungan yang berkembang di lapangan berkaitan dengan landasan aturan kegiatan pengelolaan hutan yaitu dominasi hukum posistif formal sebagai produk peraturan pemerintah (penguasa).

Sementara kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat merupakan

sebuah aturan sosial yang berjalan sejak sebelum peraturan positif ada.

Dalam

konteks penetapan kebijakan pengelolaan hutan secara konseptual tidak dapat dipisahkan dari sistem, tata nilai, norma-norma atau paradigma-paradigma yang menjadi latar belakang budaya para birokrat pembuat kebijakan. Bagaimana kebijakan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili dan mekanisme akses dijalankan dalam pengelolaan suatu Taman Hutan Raya, telah

6

dilakukan penelitian tentang analisis kebijakan8 pengelolaan akses sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. 1.2.

Kerangka Pemikiran TAHURA SULTENG merupakan bentuk kebijakan pemerintah dengan

mengacu pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990, dan Undang-undang No. 41 Tahun 1999. Untuk kepastian hukum, Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 menjadi dasar rujukan pemerintah daerah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 24/Kpts-II/1999 yang menetapkan status dan tata batas dengan luas 7.128 hektar. Keputusan tersebut merupakan perubahan dari Surat Keputusan No. 461/Kpts-II/1995, dengan luas 8.100 hektar sebagai penggabungan dari tiga kawasan pelestarian yaitu Cagar Alam Poboya 1.000 hektar, Hutan Lindung Paneki 7.000 hektar dan Taman Wisata Alam Kapopo (Eks PPN 30) seluas 100 hektar dengan nama TAHURA PALU. Kawasan TAHURA yang berjarak sangat dekat dengan pusat kota berkonsekwensi dan akan mengalami proses perubahan yang cepat baik dari aspek fisik maupun non fisik. Untuk itu beberapa hal yang harus diingat bahwa dalam pengelolaan tidak melupakan aspek sosial budaya (masyarakat lokal/adat) dan keterlibatan stakeholders dari prakondisi hingga kebijakan operasional. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang sudah berlangsung sejak Januari 2001 mengakibatkan berkurangnya peran dan kendali pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pemerintah daerah khususnya kabupaten dan kota yang mempunyai kewenangan untuk mengurus sumber daya alam di wilayahnya (hutan, tambang, perkebunan, pertanian). Dengan kewenangan ini pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan kemandirian dalam membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemanfaatan 8

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas inetelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (Dunn, 2000 ; Kartodihardjo, 2006). Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap (perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi dan rekomendasi) yang saling bergantung yang secara bersama membentuk siklus aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Aktivitas-aktivitas tersebut berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan yang bersifat kempleks, tidak linear, dan pada dasarnya bersifat politis.

7

sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya (Dephut, 2002). Hal ini mendorong bagi pengambil kebijakan/keputusan untuk menempuh jalan pintas dalam menggali sumber-sumber pembiayaan, diantaranya sampai mengeksploitasi hutan lindung dan Taman Nasional (kasus Poboya dan Dongi-dongi). Keadaan ini dalam implementasi menimbulkan benturan dengan masyarakat lokal (adat) sebagai penghuni dan pemilik wilayah secara de fakto.

Dalam banyak kasus sering terjadi pertikaian antara

pemerintah dan masyarakat lokal (adat). Secara khusus walaupun kawasan secara de jure dikontrol pemerintah, namun secara de fakto di kontrol masyarakat lokal/adat (kasus kawasan Tompu TAHURA SULTENG), sementara pelaku bisnis lokal mengeksploitasi kawasan ini, dengan memanfaatkan individu-individu dalam komunitas bersangkutan tanpa konsultasi institusi adat. Ketika masyarakat lokal tidak efektif dalam bekerjasama dengan pemerintah di lapangan untuk melakukan kontrol, maka kawasan pelestarian/perlindungan akan tereksploitasi.

Kondisi ini

merupakan ekspresi dari tragedi of the commons yaitu musnahnya sumberdaya alam tatkala sumberdaya ditetapkan menjadi milik umum (common property) karena penggunaan berlebihan, sejalan dengan kehawatiran Hardin dalam Dephut (2002). Keadaan ini akan berdampak pada perubahan ekologis, sosial budaya dan ekonomi berupa banjir, erosi, kekeringan dan meningkatnya suhu (panas bumi), konflik kepentingan, menurunnya hasil produksi pertanian dan meningktnya serangan hama pada tanaman pertanian. Peranserta masyarakat yang meluas dan tidak sekadar simbolik ternyata menunjukkan hasil yang baik, produktivitas tercapai tanpa menyampingkan kepentingan kelestarian lingkungan, dan eksistensi masyarakat lokal (Nanang dan Devung, 2004). Hasil studi kasus dari Romwe di lahan komunal Chivi, Zimbabwe Selatan bahwa pengelolaan sumberdaya alam dapat berjalan dengan sangat baik dalam

konteks

kolaborasi

(pengelolaan

bersama)

dengan

lembaga

lokal

(Nemarundwe, 2005). Makna dari pengalaman ini bahwa dalam pengelolaan TAHURA harus diatur sedemikian rupa dengan pola-pola tertentu sesuai dengan karakteristik wilayah dan struktur masyarakat lokal di dalam kawasan. Aturan main dan peraturan diperlukan sebagai penyusunan kelembagaan (institusi) . Aturan main

8

dan peraturan digunakan masyarakat menentukan siapa yang memiliki akses pada sumberdaya bersama, berapa ukuran penggunaan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak, kapan dan siapa yang akan memonitor dan menegaskan aturan (Orstrom, 1998 dalam Nemarundwe, 2005). Dalam konteks pengelolaan TAHURA bahwa akses yang berdasarkan hak (right) adalah sebuah akses yang melibatkan kelompok komunitas (dalam arti seluasluasnya),

negara

atau

pemerintah

yang

dapat

melegalkan

sebuah

klaim

(Kartodihardjo, 2006). Selanjutnya dinyatakan bahwa hak milik (property right) yang berdasarkan hukum mencakup akses melalui pemilikan dokumen legal untuk sebuah property yang nyata (sertifikat tanah, izin, lisensi dan sejenisnya). Pemegang hak milik dapat menyatakan haknya dengan beberapa mekanisme tertentu untuk mempertahankan kendalinya atas akses. Dengan demikian Ribbot dan Peluso (2003) menyatakan, yang perlu diatur mekanisme akses adalah siapa yang mendapatkan akses (gain), mengendalikan (control) dan memelihara akses (maintain acces) terhadap sumberdaya alam. Selanjutnya ia membagi mekanisme akses menjadi dua bagian yaitu akses berdasarkan hak (legal dan Illegal) dan akses berdasarkan struktural dan relasional.

Akses berdasarkan struktural adalah kategori-kategori

untuk mengilustrasikan jenis-jenis hubungan kekuasaan yang mempengaruhi jenisjenis akses berdasarkan hak, adalah akses terhadap teknologi, kapital, pasar, tenaga kerja, ilmu pengetahuan, pihak yang berwenang, identitas dan hubungan sosial. Untuk menganalisis peran-peran stakeholders terhadap akses sumberdaya TAHURA SULTENG digunakan perangkat analisis right, responsibility, revenue dan relasionship (4 R).

Perangkat tersebut akan mengkaji hak-hak stakeholders,

tanggung jawab dan seberapa besar manfaat yang diterima (dirasakan) dari sumberdaya.

Keadaan yang akan dihasilkan dari right, responsibility dan revenues

tersebut dipengaruhi oleh hubungan antar stakeholders (Meyers, 2005). pemikiran penelitian sebagai berikut :

Kerangka

9

Kebijakan TAHURA SULTENG

Pemerintah

LSM

Masyarakat

UU No.5/1990;UU No.41/1999 PP No. 62/1998;PP No.68/1998 PP No. 34/2002;PP No.6/2007 KepMenHut No. 24/KptsII/1999 PerDa No. 2/2004

Swasta

P.Tinggi

Pelestarian & Pemanfaatan SDA Pelestarian Htn Lindung & Cagar Alam

Ekososekbud Potensi konflik & kepentingan

TAHURA

Komunitas masy. adat Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses SDA Gambar 1. Bagan alir kerangka pemikiran analisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili di SULTENG.

1.3. Pertanyaan Penelitian Sejak ditetapkannya kawasan Poboya menjadi Cagar Alam seluas 1.000 ha, Pekan Penghijauan Nasional 30 seluas 100 ha menjadi Wisata Alam Kapopo dan kawasan Paneki menjadi Hutan Lindung seluas 7.000 ha, yang dihuni tujuh komunitas masyarakat lokal Kaili sebanyak berkisar 529 kepala keluarga (2.416 jiwa), telah menjadi konsensus Nasional yang harus dilaksanakan di daerah melalui berbagai program dan upaya pemerintah daerah. Cagar Alam Poboya program

10

awalnya diintroduksi tanaman kayu cendana yang berasal dari daerah lain di Indonesia dan salah satu mega proyek di zaman itu hingga menyeret Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah dalam penjara karena kasus dana reboisasi. Proyek penghijauan pada Tahun 1980-an adalah primadona dan sumber mendapatkan keuntungan bagi pihak tertentu, khususnya pejabat di daerah.

Melalui program

tersebut berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencari dan membebaskan lokasi untuk penghijauan.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah

mengambil alih tanah milik masyarakat dengan alasan tanah negara. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat, dan pertanda kesiapan daerah untuk mempersiapkan segala sesuatunya menurut yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat, termasuk mempersiapkan dan menunjukkan lokasi. Dengan melalui kekuatan kekuasaan pada saat itu, maka pada Tahun 1987 pemerintah daerah mempersiapkan TAHURA dengan jalan : Pertama, mengeluarkan kebijakan untuk wilayah Utara Kota Palu supaya lahan-lahan/tanah baik milik negara maupun tanah hak milik dalam pengawasan pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dikoordinir oleh Bappeda Propinsi dengan dasar hukum Keputusan Gubernur Nomor SK.239/591/IX/1987 tentang pengawasan tanah Bumi Roviga9. Kedua, Tanah negara seluas 6.750 ha baik tanah negara maupun hak milik berada dalam pengawasan pemda, dan jika masyarakat yang akan maupun telah mengelola harus melaporkan kepada pemerintah daerah c/q Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah. Ketiga, tidak dibenarkan masyarakat untuk mematok, memagar baik yang telah menguasai maupun akan menguasai tanah tersebut. Keinginan besar menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pelestarian dengan nama Taman Hutan Raya oleh pemerintah belum surut. Usulan Gubernur Sulawesi Tengah kepada Menteri Kehutanan dengan Nomor Surat 522.5/2835/Ro.BKLH, tertanggal 13 Juli 1988 untuk menindaklanjuti SK. 239/591/IX/1987. Perihal surat tersebut untuk meminta percepatan proses pembangunan Taman Hutan Raya Lembah Palu. 9

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Deparetemen Kehutanan Propinsi

Tanah yang dimaksud adalah Wilayah TAHURA bagian Utara sekarang yang meliputi Vintu, kawasan Bulu Bionga dan sekitarnya.

11

Sulawesi Tengah membentuk tim orientasi dengan Surat Perintah Tugas No. 5.98/II5/KW-PL/88, tertanggal 11 Pebruari 1988 dengan susunan tim yang diwakili masingmasing instansi : BKSDA VI Sulawesi, Kanwil Kehutanan, Dinas Kehutanan, RLKT, staf SBIPHUT dan KCDK Donggala. Konsekwensi dari suatu usulan daerah, maka pemerintah melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia menindaklanjuti dalam bentuk Surat Keputusan No. 461/Kpts-II/1995 menetapkan, mengubah fungsi cagar alam Poboya seluas 1.000 (seribu) hektar, komplek hutan lindung Paneki seluas 7.000 (tujuh ribu) hektar dan lokasi PPN XXX seluas 100 (seratus) hektar yang terletak di areal hutan tetap Raranggonau Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA) dengan nama sementara Taman Hutan Raya Palu. Perubahan fungsi tersebut berjalan sepihak, yaitu proses pelaksanaan aktivitas di dalam kawasan hingga keputusannya dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan elemen masyarakat penghuni di dalam kawasan dan stakeholder (pemangku kepentingan). Informasi tersebut belum santer dibicarakan di kalangan masyarakat karena komunikasi yang tidak terjalin dan simpangsiurnya informasi yang sampai dengan masyarakat lokal Kaili dalam/sekitar kawasan hutan TAHURA. Proses administratif pengusulan untuk menjadi TAHURA tetap berlanjut, empat tahun kemudian keluar surat untuk pengukuhannya melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 24/Kpts-II/1999, menetapkan kelompok Hutan TAHURA SULTENG seluas 7.128 (tujuh ribu seratus dua puluh delapan) hektar, terletak di Kecamatan Palu Timur, Palu Selatan dan Biromaru Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Nama TAHURA SULTENG. Keputusan tersebut mengacu pada Berita Acara Tata Kelompok Hutan Sulteng, tertanggal 13 Juni 1997. Dalam kurung waktu

antara tahun 1987 – 1995 ; 1995 – 1999, dan 1999

sampai sekarang cukup banyak menuai permasalahan yang berbeda setiap komunitas masyarakat. Informasi yang disajikan disini adalah hasil penuturan informan (aktor) yang merasakan langsung proses perkembangan berdasarkan tahapan-tahapan waktu tersebut. Kurung waktu tahun 1987-1995 proses pencarian lokasi untuk dijadikan Taman Hutan Raya yang dilakukan dengan berbagai cara seperti yang dikemukakan di atas (implementasi kebijakan Gubernur Nomor SK. 239/591/IX/1987). Tahun

12

1995-1999, sebelum proses pengukuhan, berbagai upaya dan rencana yang dilakukan pihak pemerintah daerah kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Palu Timur dan bagian Utara Kota Palu. Tahun 1997-1998 proses rencana pemindahan penduduk Vatutela (relokasi penduduk), namun

tidak berhasil karena terjadi

penolakan kolektif komunitas masyarakat. Masyarakat menolak karena wilayah ini adalah tanah kelahiran dan secara emosional memiliki keterikatan batiniah yang telah menyatu dengan alam dan lingkungannya. Hal yang sama diperlakukan bagi masyarakat komunitas Poboya yang kehidupannya bergantung pada sumberdaya alam kawasan yang saat ini menjadi TAHURA, juga terjadi penolakan dan perlawanan. Tahun 1999 terjadi klaim wilayah oleh pemerintah menjadi kawasan pelestarian yang serta merta melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam kawasan yang telah ditata batas, tanpa memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas sebelum dilakukan pengukuhan.

Situasi ini masyarakat menganggap pemerintah tidak lagi

berpihak pada rakyat, aktivitas ekonomi pada sektor produksi tertentu telah terhalang dan terganggu, proses pembiayaan rumah tangga petani terusik karena telah dilarang melakukan pemanenan hasil produksi perkebunan dan pertanian yang terdapat dalam kawasan TAHURA. Hal tersebut mengindikasikan telah terjadi proses penindasan terhadap kaum lemah (masyarakat miskin) yang memiliki keterbatasan dalam segala aspek. Kondisi ini diperburuk lagi dengan masuknya PT. Citra Palu Mineral untuk melakukan eksplorasi tambang emas di Cagar Alam Poboya (sekarang TAHURA). Konflik-pun terjadi antar masyarakat yang mempertahankan kawasaan agar tetap terjaga dan kelompok elit yang berpihak pada investor. Kenyataan empirik di atas berimplikasi pada proses pengelolaan TAHURA hingga sekarang menuai permasalahan yang sesungguhnya dapat diselesaikan jika pengelola transparan dan komunikatif dengan masyarakat setempat.

Beberapa

pertanyaan yang harus dijawab dan dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimanakah prosesnya masyarakat lokal Kaili

mengakses sumberdaya

alam yang telah menjadi haknya secara de fakto, ketika pemerintah melakukan klaim dan pelarangan tatkala wilayah ini ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya.

13

2. Bagaimana upaya dari masyarakat lokal Kaili dan stakeholders ketika diketahui memiliki kelemahan dalam melakukan bargaining position baik secara personality, kelompok maupun institusi (kelembagaan). 3. Bagaimana upaya masyarakat lokal Kaili dalam mengatasi kebutuhan rumah tangganya ketika pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi (rendah) dari sebelumhnya. 4. Bagaimanakah solusinya jika

instansi pemerintah sebagai leading sektor

(stakeholder kunci) pengelolaan Taman Hutan Raya tidak menjalankan wewenang dan fungsinya serta merubah paradigma pengelolaan yang proporsional. 5. Bagaimanakah langkah yang seharusnya dilakukan jika peraturan perundangundangan tidak sinkron antar satu dengan lainnya secara hirarkhis, termasuk pelaksanaan operasional yang tidak mengacu dengan peraturan di atasnya, bahkan tidak mencantumkan mekanisme yang jelas mengenai pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. 1.4. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan, penetapan status, luas dan tata batas Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah 2. Memetakan kepentingan, karakteristik dan pola interaksi stakeholders dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. 3. Menganalisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Akses Masyarakat Lokal terhadap Pengelolaan Sumberdaya Alam. Akses didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu

termasuk

sumberdaya

alam,

lembaga,

dan

simbol-simbol

berupa

penghargaan/predikat (Ribot dan Peluso, 2003). Konsep akses yang akan dimaksudkan disini adalah untuk memfasilitasi siapa sebenarnya yang mempunyai kepentingan, dan memperoleh manfaat dari Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah dan bagaimana prosesnya. Salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap sumberdaya di TAHURA termasuk kawasan pemanfaatan adalah masyarakat lokal yang

dikenal dengan masyarakat asli atau disebut juga masyarakat adat Kaili.

Masyarakat adat Kaili atau masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terikat dengan nilai-nilai moral dan aktivitas kebersamaan, dijewantahkan dalam bentuk paguyuban atau di tanah Kaili menyebutnya polibu (gemeinschap), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada hukum adat yang masih ditaati yang keberadaannya dikukuhkan oleh gubernur kepala daerah tingkat I (Sembiring dan Husbani, 1999). Selanjutnya dinyatakan pengertian masyarakat hukum adat menurut Ter Haar yaitu kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda

yang

terlihat maupun tidak terlihat. Masyarakat adat diartikan sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagaian oleh adat, dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum atau peraturan khusus (Konvensi ILO 169 dalam Wiratno dkk, 2004). Bagaimanakah akses masyarakat lokal (masyarakat adat) terhadap sumberdaya alam khususnya terhadap kawasan konservasi? Adakah pengakuan dan jaminan---atau

15

sekedar kesempatan untuk memasuki kawasan-kawasan yang dilindungi tersebut? Di bawah ini sejauh mana akses tersebut dimungkinkan. Pasal 17 Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan menyebutkan bahwa pelaksanaan hak-hak perorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini. Penjelasan pasal ini secara tegas menyatakan bahwa keberadaan hak ulayat tidak dapat dibenarkan untuk menghalang-halangi pelaksanaan proyekproyek besar yang telah menjadi program pemerintah. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan menyebutkan bahwa siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 juga menyatakan bahwa selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang yang karena tugasnya

atau kepentingannya

dibenarkan

berada dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, membelah pohon di dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (ayat 2). Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa illegal akses diperoleh berdasarkan hak yang bertentangan dengan apa yang disetujui oleh adat, kebiasaan, atau hukum. Selanjunya dinyatakan, akses illegal disini adalah menikmati manfaat dari sesuatu dengan cara yang tidak disetujui secara sosial oleh negara dan masyarakat. Contoh pencurian dapat menjadi suatu bentuk dari akses sumberdaya secara langsung. Akses illegal ini dijalankan melalui pemaksaaan, kekuatan atau ancaman dan secara sembunyi-sembunyi. Dengan cara tersebut akses ini dapat dikelola secara legal dengan mengembangkan hubungan dengan orang yang memiliki akses tersebut atau memposisikan diri untuk menekan. Contoh, pejabat pemerintah, militer, polisi ; dapat secara sembunyi menggunakan kekuatan jabatannya untuk melindungi akses sumberdaya pribadi mereka. Banyak literatur yang menjelaskan Common property dan sumberdaya alam menunjukkan bahwa hukum (baik oral atau tertulis, formal atau informal) tidak akan ada secara sempurna menghilangkan akses terhadap sumberdaya selama terdapat

16

kompleksitas dan ketumpangtindihan jaringan kekuasaan (Ribbot dan Peluso, 2003). Property sebagai klaim moral terhadap hak, dimana hak ini memadukan lahan dan tenaga kerja

(land and labour).

muncul dengan

Hak ini kemudian

dimasukkan ke dalam sistem hukum yang dilindungi oleh negara (lembaga penguasa). Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, mengatur mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan apa yang bisa dilakukan, misalnya seperti yang tercantum dalam pasal 31 menyatakan bahwa : 1. Di dalam Taman Hutan Raya, Taman Nasional, dan Taman Wisata alam, dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud, harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-mamsing. Undang-undang ini mengatur pemanfaatan ruang bagi ilmuan/peneliti, koleksi sumberdaya hayati dan non hayati, budaya, dan kegiatan-kegiatan wisata. Untuk kegiatan lainnya khususnya oleh masyarakat lokal atau adat tidak terdapat aturan yang jelas. Pada kawasan pelestarian yang di dalamnya terdapat area pemanfaatan, seperti halnya di Taman Hutan Raya, tidak selalu merupakan kawasan yang tidak berpenghuni. Penghuni di dalam kawasan hutan baik hutan produksi maupun yang telah ditetapkan sebagai kawasan pelestarian/konservasi adalah masyarakat lokal (masyarakat adat) yang cukup beragam julukan diberikan kepadanya ” peladang berpindah, suku terasing dan masyarakat awam”. Mereka adalah masyarakat lokal yang memiliki pola usahatani sistem rotasi dengan keteraturan-keteraturan mekanisme yang telah diatur menurut kesepakatan adat, jika warga komunitas melanggarnya akan mendapat sangsi. Pola tersebut berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki yang dikenal dengan pengetahuan kearifan lokal. Pengetahuan masyarakat lokal menurut Fay dkk (2000) adalah pengetahuan yang digunakan masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang khusus. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengetahuan masyarakat lokal adalah

17

sekumpulan pengetahuan yang diciptakan sekelompok masyarakat dari generasi ke generasi yang hidup menyatu dan selaras dengan alam. Beberapa pengalaman masyarakat yang menggantungkan dirinya terhadap sumberdaya hutan dengan pola usaha ladang berpindah. Studi Kasus : Bentuk Akses Pengelolaan Sumberdaya alam.

Kotak 1. Perladangan Berpindah : Tinjauan Kesejahteraan

Secara historis kultural sistem pertanian berladang (swidden cultivation) merupakan cara pertanian yang tertua dan banyak dijumpai di daerah tropika. Sistem tersebut telah ada di dunia sejak 6.000 tahun sebelum masehi. Sejak zaman neolitik hingga sekarang banyak daerah di dunia yang ditanami dengan sistem ladang berpindah. Menurut badan FAO pada Tahun 1957 daerah-daerah yang ditanami dengan cara ladang berpindah meliputi areal 14 juta mil persegi yang terpencar di Asia Tenggara, Oseania, Amerika Tengah, dan Afrika Selatan. Saat ini kurang lebih 240 sampai 300 juta manusia yang hidup di daerah tropis masih menerapkan sistem pertanian berladang. Di kawasan Asia dan Pasifik saja lebih kurang 30 juta manusia hidup dari sistem pertanian berladang dengan menggunakan lahan kurang lebih 75 juta hektar. Sanchez (1976) menyatakan bahwa perladangan merupakan sistem pertanian yang dominan dipraktekkan di berbagai belahan dunia yang luasnya ditaksir mencapai 360 juta Ha atau 30 % dari luas lahan yang dapat digarap di dunia dengan orang yang terlibat tak kurang 250 juta jiwa atau 8 % dari total penduduk dunia. Pada tahun 1988 masyarakat di Indonesia yang yang bergantung pada sistem pertanian ladang berpindah mencapai 12 juta jiwa dengan luas lahan mencapai 35 juta Ha. Secara umum praktek perladangan berpindah di Indonesia dilakukan di daerah luar Jawa yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Masyarakat peladang yang tinggal terpencar di desa hutan pedalaman ini notabene adalah kantong kemiskinan yang memegang porsi 20,57 % dari penduduk miskin di Indonesia. Sistem perladangan berpindah (gilir balik) sering dikenal dengan 6 M yakni menebas, menebang, membakar, menugal, merumput, dan menuai. Coklin (1957) dalam Nugraha (2005) mendefiniskan perladangan sebagai sistem pertanian yang sifatnya tidak berkesinambungan. Lahan ladang yang sudah tidak subur setelah ditanami selama 1-2 tahun akan diistrahatkan (fallaw). Sambil menunggu suksesi secara alami dengan terbentuknya hutan sekunder berupa padang rumput dan pohon liar, maka peladang pindah ke lahan lain. Mereka akan kembali ke lahan awal, jika lahan yang ditinggalkan telah cukup mengalami masa bera sekitar 5 tahun.

Sumber : Nugraha (2005).

18

Analisa : Sistem pertanian ladang berpindah pada berbagai negara dan daerah di Indonesia bila dibandingkan dengan sistem berladang berpindah masyarakat di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, berbeda dari aspek tipologi masyarakat dan geografis wilayah. Di Sulawesi Tengah di kenal dengan masyarakat asli (lokal) yang menempati wilayah-wilayah pegunungan, lereng dan sebagian dataran rendah yang sistem bertaninya adalah berladang. Di pegunungan kawasan Gawalaise di kenal dengan topo da’a, mereka berusaha tani dengan sistem ladang berpindah di bukitbukit puncak dan lereng dengan kemiringan 40-70 %.

Kemiringan ini secara teori

tidak dapat memenuhi persyaratan bertani (lahan tidak layak diolah), namun itulah kenyataannya. Lahan tersebut ditanami dengan tanaman semusim sehingga dampaknya setelah panen akan terjadi erosi disaat hujan. Sampai saat ini sistem pertanian ladang berpindah belum menjadi program yang prioritas bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Beberapa bukti empiris yang dapat ditunjukkan seperti

kebanyakan wilayah-wilayah konflik adalah daerah dimana masyarakatnya sebagian besar berusaha dengan sistem pertanian ladang. Dengan demikian besar kemungkinan bahwa mereka yang berada pada wilayah-wilayah ini belum mendapat sentuhan program pembangunan yang signifikan bagi kesejahteraan hidup mereka (Nugraha, 2005). Pengelolaan dan Pemanfaatan sumberdaya alam selalu menimbulkan masalah karena masyarakat dapat melakukan akses terhadap sesuatu didasarkan pada faktor perizinan atau dengan kata lain hanya berdasarkan pada faktor de jure, namun kepemilikan secara de fakto bukan menjadi dasar untuk membuat kebijakan (Afiff, 2002).

19

Studi Kasus :

Perjuangan Masyarakat Desa Lalombi terhadap Tanah Perkebunan Kelapa Hibrida di Kecamatan Banawa Selatan dan Masyarakat Adat Kaili Pombui di Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

Masyarakat desa Lalombi berpandangan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk kebun kelapa Hibrida oleh UD Maju adalah bekas lahan kebun masyarakat yang diberikan kepada perusahaan UD. Maju oleh Kepala Desa Lalombi. Pemberian izin ini tanpa melakukan konfirmasi kepada masyarakat adat yang tinggal di wilayah ini. Tanah yang diberikan tersebut adalah tanah Ntoli atau tanah komunal yang secara administratif masuk dalam wilayah desa lain. Dalam tahun yang sama pemerintah daerah Kabupaten Donggala membentuk badan pekerja pembebasan tanah, salah satunya melibatkan mantan Bupati Donggala Sahabuddin Labadjo. Tahun 1972 UD Maju mulai melakukan aktivitasnya dengan diawali land cliring, dilanjutkan dengan memanfaatkan lahan untuk pembibitan. Pada tahun 1973 masyarakat adat Kaili Da’a yang bermukim di tanah leluhurnya diusir paksa. Masyarakat diusir dengan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan seperti masyarakat adat Kaili Da’a adalah masyarakat liar, mereka adalah PKI. Masyarakat Adat Kaili Pombui di Kecamatan Marawola adalah kehadiran proyek transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan masyarakat Pombui dan Ngovi tergusur dari pemukiman serta hak mereka terhadap Ova, Oma, Kaore dan Pandope dirampas sepihak oleh perusahaan karena dianggap tanah tidak bertuan, dan tanah negara. Masyarakat adat kemudian melakukan perlawanan dengan mengadukkan persoalan tersebut ke instansi pemerintah. Hal ini kurang mendapat respon yang memuaskan dari pihak pemerintah karena telah melakukan koalisi dengan perusahaan. Perlawanan semakin kuat, dan terorganisir dengan bantuan LBH Bantaya pada tahun 1996 ketika pihak perusahaan akan mencaplok lagi lahan mereka untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Sumber : Saleh R (2003) dan Laudjeng (1997).

Analisa : Kasus tersebut merupakan

fakta betapa lemahnya akses masyarakat jika tidak

didukung oleh legalitas formal (legal akses).

Masyarakat sama sekali tidak

mendapatkan haknya, dan masyarakat adat jika memasuki areal yang telah diklaim oleh pihak UD Maju sebagai pemilik hak karena aspek lagal tadi, maka masyarakat dianggap inkompatible terhadap sumberdaya lahan di wilayah tersebut. Masyarakat lokal karena keterbatasan dalam melakukan akses informasi, hubungan dengan pihak yang dapat memberikan advokasi, yang terjadi adalah konflik antara masyarakat Lokal (adat) dengan kelompok pendukung UD Maju yang notabene adalah pekerja dari luar daerah yang diorganisir perusahaan

dan bekerja sama dengan aparat.

Keadaan ini merupakan pengalaman pahit bagi sistem kebijakan di daerah tanpa

20

melakukan konsolidasi, negosiasi, dan komunikasi para pihak baru melakukan tindakan, karena menganggap penguasa di atas segala-galanya. Apa yang dilakukan masyarakat Kaili Da’a adalah memperjuangkan hak dan akses sumberdaya alam, namun-pun mengalami pengorbanan jiwa dan berdarah, itulah realitas kebijakan di daerah Masih dalam perebutan akses, tragedi sekitar sengketa agraria antar masyarakat adat Pombui di Ngovi Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan pihak luar.

Laudjeng dan Ramlah (1997) menyatakan sengketa tersebut karena

kehadiran proyek transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit, oleh pemerintah memberikan kewenangan dan izin (legalitas) kepada pihak perusahaan untuk melakukan ekspansi lahan perkebunannya tanpa memperdulikan dan melihat bahwa lahan yang akan ditanami untuk pengembangan kelapa sawit adalah lahan masyarakat adat yang secara prosedural diatur oleh adat Pombui.

Kegiatan tetap dilakukan

hingga penggusuran pemukiman dan lahan-lahan yang dianggap memiliki nilai kultural oleh komunitas adat Pombui. Penggusuran dilakukan terhadap tanamantanaman perkebunan masyarakat, tanaman sagu yang dianggap tempat sumber kehidupan mereka berupa penyimpan air, dan sumber kehidupan lainnya yang dijadikan sebagai tempat sakral yang disebut Tinja Nosa.

2.2.

Konsep Pelestarian/Konservasi dalam Perspektif Biofisik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Masyarakat. Dengan fenomena saat ini dan fakta lapangan menggiring para pemerhati

lingkungan untuk melihat pelestarian/konservasi dalam perspektif yang luas. Ide-ide konservasi tidak hanya berangkat dari logika preservasi yaitu mengawetkan alam untuk pelestarian tanpa pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan (Wiratno dkk, 2004). Paradigma baru memberikan rekomendasi jika suatu kawasan konservasi dikelola dengan baik dan tepat, dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi masyarakat khususnya yang telah menghuni turun-temurun di dalamnya. Betapa pentingnya pemikiran-pemikiran untuk menyimak pengalaman empiris di lapangan bahwa kerugian negara dalam tiga dekade terakhir dengan maraknya perkebunan-

21

perkebunan skala besar, menyebabkan kenaikan tingkat penggundulan hutan secara signifikan pada tahun 1990-an. Sesuai dengan laporan Bank Dunia, dari 17 juta hektar hutan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang hilang, hanya sekitar 4,3 juta hektar yang sungguh-sungguh telah diganti dengan tanaman kayu (Departemen Kehutanan, 2004).

Situasi ini perlu direnungi dan untuk disadari, kini saatnya

menelaah kembali ide-ide dan praktek konservasi tradisional asli Indonesia yang berbasis lokal, masyarakat sekitar dan di dalam kawasan untuk membangun gerakan dengan basis yang kuat. Dengan demikian pelestarian itu sendiri akan penting artinya dalam pembangunan sosial ekonomi pedesaan dan atau daerah pinggiran kota untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat penghuni kawasan, sebagai

pendukung

pengembangan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat perkotaan. Hubungan harmonis yang telah dibangun nenek moyang bangsa Indonesia dengan lingkungan untuk mendukung kehidupan mereka saat itu masih sederhana ; namun setelah manusia berkembang pemanfaatan-pun berkembang dengan pesat (Ali Kodra, 2004). Dengan perkembangan saat ini, pengelolaan konservasi bukan hanya sekedar memenuhi komitmen konservasi global, tetapi juga memberi pertimbangan yang lebih besar pada konservasi

berbasis sumberdaya lokal baik dari sisi biofisik,

ekonomi maupun sosio-kultural masyarakat lokal. Konservasi Nasional sudah harus berpihak pada masyarakat lokal melalui berbagai instrumen kebijakan yang berorientasi pada pembagian keuntungan serta pembagian hak dan tanggungjawab yang adil dalam pengelolaan kawasan maupun produk-produk konservasi (Wiratno dkk, 2004). Selanjutnya, strategi konservasi harus diarahkan kepada upaya-upaya yang berproses bukan dari atas ke bawah (top down) tapi lebih mengutamakan dialog, penyelarasan visi dan persepsi yang semuanya memerlukan dukungan berbagai disiplin ilmu sosial. Upaya konservasi tidak lagi menjadi monopoli konservasionis, rimbawan atau pencinta lingkungan saja, karena isu dan masalah dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat kompleks dan melebar pada aspek-aspek sosial-budaya, ekonomi, psikologi, sejarah, hukum dan politik yang masing-masing kasusnya bervariasi (Adiwibowo, 2005). Beberapa kasus yang dapat dijadikan bahan perenungan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan konservasi di Kabupaten

22

Kutai Barat.

Keterlibatan masyarakat kampung dalam menentukan perencanaan

hingga pelaksanaan dan kontrol terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan para stakeholder dengan pola pendekatan partisipatif.

Kegiatan ini

menghasilkan panduan kampung, menurut Nanang dan Devung (2004) mengacu pada enam tolok ukur sebagai berikut : 1.

Adanya akses dan kontrol (penguasaan) atas lahan dan sumberdaya hutan oleh warga.

2.

Adanya keseimbangan kesempatan dalam menikmati hasil-hasil dari hutan.

3.

Adanya komunikasi (tukar wacana) yang baik dan hubungan yang konstruktif (saling menopang) antar pihak yang berkepentingan terhadap hutan.

4.

Adanya keputusan kampung yang dibuat oleh warga kampung tanpa tekanan dari luar (masyarakat tidak didikte saja oleh pihak luar) dan prakarsa-prakarsa dilakukan sendiri oleh warga kampung tanpa tekanan pihak manapun.

5.

Adanya pengaturan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan sumberdaya hutan, dengan cara yang mengarah pada penghindaran terjadi perselisihan dan pengandaan penyelesaian perselisihan secara adil.

6.

Adanya kemampuan teknis warga kampung dalam mengelola hutan. Sejalan dengan pengalaman nyata di lapangan bahwa kemauan politik

(Political will) pemerintah dan peraturan yang ada umumnya kurang mendukung institusionalisasi multi pihak dalam mengelola sumberdaya alam. Ada tiga cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengelola sumberdaya daya alam dengan multi pihak (Nanang dan Devung, 2004) yaitu Pertama, tidak merintangi dan merasa terancam posisinya apabila masyarakat lokal berdiskusi mengenai masalah dan solusi, pengembangan dan pengaturan institusi lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam atau kawasan konservasi, Kedua, komunitas lokal harus diberikan akses untuk mengekspresikan gagasan dan kepeduliannya, Ketiga, masyarakat lokal diberikan hak mengembangkan organisasi, mengembangkan jaringan kerja atau pun koalisi guna keperluan

koordinasi dan kerjasama.

Peranan Pemerintah disini adalah

menciptakan legitimasi dan akuntabilitas bagi organisasi lokal dan pengaturannya.

23

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kehutanan Kepada Daerah, merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan Daerah Tingkat II dalam mengakomodasi masyarakat lokal. Taman Hutan Raya (TAHURA), salah satu bentuk riil kebijakan yang pengelolaannya (pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan) diserahkan ke daerah propinsi, sedangkan pengelolaan hutan lindung diserahkan kepada daerah tingkat II (Kota dan Kabupaten).

2.3. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi

lima komponen

informasi kebijakan (policy-informational component)

yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan yaitu perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi dan rekomendasi (Dunn, 2000). Kebijakan dibuat dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang ada dan timbul

di dalam suatu komunitas.

Kebijakan

mengatur perilaku

masyarakat (publik) dalam aktifitas tertentu, yang disusun

anggota

dengan suatu tujuan

untuk memecahkan masalah yang ada, didukung oleh seperangkat keputusan publik, dibuat sekelompok orang yang

memiliki

otoritas

untuk membuat kebijakan

sehingga kebijakan yang ditetapkan seharusnya merefleksikan pilihan-pilihan sosial (Darusman dkk, 2003). Dalam berbagai pengalaman dengan reformasi kebijakan memberikan suatu cara untuk membandingkan analisis kebijakan tradisional yang berakar dalam teori ekonomi dengan suatu pendekatan yang kolaboratif dengan analisis (Tangkilisan 2003), Kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dirancang untuk mendukung prioritas antara lain mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan ;

dengan harapan

terciptanya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan tetap terjamin (Soetaryono, 2004). Kebijakan tersebut bermakna antara lain (1)

24

memberikan akses kepada masyarakat adat dan lokal, (2) pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran aktif masyarakat adat dan lokal dan (3) secara simultan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kebutuhan esensial untuk keberlanjutan kehidupan manusia dengan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi serta organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan (Djajadiningrat, 2001). Sumberdaya alam (SDA) hayati, non hayati, dan sistem

lingkungan

merupakan salah satu modal untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan sistem pendukung

kehidupan.

Potensi sumberdaya alam harus dikelola dan

dimanfaatkan dengan bijaksana sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam, menekankan keharusan setiap aktivitas individu dan kelompok untuk dapat memenuhi kebutuhannya saat ini dan mampu juga menyediakan kebutuhan generasi penerusnya dalam jumlah, kualitas dan lingkungan yang secara umum tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini (Darusman, Ramdan, Yusran., 2003) Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang mengamankan kepentingan publik/masyarakat (Kerap, 2002). Kebijakan yang diharapkan adalah melakukan proses yang baik, dan sistem pengelolaan yang mengakomodasi

pengetahuan tradisional yang juga memiliki

kekuatan strategis dalam melakukan konservasi kolektif dan holistik.

Hasrat yang

besar di hati masyarakat komunitas tradisional adalah terakomodasinya kebutuhan masyarakat dengan adanya TAHURA sebagai media dalam melakukan komunikasi berbagai aktivitas di dalamnya dengan peran-peran yang jelas masing-masing pihak. Beberapa aspek yang dapat diadopsi dari sistem pengetahuan tradisional berupa pengobatan tradisonal, sistem pertanian penduduk asli, pemanfaatan potensi-potensi alam dan tumbuh-tumbuhan tertentu untuk konservasi lahan. Pengelolaan konservasi sangat diperlukan keterlibatan masyarakat komunitas lokal atau masyarakat adat, dimana mereka sebagai pelaku utama dalam proses pengamanan, pemeliharaan dan keberlanjutan program. Hal ini mengindikasikan

25

bahwa kebijakan pemerintah telah memiliki kemauan politik terhadap eksistensi masyarakat tradisional dan praktik-praktik tradisionalnya secara perlahan mulai menampakan perubahan yang berarti akhir-akhir ini. Wiranto (2004) menyatakan kemauan politik ini dalam kesempatan pertama kali dalam dokumen Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati untuk Indonesia (1993) yang antara lain : (a) memberikan kesempatan dan insentif kepada masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam pengelolaan dan usaha konservasi keanekaragaman hayati

atau dengan cara

menyokong pengelolaam kawasan lindung atau sistem pengelolaan pertanian yang berorientasi konservasi, (b) melibatkan masyarakat lokal dan LSM dalam pengelolaan kawasan penyangga (buffer zone) yang berdekatan dengan Taman Nasional dan kawasan konservasi lain dengan memanfaatkan keterampilan tradisional dan pengetahuan wanatani. Pada kondisi terakhir istilah buffer zone kurang digunakan jika di dalamnya ada aktivitas masyarakat. Istilah perlu dirubah dengan istilah buffer area (daerah penyangga), yang mengandung makna bahwa wilayah-wilayah tersebut memberikan akses pengelolaan bagi masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan (Ali Kodra, 2002). Analisis kebijakan dalam suatu proses penelitian menggunakan prosedur analisis umum yang biasa dipakai untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan, meliputi deskripsi, prediksi, evaluasi dan rekomendasi. Dari aspek waktu kaitannya dengan tindakan maka prediksi

dilakukan sebelum tindakan diambil sementara

rekomendasi, deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi (setelah penelitian dilakukan) (Dunn, 2000). Menyimak kenyataan lapangan betapa kompleksnya faktor penyebab kerusakan hutan, maka yang dapat ditarik dari penyebab mendasar kerusakan hutan adalah kekeliruan dalam penyelenggaraan kehutanan atau pengurusan hutan (forest mismanagement) ; pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tanpa mengaitkannya dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan perubahan di era reformasi dan otonomi, pemerintah (Departemen Kehutanan) menerapkan UU No. 41/1999 secara mandiri

akan

26

menimbulkan anarki, karena hanya bersifat sector specific (Iskandar dan Nugraha, 2004). Bila implementasinya didisain bersama (digabungkan) dengan UU No. 32 Tahun 2004

akan dikembangkan kepedulian dan saling berbagi tanggung jawab

bersama para pihak utama ; pemerintah dan masyarakat daerah yang secara fisik berada di dalam dan di luar kawasan hutan sehingga laju kerusakan hutan dan masalah-masalah yang mengancam kelestariannya dapat diupayakan untuk dicegah atau diatasi secara efektif dan terpadu. Dampak dari penerapan kebijakan yang tidak dikelola secara komprehenship (bersama), terjadi suatu kondisi yang meningkatkan ketidakamanan sumberdaya hutan yaitu banyaknya penjarahan dan pencurian kayu maupun naiknya ketidakpastian usaha (Kartodihardjo, 2003).

Kerusakan berbagai keanekaragaman

hayati antara lain muncul akibat aktivitas perusahaan-perusahaan tambang, pengusaha perkebunan maupun pengusaha HPH yang berusaha menerobos kawasan-kawasan konservasi yang diduga memiliki sumberdaya alam hutan ataupun tambang yang terdapat di dalam kawasan pelestarian atau konservasi yang ada ; kendatipun kawasan cagar alam sudah dilarang adanya kegiatan eksploitasi akan tetapi upaya-upaya untuk melakukan eksploitasi tidak berkurang (Sembiring dan Husbani, 1999). Selain itu, penyerobotan kawasan pelestarian seringkali dilakukan pengusaha yang wilayah konsesinya berbatasan atau berdekatan dengan kawasan pelestarian dengan mencoba merambah hingga ke kawasan hutan lindung. Bahkan terdapat beberapa kasus yang lebih menyedihkan yaitu izin konsesi di wilayah satu namun melakukan aktivitas perambahan di kawasan hutan wilayah lain dengan menggunakan izin konsesi yang dimiliki (kasus

izin konsesi Kabupaten Parigimoutong, aktivitas penebangan di

Kabupaten Donggala).

Kondisi ini tidak menutup kemungkinannya akan dapat

terjadi di kawasan TAHURA yang sulit dilakukan pengendaliannya karena dalam proses penetapan kawasan tersebut tidak memberikan ruang kepada masyarakat di sekitar, dan dalam kawasan termasuk dalam pengambilan keputusan. Dengan melihat pengalaman di berbagai daerah yang prosesnya menggunakan pendekatan top down

maka

sudah saatnya merubah paradigma pengelolaan

kawasan hutan baik di kawasan pelestarian/konservasi, kawasan produksi, maupun

27

konversi. Pengalaman yang dapat disimak untuk menjadi pembelajaran berupa yang dilakukan di Desa Sidoarjo Jawa Timur bahwa masyarakat sudah menjadi salah satu aktor di dalamnya (Afianto dkk, 2005). Selanjutnya dinyatakan, di kawasan hutan rakyatnya merupakan kawasan synekologi, tidak hanya berwujud lingkungan secara fisik, namun juga terdapat sistem sosial manusia atau masyarakat yang saling berinteraksi secara harmonis. Dalam pengelolaan kehutanan sudah harus membangun kerjasama

dalam

kesejajaran, keserasian, dan kesepadanan (cooperation) dengan berbagai staecholders yang bertanggung jawab atas sehatnya lingkungan ; Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggung jawab atas lestarinya industri pengolah, dan perdagangan produkproduk olahan, dan Menteri Dalam Negeri yang mengelola proses desentralisasi dan otonomi daerah ; dimana sektor kehutanan secara bertahap juga dituntut untuk melakukan desentralisasi dan otonomi daerah (Iskandar dan Nugraha, 2004).

