CHECKLIST Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di UPT Taman Hutan Raya (TAHURA) R. SOERJO

CHECKLIST Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di UPT Taman Hutan Raya (TAHURA) R. SOERJO Nama Perusahaan

:

Diterima pada tanggal

:

NO.

PERSYARATAN

1.

Study kelayakan yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon; Mempunyai Persetujuan dari AMDAL Daerah (Kabupaten/Kota); Mendapatkan Rekomendasi Tehnis Kepariwisataan; Menyusun Rencana Kerja pengusahaan Pariwisata Alam; Akta Pendirian Perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); UKL/UPL; Daftar Pengalaman Usaha; Laporan Kelayakan Investasi

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ADA/TIDAK ADA

KETERANGAN

Ada / tidak ada Ada / tidak ada Ada / tidak ada Ada / tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada

/ / / / /

tidak tidak tidak tidak tidak

ada ada ada ada ada

Kesimpulan : 1. Lengkap / Tidak lengkap Catatan : ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 2. Lulus / Tidak lulus, karena : ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

Surabaya,_________________ Penerima berkas ____________

Pemroses izin ____________

Tim Pelaksana ____________

CHECKLIST Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi di atas 2.000 M3 per Tahun sampai dengan 6.000 M3 per Tahun Nama Perusahaan

:


:

NO.

PERSYARATAN

1.

Daftar isian permohonan pada Lampiran 2 Permenhut No.P.35/Menhut-II/2008 Jo Permenhut No.P.9/Menhut-II/2009 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Bupati bila lokasi industri berada di kabupaten atau Walikota bila lokasi industri berada di kota; Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Izin Gangguan; Izin Lokasi; Laporan Kelayakan Investasi pembangunan industri; Jaminan pasokan bahan baku dari hutan rakyat diketahui oleh Kepala Dinas yang menangani bidang kehutanan Kab/Kota setempat, sedangkan yang berasal dari hutan tanaman (HTI dan Perum Perhutani) diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat.

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8. 9.

ADA/TIDAK ADA

KETERANGAN

Ada / tidak ada Ada / tidak ada Ada / tidak ada

Ada / tidak ada Ada / tidak ada

Ada / tidak ada Ada / tidak ada Ada / tidak ada Ada / tidak ada

Kesimpulan : 1. Lengkap / Tidak lengkap Catatan : ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 2. Lulus / Tidak lulus, karena : ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Penerima berkas ____________



CHECKLIST Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi di atas 2.000 M3 per Tahun sampai dengan 6.000 M3 per Tahun Nama Perusahaan

:


:

NO. 1.

2.

3. 4.

5. 6.

PERSYARATAN

ADA/TIDAK ADA

Daftar isian permohonan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 4 Permenhut. No.P.35/Menhut-II/2008 Jo. Permenhut No. P.9/Menhut-II/2009; Jaminan pasokan bahan baku dari hutan rakyat diketahui oleh Kepala Dinas yang menangani bidang kehutanan Kab/Kota setempat, sedangkan yang berasal dari hutan tanaman (HTI dan Perum Perhutani) diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat; Lokasi perluasan berada dalam satu Kecamatan dengan industri awal; Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) disampaikan pada 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan atau tahun berjalan; Laporan Mutasi Kayu (LMK) disampaikan 1 (satu) bulan sebelum pengajuan permohonan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

KETERANGAN

Ada / tidak ada

Ada / tidak ada


Ada / tidak ada

Ada / tidak ada





CHECKLIST Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi di atas 2.000 M3 per Tahun sampai dengan 6.000 M3 per Tahun Nama Perusahaan

:


:

NO. 1.

2.

3. 4.

