Analisis Kebijakan
Pemetaan Implementasi Good Governance, Pemberantasan KKN Departemen Pertanian.
39
Pelayanan
Publik
dan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi telah mendorong munculnya tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan sudah sepatutnya ditanggapi dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut Bank Dunia (1993), good governance mengandung arti cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for the development of society). Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP, 1997) menerjemahkan good governance sebagai penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola masalah bangsa pada semua tingkatan (the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels). Secara implementatif, good governance dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan dan implementasi keputusan dalam penyelenggaraan negara yang dilaksanakan melalui beberapa langkah kegiatan yang bersifat partisipatif, berorientasi pada konsensus, memiliki visi strategis dan daya respon, efektif, efisien, akuntabiltas, transparan, adil dan merata menurut aturan hukum. Langkah kegiatan dalam pengimplementasian good governance yang saat ini menjadi fokus utama dalam penataan negara dan khususnya bagi Departemen Pertanian adalah dalam upaya peningkatan pelayanan publik serta pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Good governance sudah menjadi isu global dan telah dilegitimasi oleh UNDP dalam prinsip-prinsip berikut (Institute on Governance, 2000) : a. Partisipasi (participation). Semua orang laki-laki dan perempuan memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mewakili aspirasi mereka. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, serta kapasitas untuk berpartisipasi yang bersifat membangun. b. Berorientasi pada Konsensus (consensus oriented). Good governance menjadi penengah terhadap perbedaan kepentingan untuk mencapai konsensus secara luas mengenai kepentingan terbaik dari masing-masing kelompok, dan jika mungkin pada kebijakan dan prosedur. c. Misi Strategis (strategic vision). Para pemimpin dan masyarakat banyak, memiliki perspektif jangka panjang dan luas terhadap good governance dan pembangunan manusia, sekaligus dengan pemahaman mengenai apa yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Terdapat pula pengertian kompleksitas historis, kultural dan sosial, dimana perspektif tersebut membumi.
40
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
d. Daya Respon (responsiveness). Lembaga dan proses yang dilakukan berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. e. Efektivitas dan Efisiensi (effectiveness and efficiency). Proses dan lembaga memberikan hasil yang memenuhi kebutuhan, sambil memanfaatkan sumberdaya dengan sebaik-baiknya. f.
Akuntabilitas (accountability). Pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil bertanggungjawab pada masyarakat dan ke stakeholders lembaga.
g. Transparansi (transparency). Transparansi dibangun berdasarkan aliran informasi yang bebas. Proses, lembaga, dan informasi dapat diakses secara langsung oleh siapa saja yang berkepentingan, serta tersedianya informasi yang cukup untuk memahami dan memonitornya. h. Pemerataan (equity). Setiap orang memiliki memperbaiki atau memelihara kesejateraannya. i.
kesempatan
untuk
Aturan Hukum (rule of law). Kerangka kerja yang legal harus merata dan dilaksanakan secara adil, khususnya hukum mengenai hak azasi manusia.
(2)
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Departemen Pertanian telah mengimplementasikan : (a) pembinaan dan penilaian kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) bidang pertanian; dan (b) penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Kerja Pelayanan Publik Departemen Pertanian.
(3)
Terkait dengan pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme, aturan yang dijadikan pegangan utama adalah : (a) Tap MPR No. VIII tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; (b) UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN; dan (c) PP No. 10 tahun 1980 mengenai sanksi buat PNS yang melanggar kedisiplinan.
(4)
Dalam rangka merealisasikan upaya penegakkan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN tersebut, Departemen Pertanian telah membuat peta dan implementasi kegiatan sebagaimana terlampir. Rinciannya terdiri dari : (a) pemetaan good governance yang memuat prinsip dasar dan implementasi (Tabel 1); (b) pemetaan pelayanan publik berdasarkan nama, tujuan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan (Tabel 2); (c) pedoman pemetaan KKN (Tabel 3); dan (d) hasil pemeriksaan dan langkah upaya pencegahan KKN (Tabel 4). Sementara itu, langkah antisipasi yang harus dilakukan guna menegakkan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN disajikan dalam Tabel 5.