Pola

yang dikemukakan di atas sudah harus diterapkan, dalam beberapa kasus seperti hasil studi yang dilakukan Verbist dan Pasya (2004) di Lampung bahwa penduduk setempat tidak dapat mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga area menjadi lebih cepat terdegradasi dan akan berdampak negatif pada fungsi perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS). Selanjutnya dijelaskan, dalam pelaksanaan tata batas justru menimbulkan banyak konfrontasi antara penduduk lokal dengan aparat pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari

yang dituangkan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, yang

secara khusus ditetapkan beberapa ketentuan teknis yang merupakan respon dari kesepakatan internasional seperti yang ditetapkan dalam sidang ITTO ke-8 di Bali tahun 1999, menyepakati tahun 2000 sebagai tahun indikatif penerapan prinsipprinsip pengelolaan hutan secara lestari (Wardojo, 2004). Selanjutnya, kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 252/Kpts-II/1993 yang telah disempurnakan melalui Keputusan No. 576/Kpts-II/1993 tentang kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi alam secara lestari, dan Keputusan No.

28

610/Kpts-IV/1993 tentang kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi alam secara lestari pada tingkat manajemen unit.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa

kebijakan tersebut di beberapa daerah belum berjalan seperti diharapkan, seperti halnya di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah.

Upaya tersebut adalah wujud

dari kepedulian pemerintah untuk menghindari deforestasi hutan alam, dan memberdayakan masyarakat di sekitar hutan. Dalam pengelolaan hutan di beberapa negara seperti di Zambia telah menggunakan pendekatan politis dalam pengambilan keputusan bersama untuk merangkul kompleksitas kaitan antara kebijakan, tuntutan pasar, kelembagaan dan peningkatan kapasitas (Meyers & IIED, 2005). Meyers selanjutnya menjelaskan, dalam membandingkan kebijakan-kebijakan misalnya suatu analisis tentang kekuatan dan kelemahan kebijakan yang diterapkan dalam suatu kondisi tertentu. Contoh kasus di Zambia membuktikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan

pendekatan dengan tools Rights, Responsibilities, Revenues dan

Relationships, mengungkapkan hak adanya harmonisasi pada berbagai peraturan kehutanan khususnya menyangkut hak dan tanggungjawab formal maupun aktual. Dalam proses-proses negosiasipun didapatkan bahwa piranti ini dapat diadaptasikan dan dikembangkan dengan baik untuk tujuan tertentu. Dengan demikian Meyer-pun merekomendasikan untuk efektivitas tools tersebut dalam implementasinya menggunakan pendekatan partisipatif dengan ragam alat kaji serta dalam analisis mengkolaborasikan dengan beragam analisis untuk membandingkan dan menilai keragaan. Kebijakan pemerintah untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan agar masyarakat di dalam, dan atau sekitar kawasan mendapat manfaat dari pengelolaannya.

Pengelolaan TAHURA

adalah wewenang pemerintah daerah

propinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk lebih apresisif dalam merespon kebutuhan daerah. Salah satu bentuk kebijakan pengelolaan sumberdaya daya alam (TAHURA).

untuk dilakukan pelestarian (konservasi) adalah Taman Hutan Raya

29

2.4. Taman Hutan Raya (TAHURA) TAHURA dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

adalah kawasan

pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau

buklan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Dalam pasal 7 dinyatakan bahwa perlindungan sistem penyangga

kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan TAHURA peruntukkannya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dalam berbagai hal berupa kenyamanan iklim ekologi karena vegetasi terpelihara dengan baik, ruang untuk usaha perekonomian petani berjalan dengan lancar tanpa melakukan eksploitasi sumberdaya alam, sistem sosial dan budaya masyarakat berinteraksi dengan harmonis dan komitmen pengelolaan kawasan-kawasan TAHURA terbangun dengan selaras, seimbang dan kolektif. Taman Hutan Raya merupakan salah satu kawasan pelestarian alam dimana pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam, dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya (pasal 13 at 1 dan 2 UU No 5/1990). Selanjutnya dijelaskan pada Bab IX pasal 37, peran serta rakyat dalam konservasi sumbeerdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya-guna dan berhasil guna. Dengan demikian maka ruang buat masyarakat secara normatif cukup berpeluang dimana pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk

pengakajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan,

perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan

(pasal 36 UU No. 5/1990). Namun faktanya tidak demikian,

masyarakat lokal termasuk komunitas adat Kaili Ledo dan Tara di dalam kawasan TAHURA Sulteng yang juga disebut sebagai komunitas masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses penetapan tapal batas, pemerintah melakukannya sepihak,

30

bahkan lahan-lahan dan halaman masyarakat yang termasuk dalam kaplingan tidak disampaikan kepada komunitas masyarakat baik secara individu/personal maupun melalui institusi. Dampak dari penerapan kebijakan yang tidak dikelola secara komprehenship (bersama), terjadi suatu kondisi yang meningkatkan ketidakamanan sumberdaya hutan yaitu banyaknya penjarahan dan pencurian kayu maupun naiknya ketidakpastian usaha (Kartodihardjo, 2003).

Kerusakan berbagai keanekaragaman

hayati antara lain muncul akibat aktivitas perusahaan-perusahaan tambang, pengusaha perkebunan maupun pengusaha HPH yang berusaha menerobos kawasan-kawasan konservasi yang diduga memiliki sumberdaya alam hutan ataupun tambang yang terdapat di dalam kawasan konservasi yang ada ; kendatipun kawasan cagar alam sudah dilarang adanya kegiatan eksploitasi, akan tetapi upaya-upaya untuk melakukan eksploitasi tidak berkurang (Sembiring dan Husbani, 1999). Selain itu, penyerobotan kawasan konservasi seringkali dilakukan pengusaha yang wilayah konsesinya berbatasan atau berdekatan dengan kawasan konservasi dengan coba merambah hingga ke kawasan hutan lindung. Bahkan terdapat beberapa kasus yang lebih menyedihkan yaitu izin konsesi di wilayah satu namun melakukan aktivitas perambahan di kawasan hutan wilayah lain dengan menggunakan izin konsesi yang dimiliki (kasus izin konsesi Kabupaten Parigimoutong, aktivitas penebangan di Kabupaten Donggala). Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan dapat terjadi di kawasan TAHURA yang sulit dilakukan pengendaliannya karena dalam proses penetapan kawasan tersebut tidak memberikan ruang kepada masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan termasuk dalam pengambilan keputusan. Dengan melihat pengalaman di berbagai daerah yang prosesnya menggunakan pendekatan top down maka sudah saatnya merubah paradigma pengelolaan kawasan hutan baik di kawasan lindung/konservasi, kawasan produksi, maupun konversi. Pengalaman yang dapat disimak untuk menjadi pembelajaran berupa yang dilakukan di Desa Sidoarjo Jawa Timur bahwa masyarakat sudah menjadi salah satu aktor di dalamnya (Afianto dkk, 2005). Selanjutnya dinyatakan, di kawasan hutan rakyatnya merupakan kawasan synekologi, tidak hanya berwujud lingkungan secara fisik,

31

namun juga terdapat sistem sosial manusia atau masyarakat yang saling berinteraksi secara harmonis. Dalam pengelolaan kehutanan sudah harus membangun kerjasama dalam kesejajaran, keserasian, dan kesepadanan (cooperation) dengan berbagai staecholders yang bertanggungjawab atas sehatnya lingkungan ; Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggungjawab atas lestarinya industri pengolah, dan perdagangan produkproduk olahan, dan Menteri Dalam Negeri yang mengelola proses desentralisasi dan otonomi daerah ; dimana sektor kehutanan secara bertahap juga dituntut untuk melakukan desentralisasi dan otonomi daerah (Iskandar dan Nugraha, 2004). Pola yang dikemukakan di atas sudah harus diterapkan, dalam beberapa kasus seperti hasil studi yang dilakukan Verbist dan Pasya (2004) di Lampung bahwa penduduk setempat tidak dapat mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga area menjadi lebih cepat terdegradasi dan akan berdampak negatif pada fungsi perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS). Selanjutnya dijelaskan, dalam pelaksanaan tata batas justru menimbulkan banyak konfrontasi antara penduduk lokal dengan aparat pemerintah. TAHURA SULTENG dalam dua tahun terakhir mengalami perubahan sosial yang mengarah pada perseturuan antara pemilik legal tambang PT. Citra Palu Mineral yang pemilik saham terbesar berkisar 90 % dari Rio Tinto Group dengan komunitas masyarakat adat Kelurahan Poboya (Walhi, 2006). Menurut izin kontrak karya untuk menambang emas di Sulawesi Tengah, luas areal konsesi berkisar 561.050 hektar yang meliputi wilayah Kabupaten Buol, Donggala dan Palu (Poboya). Kandungan emas yang akan dieksploitasi diperkirakan 18 juta ton biji emas dengan kandungan 3,4 gram/tonnya. Eksplorasi telah dilakukan sejak tahun 1997 sampai tahun 2001 dengan mendapatkan 22 titik bor termasuk di dalam kawasan TAHURA seluas 500 hektar. Dengan diizinkannya eksplorasi tambang tersebut, maka hak-hak tradisional rakyat (masyarakat adat Kaili) akan terancam dan menuai konflik besar ke depan. Status pelestarian TAHURA adalah wewenang pemerintah daerah, namun realitasnya

32

tidak digubris dan atau hanya sebuah rekayasa politik dengan berbagai alasan, dan daerah akan menghindar dari permasalahan rakyatnya.

2.5.

Hak Kepemilikan (Property right) Masyarakat Lokal terhadap Sumberdaya Alam . Salah satu sumberdaya publik yang belum banyak menjadi perhatian dalam

proses pengambilan kebijakan adalah sumberdaya lahan. Kepemilikannya secara operasional masih sangat lemah, namun dari aspek konsepsional dapat dilakukan pendekatan-pendekatan, dan kajian untuk bisa mendapat perhatian pengambil kebijakan. Djajadiningrat (2001) menjelaskan bahwa sasaran penetapan kepemilikan lahan adalah pendefinisian yang meliputi batasan, jumlah, dan kualitas sumberdaya bersama publik dan semi publik. Pendefinisian tidak hanya penting untuk mengendalikan pemanfaatan dan mencegah akses berlebihan, tetapi juga untuk kepentingan kepastian hukum bagi kondisi sumberdaya (universalitas), kepemilikan (eksklusivitas), pengambilalihan dan pengamanannya. Suatu jenis penggunaan lahan misalnya TAHURA, merinci dengan jenis tugas dan kewajiban setiap stakeholder yang berkepentingan. Pemerintah sebagai pemegang mandat masyarakat Sulawesi Tengah khususnya maasyarakat Kota Palu adalah pemilik dan pengatur pemanfaatan TAHURA bagi kepentingan banyak pihak. Pengelola dan stakeholder lain dapat mengimplementasikan “aturan” pemerintah dan memperoleh insentif pengelolaan. Masyarakat dapat menikmati TAHURA dengan pelayanan berkualitas disertai kewajibvan insentif pemeliharaan dan pelestarian TAHURA. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan negara sudah jamak mempunyai kisah atau pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Pengalaman-pengalaman ini berkaitan dengan adanya aturan-aturan atau laranganlarangan tertentu yang diterapkan pemerintah. Awang, Sepsiaji dan Himmah (2002), menjelaskan aturan-aturan tersebut apabila dilanggar oleh masyarakat, akan berkonsekwensi berupa denda atau sanksi hukuman kurungan. Warga yang diangap

33

bersalah karena melanggar peraturan pada akhirnya akan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari aparat. Dalam sistem produksi dikenal sedikitnya lima (5) tipe yang berkaitan dengan tanah di kalangan masyarakat lokal (adat) di Indonesia, menurut Ruwiastuti dkk (1997), yaitu pertama, tipe peramu murni terdapat pada beberapa suku di Propinsi Irian Jaya yang hidup di rawa-rawa seperti orang Asmat, orang-orang Mentawai di pulau Siberut, Maluku Utara dan orang-orang Dayak Punan di Kalimantn Barat. Kedua, tipe peladang berpindah (berputar), terdapat pada orang-orang Kaili Laudje, Kaili Da’a, Kaili Unde, dan Kaili Kori di Gunung Sulawesi Tengah, Orang-orang Togean di Kepulauan Togean Sulawesi Tengah, orang-orang Manggarai Tengah di Flores bagian Barat, dan orang-orang Ekari di Paniai Irian Jaya. Ketiga, perpaduan antara tipe peramu dan peladang berputar terdapat pada orang-orang Nias dan orangorang Auwyu di Irian Jaya bagian Selatan. Keempat, tipe peladang menetap dengan masa istrahat tanah beberapa tahun, terdapat pada orang-orang Batak Toba di Pulau Samosir, Orang-orang Muyu di hulu Kali Digul dan orang-orang Dani di Lembah Baliem, Irian Jaya. Kelima, adalah tipe campuran antara peladang menetap untuk tanaman keras/hutan, dan berputar untuk ladang tanaman pangan dengan variasi meramu hasil hutan, terdapat antara lain pada orang-orang Wondama di Teluk Cenderawasih Irian Jaya.

Dari konsep hak di atas ditemukan dua tipe dengan

berbagai variasi di dalamnya. Tipe pertama, hak atas tanah dan sumber-sumber agraria lain dipahami sebagai hak publik kerajaan yang sebagiannya diperkenankan bagi kehidupan penduduk pendatang yang memohon atau diberi nafkah dari sumbersumber tersebut. Tipe kedua, hak atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya dipahami sebagai Hak Perdata Perorangan dari penduduk asli setempat yang diperolehnya secara alamiah, turun temurun berdasarkan kebiasaan setempat dan dijamin hukum mereka sendiri. Hak-hak pengelolaan hutan oleh komunitas adat Kaili Oma di Desa Toro Kecamatan Kulawi Sulawesi Tengah telah mendapat pengakuan dari dunia Internasional yang secara empirik dapat dijadikan contoh pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal, namun dalam kenyataanya di lapangan memperlihatkan belum adanya niat baik dan kepedulian yang serius dari pemerintah daerah terhadap masyarakat di dalam kawasan hutan untuk mengelola hutan mereka sendiri. Laudjeng (2003), pengelolaan masyarakat lokal (masyarakat adat) tentang

34

hutan yang dapat dijadikan acuan dan inspirasi bagi pengambil kebijakan telah banyak, baik di pusat maupun di daerah. Di Papua dan Kalimantan Timur misalnya ”adat” telah dipakai untuk mengklaim tanah sebagai kepunyaan orang atau kelompok tertentu dengan alasan keturunan raja atau pejabat kerajaan. Kalau ditelusuri lebih jauh, hal ini berakar dari politik kerjasama simbiosis mutualistik antara raja-raja pada masa lalu dengan persekutuan dagang VOC atau pemerintah Hindia Belanda. Politik hukum mengenai hak-hak masyarakat lokal (adat) atas tanah termuat dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960), menegaskan adanya antara hak-hak perdata perorangan dan hak-hak publik persekutuan hukum atas sesuatu wilayah tertentu (Ruwiastuti, Fauzi dan Bchriadi, 1997). Masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi dan atau pelestarian memiliki kepentingan terhadap hak dan nilai sosial mereka yang sebagian dan atau bahkan seluruhnya akan habis dan tidak dapat dipanen lagi karena pelarangan-pelarangan untuk masuk dalam kawasan melakukan aktivitas berkebun dan aktivitas lainnya. Dengan kondisi ini muncul image bahwa kehadiran program konservasi dan atau pelestarian alam adalah pemiskinan kembali masyarakat lokal yang haknya telah dieksploitir negara demi kepentingan sepihak. Dalam TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang pembaharuan Agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun demikian fakta menunjukkan belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap proses pemilikan khususnya tanah-tanah masyarakat baik kepemilikan komunal/kepemilikan adat maupun kepemilikan perseorangan dalam/sekitar kawasan pemanfaatan. Dalam kenyataannya di lapangan,

pengakuan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat masih dalam

tataran wacana. Tidak sedikit sumber-sumber konflik yang hanya disebabkan karena lemahnya

hak

masyarakat

dalam

mengakses

suatu

sumberdaya

karena

ketidakpunyaan bukti legal formal dari pemerintah, sementara kenyataannnya hak itu telah dimiliki turun temurun. Berikut ini digambarkan bagaimana lemahnya akses masyarakat terhadap suatu sumberdaya alam.

35

Pemerintah

Legal

Tdk dpt right

Pihak III

Sumberdaya Alam TAHURA SULTENG

Illegal Masyarakat Incompatible Ability/Kemampuan

Sumber :Diadaptasi dari Kartodihardjo, 2006 Gambar 2. Skema pemanfaatan sumberdaya alam TAHURA SULTENG

Gambar di atas menunjukkan bahwa akses yang berdasarkan atas hak, menurut Kartodihardjo (2006), ketika suatu komunitas masyarakat melakukan aktivitas untuk memperoleh sumberdaya alam dinyatakan incompatible

oleh

pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan sumberdaya alam (penyelenggara negara).

Hak (right) dalam perspektf normatif adalah pemilikan sesuatu yang sah

dengan pembuktian-pembuktian keabsahannya berupa atribut hukum atau pengakuan oleh adat dan hubungan sosial.

Kenyataan dalam kehidupan yang dirasakan

masyarakat tidak demikian halnya, masyarakat tidak dapat melakukan akses yang lebih luas terhadap suatu sumberdaya jika belum mendapatkan lagitimasi dari pemberi hak berupa izin, dan atau atribut hukum lainnya. Dalam hal ini seseorang tidak mendapatkan haknya dalam pengelolaan sumberdaya tatkala sumberdaya tersebut mendapat klaim dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Ribbot dan Peluso (2003) membagi mekanisme akses menjadi dua aspek yaitu akses berdasarkan Hak (legal dan illegal), dan berdasarkan struktural dan relasional. Struktural meliputi akses terhadap teknologi, kapital (modal), pasar, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial, serta hubungan sosial dapat membentuk atau mempengaruhi akses.

36

2.6. Pola Hubungan Stakeholders dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Pola hubungan yang dibangun antar stakeholder satu dengan lainnya tidak sama.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), membangun hubungan dengan

masyarakat lokal (komunitas adat) berbeda antar satu institusi dengan institusi lainnya.

KORAN (Koalisi ORNOP untuk hutan Sulawesi Tengah) melakukan

pendekatan dengan titik masuk pengelolaan TAHURA berbasis komunitas, sementara LSM

perkumpulan

Bantaya

melakukan

pendekatan

dengan

titik

masuk

pemberdayaan komunitas adat untuk memperjuangkan hak-hak adat terhadap sumberdaya alam.

Pola gerakan yang dilakukan kedua institusi ini berbeda dalam

konteks pengelolaan sumberdaya alam dengan berbasiskan kearifan adat. Pemberdayaan berbasis adat dalam prakteknya mendasarkan pada nilai moral yang ada di masyarakat. Dengan demikian hubungan keharmonisan dengan alam menjadi penting karena di sana terdapat beragam yang membutuhkan kehidupan seperti manusia. Hubungan individu dan atau kelompok dalam suatu komunitas masyarakat, baik formal maupun informal adalah suatu proses yang berjalan secara alami dan berkembang sesuai dengan kondisi lokal yang terpelihara dan terbagun secara mekanistik dari generasi ke generasi. Kontak akan terjadi dengan pihak lain dengan melalui media komunikasi baik berupa program, kegiatan atau dalam bentuk lain dan umumnya diciptakan untuk kepentingan sesuatu kelompok atau pejabat (penguasa). Masyarakat melakukan hubungan-hubungan dengan sekitarnya, menurut Kartasubrata (2003) melalui sebagai berikut : 1.

Penduduk sekitar hutan, termasuk sebagian yang bermukim dalam hutan merupakan tenaga kerja bagi kegiatan-kegiatan di hutan seperti peremajaan hutan, pemeliharaan hutan, eksploitasi hutan dan perlindungan hutan.

2.

Masyarakat sekitar hutan merupakan sasaran program ”prosperity approach” dan kehutanan, perum perhutani yang bertujuan untuk menggiatkan aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhannya sendiri akan tambahan pangan, kayu bakar, kesempatan kerja dan dengan demikian sekaligus mengusahakan peningkatan keamanan hutan secara preventif.

BAB III. KARAKTERISTIK LOKASI PENELITIAN 3.1. Letak Geografis. Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah berjarak ± 5 km arah Timur dari Kota Palu. Secara geografis TAHURA terletak pada posisi antara 119o 55’ – 120o 0’ 0” BT dan 0o 48’ – 0o 59’ LS. Pada bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanantovea, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi-Moutong, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sigibiromaru Kabupaten Donggala dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palu Timur dan Palu Selatan.

Dari batas-batas lokasi tersebut, masing-masing

dibatasi oleh bagian Utara dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT), bagian Timur dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL), bagian Selatan dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan bagian Barat dengan Desa Ngata Baru, Vatutela, Poboya dan Tondo. Secara administratif lokasi TAHURA SULTENG termasuk dalam 2 (dua) wilayah daerah tingkat II yakni Kota Palu dan Kabupaten Donggala, yang meliputi Kecamatan Palu Timur, Palu Selatan dan Sigi-Biromaru. Kecamatan Palu Timur terdiri atas Kelurahan Poboya, Tondo dan Layana Indah. Kecamatan Palu Selatan adalah Kelurahan Kavatuna, dan Kecamatan Sigibiromaru terdiri atas Desa Pumbeve, dan Ngata Baru. (BPS, 2004). Kawasan ini merupakan daerah-daerah tangkapan air yang menjadi sumber air minum bagi ratusan ribu penduduk Kota Palu dan sekitarnya, serta ratusan hektar sawah dan ladang pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Paneki,

DAS Mamara, DAS Kavatuna dan DAS Poboya.

Kepentingan ini

menghendaki agar kondisi penutupan lahan/hutan dipertahankan karena keberlanjutan pemenuhan kebutuhan mereka sangat tergantung kepada integritas TAHURA. Batasbatas penelitian disajikan dalam gambar peta berikut ini.

38

Gambar 3. Batas Lokasi Penelitian .

Lokasi TAHURA terletak sebelah Timur dari Kota Palu, membentang dari arah Utara ke Selatan sejajar dengan kota Palu. Untuk menuju TAHURA dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat melalui beberapa jalur dengan jarak 4 sampai 11 km dalam keadaan baik dan beraspal dengan waktu tempuh 10-50 menit dari pusat Kota Palu. Aksesibilitas untuk masuk ke TAHURA dapat dilakukan melalui lima lokasi yaitu: ¾

Jalur dari Kota Palu ke areal TAHURA melalui Universitas Tadulako.

¾

Jalur dari Kota Palu ke areal TAHURA melalui Kelurahan Poboya.

¾

Jalur dari Kota Palu ke areal TAHURA melalui Desa Ngata Baru (Kapopo).

¾

Jalur dari Kota Palu ke areal TAHURA melalui Kelurahan Layana Indah.

¾

Jalur dari Kota Palu ke areal TAHURA melalui Gumbasa Paneki Desa Pumbeve.

3.2. Iklim dan Curah Hujan Iklim merupakan perwujudan komulatif keadaan cuaca harian paling sering dipaparkan dengan memanfaatkan rata-rata elemen atau variabel iklim terutama temperatur dan presipitasi, tetapi juga angin dan matahari (Trewartha dan Horn, 1995). Faktor iklim kecenderungannya mengalami perubahan dalam periode waktu

39

yang singkat. Keadaan ini membuktikan bahwa tipe iklim di TAHURA mengalami perubahan dari tipe iklim G tahun 1993 menjadi tipe iklim H Tahun 1997, dan hal ini akan dapat diduga mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan/tanah di wilayah ini (Stasiun Metereologi Mutiara Palu, 2006).

Dari data tersebut, maka penilaian

beberapa kawasan TAHURA tergolong dalam daerah sangat kering.

Hal ini

diperlihatkan adanya indikator rata-rata bulan kering dan bulan lembab dalam setiap tahunnya, tercatat sebanyak 7 bulan kering, 5 bulan lembab, dan tidak terdapat bulan basah. Curah hujan rata-rata 55,6 mm/bulan yang mengindikasikan bahwa kebutuhan air yang diperlukan untuk pertumbuhan normal tanaman akan kurang mendukung keuali terhadap tanaman tertentu (spesifik) yang memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap kekeringan. Suhu rata-rata harian di lokasi 32,5-33,9O C, dan intensitas penyinaran yang cukup tinggi antara 63,4 – 78,5 %, yang berefek pada tingginya tingkat penguapan air melalui tanaman/transpirasi (Kanwil Dephut Sulteng, 1997). Keadaan ini pulalah yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah bagi pertumbuhan dan perkembangan

tanaman.

Berkaitan dengan faktor tersebut berdasarkan hasil

perhitungan neraca air yang pernah dilakukan peneliti terdahulu bahwa dalam setahun lebih banyak terjadi defisit air, dan surplus air hanya terjadi pada bulan April, Juni dan selebihnya defisit secara terus menerus (Bappeda, 2003). Curah hujan di TAHURA dalam lima (5) tahun terakhir cukup bervariasi dari 5,4-135,5 mm, namun kadang-kadang beberapa bulan memiliki curah hujan di bawah 5,4 mm bahkan sampai mencapai 0,0 mm (tidak ada hujan) yaitu pada bulan Agustus dan Oktober 2004.

Rata-rata curah hujan tertinggi dicapai pada bulan Juni sekitar

73,55 mm dan terendah pada bulan Pebruari (32,42 mm) dan Agustus berkisar (35,87 mm).

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa musim angin Timur

curah

hujannya lebih banyak dibanding dengan musim Barat. Kondisi iklim ini akan dapat menyebabkan suhu dan kelembaban tanah menjadi sangat rendah. Kadar air tanah jauh di bawah kadar air tanah minimal yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman secara normal. Musim kemarau air permukaan pada semua sungai DAS TAHURA

40

mengalami perubahan wujud menjadi uap/gas dalam bentuk evaporasi dan bila melalui tanaman disebut transpirasi (Trewartha dan Horn, 1995). Tabel 1. Hasil analisis rata-rata curah hujan dari Stasiun Metereologi Mutiara Palu Tahun 2000-2005. Bulan Curah Hujan (mm) Januari 55,65 Pebruari 32,42 Maret 52,40 April 57,40 Mei 65,95 Juni 73,55 Juli 41,83 Agustus 35,87 September 51,52 Oktober 65,13 Nopember 58,43 Desember 53,48 Sumber : Stasiun Metereologi Mutiara Palu, 2006

Hari Hujan 14,67 12,83 18,17 16,50 15,00 16,33 18,00 9,83 14,17 14,33 15,33 17,83

Dari distribusi jumlah hari hujan dalam setahun di wilayah ini menunjukkan bahwa lembah Palu dan sekitarnya yang mendapat hujan dengan frekwensi tinggi yaitu pada bulan Maret dan Juli (18,00-18,17 HH). Sedangkan pada bulan-bulan lain sangat rendah di banding daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah. Dengan demikian rata-rata curah hujan bulanan 53,63 mm. Situasi ini merupakan salah satu faktor yang mendukung kritisnya lahan-lahan di lembah Palu khususnya di kawasan bawah atau arah Barat TAHURA. 3.3. Kondisi Hidrologi Keadaan hidrologi, Taman Hutan Raya merupakan hulu dari beberapa sungai yang mengalir ke Kota Palu yakni S. Paneki, S.Ngia, S. Mamara, S. Kavatuna, S.Poboya, dan S. Vatutela, namun sungai-sungai tersebut umumnya kering kecuali S. Ngia, S. Poboya, S. Kavatuna dan S. Paneki. Data debit air pada sungai-sungai tersebut sebagai berikut :

41

Tabel 2. Data debit air pada sungai-sungai di kawasan TAHURA SULTENG Nama Sungai

Desa

Rata-rata debit air (m3/detik)

Sungai Ngia/Mamara Ngata Baru Sungai Poboya Poboya Sungai Kavatuna Kavatuna Sungai Paneki Pumbeve Sumber : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Sulteng (1997). Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah (1997).

0,075 0,15 0,70 1,1

Dari rataan debit air yang dihasilkan dalam meter kubik per detiknya yang besar memberikan kontribusi bagi masyarakat di wilayah lembah Palu bagian Timur dan Selatan adalah Sungai Paneki. Sungai tersebut mengairi sawah di kelurahan Loru, Pumbeve, Biromaru dan Petobo. Distribusi air dari sungai ini bila dibandingkan dengan luasan sawah dan untuk konsumsi masyarakat masih defisit dalam musim kemarau.

Demikian pula halnya untuk S. Poboya sebagian mengairi sawah

masyarakat dan untuk kebutuhan mencuci, mandi, dan air minum. Sungai Mamara/Ngia saat ini sebagian bahkan umumnya sawah yang sudah beralih fungsi menjadi

ladang,

padang

penggembalaan

dan

sebagian

untuk

pemukiman

(perumahan). Dalam kondisi tertentu masyarakat di wilayah ini terkadang kesulitan air minum yang sepenuhnya mengharapkan distribusi dari sungai Kavatuna dan Ngia yang mengalir ke Ngata Baru, namun kondisinya tidak lagi memungkinkan untuk dapat melayani kebutuhan di Kelurahan Kavatuna dan Desa Ngata Baru.

Gambar 4. Keadaan DAS Kavatuna (Uentumbu) Kecamatan Palu Selatan. (Foto Jamlis Lahandu)

42

Masyarakat Kota Palu khususnya, seharusnya mendukung dan responsible terhadap pelestarian kawasan melalui kebijakan pemerintah dengan menetapkannya sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) untuk menjaga kelestarian, stabilitas dan peningkatan kualitas lingkungan, dimana iklim lembah palu merupakan iklim mikro yang ekstrim dan sumberdaya fisik berupa keadaan lahan umumnya kering. Kondisi ini mengharapkan keberadaan air yang cukup untuk keperluan pengairan lahan pertanian dan ladang termasuk untuk kebutuhan minum, mandi dan mencuci. Lembah Palu termasuk kawasan TAHURA hanya mengharapkan sumber air dari air sungai yang mengalir dari dataran tinggi ke lembah Palu. Secara gravitasi (alami) air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, dari gunung-gunung, ke lembah, lalu ke daerah yang lebih rendah sampai ke pantai dan akhirnya akan bermuara ke laut (Trewartha dan Horn, 1995).

Gambar 5. Kondisi DAS Vatutela dan kws. TAHURA tampak dari arah Barat. (Foto Jamlis Lahandu)

Distribusi air pada beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) terkadang sering menimbulkan masalah seperti halnya pada DAS Vatutela yang saat ini tidak mengalir lagi

karena telah diambil oleh Universitas Tadulako dan didistribusikan kepada

pemukiman BTN Bumi Roviga dan Universitas Tadulako, sementara masyarakat Vatutela sudah sulit mendapatkan air minum, mandi dan mencuci.

43

Air dari DAS Vatutela dibutuhkan untuk beragam keperluan bagi masyarakat lokal di Vatutela termasuk untuk pertanian (tanaman bawang merah, anggur, dan tanaman semusim lainnya), dan saat ini aktivitas bertani tersebut tidak lagi berkelanjutan, dan sering gagal panen karena kekurangan air. Kini permintaan air meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan yang memerlukan air. Sebaliknya suplai air dari waktu ke waktu cenderung

menurun

sebagai

akibat

terjadinya degradasi

lingkungan

yang

mengganggu berjalannya proses hidrologi. Darusman et al (2003) bahwa penggunaan air dalam suatu wilayah akan mempengaruhi ketersediaan sumberdaya tersebut dalam kuantitas maupun kualitasnya terhadap wilayah lainnya. Kondisi ini lambat laun akan dapat berdampak pada keadaan yang tidak menguntungkan (konflik) penggunaan sumberdaya air. Dengan demikian maka akar konflik sumberdaya air dalam DAS menurut Frederik dalam Darusman et al (2003) terletak pada pengelolaan dan alokasi yang efisien dan adil (equitable).

3.4.

Keadaan Tanah, Geologi dan Topografi. Struktur tanah di kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (TAHURA

SULTENG) cukup variatif. Jenis tanah yang teridentifikasi terbagi atas tiga wilayah yakni sebelah barat jenis rogosol, sebelah timur mediteran dan alluvial di sepanjang tepi sungai/Daerah Aliran Sungai (Bappeda, 2003). Selanjutnya dijelaskan bahwa tanahnya memiliki tekstur pasir, pasir berlempung, lempung berpasir, lempung berdebu, liat berdebu sampai liat dengan struktur tanah bervariasi dari lepas hingga bergumpal. Kapasitas infiltrasi sedang sampai sangat lambat, solum tanah dangkal sampai dalam. Kadar bahan organik sangat rendah sampai sedang, keasamaan tanah (pH) 6,85-7,52 ; drainase lambat sampai sedang ; keadaan batuan dikelompokkan menjadi dua yakni yang bercampur dengan tanah dan batuan lepas di atas permukaan tanah dan terdapat juga batuan berserak di permukaan tanah dalam jumlah sedikit hingga sedang berkisar 3-15 % dan tanahnya dikategorikan, kering, rentan terhadap erosi dan banjir (Bappeda, 2003).

44

Hasil penelitian yang dilakukan Paimbonan dkk (1993) dalam Bappeda (2003), kandungan unsur hara tanah di dalam kawasan meliputi unsur Nitrogen (N) antara 0,13 %-0,23 %, unsur Phospor (P) dalam bentuk P2O5 antara 6,4 %-37,5 % dan unsur Kalium (K) dalam bentuk K2O antara 5,76 %-22,61 %, kondisi ini direkomendasikan agak tinggi hingga tinggi. Keadaan batuan dikelompokkan dalam dua kategori yakni becampur dengan tanah dan batuan lepas di atas permukaan tanah (Bappeda, 2003).

Selanjutnya

dijelaskan, batuan lepas di sekitar Poboya dan batuan yang bercampur dengan tanah ; pada sub DAS Kavatuna dijumpai batuan terserak dipermukaan tanah dalam jumlah sedikit hingga sedang (3 -15 %),

dan kondisi ini berdampak pada kemampuan

wilayah menjadi kecil. Wilayah TAHURA berada pada ketinggian 300 – 1.000 meter lebih di atas permukan laut. Kondisi topografinya beragam, landai dengan kemiringan 8-15 % sekitar 22,5 % dari luasan kawasan, daerah curam dengan kemiringan 25-45 % sekitar 40 % dari luas kawasan, dan sangat curam dengan kemiringan di atas 45 % sekitar 20 % dari luas kawasan (Bappeda, 2003).

Gambar 6. Kemiringan lereng kawasan TAHURA (BKSDA VI, 1997)

45

3.5 . Keadaan Flora dan Fauna Jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) memiliki tingkat keragaman yang cukup tinggi baik yang endemik maupun eksotik. Tumbuhan yang masuk dalam kelompok jenis endemik berupa kayu ebony, babi rusa, ayam hutan dan lain-lain.

TAHURA umumnya dikuasai oleh vegetasi hutan

sekunder, hanya sebagian kecil dibagian Timur kawasan yaitu sekitar hulu sungai Ngia dan Paneki masih sebagian hutan primer. Tutupan lahan di dalam kawasan TAHURA umumnya semak belukar dan alang-alang, dan yang terdapat hutannya di kawasan Timur dan Selatan serta bagianbagian lereng dan lembah-lembah hulu daerah aliran sungai (DAS). Jenis pohon yang terdapat dalam kawasan meliputi Cendana (Santalum album), Lamtoro (Leucaena glauca)

Karui Linocera Sp, (Kanwil Departemen Kehutanan, 1997).

Selain tenaman tersebut ditemukan beberapa tanaman masyarakat berupa mangga, langsat, kemiri, durian, coklat, cengkeh, kopi, kelapa, jambu mente ; dan tanaman kehutanan seperti bambu, aren, nantu, asam, angsana, jembolan, akasia, jati putih (Gmelina arborea), jati super, Cendana (Santalum album), Asam/Poi (Tamarindus indica), Lebanu (Nauclea Sp), Kenari (Canarium aspermum), Jelata (Dyera lowii), Rau (Dracontomelon dao), Andolia (Anthocephalus cadamba), Nunu (Parathropis philipinensis), Bintangar (Callophyllum Sp), Karui (Limnocera Sp), Palem Naga (Dracaena Sp), Andolia (Anthocephalus cadamba), dan lain-lain (Dinas Kehutanan, 2004). Untuk jenis satwa yang masih ditemukan di dalam kawasan TAHURA berupa Anoa (Bubalus sp), Rusa (Servus timorencis), Babi Rusa (Babyroussa), Burung Gagak (Licorax pyrhopterus) Biawak, Ayam hutan (Gallus gallus), Babi, Monyet ekor pendek, beberapa jenis burung (nuri, perkutut,) dan beberapa jenis hewan melata. Hasil survei yang dilakukan Dinas Kehutanan (2004) ditemukan beberapa jenis satwa pada kawasan-kawasan tertentu seperti burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), Nuri Sulawesi (Trichoglossus ornatus), Gagak (Corvus enca), Srigunting (Dicrurus hottentotus), Raja Udang (Alcedo Sp), Elang Coklat (Elanus Sp), Tekukur (Geopelia striata).

46

3.6.

Strategi Pengembangan TAHURA Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam site plan Taman Hutan Raya Propinsi Sulawesi Tengah ke depan akan

dikembangkan strategi menurut Dinas Kehutanan (1997) sebagai berikut : 1.

Untuk menjaga ekosistem kawasan, maka kawasan-kawasan yang

masih

memiliki keaslian (endemik) maupun eksotik akan diproteksi bagi masyarakat umum, kecuali bagi masyarakat kehutanan, para peneliti dan orang atau badanbadan pencinta lingkungan yang konsern terhadap kelestarian alam.

Untuk

dapat berjalan sesuai diharapkan, dikembangkan suatu zona inti kawasan yaitu zona yang dikembangkan menjadi badan pokok hutan.

Sebagai upaya

peningkatan kualitasnya akan dilakukan reboisasi dengan berbagai penanaman tanaman asli dengan pola blok yang disesuaikan dengan kondisi topografis, hidrologis dan vegetasi sebagaimana keasliannya. Zona tersebut dikembangkan dengan jarak yang dapat efektif dari pencegahan aksebilitas masyarakat, kerapatannya diatur sedemikian rupa, semakin ke dalam makin intensif. 2.

Untuk memanfaatkan potensi dan keanekaragaman hayati serta ekosistem hutan raya, akan dikembangkan berbagai aktivitas produktif yang bermanfaat bagi kelestarian seperti pendidikan, penelitian, dan koleksi flora dan fauna. Pada tujuan tersebut dikembangkan zona pemanfaatan yang sekaligus dapat juga berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone)

yaitu zona yang berbentuk

ruang linier sepanjang sisi barat kawasan, dimana pola dan kerapatan blok tanaman serta jenis tanamannya sesuai dengan kuantitas dan bentuk material yang juga menjadi wilayah aktifitas masyarakat. 3.

Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada, akan dikembangkan kegiatan yang dapat memberikan kenyamanan pada kawasan-kawasan hutan sehingga tumbuh rasa cinta dan tanggung jawab masyarakat umum terhadap pentingnya kelestarian hutan.

Hal tersebut akan dikembangkan zona intensif

yaitu zona terbuka bagi berbagai aktivitas masyarakat umum dalam suatu areal hutan

raya, dimana masyarakat awam dapat mengenal, memahami dan

mencintai hutan secara baik. Zona-zona dapat dilihat pada gambar berikut :

47

Gambar 7. Zona/blok Tanam TAHURA (BKSDA VI, 1997)

3.7.

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah terhadap TAHURA. Kebijakan pembangunan daerah Propinsi Sulawesi Tengah mengenai Taman

Hutan Raya adalah meningkatkan, dan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta semakin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Dinas Kehutanan, 1997). Untuk mewujudkan hal tersebut, dikembangkan kebijakan pokok sebagai berikut : 1. Peningkatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 2. Peningkatan keserasian pertumbuhan antar daerah, antar desa, antar kota, antar sektor dan wilayah. 3. Peningkatan keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah. 4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 5. Pengembangan partisipatif masyarakat. 6. Pemantapan penataan ruang dan penataan wilayah. 7. Pengembangan budaya daerah. 8. Pengembangan pemanfaatan teknologi.

48

Untuk mensingkronkan berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan, maka Kota Palu dan Kabupaten Donggala termasuk dalam satuan wilayah pengembangan dengan pusat pengembangan Kecamatan Palu Timur, Palu Selatan, Kecamatan Sigibiromaru dan Kecamatan Tanantovea. Untuk pembangunan daerah Kota Palu berperan dalam perencanaan dan pengelolaan TAHURA dengan kebijakan sebagai (Dinas Kehutanan, 1997). 1. Perlu adanya peningkatan fasilitas dan utilitas. 2. Rehabilitasi lahan-lahan terlantar dalam upaya peningkatan lahan-lahan produksi. 3. Peningkatan kota-kota kecamatan untuk meningkatkan fungsi kolektor, produksi dan distribusi. 4. Pengembangan potensi wisata. Dengan demikian maka kebijakan tata ruang penggunaan lahan suatu kawasan terdiri atas kawasan non budidaya dan kawasan budidaya. Kawasan non budidaya adalah kawasan yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya oleh masyarakat. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang karena keadaan fisiknya perlu dilakukan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di dalamnya untuk menjaga tetap lestarinya kawasan-kawasan cagar alam Poboya, hutan lindung Paneki dan kawasan wisata alam Kapopo dapat memberikan manfaat bagi kesejahateraan masyarakat setempat. Dalam implementasi program yang telah dicanangkan pemerintah daerah nampaknya hanya sebuah slogan untuk memenuhi persyaratan administratif. Sebagian besar (umumnya) di atas 60 %

warga masyarakat di dalam kawasan

termasuk dalam kategori miskin atau berpendapatan dibawah standar atau maksimal penghasilan jika disetarakan sama dengan 200 kg beras per tahunnya (Sajogyo, 1997).

BAB IV BAHAN DAN METODE PENELITIAN

4.1. Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah yang terletak di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala, mencakup tiga wilayah kecamatan yakni Kecamatan Palu Timur, Palu Selatan, dan Kecamatan Sigibiromaru. Lokasi penelitian meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu Kelurahan Kavatuna, Poboya, Tondo, Layana Indah, dan 2 (dua) desa di Kabupaten Doggala yaitu Desa Pumbeve, dan Ngata Baru.

Penelitian di lapangan dilakukan mulai

Bulan Oktober-Nopember 2005 untuk survei pendahuluan, dan Bulan April-Juni 2006.

4.2.

Metode Penelitian

4.2.1. Penentuan Sampel Penentuan sampel dilakukan secara sengaja (puposive sampling). Infoman yang diwawancarai untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang hak, akses, dan penerimaan mereka terhadap kegiatan

pengelolaan Taman Hutan Raya

adalah 10 persen dari populasi di lokasi penelitian (Nazir, 1988 ; Gay, 1976 dalam Sevilla et al, 1993). Dengan demikian jumlah informan dari masyarakat lokal adalah 52 informan dari 529 keluarga yang bermukim di dalam kawasan (lokasi penelitian). Sampel dalam penelitian ini merupakan keterwakilan permasalahan bukan keterwakilan populasi, artinya sampel bukan representasi dari kelurahan atau desa, namun responden adalah mewakili komunitasnya yang juga salah satu aktor dalam pengelolaan sumberdaya alam kawasan TAHURA. Khusus untuk instansi pemerintah dan stakholders yang terlibat sebanyak 34 responden dari 17 instansi, DPRD, LSM dan kelompok yang meliputi para lurah, kepala desa, para camat, Kapolsek, Babinsa (Koramil), Dinas Pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah VI Sulawesi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Pimpinan DPRD Propinsi, BAPEDALDA, BAPPEDA Propinsi, Dinas

50

Pariwisata Propinsi, Walikota Palu, Bupati Donggala, Perguruan Tinggi, LSM yang melakukan aktivitas di Taman Hutan Raya Sulteng.

Pihak lain

di luar

masyarakat lokal berjumlah 5 orang adalah mereka yang berkepentingan dan terlibat di dalam pengelolaan sumberdaya TAHURA berupa Taman Wisata Alam Kapopo, Perusahaan pemilik tanah di sekitar kawasan dan penambang emas dari luar daerah. Masyarakat yang menjadi sasaran dalam penggalian data partisipatif adalah tokoh masyarakat, kelompok sosial, kelompok tani bawang, kelompok usaha rotan,

pedagang emas, penambang emas, kelompok pemuda, kelompok

wanita dan yang terdapat di lokasi penelitian.