PERSYARATAN

ADA/TIDAK ADA

Daftar Isian Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana format Lampiran I dan Daftar Isian sebagaimana format pada Lampiran 2 Peraturan Menhut Nomor : P.24 /MenhutII/2009, dilengkapi dengan : a. Copy izin usaha industri dan perubahannya. b. Copy akte pendirian beserta perubahannya. c. Surat keterangan aktif dari Dinas Kabupaten/Kota untuk industri kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun. Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Jaminan pasokan bahan baku dari hutan rakyat diketahui oleh Kepala Dinas yang menangani bidang kehutanan Kab/Kota setempat, sedangkan yang berasal dari hutan tanaman (HTI dan Perum Perhutani) diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat (surat asli)

KETERANGAN

Ada / tidak ada


Ada / tidak ada






CHECKLIST Rekomendasi dalam rangka Pengajuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M3 per Tahun Nama Perusahaan

:


:

NO. 1.

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

PERSYARATAN

ADA/TIDAK ADA

Daftar isian permohonan sebagaimana tersebut pada Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.35/Menhut-II/2008 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.9/Menhut-II/2009; Rekomendasi/pertimbangan Teknis Bupati bila lokasi industri berada di Kabupaten atau Walikota bila lokasi industri berada di kota; Akte pendirian perusahaan/koperasi yang telah disyahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai perundang-undangan yang berlaku; Izin Gangguan; Izin Lokasi; Izin Tempat Usaha; Laporan Kelayakan Investasi pembangunan industri; Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri dari hutan rakyat diketahui oleh Kepala Dinas yang menangani bidang kehutanan Kab/Kota setempat, sedangkan yang berasal dari hutan alam (IUIPHHK-HA) diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat.

KETERANGAN

Ada / tidak ada


Ada / tidak ada

Ada Ada Ada Ada

/ / / /

tidak tidak tidak tidak

ada ada ada ada

Ada / tidak ada





CHECKLIST Rekomendasi dalam rangka Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nama Perusahaan

:


:

NO. 1.

2.

3.

4.

5

PERSYARATAN

ADA/TIDAK ADA

Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 m atau resolusi lebih detail dari 15 m dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh Pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit; Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur; AMDAL yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut, meliputi : penyediaan lahan kompensasi, membayar ganti rugi tegakan, membayar PSDH/DR, membayar pengukuran dan penataan batas, pembuatan reklamasi oleh yang bersangkutan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

KETERANGAN

Ada / tidak ada

Ada / tidak ada

Ada / tidak ada

Ada / tidak ada

Ada / tidak ada





CHECKLIST Rekomendasi dalam rangka Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan Nama Perusahaan

:


:

NO. 1. 2. 3. 4.

5.

PERSYARATAN

ADA/TIDAK ADA

Peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan tanah pengganti; Rekomendasi Bupati/Walikota untuk pelepasan kawasan dan usulan tanah pengganti; Data Perusahaan Pemohon berbadan hukum; Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disebutkan dalam surat permohonan atau dalam bentuk surat pernyataan tersendiri, yang meliputi : lahan pengganti, ganti rugi tegakan, PSDH/DR, dan pengecekan lapangan.

Ada / tidak ada

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Ada / tidak ada

KETERANGAN






CHECKLIST Perubahan Nama Penanggung Jawab Atas Nama Alamat Perusahaan

:


:

NO.

PERSYARATAN

ADA/TIDAK ADA

1.

Surat Permohonan

Ada / tidak ada

2.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Ada / tidak ada

3.

Tanda Daftar Terbatas

4.

Pembaharuan IUIPHHK

Ada / tidak ada

5.

Akta Perubahan Susunan Pengurus

Ada / tidak ada

6.

Akta Jual Beli Saham

Ada / tidak ada

7.

Akta Pendirian Perusahaan Terbatas

Ada / tidak ada

8.

Kronologis yang penggantian nama

9.


Perusahaan

KETERANGAN

Perseroan Ada / tidak ada

melatarbelakangi Ada / tidak ada Ada / tidak ada





CHECKLIST Surat Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nama Perusahaan

:


:

NO.

PERSYARATAN

ADA/TIDAK ADA

1.

Surat Permohonan

Ada / tidak ada

2.


Ada / tidak ada

3.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Ada / tidak ada

KETERANGAN





CHECKLIST Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di UPT Taman Hutan Raya (TAHURA) R. SOERJO

Recommend Documents