4.2.2. Pengumpulan Data Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data skunder yang mengacu pada Nazir (1988) dan David de Vaus (2002), Effendi dan Singarimbun (1991), bahwa pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, penggalian data secara partisipatif (Partcipatory appraisal), diskusi group terfokus (focus group discussion) (Bungin, 2003). Penggalian data secara partisipatif (Participatory Rural Appraisal) dilakukan terhadap sekumpulan anggota masyarakat yang merupakan representasi dari keseluruhan masyarakat di kawasan lokasi penelitian. Untuk memudahkan penggalian data maka akan digunakan beberapa alat kaji yang terdapat dalam Participatory Rural Appraisal diantaranya : 1.

Diagram venn, merupakan diagram terdiri dari beberapa lingkaran dengan berbagai ukuran yang berbeda, yang satu dengan lainnya saling berhubungan secara simbolis. Diagram ini ditujukan untuk melihat peran dan memfasilitasi kajian sebagai berikut : (a) memfasilitasi hubungan antar masyarakat dengan lembaga-lembaga dan atau institusi yang terkait dengan pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, (b) mengkaji besarnya manfaat, pengaruh dan kedekatan hubungan suatu lembaga dan atau institusi dengan masyarakat yang terdapat di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah.

51

2.

Alur Sejarah desa/wilayah/kawasan, digunakan untuk menggali informasi tentang perkembangan atau perubahan-perubahan kondisi dan pemanfaatan sumberdaya alam di lokasi penelitian. Konsentrasi yang akan digali pada penelitian ini berupa : (a) sejarah terbentuknya pemukiman masyarakat dalam kawasan, asal-usul penduduk di dalam kawasan dan atau yang melakukan aktivitas tetap di dalam kawasan, perkembangan jumlah penduduk, dan berbagai peristiwa yang berkenaan, (b) perubahan status pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah, (c) tanggapan masyarakat atas berbagai masukan (program kegiatan dan alternatif pemecahannya), (d) pembangunan sarana dan prasarana di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, (e) Sejarah organisasi desa/dusun/lingkungan, institusi adat, dan lembaga lainnya dan cara pengorganisasiannya, dan (f) Topik-topik lain yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti

3.

Matriks rangking pilihan, digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pilihan-pilihan kegiatan-kegiatan masyarakat, baik yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam maupun pemanfaatan sumberdaya alam di lokasi penelitian. Mengkaji beberapa hal antara lain : (a) mengkaji sejumlah topik dengan memberi nilai pada masing-masing aspek kajian berdasarkan sejumlah

kriteria,

(b)

kriteria

perbandingan

berdasarkan

pendapat

masyarakat seingga sesuai keadaan setempat, (c) topik bahasan berkaitan dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. Untuk diskusi kelompok terfokus, akan dilakukan dengan mengunjungi kelompok yang sudah ada, dan atau membentuk kelompok yang terdiri atas 10-15 orang dengan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam diskusi kelompok adalah andragogy (pendidikan orang dewasa). Data sekunder

diperoleh dengan menghimpun

informasi berupa

dokumen yang berasal dari instansi pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala dan Kota Palu yang terkait, serta dokumen-dokumen yang terdapat pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga riset dari Perguruan Tinggi.

52

Tabel 3. Tujuan, Jenis data, teknik pengumpulan dan analisanya. Tujuan 1. 2.

3.

Jenis Data

Sumber data dan teknik Pengumpulan Data Data zonasi, lahan, karakteristik Primer dan Sekunder kawasan, potensi SDA & SDM Wawancara, & observasi Pemetaan sosial mayarakat, Jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, sosial budaya, karakteristik lingkungan & stakeholders.

Analisis Data Analisis Partisipa si Data primer PRA - 4R (masyarakat) : (Right, wawancara mendalam responsi /indepth interview), FGD bility, Revenues dan Data sekunder dan primer Relation : instansi terkait, (FGD) ship Wawancara,

Akses masyarakat : Kepemilikan lahan, kegiatan ekonomi berkaitan dengan pengelolaan kawasan, organisasi masyarakat lokal, keterlibatan individu atau kelompok dalam proses penetapan kawasan. Kebijakan: RTRW, Keputusan- Data sekunder, dan 4R keputusan pemerintah. Wawancara dengan penentu kebijakan (Kadis, + Content Analysis Bupati, Walikota), diskusi, dan dialog.

4.3. Analisis Data. Data primer dan data skunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan beberapa peralatan analisis sesuai dengan karakteristik data yang tersedia dengan model analisis sebagai berikut :

53

TAHURA

Fakta, ide-ide, dan pendapat Survei, pengamatan, identifikasi : stakeholder (karakteristik, hubungan, interaksi, lingkungan dll). Cukup Pemetaan masalah : ekonomi, sosial budaya, dan kepentingan.

Wawancara, FGD

Validasi

Berhasil

Rumusan kesepakatan Kelompok dusun/per-stakeholder.

Tabulasi + data hasil Analisis lapangan Dengan Alat Kaji PRA Memadai

Verifikasi

Content Analysis dan 4Rs Analysis)

Rekomendasi Batas Riset Lokakarya dan Perumusan Kebijakan TAHURA

Produk Kebijakan

Gambar 8. Bagan alir tahapan analisis kebijakan pengelolaan TAHURA Sulawesi Tengah

54

4.3.1. Analisis 4R (Right, Responsibility, Revenues and Relatioship). Analisis ini menggunakan piranti 4R (Right, Responsibilities, Revenues, dan Relationships). Tools ini berguna untuk meninjau kembali, menegosiasikan, dan membangun kembali peran-peran para stakeholder sesuai dengan tuntutan kebutuhan (Meyers, 2005). Selanjutnya dijelaskan, tools ini mempunyai langkahlangkah kerja yang diperlukan untuk menginternalisasi dan memperkuat peran stakeholder dengan : mendedah ‘peran’ atas komponen-komponen ‘right’ (hakhak para stakeholder), ‘responsibilities’ (tanggung jawab) dan ‘revenues’ (penerimaan atau keuntungan yang diperoleh), dan kemudian menjajagi dan mengidentifikasi,

‘relationships’

(hubungan

atau

relasi)

diantara

para

stakeholders. Analisis ini menurut Meyers dan IIED (2005), juga sebagai pelengkap pada analisis kekuatan stakeholders karena memiliki sifat sebagai berikut : ¾

Mengeksplorasi kekuatan relatif antar stakeholders.

¾

Menjajagi hubungan mutual antar stakehlders dan,

¾

Menyediakan landasan bagi negosiasi peranan dengan membangun dialog dan kesepakatan antar stakeholders. Pada hakekatnya analisis ini terdiri atas dua bagian

: (a) kajian

keseimbangan anatara right, responsilities, dan revenues, baik inter maupun antar stakeholder, dan (b) kajian terhadap status relationships antar stakeholder. Peran stakeholders dapat dilihat pada gambar berikut : Responsibility

Right

Stakeholders

Revenues

Relationship Sumber : Diadaptasi dari Dubois, 1998. Gambar 9. Peran stakeholders dalam pengelolaan TAHURA

55

Tabel 5.

Matriks Analisis 4R (Rights, Responsibilities, Revenues and Relationship).

Stakeholders Petani Subsisten Penambang Emas Penambang Batu Kali Petani Bawang Perotan Dinas Kehutanan DPRD Propinsi BAPEDALDA Propinsi BKSDA VI Sulawesi BP-DAS Palu-Poso PT. Citra Palu Minerals (CPM) Pedagang Rotan LSM Camat Lurah/Kades PDAM PERINDAKOP Dinas Sosial Dinas Pariwisata Babinsa Dinas Kesehatan

Rights

Responsibilies

Revenues

56

Dinas Kesehatan

PT. CPM

PDAM

Dinas Pariwisata

Perindakop

BP-DAS Palu-Poso

BKSDA VI Sulawesi

Bapedalda Propinsi

Relationship

DPRD Propinsi

Dinas Kehutanan

Tabel 6. Matrik Analisis Hubungan Antar Stakeholder

Dinas Kehutanan DPRD Propinsi Bapedalda Propinsi BKSDA VI ulawesi BP-DAS PaluPoso Perindakop Dinas Pariwisata PDAM PT. CPM Dinas Kesehatan

Petani Subsisten Penambang Emas Perotan Petani bawang Pedagang Rotan Dinas Sosial LSM Babinsa Camat Lurah/Kades Penambang Batu Kali

Lurah/Kades

Camat

Babinsa

LSM

Dinas Sosial

Pedagang Rotan

Petani Bawang

Perotan

Stakeholder

Penambbang Emas

Lanjutan..........

57

Analisis relationship (hubungan) antar stakeholders akan dilakukan dari 4R (Meyers & IIED, 2005) berdasarkan beberapa faktor berikut : 1.

Kualitas relasi : baik, sedang, buruk/konfliktual – berdasarkan opini para stakeholder ; yang mungkin mengindikasikan

bahwa seseorang

atau

sesuatu pihak stakeholder berpeluang untuk berposisi sebagai penengah diantara dua pihak yang berkonflik pada tahap negosiasi nanti. 2.

Kekuatan (strength)

relasi : terkait

dengan frekwensi dan intensitas

kontak (pertemuan). 3.

Formalitas relasi : tipe-tipe relasi informasi tertentu memungkinkan suatu pihak yang lebih kuat menekan atau memaksakan pandangannya terhadap pihak yang lebih lemah tidak tertelan oleh pihak yang lebih kuat, dst.

4.

Ketergantungan antar stakeholder tertentu. Untuk mengkategorikan hubungan antar stakeholder menurut FAO (1995),

GTZ (1996) dalam Meyers (2005), akan didasarkan pada fungsinya antara lain : pelayanan, legal (hukum)/kontraktual, pasar, pertukaran infomasi/komunikasi, kaitan antar personal dan peningkatan/pengembangan kekuatan/kapasitas. Dimensi lain dijelaskan, adalah kualitas relasi misalnya persepsi stakeholder satu dengan lainnya terhadap : kesadaran (atas relasi), relevansi, kesesuaian waktu (timelines), aksesibiltas, media komunikasi, dan kontrol.

4.3.2. Analisis Isi Produk Kebijakan (Content Analysis). Analisis dari isi produk kebijakan yang berkaitan dengan poengelolaan sumberdaya alam Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah, berdasarkan hirarkhi yang diawali dari Undang-undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan perauran lain tentang pengelolaan TAHURA Sulwesi Tengah.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN. 5.1.

Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat dalam/sekitar Kawasan TAHURA SULTENG

5.1.1. Keadaan Penduduk Jumlah penduduk kelurahan/desa yang termasuk dalam wilayah penelitian disajikan dalam Tabel 7. Masyarakat dari kelurahan/desa di sekitar TAHURA adalah komunitas asli (masyarakat lokal Kaili) yang memiliki akses cukup besar terhadap integritas dan keberlanjutan TAHURA Sulawesi Tengah. Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah perkelurahan/desa di sekitar Kawasan TAHURA Sulawesi Tengah. No.

Kecamatan/ Kabupaten/Kota

1. 2

Palu Selatan/Palu Palu Timur/Palu

3.

Sigi-Biromaru/ Donggala

Kelurahan/ Desa ¾ ¾ ¾ ¾

Kavatuna Poboya Tondo Layana Indah ¾ Pumbeve ¾ Ngata Baru ¾ Loru

Jumlah

Luas Wilayah (km2) 20,67 63,41 55,16 15,00

Jumlah KK

Jumlah Jiwa

613 601 2.588 607

2.666 1.287 10.097 2.579

Kepadatan Penduduk Per-km2 126 20 183 172

44,80

553

1987

44

224,32 57,68

284 496

2367 1906

11 33

5.742

22.889

481,048

Sumber : BPS, Kecamatan Dalam Angka (2004) ; Bappeda (2003) Dari jumlah penduduk dalam Tabel 7 di atas, yang termasuk dalam kawasan TAHURA, menempati hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), pegunungan dan bukit berjumlah 529 kepala keluarga dengan 2.416 jiwa, tersebar pada tujuh kawasan (dilihat Tabel 8).

Jumlah pemukim dalam kawasan bila dibandingkan

dengan penduduk kelurahan dan desa yang termasuk dalam tiga wilayah kecamatan, berkisar 9,21 % kepala keluarga atau 10,55 % jumlah jiwa. Angka tersebut jika ditilik dari prosentasenya masih rendah, namun bila dibandingkan dengan luasan TAHURA, dapat diprediksi akan mengalami proses degradasi

59

yang cepat manakala warga masyarakat yang memiliki akses di dalam kawasan tidak diberikan ruang sebagai salah satu komponen yang berperan aktif dan bertanggung jawab menjaga kelestarian kawasan itu. Tabel 8. Jumlah penduduk dalam kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah.

No.

Kawasan

Lokasi/ Pemukiman

Jml KK

Jml Jiwa

Aktivitas (Tanaman yang diusahakan) Kebun coklat, merotan, berladang, Berburu, padi ladang, menjual kayu bakar, kopi, mangga, durian, Merotan, berladang, kebun coklat, kayu bakar. Berladang, beternak kambing & sapi, merotan, kayu bakar, bambu. Usahatani bawang, jagung, kacang tanah, dan tanaman pelindung.

1.

Dusun Tompu

Kalinjo Kambilo

47 36

230 200

2.

Paneki

Raranggonau

40

167

3.

Hulu DAS Uentumbu/ Kavatuna Valiri

86

357

4.

Bunti Pobau Bukit Poboya (PPN 25-29) Hulu Das RT.6 Pondo RT.7 RT.8 Vatutela Vatutela Bulu Vintu (RT. Bionga 19)

76

228

28 25 37 80 33

143 129 198 317 198

41

249

5. 6. 7.

Paranjese (RT.18)

Pendulang emas, berkebun coklat, mangga, durian, kelapa, bawang. Kebun cengkeh, kopi, berladang Kebun ubi, kopi, cengkeh, kayu bakar, kemiri, kelapa, sukun, jagung, Padi ladang, mangga, asam, cabe, Pisang, dll.

Jumlah 529 2.416 Sumber : Data Kelurahan (RT) dan Dusun /Desa (2006)

Penduduk masyarakat lokal Kaili di dalam kawasan, tertera pada Tabel 8 di atas, menunjukkan keberadaan pemukiman dalam kawasan saat ini adalah penduduk yang telah ada sebelumya. Mereka telah beranak pinang beratus tahun secara turun-temurun. Pemukiman yang dihuni saat ini dulunya adalah desa-desa tua yang kini telah menjadi dusun dan lingkungan dari kelurahan. Hal ini terjadi pergeseran karena perubahan dan perkembangan kota Palu dengan pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir rata-rata 3,15 % pertahun atau dari 269.083 jiwa tahun 2000 menjadi 304.674 jiwa tahun 2005. Pertambahan penduduk kota dalam

60

kurung waktu tertentu akan mempengaruhi situasi wilayah TAHURA yang hanya berjarak 4-11 km dari Kota Palu, terutama pada penguasaan lahan untuk pemukiman dan lahan untuk usaha pertanian. Dengan perkembangan yang cukup pesat ini yang di dalamnya juga kepentingan yang tidak mungkin dihindarkan, maka kebijakan seharusnya dapat menerjemahkan secara benar makna ”untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi landasan Undang-Undang Pokok Agraria (Maria Sumardjono, 2005). Pertambahan penduduk dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang semakin tinggi akan mempercepat proses perubahan sosial dan ekonomi masyarakat yang berekses pada penguasaan sumberdaya alam.

Perubahan ini juga tidak terlepas

dari intervensi pemerintah untuk merubah struktur kehidupan sosial masyarakat yang tadinya sangat kental dengan pola kehidupan yang sepenuhnya bergantung kepada sumberdaya alam, bagaimana dapat merubah pola kehidupan pada sektorsektor jasa. Peran ini sepenuhnya dilakoni pemerintah sebagai pemegang kendali akses sumberdaya dan memiliki pawer dalam banyak hal. Pembangunan yang dilakoni pemerintah sejak orde baru hingga sekarang masih menganut pola-pola top down dan berorientasi pada kepentingan sesaat dan sepihak. Tidak sedikit masyarakat yang menerima dampak dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi.

Kasus Dompu dan Taman Hutan Raya Marhum di Sulawesi

Tenggara perlu menjadi bahan perenungan bagi pengambil kebijakan, betapa lemahnya keadilan atas rakyat yang juga bagian dari negeri ini (Noerdin & Nainggolan dalam Suporahardjo, 2006)10. Masyarakat lokal Kaili yang bermukim dalam kawasan ini juga dijuluki sebagai masyarakat tradisional yang menganggap segala sesuatu dalam alam saling berhubungan. Sudah merupakan sebuah kebudayaan untuk memperlakukan alam dengan arif dan bijaksana untuk menghindari dampak buruk dari alam (Marten, 2001).

Dalam konteks inilah masyarakat lokal Kaili menganggap

kehadiran pihak luar di lingkungan mereka merupakan ancaman bagi kelestarian 10

Kelompok tani Cando Permai dan Mada Feli memiliki niat baik dan berkeinginan untuk mengelola kawasan hutan yang telah rusak dan telah berhasil menjadi hutan kembali, justru bukan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Dompu, namun sebaliknya ”mereka ditangkap dan dijebloskan kepenjara dengan cara sewenang-wenang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu dan selanjutnya dituntut oleh Kejaksaan Negeri Dompu dan dihukum penjara oleh Putusan Pengadilan Negeri Dompu antara 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan penjara (Noerdin, W dan Nainggolan L, 2005; 23).

61

alam khususnya sumberdaya hutan. Pihak luar dipersepsikan sebagai pembawa pembaharuan dan perubahan yang dapat menciptakan malapetaka bagi mereka terutama kelompok-kelompok yang akan mengakses sumberdaya hutan berupa penebangan pohon-pohon yang berdiameter besar.

Jika mereka yang datang

hanya bermaksud mengambil hasil hutan berupa kayu tanpa ada rekomendasi dari kepala desa kami halau dan kalau tidak mau pergi akan dilaporkan kepada pemangku adat untuk diproses lanjut. Persepsi masyarakat lokal Kaili tentang Taman Hutan Raya, diketahui hanya terbatas pada singkatan TAHURA.

Dari 52 responden di komunitas

masyarakat sekitar 17,31 % yang hanya mengetahui singkatan TAHURA, namun fungsi dan kegunaan Taman Hutan Raya terhadap kelestarian hutan tidak diketahui atau sekitar 82,69 % dari jumlah responden. Tabel 9 di bawah ini menunjukkan persepsi masyarakat tentang Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. Tabel 9. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah Kelompok Umur Responden 27 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 50 > 51 Total

Jumlah Responden 6 9 13 13 12 52

Persepsi Tahu 2 1 (ragu-ragu) 2 3 1 9

Tidak Tahu 4 8 11 10 11 44

Informan selain masyarakat lokal Kaili, para pejabat yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan kawasan TAHURA juga sebagai sumber informasi yang dapat djadikan petimbangan dalam analisis. Pemangku kepentingan

dimaksud

disajikan

dalam

Tabel

10.

Persepsi

para

responden/informan yang juga bagian dalam penentuan keputusan pengelolaan Taman Hutan Raya, berbeda satu sama lain. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa instansi sektoral yang sesungguhnya pemegang kunci (stakeholder

kunci)

justru

tidak

dapat

memberikan

penjelasan

yang

menggambarkan pengelolaan TAHURA dalam konsteks kebijakan, dan belum membagi peran masing-masing sektor secara teknis.

62

Hasil dari indepth interview (wawancara mendalam) dengan masyarakat lokal Kaili dan instansi sektoral secara terpisah menunjukan perbedaan informasi yang cukup signifikan. Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah tidak memperdulikan rakyatnya dalam beragam aspek termasuk dengan menjadikannya wilayah ini sebagai TAHURA. Tidak sedikit lahan milik masyarakat yang dieksploitasi, dan dimasukkan dalam areal TAHURA dengan tidak mengganti rugi atau tanpa kompensasi. Tabel 10. Perspektif pemangku kepentingan dan pejabat yang berkaitan dengan keberlanjutan TAHURA.

Informan/ Responden Haerul Anantha, Ir. Trimuljono Admomartono, Ir.

Jabatan Kepala Dinas Kepala Balai

Istanto, M.Sc

Kepala Balai

Said Awad, MH, Drs. Ardin T.Tayeb, MT, SE

Kepala Badan Kasie Perencanaan dan Tata Ruang Wilayah. Wakil Ketua

Helmy D. Yambas, SE Hedar Laudjeng, SH Rusdi Mastura Zainal Arifin H. Tongko, MS. Ir. Usman, SH. MH Harun Lapasere, Drs.

Ketua Walikota Kepala Dinas Kepala Biro Hukum Sekretaris

Instansi/ Institusi Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Palu-Poso Sulteng Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) VI Sulawesi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Sulteng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulteng

Peme rintah

Konsep pengelolaan Tidak Peme P.emeri jelas rintah ntah+ + Masy + Masy. Stakhld

9 9

9 9 9

9

DPRD Propinsi Sulteng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perkumpulan Bantaya Pemerintrah Kota Palu. Dinas Kehutanan Kota Palu. Sekretariat Pemda Sulteng LPPM Universitas Tadulako

9 9

9

9 9 9 9

Dari hasil wawancara mendalam dengan para pimpinan instansi yang juga merupakan elemen yang bertanggung jawab dalam proses penetapan dan

63

keberlanjutan Taman Hutan Raya, namun faktanya memperlihatkan berbagai perspektif dan konsep yang berbeda dalam pengelolaan TAHURA.

Dinas

Kehutanan misalnya memberikan pernyataan dan menjelaskan dengan lugas bahwa pengelolaannya hanya dapat dilakukan pemerintah tanpa peran pihak lain (kelola mono sektoral). Dalam perspektif ini menunjukkan ego sektoral dari setiap instansi cukup tinggi, sementara pengelolaan yang ideal adalah megkolaborasikan berbagai konsep yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi tipikal wilayah bersangkutan dan melakukannya secara bersama dengan peran fungsional masing-masing. Hal lain menunjukkan bahwa pengelolaan TAHURA masih berpegang pada pengelolaan preservasi tanpa memperbolehkan aktivitas lain sekitar dan dalam kawasan, sementara fakta menunjukkan terdapat ratusan hektar lahan milik warga dan komunal serta ribuan jiwa penduduk penghuni dengan aktivitas usahatani dan sejumlah kearifan yang dimiliki dalam mengelola sumberdaya alam.

Keadaan inilah yang menyebabkan salah satu timbulnya

proteksi masyarakat terhadap lahan-lahan yang de fakto-nya telah dimiliki secara turun temurun, sementara pihak pemerintah daerah tidak memberikan kesempatan bagi pemilik lahan melakukan akses dari pemilikan berbagai bukti

berupa

tanaman keras dan sumberdaya lainnya. Hal yang serupa namun berbeda versi adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah, menyatakan pengelolaan sepenuhnya dilakukan pemerintah, untuk pelibatan masyarakat dalam memanfaatkan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan pemerintah menjadi TAHURA, perlu dilihat kembali aturannya.

Berkaitan

dengan fungsi biro hukum yang bertanggung jawab terhadap penyusunan peraturan daerah tentang TAHURA, namun sampai saat ini pemikiran untuk melakukan upaya-upaya penguatan dari aspek hukum atas sumberdaya TAHURA belum ada11. Kondisi ini menunjukkan betapa tidak pedulinya pihak-pihak yang berkompeten terhadap sebuah kawasan yang merupakan sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat Kota Palu. 11

Usman Suhudin, SH,MH (Kepala Biro Hukum PemDa Sulteng) menyatakan “tidak tahu menahu hal tentang TAHURA, silahkan ditanyakan kepada Dinas Kehutanan, saya mau rapat”. Dalam perspektif Kepala Biro Hukum, TAHURA adalah sepenuhnya wewenang dinas teknis, termasuk penyusunan peraturan yang berhubungan dengan kawasan dimaksud, dan biro hukum bertugas untuk membuat keputusan-keputusan pemerintah yang berkaitan dengan sekretariat, dan memfilekan keputusan-keputusan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Disini nampak mekanisme dan koordinasi sangat lemah dan tidak berjalan.

64

Dalam perspektif masyarakat lokal Kaili pendidikan merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian pemerintah, namun kenyataan di lapangan menunjukkan ketidakpedulian kepada masyarakat lokal di dalam kawasan TAHURA yang semakin termarginalkan dalam berbagai aspek. Sentuhan pembangunan hanya diperuntukkan kepada wilayah-wilayah yang secara kasat mata dan selalu dilalui oleh para pejabat daerah dan atau pejabat negara. Hal ini dapat dibuktikan

bahwa dilokasi penelitian menunjukkan persentase terbesar

adalah masyarakat yang hanya dapat menikmati jenjang pendidikan formal pada Sekolah Menengah Pertama ke bawah. Keragaman masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan formal merupakan indikasi rendahnya kemampuan masyarakat dari aspek ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh komunitas masyarakat lokal yang mendiami kawasan ini masih dapat dikategorikan rata-rata berpendidikan rendah. Jenjang pendidikan formal masyarakat lokal Kaili dari tujuh komunitas yang tersebar dalam kawasan TAHURA berdasarkan sampel penelitian, disajikan dalam Tabel 11 berikut : Tabel

11. Jenjang Pendidikan Formal Informan dalam/sekitar TAHURA SULTENG.

Komunitas (1) Vintu Vatutela Bunti Pobau Hulu DAS Pondo Uentumbu/ Hulu Das Mamara Tompu Raranggo nau

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Jumlah Informan

Jenjang Pendidikan (Orang) Tamat SMP

Tamat SLTA

Tamat PT

(4)

Tamat SD/SR (5)

8 8 9 7

7 4 2 -

2 4 1

1 2 3 6

-

(2) Layana Indah Tondo Poboya Poboya

(3) Palu Timur

Kavatuna

Palu Selatan

9

7

1

1

-

Ngata Baru

Sigi Biromaru Sigi Biromaru

7

6

1

-

-

4

3

1

-

-

52

29

10

13

-

Pumbeve Jumlah

Palu Timur Palu Timur Palu Timur

Dari jumlah tersebut di atas menggambarkan sumberdaya manusia masyarakat lokal yang berdomisili di dalam kawasan TAHURA dapat

65

dikategorikan masih rendah atau perlu dilakukan peningkatan sumberdaya melalui berbagai program pendidikan. Sumberdaya manusia dari masing-masing kawasan sangat beragam, yang secara keseluruhan dapat diproporsikan yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar sebesar 55,77 %, menamatkan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) sebesar 19,23 %, menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 25,00 % dan menamatkan Pendidikan pada Perguruan Tinggi negeri maupun swasta belum ditemukan dari tujuh (7) kawasan yang menjadi lokasi penelitian. Hal ini menunjukkan kelemahan dan terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi termasuk mendapatkan kesempatan menuntut ilmu di jalur pendidikan formal. Selain kesempatan mendapatkan akses pengetahuan, juga dibatasi oleh rendahnya pendapatan petani pada umumnya yang berada dalam dan sekitar kawasan TAHURA. Ketaatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai adanya program yang menetapkan status kawasan mereka menjadi kawasan pelestarian (preservasi), sesungguhnya cukup tinggi, hanya saja pihak pengelola yang diberikan wewenang negara belum mengkomunikasikannya dengan pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat lokal Kaili. Pembangunan dalam era sebelumnya bahkan sampai sekarang belum memperdulikan keberadaan masyarakat lokal khususnya yang berada dalam kawasan TAHURA. Masyarakat lokal Vatutela misalnya, sebelum ada pembangunan Universitas Tadulako, kebutuhan air belum mrenjadi masalah bagi mereka. Setelah hadir Universitas Tadulako dengan bertambahnya pembangunan BTN di kawasan Kelurahan Tondo, masyarakat Vatutela semakin terdesak dan kebutuhan air juga semakin lama kian bermasalah. Sumber air DAS Vatutela mulai dibendung dan dibuat bak penampung untuk dialirkan ke Kampus Universitas Tadulako dan Perumahan Dosen, maka kekeringan sudah sering melanda masyarakat di DAS Vatutela dan kini masalah utama bagi kehidupan masyarakat Vatutela. Akses masyarakat terhadap air DAS Vatutela hilang karena kekuasaan dan terbatasnya kapital dalam mengakses air untuk didistribusikan kepada publik. Karena air masih dianggap publik goods, pihak Universitas Tadulako dan pemerintah daerah menganggapnya bukan sesuatu yang harus dipertimbangkan

66

dan dikaji, sesungguhnya siapa yang lebih memiliki akses untuk mendapatkan air tersebut. Pemukiman-pemukiman tersebut digambarkan pada peta penyebaran pemukiman penduduk dan lahan kebun rakyat di dalam kawasan TAHURA SULTENG sebagai berikut : Vatutela vintu Bunti Pobau

DAS Pondo

Uentumbu

Tompu Tompu

Kws. Raranggonau

Gambar 10. Peta Taman Hutan Raya (TAHURA) SULTENG

5.1.2. Keadaan Sosial Budaya. Masyarakat pemukim tetap di dalam kawasan merupakan komunitas masyarakat adat dari komunitas asli Kaili Ledo dan Kaili Tara. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebiasaan dalam memanfaatkan sumberdaya alam seperti halnya mengelola sumber air yang dikenal dengan “Ada’ Pombagi Uve” yang dilakukan oleh seorang Punggava yang ditunjuk Totua Nu Ada’ . Untuk menanggulangi gangguan pada tanaman (hama dan penyakit) dilakukan upacara adat yang dikenal dengan “Nompaura” (menolak bala’). Selanjutnya, jika terjadi kekeringan sepanjang tahun masyarakat secara

67

keseluruhan atas pimpinan Totua nu ada’ melakukan upacara adat “Nora’a Binangga” dengan memotong kambing di hulu sungai. Kegiatan ini diwajibkan diikuti oleh masyarakat sekitar dan dalam kawasan yang berpandangan bahwa interaksi alam dan kehidupan masyarakat yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipisahkan. Interaksi yang harmonis dengan alam telah berlangsung lama dari generasi ke generasi.

Kondisi seperti ini akan berpeluang besar dijadikan

kekuatan dalam melestarikan kawasan ini, namun yang menjadi pertimbangan serius dan sebagai konsekwensi logis bahwa mereka dapat hidup dari sumberdaya kawasan tanpa mengeksploitasi sumberdaya alam (kayu) dalam TAHURA. Masyarakat lokal Kaili dalam melakukan interaksi sosial dengan pihak lain dan atau antar sesamanya memberikan kesempatan kepada yang lebih tua dari aspek umur. Dalam pergaulan sehari-hari telah terbiasa dengan kondisi yang berlaku dalam struktur keluarga. Kebiasaan tersebut juga menjadi budaya yang terpelihara dalam komunitas masyarakat ini. Jika terdapat individu yang tidak mematuhi norma atau tatanan, akan terpinggirkan dan tidak mendapat penghargaan di tengah masyarakat, dan dianggap tidak mempunyai etika adat, dalam komunikasi bahasa Kaili Ledo disebut sebagai “le no’ada” atau Kaili Tara menyebutnya “ta no ada”. Budaya ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya masyarakat komunitas Kaili sangat terbuka dengan segala hal karena indikator keterbukaan suatu masyarakat dapat dilihat dari keterbukaannya menerima perubahan dalam berbagai hal. Dalam melakukan aktivitas pertanian, secara tipologi dari tujuh komunitas yang masuk di dalam kawasan TAHURA berbeda-beda berdasarkan kondisi wilayah dan geografisnya. Masyarakat Raranggonau (Tanalando), dan Tompu mendiami pegunungan di kawasan Timur dari Kota Palu dengan ketinggian 6001150 meter dari permukaan laut (mdpl). Komunitas Masyarakat Uentumbu menghuni kawasan hulu DAS Kavatuna, komunitas masyarakat Vatutela menghuni sekitar DAS Vatutela, dan komunitas masyarakat Vintu menghuni kawasan bukit Bulu Bionga dan DAS Vintu. Masyarakat Tanalando dan Tompu adalah kmunitas lokal Kaili berdialek Ledo, masyarakat Uentumbu campuran dari dialek Kaili Ledo dan Kaili Tara ; kawasan ini berbatasan antara kawasan Tompu dan Poboya.

Uentumbu

68

merupakan pertemuan kedua wilayah ini, dan sebagian masyarakat Tompu melakukan migrasi, dan demikian pula halnya masyarakat Poboya yang berdialek Tara. To ri Tompu atau komunitas masyarakat yang mendiami kawasan Tompu (pegunungan Bulili) dengan ketinggian 700-1000 mdpl, sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen dan lainnya agama Islam. Komunitas ini adalah sub-Etnik Kaili Ledo sama dengan Raranggonau, dalam eksistensinya memiliki sistem pengelolaan dengan claim wilayah/tanah adat, hutan adat dengan azas kelola bersama untuk kepentingan bersama dan keberlanjutan bagi anak cucu. Aktivitas keadatan yang dapat dilihat disaat menyusun perencanaan pembukaan lahan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1.

Notava’a adalah kegiatan ritual yang dilakukan oleh pemangku adat yang memahami dan mengenal dengan benar sistem dan pengetahuan bertani. Kegiatan ini dilakukan beberapa orang pemangku adat yang dipimpin oleh pemimpin petani yang disebut Sobo. Sobo adalah totua nu ada (ketua pemangku adat) yang diangkat petani melalui musyawarah adat atau dalam komunitas masyarakat petani adalah pemimpin petani. Sobo dibantu oleh seorang wakil yang dikenal dengan sebutan Tuntu. Jika seorang petani ingin membuka lahan maka ritual adat yang dapat ikut dalam kelompok upacara tersebut adalah pemilik yang akan membuka lahan setelah dimusyawarahkan di pertemuan pemuka adat. Bahan-bahan dalam acara ritual tersebut yang harus disediakan oleh pemilik yang akan membuka lahan adalah sambulu gana yang meliputi antara lain pinang muda, daun dan buah sirih, kapur sirih satu genggam, gambir, daun taba, daun cocor bebek, dan sesajian lainnya berupa makanan dari beras ketan putih, telur satu butir dan ayam jantan putih satu ekor. Bahan-bahan tersebut disajikan di daun Kambuno dan atau pisang mentah, dan diletakkan pada posisi tengah areal dimana rencana akan dibuat kebun. Selanjutnya Sobo melaksanakan acara ritual dengan diakhiri melepas ayam jantan putih tersebut di areal dimaksud. Proses untuk menunggu apakah areal tersebut dapat dibuka untuk menjadi lahan kebun, ditunggu selama tujuh hari terhitung mulai saat melakukan acara ritual tadi. Informasi atau kontak spritual langsung dilakukan oleh Sobo, petani yang

69

akan membuka areal tersebut datang menanyakan kepada Sobo tentang peluang boleh atau tidak diberikan membuka lahan di areal dimaksud. Jika informasi yang disampaikan Sobo bahwa areal tersebut tidak boleh diganggu, maka petani tadi mencari lokasi lain untuk dilakukan kembali ritual yang namanya Tava’a. 2.

Nantalu. Kegiatan yang dilakukan ketika membuka kebun dengan menebang pohon-pohon, dengan syarat bahwa pohon yang besar di atas diameter 100 m tidak boleh ditebang. Untuk mengawali penebangan dilakukan oleh Sobo sebagai prasyarat menandakan lokasi yang telah dilakukan ritualnya tadi telah direstui untuk dijadikan kebun atau ladang. Sobo selain melakukan penebangan awal sebagai pertanda lokasi tersebut dapat dijadikan ladang, sekaligus melaksanakan tugasnya meminta kepada sang pencipta dan penguasa alam untuk memberikan izin dan rejeki pada petani yang bersangkutan agar ladang tersebut menghasilkan produksi yang optimal. Dalam

waktu

yang

bersamaan

Sobo

menentukan

posisi

sentral

(tengah/pusat) kebun yang disebut Pobanea dengan syarat tanah subur (kaisia). 3.

Nogane adalah rangkaian ritual dalam setiap akan melakukan aktivitas dan atau akan mengolah lahan, demikian pula halnya akan menerima hasil produksi. Aktivitas tersebut dilakukan jika akan memohon sesuatu kepada sang pencipta baik untuk memproteksi gangguan dari dalam maupun dari luar, agar kesinambungan usahatani dapat berkelanjutan.

4.

Novunja adalah kebiasaaan yang dilakukan setelah panen atau biasa disebut dengan ada’ mpae. Aktivitas Novunja hanya dilakukan pada komoditas padi ladang dan atau padi sawah yang pelaksanaannya sudah menjadi aturan adat atau semua aktivitas mengikuti aturan keadatan masing-masing lokasi dan komunitas tertentu. Kearifan-kearifan tersebut berlangsung secara sistematis yang diwariskan

dari leluhur secara berurutan dalam keturunan masing-masing keluarga. Dogma keadatan diberikan kepada turunan yang dikomunikasikan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Sistem ini telah terkomunikasi dengan teratur dan telah menjadi pemahaman kolektif dalam suatu komunitas masyarakat lokal. Sistem ini secara

70

sistematis diterima dan dipahami baik oleh generasi mereka tanpa kecuali,, suatu keyakinan bila hal ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada keluarga dan atau komunitas bersangkutan berupa sanksi adat yang dalam kepercayaan komunitas masyarakat lokal Kaili di Sulawesi Tengah adalah “Nerapi tupu ntana” (bila tidak dilaksanakan akan meminta korban). Kultur bertani masyarakat lokal Kaili adalah berladang. Sawah merupakan introduksi atau yang diadopsi dari luar. Sistem bertani ladang di tanah Kaili membagi dua tipe yaitu Talua dan Pampa. Talua secara filosofis, dimaknai sebagai suatu aktivitas bertani yang produksinya akan dapat memenuhi kebutuhan selama satu periode panen. Masyarakat lokal Kaili melakukan sistem pergiliran (rotasi) berkebun ladang selama satu tahun atau berdasarkan umur padi lokal 5-6 bulan. Pampa adalah sistem usahatani pekarangan dan atau di luar pekarangan. Pampa dalam pertanian modern hampir sama atau identik dengan mix farming (sistem usahatani campuran). Pampa dikelola untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara rutin (sehari-hari) selama menunggu panen padi ladang atau produksi tanaman tahunan dari kebun besar (talua). Pampa dikelola dengan luas tidak melebihi dari 0,5 hektar (0-0,5 hektar). Produksi hasil usahatani pampa tidak untuk komersil atau dijual, kecuali konsumen yang datang ke pampa atau ke rumah tangga petani untuk membelinya dengan takaran tertentu. Sistem penukarannya-pun tidak dibatasi dengan nilai tukar uang, bisa barter seperti warga dari wilayah pesisir (pantai) membawa ikan atau garam, dibarter dengan ubi jalar, singkong, jagung, sayur atau beras padi ladang. Dengan demikian maka indikator pampa bukanlah dalam bentuk barang, benda atau suatu komoditas (jenis kayu, rotan, atau tanaman tertentu).

Pampa juga merupakan proses atau pola bertani

masyarakat Kaili. Sebelum membuka hutan (lahan baru), didahului mengerjakan lahan untuk pampa agar dalam proses pembukaan lahan baru tidak kekurangan pangan. Tanaman-tanaman yang ditanam adalah jenis tanaman musiman atau berumur pendek seperti ubi jalar, jagung, singkong, dan sayur-sayuran. Dalam proses pembukaan awal dilakukan dengan ritual adat melalui pemangku adat atau sobo. Kaili Tara dan Kaili Ledo di kawasan TAHURA, berprinsip bahwa hubungan alam dengan manusia pada hakekatnya untuk manusia (Mattulada, tt).

71

Perspektif tersebut menggambarkan bahwa alam sekitar bagi masyarakat ini harus diperlakukan dengan baik agar dapat memberikan penghidupan untuk selamanya dan menjamin antar generasi. Makna penggambaran tersebut bahwa alam beserta isinya (sumberdaya alam) harus dikelola dengan kearifan-kearifan yang menghargai hak-hak alam, karena di alam banyak mahluk lain selain manusia yang membutuhkan sumber penghidupan yang sama, termasuk yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Untuk itu dalam proses pengelolaannya selalu diawali dengan ritual-ritual yang intinya memohon kepada yang kuasa (penguasa alam) dapat mengizinkannya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ummat manusia. Jika dalam proses awal terdapat gejala yang mengindikasikan tidak dapat dibuka untuk ladang, maka harus dicari tempat lain untuk ladang yang layak dan terjamin dari aspek ekologis. Komunitas di dalam/sekitar kawasan ini mengelola sumberdaya hutan, mengelompokannya dalam lansekap hutan menurut perspektif manfaat dan fungsi dari ekosistem yang ada. Masyarakat adat Kaili Ledo dan Kaili Tara membagi hutan dengan fungsi-fungsi tertentu sebagai berikut : 1. Pangale mbongo dalam perspektif masyarakat adat To ri Tompu, Tori Lando bo To po Tara, merupakan hutan alam primer yang belum dijamak dan atau disebut dengan hutan alam primer. 2. Pangale yaitu hutan alam yang

pernah dijamak manusia, namun telah

kembali pulih hutannya dengan komposisi lengkap seperti semula, atau biasa disebut dengan hutan sekunder. 3. Nava adalah hutan yang telah diberakan selama minimal 10 (> 10) tahun dan telah ditumbuhi pohon-pohonan dan tegakan yang pohonnya masih dibawah diameter 40 cm. 4. Tinalu adalah bekas kebun yang mengalami masa bera di bawah 10 tahun atau antara 5-10 tahun. 5. Ova adalah bekas kebun yang telah mengalami masa bera di bawah lima (< 5) tahun atau dikenal dalam perspektif umum merupakan hutan semak belukar. Ova

cukup beragam menurut pemanfaatannya, ciri khasnya adalah telah

tumbunh tanaman keras terutama jenis tanaman hortikultura.

72

6. Olo, kawasan yang dilarang melakukan aktivitas apapun di dalamnya. Kawasan ini merupakan area yang dijaga sebagai sumber mata air, berelevasi di atas 30 % dan zona-zona penyangga dalam beragam perspektif. Selain sebagai zona penyangga, kawasan ini dijaga keutuhannya termasuk sumberdaya tambang, habitat hidupan liar (flora dan fauna) endemik yang harus mendapat perlindungan secara kolektif yang disepakati dalam musyawarah adat, dan telah menjadi komitmen turun-temurun antar generasi. Lansekap hutan menurut perspektif masyarakat Kaili Ledo (Topo Ledo) dan Topo Tara, mirip dengan komunitas masyarakat adat Ngata Toro (To ri Toro)

di dataran Lindu Kecamatan Kulawi dan Topo Da’a di pegunungan

Marwola dan Gawalise Kecamatan Marawola . To ri Toro membagi lansekap hutan (Sangaji, 2001; Adiwibowo, 2005) sebagai berikut : 1. Wanangkiki untuk jenis hutan lumut dan menjadi habitat berbagai satwa dan hewan-hewan liar. Dalam kategori hutan ini tidak ada aktivitas manusia di sana. Luas Wanangkiki sekitar 2.300 ha. 2. Wana adalah

kawasan hutan primer yang belum pernah ada kegiatan

pengolahan kebun. Wana dimanfaatkan khusus untuk pengambilan damar, rotan, wewangian, obat-obatan dan sewaktu-waktu tempat untuk berburu binatang dan mencari ikan di sungai. Pada aliran sungai yang mengandung emas dilakukan pendulangan oleh masyarakat. Luas Wana seluas 11.290 hektar. 3. Pangale yaitu untuk hutan yang berada di pegunungan dan dataran. Pangale termasuk kategori hutan sekunder karena sudah pernah diolah, tetapi telah menjadi hutan. Pangale disiapkan untuk kebun dan datarannya untuk sawah atau ladang. Pangale juga dimanfaatkan untuk mengambil rotan, kayu, pandan hutan, obat-obatan dan wewangian. Luas pangale berkisar 2.950 hektar (hasil pemetaan). 4. Oma adalah hutan bekas kebun yang sering diolah utamanya untuk tanaman kopi, coklat, dan tanaman tahunan lainnya. Menurut usia pemanfaatannya Oma terdiri atas tiga jenis yaitu (a) oma ntua yakni bekas kebun yang ditinggalkan antara belasan hingga 20-an tahun, (b) oma ngura yakni bekas kebun yang ditinggalkan antara tiga hingga belasan tahun, yang merupakan

73

jenis hutan yang lebih muda dibanding oma ntua. Tumbuhan yang tumbuh masih dapat ditebas dengan menggunakan parang, semak dan belukar merupakan ciri khasnya, (c) oma ngkuku adalah bekas kebun yang berusia antara satu sampai dua tahun, vegetasi dominan rerumputan. 5. Balingkea, yakni bekas kebun yang usianya enam bulan sampai satu tahun, sering dimanfaatkan untuk palawija. Untuk

komunitas

Topo

Da’a

di

pegunungan

Marawola

yang

mengelompokkan diri sebagai To Pakava atau To Pinembani (Laudjeng, 1998) dan To Kamalisi di pegunungan Gawalise (Saleh, 2001), pengelolaannya identik sebagai berikut : 1. Pangale, hutan primer yang belum pernah disentuh atau dikelola untuk kebun. Vegetasi utama adalah kayu jenis pohon, rotan dan tumbuhan lain. Kawasan hutan tersebut dimanfaatkan untuk tempat buruan binatang dan satwa. 2. Ova, untuk bekas ladang yang telah ditinggalkan antara 5-10 tahun. Jenis vegetasi utama adalah kayu jenis tihang yang dimanfaatkan untuk kayu bakar dan ramuan rumah, termasuk berbagai jenis rotan. 3. Tinalu, untuk kebun ladang mereka dan, 4. Olo adalah wilayah hutan yang sama sekali tidak dapat dikelola.

Olo

dijadikan tempat penyimpan bente (sajian-sajian upacara adat) sebagai perlindungan terhadap bencana.

5.1.3. Perekonomian Masyarakat Lokal di dalam/sekitar Kawasan. Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (TAHURA SULTENG) berbatasan langsung dengan kelurahan/desa dalam Wilayah Kota Palu, Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dan penduduknya sebagian besar memiliki pola kehidupan perkotaan, namun aktivitas penduduk yang berada di sekitar batas areal dan yang berada di dalam kawasan umunya petani ladang yang sumber pendapatannya berasal dari hasil hutan non kayu. Hal ini akan menjadi ancaman dan atau potensi yang besar terhadap kelestarian dan keberlanjutan kawasan TAHURA. Masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan bermata pencaharian bertani dan memiliki sumber pendapatan beragam.

Untuk masyarakat yang

bermukim di hulu DAS Kavatuna Lingkungan Uentumbu dan Valiri 80 %

74

bersumber dari hasil hutan non kayu, utamanya rotan dan sebagian kayu bakar. Masyarakat yang berada di bukit Poboya bersumber dari usahatani bawang dan sebagian kayu bakar. Berbeda halnya dengan masyarakat Vatutela yang berpendapatan dari hasil produksi perkebunan berupa buah cengkeh, kopi dan kemiri, sebagian dari mengumpul kayu bakar dan mengumpul batu kali. Peternakan domba, kambing dan sapi dijadikan sebagai tabungan bila kondisi mendesak baru dijual seperti membiayai anak sekolah, kuliah dan kebutuhan lain yang sama pentingnya, berupa pesta kawin, sunatan atau hajatan. Masyarakat dusun Tompu dan Raranggonau, aktivitas untuk mencari sumber pendapatan masih bersifat nomaden, selain berkebun tanaman sayur-sayuran, coklat dan padi ladang mereka juga melakukan pencarian rotan, dan hasil dari penjualan buahbuahan seperti durian, langsat, nenas, pepaya dan lain-lain. Pendapatan masyarakat yang bersumber dari hasil produksi rotan dalam perbulannya sebesar Rp. 382.500 (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari penjualan 450 kg rotan dengan harga Rp. 850 perkilogramnya. Dari pendapatan ini dipotong biaya (konsumsi) selama dalam hutan (14-21 hari) sebanyak Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Jadi praktis yang diterima bersih dari hasil merotan sebanyak R. 292.500 (dua ratus embilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Pendapatan tersebut bila dibandingkan dengan keadaan saat ini maka strata hidup keluarga masyarakat di hulu DAS Kavatuna (lingkungan Uentumbu) masih dalam taraf berpendapatan rendah (miskin). Untuk pendapatan yang bersumber dari hasil produksi usahatani dan perkebunan adalah coklat, beras padi ladang, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu (singkong), mentimun, labu, bawang, pepaya dan lain-lain.

Setiap kawasan

pemukiman membawa produksinya ke pasar yang terdekat, dan sehari menjelang hari pasar semua produk-produk yang akan dibawa ke pasar telah siap dan berkumpul pada satu tempat dari warga masyarakat. Untuk kawasan Tompu berkumpul di Boya Tana Nenggila untuk bersam-sama pergi ke pasar Ngata Baru (Kapopo) besok harinya. Warga dari kawasan Raranggonau langsung turun ke Pasar Biromaru. Untuk warga Uentumbu dan Valiri turun ke pasar Lasoani, demikian pula halnya bagi warga Poboya.

Warga dari Vatutela dan Vintu

75

langsung ke pasar Masomba Palu dan pasar Mamboro dan akses transportasi lebih baik dibanding warga dari lokasi lainnya. Sumber pendapatan

komunitas masyarakat Vatutela selain dari hasil

usahatani juga berprofesi sebagai pengumpul batu kali. Setiap warga dapat mengumpul 3-4 kubik dalam sehari dengan harga di lokasi sebesar Rp. 2.500–Rp. 4.000 per kubik. Penghasilan yang dapat diperoleh dari profesi mengumpul batu kali rata-rata sebesar Rp. 315.000 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan perhitungan rata-rata mengumpul 3,5 kubik dan penghasil sebesar Rp. 10.500 per hari. Komunitas masyarakat Vatutela berkisar 10 % dari sumber penghasilan mengumpul batu kali (batu pondasi). Pendapatan yang diperoleh dari masing-masing komunitas tidak sama. Komunitas masyarakat di kawasan Poboya baik yang berada di kawasan Hulu Sungai Pondo (melintasi Kelurahan Poboya), maupun di kawasan Bunti Pobau yang bersumber dari usahatani bawang, dan pendulang emas berpenghasilan lebih besar dibanding komunitas di kawasan Raranggonau, Tompu, Uentumbu, Vatutela dan Vintu. Penghasilan bersih yang diperoleh dari komunitas12 masyarakat Bunti Pobau dan DAS Pondo (Poboya) masing-masing informan ratarata antara Rp 1.500.000-Rp, 4.500.000, bahkan sampai 9 juta rupiah setiap panen bawang. Dalam setahun dapat berproduksi 3-4 kali panen bergantung iklim dan cuaca. Untuk petani bawang bila curah hujan terlalu tinggi akan berdampak kurang menguntungkan bagi petani bawang di kawasan Poboya. Dengan melihat kondisi ini akan membuka ruang dan peluang yang menjanjikan bagi keberlanjutan Taman Hutan Raya, jika komunitas-komunitas ini diberikan ruang dan kesempatan untuk menggarap lahannya masing-masing secara intensif yang didukung oleh kebijakan politik pembangunan pertanian berbasis komunitas.

5.1.4. Penggunaan Lahan di dalam/sekitar Kawasan TAHURA Lahan kebun masyarakat yang menjadi sumber pendapatan dan penghidupan rumah tangga petani selama ini dan sudah diusahakan secara turun temurun (hak de fakto) adalah masuk di dalam kawasan TAHURA. Total luasan keseluruhan sejumlah 656,72

hektar

dari 529 kepala keluarga dan kebun

komunal 30 hektar atau 9,63 % dari luas TAHURA SULTENG, yang terdistribusi 12

Komunitas dalam kamus antropologi mendefiniskan sebagai kesatuan sosial yang terutama terikat oleh rasa kesadaran wilayah (Koentjaraningrat, 2003).

76

dalam tujuh (7) kawasan yaitu kawasan Bulu Bionga (Vintu) Kelurahan Layana Indah, Kawasan Vatutela Kelurahan Tondo, Kawasan Bunti Pobau Kelurahan Poboya, Hulu DAS Poboya, kawasan Uentumbu-Valiri Kelurahan Kavatuna, Kawasan Bulu Bulili Tompu Desa Ngata Baru (Kapopo) dan Kawasan Raranggonau Desa Pumbeve. Lahan-lahan yang dimiliki berada di bukit, hulu sungai dan pegunungan yang sebagian besar di atasnya ditanami tanaman perkebunan (tanaman keras), kecuali kawasan Bunti Pobau pada lokasi PPN 25, 26 dan 29, umumnya bercocok tanam bawang merah dan bawang goreng. Dari luasan pemilikan lahan tersebut di dalamnya beragam tanaman yang merupakan akses masyarakat dan sekaligus mendorong keras keinginan masuk di dalam kawasan tersebut selain akses untuk memanen hasil hutan non kayu berupa rotan dan damar. Kepemilikan lahan secara de fakto ini sebesar 9,63 % dari total luas TAHURA 7.128 hektar. Kondisi ini perlu dijadikan bahan pertimbangan yang serius bagi pengambil kebijakan di daerah, dimana mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan sumberdaya alam tempat mereka tinggal dan hidup sejak dahulu hingga saat ini. Sumberdaya hutan adalah bagian dari kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal (adat), dan merupakan estetika, ikatan moral dan memiliki nilai kultural. Dengan demikian maka sumberdaya berupa lahan, segala yang hidup di atasnya adalah pemilikannya jelas dan tentunya akses terhadap sumberdaya tersebut juga tinggi. Pemilikan lahan kebun dari masing-masing kawasan yang masuk dalam Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah disajikan dalam Tabel 12. Tabel 12. Luas pemilikan (penguasaan) lahan kebun warga masyarakat Kaili di lokasi penelitian.

Komunitas Masyarakat Vintu (Bulu Bionga) Vatutela Uentumbu (DAS Mamara, Kavatuna) Bunti Pobau (PPN 25, 26, 29) DAS Pondo/Poboya Tompu (Bulu Bulili) Raranggonau Jumlah

Jumlah KK 74 80 86 76 90 83 40 529

Rata-rata pemilikan lahan (ha) 1,11 0,80 1,08

Total Luas lahan (ha) 82,14 64,00 92,88

0,75 2,3 1,3 1,17

57,00 207,00 107,90 45,80 656,72

77

Tabel 12 menunjukkan pemilikan lahan rata-rata setiap kepala keluarga (rumah tangga petani) seluas 1,21 hektar atau antara 0,75-2,3 hektar. Luasan tersebut dimanfaatkan untuk beragam jenis tanaman untuk pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga petani yang bersanggotakan 4-10 orang. Tabel 13. Jenis Padi Lokal dan tanaman pangan/sayuran di lokasi Penelitian13. No.

Jenis Komoditas (nama lokal)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pae Saralonja Pae Sarasabe Pae Pelisi Pae Tolevonu Pae Merianggi koyo Pae Banjarone Pae Toparia Pae Topase Pae Pulumuto Pae Meringgi pulu Pae Toburane Pae Bude Pae Pulungguni Pae Mpoiri

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Marisa nete (Cabe rawit) Parancina (Tomat) Tambue (kacang panjang) Palola (Terung) Paku (paku-pakuan) Tavanjuka (Daun melinjo) Uvu lauro (umbut rotan) Robu volo vatu (Bambu) Toboyo (Labu) Kacang Kedelai Kacang hijau Buncis Kasubi (Singkong) Pia (Bawang) Ntomoloku (Ubi jalar) Paria Tampai Cangkore (Kacang tanah) Antimu (Ketimun) Kula (Jahe merah) Kuni (Kunyit) Balintua (Laos) Valangguni Tumbavani (Sereh) Sarao Vongu Dale (jagung)

13

Harga (Rp)

4.000 1.000 1.000 500 500 500 1.500 1.000 1.000 5.000 2.500 2.000 1.000 1.000 500 2.500 9.000 3.000 2.000 500 -

Pae (bahasa daerah Kaili) sinonim dengan padi.

Jangka tanam (bln) & panen 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 3 Tidak menentu

Keterangan Tidak dijual atau untuk kebutuhan sendiri (konsumsi keluarga).

Dijual per liter Dijual per mangkok Idem Per 3 buah Per ikat Per ikat Per 1 buah Per loyang Per buah Per kilogram Per liter Per liter Tidak dijual Per ikat Tidak dijual Per 5 buah Per ikat Per kaleng (blek) Tidak dijual Per kilogram Per kilogram Per kilogram Tidak dijual Per ikat Tidak dijual Tidak dijual. Tidak dijual

78

Tabel 13 menggambarkan jenis tanaman musiman yang diusahakan petani untuk kebutuhan hidup dan sebagai sumber penghasilan rumah tangga adalah padi ladang beragam jenis dan tanaman pangan lainnya. Dari sejumlah Komoditas yang diusahakan tidak semuanya memiliki akses ke pasar, namun disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Komoditas tersebut selain untuk dijadikan sumber penghasilan, juga untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagian diberikan kepada keluarga yang datang dari jauh sebagai tanda hubungan kekerabatan. Tanah tersebut merupakan penguasaan melalui warisan leluhur (de fakto) yang secara adat telah diakui leberadaannya, namun negara melihat pemilikan berdasarkan de jure (hak milik) yang dibuktikan dengan atribut hukum (administratif : izin, sertifikat dan lainnya). Tanah dan penguasaannya merupakan suatu faktor yang sangat krusial bagi masyarakat umumnya, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan (petani) yang dalam perkembangan kehidupannya baik sosial, ekonomi dan politik (Bappenas, 1994). Secara umum petani komunitas masyarakat lokal Kaili dari tujuh kawasan ini menggunakan sistem rotasi dalam mengelola ladang, dan mereka telah terbiasa berpindah-pindah dari satu ladang ke ladang lain yang dikuasainya, kemudian memanfaatkan ladang tersebut untuk jenis tanaman tertentu yang dapat menunjang keberlanjutan hidupnya. Sistem berladang mereka berpindah-pindah, namun pemukiman tempat tinggal menetap dan berkumpul dalam satu tempat, namun masih terdapat juga lokasi yang menyebar berdasarkan pola kebun seperti Tompu dan Raranggonau. Untuk lokasi Uentumbu, DAS Pondo, Bunti Pobau, Vatutela dan Vintu cenderung berkumpul dalam satu wilayah pemukiman, kebun hanya tempat untuk mendapatkan nafkah hidup dari usahatani semusim dan produksi tanaman perkebunan. Sistem usahatani masyarakat lokal Kaili di dalam kawasan TAHURA cukup beragam, dari sistem rotasi, semi intensif sampai usahatani intensif. Keragaman pola usahatani ini menggambarkan tingkat keragaman pengetahuan bertani yang juga disebabkan karena faktor geografis dan topografis kawasan masing-masing. Untuk komunitas masyarakat lokal Kaili Tara yang mendiami kawasan Bulu Bionga yang meliputi Vintu dan Vatutela adalah menganut sistem bertani menetap dengan pola semi intensif. Komoditas yang dikembangkan umumnya tanaman perkebunan dan kehutanan sebagian kecil tanaman pangan

79

seperti jagung, singkong, sayur-sayuran dan beternak. Lahan-lahan yang dikelola adalah lahan milik individu (keluarga : warisan tetua). Demikian pula halnya pada masyarakat lokal Kaili Tara di Uentumbu Kavatuna. Pola pertaniannya adalah semi intensif dengan sumber penghasilan menetap adalah rotan (hasil hutan non kayu), dan beternak. Untuk kawasan Bunti Pobau adalah komunitas masyarakat lokal Kaili Tara yang mendiami kawasan pegunungan Masomba, dan DAS Pondo Poboya menggunakan sistem pengelolaan intensif dengan komoditas yang dikembangkan adalah tanaman bawang. Petani di lokasi ini menggunakan sistem bertani intensif dengan sarana produksi dan sistem pertanaman yang telah mengikuti pola usahatani intensif dan panen rutin setiap tiga bulan. Berbeda halnya dengan komunitas masyarakat lokal Kaili Ledo di Tompu dan Raranggonau. Pola bertani masyaralat topo Ledo di Raranggonau dan Tompu adalah menggunakan sistem rotasi untuk lahan-lahan perladangan, dan lahan-lahan pekarangan dilakukan dengan pola tradisional. Lahan pekarangan dalam perspektif masyarakat Kaili Ledo di Tompu dan Raranggonau menyebutnya sebagai pampa. Lokasi pampa dapat berada di luar pemukiman dan atau di dekat kebun (talua), dengan catatan luasnya tidak melebihi atau dibawah 0,5 ha dan tanaman yang dikembangkan adalah tanaman yang berumur pendek untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari (tanaman campuran). Pengelolaan pampa dilakukan secara rutin. Lokasi yang ditanami dengan tanaman tahunan adalah tanah yang diberakan, dan akan diolah kembali setelah beberapa tahun biasanya minimal 5 tahun14. Akses terhadap pemanfaatan sumberdaya dalam kawasan yang telah berlangsung selama ini, kini berbeda dengan sebelumnya. Masyarakat lokal Kaili (petani) merasa terhambat dan terganggu dengan penyampaian dan pengumuman yang disampaikan dari petugas lapangan dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah yang menegaskan bahwa setiuap warga masyarakat yang memotong cabang dan ranting pohon di dalam kawasan akan dikenakan denda percabangnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)15.

14

Hasil wawancara dengan Hi. Djadja (63 th), tokoh adat Vintu, tanggal 17 Mei 2006 ; Tanah yang diberakan biasanya minimal 5 tahun bar udiolah lagi. Maksud pemberakan adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah yang telah digunakan untuk tanaman semusim seperti padi dan jagung. 15 Hasil wawancara dengan Muslima (67 th) dan warga masyarakat dalam pertemuan, 25 Juli 2006 di Bantaya Vatutela Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur.

80

Tanaman perkebunan dan buah-buhan bagi petani juga merupakan komoditas yang menjadi perhatian untuk penghasilan jangka panjang dan memiliki akses pasar yang besar seperti disajikan dalam Tabel 14. Tabel 14. Jenis tanaman perkebunan dan hortikultura di lokasi penelitian. Jenis Tanaman

Musim Panen

Kaluku (Kelapa) Biau (Kemiri) Kopi Cengkeh Tule (Air aren) Kalosu (Pinang) Bou (Buah sirih) Soklati (Cocoa) Loka (Pisang) Taipa (Mangga) Lonja (Langsat) Bunga pepaya Ganaga (Nangka) Tara’a (Nenas) Duria (Durian)

Tidak menentu 3 kali /tahun 3 kali /tahun 2 kali/tahun 1 kali/minggu Tidak menentu Tidak menentu Tidak menentu Tidak menentu 1 kali/tahun 1 kali/tahun Tidak menentu Tidak menentu Tidak menentu Tidak menentu

Harga (Rp) 7.000 4.000 10.000 3.000 1.000 1.000 15.000 3.000 1.000 2.000 500 -

Keterangan Tidak dijual Per kilogram Per liter Per kilogram Per botol Per 5 buah Per 5 buah Per kilogram Per sisir Per 5 buah Per liter Per mangkok Tidak dijual Tidak dijual Tidak dijual

Tanaman tersebut ditanam pada lahan-lahan kebun dan lahan pekarangan. Untuk beberapa jenis tanaman perkebunan di tanam pada lahan-lahan berlereng dan lahan-lahan dekat dengan sumber air seperti tanaman kemiri, durian dan mangga ; sementara tanaman nangka dan nenas umumnya ditanam pada pinggir kebun atau tanda batas dengan lahan-lahan lain. Hasil produksi tanaman tersebut di atas dijual di tempat dan sebagian kecil dibawa ke pasar. Harga yang tercantum adalah harga berlaku di tingkat petani. Produksi yang bersumber dari sumberdaya hutan adalah rotan. Rotan merupakan sumber pendapatan masyarakat yang umumnya enam komunitas masyarakat (Vintu, Vatutela, DAS Poboya, Uentumbu, Tompu dan Rarangonau) yang disajikan dalam Tabel 15.

81

Tabel 15. Jenis Rotan Hasil Produksi dari Kawasan Hutan TAHURA dan sekitarnya. No.

Jenis Rotan (nama lokal).

Harga Pasar Lokal (Rp) 1. Lauro Langguku (Rotan Lambang) 90.000/100 kg 2. Lauro Barabata (Rotan Batang) 110.000/100 kg 3. Lauro Leluo (Rotan Batang) 110.000/100 kg 4. Lauro Manggauva (Rotan Uban) 90.000/100 kg 5. Lauro Patani (Rotan Tohiti) 80.000/100 kg 6. Lauro Vatu (Rotan Tohiti) 80.000/100 kg 7. Lauro Nanga (Rotan Batang Merah) 80.000/100 kg 8. Lauro Ngguluvi (Rotan Noko) 80.000/100 kg 9. Lauro Laru (Rotan Ombol) 95.000/100 kg 10. Lauro Lere 95.000/100 kg 11. Lauro Mputi 2.000/ikat 12. Lauro Ronti 2.000/ikat 13. Lauro Matangii 80.000/100 kg 14. Lauro Bao 2.000/ikat 15. Lauro Ape 2.000/ikat 16. Lauro Nggarea 2.000/ikat 17. Lauro Paloe 2.000/ikat 18. Lauro Njanepa 2.000/ikat 19. Lauro Boga 2.000/ikat Sumber : Masyarakat Tompu, Raranggonau dan Uentumbu, Juni 2006

Selain aktivitas bertani, merotan, mendulang emas dan mengumpul batu kali, warga masyarakat memiliki dan memelihara ternak. Ternak-ternak digembalakan pada padang penggembalaan di sekitar dan dalam kawasan TAHURA pada siang hari dan dimasukkan di kandang pada malam hari. Hewan ternak yang digembalakan meliputi ternak domba, kambing, sapi, dan sebagian kecil pemilik ternak kuda. Jumlah ternak yang digembalakan di sekitar dan dalam kawasan TAHURA disajikan dalam Tabel 16.

82

Tabel 16. Jumlah dan Jenis Ternak yang digembalakan di sekitar/dalam kawasan TAHURA SULTENG. Jenis Ternak (Ekor) Desa/Kelurahan/ Lokasi Sapi Kambing Domba Layana Indah/Vintu 112 520 95 Tondo/Vatutela 425 875 180 Kavatuna/Uentumbu 516 4.640 2.125 Poboya/Bunti Pobau/Hulu 475 220 381 DAS Pondo Ngata Baru/Tompu 35 500 128 Pumbeve/Raranggonau 140 366 205 Jumlah 1.703 7.121 3.114 Sumber : BPS, Kecamatan Dalam Angka, 2005.

Dari

Kuda 23 14 50 32 119

data tersebut di atas menggambarkan bahwa populasi ternak

peliharaan cukup besar yang membutuhkan areal yang luas. Daya tampung dalam setiap unit ternak membutuhkan lahan seluas 10.000 m2/4 ekor ternak sapi.

Setiap jenis ternak membutuhkan daya tampung yang berbeda dan

ketersediaan pakan yang berbeda pula. sebanyak 6-10

Untuk ternak domba dan kambing

unit ternak per hektarnya.

Dengan demikian jumlah ternak

kambing dan domba yang berjumlah 10.235 ekor membutuhkan luasan lahan untuk padang penggembalaan sekitar antara 1.023,5 -1.705,8 hektar, dan ternak sapi membutuhkan luasan lahan sebesar 425,75 hektar (3-4 unit ternak/ha). Dengan demikian maka akses penggembalaan terhadap sumberdaya lahan di dalam kawasan TAHURA berkisar sebesar antara 1.448,75 - 2.131,55 hektar. Dengan demikian akses nasyarakat untuk lahan penggembalaan seluas antara 20,32-29,90 %. Ternak bagi masyarakat di kawasan Taman Hutan Raya merupakan sumber pendapatan dan dapat berfungsi ganda, bergantung situasi yang dihadapi keluarga petani, dijual disaat mendesak.

83

5.2. Aspek Historis TAHURA SULTENG Dalam

perspektif

sejarah,

berawal

dari

dilaksanakannya

Proyek

Penghijauan Nasional (PPN) ke 30 tahun 1990 di kawasan Ngata Baru (Kapopo) Kecamatan Sigi-Biromaru Kabupaten Donggala oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Proses pelaksanaannya hingga Tahun 1994, dilakukan secara bersama antar Pemda Sulteng dengan APHI Komisariat Daerah Sulawesi Tengah (Dinas Kehutanan, 2002). Kegiatan pemeliharaan dilakukan mulai tahun 1995 sampai sekarang, dan pembiayaannya dibebankan pada sumber dana APBD Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 461/Kpts-II/1995, tanggal 4 September 1995, lokasi PPN ke 30 seluas 100 hektar dimasukkan menjadi bagian Taman Hutan Raya yang meliputi gabungan dari kawasankawasan yakni Cagar Alam Poboya dengan luas 1.000 hektar, Hutan Lindung Paneki seluas 7.000 hektar sehingga luas keseluruhan TAHURA menjadi 8.100 hektar.

Proses perubahan dan perkembangan kawasan bergerak terus seiring

dengan perkembangan penduduk, maka pada tanggal 29 Januari 1999 terbit Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 24/Kpts-II/1999 menetapkan tata batas, status TAHURA dengan luas 7.128 hektar sehingga wilayah ini merupakan temu gelang. Untuk menindaklanjuti kebijakan Nasional di atas, Gubernur Sulawesi Tengah meresponnya dengan menetapkan lokasi PPN ke 30 menjadi Taman Wisata Alam Kapopo melalui Surat Keputusan Nomor : 188.44/1400/Dis 1200 PAR-G.57/2003. Pemerintah sebagai pemegang hak atas tanah, sebelumnya telah dibuat kebijakan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor SK.239/591/IX/1987 tentang pengawasan tanah negara Bumi Roviga oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Tanah Negara yang dimaksud dalam surat keputusan tersebut adalah kawasan bagian Utara TAHURA sekarang, dan sebagian telah menjadi pemukiman transmigrasi swakarsa Lingkungan Industri Kecil Layana Indah. Luas tanah-tanah negara yang dianggap tidak bertuan sekalipun pemiliknya berada di dalam kawasan ini, seluas ± 6.750 Ha.

84

Dalam Surat Keputusan No. SK.239/591/IX/1987 menetapkan lima (5) point sebagai berikut : (a) Tanah Negara seluas ± 6.750 Ha dengan keadaan penggunaan tanah berupa semak belukar, padang rumput, hutan belukar, tanah gundul, maupun tanah tegalan dinyatakan berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. (b) Bagi masyarakat yang bermaksud memanfaatkan kawasan tersebut, pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah akan mengeluarkan rekomendasi yang dikoordinasikan oleh Bappeda Tingkat I Sulawesi Tengah. (c) Kepada masyarakat yang merasa menguasai tanah negara di kawasan tersebut dalam waktu tiga (3) bulan setelah dikeluarkannya surat keputusan ini supaya melaporkan kepada pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Tengah yang dikoordinir oleh Bappeda Tingkat I Sulawesi Tengah dengan membawa bukti penguasaannya, untuk keperluan pengaturan lebih lanjut. (d)Tidak dibenarkan kepada masyarakat baik yang merasa menguasai tanah maupun yang akan menguasai tanah di kawasan tersebut untuk melakukan pematokan, pemagaran, tanpa seizin Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Dengan menelaah isi dari keputusan tersebut dengan realitas lapangan bahwa kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah sepihak tanpa mempertimbangkan situasi yang sebenarnya. Pada situasi saat itu (Tahun 1987) adalah kekuatan rezim orde baru yang menempatkan posisi masyarakat dipihak yang lemah. Saat itu memang kekuatan dan kekuasaan berada di pihak pemerintah, dan masyarakat semata obyek bagi pembangunan dalam berbagai aspek. Sepuluh bulan kemudian, menyusul permohonan Gubernur Sulawesi Tengah, Abdul Azis Lamadjido, SH dengan Surat Nomor. 522.5/2835/Ro.BKLH, tanggal 13 Juli 1988, yang menindaklanjuti Surat Permohonan Nomor 104/VII1/KM-II/1988 tanggal 14 Maret 1988 dengan harapan Menteri Departemen Kehutanan R.I dapat mempercepat proses realisasi permohonan pembangunan Taman Hutan Raya Palu. TAHURA juga bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan Paimbonan dkk (1993) dalam Bappeda (2003) mengenai Rancangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Terpadu DAS Palu seluas 30.000 hektar dan Rancangan Teknik detail Rehabilitasi Lahan dan

85

Konservasi Tanah Sub DAS Kavatuna seluas 10.000 hektar yang dibiayai oleh Dana Proyek Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Kantor Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah Sub Balai RLKT Tahun 1993. Dari proyek tersebut salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah penghijauan pola khusus lembah Palu seluas 1.483,34 hektar yang tersebar pada tiga sub DAS yaitu sub-sub DAS Kavatuna 311,35 hektar, Mamara/Ngia 431,80 hektar, dan Paneki 957,50 hektar dengan teknik konservasi menggunakan teras guludan, teras bangku dan penanaman cover crop. Sub-sub Das tersebut adalah lokasilokasi yang rawan erosi dan banjir sehingga perlu mendapat prioritas. Lokasi tersebut merupakan bagian dari kawasan TAHURA. Luas lokasi TAHURA yang masuk dalam perencanaan konservasi pada lahan-lahan kritis dan rawan erosi seluas 2.589,95 hektar sampai tahun anggaran 2002/2003 (Bappeda, 2003).

5.3. Kebijakan-kebijakan dalam Pengelolaan TAHURA SULTENG. Berangkat dari perspektif manfaat Taman Hutan Raya bagi suatu lingkungan dimana kawasan tersebut merupakan penyangga bagi Kota Palu. TAHURA dengan Hutan Lindung Paneki, Cagar Alam Poboya, Taman Wisata Kapopo dan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Kavatuna dengan sub-sub DAS-nya (DAS Poboya, DAS Vatutela dan DAS Vintu) adalah daerah tangkapan air yang juga menjadi sumber air minum bagi masyarakat Kota Palu dan untuk pengairan ratusan hektar sawah. Ketergantungan masyarakat dan mahluk hidup terhadap sumber air dari kawasan ini cukup besar, maka implementasi kebijakan yang dikeluarkan untuk mengantisipasi kondisi kekurangan air bahkan kekeringan seperti introduksi tanaman penghijauan yang sesuai dengan iklim setempat. Instansi pemerintah seperti Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) merupakan salah satu bentuk kepedulian dari aspek kebijakan untuk pengelolaan DAS yang berada di Lembah Palu khususnya dan Sulawesi Tengah umumnya. Kebijakan selain yang dilakukan institusi BP-DAS adalah penetapan kawasan lembah Palu menjadi Pola Pengelolaan Khusus yang dikoordinasikan BAPPEDA Propinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk kelestarian sumberdaya dan kesinambungan sumberdaya hayati melalui program-program konservasi. TAHURA adalah salah satu kawasan yang

86

menjadi konsentrasi pengelolaan kawasan dari program Pola Pengelolaan Khusus yang melibatkan para sektor (lintas sektoral). Pertanyaan yang akan muncul, akankah koodinasi berjalan dengan program kolektif atau hanya sebuah program yang indah di tatanan konsep, tapi implementasi seperti apa...???. Beberapa hal yang dapat dijadikan indikator, bahwa sejak penetapan pola pengelolaan khusus tahun 2003 hingga sekarang belum ada yang dapat dilihat dari kebijakan dan konsep yang telah disusun rapi dan menjanjikan itu. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam di daerah. Peraturan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 yang di dalamnya termasuk Taman Hutan Raya (TAHURA). Peraturan Pemerintah No. 62/1998 tidak terdapat dalam diktum Peraturan Daerah No. 2/1004. Dalam Bab V menjelaskan mengenai kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu. Bab tersebut menjelaskan mekanisme pengelolaan yang mengindikasikan adanya ruang bagi masyarakat di dalam kawasan budidaya dan kawasan tertentu. Dalam pasal 18 poin (2) dijelaskan bahwa kriteria kawasan lindung untuk Taman Hutan Raya sebagai berikut : ¾ Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau-pun kawasan yang sudah berubah. ¾ Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa dan gejala alam. ¾ Mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk. ¾ Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli dan atau bukan asli. Pasal tersebut tidak memuat dan menjelaskan bahwa di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA), di dalamnya terdapat ratusan kepala keluarga dan ribuan jiwa manusia yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya kawasan hutan Peraturan tersebut masih mengundang pertanyaan banyak pihak, termasuk dalam proses penyusunan Paraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang RTRWP Propinsi Sulawesi Tengah. TAHURA dalam Peraturan Daerah tersebut hanya salah satu

87

poin dari pasal 1 dalam Bab Ketentuan Umum. TAHURA disebutkan disini adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.

Dari batasan ini tidak mengandung dimensi yang memberikan ruang

bagi masyarakat yang secara de fakto telah memiliki akses di dalam kawasan tersebut sebelum peraturan ini diterbitkan. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dalam pasal 2 menyebutkan bahwa : (a)

Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta mempertimbangkan masukan dari dinas, instansi terkait, kabupaten dan aspirasi masyarakat, (b) Keterbukaan, partisipatif, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Peraturan Daerah ini tidak berimplikasi pada pengambil kebijakan yang berwenang melakukan koordinasi dan mengimplementasikannya. Program implementasi umumnya sektoralis, sehingga program-program yang semestinya dilakukan secara holistik (bersama) nampaknya sangat sulit untuk dilakukan.. Peraturan daerah hanya sebagai persyaratan administratif belaka, bukan dijadikan roh bagi setiap program pembangunan kewilayahan. Jika dimaknai isi dari pasal 2 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tersebut di atas sesungguhnya memberikan peluang yang sangat luas kepada masyarakat dalam prakondisi kebijakan. Dalam situasi yang sebenarnya berbeda dari harapan dan keinginan yang akan dicapai dalam peraturan daerah tersebut. Poin dua (2b) pasal 2 tersebut mengindikasikan adanya persamaan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan ruang yang ada, baik dalam prakondisi maupun dalam penyusunan produk kebijakan sampai pada implementasinya. Namun yang perlu dicermati bahwa stakeholders berbeda-beda dalam menentukan tujuan, rencana maupun tindakan.

88

5.4. Kebijakan Penetapan Tata Batas, Luas Wilayah dan Status TAHURA. Penetapan Tata batas, Luas Wilayah dan Status TAHURA Sulawesi Tengah yang sebelumnya adalah kawasan yang terbuka bagi berbagai pihak dalam memanfaatkan sumberdaya kawasan hutan berupa kayu dan produk non kayu (rotan, damar, hasil tambang dll). Perencanaan kawasan ini setelah berlakunya keputusan Menteri Kehutanan dengan beberapa prinsip pengembangan yaitu (1) prinsip pelestarian (preservasi dan konservasi) lingkungan alami dari kawasan TAHURA, (2) prinsip pemanfaatan berbagai potensi lingkungan alami kawasan TAHURA sebagai media pendidikan, (3) prinsip pengembangan berbagai potensi lingkungan alami pada kawasan TAHURA untuk kegiatan pariwisata dan pembibitan serta koleksi flora dan fauna (Kanwil Dephut Sulteng, 1997). Prinsip ini mengacu pada landasan pengembangan dari rencana tata letak (Site

plan)

yang

berupaya

untuk

melestarikan,

memanfaatkan

dan

mengembangkan berbagai potensi alami yang dapat menjadi suatu wadah aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan dan masyarakat umum dalam rangka pengenalan, menanamkan rasa cinta dan rasa kepemilikan. Aktivitas ini menurut Kantor Wilayah Kehutanan Sulteng (1997) dilakukan melalui beberapa pola antara lain : 1. Melestarikan berbagai potensi flora, fauna dan ekosistem hutan existing dalam

dan

sekitar

hutan

TAHURA

Sulteng

sebagai

kekayaan

keanekaragaman hayati yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. 2. Memanfaatkan berbagai potensi flora dan fauna dan ekosistem existing yang berada di sekitar dan dalam hutan sebagai kekayaan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ekonomi dan pendidikan. 3. Mengembangkan berbagai potensi flora, fauna dan ekosistem hutan existing yang berada sekitar dan dalam kawasan hutan sebagai kekayaan keanekaragaman hayati yang dapat dinikmati sebagai wahana dalam berbagai aktifitas sosial, ekonomi dan budaya termasuk kegiatan rekreasi dan olah raga.

89

Taman Hutan Raya (TAHURA) SULTENG dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 24/Kpts-II/1999, menetapkan status, tata batas dan luas menjadi 7.128 (Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan) hektar. Dari luasan yang tertata batas saat ini termasuk dalam wilayah Kota Palu seluas 4.696,27 Ha, dan Wilayah Kabupaten Donggala seluas 2.431,73 Ha. Keputusan ini merupakan pembaharuan dari Surat Keputusan No. 461/KptsII/1995 dengan luas keseluruhan 8.100 ha, dengan nama TAHURA PALU. Pengukuhan kawasan hutan sejak dimulai dengan penunjukan kawasan hutan per propinsi pada tahun 1982-an yang dikenal dengan istilah Tata Guna Hutan Kesepakatan (Depatemen Kehutanan, 2004). Saat ini Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sudah tidak digunakan dan diganti dengan penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi dengan merujuk pada SK Menteri Kehutanan No. 195/Kpts-II/2003. Surat Keputusan tersebut dibuat berdasarkan masukan pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Propinsi

(RTRWP)

yang

dipaduserasikan

dengan

kepentingan

Departemen Kehutanan atau dikenal dengan TGHK baru. Untuk Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah, di dalam pasalnya memuat Taman Hutan Raya (TAHURA) SULTENG. Keputusan-keputusan yang menjadi acuan penetapan kawasan hutan sebagai berikut : ¾ SK Menhut No. 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan. ¾ SK Menhut No. 635/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata Batas. ¾ SK Menhut No. 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan. ¾ SK Menhut No. 48/Kpts-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. ¾ SK Menhut No. 70/Kpts-II/2001 tentang tentang Penetapan Kawasan Hutan, Pereubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

90

¾ SK Menhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. Proses pelaksanaan tata batas, penetapan luas dan status tidak melalui sosialisasi terlebih dahulu, baik terhadap masyarakat di dalam/sekitar kawasan maupun

kepada

stakeholder

yang

berkepentingan

terhadap

sumberdaya

TAHURA, dan pemerintah dalam hal ini bertindak sepihak. Sementara dalam TGHK baru pada dasarnya untuk penunjukan kawasan hutan tidak menghilangkan hak seseorang atau kelompok masyarakat atas tanahnya yang berada pada wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan (Departemen Kehutanan, 2004). Dengan mengacu pada isi keputusan tersebut maka pelaksanaan rekonstruksi kembali tata batas kawasan hutan TAHURA SULTENG masih memungkinkan untuk dilakukan dengan pelibatan para pihak (stakeholders), duduk satu meja (molibu). Hasil wawancara dengan informan yang memiliki interest termasuk penentu kebijakan bahwa untuk pengembangan ke depan agar TAHURA dapat berkesinambungan, pihak pengelola (Dinas Kehutanan) harus berani melakukan rekonstruksi total tata batas, dan dalam proses rekonstruksi tersebut harus melibatkan penuh masyarakat di dalam kawasan dan stakeholders terkait untuk menyusun perencanaan bersama11. Hal yang sama disampaikan Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah VI Sulawesi bahwa pengelolaan TAHURA harus dilakukan secara khusus dengan membentuk Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) dan masyarakat sebagai subyek harus masuk dalam organik sebagai representasi komunitasnya. Kemandegan TAHURA disebabkan antara lain belum transparannya pengelola terhadap stakeholders khususnya masyarakat lokal penghuni dalam kawasan yang secara defakto telah memiliki sumberdaya, memelihara dan memanfaatkannya untuk kehidupan secara turun temurun.

5.5. Kebijakan Konservasi Kawasan TAHURA Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Paimbonan dkk dalam Bappeda (2003) mengenai Rancangan Teknik Detail Rehabilitasi Lahan dan 11

Wawancara dengan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu_Poso, Ir. Trimujono Admomartono, April 2006.

91

Konservasi Tanah Sub DAS Kavatuna seluas 10.000 Ha. Penentuan ini didasarkan atas kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan kawasan produksi yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan N0. 683/Kpts/Um/8/1981 dan Keputusan Presiden No. 48/1983. Ketiga keputusan tersebut menekankan pada tiga faktor yang harus diperhatikan yakni (a) Kelerengan tanah, (b) Jenis tanah menurut kepekaannya, dan (c) Curah hujan ratarata harian. Kebijakan

tersebut

dilakukan

sebelum

dikeluarkannya

kebijakan

penetapan kawasan Cagar Alam Poboya, Hutan Lindung Paneki dan lokasi PPN 30 menjadi TAHURA Sulawesi Tengah. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, pihak PDAM melakukan introduksi program berupa pemasanagan pipa air dan pembangunan bak-bak air pada masing-masing kawasan yang membutuhkan kontribusi air untuk kesinambungan kehidupan tanaman-tanaman konservasi yang diintrodusir pada program sejuta pohon yang secara seremoni dilakukan pada Pekan Penghijauan Nasional (PPN) 30 di Kapopo. Untuk mewujudkan program besar ini pihak pemerintah daerah melakukan pengembangan sebagian kawasan ini untuk sektor pariwisata untuk dapat memberikan pemasukan bagi daerah, dan menyerahkannya kepada Dinas Pariwisata sebagai pelaksana teknis, melalui Surat Keputusan Nomor: 188.44/1400/Dis 1200 PAR-G.57/2003.

Dalam tataran implementasi sangat

menyedihkan, fasilitas yang dibangun hanya untuk kepentingan sesaat, ”proyek oriented”. Kondisi saat ini fasilitas yang dibangun dengan biaya mahal telah menjadi tempat berlindungnya hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing dikala hujan dan tidak pernah ditemukan seorangpun pengelola di dalam kawasan ini selama penelitian.

5.6. Keterlibatan Stakeholder dalam Proses Penetapan TAHURA. Proses penetapan TAHURA menjadi kawasan pelestarian alam merupakan integral kebijakan pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah melalui Gubernur yang salah satu dasar pertimbangan bahwa pengembangan Kota Palu ke depan akan diarahkan pada wilayah bagian Utara dan Timur Kota Palu. Konsekwensi dari kebijakan ini adalah banyaknya lahan-lahan milik masyarakat yang dialihfungsikan pemanfaatannya dari lahan penggembalaan dan kebun jagung

92

dikala hujan, menjadi tempat pembangunan sarana dan prasarana seperti Kampus Universitas Tadulako, yang telah mengambil lahan masyarakat sebesar 250 Ha, tanpa ganti rugi. Demikian pula halnya lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk pemukiman transmigrasi Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang saat ini telah didefinitifkan menjadi kelurahan Layana Indah. Lokasi pemukiman tersebut sebelumnya adalah lahan kebun jagung masyarakat dan areal penggembalaan ternak sapi, kambing dan domba masyarakat Vintu dan Dupa Indah. Karena areal tersebut termasuk dalam wilayah pengawasan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur No. SK.239/591/IX/1987 yang ditanda tangani oleh Abdul Azis Lamadjido, SH ; maka penempatan warga transmigran-pun tidak dilakukan konsolidasi dan konsultasi dengan masyarakat. Pada era tersebut keputusan pemerintah segalagalanya, bagi yang melakukan kritik dianggap suversif, sehingga sulit mendapatkan political will terhadap masyarakat miskin yang jumlahnya terbesar dari penduduk keseluruhan Kota Palu hingga sekarang. Dengan situasi ini maka berbagai tanggapan dari para pihak sebagai bentuk responsibilitas individu sebagai pejabat atau bagian dari pengambil kebijakan di daerah. Banyak komentar yang dilontarkan ketika dilakukan dialog (diskusi) dengan mereka, setelah kebijakan kawasan ini diserahkan kepada pemerintah daerah c/q Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah. Sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian yang tidak memiliki akses langsung, sehingga mengharapkan pengelolaan kawasan perlu melibatkan stakeholders, dengan masukan-masukan konstruktif yang perlu mendapat umpan balik dari pemegang wewenang, disajikan dalam Tabel 17. Tabel 17. Stakeholders Petani, pdlg emas, perotan Bapedalda

Keterlibatan stakeholders dalam proses tata batas TAHURA SULTENG Aspek keterlibatan

Tanggapan/Komentar

Sumber Informasi

Tidak terlibat

Pemerintah bertindak sepihak

Responden

Tidak terlibat

¾ Kawasan TAHURA perlu dipertahankan. ¾ Perlu sosialisasi intensif ¾ Konservasi tetap digalakkan sesuai dengan konsep bersama. ¾ Tidak layak untuk dilakukan eksploitasi apapun bentuknya.

Drs. Said Awad, MH (Kepala BAPEDALDA SULTENG)

93

BKSDA

BP-DAS

Terlibat, perencanaan awal, site plan – implementa si sebelum diserahkan ke pemda. Terlibat, perencanaan -site plan

BAPPEDA SULTENG

Terlibat, dalam penyusunan draf Peraturan daerah tentang RTRWP Sulteng.

LSM Perkum pulan Bantaya

Tidak terlibat dan tidak dilibatkan

Dinas Kehutanan

Pengendali dan pemegang hak pengelolaan

DPRD Propinsi

Penetapan PerDa

¾ Kawasan tersebut, daerah jalur penerbangan pesawat penumpang. ¾ Harapannya dapat berlanjut dan semua pihak bisa terlibat. ¾ Secara teknis selalu memberikan masukan kepada Dinas Kehutanan ¾ Pemerintah daerah belum konsern mengelola TAHURA. ¾ Perlu dibentuk secepatnya UPTD (Unit Pengelola Teknis Daerah). ¾ Kesinambungan program, harus melibatkan masyarakat dalam kawasan. ¾ Pengelolaan masih dilakukan sektoral oleh instansi teknis. ¾ Untuk menghindari konflik, perlu rekonstruksi total tata batas kawasan. ¾ Dinas kehutanan harusnya melakukan implementasi program bersama masyarakat. ¾ Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam kelompok pengelola sebagai kontrol pengamanan TAHURA dengan pendekatan budaya. ¾ Secara khusus TAHURA belum dibuat Perdanya, telah termuat dalam salah satu pasal pada Perda No. 2 Tahun 2004. ¾ Untuk keberlanjutan pelestarian, rencana eksploitasi tambang emas di Poboya di tolak. ¾ Rencana pembukaan jalan poros ParigiPalu, melintasi TAHURA tidak disetujui Gubernur krn merusak ekosistem (dlm pidato tertulis). ¾ Tidak ada pengakuan terhadap masyarakat lokal, secara de fakto memiliki sumberdaya. ¾ Kawasan hutan tetap, perlu dirubah adalah peraturan. ¾ TAP MPR No. IX/2001 ttg pembaruan agraria, UU/peraturan bertentangan otomatis tidak berlaku termasuk UU Kehutanan. ¾ Perlu dilakukan lokakarya sekaligus perumusan dan seklaigus produk kebijakan TAHURA. ¾ Belum ada kegiatan yang signifikan, dan penetapan dilakukan sepihak tanpa melibatkan masyarakat. ¾ Izin untuk pemanfaatan sumberdaya alam TAHURA belum diberikan kepada siapapun. ¾ Perda TAHURA secara khusus belum ada. ¾ TAHURA termuat salah satu pasal dalam Perda No. 2 Thn 2004.

Kepala BKSDA Wil VI Sulawesi : Ir. Istanto, M.Sc dan Ir. Toran Lamban Tobing. Kepala BPDAS PaluPoso : Ir. Trimuljono Admomartono.

Sekretaris Bappeda : Sakina, SE dan Ardin T.Tayeb, SE.MT (Kasie Tata Ruang Daerah). Hedar Laudjeng, SH

Kepala Dinas Kehutanan : Ir. Chairul Anantha dan Kasubdin KPA : Ir. Jein. Pimpinan Dewan :H. Helmy D. Yambas, SE

94

Pelaksanaan kegiatan tata batas berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor

5.98/II-5/KW-PL/88. (dulunya

Kantor Wilayah). Dinas Kehutanan dalam hal ini sebagai pemegang kendali dan pemegang hak pengelolaan. Penetapan dan pemasangan tapal batas TAHURA dilakukan sejak Tahun 1986-1987, lalu dilanjutkan pada Tahun 1996-1997, dan kemudian tapal batas permanen Tahun 1999-2000 untuk proyek Pengelolaan Khusus dan TAHURA.

5.7. Analisis Right, Responsibility, Revenues dan Relationship (4 R). 5.7.1. Hubungan Stakeholder dalam Pengelolaan TAHURA SULTENG Pengelolaan suatu kawasan berupa TAHURA tidak dapat berjalan secara harmonis

dan

berkesinambungan

manakala

tidak

dilaksanakan

secara

komprehenship dan pola kolaboratif. Stakeholder yang berkepentingan merupakan elemen penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses pengelolaannya. Masyarakat komunitas lokal yang berdomisili di kawasan ini dapat dijadikan baromater untuk menilai perkembangan kawasan dari waktu ke waktu, terutama dalam aspek perubahan tutupan lahan dan degradasi dan deforestasi. Mereka yang lebih

mengetahui

dan

memahami

kawasannya

dimana

mereka

hidup.

Sumberdaya alam khususnya hutan bagi masyarakat lokal adalah sumber penghidupan yang sangat erat kaitannya baik dari aspek emosional maupun empirik. Dalam proses pengelolaannya juga ditentukan oleh hubungan-hubungan emosional, hubungan kelembagaan dan hubungan kekerabatan yang melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Hubungan-hubungan antar stakeholder belum terbangun suatu pola yang konsern dengan pengembangan TAHURA sebagai kawasan/daerah penyangga untuk Kota Palu dan sekitarnya. Hubungan stakeholder khususnya bagi pengendalian sosial umumnya dilakukan antara individu atau antar orang. Pengendalian merupakan salah satu fungsi pencipta kondisi bagi kepribadian manusia. Manusia tidak melakukan sesuatu secara serta merta, akan tetapi kemungkinan besar berdasarkan kesadaran (Soekanto dan Tjandrasari, 1987). Dari sejumlah stakeholder yang memiliki interest di TAHURA, hampir bahkan tidak ditemukan adanya hubungan yang dilakukan melalui program bersama di dalam kawasan hutan TAHURA dengan pelibatan masyarakat secara

95

partisipatif. Keikutsertaan yang diberikan sesuai dengan kemampuannya adalah sesuatu yang perlu diapresiasi dan diberikan penghargaan, namun sampai akhir penelitian tidak satu-pun informasi baik dari komunitas masyarakat lokal maupun stakeholder lain seperti LSM, Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, menyampaikan keharmonisan dimaksud. Dari hasil simulasi yang dilakukan bahwa hubungan-hubungan baik secara individu (aktor) maupun kelembagaan berbeda dari setiap komunitas yang berada di dalam kawasan TAHURA. Hubungan-hubungan tersebut dapat dilihat dari hasil simulasi berikut ini : 5.7.1.1. Komunitas Masyarakat Kaili Tara di Vatutela Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Tmur. BKSDA Camat Dishut

DPRD Masyarakat

Distamen

LSM

Lurah

PDAM

Untad Gambar 11. Simulasi hubungan kelembagaan dengan diagram venn, di komunitas masyarakat Vatutela Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur.

Keadaan yang digambarkan komunitas masyarakat Vatutela dalam simulasi di atas menunjukkan tidak adanya komunikasi yang dilakukan baik dari stakeholder di luar pemerintah maupun pihak pemerintah, kecuali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Institusi di luar LSM melakukan aktivitas pembangunan

bersangkutan

yang

berkaitan

dengan

pengembangan

kemasyarakatan sangat jarang melakukan proses komunikasi baik kelompok kecil di masyarakat maupun kolektif. Dari gambaran tersebut menunjukkan kurang harmonisnya hubungan antar komunitas masyarakat dalam kawasan dengan Dinas Kehutanan yang secara kelembagaan bertanggung jawab dengan penetapan tata batas TAHURA, di dalamnya lahan masyarakat. Hubungan-hubungan antara stakeholder, menunjukkan tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang

96

dilakukan mengenai keberadaan TAHURA. Sementara kawasan ini adalah sumber penghidupan masyarakat di dalam/sekitar kawasan, juga bagian dari ekosistem TAHURA. Dari hasil pengembangan diskusi terfokus (FGD) komunitas masyarakat lokal Vintu bahwa TAHURA diartikan sebagai Taman Hutan Rakyat. Pengertian ini membuat gerang dan marah terhadap pemerintah yang sewenang-wenang melakukan klaim terhadap lahan mereka. Bahkan ada yang memahaminya hutan tersebut dijadikan Taman Rakyat oleh pemerintah. Komunikasi yang tidak terjalin antara masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang hak kelola, hal tersebut menjadi krusial ketika kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan aktivitas kemasyarakatan dan memberikan informasi yang tanggung. Informasi yang disampaikan kelompok ”LSM” mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumberdaya dalam kawasan tersebut sepenuhnya akses masyarakat lokal dan atau komunitas masyarakat adat dalam situasi tertentu tidak dapat optimal. 5.7.1.2. Komunitas Masyarakat Kaili Tara di Vintu Kelurahan Layana Indah Kecamatan Palu Timur. Dishut Palu

Disos Dishut Prop.

Gambar 12.

P.kop

Pol Masyarakat

Binsa LSM

Diskes

B.dal da

PPL

Simulasi hubungan stakeholder pada komunitas masyarakat Vintu Kelurahan Layana Indah Kecamatan Palu Timur.

Pola hubungan yang terjadi pada komunitas masyarakat lokal Vintu berbeda dengan komunitas masyarakat di tempat lain yang masuk dalam kawasan TAHURA.

Dari simulasi yang diperlihatkan di atas bahwa yang melakukan

interaksi dengan masyarakat justru institusi-institusi yang secara formal dan tidak memiliki wewenang terhadap kebijakan TAHURA.

Informasi tentang lahan-

lahan masyarakat vintu yang masuk di dalam kawasan TAHURA justru

97

disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) disaat melakukan aktivtas pemberdayaan masyarakat di komunitas tersebut. Gambar simulasi di atas menunjukkan bahwa institusi yang melakukan interaksi dengan masyarakat adalah sektoral sifatnya, antar instansi tidak pernah melakukan koordinasi baik pada level pengambil kebijakan maupun dalam tataran impelementasi. Instansi berjalan sendiri-sendiri dan enjoi dengan program sektoralnya, yang tujuannya hanya sekedar memenuhi target proyek. Indikator yang dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan bersifat proyek oriented berupa plotplot percontohan dilakukan sendiri oleh instansi bersangkutan bersama PPL-nya tanpa

dibangun komitmen bersama dengan masyarakat sebagai pelaku dan

sasaran program, seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Palu pada komunitas masyarakat Vintu. Masyarakat berpandangan, proyek tersebut diciptakan untuk tujuan instansi bersangkutan,

dimana

masyarakat

berasumsi

mereka

dijadikan

obyek.

Indikatornya bahwa memasukkan proyek ini tidak dilakukan konsultasi publik (komunikasi dan dialog) sebelumnya, masyarakat suka atau tidak suka harus menerimanya.

Contoh dalam penetapan lokasi proyek, tidak perlu mendapat

persetujuan masyarakat pemilik lahan, penetapan instansi pemerintah (dinas teknis bersangkutan) sudah yang terbaik. Stakeholder selama keberadaan TAHURA belum pernah melakukan interaksi dengan masyarakat, walaupun ada program yang dilakukan stakeholder bersangkutan di lingkungan Vintu kawasan Bulu Bionga. Stakeholder yang berkepentingan terutama pihak pemerintah mengintroduksi program sektoralnya tanpa menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam proses penyelenggaraan program, tetapi sebagai obyek bagi pembangunan proyek bersangkutan. 5.7.1.3. Komunitas Masyarakat Kaili Tara di Bunti Pobau Keluarahan Poboya Kecamatan Palu Timur. BKSDA Camat

DPRD Distamen

Masyarakat

Dishut Palu

Lurah

PPL

PDAM

Gambar 13. Simulasi Hubungan stakholders di Komunitas Masyarakat Bunti Pobau Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur

98

Hasil simulasi yang dilakukan masyarakat lokal yang beraktivitas sebagai petani bawang di Bunti Pobau Kelurahan Poboya, yang juga dijadikan sebagai lokasi penghijauan yang dikenal dengan PPN 25, 26, dan 29, menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat kecil untuk melakukan proses pengembangan usaha perekonomian petani, sementara produksi bawang merah petani di kawasan ini cukup memadai. Tanpa intervensi pemerintah saja pendapatan dari produksi bawang merah antara 2,5 sampai 9 juta per kepala keluarga per panen. Komunitas masyarakat lokal di kawasan ini juga adalah masyarakat adat Kaili Tara. Kepemilikan lahan di wilayah ini secara de fakto sejak sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Beberapa indikator yang dapat ditunjukkan berupa tempat-tempat atau lokasi diberikan nama dan tanda-tanda bekas pemukiman berupa pekuburan Pomene. Selain pekuburan, lokasi-lokasi di daerah ini telah memiliki nama seperti Bunti Lari, Kapu’a, Sigogo, Rima-rima, Tanunggu, Lelona, Pompole Rogo, Pogimba, Pobau (tempat membuat adat), Songgoraka, Tanibo, Marambu, Masinoe, dan Bosena. Tanaman-tanaman masyarakat yang dapat dijadikan bukti hak milik adalah kemiri, mangga, kelapa, durian, kopi dan lain-lain. Tanaman-tanaman tersebut menunjukkan bukti tanaman leluhur komunitas masyarakat adat Tara. Tanaman tersebut perlu dilindungi karena merupakan sumber penghidupan masyarakat. Klaim tanah yang dilakukan pihak pemerintah dan melarang adanya aktivitas di dalamnya, merupakan perampasan hak atas tanah ulayat dan tanah individu masyarakat, yang dijadikan kawasan cagar alam. 5.7.1.4.

Komunitas Masyarakat Kaili Tara di DAS Poboya Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur. BKSDA

DPRD

Camat Lurah LSM

Dishut

Distamen

Masyarakat

CPM

P.rot an

Gambar 14. Simulasi Hubungan stakholder di Komunitas Masyarakat Hulu DAS Pondo dam Bunti Pobau Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur

99

Hasil simulasi yang ditunjukkan pada gambar 14 di atas bahwa interaksi hubungan antar stakeholder sangat sektoralis dimana masing-masing melakukan aktivitas program sangat jarang melakukan koordinasi. Aktivitas yang diperoleh beberapa stakeholder agar mendapatkan akses di TAHURA melalui masyarakat berupa berbagai provokasi program seperti halnya konsorsium LSM yang menamakan dirinya sebagai Koalisi ORNOP untuk Hutan Sulawesi Tengah disingkat KORAN. Stakeholder lain melakukan program sektoral berupa memberikan

bantuan

kepada

masyarakat

sebagai

investasi

sosial

agar

mendapatkan akses terhadap hutan di TAHURA. Untuk akses terhadap sumberdaya alam seperti pertambangan emas, bagi PT. Citra Palu Minerals (CPM) dari Rio Tinto Group mendapatkan legitimasi untuk mengakses sumberdaya TAHURA melalui Pemerintah Daerah untuk melakukan eksplorasi dan menentukan titik-titik pemboran dalam kawasan. Dalam proses ini menimbulkan konflik horisontal antara sesama masyarakat yang tidak mau menerima kehadiran perusahaan tersebut untuk mengeksplorasi dan eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam di wilayah mereka. Bagi kelompok yang berpihak kepada PT. CPM adalah mereka yang telah melakukan hubungan-hubungan sosial dan mendapatkan kapital (kekuatan) untuk menekan masyarakat yang menolak kehadiran pertambangan. Dari penekanan-penekanan yang dilakukan dari pihak pendukung CPM, menimbulkan konflik horisontal bahkan vertikal. Kehadiran Dinas Pertambangan dan CPM adalah sumber konflik berdarah di kawasan Poboya Kecamatan Palu Timur. Dari fenomena sosial yang krusial ini menyebabkan konflik fisik (berdarah) antara sesama warga yang mendapat suplai dari pihak perusahaan dengan masyarakat yang menolak pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi tambang di wilayah ini.

Kelompok

masyarakat yang menolak mendapat penguatan dari LSM melalui lokakarya dan aktivitas bersama menyusun perencanaan pemanfaatan kawasan untuk dijadikan bahan masukan kepada Pemerintah Daerah c/q Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah. Lokakarya yang dilakukan tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 2006 dengan topik cara Kelola TAHURA Berbasis Komunitas, yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing komunitas masyarakat dengan enam poin kesepakatan (Koran, 2006) sebagai berikut :

100

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Masyarakat pengolah dan pemanfaat hasil hutan non kayu (rotan, damar, madu dll), mendapatkan dukungan dan perlindungan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atas dasar keberlanjutan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA. Di kawasan TAHURA tidak ada penambangan (batu, pasir, emas dll), kecuali dilakukan dengan praktek-praktek kearifan tradisional yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Penempatan tapal batas TAHURA harus melibatkan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam mengelola TAHURA sangat dibutuhkan apabila memperhatikan azas manfaat yang besar bagi kepentingan mayarakat. Reboisasi di TAHURA harus menggunakan tanaman produktif. Mendesak kepada pemerintah untuk merevisi hasil tapal batas TAHURA dengan melibatkan masyarakat se-tempat.

Jika dimaknai keenam poin di atas, sepenuhnya wewenang di pihak masyarakat. Dengan fenomena yang ada sekarang perlu penelaahan lebih cermat dan belajar dari pengalaman yang terjadi pada kawasan Dongi-dongi Taman Nasional Lore Lindu, berakhir pada open akses yang kebablasan. Keterlibatan para pihak dalam proses pengelolaan TAHURA perlu membangun komitmen dan tanggungjawab berkaitan dengan keberlanjutan integritas kawasan. Pemanfaatan potensi sumberdaya kawasan berupa kandungan tambang emas, perlu pengaturan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan hak-hak alam juga menjadi perhatian yang serius bagi para penambang. Praktek penambangan rakyat dengan menggunakan teknologi sederhana yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan seperti penggunaan keset kaki untuk mendapatkan emas dari hasil galian dalam sungai perlu dipertahankan, dan penggunaan teknologi seperti ini perlu diatur melalui mekanisme keadatan. 5.7.1.5. Komunitas Masyarakat Kaili Tara & Ledo di Uentumbu Kelurahan Kavatuna Kecamatan Palu Selatan. BKSDA

Dishut Palu

Masyarakat Camat Gambar 15.

Lurah

Pdg. Rotan

DPRD Dishut Prop. PDAM

Simulasi Hubungan stakeholder di Komunitas Masyarakat Uentumbu Kelurahan Kavatuna Kecamatan Palu Selatan

101

Komunitas masyarakat lokal Uentumbu Kelurahan Kavatuna memiliki kelompok usaha rotan. Kelompok tersebut mengkhususkan diri sebagai kelompok yang sumber pendapatannya dari hasil rotan. Kelembagaan kelompok ini mendapat dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu berupa bantuan

dana

untuk

kelompok

baik

penguatan

kelembagaan

maupun

pengembangan usaha. Selain dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, juga mendapat supporting program dari Lurah dan pemerintah kecamatan. Pemasangan tapal batas oleh Dinas Kehutanan pada Tahun 1997 tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat di kawasan ini. Personil yang ditugaskan merekrut dua orang warga masyarakat lokal di Uentumbu (Sanarudin/56 thn dan Desa/52 thn) sebagai tenaga kerja dengan upah per harinya Rp.4.000 (empat ribu rupiah) selama satu bulan. Setelah pemasangan tapal batas tersebut, kedua warga ini diberikan insentif sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu) per bulan selama tiga bulan untuk menjaga dan mengawasi tapal batas yang telah terpasang di kawasan Hulu Sungai Mamara Kavatuna. Untuk mendukung kebijakan TAHURA tersebut, pihak Pemerintah Daerah melalui PDAM melakukan pemasangan pipa dan pembuatan bak-bak air pada masing-masing kawasan yang dianggap kritis (kekurangan) air yang akan digunakan untuk menanam pohon yang akan ditanam berupa penghijauan dan reboisasi dari Departemen Kehutanan. Dalam kegiatan ini pihak PDAM melakukannya tanpa melibatkan masyarakat sehingga nampak saat ini campuran semen yang berserakan berbentuk segi empat (bekas bak) dan sebagian tinggal puing-puing semen. 5.7.1.6. Komunitas Masyarakat Kaili Ledo di Tompu Desa Ngata Baru (Kapopo) Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala. Dishut Prop.

Camat

BKSDA LSM Masyarakat

Kades

P. Rotan

Gambar 16. Simulasi Hubungan stakholder di Komunitas Masyarakat Tompu Desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

102

Masyarakat

Tompu atau lebih dikenal dengan sebutan To ri Tompu

mendiami kawasan pegunungan Bulili, tepatnya arah Timur dari Desa Ngata Baru (Kapopo) Kecamatan Sigi-Biromaru Kabupaten Donggala. Tompu berjarak 10 km dari Ibukota Kecamatan Sigi-Biromaru, 50 km dari Ibukota Kabupaten Donggala dan hanya 15 km dari Kota Palu Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah. Tompu adalah Desa Tua sebelum Indonesia merdeka, dan dikenal sebagai Desa Adat atau Ngata topo ada’ (Karim, at al, 2005). Masyarakat Tompu dalam melakukan hubungan sosial selalu dituntun dengan etika sosial yang meurut adat dalam bertutur kata haarus mengikuti kaidah yang diajarkan tetua (totua ada’). Komunitas masyarakat lokal Tompu yang dalam hubungan sosial memiliki kesadaran

yang

tinggi.

Kesadaran

sosial

individu

terhadap

kelompok

(komunitasnya) merupakan suatu aspek penting dalam proses pengendalian sosial maupun perkembangan kepribadian. Perilaku ini merupakan suatu kesadaran manusia terhadap tindakan fihak lain terhadap komunitasnya dan terhadap pelbagai jenis perilaku (Tjandrasari dan Soekanto, 1987). Kesadaran ini (protes terhadap sesuatu) muncul tatkala tim pengukur tapal batas kawasan TAHURA datang melakukan aktivitas di wilayahnya dengan menggelar tenda di halaman Kepala Dusun Kalinjo-Tompu tanpa melakukan konsultasi dan pemberitahuan.

Keadaan ini merubah suasana dan pemikiran

komunitas masyarakat adat dan bereaksi terhadap obyek dengan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Kesadaran ini tidak hanya mencakup kesadaran akan reaksi pihak lain terhadap perilaku kelompok dalam komunitas masyarakat, tetapi kemampuan untuk membayangkan reaksi apa yang akan tinbul terhadap perilaku pendatang yang datang melakukan pengukuran di lahan-lahan komunal dan individu (warga). Dampak dari timbulnya kesadaran sosial, individu menyadari akan posisinya secara relatif dalam suatu kelompok atau komunitas adat. Individu merasakan dan menyadari akan lebih terhormat, berprestasi dan harga dirinya akan terpelihara jika kesadaran untuk melakukan aksi diserahkan kepada institusi adat untuk mengakomodirnya. Dengan demikian dia menganggap dirinya mempunyai suatu kedudukan tertentu yang merupakan unsur yang sangat kuat dalam pengendalian sosialnya.

Pengendalian sosial dari individu dalam

komunitas ini cenderung mentaati pola perilaku yang melembaga dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak disukai kelompok atau komunitasnya.

Kepercayaan pada pola perilaku yang telah melembaga ini

merupakan hasil pengalaman sosial dan partisipasinya dalam kelompok. Akan

103

tetapi masih ada sebagian kecil dalam kelompok yang terbatas kemampuannya dalam memahami aturan-aturan yang telah disepakati dalam institusi adat sehingga melanggarnya. Totalitas perubahan kesadaran ini merupakan hasil dari proses interaksi dengan pihak luar yang memakan waktu cukup lama. 6.7.1.7. Komunitas Masyarakat Kaili Ledo di Raranggonau (Tanalando) Desa Pumbeve Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala. Hasil simulasi di komunitas masyarakat Tanalando di bawah ini berbeda dengan beberapa komunitas lainnya yang ada dalam kawasan TAHURA. Kontak yang dilakukan oleh pihak kecamatan, maupun pihak Kabupaten dan Propinsi berkaitan dengan program sektoral khususnya dengan status kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), tapal batas kawasan TAHURA bergeser ke arah Utara. Pemukiman Tanalando masuk dalam areal HPT, namun sebagian lahan-lahan kebun masyarakat masuk dalam kawasan TAHURA. BKSDA

Distan

Dishut Prop.

Camat Masyarakat Kades

DPRD

Disos

P. Rotan

Gambar 17. Simulasi Hubungan stakholder di Komunitas Masyarakat Raranggonau Desa Pumbeve Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Pola bertani masyarakat Tanalando, dalam membuka lahan tidak semua pohon ditebang, disisahkan sebahagian pohon-pohon khususnya yang berdiameter di atas 60 cm. Tujuannya untuk pelindung tanaman coklat dan sebagai penyangga jika terjadi hujan khususnya lahan-lahan yang berada pada kemiringan. Untuk komunikasi/interaksi dengan pihak luar, komunitas ini lebih sering dikunjungi seperti pemerintah desa, kecamatan dan instansi sektoral seperti petugas lapangan dari Dinas Kehutanan dan pedagang rotan.

Mereka ini

melakukan kontak langsung dengan masyarakat Tanalando. Instansi lain datang hanya berkunjung, tetapi tidak melakukan kontak langsung dengan masyarakat.

104

Komunikasi hanya dilakukan dengan kepala Desa Pumbeve dan Kepala Dusun, berkaitan dengan program yang akan digulirkan di komunitas ini.

5.7.2.

Hak Pemanfaatan Sumberdaya Alam TAHURA. Hak pemilikan (Property right) untuk memanfaatkan sumberdaya alam

bagi masyarakat komunitas lokal didasarkan pada konsep de jure dan de fakto. Hak kepemilikan (property right) yang dilegalisasi oleh pemegang hak yang diwariskan negara adalah pemerintah.

Pemerintah melalui Departemen

Kehutanan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan property right mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan para stakeholder. Hutan bukan hanya sebagai sumberdaya alam yang menunjang pembangunan ekonomi, tetapi sebagai sumberdaya alam yang menunjang pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup (keseimbangan ekosistem). Kebijakan yang bersifat sentralistik, tanpa ada mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan apresiasi (umpan balik), kurang berhasil dalam mengakomodir kepentingan stakeholder maupun masyarakat di dalam kawasan hutan. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan informasi mengenai karakteristik lokal sumberdaya hutan dan lingkungannya sebagai landasan pengambilan keputusan dan pengendalian (Ichwandi, 2003). Hak pemanfaatan bisa juga terkait dengan eksploitasi ekonomi sumberdaya (Dietz, 2005). Hak dalam prakteknya tidak selalu harus menentukan siapa yang dizinkan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.

Hak

sekurang-kurangnya mengandung tiga komponen yaitu subyek hak, obyek hak, dan jenis haknya.

Selanjutnya dalam sistem tenurial penting diketahui siapa

yang memiliki hak (de jure) atas sumberdaya dan siapa dalam kenyataannya (de fakto) menggunakan sumberdaya. Pada hakekatnya terdapat empat (4) jenis property right

terhadap

sumberdaya yang berbeda satu sama lain, yaitu milik priadi (private property), milik umum atau bersama (common property) milik negara (state property), dan tidak bertuan (open access).

Jenis-jenis property right

tersebut, TAHURA

SULTENG mengakomodasi ketiganya kecuali open acces. Secara normatif

105

sumberdaya hutan tidak terdapat kawasan open acces karena semua kawasan hutan di Indonesia adalah dikuasai oleh negara atau state property. Dari 52 informan yang dicoba dieksplorasi informasinya terdapat 3 responden atau sebesar 5,76 % yang memiliki hak milik secaraa de jure. Selebihnya kepemilikan de fakto sebesar 94,24 % atau sebanyak 48 responden. Hak de fakto tersebut diwarisi dari leluhur/tetua yang menurun secara terstruktur dari generasi ke generasi berikutnya. Kepemilikan yang ada bagi masyarakat lokal di dalam kawasan TAHURA, karena pengakuan adat, hubungan sosial dan kekerabatan yang terjalin di masyarakat secara harmonis. Kontrak sosial yang ada di antara sesama warga masyarakat hanya karena dilatari komitmen moral dan mempercayai serta meyakini amanah atau pesan-pesan yang ditinggalkan generaasi sebelumnya atau orang tua bersangkutan. Dengan kondisi terkini saat ini yang menjadi polemik bahkan konflik adalah penetapan hak terhadap masyarakat lokal yang belum ada ketegasan pemerintah atau dengan perkataan lain bahwa pihak pemerintah hanya mengakui hak sesorang jika dibuktikan dengan legal fomal berupa izin, sertifikat dan sejenisnya, dan ini banyak terjadi di dalam kawasan hutan oleh pemerintah menetapkan kebijakan tanpa memperdulikan masyarakat yang ada di dalamnya. Sementara pemilikan yang ada di masyarakat khususnya di luar Jawa dan Madura, kebanyakan hak kepemilikan ditetapkan berdasarkan hubungan-hubungan sosial dan adat atau konvensi. Dalam berbagai fenomena yang ada, dan tragedi berdarah karena perebutan hak, Kartodihardjo (2005) menyatakan bahwa penetapan hak secara tepat adalah keselarasan antara hak dan kewenangan lembaga lokal (misalnya : institusi adat), serta hak dan kewenangan pemerintah. Selanjutnya dipertegas lagi, jika hal ini tidak dilakukan maka masyarakat akan menetapkan keputusan-keputusan yang diambil di luar hukum yang berlaku, dan akan membuat kebijakan pengelolaan sumberdaya alam sangat sulit bahkan tidak mungkin dijalankan. Kemandegan TAHURA SULTENG merupakan implikasi ketidak selarasan dalam menetapkan kawasan tersebut, masyarakat dipandang sebagai komponen yang tidak penting dan tidak memahami sesuatu, bahkan diasumsikan masyarakat mudah dipindahkan, jika tidak mau akan memanfaatkan semua

106

kekuatan untuk memindahkannya ke tempat lain. Keadaan ini terbukti ketika kawasan ini direncanakan akan diusulkan menjadi Taman Hutan Raya, masyarakat Tompu yang berjumlah di atas 1000-an kepala keluarga dipindahkan ke Palolo sebagai warga transmigrasi lokal yang dikenal dengan program resetlemen. Warga yang pertama dibawa dengan diberikan berbagai fasilitas adalah Kepala Desa Tompu. Hal ini dimaksudkan agar warganya tidak bisa berbuat banyak (tidak dapat melakukan perlawanan), karena pengayom selama ini sudah tidak ada lagi. Dengan keterpaksaan, sebagian ikut program yang lainnya melakukan perjalanan sendiri bergantung keinginan dimana ada kehidupan yang bisa memberikan nafkah keluarga, mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup sehari dua. Penyebaran masyarakat saat itu hampir semua wilayah ada, termasuk wilayah Parigi, sekarang telah menjadi Kabupaten Parigi Moutong.

5.7.3. Akses Stakeholder terhadap Pengelolaan TAHURA Akses menurut Ribot dan Peluso (2003) merupakan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu baik dalam bentuk benda, jasa, ilmu pengetahan, dan lainlain melalui individu, organisasi, komunitas masyarakat, kelompok tani, dan sebagainya. Stakeholders yang berkepentingan dalam pengelolaan akses sumberdaya alam Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, disajikan dalam Tabel 18. Kepentingan tersebut menunjukkan keragaman penggunaan akses, dan melihat mekanisme pengelolaan akses siapa dan mendapatkan apa di dalam kawasan TAHURA tersebut (Ribot dan Peluso, 2003). Petani menggunakan sumberdaya alam melalui pemanfaatan lahan yang diperoleh dan mengalir dari leluhur (nenek moyang yang menurun berdasarkan garis keturunan) antar lintas generasi. Sementara stakeholder lain berupa pemanen rotan mengakses sumberdaya hasil hutan non kayu berdasarkan hak dejure yang dimiliki seperti izin pengolahan yang diperoleh dengan membayar provisi kepada Dinas Kehutanan, dengan jangka waktu tertentu dan volume produksi yang terbatas setiap produk. Dari tujuh kawasan pemukiman di dalam dan sekitar TAHURA hak pemilikan atas sumberdaya khususnya lahan tidak ditemukan secara de jure, namun de fakto-nya masyarakat lokal Kaili telah memiliki dan mengelolanya

107

secara lintas generasi melalui pengakuan institusi adat dengan hubunganhubungan sosial yang harmoni antar individu dan komunitas masyarakat setempat. Akses tersebut telah berlangsung lama dengan kebiasaan dan prosedur lokal yang dilakukan institusi adat kepada warganya. Hal yang sama terhadap hak kepemilikan (property right) komunal atas sumberdaya berupa tanaman kopi di lahan-lahan adat yang luasnya berkisar 30 hektar yang saat ini dikuasai oleh komunitas masyarakat lokal Kaili Tara di Vatutela Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur. Namun sampai akhir penelitian dilakukan, belum memperlihatkan pengakuan pemerintah daerah terhadap kepemilikan sumberdaya komunal yang juga merupakan sumber pendapatan bagi warga masyarakat lokal Kaili di wilayah ini. Dalam konteks ini sangat ironis tatakala TAHURA menjadi kawasan pelestarian disatu sisi dan kepentingan ekonomi warga masyarakat untuk penghidupan keluarga petani di sisi lain. Kepentingan-kepentingan inilah yang menjadi sumber permasalahan jika mekanisme pengelolaan akses sumberdaya alam yang tertata batas dalam kawasan TAHURA tidak jelas. Pemerintah daerah dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, kepentingan-kepentingan stakeholders tersebut akan dapat terfasilitasi manakala pemerintah daerah merespon dan menindaklanjuti peraturan-peraturan yang dijabarkan sesuai dengan kondisi lokal wilayah, akan mendapatkan dukungan moril masyarakat lokal Kaili dalam kawasan dan stakeholder lainnya. Dari kedua kepentingan tersebut, masyarakat lokal Kaili tidak menolak kehadiran TAHURA sebagai kawasan pelestarian, namun perlu dipertimbangkan hak-hak de fakto yang juga menjadi sumber penghidupan dari 529 kepala keluarga dengan 2.416 jiwa yang bergantung pada sumberdaya alam TAHURA.

108

Tabel 18. Kepentingan Stakeholders atas sumberdaya alam TAHURA Stakeholders Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah DPRD Propinsi Sulawesi Tengah Lembaga Swadaya Masyarakat (NGOs) Petani (subsisten) Perotan Pendulang emas PT. Citra Palu Minerals Pedagang sumberdaya hasil hutan

Kepentingan atas sumberdaya alam TAHURA Perlindungan dan pelestarian hutan alam, konservasi, pengaturan/pengelolaan, pemanfaatan dan penerapan peraturan. Menyusun dan menetapkan peraturan daerah mengenai TAHURA Penguatan masyarakat lokal Kaili dan konservasi alam. Pengelolaan lahan usahatani (akses terhadap lahan & kebun) Mengakses sumberdaya alam (hasil hutan : kayu dan non kayu). Mengakses sumberdaya tambang di DAS Poboya (emas). Mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya tambang di Cagar Alam Poboya TAHURA Sulawesi Tengah. Membeli hasil hutan kayu dan non kayu (rotan)

Dinas Kehutanan (pemerintah) secara normatif adalah pemegang wewenang dalam pengelolaan Taman Hutan Raya, dan mengatur stakeholders sesuai dengan kepentingannya masing-masing, namun kenyataan di lapangan tidak demikian. Banyak kebijakan yang tumpang tindih, hak pemilikan individu maupun komunal umumnya tidak mendapatkan pengaturan yang jelas, termasuk zona pengelolaan dan pemanfaatan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam kawasan.

Kepentingan stakeholders atas sumberdaya alam TAHURA

tersebut dipetakan berdasarkan aliran akses dengan fakta lapangan sebagaimana disajikan dalam gambar 18 di bawah ini.

109

Kades

PHH Militer

Pdlg Emas Pekayu/ Perotan

Klaim Pemerintah

K. adat Petani

PEMDA/ DISHUT

CPM

Sumberdaya TAHURA SULTENG

konflik

LSM

Donatur

Legenda : : : : : :

Relasi bisnis (antar stakeholder dan atau donatur). Interaksi kapital mutualistis. Akses Institusi Adat atas komunitasnya terhadap sumberdaya alam. Aliran akses atas sumberdaya Pemicu & mediasi.

: Klaim kawasan oleh pemerintah. Gambar 18. Peta akses stakeholders dalam pengelolaan TAHURA SULTENG

Dari gambar tersebut menunjukkan karakteristik dan peta penggunaan akses oleh stakeholder atas sumberdaya alam TAHURA. Akses stakeholders khususnya masyarakat lokal Kaili yang direpresentasikan oleh petani, pendulang emas dan perotan berjalan secara alami dengan hubungan-hubungan sosial yang telah terbangun bertahun-tahun, baik internal maupun hubungan dengan pihak luar. Masyarakat lokal Kaili adalah pengguna akses (gain) atas sumberdaya alam dan de faktonya, mereka sebagai pemilik sebagian sumberdaya alam berupa lahan dan tanaman-tanaman keras yang ada di dalamnya. Pemilikan ini merupakan warisan dari tetua (totua) yang mengalir secara turun-temurun. Selain masyarakat lokal Kaili yang memanfaatkan sumberdaya tersebut, terdapat pihak lain yang memanfaatkan aliran akses dari petani, perotan dan pendulang emas seperti pedagang hasil hutan (PHH). PHH adalah pemanfaat akses dengan perantaraan stakeholder lain dengan menggunakan kemampuan kapitalnya. Dengan kapital yang dimiliki, dalam keadaan tertentu berkemampuan mengendalikan akses dari sumberdaya alam yang ada. Dalam kenyataannya di lapangan, ditemukan

110

beberapa penggarap (tenaga kerja) bukan pemilik lahan. Pemilik lahan adalah pemodal (beberapa pejabat di daerah) yang mempekerjakan sekelompok masyarakat sebagai tenaga kerja harian. Beberapa kasus tersebut ditemukan pada petani bawang di Bunti Pobau. Pemanfaat akses selain masyarakat lokal Kaili adalah militer dan atau pihak yang memiliki kekuasaan dan teknologi untuk dijadikan kekuatan mendapatkan akses sumberdaya melalui hubungan-hubungan dengan stakeholder yang mengakses langsung. Proses-proses tersebut berjalan secara normal tanpa menimbulkan ekses-ekses negatif. Kebijakan pemerintah melalui KepMenHut No. 461/Kpts-II/1995, maka ditetapkan kawasan Cagar Alam Poboya, Hutan Lindung Paneki dan PPN 30 menjadi TAHURA, klaim-pun terjadi pada tahun 1997 dengan membatasi akses masyarakat lokal Kaili melakukan aktivitas usahatani dan kegiatan ekonomi lainnya di dalam kawasan yang telah dipatok (di tata batas sementara). Kemudian penetapan tata batas permanen dilakukan tahun 1999 dengan mengganti tapal batas yang terbuat dari kayu dengan tapal batas yang terbuat dari semen bertulang besi. Dari proses penataan batas tahun 1997, maka tahun 1998 pengusiran dan pemindahan terhadap masyarakat lokal Kaili yang berada dalam kawasan ke wilayah lain juga dilakukan seperti komunitas masyarakat Vatutela, Poboya, Tompu dan Raranggonau, namun masyarakat tetap bertahan dan melakukan perlawanan12. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak mengakui kepemilikan de fakto (praktek kepemilikan adat), dan masyarakat tidak dapat menunjukkan kepemilikan formal yang berdasarkan hukum atau peraturan yang dianggap sah oleh negara (Affif, 2002). Ketidakpedulian negara atas pemilikan de fakto berdampak pada situasi yang tidak kondusif yaitu keadaan menjadi krusial, perlawanan laten di masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan telah tercipta dan menjadi borok yang disembunyikan. Perlawanan laten tersebut terakumulasi beriring dengan proses waktu, terekpresikan secara reflektif tatkala pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang emas di Cagar Alam Poboya kepada PT. Citra Palu Mineral dan melakukann eksplorasi Tahun 1994-1995, dilanjutkan tahun 1997-200213. Dalam proses eksplorasi ini konflik horisontal dan vertikal terjadi. Konflik horisontal adalah kelompok yang berpihak pada swasta dengan

12 13

Hasil wawancara ”Muslima” (67 th), tokoh masyarakat Vatutela, 17 Juli 2006. ”Sarjun (43 th)” warga Poboya yang menjadi tenaga eksploratif tambang tahun 1997-1998. Pada eksplorasi ditemukan 22 titik bor yang siap dieksploitasi oleh PT. Citra Palu Minerals (anak perusahaan Rio Tinto Group). Wawancara 27 Juli 2006.

111

masyarakat yang mempertahankan eksistensi kawasan tetap terlindungi dari eksploitasi. Masyarakat dari kelompok konservasionist dibantu oleh kelompok pekerja sosial termasuk LSM yang melakukan penguatan terhadap masyarakat agar tetap melakukan perlawanan dan mempertahankan eksistensi cagar alam sebagai yang perlu mendapat perlindungan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Dinas Kehutanan) dengan eksistensi TAHURA menjadi buruk dan dianggap tidak bertanggung jawab serta melanggar komitment. Pemerintah dalam perspektif masyarakat atas keberlanjutan eksistensi TAHURA adalah kendali atas akses, yang mengatur pengelolaan konservasi agar tetap berkelanjutan, namun faktanya justru sebaliknya ; berpihak kepada pemilik modal (kelompok kapitalis). Pengelolaan akses di tataran implementasi, institiusi adat sangat besar peranannya khususnya dalam proses pengaturan anggota (warganya) dalam melakukan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam sekalipun institusi adat tidak melakukan akses langsung secara teknis. Dalam perilaku masyarakat lokal Kaili (komunitas masyarakat adat) sangat taat dengan keputusan adat dan tunduk dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan religiusitas. Mekanisme akses dari pemanfaatan sumberdaya alam di lokasi penelitian disajikan dalam Tabel 19 di bawah ini : Tabel 19. Peran stakeholders berdasarkan mekanisme akses sumberdaya TAHURA Stakeholders

Pengguna akses (Gain)

Dinas Kehutanan PT. Citra Palu 9 Minerals Petani (subsisten) 9 Perotan 9 Pendulang emas 9 Pengumpul batu kali 9 LSM Traeler 9 Institusi adat 9 Sumber : Ribot dan Peluso (2003).

Dinas

Kehutanan

adalah

Mekanisme akses Kendali akses (Control acces) 9

Memelihara akses (Maintain akses) 9 9 9 9

9

pemegang

wewenang

9

terutama

untuk

mengendalikan akses sumberdaya kawasan TAHURA. Dengan ditetapkannya kawasan ini menjadi wilayah konservasi maka tanggung jawab penuh berada pada Dinas Kehutanan, baik propinsi maupun kabupaten/kota, yang mewakili pemerintah atas negara. Jika kontrol akses dilakukan dengan baik berdasarkan

112

mekanisme tersebut di atas, konflik atas pemanfaatan sumberdaya alam akan dapat ditekan dan dieliminir, pada gilirannya akan dapat dilakukan pengelolaan kolaboratif berdasarkan fungsi yang sebenarnya. Fakta menunjukkan mekanisme tidak berjalan dan kurang harmonisnya hubungan sosial dalam pemanfaatan sumberdaya, sengketa antar petugas lapangan dari instansi pemerintah sering saja terjadi dalam areal petani yang dimanfaatkan untuk tanaman bawang dan palawija lainnya14. Stakeholders yang berfungsi menjadi pengendali akses adalah Dinas Kehutanan, dan pada level implementasi adalah institusi adat (kelembagaan adat) setempat. Dinas Kehutanan (pemerintah) melakukan kontrol pada tataran kebijakan termasuk pengaturan pemberian izin pemanfaatan sumberdaya alam. Dengan melihat mekanisme yang ditunjukkan dalam Tabel 19 di atas, keragaman pemanfaatan sumberdaya tersebut sesungguhnya dapat berjalan jika sistem governance terhadap pengelolaan sumberdaya alam berjalan dengan baik. Kelembagaan adat dalam memfasilitasi warganya untuk mengakses sumberdaya alam didasarkan pada kearifan-kearifan lokal yang didominasi norma dan etika yang bersumber dari adat istiadat dan kepercayaan (Kartodihardjo, 2006). Masyarakat lokal Kaili Ledo dan Tara di lokasi penelitian, tergolong dalam kelompok penerima manfaat/pengguna dari sumberdaya alam di kawasan ini. Stakeholders yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah petani, pendulang emas, pengumpul batu kali, PT. Citra Palu Mineral, traeler, dan institusi adat. Dalam proses memanfaatkan sumberdaya, beberapa stakeholder yang termasuk dalam kelompok ini sekaligus memelihara sumberdaya yang diakses, kecuali pendulang emas, pengumpul batu kali, PT. Citra Palu Mineral dan traeler (pedagang/pengusaha hasil hutan). Institusi adat merupakan stakeholder yang termasuk dalam kelompok pengguna tidak langsung, pemelihara akses sumberdaya melalui kearifan-kearifan lokal yang dimiliki dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan sebagai pengontrol akses melalui etika moral yang sudah merupakan keharusan dan dogma terhadap warga (anggota) komunitas masyarakat adat bersangkutan. Dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi mereka berupa mengambil sumberdaya alam di dalam kawasan tetap dalam koridor etika yaitu 14

”Ali Djaludin M (57 th), sengketa pemanfaatan lahan untuk pembibitan tanaman Jarak dari

PemDa Kota Palu dengan masyarakat petani bawang di Bunti Pobau Poboya, wawancara 7 Agustus 2006.

113

memperhatikan hak-hak alam seperti rotan yang berada di sekitar hulu sungai tidak boleh diambil atau ditebang15. Tabel 20.

Ringkasan dari right, responsibility dan revenues di TAHURA SULTENG

Stakeholders

Right

Responsi bility (3) Ada

(1) Petani subsisten

(2) Hak : ada Akses : ada

Pendulang emas

Hak : tidak ada Akses : ada

Tidak ada

Penambang batu kali Petani bawanhg Pengambil rotan Pedagang rotan Kepala Dinas Kehutanan

Hak : tidak ada Akses : ada Hak : ada Akses : ada Hak : ada Akses : ada Hak : tidak ada Akses : ada Hak : ada Akses : ada

Tidak ada

Pimpinan DPRD PT. Citra Palu Minerals

Hak : tidak ada Akses : ada Hak : ada Akses : ada

Tidak ada

LSM

Hak : tidak ada Akses : ada Hak : tidak ada Akses: tidak ada

Ada

Hak : tidak ada Akses : ada Hak : tidak ada Akses : ada Hak : ada Akses : ada

Ada

Babinsa PPL Kepala Dinas Pertambangan Kades/Kepala Dusun/RT

Ada Ada Tidak ada Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada Ada

Revenues (4) Menerima pemasukan dari penjualan hasil padi ladang, coklat, kemiri, buah-buahan, sayuran dan lain-lain. Menerima penjualan emas hasil dulangan, sebesar Rp. 20.000-Rp. 50.000/hari atau 25 kaca/hari. Menerima hasil penjualan batu kali dan kerikil. Menerima hasil penjualan bawang sebesar 2,5 s/d 9 juta per panen. Menerima hasil penjualan rotan sebesar Rp. 292.500 per bulan (pdpt, beresih). Menerima manfaat/produksi rotan dari petani kelompok pengambil rotan. Menerima hasil pengurusan hak (berupa Izin, restribusi) sumberdaya hutan kayu dan non kayu (mendapatkan fee dari hasil hutan). Mendapatkan fee dari hasil pengurusan izin eksploitasi/eksplorasi sumberdaya. Dapat melakukan eksplorasi dan datadata/tiik-titik pemboran (5 titik bor = 3 ttk dalam kawasan, 2 ttk sekitar kawasan. Mendapatkan manfaat dari donor, melalui akses masyarakat terhadap kawasan hutan. Manfaat langsung dan tidak langsung dengan pedagang rotan dan kayu (hasil sumberdaya hutan). Manfaat langsung berupa honor dari aktivitas yang dilakukan. Manfaat izin berupa fee dari perusahaan pertambangan dalam kawasan hutan. Menerima pungutan hasil kesepakatan dengan petani/perotan dll (untuk kas dusun/RT, sebagian ke desa/kas kelurahan).

Dari ringkasan right, responsibility dan revenues di atas menunjukan bahwa

proporsi

masing-masing stakeholder berbeda-beda terhadap kawasan

TAHURA, baik dalam bentuk tanggung jawab maupun manfaat yang diterima. 15

Sanatanji (58 th), tokoh masyarakat di Uentumbu : Syarat-syarat rotan yang layak diambil. Jenis rotan yang diambil adalah jenis batang yang ukurannya berdiameter 4-7 cm dengan panjang antara 10-20 meter setiap batangnya.

114

Demikian pula terhadap pemegang wewenang (yang memberikan hak) pengelolaan kepada stakeholder. Dengan ringkasan tersebut dapat diihat siapasiapa yang mendapatkan hak, akses dan manfaat, dan siapa saja yang tidak mendapatkan hak, tetapi mendapatkan akses dan manfaat dari sumberdaya, bahkan dapat dilihat pula siapa-siapa yang tidak mendapatkan hak dan akses namun mendapatkan manfaat dari sumberdaya tersebut. Keragaman yang mendapatkan sesuatu dari sumberdaya tersebut bagi aktor/stakeholders bisa jadi karena memang berdasarkan legal hukum mendapatkan haknya, dan tanpa legal hukum namun memiliki akses

karena

interaksi dan hubungan-hubungan sosial, pengakuan adat yang telah berlangsung turun-temurun untuk mendapatkan hak dan menerima manfaat. Selain hubungan kelembagaan, dapat pula manfaat diterima karena hubungan sosial yang dijalin secara personal lalu dilegalisasi melalui konvensi (hukum adat), berdasarkan realitas wajar mendapatkan akses dan hak dengan kriteria-kriteria yang situasional. Hubungan-hubungan sosial ini menurut Faucault dalam Peluso dan Ribot (2003), dalam situasi tertentu masyarakat memiliki kekuatan yang lebih ketika memiliki hubungan sosial. Petani subsisten (masyarakat lokal) yang merupakan stakeholder utama telah mendapatkan kepemilikan de fakto yang diwariskan leluhurnya dan dilegitimasi oleh adat, pengakuan sosial komunitas masyarakat setempat sehingga akses yang dimiliki juga berdasarkan pemilikan yang keabsahannya diakui berdasarkan hubungan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian tanggung jawab terhadap sumberdaya juga besar dimana alam merupakan sumber penghidupan satu-satunya yang harus dijaga kelestarian dan kesinambungannya untuk anak cucu (generasi yang akan datang). Fakta-fakta yang dapat membuktikan kuat dan besarnya akses terhadap sumberdaya dimaksud adanya berupa tanaman-tanaman perkebunan (coklat, cengkeh, kelapa, kemiri, durian, langsat) dan tanaman musiman seperti berbagai sayur mayur, tanaman pangan, padi ladang dan pohonpohon tanaman leluhur. Selain tanaman tersebut penamaan lokasi-lokasi kebun dan pekuburan tua secara massal. Dari fenomena yang ada, Tawney dalam Ribot dan Peluso (2003), mulai memperluas definisi property menjadi kepemilikan akses pasar. Selanjutnya dikemukakan aspek “tangible” dan “ingtangible” dalam

115

menilai suatu komoditas, bahwa dalam suatu kepemilikan terdapat

berbagai

hubungan sosial. Untuk pendulang emas dan penambang batu kali memiliki akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam pada Daerah Aliran Sungai Pondo yang mengandung emas. Pendulang emas tersebut malakukan aktivitas tanpa menggunakan legal formal berupa hak pemanfaatan sumberdaya seperti atribut hukum (izin pengolahan, keterangan dari pemerintah setempat, dll). Hak dan akses merupakan dua konsep yang berbeda dalam perspektif pemanfaatan sumberdaya alam. Hak (right) adalah pemilikan sesuatu sumberdaya yang dibuktikan dengan atribut hukum berupa perizinan dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh lembaga atau intansi pemerintah yang diberikan wewenang berdasarkan aturan perundang-undangan.

Akses dalam perspektif masyarakat

lokal Kaili merupakan suatu pemilikan yang telah lama berlangsung, dan beriteraksi dengan alam dan sumberdaya di dalamnya. Situasi ini masyarakat merasakan dampak yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses aktivitas berusaha, khususnya kegiatan usaha di sektor pertanian dan tanaman keras. Stabilitas sumberdaya alam selama dikelola oleh masyarakat adat tidak berkurang dalam pengertian kemampuan lahan untuk mengakomodasi siklus ekologi kawasan yang ada saat ini. Masyarakat lokal Kaili (adat) menganggap segala sesuatu dalam alam saling berhubungan, dan percaya bahwa semua kejadian langsung atau tidak, merupakan sebuah konsekwensi dari perilaku manusia. Persepsi masyarakat lokal Kaili di TAHURA tentang alam tersebut hampir sama dengan konsep ekologi manusia, bahwa perbuatan manusia akan menghasilkan efek berantai melalui ekosistem dan sistem sosial (Marten, 2001). Oleh karena itu dalam proses pengaksesan sumberdaya selalu mengikuti kaidah dan etika, nilainilai yang ada selama ini, baik sumberdaya yang dapat diperbaharui (reneweble resources) maupun yang tidak dapat diperbaharui (Non reneweble resources), dimana alam dipahami mempunyai sifat keseimbangan yang mudah rusak jika manusia merubah ekosistem dari kondisi alamnya (Kartodihardjo, 2006). Masyarakat lokal Kaili merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat otonom dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dsb), dan selain itu bersifat otohton yaitu suatu kesatuan masyarakat adat

116

yang lahir/dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan atas bentukan desa dengan LKMD-nya (Fay dkk, 2000). Kehidupan komunitas masyarakat kini tidak sepenuhnya otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara, bangsa yang lebih besar dan berformat nasional (Wignyosoebroto, 1999a dalam Fay dkk, 2000), sehingga rumusan-rumusan mengenai masyarakat adat yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan. Sementara rumusan masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan. Beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan mempunyai batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu (Maria Sumardjono, 2005). Selanjutnya dijelaskan, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak), dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah dan sumberdaya alam (hutan), dan perbuatan-perbuatan hukum. Hak-hak menurut Fay dkk (2004) berisi wewenang untuk : (a) mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatan pemukiman/perladangan baru) dan pemeliharaan tanah, (b) mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu), dan (c) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dll). Wewenang hak ulayat tersebut menyatarakn bahwa hubungan antar masyarakat hukum adat dan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antar negara dan tanah menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Maria Sumardjono, 2005). Akses yang didapatkan dalam bentuk penerimaan secara langsung maupun tidak langsung merupakan sebagian dari konsekwensi adanya kemampuan yang dimiliki pada masing-masing stakeholders selain hak yang dimiliki, seperti

kelompok pengambil/pemungut rotan. Besar-kecilnya akses

kelompok ini sangat bergantung pada pemegang hak legal (pemilik izin) pengelolaan sumberdaya hutan baik kayu maupun non kayu. Manfaat yang

117

diterima secara langsung (revenues) oleh stakeholder dari akses sumberdaya alam di TAHURA disajikan dalam Tabel 21 berikut : Tabel 21. Pendapatan rata-rata warga masyarakat lokal (adat) per bulan di lokasi penelitian. Komunitas masyarakat Vintu

Sumber penghasilan

Komoditas campuran, karyawan perusahaan rotan Vatutela Coklat, cengkeh, kopi, batu kali, karyawan perusahaan roti Bunti Pobau Komoditas Bawang DAS Pondo Emas, coklat, bawang, kemiri Uentumbu Rotan (hasil hutan non kayu) Tompu Komoditas campuran, rotan Raranggonau Komoditas campuran

Penghasilan Pengeluaran Rata-rata (Biaya Pendapatan (bln, panen) produksi) 520.000 30.000 490.000 300.000

-

300.000

1.000.000 1.106.000

113.300 123.330

886.700 983.330

382.500

99.000

292.500

280.000

-

280.000

800.000

125.000

675.000

Tabel 21 di atas menunjukkan besarnya penerimaan stakeholders dari pengelolaan akses sumberdaya alam di dalam kawasan TAHURA yang umumnya belum memiliki hak de jure kecuali pengelola rotan yang menggunakan izin pengolahan dari salah seorang pemegang hak (eks HPH). Penerimaan yang bersumber dari sumberdaya alam non hutan berupa produk-produk pertanian seperti bawang, sayur-sayuran, padi, coklat, kopi, cengkeh dan tanaman perekebunan lainnya merupakan kepemilikan de fakto atas pengolahan lahan untuk tanaman pertanian dan perkebunan. Akses terhadap sumberdaya lahan/tanah dari masing-masing individu dan atau keluarga berbeda, brgantung kemampuan dan kebutuhan keluarga petani serta kepemilikan yang dipersyaratkan dari komunitas adat yang diwariskan dari leluhur tetuanya. Analisis ”3R” (Right, responsibility, Revenues) mempresentasikan siapa yang memiliki tanggung jawab besar melalui penilaian bersama yang dilakukan kelompok komunitas masyarakat dengan bobot tertentu, stakeholder mana yang

118

mengendalikan akses (pemegang hak kelola), dan siapa yang menerima manfaat atau pengguna serta pemelihara akses sumberdaya TAHURA. Tabel 22. Right, responsibility dan revenues, 14 dari 22 stakeholders. Stakeholders Right Petani Akses thdp Subsisten lahan, partisipasi dalam keputusan Pendulang Tidak ada emas Penambang Tidak ada Batu kali Petani Akses terhadap Bawang lahan, partisipasi dalam keputusan Kelompok Akses terhadap Rotan hasil hutan non kayu Dinas Supervisi, Kehutanan pengelolaan Pimpinan DPRD

Nilai 2

Nilai 1

0

Tidak ada

0

0

Tidak ada

0

2

Merencanakan tata guna lahan, register Menanam bibit rotan dalam hutan Kontrol tebangan, menarik pajak, koordinasi Kontrol terhadap pelaksanaan perda

1

Mengelola pertambangan emas dgn baik Tidak ada

3 4

Akses terhadap masyarakat lokal ttg penerapan perda HGU penuh

2

Tidak ada

0

LSM

Tidak ada

0

Kades/ Kadus/ RT

Akses terhadap semua sumberdaya

3

Babinsa

Tidak ada

Distamen PPL

PT.Citra Palu Minerals Pedagang Rotan

Responsibility Merencanakan tata guna lahan dan registrasi

3

Revenues Menjual, konsumsi hasil tani Menjual hasil pendulangan Menjual hasil tambangan Menjual hasil usahatani

Nilai 5

2 2 5

3

Menjual hasil hutan non kayu

5

2

Penerimaan dari hasil hutan dan fee

3,5

1

Penerimaan PAD dari intansi teknis

2

0

Belum ada

0

0

Menerima rotan dari masyarakat lokal Menerima jasa dari dampingan

3

2

Fee, upah, hadiah

1

0

Memfasilitasi, mendampingi masyarakat lokal (adat) Menjaga dan mengawasi kawasan, wilayahnya Tidak ada

5

0

1

Tidak ada

0

Tidak ada

0

Akses terhadap informasi

2

Fee, upah, hadiah Fee dari perizinan tambang Upah/gaji dari kerja penyuluhan.

Menyampaikan 1 penyuluhan, infomrasi kemasyarakat Keterangan : 1= sangat kurang, 2= kurang, 3= cukup/sedang, 4=tinggi, (maksimum)

5=

2

2 2

sangat tinggi

119

Tabel 22

di atas merupakan hasil perumusan

3R dari stakeholder

masyarakat lokal. Dalam proses menentukan penilaian tersebut, setiap komunitas masyarakat

yang

berkumpul

dan

tergabung

dalam

satu

kelompok,

mempresentasikan tabel mereka dan peserta bersama-sama mengecek hasilnya. Pengecekan setiap baris dan kolom “R”, untuk konsistensi dan kesepakatan akhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah (Dinas Kehutanan) kurang mengambil tangung jawab dalam pengelolaan dan keberlanjutan TAHURA. Kurangnya tanggung jawab ini diindikasikan belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dengan kebijakan di daerah dalam hal pengelolaan kawasan TAHURA, dan atau pemerintah daerah tidak mau peduli dengan kondisi yang sedang maupun akan terjadi16. Hasil rumusan yang dilakukan bersama masyarakat dalam kawasan TAHURA menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan, namun kenyataannya di lapangan tidak memperlihatkan fakta tersebut.

Petugas dari Dinas Kehutanan hanya beraktivitas melakukan

pelarangan bagi masyarakat untuk berusaha di dalam kawasan dengan berkelik dibelakang

peraturan preservasi, bahwa masyarakat tidak boleh mengganggu

sumberdaya yang berada di dalam kawasan sekalipun milik masyarakat sebelumnya. Komunitas masyarakat lokal yang berada pada setiap kawasan merupakan satu kelompok diskusi yang melakukan interaktif. Dalam penelitian ini terdapat 7 (tujuh) kawasan (kelompok masyarakat lokal) yang menjadi sumber data dan kelompok diskusi yang mengambil 14 stakeholder untuk dianalisis. Analisis untuk situasi saat ini dilakukan melalui kelompok, diskusi dan persetujuan setiap hak, tanggung jawab dan manfaat yang berkaitan dengan TAHURA secara langsung, setiap stakeholder pada kondisi sekarang dan yang aktual. Kelompok mencatat masalah-maslah kunci dan memberikan suatu nilai relatif (0 = tidak ada, 5= tertinggi/maksimum) untuk setiap 3R di dalam tabel. Stakeholder dengan kebijakan atau tanggung jawab legal bukan merupakan tanggung jawab yang

16

Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawewsi Tengah ”Ir. Haerul Anantha” bahwa kewewenang pengelolaan oleh pemerintah pusat, dan penetapan tata batas dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan pihak lain termasuk masyarakat setempat.

120

secara aktual ada, penggambaran itu merefleksikan kebijakan dan nilai merefleksikan kenyataan. Tabel 23. Perbandingan antar Stakeholder dari Aspek Hak, Tanggung Jawab dan Manfaat (Penerimaan). Stakeholder yang paling tinggi : Hak. 1. Dinas Kehutanan 2. PT.Citra Palu Minerals/Kades/Kad us/ Ka.RT 3. Petani subsisten/Petani bawang/PPL

Stakeholder yang paling tinggi : Tanggung jawab. 1. LSM. 2. Kelompok Rotan 3. Dinas Kehutanan/Kades/ Kadus/ Ka. RT. 4. Petani subsisten/ Petani bawang/ Pimpinan DPRD/ PPL

Stakeholder yang paling tinggi : manfaat. 1. Petani subsisten/ petani bawang/ Kelompok rotan. 2. Dinas Kehutanan 3. Pedagang rotan 4. Pendulang emas, Pimpinan DPRD/ LSM/Dinas Pertambangan, PPL.

Perbandingan antar stakeholders dari aspek hak, tanggung jawab dan manfaat yang berbeda. Dinas Kehutanan (pemerintah) yang merupakan stakeholder yang mendapatkan hak tertinggi dan memiliki wewenang terhadap pengelolaan TAHURA Sulawesi Tengah, namun dalam kenyataannya tidak memberikan apresiasi bagi keberlanjutan pengelolaan sumberdaya di dalam kawasan termasuk masyarakat pemukim yang ada di dalam dan sekitar kawasan. Pada sisi lain Dinas Kehutanan kurang mengambil tanggung jawab dalam hal pengelolaan sehingga situasi di lapangan terjadi mis-komunikasi antar stakeholder dan masyarakat lokal yang bergantung sepenuhnya kepada sumberdaya di dalam kawasan TAHURA. Kelompok (stakeholders) yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlanjutan pelestarian TAHURA adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam beberapa pertemuan dan lokakarya yang dilakukan perkumpulan oraganisasi non pemerintah (LSM) seperti KORAN (koalisi ornop untuk hutan Sulawesi Tengah) dan LSM perkumpulan Bantaya, menginginkan adanya pengelolaan berbasis komunitas dan ekologis. Hal ini masih dalam tataran wacana yang disosialisasikan kepada beberapa komunitas masyarakat lokal yang berada dalam kawasan. Situasi akan berbeda jika konsep pengelolaan yang ditawarkan kepada komunitas bukan hasil kesepakatan duduk bersama antar pihak. Dua kelompok ORNOP yang melakukan aktivitas pendampingan yang berbeda dalam

121

mengembangkan program untuk pengelolaan TAHURA. Kelompok pertama melakukan advis penguatan dari aspek kelembagaan adat masyarakat. Kelompok ini cukup piawai dalam mengembangkan program-program pemberdayaan, dimana penguatan terhadap hak-hak komunal dan hak-hak alam dilakukan sesuai dengan aturan pengelolaan berdasarkan kearifan yang dimiliki. Kelompok kedua melakukan aktivitas yang bersifat insidental dengan pertemuan-pertemuan melalui lokakarya yang dibiayai oleh salah satu donatur (founding).

Aktivitas yang

dilakukan masih terbatas pada membangun wacana masyarakat untuk merubah paradigma pengelolaan sumberdaya alam TAHURA, namun dampak dari wacana tersebut terhadap suatu konsep pengelolaan atas sumberdaya alam tidak dipikirkan matang. Kasus Dongi-dongi merupakan pengalaman yang berharga untuk dijadikan acuan dan perenungan bagi ornop yang melakukan aktivitas provokatif terhadap suatu pengelolaan yang tidak melalui kolaborasi antar pihak baik pengguna akses dan pemelihara maupun pengelola yang sekaligus melakukan kontrol akses. Konflik dan kerusakan sumberdaya alam khususnya hutan tidak selamanya kekeliruan dari pengelola, namun tida terlepas dari peran dan campur tangan pihak-pihak ornop dalam melakukan aktivitas yang over information terhadap komunitas yang masih terbatas dalam aspek penyerapan informasi. Hasil penelitian yang dilakukan Adiwibowo (2005) bahwa keterlibatan pihak elit masyarakat dan ornop atas rusaknya kawasan hutan Dongi-dongi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Stakeholders yang menerima manfaat besar atas sumberdaya di dalam kawasan adalah petani, perotan, namun dalam proses pengelolaan usahatani dan aktivitas mengambil rotan merasa terganggu dan tertekan17, karena beberapa hal antara lain (a) petani tidak memiliki kepemilikan secara yurisdiksi, namun lahanlahan usahatani yang dikelola saat ini merupakan warisan leluhur (de fakto), (b) perotan menggunakan izin kelola milik pengusaha, bukan hak langsung yang diberikan dari pemegang wewenang (Dinas Kehutanan), hanya menggunakan jasa izin kelola hasil hutan non kayu. 17

Ketiga komponen di atas akan dapat berjalan

Wawancara dengan Ali Djaludin M (57 th) tokoh masyarakat lokal Kaili (adat), profesi sebagai petani bawang ; pemerintah kota Palu mengusir petani dari lahan usahataninya dengan dasar bahwa tanah yang digunakan sekarang adalah tanah negara, masyarakat tidak berhak untuk beraktivitas di lahan tersebut karena lokasi ini akan digunakan untuk tanaman jarak, kecuali “bapak mau ikut program ini’; pertengkaran 5 Agustus 2006, ”Ali Djalaludin M dipanggil ke Kantor Camat Palu Timur, memberikan keterangan mengenai status tanah/lahan garapan petani di Bunti Pobau Kelurahan Poboya yang dijadikan lokasi penanaman bawang masyarakat petani saat ini.

122

dengan baik jika didukung oleh hubungan komunikasi dan jaringan kerja yang harmonis (networking) antar stakeholder. Bagaimana hubungan antar stakeholder di TAHURA SULTENG dapat dilihat dalam Tabel 24 berikut.

Keterangan Kualitas relasi Baik (B) Sedang (S) Kurang (K) Buruk (Br) (-)

: : : : : : :

Kepala Dinas Kehutanan

DPRD Propinsi

PT. Citra Palu Minerals

Pedagang Rotan

LSM

Kades/Kadus/Ketua RT

Babinsa

Dispertamen

PPL

B ///

Kelompok rotan

Petani subsisten Penambang emas Penambang batu kali Petani bawang Kelompok rotan Dinas Kehutanan Pimp.DPRD PT. Citra Palu Minerals Pedagang Rotan LSM Kades/Kadus/ RT Babinsa Distamen PPL

Petani Bawang

Stakeholder

Penambang Batu Kali

Penambang Emas

Tabel 24. Ringkasan hubungan antar stakeholder di TAHURA SULTENG

B B ///

B B -

B -

K K -

-

Br Br

-

B B B

B B B

B B B

K K

-

///

B ///

K K ///

B //

B S /////

B K -

B K K Br

B K S Br

B B S

B B B

S B -

//

B /////

B B /////

B B //

K Br B ////

K S B //

Baik (B), Sedang (S), Kurang (K), Buruk (Br), Ttidak ada interaksi (-). Ada interaksi personal/institusi, sinergis berkelanjutan min 3 kali kontak/3 bln. Ada interaksi, sinergis, tidak berkelanjutan, maksimal 3 kali kontak/3 bln. Ada interaksi, kurang sinergis, berpolemik, sekali kontak, tidak berkelanjutan. Ada interaksi, tidak sinergis, konfliktual. Tidak ada interaksi sama sekali

Hubungan/interaksi kelembagaan atau institusi dan personal antar stakeholder bergantung konteks dari terjadinya hubungan itu. Sebelum ditetapkannya kawasan TAHURA relasi dari pihak yang memiliki kepentingan di wilayah ini adem-adem saja, berjalan secara alami, tidak ada tekanan, namun setelah ditetapkannya menjadi kawasan konservasi dalam bentuk TAHURA maka stakeholder yang terlibat langsung dan menggantungkan penuh sumber

123

kehidupannya pada sumberdaya dalam hutan dengan sendirinya terusik dan merasa diganggu dan mendapat tekanan dari pihak pemerintah. Stakeholders selain masyarakat lokal terusik untuk mengambil peran untuk dapat memiliki akses, melakukan berbagai aktivitas melalui masyarakat lokal dengan bermacam tipe, model dan pendekatan. Hubungan satu stakeholder dengan stakeholder lain cukup beragam versinya, bergantung akses apa yang ada dan seberapa besar sumberdaya yang akan diakses dalam kawasan itu. Hubungan-hubungan sosial yang dilakukan antar stakeholders merupakan suatu cara untuk memelihara akses dan bahkan mengontrol akses. Kontrol akses adalah kemampuan untuk memediasi akses yang dimiliki pihak lain. Dari aspek definisi kontrol atau kendali akses adalah memeriksa, mengarahkan, dan mengatur aktivitas. Dari sekian banyak stakeholder, maka yang berwewenang sebagai pengendali akses adalah pejabat atau institusi yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku secara normatif. Dinas Kehutanan merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang (hak) untuk mengendalikan akses sumberdaya TAHURA. Paling tidak ada kecenderungan untuk membentuk suatu sistem antar sesama stakeholder dan memandang dirinya merupakan suatu kesatuan (Roling & Jiggings, 1998 dalam Suporahardjo, 2006). Perubahan paradigma yang cukup pesat, namun tidak diikuti dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan, sehingga disemua penjuru Nusantara terjadi konflik tenurial yang tak lain adalah perebutan hak dan akses sumberdaya alam sebagai tumpuan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Sejak pemerintahan Orde Baru, penguasa negara memperekenalkan konsep baru dalam pemilikan tanah, yang pada intinya adalah perwujudan kekuatan mereka atas rakyatnya (Malik et al, 2003). Konsep kepemilikan pribadi semakin kukuh dan meluas dalam masyarakat seiring dengan kukuh dan meluasnya kapitalisme sebagai suatu sistem produksi. Konsep pemilikan ini ternyata diikat pula dengan suatu jalinan hubungan politik, sosial, ekologi dan budaya. Dalam kawasan Tompu yang masuk dalam kawasan TAHURA jugar terjadi pengkaplingan tanah hutan belukar oleh mantan Bupati Donggala yang saat ini kondisinya masih semak belukar dan hutan sekunder, tepatnya melintasi jalan ke Dusun Tompu.

124

Secara tipologis, kepemilikan di dalam TAHURA SULTENG dapat dibedakan menjadi beberapa tipe kepemilikan yaitu, pemilikan pribadi (private property), pemilikan negara (state property), dan pemilikan komunal (communal property). Ketiga pemilikan ini selalu berdampingan dalam suatu kawasan atau tumpang tindih dan bahkan sampai konflik antara masyarakat lokal dan pihak luar yang mendapatkan legitimasi negara untuk menguasai sebagian sumberdaya alam (Malik at al, 2003). Di Sulawesi Tengah sendiri ditemui peraturan bahwa Gubernur atau Bupati dapat melakukan pencabutan hak atas tanah.

Hal ini antara lain dapat

dilihat dalam Peraturan Menteri no. 15/1975 (sudah dicabut) dan Perda Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah No. 2/1973. Perda tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Bupati) untuk melakukan pencabutan hak atas tanah. Beberapa kasus di Sulawesi menurut Bachriadi at al (1997) seperti kasus Paguyaman di Sulawesi Utara, kasus Wewangriu di Sulawesi Selatan dan kasus Kasimbar di Sulawesi Tengah menunjukkan betapa aparatur negara bertindak dengan berbagai macam cara untuk membebaskan tanah dari penguasaan rakyat setempat agar pihak swasta dapat mendirikan perkebunan besar di daerah tersebut. Kasus semacam ini hingga sekarang di Sulawesi Tengah masih saja terjadi dengan versi yang identik yaitu di kawasan PPN 25, 26 dan 29 (masih dalam kawasan TAHURA), pihak pemerintah daerah kota Palu melakukan klaim terhadap tanah yang sedang digunakan petani untuk penanaman bawang. Pemaksaan terhadap petani karena awalnya masyarakat belum siap menerima tanaman jarak sebagai tanaman monokultur yang harus dikembangkan di kawasan ini. Proyek jarak yang dilakukan Pemerintah Kota Palu adalah kerjasama dengan pihak perusahaan dari Surabaya, mengintroduksi program tersebut untuk diterima dan menggantikan tanaman bawang petani. Penolakan dilakukan masyarakat petani karena pendapatan yang akan diperoleh dari penanaman jarak dan sumber pendapatan yang rutin ke depan bagi petani belum jelas. Perundang-undangan/peraturan

telah

memberikan

penguatan

dan

pengakuan terhadap kepemilikan masyarakat lokal (komunitas masyarakat adat) yang ditunjukkan dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam ; dalam beberapa pasal menyatakan : (a) menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi manusia (pasal 4), (b) mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukun adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria/sumberdaya alam, (c)

125

melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat (pasal 5 at b), (d) memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggungjawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional (pasal 5 at c).

Dengan

demikian maka peraturan yang ada di bawahnya baik undang-undang dan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah perlu menyesuaikan dengan TAP MPR No. IX/2001 yang merupakan payung hukum bagi peraturan di bawahnya.

Segala peraturan yang bertentangan secara hirarkhis harus

diharmonisasi agar tidak menimbulkan masalah pada level daerah (di lapangan). Hubungan kelembagaan atau isntitusi dari stakeholders yang memiliki kepentingan dengan TAHURA masih merupakan sesuatu yang banyak menimbulkan pertanyaan. Dinas Kehutanan sebagai leading sekor yang memiliki wewenang untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder lain terhadap pengelolaan tersebut menemui kendala. Dalam perspektif institusi (Dinas Kehutanan) saat ini, TAHURA hanya digunakan sebagai penggembalaan ternak rakyat yang berada di dalam maupun sekitar kawasan. Relasi dengan stakeholder yang berkepentingan belum menunjukkan adanya komunikasi dua arah, dalam pengertian belum ada aktivitas yang signifikan dilakukan institusi terhadap pengelolaan TAHURA yang memberikan akses masyarakat di dalamnya. Hubungan yang dilakukan masih terbatas pada hubungan-hubungan personal (antar individu) seperti saat pemancangan patok, membawa beban petugas di lapang dll. Program sektoral yang pernah dilakukan sebelum ditetapkan menjadi TAHURA yaitu program reboisasi tahun 1991, 1992 dan 1993, dikala itu masih dalam bentuk Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah. Dinas Kehutanan masih selalu menimbulkan polemik di masyarakat (stakeholders) yang sampai saat ini belum memperlihatkan keseriusan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian pula halnya dengan investor tambang emas PT.Citra Palu Minerals, anak perusahaan Rio Tinto Group yang berkantor pusat di Inggeris), masih juga menimbulkan pertanyaan para stakeholders dan masyarakat umum sekitar kawasan TAHURA. Keluarnya legitimasi pemerintah terhadap CPM atas sumberdaya di TAHURA karena relasi yang baik kedua pihak (lihat Tabel 24), namun menimbulkan

beragam perspektif, dimana tindakan

126

pemerintah/daerah

bertentangan

dengan

peraturan

perundangan.

Sikap

ambiguisitas pemerintah tersebut dipersepsikan dalam beberapa faktor antara lain : (a) mengacu dengan keputusan bersama Menteri Kehutanan dan Pertambangan tentang pengelolaan sumberdaya tambang di kawasan hutan, (b) belum menelaah secara seksama bahwa selain keputusan beresama tersebut terdapat peraturan yang menggugurkannya (peraturan pemerintah dan undang-undang), (c) pemerintah daerah berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengejar target APBD tahunan, tanpa mengkaji aspek-aspek produksi yang memungkinkan dan layak untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah, (d) pemerintah (Deparetemen Kehutanan) tidak melakukan kontrol yang baik terhadap usulan dan persetujuan gubernur (pemerintah daerah), berkaitan dengan eksplorasi/eksploitasi tambang di kawasan cagar alam dan hutan lindung. Faktorfaktor lain yang menyebabkan keluarnya izin pengelolaan tambang emas di kawasan Cagar Alam Poboya masih perlu dibuktikan dengan data-data yang akurat dan cukup lama.

membuktikannya membutuhkan kiat-kiat khusus dan waktu yang

127

5.8. Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam TAHURA Produk kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkaitan dengan TAHURA dikaji melalui content analysis, disajikan dalam tabel 25 berikut : Tabel 25. Perlindungan Negara terhadap Masyarakat Lokal (adat) atas Pengelolaan Sumberdaya Alam. Kebijakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kandungan peraturan perundangan yang berpihak pada masyarakat atas pengelolaan sumberdaya alam (SDA). Hak Akses (Pemanfaatan) Mekanisme ¾ Peranserta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna (pasal 37 ayat 1). ¾ Dalam mengembangkan peranserta rakyat, pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan (pasal 37 ayat 2) ¾ TAHURA dikelola ¾ Rencana pengelolaan dgn melakukan kawasan cagar alam upaya pengawetan (TAHURA) disusun keaneka ragaman berdasarkan kajian aspek jenis tumbuhan dan ekologis, teknis, satwa beserta ekonomis, dan sosial ekosistemnya (psl budaya (psl 14). 37). ¾ Untuk membina fungsi ¾ Penetapan daerah daeraah penyangga penyangga tetap pemerintah mlkkn : menghormati hakpeningkatan pemahaman hak dr pemegang masy, thp konservasi sda hak (psl 56). hayati & ekosistemnya,

¾ Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. (pasal 7). ¾ Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan TAHURA dengan mengikutsertakannya rakyat. (pasal 34).

Pasal 38 (ayat 1), Dlm rangka pelaksanaan konservasi, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada pemda sebagaimana dimaksud dalam UU No.5/1974 tentang pokokpokok pemerintahan di daerah. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah (ayat 2).

¾ Rencana pengelolaan kawasan diatur dgn keputusan menteri (psl 14 ayat 3), cukup banyak peluang masyarakat untuk berperan, tetapi belum terwujud.

128

peningkatan pengetahuan, keterampilan, rehabilitasi lahan, produktivitas, dan kegiatan lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (psl 57). ¾ Tidak memperoleh ¾ Masyarakat berhak Peraturan akses pemanfaatan Pemerintah Nomor mendapatkan penyuluhan, sumberdaya alam. pengelolaan hasil hutan 62 Tahun 1998, ¾ Mekanisme non kayu, perburuan tentang penyerahan pengelolaan hutan tradisional, dan pelatihan sebagian urusan lindung, cagar alam keterampilan (pasal 5 ayat pemerintahan di dan area pemanfaatan j). bidang kehutanan termasuk posisi kepada daerah masyarakat tidak jelas. ¾ Penetapan tata batas, status ¾ Tidak mengatur akses KepMenHut No. masyarakat dalam dan luas TAHURA 8.100 461/Kpts-II/1995 pengelolaan ha. tentang perubahan TAHURA. fungsi cagar alam poboya seluas 1.000 ha, hutan lindung paneki 7.000 ha, lokasi PPN XXX seluas 100 ha menjadi TAHURA PALU. ¾ Tidak mengatur ¾ Menetapkan Kelompok KepMenHut No. pengelolaan akses Hutan TAHURA seluas 24/Kpts-II/1999 sumberdaya alam oleh 7.128 ha dengan nama tentang penetapan masyarakat lokal Kaili TAHURA SULTENG. kelompok hutan TAHURA seluas ¾ Menetapkan tata batas tetap dalam TAHURA. dengan Berita Acara Tata 7.128 ha, terletak Batas (BATB) tanggal 13 di Kec. Palu Juni 1997. Selatan, Palu Timur dan SigiBiromaru Kab. Donggala, bernama TAHURA SULTENG. ¾ Religi dan budaya. Undang-Undang ¾ Hutan hak (hutan adat). ¾ Pembentukan wilayah Nomor 41 Tahun ¾ Masyarakat hukum adat pengelolaan dan unit 1999, tentang ¾ Mendapatkan izin kelola yang situasional Kehutanan. pemungutan hasil hutan (sosial budaya, non kayu. ¾ Memungut hasil hutan ekonomi, institusi untuk kebutuhan sehari- masyarakat (masy. lokal/adat). hari. ¾ Manfaat optimal untuk ¾ Melakukan pengelolaan kesejahteraan hutan berdasarkan hukum masyarakat. adat, tidak bertentangan

Tidak tercantum aspek pemanfaatan sumberdaya alam dalam pengelolaan TAHURA oleh masyarakat dari isi 8 bab, 20 pasal.

Tidak mengatur mekanisme pengelolaan akses pengelolaan sda dan merupakan legalitas hukum sebagai pengukuhan TAHURA.

Tidak mengatur mekanisme pengelolaan.

¾ Pengukuhan kws hutan harus memperhatikan RTRWP (pasal 15 ayat 2). ¾ Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan

129

¾ Mendapatkan hasil kawasan, izin hutan kayu dan non usaha pemanfaatan jasa kayu. lingkungan, dan ¾ Pemerintah daerah izin pemungutan dapat bertindak jika hasil hutan bukan terjadi kerusakan yang merugikan masyarakat. kayu (pasal 26 ayat 2). ¾ Pemanfaatan hutan ¾ Pembentukan adat yang berfungsi wilayah lindung dan konservasi pengelolaan hutan dapat dilakukan dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsinya untuk tingkat propinsi, (pasal 37 ayat 2). kabupaten/kota ¾ Pembentukan wlayah dan unit pengelolaan hutan tkt. pengelolaan. Unit pengelolaan (pasal 17 ayat 1) dilaksanakan dgn mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi DAS, sosial budaya, ekeonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk hukum adat dan batas administrasi pemerintahan (pasal 17 ayat 2). ¾ Mekanisme ¾ Zona pemanfaatan ¾ Tata hutan, penyusunan telah diatur dan lainnya karena pengelolaan, berdasarkan fungsi & kondisinya pemanfaatan dan peraturan dapat dmanfaatkan pengunaan kawasan perundangan untuk rekreasi, dikelola unit pengelola dan penelitian, teknis (pasal 2 ayar 2), penjabarannya pendidikan, dan kewenangan oleh pemerintah penunjang budidaya; pemerintah dan daerah dan pemDa pemanfatan (psl 3). melalui PerDa tradisional dan ¾ Penyusunan rencana dan petunjuk rehabilitasi pengelolaan, teknis (penjelasan psl 8 pemanfaatan, opersional. ayat 3 butir a, b &c). penggunaan hutan ¾ Hutan hak didasarkan pertimbangan dibuktikan dgn alas kekhasan daerah, kondisi titel (hak atas tanah), sosial budaya & (psl 67); hutan hak lingkungan yg terkait berfungsi kws dgn kelestarian hutan dan konservasi & kepentingan masyarakat

dengan undang-undang. ¾ Mendapatkan pemberdayaan. ¾ Mendapatkan kompensasi atas hilangnya akses dan hak atas tanah karena penetapan kawasan hutan. ¾ Mendapat pendampingan dari pihak lain (LSM, pemerintah, swasta) untuk rehabilitasi hutan. ¾ Mengajukan gugutan perwakilan ke penegak hukum atas kerusakan hutan yang merugikan masyarakat lokal.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

18

SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), hasil hutan yang berasal dari hutan negara , SATS (Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa), untuk tumbuhan dan satwa liar, dan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul), untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

130

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan19 dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

19

luas (penjelasan psl 3); memperhatikan hak-hak masyarakat dalam pembagian blok (penjelasan psl 5). ¾ Tata hutan kws TAHURA dilaksanakan unit pengelolaan (penentuan tata batas; iventarisasi, edentifikasi, perisalahan kondisi kawasan; pengumpulan data sosial budaya di kws hutan & sekitarnya, pemancangan tata batas blok; pengukuran dan pemetaan) (psl. 9 ayat 1) ¾ Kws blok : pemanfaatan, koleksi tanaman, perlindungan dan blok lainnya (blok pemanfaatan tradisional, rehabilitasi dll) (psl 9 ayat 2). ¾ Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan hutan di seluruh kws hutan mrpk kewenangan pemerintah dan PemDa (psl 3). ¾ Pada areal tertentu dalam kws hutan ditetapkan oleh pemerintah sbg hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). (psl 11 ayat 2). ¾ Pemerintah, PemDa propinsi & kabupaten/kota, sesuai kewenangannya wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan dan sistem usaha (psl. 103)

lindung dapat dirubah statusnya menjadi kws hutan dan pemerintah berkewajiban memberi kompensasi kpd pemegang hak (psl 69). ¾ Masyarakat dapat mengakses sumberdaya hasil hutan sesuai dgn peraturan yang berlaku berupa surat dokumen (SKSHH, SATS, & SKAU)18 sbg bukti legalitas untuk dasar pengkuran dan pengujian fisik hail hutan (psl 73-78). ¾ Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal,adil, & lestari bagi kesejahteraan masyarakat (psl 17 ayat 1). ¾ Pemanfaatan hutan yaitu pemanfaatan kws, jasa lingkungan, hasil hutan kayu & non kayu, pemungutan hasil hutan kayu & non kayu (psl 17 ayat 2).

¾ Mekanisme telah diatur dalam peraturan ini, dan perlu ditindaklanjuti dalam peraturan daerah dan petunjuk operasional mengenai kejelasan peran masing-masing sesuai fungsi hutan dan peruntukannya.

Tata hutan adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasikan areal kerja KPH sesuai dengan karakteristik KPH dan hak-hak masyarakat sehingga perencanaan dan kegiatan pengelolaan KPH dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (penjelasan psl. 11 ayat 1).

131

¾ Hak masyarakat adat Ketetapan MPR dilindungi, dihormati dan Nomor : dihargai oleh negara atas IX/MPR/2001, sumberdaya alam (pasal 4 tentang Pembaruan ayat j). Agraria dan ¾ Melaksanakan penataan Pengelolaan kembali penguasaan, Sumberdaya Alam. pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform), yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat (pasal 4 ayat k).

¾ DPR bersama ¾ Masyarakat berhak Presiden mendapatkan akses berkewajiban informasi mengenai untuk mereubah potensi sumberdaya semua undangalam di daerahnya dan undang dan pemerintah peraturan berkewajiban pelaksanaannya mendorong yang tidak sejalan terwujudnya tanggung dengan TAP MPR jawab sosial untuk No. IX/MPR/2001 menggunakan (pasal 6). teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional (pasal 5 ayat 2 poin c). ¾ Kriteria panitia ¾ Masyarakat lokal tata batas areal memiliki akses untuk yang ditata batas membuat share dan meliputi 9 unsur pengakuan terhadap di ketuai oleh penataan batas kws Bupati/walikota. hutan. Salah satu unsur ¾ Masyarakat di dalamnya mengetahui aktivitas adalah tokoh dan dapat dilibatkan masyarakat dalam proses setempat (pasal 8 pengukuran. ayat b). ¾ Memahami fungsi kws ¾ Standar panitia TAHURA melalui penyuluhan atau tata batas sebagai sosialisasi dari kawasan hutan pelaaksana/petugas. adalah pejabat ¾ Dalam proses instansi pemda, pelaksanaan tata batas pejabat instansi masyarakat lokal kehutanan yang seperti institusi adat menangani harus masuk sebagai pengukuhan komponen di kawasan hutan di dalamnya. daerah, kepala ¾ Menerima informasi desa, tokoh/ketua yang lebih lengkap dan masyarakat adat mendapatkan manfaat setempat (pasal dari program yang 14). akan maupun sedang dilaksanakan.

Keputusan Menteri ¾ Kriteria status areal yang ditata batas sbg kws hutan Kehutanan Nomor memperoleh pengakuan : 32/Kpts-II/2001, para pihak (masyarakat, tentang Kriteria badan hukum, pemerintah) dan Standar di sepanjang trayek Pengukuran penataan batas (pasal 7 Kawasan Hutan. ayat 2 poin c). ¾ Kriteria Berita Acara Tata Batas (BATB) sementara telah diumumkan kepada masyarakat (pasal 9 ayat 3 poin a1). ¾ Memuat pernyataan pengakuan masyarakat di sepanjang trayek penataan batas kawasan hutan (pasal 9 ayat 3 poin a2). ¾ BATB definitif, adanya pernyataan tidak tercatat hak-hak kepemilikan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dsb (pasal 9 ayat 3 poin b2). ¾ Berita acara pengakuan hasil pembuatan batas yang ditandatangani oleh wakil/tokoh/Ketua adat masyarakat setempat, kepala desa, instansi kehutnanan daerah, camat, ketua tim pelaksana tata batas dan bupati/walikota (pasal 12 ayat 2 poin a). Keputusan Menteri ¾ Penyelenggaraan hutan ¾ Wilayah pengelolaan ¾ Pemerintah kabupaten/kota Kehutanan Nomor kemasayarakatan bertujuan hutan kemasyarakatan menetapkan 31/Kpts-II/2001, untuk memberdayakan adalah kawasan hutan kriteria masyarakat tentang masyarakat setempat dalam yang menjadi sumber

132

Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya (pasal 3). ¾ Ruang lingkup penyelenggaraan hutan kemasyarakatan meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam aspekaspek penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan, dan pengendalian. (pasal 4). ¾ Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan (pasal 5 ayat 2). ¾ Penentuan rencana lokasi dan luas areal kerja jangka waktu pengelolaan, dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah kabupaten/kota bersama masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan kelompok, potensi lahan dan hutan, dan pertimbangan teknis dari instaansi kehutanan di daerah (pasal 12 ayat 3). ¾ Hak pemerintah pusat KepMenHut No. terhadap pengelolaan 107/Kpts-II/2003 TAHURA masih tentang didominasi, daerah hanya Penyelenggaraan merupakan perpanjangan Tugas Pembantuan tangan pemeerintah pusat Pengelolaan dan masyarakat lokal Kaili TAHURA oleh dalam kawasan hutan juga Gubernur atau menjadi korban kebijakan. Bupati/Walikota.

setempat yang penghidupan perlu dipersiapkan masyarakat setempat sebagai calon (pasal 6 ). pengelola hutan ¾ Meningkatnya kemasyarakatan kesiapan kelembagaan (pasal 15). masyarakat setempat ¾ Blok perlindungan yang difasilitasi adalah bagian areal pemerintah kabupaten/ kerja yang harus kota (pasal 12). dilindungi ¾ Kegiatan pemanfaatan berdasarkan di hutan lindung dapat pertimbangan dilakukan pada blok keberlanjutan perlindungan dan blok hidrologis antara budidaya (pasal 38). lain : 200 meter ¾ Apabila pengelolaan dari tepi mata air hutan kemasyarakatan dan kiri kanan menimbulkan kerugian sungai di daerah bagi kepentingan rawa, 100 meter umum dari segi dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter lingkungan hidup, dari tepi kiri kanan masyarakat luas dapat anak sungai, 2 kali melakukan gugatan kedalaman jurang perwakilan kepada dari tepi jurang, pemerintah lahan berlereng kabupaten/kota. (pasal lebih dari 40 %, 54). serta pertimbangan pelestarian plasma nutfah.

¾ Akses daerah terhadap ¾ Tugas pembantuan TAHURA terbatas, berkaitan dengan karena pemerintah teknis pusat belum dioordinasikan sepenuhnya kepada BKSDA menyerahkan kepada sebagai daerah karena masih pelaksanaan ada kepentingan yang program pusat di lebih besar. daerah (pasal 2 ayat 2).

133

¾ Akses masyarakat Pengelolaan Surat Keputusan ¾ Hak masyarakat terhadap Dinas terhadap hak milik dilakukan Gubernur Nomor : lahan dan tanaman di dalamnya dikurangi bahkan akan dikurangi dan Pariwisata, peran 188.44/1400/DIS lambat laun akan masyarakat tidak akan dihilangkan. Pemilik BUDPARhilang karena kekuatan jelas. lahan/tanah tidak dapat G.57/2003. mengembangkannya, setiap penguasa (kekuasaan). tiga bulan harus melapor ke pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi Sulteng. ¾ Untuk menikmati dan ¾ Masyarakat Peraturan Daerah ¾ Untuk memanfaatkan memberikan memanfaatkan ruang ruang berdasarkan Nomor 2 Tahun saran, tanggapan beserta sumberdaya potensinya, diarahkan pada 2004, tentang kepada gubernur alam yang terkandung pola investasi untuk Rencana Tata melalui Tim di dalamnya, berupa meningkatkan Ruang Wilayah Koordinasi manfaat ekonomi, pembangunan kawasan Propinsi Sulawesi Penataan Ruang sosial dan lingkungan (pemerintah, swasta, dan Tengah Daerah (TKPRD), dilaksanakan atas masyarakat), disampaikan dasar penguasaan, meminimalkan konflik secara lisan atau sesuai dengan pemanfaatan ruang dan tertulis. Secara ketentuan peraturan mengupayakan sinergi teknis mekanisme perundangan ataupun pembangunan yang tinggi peran masyarakat atas hukum adat dan (kabupaten/kota dan akan diatur kebiasaan yang propinsi). melalui keputusan berlaku atas ruang ¾ Berperan serta dalam gubernur (belum pada masyarakat proses perencanaan tata ada). setempat. ruang, pemanfaatan ruang, ¾ Pemberian informasi, ¾ Penggantian yang dan pengendalian layak atas saran, pertimbangan pemanfaatan ruang. kerugian terhadap atau pendapat dalam ¾ Pengakuan dan perubahan status penyusunan strategi perlindungan hak-hak semula yang dan struktur keperdataan masyarakat dimiliki pemanfaatan ruang (pasal 100 ayat d). wilayah propinsi (pasal masyarakat akibat ¾ Mempereoleh penggantian pelaksanaan 106 ayat d). yang layak atas kondisi RTRWP Sulawesi yang dialami masyarakat Tengah sebagai akibat pelaksanaan diselenggarakan kegiatan pembangunan dengan cara yang sesuai dengan rencana musyawarah antar tata ruang (pasal 100 ayat pihak e). berkepentingan (pasal 103 ayat 1).

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis

yang

menunjang

kelangsungan

kehidupan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (psl 7). Hal ini menunjukan betapapun kawasan pelestarian alam dan kawasan konservasi berupa Taman

134

Nasional, Taman Hutan Raya (TAHURA), dan Taman Wisata Alam, memperkuat keyakinan bahwa manusia juga merupakan ekosistem di dalamnya. Dengan demikian maka peran serta rakyat (masyarakat) dalam pengelolaan kawasan pelestarian, konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam kawasan hutan. Peran-peran masyarakat tersebut diarahkan dan digerakan pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan dalam mengembangkan peranserta tersebut. Undang-undang merupakan kerangka normatif yang dijadikan acuan bagi pengelola, dan elemen yang terkait termasuk masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut memaklumatkan kepada pengelola (pemerintah) bahwa penyusunan rencana pengelolaan kawasan TAHURA (Cagar Alam, Hutan Lindung, Wisata Alam) berdasarkan kajian aspek ekologis, teknis, ekonomis, sosial budaya dan politik. Aspek-aspek tersebut merupakan dasar yang menjadi pertimbangan untuk memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaannya.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dan prioritas harus

diberikan khususnya bagi daerah-daerah yang kawasan hutannya telah dikelola secara efisien oleh masyarakat. Hal ini mungkin dapat memperkecil biaya transaksi seperti memberikan penguatan dan hak-hak masyarakat adat (Fay dkk, 2006). Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 bahwa penetapan daerah-daerah penyangga tetap menghormati hak-hak dari pemegang hak. Untuk membina fungsi daerah penyangga pemerintah diwajibkan melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, peningkatan rehabilitasi lahan, peningkatan produktivitas dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep tersebut sangat memadai untuk dijadikan pegangan bagi komunitas masyarakat di dalam kawasan hutan, namun masih panjang prosedural untuk mencapainya.

135

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah, maka proses pengelolaan TAHURA SULTENG berada pada pemerintah daerah. Peraturan tersebut justru tidak memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam pengelolaan TAHURA. Peraturan ini (PP No.62/1998) seharusnya menindaklanjuti peraturan No. 68/1998 yang harapannya dapat memperjelas mekanisme pengelolaan untuk menjadi acuan teknis bagi pemerintah daerah, namun hal ini masih jauh dari keinginan hati rakyat. Akses masyarakat terhadap sumberdaya alam semakin tidak jelas termasuk hak-hak de fakto diabaikan. Peraturan tersebut nampaknya hanya mengadopsi sebagian isi dari PP No. 68/1998, bukan menjabarkan, menyempurnakan kelemahan, dan memperjelas peran daerah termasuk masyarakat dan stakeholder seperti dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 PP No. 62/1998 berbunyi masyarakat berhak mendapatkan penyuluhan, pengelolaan hasil hutan non kayu, perburuan tradisional dan pelatihan keterampilan masyarakat. Dalam situasi yang berbeda, terbit Keputusan Menteri Kehutanan No. 461/Kpts-II/1995, yang menetapkan perubahan fungsi Cagar Alam Poboya, Hutan Lindung Paneki dan PPN xxx menjadi Taman Hutan Raya dengan nama sementara TAHURA PALU.

Keputusan tersebut tidak mengatur akses masyarakat dalam

pengelolaan TAHURA. Untuk memperjelas statusnya, maka terbit lagi Keputusan Menteri Kehutanan No. 24/Kpts-II/1999 yang mengukuhkan kelompok hutan TAHURA SULTENG seluas 7.128 hektar yang sekaligus menetapkan tata batas tetap dengan mengacu pada Berita Acara Tata Batas (BATB) tangal 13 Juni 1997. Proses penandatanganan berita acara yang seharusnya diwakili oleh semua elemen (para stakeholders), nampaknya belum memenuhi aspirasi para pihak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan didapatkannya tapal batas yang dipancang di dalam kebun dan halaman rumah warga (kasus Tompu), yang seharusnya tidak terjadi. Tahapan pemancangan awal adalah penetapan tata batas dengan titik koordinat melalui foto citra, namun setelah dilakukan ground chek atau dilakukan trayek batas maka koordinat yang berada pada kebun dan halaman warga masyarakat sudah dilakukan pergeseran dan pengelola harusnya sudah melakukan negosiasi, komunikasi dan

136

penyampaian bahwa wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai daerah pelestarian alam dengan nama TAHURA yang juga di dalamnya masyarakat sebagai bagian ekosistem. Fungsi dan peruntukan TAHURA seharusnya telah dipahami masyarakat saat pelaksanaan trayek batas, akan tetapi hal ini tidak terjadi. Petugas lapangan mengabaikan keberadaan masyarakat di dalam kawasan sehingga akhir-akhir ini menjadi krusial dan menuai protes bahkan jika tidak dilakukan negosiasi dengan para pihak yang terkait khususnya masyarakat pemukim dalam kawasan, akan terjadi penolakan atas kehadiran TAHURA. Hal ini tentu tidak diinginkan terjadi, karena TAHURA SULTENG merupakan penyangga kehidupan dan sumber air bagi umumnya masyarakat di wilayah Timur Kota Palu. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang merupakan revisi dari UU No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, memberikan ruang dan peluang yang besar bagi masyarakat adat dan menghargai hak-hak ulayat, termasuk pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan prinsipprinsip keberlanjutan. Hak-hak yang harusnya diterima masyarakat dan mendapat pelayanan pemerintah berupa pengakuan dan pemberian hak komunal dan privat, mendapatkan pemberdayaan dan pendampingan baik dilakukan langsung maupun melalui kemitraan dengan pihak lain. Hal ini akan berkonsekwensi pada pengelolaan yang taat aturan termasuk dalam penggunaan izin pemanfaatan sumberdaya hasil hutan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan gugutan perwakilan ke penegak hukum atas kerusakan hutan yang merugikan masyarakat lokal. Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat lokal menurut perspektif peraturan perundang-undangan kehutanan menunjukkan adanya keinginan yang baik sekalipun masih terdapat kelemahan-kelemahan. Hal ini dapat ditunjukan dalam pasal-pasal UU No. 41/1999 bersama pelaksanaannya. UU No. 41/1999 mengamanatkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) mempertimbangkan situasi lokal dalam aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan institusi masyarakat lokal yang bermuara pada pensejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan wewenang untuk bertindak jika terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Pemaknaan hal tersebut menunjukan

137

bahwa berbagai program pembangunan dan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan sumberdaya alam (hutan), tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah semata dan pendekatan sektoral, namun keterlibatan para pihak dari awal (proses prakondisi) hingga pada pengambilan keputusan akhir. Keterlibatan ini tentu saja akan berkelanjutan dan kontinue dalam berbagai aspek yang berkaitan pengelolaan sumberdaya dalam kawasan hutan TAHURA. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Untuk memenuhi kebutuhan para pihak, dilakukan penyempurnaan PP No. 34/2002 dengan PP No. 6 Tahun 2007. Selain penyempurnaan atas PP No. 34/2002 yang secara substansi memberikan perubahan signifikan, namun kelemahannya memposisikan pihak swasta pemilik izin untuk tetap eksis melakukan eksploitasi tambang di dalam kawasan hutan lindung dan cagar alam. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 akan mengundang polemik dan sumber memicu konflik baru, jika pemegang izin penambangan emas di TAHURA akan melakukan aktrivitasnya. Peraturan tersebut telah melegalkan kembali penambangan dalam kawasan hutan tanpa kecuali, baik hutan lindung, kawasan cagar alam maupun kawasan-kawasan hutan yang berpenghuni sekalipun. Dalam penjelasan pasal-pasalnya telah menyebutkan dan memberikan ruang yang jelas kepada masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan, namun nampaknya dilematis.

Sementara dalam pasal 17 ayat 2 menyebutkan,

pemanfaatan hutan adalah pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu. Bunyi ayat tersebut jika di integrasikan dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001, nampaknya menunjukkan adanya penguatan secara normatif bagi masyarakat, namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah sudah sejauh manakah aturan pelaksanaan ini dijalankan pada tataran implementasi ? Sudah siapkah dan atau seperti apa respon pemerintah daerah

138

dalam

menyikapi

peraturan

tersebut

dalam

mengintegrasikannya

dengan

pembangunan daerah? Sebagai konsekwensi dari sebuah peraturan pelaksanaan, maka dibuatlah keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 32/Kpts-II/2001 tentang kriteria dan standar pengukuran kawasan. Keputusan tersebut dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau implementasi kebijakan tidak kebablasan, sehingga perlu petunjuk yang runut sampai pada tingkat pelaksanaan. Beberapa pasal dalam keputusan tersebut menyebutkan bahwa kriteria penetapan status areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan memperoleh pengakuan para pihak (masyarakat, badan hukum, pemerintah daerah hingga tingkat desa dan dusun) disepanjang trayek penataan batas (pasal 7 ayat 2 poin c). Makna eksplisit yang dapat dicermati dari ayat tersebut, saat melakukan trayek penataan batas telah teridentifikasi/teriventarisir berbagai

informasi

tentang

hal-hal

yang

berkaitan

dengan

kriteria

yang

dipersyaratkan dalam trayek penataan batas. Keadaan ini dari fakta lapangan yang ada di TAHURA SULTENG, bahwa penyelesaian administrasi dilakukan pada elitelit dari desa-propinsi ; komponen masyarakat termasuk rakyat yang terkena dengan trayek batas diabaikan.

Dalam pasal lain juga berbunyi kriteria Berita Acara Tata

Batas (BATB) sementara telah diumumkan kepada masyarakat (pasal 9 ayat 3 poin a1), dan selanjutnya dalam ayat 3 poin b2 pasal yang sama berbunyi BATB definitif adanya pernyataan tidak tercatat hak-hak kepemilikan atas tanah, tanaman tumbuh, bangunan/pemukiman. Berita acara pengakuan hasil pembuatan batas yang ditandatangani oleh wakil/tokoh/ketua adat masyarakat setempat, kepala desa, instansi kehutanan daerah, camat, ketua tim pelaksana tata batas dan bupati/walikota (pasal 12 ayat 2 poin a). Hasil penelitian menunjukan sejumlah tujuh tokoh adat komunitas, dan sejumlah responden yang kena trayek penataan batas tidak pernah membubuhi tandatangan ataupun cap jempol dalam sebuah berita acara yang berkaitan dengan penataan batas TAHURA SULTENG. Masyarakat umumnya penduduk dari komunitas yang berdomisili dalam kawasan tidak tahu-menahu seperti apa bentuk dan pengelolaannya, dan mereka akan dikemanakan jika peraturan menurut petugas lapangan Dinas Kehutanan Propinsi

139

akan bebas dari pemukiman masyarakat.

Informasi tersebut sangat ironis jika

memaknai pengertian ekosistem, bahwa pemukiman masyarakat dalam kawasan merupakan bagian dari ekosistem kawasan, telah menyatu dengan alam sekitar dan hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam pelaksanaan di lapangan sangat berbeda dengan yang dianjurkan dalam keputusan ini. Pasal 14 berbunyi, standar panitia tata batas sebagai kawasan hutan adalah pejabat instansi pemerintah daerah, pejabat instansi kehutanan yang menangani pengukuhan kawasan hutan di daerah, kepala desa, tokoh/ketua masyarakat adat setempat.

Tokoh masyarakat

adat20, dan beberapa pejabat instansi pemerintah21, yang berkaitan dengan penatapan TAHURA SULTENG menunjukan tidak dilibatkannya komponen lokal (institusi adat, tokoh masyarakat dari masing-masing-masing komunitas). Produk kebijakan yang ada saat ini cukup memadai untuk mengeliminir kesenjangan yang terjadi dari dampak penataan batas, jika respons pemerintah daerah cerdas mengapresiasinya, namun beberapa peraturan masih juga terdapat kelemahan antar peraturan yang satu dengan lainnya. Peraturan operasional seyogyanya tidak membingungkan masyarakat, dimana peraturan perundangan merupakan acuan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk mengelola sumberdaya alam untuk kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Kenyataan menunjukkan tidak sedikit peraturan yang menimbulkan kontraversi di kalangan masyarakat dan stakeholder (Kartodihardjo, 2006).

Kartodihardjo memberikan contoh empirik mengenai perubahan-perubahan

peraturan yang kontradiktif, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

20

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat : Randa Wali (tokoh adat Tana Lando), Pasiringgi (tokoh adat masyarakat Tompu), Sanatandji (tokoh adat masyarakat Uentumbu), Ali Djaludin M (tokoh adat masyarakat Bunti Pobau & DAS Pondo), Muslima (tokoh adat masyarakat Vatutela) dan Hi. Djadja (tokoh adat masyarakat Vintu), mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses penataan batas hingga pengambilan keputusan penetapan kawasan hutan TAHURA SULTENG. 21 Hasil wawancara dengan para top pimpinan : Said Awad (Kepala BAPEDALDA Propinsi Sulawesi Tengah, Istanto (Kepala BKSDA), Trimuljono Admomartono (Kepala BP-DAS), dan Hedar Laudjeng (Ketua LSM Perkumpulan Bantaya), memperkuat keyakinan bahwa pelaksanaan tata batas dilakukan sepihak, tanpa negosiasi dengan aktor di dalamnya. Bahkan dalam wawancara dua orang pimpinan instansi pemerintah menyarankan untuk dilakukan rekonstruksi kempali tata batas TAHURA SULTENG yang telah ditetapkan definitif saaat ini. Pertimbangannya, jika masyarakat bukan pelaku dan masuk dalam organik pengelolaan, program tersebut tidak akan jalan, stagnasi, dan kawasan tersebut akan terancam tereksploitasi tanpa terkendali.

140

(Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan22. Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 merupakan salah satu peraturan teknis pelaksanaan dari UU No. 41/1999 yang dapat memberikan peluang yang luas bagi masyarakat, dan dapat mengakomodir kepentingan banyak pihak. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya yang berdomisili dalam kawasan hutan. Ruang lingkup penelenggaraan hutan kemasyarakatan meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat dalam aspek-aspek wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan pengelolaan dan pengendalian (pasal 4). Hal ini sekali lagi dinyatakan bahwa antar pemerintah daerah dengan masyarakat belum dapat melakukan negosiasi, dimana paradigma pemerintah daerah saat ini kekuatan dan keabsahan dari TAHURA SULTENG adalah legalitas formal dan administratif, dan jika terdapat kelompok masyarakat yang memprotes dan atau menolak berarti melawan pemerintah. Sementara paradigma yang dianut masyarakat berbeda, yaitu raakyat juga merupakan bagian dalam menentukan keputusan, apalagi kawasan tersebut adalah juga hak de fakto yang telah lama dikuasai sebelum ditetapkan menjadi TAHURA SULTENG. Perbedaan paradigma tersebut merupakan salah satu faktor penghambat bagi keduanya untuk bersepakat (pemerintah ego dengan kekuasaannya vs masyarakat berpandangan kebenaran ada di pihak mereka). Dampak yang diterima oleh pemerintah daerah dalam proses penetapan tersebut adalah menurunnya kepercayaan masyarakat atas pengelolaan TAHURA SULTENG. Rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada birokrasi pemerintah, dengan tidak melaksanakan beberapa amanah dari isi peraturan seperti penentuan rencana lokasi dan luas areal kerja jangka waktu pengelolaan, dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah kabupaten/kota bersama masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan kelompok, potensi lahan, hutan dan pertimbangan teknis dari instansi 22

Lihat Kartodihardjo, H. (2006 ; 77 - 99), kronologis perubahan undang-undang no. 41/1999 tentang Kehutanan dan perundangan lainnya, menunjukkan kelemahan pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya alam, dalam Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia.

141

kehutanan di daerah (pasal 12 ayat 3). Daerah dalam pengelolaan TAHURA belum merupakan bagian yang strategis dan prioritas dalam pengembangan program, apalagi kebiasaan yang telah bertahun-tahun dengan pengelolaan yang sifatnya sektoralis, sementara TAHURA pengelolaannya holistis. Untuk merubah kebiasaan ini membutuhkan proses yang melembaga dengan keinginan dan kemampuan profesional yang memadai dari pemimpinnya. Tidak berjalannya governance resources

karena ketidakmampuan pengelola dalam mengkolaborasikan beragan

kepentingan di dalamnya. Hal ini dibenturkan lagi dengan KepMenHut No. 107/KptsII/2003 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan pengelolaan TAHURA oleh Gubernur dan Bupati/walikota bahwa hak pemerintah pusat terhadap pengelolaan TAHURA masih dominan, dan daerah hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tugas pembantuan tersebut secara teknis dikoordinasikan kepada BKSDA sebagai pelaksana program pusat di daerah (pasal 2 ayat 2). Kondisi ini sangat sulit untuk dapat berkomunikasi dengan baik di tataran implementasi khususnya dalam aspek koordinasi. Secara hirarki birokrasi, BKSDA dalam struktur pemerintahan termasuk dalam eselon III, sementara Dinas Kehutanan eselon II. Situasi ini masing-masing instansi dalam institusi pemerintah sendiri masih menunjukan ego sektoral dan strukturalnya, bukan berpegang pada prinsip fungsional terhadap sesuatu program yang merupakan tanggung jawabnya. Data faktual menunjukkan kelemahan kapasitas kelembagaan pemerintah yang diwakili Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah. Indikator lain yang dapat ditunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 62/1998 mengamanatkan pengelolaan di bidang kehutanan khususnya TAHURA SULTENG adalah wewenang pemerintah daerah tingkat II (baca pasal 5 dan 6). Sesuatu yang ironis ditemukan di lapangan bahwa pengelolaan TAHURA tidak dapat berjalan (oleh Pemda Kabupaten dan kota), karena kendala utama adalah belum adanya pelimpahan wewenang dan atau wewenang berada pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah23

23

”Ir. Zainal Arifin H. Tongko, SH, MS”, Kepala Dinas Kehutanan Kota Palu Sulawesi Tengah.

Dinas Kehutanan Kota Palu menunggu kewenangan pengelolaan di Propinsi sekaligus kebijakan pengelolaannya. Belum ada tindaklanjut dari Propinsi mengenai SK Menteri No. 24/Kpts-II/1999 kepada

142

Pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah No. 62/1998 yang ditindaklanjuti dengan KepMenHutBun No. 107/KptsII/2003 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan pengelolaan TAHURA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Pengelolaan TAHURA dalam pasal 2 dan 5 PP No. 62/1998 yang diperjelas dalam pasal 7, bahwa tugas pembantuan dapat berjalan jika kegiatan pengelolaan mendapat persetujuan Menteri Kehutanan.

Keadaan ini

merupakan salah satu indikasi bahwa pengelolaan TAHURA separuh sentralistik, atau dapat dikatakan belum sepenuhnya otonom. Situasi seperti ini pihak pusat belum sepnuhnya memberikan kewenangan, dan mengindikasikan pemerintah daerah nampaknya belum memiliki ”kemampuan" untuk mengelola TAHURA secara komprehenship, karena kawasan ini banyak kepentingan yang terlibat (stakeholders). Hal ini terbukti bahwa selama penyerahan kepada pemerintah daerah tahun 1998, belum terdapat aktivitas yang signifikan dilakukan, terutama koordinasi yang melibatkan stakeholders, khususnya masyarakat lokal Kaili yang bermukim dalam kawasan sejak lama. Faktor lain yang menjadi hambatan di daerah adalah tidak berjalannya pengelolaan dan kurang dipahaminya peraturan yang telah diterbitkan pemerintah, baik pengelola yang terlibat dalam kebijakan maupun pengelola teknis, termasuk peraturan daerah (PerDa) No. 2 Tahun 2004 mengenai Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Daerah yang mengatur khusus TAHURA SULTENG belum dibuat termasuk perangkat teknis lainnya (lunak dan kasar). Hal ini diperkuat dengan persepsi dari Dinas Kehutanan yang seolah-olah bukan wewenangnya dalam melakukan pengelolaan yang mengkoordinasikan para stakeholder yang berkepentingan di dalamnya. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 nampaknya belum dicermati baik pimpinan instansi (Kepala Dinas, Kepala Sub Bidang maupun pengelola Teknis Lapangan). Situasi ini sangat ironis tatkala pemegang kendali tidak memahami apa yang akan dikerjakan, sementara pihak lain banyak yang bergantung kepada-nya, dan yang lebih memilukan bahwa kebijakan

daerah tingkat II sehingga dinas teknis belum bisa ”sembarang masuk”, wawancara tanggal 3 Agustus 2006 di ruang kerjanya di Palu.

143

pengelolaan kawasan tersebut masih

berada sebagian pada pemerintah pusat 24 .

Sementara peraturannya telah jelas bahwa pemerintah propinsi (dinas) melaksanakan kebijakan

pengelolaan

TAHURA

lintas

kabupaten

dan

kota,

dan

dinas

kabupaten/kota melaksanakan kebijakan pengelolaan TAHURA SULTENG dalam wilayah kabupaten/kota. Gubernur menindaklanjuti kebijakan ini juga seadanya, hanya melihat dari sisi kepentingan kontribusi pendapatan daerah, bukan memandang sebagai aset daerah yang akan memberikan kontribusi besar dalam berbagai hal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan masa depan dan ekosistem kawasan hidrologi yang kepentingannya sama dengan aspek lain. Indikator tersebut ditunjukkan dengan sikap pemerintah daerah bahwa hingga penelitian ini selesai, belum dibuatnya Peraturan Daerah yang mengatur secara mandiri, dan kontribusi TAHURA SULTENG dengan ekosistem yang ada ; masyarakat bukan sebagai aset yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, namun dianggap sebagai hambatan dan tantangan/ancaman.

Sementara ruang yang diberikan kepada masyarakat

sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah No. 2/2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dinyatakan, untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar penguasaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Hal yang sama

disebutkan dalam pasal 103 ayat 1 PerDa No. 2/2004 berbunyi pergantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki masyarakat akibat pelaksanaan RTRWP Sulawesi Tengah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan. Peraturan tersebut hanya merupakan slogan dan persyaratan administratif, bukan menjadi acuan dalam menyusun setiap program implementasi. Hal yang lebih ironis lagi tentang persepsi Dinas Kehutanan yang

24

Hasil Wawancara Pth. Kadis Kehutanan “Ir. Haerul Anantha” dan Ir.Jein, Kepala Sub Bidang Konservasi dan Pelestarian Hutan Alam (KPHA) Propinsi Sulawesi Tengah, Maret 2006.

144

seolah-olah

bukan

wewenangnya

dalam

melakukan

pengelolaan

untuk

mengkoordinasikan para stakehoder yang terkait dengan TAHURA SULTENG. Peraturan yang melarang aktivitas di dalam kawasan Taman Hutan Raya tidak cukup dan tidak menjamin kelestarian dan rusaknya kawasan hutan. Bagaimana ekosistem kehidupan bisa dijalankan bersama antar perangkat hukum yang mengatur pengelolaan memberikan peluang dan akses yang sama sehingga keberadaan hutan TAHURA merupakan tanggung jawab bersama.

Masyarakat di dalam kawasan

bersama institusi adatnya dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai aktor yang benarbenar eksis, bukan hanya slogan yang dijadikan persyaratan administratif. Mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan

(prakondisi, perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi), termasuk peran kontrol diberikan kepada institusi adat yang eksis di lapang atau lokasi dimana mereka bermukim.

Keadaan ini akan lebih

memberikan dampak positif yang menjanjikan atas keberlanjutan terjaganya ekosistem TAHURA. Hal tersebut didukung dengan kondisi geografis pemukiman warga berada hampir semua sisi yang masuk dalam trayek batas. Situasional tersebut menganjurkan untuk didefinisikan tersendiri menurut perspektif lokasi yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang unik, sehingga dalam implementasi dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini akan dapat berjalan jika semua elemen duduk satu meja untuk mengharmonisasi kebijakan-kebijakan yang diangap belum sinkron dengan situasi lokal daerah Sulawesi Tengah. Jika hal ini dilakukan maka yang akan terjadi adalah peninjauan kembali trayek batas secara bersama (komprehenship) sehingga akan menghasilkan peta dengan alur penyesuaian situasi lapangan.

Hasilnya mungkin bukan hanya

berupa satu cincin gelang utuh, tapi akan terbentuk beberapa cincin-cincin gelang yang diantaranya adalah kebun rakyat dan lahan-lahan komunal. Akses terhadap kebun-kebun dan lahan komunal ini jika dimaksimalkan akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan ekonomi petani, sosial budaya dan ekologis, pada

145

gilirannya hutan TAHURA akan terjaga dari gangguan baik dari dalam sendiri maupun dari luar25. Secara operasional petunjuk

termasuk mekanisme pengelolaan TAHURA,

sampai penelitian ini selesai dilaksanakan belum ditemukan peraturan maupun kebijakan lain yang menjelaskan mekanisme dan peran masing-masing stakeholder. Peraturan daerah yang menjadi acuan bagi pengelola belum dibuat, dan kini terjadi stagnasi dalam pengelolaannya. Daerah dalam hal ini nampaknya masih bingung dan enggan berbuat banyak, yang seharusnya memiliki apresiasi yang tinggi untuk merespon kebijakan pelimpahan wewenang pengelolaan

berdasarkan PP No.

62/1998. Pasal 3 dalam peraturan pemerintah tersebut menjelaskan, proporsi daerah dalam pengelolaan TAHURA meliputi kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangannya. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat berikutnya ; perlu dilakukan iventarisasi hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas. Hal ini belum pernah dilakukan khususnya tentang iventarisasi pada pihak ketiga, sehingga sampai saat ini polemik TAHURA tak kunjung berakhir. Undang-undang mengenai otonomi daerah (desentralisasi), yang menawarkan sejumlah peluang bagi maasyarakat lokal untuk mendapatkan ruang aspirasi yang lebih besar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (hutan). Pemerintah yang terdesentralisasi akan lebih dekat dengan masyarakat, karenanya harus lebih tanggap terhadap tuntutan lokal dibandingkan skema pemerintahan yang terpusat (Fay dkk, 2006).

Selanjutnya, proses desentralisasi ternyata pemerintah

daerah yang tidak siap menghadapi reorganisasi skala besar, termasuk Sulawesi Tengah dengan beberapa daerah tingkat II, mengindikasikan belum sepenuhnya berkemampuan mengakses kebijakan tersebut dalam berbagai aspek pembangunan. Dalam atmosfir perubahan yang begitu cepat, stakeholder yang memiliki akses lebih baik kepada informasi pasar serta hubungan yang baik dengan calon pembeli potensial, serta kepada pejabat-pejabat pemerintah, memiliki keuntungan 25

Komunikasi personal dengan Languha, A. (April 2006) di Palu. Konsep pengelolaan yang berdimensi situasional perlu menjadi pertimbangan mendasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan akses susmberdaya TAHURA SULTENG ke depan, karena di dalam kawasan terdapat ratusan hektar kebun ladang privat dan komunal dengan 529 KK (2.416 jiwa) yang menggantungkan kehidupannya dengan sumberdaya alam di TAHURA.

146

yang luar biasa.

Masyarakat tidak menikmati keunggulan tersebut, karenanya

menerima keuntungan yang sedikit. Dalam situasi tertentu, desentralisasi cenderung menjadi kendaraan bagi elit, politikus dan aparat keamanan setempat yang bergabung mengeksploitasi hutan (Down to Earth 2002 dalam Fay dkk, 2006). Secara keseluruhan

pengelolaan TAHURA SULTENG dengan proses

desentralisasi yang dipertegas melalui Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 dan didukung dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Tengah. Pengaturan ruang daerah termasuk TAHURA, salah satu pasal di dalamnya, namun secara eksplisit dalam operasional TAHURA tidak ditindaklanjuti dalam mekanisme pengelolaan.

Banyak peraturan

pemerintah yang justru tidak menguraikan bahkan cenderung menyembunyikan dan menafikan keberadaan tanah-tanah ulayat masyarakat adat, yang secara kasar maupun halus yang diubah menjadi kawasan luas konsesi pembalakan hutan, perkebunan besar, dan pertambangan. Piranti hukum hanyalah langkah awal untuk memberikan basis keabsahan de jure, sehingga rakyat tidak lagi mempunyai alasan tandingan secara legal formal untuk mempertahankan hak-hak mereka. Perjuangan komunitas masyarakat adat Kaili Ledo dan Tara mempertahankan hak-haknya sedang berjalan, dan pemerintah daerah-pun hingga saat ini belum memberikan pengakuan dan perlindungannya. Dengan demikian, dapat dikemukakan beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan akses sumberdaya TAHURA dari konteks kebijakan sebagai berikut : 1) Belum adanya aturan main yang jelas, ketidakmampuan pemerintah pusat untuk memantau dan menegakan undang-undang yang telah diterjemahkan menjadi prakarsa pemerintah daerah yang ternyata melampaui rentang tanggung jawab yang diberikan undang-undang dan peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat (Fay dkk, 2006). 2) Proses

desentralisasi

telah

menciptakan

gelombang

harapan

dan

meningkatkan tekanan untuk perubahan di tingkat kabupaten dan kota, hingga mencapai titik dimana pemerintah pusat kehilangan kendalinya terhadap proses tersebut.

147

3) Pada daerah tingkat II, Kabupaten Donggala dan Kota Palu perwujudan peluang untuk menetapkan klaim atas sumberdaya TAHURA menciptakan sejumlah tuntutan yang kuat untuk penyelesaian konflik, dan faktanya pemerintah kabupaten dan kota tidak berkemampuan menyelesaikannya. 4) Pemerintah kabupaten dan kota berwewenang untuk menerbitkan perizinan bagi eksploitasi sumberdaya hutan skala kecil sehingga mereka memperoleh insentif untuk mempercepat eksploitasi guna meningkatkan pendapatan daerahnya. 5) Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tidak disinggung ketentuan mengenai peranserta masyarakat dan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan. Peranserta masyarakat adalah salah satu syarat terlaksananya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Apabila peranserta masyarakat diabaikan, maka dikhawatirkan pembangunan yang dilaksanakan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat (terjadinya pembangunan yang semu). 6) Kebijakan mengenai peranserta masyarakat dalam Peraturan Daerah No. 2/2004 tidak memberikan definisi yang jelas, dalam proses mana masyarakat berperan, apakah hanya terbatas pada menyetujui hasil keputusan

dari

pemerintah (seperti sekarang?) atau dilibatkan dari prakondisi penyusunan kebijakan hingga pengambilan keputusan.!!!

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pemberian hak pemilikan, dan pengelolaan, termasuk hak ulayat bagi komunitas masyarakat adat berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah adalah wewenang Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan yang berkaitan dengan hutan, sementara hak pemilikan lahan/tanah adalah wewenang Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah daerah berkewenangan dalam kebijakan pengelolaan TAHURA yang bersifat teknis. Setelah implementasi otonomi daerah, pemerintah tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah atas pengelolaan sumberdaya alam seperti maraknya pembalakan illegal, pemberian izin pemanfaatan hasil hutan yang tidak dapat dikendalikan, khususnya pengambilan kayu yang tidak proporsional, dan sebagai sumber pendapatan illegal bagi aparat. Pemerintah daerah memanfaatkan sumberdaya alam secara maksimal tanpa memperhitungkan kelestarian, dan mengejar target pendapatan daerah yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran (target APBD). Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 merupakan aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah. Peraturan tersebut justru tidak menjelaskan secara eksplisit penjabaran

dari

isi

PP

No.

68/1998,

dan

daerah

belum

dapat

mengimplementasikan peraturan tersebut di lapangan, khususnya pengelolaan TAHURA Sulawesi Tengah sebagaimana diamanatkan dalam pasal-pasalnya. Peraturan perundang-undangan kehutanan memberikan ruang, peluang, dan mekanisme untuk terselenggaranya pengelolaan kawasan pelestarian (hutan lindung) dan area penyangga yang dapat diintegrasikan dengan program pengembangan masyarakat pemukim di dalamnya. Pemerintah daerah tidak proaktif dalam merespon peraturan perundang-undangan yang ada. TAP No. IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria, dan pengelolaan sumberdaya alam menetapkan prinsip : melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi

149 ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria/sumberdaya alam (pasal 4). Masyarakat Kaili Ledo dan Tara tidak mendapatkan hak yang jelas menurut perspektif hukum positif dalam pengelolaan akses sumberdaya alam di wilayah penguasaannya secara de fakto. Pengakuan dan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan rasa keadilan yang hidup dihati rakyat masih cukup jauh dengan harapan ketetapan No. IX/MPR/2001. Fakta di lapangan menunjukan masyarakat belum menjadi prioritas dalam pengelolaan sumberdaya alam, masih termasuk dalam kelompok yang termarginalkan. Dengan tidak mendapatkan kepastian hukum tentang hak, maka memperbesar ruang gerak para penunggang gelap (free rider) dalam pemanfaatan lahan (tanah) seperti munculnya spekulan-spekulan tanah, dan pengolahan hasil hutan illegal. 2.

Stakeholder dalam mengelola sumberdaya alam di TAHURA SULTENG tidak mendapatkan hak sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangundangan. Dari sejumlah stakeholders yang terlibat memiliki peran berbeda dalam memanfaatkan akses sumberdaya alam. Petani, pendulang emas, perotan dan pengumpul batu kali melakukan akses langsung sekalipun tidak memiliki hak legitimasi, kecuali kelompok pengambil rotan. Pedagang hasil hutan dan militer adalah stakeholder yang menerima manfaat, tapi tidak memiliki hak, dan tangung jawab terhadap akses sumberdaya alam. PT. Citra Palu Mineral adalah stakeholder yang mendapatkan legitimasi pemerintah untuk mengakses sumberdaya tambang, namun memiliki tanggung jawab rendah, preseden buruk di masyarakat (hubungan konfliktual), dan ditolak kehadirannya. Hasil penelitian menunjukan masyarakat lokal Kaili memiliki penilaian tertinggi sebagai penerima benefit (revenue) atas akses sumberdaya alam di TAHURA SULTENG dari sejumlah stakeholder. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perspektif masyarakat

merupakan stakeholder yang mendapat nilai

tertinggi dari aspek tanggung jawab untuk keberlanjutan TAHURA. Stakeholder kunci dan sebagai pemegang wewenang hak, pengendali akses,

150 sentra manajemen, dan pemelihara keberlanjutan pengelolaan akses sumberdaya alam TAHURA SULTENG adalah Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini kurang mengambil tanggung jawab.

Masyarakat lokal Kaili

menerima manfaat langsung dari akses sumberdaya lahan yang dikuasai secara de fakto dari generasi sebelumnya baik yang turun-temurun dari leluhur langsung maupun yang diperoleh karena hubungan-hubungan sosial berupa barter dan hasil dari jasa dengan warga lainnya dalam satu komunitas bersangkutan (hubungan internal). Penerimaan lain yaitu dari akses sumberdaya hasil hutan berupa rotan, bambu, penjualan batu kali, dan emas hasil pendulangan. Sumber pendapatan dari akses produksi meliputi produksi kopi (lahan komunal),

coklat, cengkeh, padi, jagung, kemiri, emas, batu kali,

sayuran, dan buah-buahan. Jumlah yang diterima masing-masing komunitas masyarakat setiap kepala keluarga per bulan yaitu : (a) komunitas masyarakat Vintu Rp. 490.000, (b) komunitas masyarakat Vatutela Rp. 300.000, (c) komunitas masyarakat Bunti Pobau Rp. 886.600, (d) komunitas masyarakat DAS Pondo Rp. 983.300, (e) komunitas masyarakat Uentumbu Rp. 292.500, (f) komunitas masyarakat Tompu Rp. 280.000, dan (g) komunitas masyarakat Raranggonau (Tanalando) Rp. 675.000. Manfaat (benefit) yang diterima ini adalah sebagian besar dari akses sumberdaya lahan seluas 9,63 % dari luas TAHURA SULTENG dengan pemilikan rata-rata keluarga.

0,75-2,3

hektar

per

Stakeholder yang mengakses langsung sumberdaya alam adalah

petani, perotan, pendulang emas dan pengumpul batu kali memiliki relasi yang baik terhadap stakeholder lain kecuali terhadap CPM, Dinas Pertambangan (relasi knfliktual) dan Dinas Kehutanan yang memiliki kepercayaan yang rendah (relasinya kurang baik) bagi masyarakat komunitas TAHURA. Dinas Kehutanan dengan CPM memiliki relasi yang baik. Relasi yang baik ini justru menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, yang menghasilkan legitimasi untuk eksplorasi tambang, sementara berdasarkan peraturan perundangan dan kondisi lapangan tidak dibenarkan, (h) pemerintah daerah masih lemah dalam menangkap fenomena yang berkembang di lapangan serta mengapresiasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan TAHURA SULTENG. (i)

151 perguruan tinggi belum mengambil peran, khususnya dari aspek riset-riset ilmiah yang dapat dijadikan bahan masukan konstruktif bagi pengelolaan TAHURA SULTENG. 3. Pengukuhan TAHURA SULTENG melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 24/Kpts-II/1999 menghasilkan beberapa hal: (a) ditetapkannya kawasan tersebut menjadi kawasan pelestarian yang meliputi Cagar Alam Poboya, Hutan Lindung Paneki, dan PPN 30 menjadi TAHURA SULTENG seluas 7.128 hektar, sebelumnya 8.100 hektar. (b) terjadinya klaim pemerintah terhadap kawasan yang ditata batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB), tertanggal 13 Juni 1997, (c) terjadinya persepsi yang berbeda-beda baik antar sesama komunitas masyarakat maupun antar stakeholders (pemangku kepentingan) karena tidak terjalin hubungan komunikasi dan jaringan kerja antar stakeholders dan masyarakat lokal Kaili dalam/sekitar kawasan TAHURA, (d) adanya upaya pemerintah untuk merelokasi masyarakat (resetlement) ke tempat lain, namun tidak berhasil karena terjadi perlawanan komunitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, (e) akses masyarakat terhadap sumberdaya lahan terganggu karena tidak mendapatkan hak dari pemegang wewenang, (f) potensi konflik ke depan besar karena institusi adat yang ada di masyarakat tidak diberikan perannya, demikian pula halnya institusi non pemerintah lainnya (LSM) yang melakukan aktivitas di dalam kawasan secara terpisah dengan beragam informasi dalam tujuh komunitas, (g) pihak ketiga (pedagang,dan militer)) memanfaatkan akses melalui stakeholders lain dengan kemampuan kapitalnya dan hubungan sosial yang telah lama dibangun, (h) terjadinya konflik horisontal antar pendukung pengusaha tambang termasuk sebagian elit masyarakat dengan kelompok masyarakat lokal Kaili yang mempertahankan eksistensi kawasan cagar alam poboya sebagai kawasan pelestarian, tatkala PT. Citra Palu Mineral melakukan eksplorasi tambang di kawasan TAHURA, (i) program pemerintah daerah Kota Palu menciptakan sumber konflik dengan introduksi tanaman jarak pada lahan-lahan petani bawang, mencaplok lahan petani untuk pembibitan tanaman jarak dan pengembangannya dengan alasan tanah negara. Situasi saat ini bagaikan api dalam sekam antara masyarakat

152 dengan pemerintah daerah. (j) pemerintah sebagai pemegang wewenang hak tidak memberikan kenyamanan dari aspek legal terhadap pengelolaan akses sumberdaya alam, yang aman dan sustain bagi masyarakat, (k) warga masyarakat akan dikenakan sanksi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per ranting, jika memotong ranting atau cabang pohon di dalam kawasan TAHURA. 4. Sistem pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam TAHURA SULTENG (Resources governance system) tidak berjalan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain : (a) dengan diberlakukannya peraturan otonomi daerah No. 22/1999 (diperbaharui dengan UU No. 32/2004), maka pemerintah

daerah

beserta

jajarannya

mengkonsentrasikan

prioritas

pembangunan pada sektor-sektor riil yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) TAHURA SULTENG adalah program jangka panjang yang membutuhkan pembiayaan khusus dan bersifat investasi jangka panjang, kalaupun ada berupa provisi dari pengurusan izin rotan yang jumlahnya tidak signifikan (30 ton per bulan), kecuali eksploitasi sumberdaya hutan (kayu), (c) pemahaman pentingnya TAHURA bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan Kota Palu khususnya belum menjadi sesuatu yang urgen, sementara pengaturan iklim mikro lembah Palu ditentukan oleh sebagian kawasan hutan di wilayah TAHURA SULTENG, (d) belum adanya program yang dikelola secara komprehenship, instansi pemerintah ego dengan program sektoralnya, sementara pengelolaan TAHURA harus dilakukan secara holistik, (e) lemahnya informasi dan komunikasi dengan stakeholder dan masyarakat, (sejak Tahun 1995 sebanyak 2 kali sosialisasi menurut versi pemerintah, tanpa dihadiri kepala desa, tokoh masyarakat dan stakeholder). TAHURA SULTENG hanya diketahui pihak terbatas (Pengelola, BKSDA & BPDAS), sementara instansi lain seperti Biro Hukum PemDa, stakeholder, dan masyarakat umum, khususnya komunitas masyarakat dalam kawasan tidak memahaminya (17,31 % tahu sebatas singkatan TAHURA, 82,69 % tidak tahu sama sekali dari 52 responden),

(f) kapasitas pemerintah daerah dalam

mengelola sumberdaya alam masih terbatas, biaya transaksi sangat tinggi karena

153 pengelolaannya sektoral dan top-down. (g) koordinasi sangat lemah dalam berbagai aspek, (h) peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumberdaya alam TAHURA tidak dijalankan, hal ini karena belum dibuatnya petunjuk operasional bagi pelaksana teknis (i) belum adanya institusi pengelola yang menangani secara teknis di lapangan (Unit Pengelolaan Teknis Daerah, organiknya perwakilan para pihak), (j) masyarakat (stakeholders) diasumsikan tidak paham dan tidak memiliki pengetahuan tentang pengelolaan sehingga tidak perlu diajak untuk berdialog (konsultasi publik) dalam menyusun perencanaan pengelolaan TAHURA, (k) untuk mencapai tujuan proyek pembangunan (pemerintah) dapat melakukan apa saja, dan terhadap siapa saja yang dianggap menghalang pembangunan (subversif---peninggalan era orde baru), direlokasi (resetlemen) ke tempat lain. 5. Dari hasil analisis kebijakan, dan 4 R (Right, Responsibility, Revenues dan Relationship) dapat dikemukakan sebagai berikut : a. Komunitas masyarakat lokal Kaili dengan adanya klaim pemerintah untuk dijadikan kawasan preservasi, mengalami proses tekanan psikologis, dan keterbatasan melakukan aktivitas usahatani dan ladang. Masyarakat yang bergantung terhadap produk usahatani yang bersumber dari kawasan TAHURA berjumlah 529 kepala keluarga, 2.416 jiwa.

Akses mereka

terhadap sumberdaya alam yang menjadi hak de fakto, kini dirasakan mengalami keterbatasan, aktivitas usahatani mengalami hambatan, larangan memproduksi hasil hutan, dan sumber penghasilan berkurang, setelah klaim pemerintah atas penetapan TAHURA. Komunitas masyarakat dimaksud adalah Kaili Tara vintu, vatutela, Bunti Pobau, DAS Poboya, Uentumbu, dan komunitas masyarakat Kaili Ledo Tompu dan Raranggonau (tana Lando). Masyarakat tujuh komunitas tersebut tidak mendapatkan hak kepemilikan secara de jure dari pemerintah dan atau pemegang hak kelola, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan layak mendapatkan hak secara de jure berdasarkan bukti-bukti penguasaan secara lintas generasi. Kurangnya apresiasi pemerintah daerah atas implementasi, dan menjalankan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumberdaya alam hutan

154 khususnya TAHURA SULTENG. Rendahnya akses informasi bagi masyarakat (stakeholders), dan pengelola tidak pernah melakukan sosialisasi (konsultasi publik) di masyarakat tentang fungsi TAHURA setelah ditata batas. Masyarakat lemah melakukan bargaining position atas klaim yang pemerintah, karena tidak mendapatkan hak kepemilikan maupun hak kelola, dan lemah dalam melakukan transaksi. Klaim atas sumberdaya alam TAHURA oleh pemerintah tidak mendapat pengakuan hak-hak ulayat atas lahan-lahan yang dikuasai secara komunal (communal property) bersama tanaman yang tumbuh di atasnya, dan lahan-lahan individu (privat property). Dengan keadaan ini maka sumberdaya yang telah dikuasai sejak lama tidak dapat diakses secara normal sebagaimana sediakala, dan jika hal ini tidak mendapatkan solusi yang konstruktif dikhawatirkan akan tercipta konflik pengelolaan akses sumberdaya alam. komunitas masyarakat

Sebagian besar

dalam kawasan ini bertaraf kehidupan masih di

bawah standar kesejahateraan (miskin). b. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan TAHURA SULTENG yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya-upaya negosiasi, perbaikan struktur bahkan rekonstruksi jika diperlukan. Beberapa hal yang dapat ditawarkan sebagai berikut : (1) melakukan negosiasi-negosiasi berjenjang dari tingkat kelompok stakeholder terkecil sampai tingkat komunitas, membangun komitmen bersama, institusi dan masyarakat adat salah satu subyek yang penting, (2) melakukan lokakarya antar komunitas yang dihadiri semua elemen stakeholders, (3) melakukan tindaklanjut hasil rumusan lokakarya, (4) menyusun rencana rumusan kebijakan Peraturan Daerah (PerDa) tentang pengelolaan TAHURA SULTENG, dan petunjuk lain sesuai dengan kebutuhan saat ini dan akan datang, (5) pemerintah daerah diharapkan lebih progresif dalam menangkap fenomena di lapangan serta mengapresiasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan TAHURA SULTENG, dan (6) perguruan tinggi diharapkan dapat mengambil peran yang besar untuk memberikan masukan-masukan konstruktif melalui riset ilmiah, dan dapat sebagai mediator bagi pihak-pihak yang berkonflik (bertikai).

155 6.2. Rekomendasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dalam penelitian ini bersifat tentatif, yang meliputi : 6.2.1. Perlu adanya kejelasan hukum atas hak de fakto masyarakat, dukungan, dan pengakuan formal terhadap institusi adat komunitas masyarakat Kaili di TAHURA SULTENG. 6.2.2. Penguatan kelembagaan stakeholders melalui pelatihan/workshop, dan pendampingan purna waktu (intensif). 6.2.3. Menjalin kemitraan dengan pihak independen, dan memberikan peran yang luas sesuai dengan fungsinya. 6.2.4. Menindaklanjuti aksi penolakan masyarakat terhadap pertambangan emas di Poboya, TAHURA SULTENG. 6.2.5. Mengintensifkan koordinasi antar pihak (stakeholders), peningkatan intensitas informasi, transaksi, penguatan kapasitas kelembagaan dan pembenahan sistem resources governance. 6.2.6. Menerbitkan peraturan daerah tentang TAHURA SULTENG beserta infrastruktur pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA Adiwibowo, S. 2005. Dongi-dongi-Culmination of a Multi-dimensional Ecological Crisis : A Political Ecology Perspective. Dissertation. Universit§t Kassel, German. Afianto, A., A. Susanti, B. Soepijanto, D. Ambarsari, D. Supriadi, E. Irawan, H. Dwiprabowo, H. Prahasto, L.W.F. Rahayu, S.A. Awang, S.R. Subeno, Sutrisno, S. Donie, dan Triyono. 2005. Petani, Ekonomi, dan Konservasi. Aspek Penelitian dan Gagasan. Seri Bunga Rampai Hutan Rakyat. Pustaka Hutan Rakyat. Yogyakarta. Afiff, S. 2002. Tinjauan atas Konsep Tenure Security dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-kasus di Indonesia. Forest Trends-Ford Foundation. Ali Kodra, H.S. 2003. Bumi Makin Panas, Banjir Makin Luas : Menyibak Tragedi Kehancuran Hutan. IKAPI. Jakarta. Awang, S.A., Sepsiaji, Himmah. 2002. Dekonstruksi Sosial Forestri : Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. BIGRAF Publishing dan Program Pustaka. Bachriadi D., E. Faryadi, dan B. Setiawan. 1997. Reformasi Agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Bachriadi D., N. Fauzi, dan M.R. Ruwiastuti. 1997. Penghancuran Hak Masyarakat Adat atas Tanah : Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa dan Politik Hukum Agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INPI-Pact. Bandung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sulawesi Tengah. 2003. Rencana Jangka Menengah : Penghijauan Pola Khusus Lembah Palu Tahun 1998/1999-2002/2003. Kerjasama BAPPEDA-Aneka Cipta Engineering Consultant. Badan Pusat Statistik. 2000a. Kecamatan Palu Selatan dalam Angka. Kerjasama BAPPEDA dengan BPS Kota Palu. __________. 2004b. Kecamatan Palu Timur dalam Angka. Kerjasama BAPPEDA dengan BPS Kota Palu. __________. 2004c. Kecamatan Sigi Biromaru dalam Angka. Kerjasama BAPPEDA dengan BPS Kabupaten Donggala __________. 2004d. Kota Palu Dalam Angka. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik. Palu.

157

Bungin, B. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Campbell, dan Y. Jeffrey. 2003. Beragam Pandangan Mengenai Kehutanan Masyarakat (Community forestry) di Indonesia. Di dalam I.A.P. Resosudarmo, dan C.J.P. Colfer, (editor). Kemana Harus Melangkah : Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Darusman, D., H. Ramdan, dan Yusran. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah. Cakrawala Baru Dunia Buku. Bandung Departemen Kehutanan. 2002. Forests, People and Rights, A Down to Earth Special Report. Jakarta. Departemen Kehutanan R.I. 1997. Rencana Tata Letak/Site Plan Taman Hutan Raya Palu, Sulawesi Tengah. Proyek Perencanaan dan Evaluasi Konservasi Kawasan dan Jenis Propinsi Sulawesi Tengah. Ascon Engineering Consultant. Jakarta. De Vaus, D. 2002. Survey Research. In T. Greenfield, (editor). Research Methodes for Postgraduates. 2 nd Edistion. Co-Published in the United States of America by Oxford University Press Inc. New York. Dietz, T. 2005. Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam : Kontur Geografi Lingkungan Politik. INSIST Press. Yogyakarta. Djajadiningrat, T.S. 2001. Pemikiran, Tantangan, dan Permasalahan Lingkungan. Studio Tekno-Ekonomi. Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi. Bandung. Dove, M.R. 1988. Sistem Perladangan di Indonesia. Suatu Studi Kasus dari Kalimantan Barat. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Dubois, O. 1998. Capacity to Manage Role Changes in Forestry : Introducing the ‘4Rs’ Framework. International Institute for Environmental and Development (IIED). Dunn, N.W. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta.

Gadjah Mada University Press.

Fay, C., A. Contreras, dan Hermosilla. 2006. Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia melalui Pembaruan Penguasaan Tanah : Permasalahan dan Kerangka Tindakan. Word Agroforestry Centre.

158

Fay, C., M. Sirait, dan A. Kusworo. 2000. Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumberdaya Alam Diatur. Makalah Seminar ICRAF tanggal 11 Oktober 2000 di Bandar Lampung. Fay, C., M. Sirait, L. Situmorang, G. Galudra, dan G. Pasya. 2004. Kebijakan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Realisasinya. World Agroforestry Centre (ICRAF). Ichwandi, I. 2003. Kegagalan Sistem Tenurial dan Konflik Sumberdaya Hutan : Tantangan Kebijakan Kehutanan Masa Depan. Makalah. Program Pascasarjana IPB. Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah. 1997. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA), Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Ascon Engineering Consultan. Jakarta. Karim G.A., M. Lamatori, dan Ardin. 2005. Perjuangan Orang Tompu Membangun Kembali Kampungnya, dalam Catatan dari Desa tentang Desa. Perkumpulan Bantaya dan Yayasan Kemala. Jakarta. Kartasubrata, J. 2003. Social Forestry dan Agroforestry di Asia. Ekonomi dan Sosial Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB.

Lab. Politik

Kartodihardjo, H. 2003. Masalah Struktural dalam Implementasi Kebijakan Baru Kehutanan. Di dalam I.A.P. Resosudarmo, dan C.J.P. Colfer, (editor). Ke Mana Harus Melangkah?. Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. __________. 2006a. Dibalik Kerusakan Transformasi Kebijakan Kehutanan

Sumberdaya

Hutan

:

Perjalanan

__________. 2006b. Sumberdaya Alam, Komoditi dan Arah Pengelolaannya. Program Studi PSL Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. Kartodihardjo, H., dan E. Wollenberg. 2003. Devolusi dan Undang-undang Kehutanan Baru Indonesia. Di dalam I.A.P. Resosudarmo, dan C.J.P. Colfer, (editor). Ke Mana Harus Melangkah?. Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Kartodihardjo, H., dan H. Jhamtani. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. Equinox Publishing Jakarta-Singapore Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.14/1400/DIS 1200 PARG.57/2003. Pengelolaan Obyek Wisata Alam Kapopo Desa Ngata Baru. Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Palu.

159

Keputusan Menteri Kehutaan No. 461/Kpts-II/1995 tentang Perubahan Fungsi Cagar Alam Poboya seluas 1.000 Ha, Hutan Lindung Paneki 7.000 Ha dan Lokasi PPN XXX yang terletak di Propinsi Sulawesi Tengah menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA) dengan nama sementara Taman Hutan Raya (TAHURA) Palu. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan R.I. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 24/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan TAHURA SULTENG seluas 7.128 Ha yang terletak di Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur dan Biromaru Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) dengan nama TAHURA SULTENG. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan R.I. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001. Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Biro Hukum Departemen Kehutanan. Jakarta. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuran Kawasan Hutan. Biro Hukum Departemen Kehutanan. Jakarta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan R.I. Jakarta. Keraf, S. 2002. Etika lingkungan. Kompas. Jakarta. Koentjaraningrat, Budhisantoso, J. Danandjaya, P. Suparlan, E.K.M. Masinambow, dan A. Sofion, 2003. Kamus Istilah Antropologi. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. Lahandu, J. 2002. Adat Tava’a dalam Sistem Pengelolaan Kebun Ladang Masyarakat Kaili Ledo di Sulawesi Tengah. Makalah Seminar pada Musyawarah Besar Masyarakat Adat Kaili, Bajo (Sama), Pendau dan Balaesang, 21 Mei 2002 di Avesang Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Laudjeng, H. 2003. Mempertimbangkan Peradilan Adat. Seri Pengembangan Wacana HUMA. Jakarta. Laudjeng, H., dan Ramlah. 1997. Masyarakat Adat Kaili di Pombui, Kecamatan Marawola Sulawesi Tengah. Di dalam R. Maria, Ruwiastuti, N. Fauzi, dan D. Bachriadi, (editor). Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah : Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INPI-Pact.

160

Malik, I., B. Wijardjo, N. Fauzi, dan A. Royo. 2003. Menyeimbangkan Kekuatan. Pilihan Strategi Penyelesaian Konflik atas Sumber Daya Alam. Yayasan Kemala. Jakarta. Marten, G. G. 2001. Human Ecology : Basic Concepts for Sustainable Development. Earthscan Publications Ltd. London. Meyers, J. 2005. Rights, Responsibilities, Revenues, and Relationships. Di dalam Suporahardjo, (editor). Manajemen Kolaborasi : Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Pustaka Latin. Bogor. Muhtaman, D. R. 1997. Akses Pemanfaatan Sumberdaya Keanekaragaman Hayati Indonesia. Laboratorium Konservasi Tumbuhan Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fahutan IPB dan Lembaga Alam Tropika Indonesia. Bogor. Nanang, M., dan S.G. Devung. 2004. Panduan Pengembangan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Kanagawa. Institute for Global Environment Strategies. Japan. Nazir, M. 1999. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. Nemarundwe, N. 2005. Kolaborasi Kelembagaan dan Share Learning untuk Pengelolaan Hutan di Distrik Chivi, Zimbabwe. Di dalam E. Wollenberg, D. Edmunds, L. Buck, J. Fox, dan S. Brodt, (editor). Pembelajaran Sosial dalam Pengelolaan Hutan Komoditas. Pustaka Latin. Noerdin, W., dan L. Nainggolan. 2006. Analisis Yuridis atas Pengelolaan Hutan Oleh Petani. Di dalam Suporahardjo, (editor). Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan : Dalam Perspektif Hukum. Pustaka Latin. Nugraha, A., dan U. Iskandar. 2005. Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Issue dan Agenda Mendesak. Debut Press. Yogyakarta. Nugraha, A. 2005. Rindu Ladang : Perspektif Perubahan Masyarakat Desa Hutan. Wana Aksara. Banten. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Pemda Propinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 62 Tahun 1998. Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.

161

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 68 Tahun 1998. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. Peraturan Pemereintah Nomor 34 Tahun 2002. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. Ribot, J. C., dan N.L. Peluso. 2003. A Theory of Access. Rural Sociology 68 (2) ; 153-181 Riyanto, B. 2004. Pengaturan Hutan Adat di Indonesia. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan. Bogor. Rustanto. 2006. Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Marhum. Di dalam Suporahardjo, (editor). Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan : Dalam Perspektif Hukum. Pustaka Latin. Sajogyo. 1997. Menciptakan Visi : Mendukung Pengembangan Kelompok Swadaya Mandiri dalam Gerakan Nasional PPK. Kerjsama PUSPA SWARA dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat-Yayasan Agro Ekonomika (Pusat P3R-YAE). Saleh, R. 2003. Dari Insidental Ke Perlawanan Terorganisir : Munculnya Gerakan Masyarakat Adat. WALHI. Jakarta. Sembiring, S. N., dan F. Husbani. 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran serta Masyarakat. Perpustakaan Nasional. Jakarta. Sevilla, G.G., J.A. Ochave, T.G. Punsalan, B.P. Regala, dan G.G. Uriarte. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Singarimbun, M., dan S. Effendi. 1991. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta Soetaryono, R. 2004. Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup. Program Studi Ilmu Lingkungan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Srihadiono, U.I., dan S. Sabarnurdin. 2006. Globalisasi Sektor Kehutanan Indonesia. UNWAMA Press. Yogyakarta.

162

Sumardjono, M.S.W. 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Kompas. Jakarta. Suporahardjo. 2006. Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan : Dalam Perspektif Hukum. Pustaka Latin.

Tangkilisan, H.N.S. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Balairung dan Co. Yogyakarta. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tekwe, C., and F. Percy. 2001. The 4 RS : A Valuable Tool for Management and Benefit-Sharing Dicisions for The Bimbia Bonadikombo Forest, Cameroon. Rural Developmen Forestry Network. Network Paper 25 h July 2001. DFIDFRR-ODI. Tjandrasari, H., dan S. Soekanto. 1987. Pengendalian Sosial. Sosiologi J.S. Roucek. Rajawali Pers. Jakarta.

Seri Pengenalan

Trewartha, Glenn T., dan L.H. Horn. 1995. Pengantar Iklim. Gadjah Mada University Press. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957. Ketentuan–ketentuan Pokok Kehutanan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Kehutanan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. Verbist, B. dan G. Pasya. 2004. Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik dan Negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat Propinsi Lampung. Agrovita vol. 26 No.1 Wahono, F., A.B. Widyanto, dan T.O. Kusumajati. 2001. Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati. Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas (CPRC). Yogyakarta. Wardojo, W. 2004. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Lestari. Departemen Kehutanan. Makalah, disampaikan pada Sarasehan dan Kongres CBO LEI, 19 Oktober 2004. Jakarta.

163

Wibowo, W. 2006. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Lestari. Departemen Kehutanan. Makalah, Disampaikan pada Sarasehan dan Kongres CBO LEI, 19 Oktober 2006. Jakarta. Wiratno, D. Indriyo, A. Syarifudin, dan A. Kartikasari. 2004. Berkaca di Cermin Retak. Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional. The Gibbon Foundation Indonesia dan PILI-NGO Movement. Jakarta.

164

Lampiran 1. Righs, responsibility, dan revenues dari Informan pada komunitas masyarakat lokal Kaili di TAHURA, SULTENG Stakeholder Komunitas/ Informan Instansi Rarang Hasirun gonau /Tana Lando, Desa Pumbeve Kecamatan Taha Sigi(Kadus) Biromaru Kabupaten Donggala Randa Wali (Totua ada)

Latiumu

Racu

Turu

Responsibility

Rights

Revenues

Menjaga, memelihara dan mengerjakan kebun/lahan

Memanen hasil kebun, menanami lahan, memanen hasil hutan (rotan) Memanen hasil kebun/ ladng, tiparan aren :bahan baku gula merah), rotan Memanen hasil kebun/ ladng, tiparan aren :bahan baku gula merah). Memanen hasil kebun, menipar aren, menjual ternak ayam, coklat, kopi, padi ladang, sayuran dan memanen rotan. Memanen hasil kebun : padi ladang, coklat, kopi, mangga, kemiri, sayursayuran, dan menjual ternak ayam ke pasar, menjual rotan dan pisang. Memanen hasil kebun : padi ladang,

Pemasukan dari hasil perkebunan/ ladang dan hutan (rotan).

Menjaga, mengerjakan kebun/ ladang, merotan dan menipar aren, memelihara ternak ayam Menjaga, mengerjakan kebun/ ladang dan menipar aren, memelihara ternak ayam Menjaga orang tidak masuk melakukan penebangan kayu di hutan, mengerjakan kebun, memelihara ternak ayam, menjaga pohon aren, memelihara coklat, kopi dan tanaman semusim. Menjaga orang luar tidak masuk hutan menebang kayu di kws. hutan, mengerjakan kebun, memelihara coklat, kopi, padi ladang, sayur-sayuran dan beternak ayam. Menjaga orang luar tidak masuk hutan menebang kayu di

Pemasukan dari hasil kebun, ternak, menipar saguer, rotan Pemasukan dari hasil kebun, ternak, tipar saguer. Penerimaan dari hasil penjualan coklat, kopi, rotan, ternak ayam, tanaman semusim (sayuran), beras.

Pemasukan dari hasil kebun coklat, kopi, padi ladang, sayursayuran, pisang, dan rotan.

Pemasukan dari hasil kebun coklat, kopi, padi

165

hutan, mengerjakan kebun, memelihara coklat, kopi, padi ladang, sayursayuran dan beternak ayam. Tompu Desa Ngata Baru (Kapopo) Kecamatan SigiBiromaru Kabupaten Donggala

Hasiana (Boya Kalinjo)

Menjaga kawasan agar tidak diganggu dan terganggu, mengerjakan lahan kebun, memlihara sarana berupa jalan ; kerja bakti setiap sabtu, jika ada yang rusak dibakti bersama menyampaikan informasi kpd masy. berkaitan dengan kemasyarakatan, pendataan penduduk dan melayani tamu yang datang untuk mengambil data wilayah, termasuk informasi TAHURA.

Latusi : Tokoh Masyarakat Boya Kambilo

Menjaga kawasan dari eksploitasi dan memelihara tanaman di kebun, memimpin kerja bakti komunitas masyarakat di dusunnya untuk tetap menjaga kebersihan, stabilitas dan keamanan wilayah.

Aslan

Menjaga hubungan bisnis dgn para konsumen, petani dan

coklat, kopi, mangga, kemiri, sayursayuran, dan menjual ternak ayam ke pasar, menjual rotan dan pisang. Melakukan musyawarah desa (dusun), menentukan batas wilayah antar desa, dan batas lain utk diusulkan ke desa dan akan ditindaklanjuti. Melarang para pihak mlkk aktvitas ilegal di wilayah kekuasaan, ds. Kalinjo. Mengerjakan kebun tanaman tahunan dan semusim. Memanen hasil kebun, menjaga kws. dusun agar tidak diganggu dgn eksploitasi memimpin kerja bakti dusun, bulan bulan ttt, musyawarah untuk memutuskan hal-hal berkaitan dgn kepentingan masy. Dusun. Mendapatkan hasil dari penjualan

ladang, sayursayuran, pisang, dan rotan

Pemasukan dari hasil penjualan produk komoditi coklat, kopi, jagung dan padi ladang, sayursayuran.

Pemasukan dari hasil kebun berupa jagung, padi ladang, ubi, hasil hutan berupa rotan, dan hasil tanaman perkebunan (buah coklat, dan kopi).

Memperoleh pemasukan dari hasil penjualann

166

Loky

Pasiringgi

Uentumbu /Valiri Kelurahan Kavatuna Kecamatan Palu Selatan

Mahmud (Ketua RW)

sesama pedagang. Menyiapkan kebutuhan pokok masy. dusun Tompu, menjaga keamanan barang konsumsi yang dijual. Mentaati peraturan yang disepakati adat dan masyarakat dusun Tompu. Memelihara kebun dan tanamannya dari serangan hama, gangguan pihak luar dan menjaga erosi di lahan kebun disaat hujan. Mentaati aturan adat dan hasil kesepakatan desa dan atau dusun untuk menjaga stabilitas di masyarakat. Memelihara kerukunan antar warga masyarakat dan adat di tompu, menjaga kebun, mengkomunikasikan aturan-aturan keadatan kepada warga yang belum memahaminya dan atau tidak hadir dalam pertemuan (polibu). Menjaga dan memelihara kebun, ternak, mengkomunikasikan kepada warganya untuk tidak menebang kayu di hulu sungai (DAS) Kavatuna, memfasilitasi warganya untuk tidak

barang-barang konsumsi (dagangan).

barang dagangan di lokasi tompu.

Memanen hasil kebun, rotan, damar, dan binatang buruan. Menjaga hubungan baik sesama warga masyarakat, menghalau melakukan eksploitasi hutan. Memanen hasil kebun, rotan, damar, dan binatang buruan. Menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat Tompu.

Menerima hasil penjualan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil hutan non kayu.

Memanen hasil kebun, hasil hutan non kayu (rotan), menjual hasil kebun, ternak dan menyampaikan informasi kepada warga berkaitan

Menerima hasil penjualan ternak, rotan, sayursayuran dan jagung.

Menerima hasil penjualan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil hutan non kayu.

167

Arman L

melakukan eksploitasi sumberdaya yang berlebihan. Menjaga dan memelihara kebun, ternak dan membiayai keluarga, menanam pohon.

Sanatanji

Menjaga dan memelihara kebun, ternak dan membiayai keluarga, menanam pohon.

Lipu

Memelihara ternak, menanam tanaman jagung, sayuran, menafkahi keluarga.

Sirman

Berkebun, menanam tanaman sayuran, pangan, memelihara ternak, dan mencari nafkah untuk keluarga, menyekolahkan anak. Berkebun, menanam tanaman sayuran, pangan, memelihara ternak, mencari nafkah keluarga, dan menyekolahkan anak. Menanam kopi, sayuran, cabe,

Nasir

Koloboku

dengan urusan pemerintahan di lingkungannya Memanen hasil kebun, menjual ternak, memanen rotan, menebang kayu hasil penanaman sendiri. Memanen hasil kebun, menjual ternak, memanen rotan, menebang kayu hasil penanaman sendiri. Memanen hasil kebun, menjual ternak, menjual produksi jagung dan tanaman sayur-sayuran. Memanen hasil kebun, menjual ternak, mendapatkan hasil usaha. Memanen hasil kebun, menjual ternak, mendapatkan hasil usaha. Memanen hasil kebun,

Menerima hasil penjualan rotan, hasil kebun, dan penjualan ternak.

Menerima hasil penjualan rotan, hasil kebun, dan penjualan ternak.

Menerima pemasukan dari hasil penjualan ternak, kebun sayur dan jagung.

Menerima pemasukan dari hasil penjualan sayuran, produk tanaman pangan, penjualan ternak. Menerima pemasukan dari hasil penjualan sayuran, produk tanaman pangan, penjualan ternak. Menerima pemasukan dari

168

Lakamisi

Lamuata

Lamaganti

Bunti Pobau Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur

Ali Djaludin (Totua ada)

beternak, dan menyekoahkan anak, menafkahi keluarga. Menanam kopi, sayuran, cabe, beternak, dan menyekoahkan anak, menafkahi keluarga. Menanam sayuran, cabe, tomat, beternak kambing, dan menafkahi keluarga. Menanam sayuran, beternak kambing, menyekolahkan anak, menafkahi keluarga, bekerja bakti. Menanam bawang merah, memelihara kebun bawang, dan menjaga lahan tidak diganggu pihak lain.

Herman (Ketua RT.VIII)

Menanam dan memelihara bawang, kebun kemiri dan kelapa.

Sarjun (Ketua RT. VI)

Mengolah lahan dan memelihara tanaman, menjaga kawasan, hasil kesepakatan adat pada daerahdaerah yang dilarang dieksploitasi dan yg dekat sumber mata air. Mengolah lahan dan memelihara tanaman, menjaga kawasan hasil kesepakatan adat di area yang dilarang dan dekat sumber mata air.

Yasin (Ketua RT. VII)

sayur, cabe, menjual ternak manen rotan. Memanen/ menjual hasil kebun, sayur, cabe, ternak, manen rotan. Memanen hasil kebun, menjual ternak kambing, manen rotan. Memanen rotan, sayuran, cabe, tomat, menjual ternak. Memanen/ menjual hasil kebun bawang, mempertahan kan hak atas lahan. Memanen dan menjual hasil kebun, menambang batu kali, dan emas, merotan dan kayu bakar. Memanen hasil kebun, menambang emas, mengumpul batu kali.

penjualan hasil usahatani, ternak dan rotan. Menerima pemasukan dari penjualan hasil usahatani, ternak dan rotan. Menerima hsil penjualan rotan, sayuran, ternak.

Memanen hasil kebun, menambang emas, mengumpul batu kali.

Menerima hasil penjualan produksi perkebunan (kopi, kemiri), penjualan emas dan batu kali.

Menerima pemasukan dari penjualan hasil kebun dan ternak. Menerima pemasukan dari penjualan bawang. Menerima pemasukan dari hasil penen bawang, kemiri, kelapa, penjualan batu kali, dan emas. Menerima hasil penjualan produksi perkebunan (kopi, kemiri), penjualan emas dan batu kali.

169

DAS Pondo Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur

Nirwan

Mengerjakan kebun, memelihara tanaman ubi, kopi, kemiri, dan bawang merah.

Memanen/ menjual hasil kebun, rotan, batu kali, emas hsl pendulangan, kayu bakar. Memanen/ menjual hasil kebun, rotan, batu kali, emas dan kayu bakar. Memanen/ menjual kopi, jagung, ubi jalar, bawang merah, kemiri, kelapa, rotan, batu kali, emas dan kayu bakar. Memanen/ menjual kopi, jagung, bawang merah, kemiri, rotan, batu kali, emas dan kayu bakar Memanen/men jual hasil kebun, rotan, batu kali, emas dan kayu bakar. Memanen bawang merah.

Zubir


Risman

Mengerjakan lahan kebun, menanam dan memelihara tanaman kopi, ubi jalar, jagung, bawang merah, kemiri, kelapa dan pisang.

Rulin

Mengerjakan lahan kebun, menanam dan memelihara tanaman kopi, jagung, bawang merah, kemiri, dan pisang.

Nasar


Desa

Mengerjakan lahan dan menanam bawang merah.

Asis

Mengerjakan lahan dan menanam bawang merah.

Memanen bawang merah.

Darmin

Mengerjakan lahan untuk menanam dan memelihara tanaman bawang merah, jagung dan kemiri.

Memanen tanaman bawang merah, jagung dan kemiri.

Menerima penghasilan dari penjualan produksi usahatani, emas dan batu kali. Menerima penghasilan dari penjualan produksi usahatani, emas dan batu kali. Menerima hasil penjualan dari jagung, ubi jalar, bawang merah, kemiri, rotan, batu kali, pisang.

Menerima hasil penjualan dari jagung, ubi jalar, bawang merah, kemiri, rotan, batu kali, pisang. Menerima penghasilan dari penjualan produksi usahatani, emas dan batu kali. Menerima pemasukan dari penjualan bawang merah. Menerima pemasukan dari penjualan bawang merah. Menerima hasil penjualan bawang, jagung dan kemiri.

170

Vatutela Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur

Abdul Warits

Menafkahi keluarga

Mengumpul batu kali

Zamrudin

Memelihara kebun coklat dan kopi. Memelihara kebun kopi, kemiri

Muslima (Ketua adat)

Memelihara kebun kopi, kemiri, coklat.

Asrul (Ketua RT)

Memelihara kebun kopi, kemiri.

Harudin (Tokoh Masy.)

Memelihara kebun kopi, kemiri menanam jagung, dan beternak. Menafkahi keluarga

Memanen hasil kebun coklat dan kopi. Memanen kopi, kemiri dan mengumpul batu kali. Memanen kopi, coklat, kemiri dan mengumpul batu kali. Memanen kopi, kemiri dan mengumpul batu kali. Memanen kopi, kemiri, jagung dan menjual ternak untuk kebutuhan mendesak. Mengumpul batu kali, merotan.

Andi Suri

Menafkahi keluarga

Mengumpul batu kali, merotan.

Murta (wanita)

Menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak, memelihara kebun jagung. Mengerjakan kebun, beternak, mengatur masyarakat adat.

Menggembala, menjual ternak dan hasil kebun.

Amali

Said R.

Vintu Kel. Layana Indah Kecamatan Palu Timur

Lamaruji (Tokoh Adat) Hi. Djadja (Tokoh masyarakat adat)

Mengerjakan/ memelihara tan. coklat, kopi, cabe, jagung, kemiri, beternak, menjalankan budaya nosialampale.

Memanen hasil kebun kopi, coklat, padi ladang, jagung, rotan, dan kayu bakar. Memanen hasil kebun/ ladang jagung, dan menjual ternak.

Menerima pemasukan dari penjualan batu kali Menerima hasil penjualan kopi dan coklat. Menerima penjualan kopi, kemiri dan batu kali. Menerima penjualan kopi, kemiri, coklat dan batu kali. Menerima hasil penjualan kopi, kemiri dan batu kali. Menerima hasil penjualan kopi, kemiri, jagung dan ternak. Menerima hasil penjualan batu kali dan rotan. Menerima hasil penjualan batu kali dan rotan. Menerima pemasukan dari penjualan ternak dan jagung. Menerima hasil dari produksi coklat, kopi, jagung dan rotan. Menerima pemasukan dari penjualan ternak, jagung, cabe, coklat, kemiri dan kopi.

171

Asdar (Wakil Ketua RT. 19)

Membantu Memanen rotan, ekonomi keluarga mengambil kayu bakar, bekerja di perusahaan rotan.

Muchtar (Tokoh masyarakat)

Mengerjakan lahan kebun coklat, kopi, kemiri dan jagung. Memelihara tanaman kopi, kemiri, ternak, jagung.

Memanen coklat, kopi, kemiri, jagung dan mengambil kayu bakar. Memanen tanaman kopi, kemiri, jagung dan menjual ternak.

Mengerjakan lahan kebun coklat, kopi, kemiri, menanam jagung dan ubi. Mengerajakan lahan, bekerja di perusahaan rotan, menyekolahkan anak. Membantu suami membersihkan lahan kebun kopi, jagung, kemiri dan mengurus rumah tangga. Mengolah lahan kebun jagung, ubi, beternak, menanam kayu bekas tebangan, melarang para pihak mengeksploitasi sda dalam kws. Membantu suami membersihkan kebun jagung, kopi, dan sayuran. Mendampingi masyarakat, melakukan

Memanen buah coklat, kopi, kemiri, jagung dan ubi, mengambil kayu bakar. Memanen hasil tan. pekarangan, pereusahaan rotan setiap awal bulan.

Menerima hasil penjualan rotan, kayu bakar, gaji sbg. karyawan di perusahaan rotan. Menerima pemasukan dari penjualan coklat, kopi, kemiri dan jagung. Menerima pemasukan dari penjualan kopi, buah kemiri, jagung dan ternak. Menerima pemasukan dari penjualan biji coklat, kopi, kemiri, jagung. Menerima pemasukan dari gaji bekerja di perusahaan.

Memanen dan menjual kopi, jagung, kemiri ke pasar lokal.

Menerima pemasukan dari penjualan jagung, kopi dan kemiri.

Memanen hasil kebun : jagung, ubi, mengambil kayu bakar dan memanen rotan, menjual ternak.

Menerima pemasukan dari penjualan jagung, ubi, kayu bakar dan ternak.

Memanen hasil kebun (kacang panjang, cabe, daun kelor, daun melinjo). Memfasilitasi masyarakat dalam berbagai program

Menerima hasil penjualan jagung, kopi dan sayuran.

Bisanaja (Tokoh masyarakat) Ratmin (Tokoh masyarakat) Riami (Ketua RT. 19) Sunartin (tokoh wanita)

Tahami (Tokoh masyarakat) .

Tjeliha (wanita)

Lembaga Swadaya Msyarakat

Hedar Laudjeng, SH

Menerima fakta kearifan tradisional

172

(LSM) Perkumpul an Bantaya

Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.

Ir. Haerul Anantha, Ir. Jein, Ir. Solihin

penguatan kom. masyarakat adat di Tompu, memberikan pemahaman ttg pengelolaan Hutan yang didasari kearifan tradisional yang telah berlaku secara turuntemurun, membangun bantaya, publikasi ttg pengelolaan sumberdaya tradisional yang berbasis komunitas dan ekologis. Melakukan koordinasi dengan para stakeholders, mensosialisasi kan fungsi TAHURA, melibatkan masyarakat lokal dan stakeholders dalam proses penetapan tata batas, menyusun draf paraturan daerah berkaitan dgn pengelolaan kawasan, dan membuat desain teknis, namun hal ini tidak pernah dilakukan. Belum ada kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan selain Tata batas dan luas.

pemberdayaan, pemanfaatan lahan secara konservatif, mengkomunikasik annya kepada stakeholder lain mengenai kearifan tradisional komunitas masyarakat adat di Tompu.

Memberikan ruang kepada stakeholder tanggungjawab bersama mengenai pengelolaan TAHURA, menyusun institusi pengelolaan agar profesional dalam penanganannya. Proteksi thp kws. yg dianggap rawan dan memiliki kemiringan di atas 30 % dengan mengkomunikasi kan kpd masy. lokal dalam kws, memberikan tanggung jawab kpd kelompok masy. lokal setiap kws., atas pengawasan Dinas Kehutanan, tetapi fungsi ini belum pernah dilakukan.

pemanfaatan lahan dan pola usahatani yang bernuansa ekologis. Informasi TAHURA yang tidak komunikatif penetapan tata batas tidak melibatkan masy. Fungsi TAHURA tidak dipahami karena tidak ada sosialisasi secara langsung, baik kepada tokohtokoh sentral maupun kepada masyarakat umum di dalam kawasan. Menerima hasil dari proses kolaborasi yang dilakukan dalam bentuk komunikasi yang informatif sesuai dengan fakta lapangan, pelaksanaan rogram dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan TAHURA, stakeholder melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan profesinya. Kenyataan saat ini hanya sebuah impian, yang masih jauh dari harapan bersama.

173

Badan Pengelola an Dampak Lingkung an Daerah (BAPEDA LDA) Propinsi Sulteng

Drs. Said Awad, MH

Melakukan pengkajian dan pengelolaan dampak lingkungan dari pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik (sosial ekonomi dan budaya).

Memberikan masukan kepada Gubernur sebagai pengambil kebijakan pada level propinsi untuk ditindaklanjuti sebagai bahan yang telah melalui kajian komprehenship untuk menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan publik.

Badan Pengelola an Daerah Aliran Sungai Palu-Poso Propinsi Sulawesi Tengah (BP-DAS)

Ir. Trimuljono Admomarto no

Menyusun dan melakukan program-program terpadu dan masyarakat dilibatkan penuh dalam pengelolaan daerah aliran sungai pada DAS Kavatuna dan subsub DASnya, DAS Ngia (Mamara) dan DAS Poboya dan DAS Vatutela.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI Sulawesi (BKSDA)

Ir. Istanto, M.Sc

Memberikan masukan kepada Dinas Kehutanan Propinsi mengenai pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengalamanpengalaman yang telah dilakukan pada daerahdaerah aliran sungai sebelum TAHURA diserahkan ke Dinas Kehutanan. Memberikan masukan konsep teknis pengelolaan konservasi untuk dapat berjalannya program di TAHURA sesuai dengan perencanaan Tata Ruang Kawasan yang telah disusun.

Menyusun program untuk mempercepat proses rehabilitasi kws. yang telah terdegradasi dgn kegiatan konservasi kws. sesuai fungsinya, tertuang dalam pasal 3 at (1) dan pasal 6 at (1) PP no. 62 Tahun 1998.

Semua pihak (para stakeholders) dapat terlibat dalam proses kajian dampak, menerima masukan dari stakeholder dan diharapkan akan melahirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan adanya kompensasi jasa lingkungan. Terkelolanya DAS secara terpadu dan masyarakat merasa bertanggungjawab terhadap keberlanjutan program DAS.

Terkelolanya kawasan-kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan secara komprehenship (peran stakeholder).

174

Dishut Kota Palu

Ir. Zainal Arifin H.Tongko, MS

Walikota Palu

Rusdi Mastura

Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala

Ir. Sofyan Dg. Malaba

LPPM Universitas Tadulako

Drs. H. Harun Lapasere

Melaksanakan kegiatan untuk pengembangan kawasan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani dengan sistem usahatani konservasi. Mengembangkan program pemberdayaan petani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan (pengentasan kemiskinan) masyarakat di sekitar hutan dan di dalam kawasan hutan. Melakukan konservasi dan perhutanan kembali bagi kawasan yang terdegradasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Donggala. Melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di sekitar dan dalam

Memberikan legitimasi (hak) pemanfaatan terhadap sumberdaya baik secara individu maupun kolektif kepada masyarakat yang masuk dalam wilayah Kota Palu dan di luar kawasan TAHURA.

Memberikan bantuan dalam bentuk program pemberdayaan dalam berbagai aspek pembangunan kepada masyarakat.

Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam kawasan, tertekannya keinginan untuk melakkan eksploitasi sumberdaya kws, meningkatnya tanggungjawab institusi di masy. akan pentingnya hutan bagi kehidupan satwa dan manusia Meningkatnya inovasi petani terhadap sumberdaya lahan yang dikelola.

Memberikan penguatan masyarakat melalui program pemberdayaan petani dan masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan tentang pentingnya hutan bagi kehidupan mahluk di bumi termasuk manusia.

Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan stakeholder lain mengenai

Menerima masukan informasi, data dari stakeholder, dan masyarakat

175

Kepala Biro Hukum Sekretariat Pemda Sulteng

H.Usman Suhudin, SH.MH

DPRD Sulteng

H.Helmy D. Yambas, SE

Badan Penelitian dan Pengemba ngan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Ir. Maulidin Labalo, M.Si

kawasan hutan.

hasil penelitian TAHURA.

Menyusun draf peraturan daerah untuk diajukan kepada legislatif, dibahas dan disahkan setelah melalui proses dialog dan lokakarya dengan masyarakat dan stakeholder lain (mengacu pada berbagai sumber dan informasi termasuk peraturan perundangundangan yang lebih tinggi). Membahas dan menetapkan peraturan daerah (PERDA) TAHURA dalam sidang paripurna dewan.

Melakukan kerjasama atau kemitraan dengan para stakeholder agar proses penyusunan peraturan daerah (PERDA) dapat mengakomodir semua kepentingan (komprehenship/ holistik).

Melakukan riset dan pengkajian mengenai TAHURA dengan pendekatan holistik (komprehenship).

Memberikan masukan kepada Gubernur mengenai hasil penelitian dan temuan untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.

Memberikan masukan dan perubahan jika dalam klausul dan pasal-pasalnya masih belum mengakomodir semua kepentingan stakeholder.

dalam kawasan hutan tentang fakta dan karakteristik wilayah. Menerima masukan informasi dan data dari berbagai stakeholder dengan proses bottom-up dan partisipatif.

Menerima masukan dari para stakeholder sebelum PERDA ditetapkan menjadi peraturan daerah, untuk menjadi bahan pertimbangan dan penyempurnaan nya. Mendapatkan data akurat dan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan bagi pemda dan perebandingan dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para stakeholder.

176 Lampiran 2. Foto-foto Situasi Fidik TAHURA SULTENG

Gambar 19. Keadaan hutan di kawasan Tompu TAHURA SULTENG (Foto : Jamlis Lahandu)

Gambar 20. Kondisi lahan usahatani bawang di Bunti Pobau TAHURA SULTENG (Foto : Jamlis Lahandu).

177 Lampiran 3. Aktivitas masyarakat mengakses sumberdaya tambang dan pembuatan sketsa kebun rakyat di TAHURA SULTENG.

Gambar 21. Warga masyarakat RT. I Poboya melakukan pendulangan emas di DAS Pondo dengan pola tradisional (menggunakan bahan-bahan alami) Foto : Jamlis Lahandu.

Gambar 22. Proses pembuatan sketsa kebun dan letak geografis pemanenan rotan di dalam dan di luar kawasan hutan TAHURA SULTENG. ( Foto : Jamlis Lahandu).

178 Lampiran 4. Proses wawancara dan keadaan hutan TAHURA SULTENG

Gambar 23. Proses wawancara semi terstruktur, penggalian sejarah pemukiman Tompu (Foto : Jamlis Lahandu)

Gambar 24. Keadaan hutan dan padi ladang yang sedang di panen di kawasan TAHURA SULTENG. (Foto : Jamlis Lahandu)

179

Lampiran 5. Komoditas perkebunan dan peta akses komunitas masyarakat Kaili Tara dan Ledo di TAHURA SULTENG.

Gambar 25. Komoditas perkebunan sebagai salah satu sumber penghasilan komunitas masyarakat Kaili Tara dan Kaili Ledo di TAHURA SULTENG. (Foto, Jamlis Lahandu)

Gambar 26. Peta akses komunitas masyarakat adat Kaili Tara dan Kaili Ledo di TAHURA SULTENG.

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKSES SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT KAILI DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA), SULAWESI TENGAH JAMLIS LAHANDU

Recommend Documents