Analisis Kebijakan
41
Tabel 1. Pemetaan Good Governance Departemen Pertanian Prinsip
1)
Implementasi
2)
1.
Partisipasi (participation)
-
Dalam perencanaan (Musrenbangtan), pelaksanaan, dan pengawasan (waskat, wasman) kegiatan, masyarakat diberikan ruang untuk berperanserta (partisipasi) melalui berbagai media.
2.
Orientasi pada konsensus (consensus oriented)
-
Kesepakatan selalu diupayakan bila ada perbedaan pengertian, persepsi, dan penafsiran dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan kegiatan.
3.
Visi strategis (strategic vision)
-
Mewujudkan pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani
4.
Daya respon (responsiveness)
-
Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanian melalui pelayanan prima kepada pelaku pembangunan pertanian/pemangku kepentingan (stakeholders).
-
Melakukan evaluasi berita dan pendapat masyarakat melalui pengumpulan data berita yang meliputi masalah produksi, sosial ekonomi pertanian, serta sarana dan prasarana penunjang pembangunan pertanian baik yang positif maupun yang negatif.
5.
Efektivitas dan efesiensi (effectiveness and efficiency)
-
Melakukan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian yang selalu berorientasi pada tujuan penghematan sumberdaya yang berkelanjutan, serta bebas dari praktek KKN.
6.
Akuntabilitas (accountability)
-
Meningkatkan kinerja dan tanggungjawab birokrasi pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
-
Mempromosikan perkembangan yang terjadi secara cepat guna mendorong minat masyarakat pertanian dan masyarakat umum lainnya pada bidang pertanian.
-
Menciptakan mekanisme pelayanan perpustakaan bagi masyarakat sehingga memiliki keunggulan dan mampu mendorong perubahan minat baca masyarakat menjadi lebih baik.
-
Melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan pertanian.
-
Memberikan penghargaan dan insentif bagi pelaku pertanian yang berprestasi dan berdedikasi, penalti bagi yang salah atau lalai.
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
42
Tabel 1. (Lanjutan) Prinsip 7.
8.
9.
1)
Transparansi (transparency)
Pemerataan (equity)
Aturan hukum (rule of law)
Sumber :
1) 2)
Implementasi
2)
-
Melaksanakan setiap kebijakan dan pelayanan publik secara terbuka atau tidak terselubung dengan maksud tertentu(ada standar prosedur yang prosesnya dapat dilansir kembali dari awal)
-
Memberi pemahaman akan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian agar diperoleh pemahaman yang utuh baik di kalangan para pejabat Departemen Pertanian maupun warga masyarakat dan para pemangku kepentingan.
-
Menciptakan ‘citra positif pembangunan pertanian’, yaitu dengan menyebarluaskan informasi yang benar dan mensosialisasikannya kepada masyarakat tentang kebijakan, program serta kegiatan Departemen Pertanian, agar masyarakat memahami dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani.
-
Menyalurkan pembiayaan pertanian dalam bentuk bantuan modal kredit usaha pertanian.
-
Mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian yang menyebar ke seluruh pelosok tanah air, sesuai dengan agro-ekosistem wilayah.
-
Melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Mengimplementasikan rancangan dan ketetapan semua produk hukum di bidang pertanian mulai dari sumberdaya, sarana produksi, budidaya, panen, pascapanen, hingga jasa penunjang (sistem dan usaha agribisnis) sesuai dengan kaidah good regulatory practice principle.
-
Melakukan perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan analisis kebijakan yang holistik dan sistemik ( tidak legislation by accident).
Institute on Governance, Canada (2000) Departemen Pertanian (2005)
Analisis Kebijakan
43
Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Departemen Pertanian
Tabel 2. Nama Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pembinaan dan penilaian kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) bidang pertanian.
Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima pada UKPP bidang pertanian dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik begi pemberi (aparatur) maupun penerima pelayanan (masyarakat).
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Kerja Pelayanan Publik Departmen Pertanian.
Tersusunnya data IKM yang dibutuhkan untuk perbaikan mutu layanan kepada masyarakat di lingkungan Departemen Pertanian. Tersusunnya rekomendasi kepada pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap penyelenggara pelayanan publik.
Sumber :
Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada aparaturaparatur pelayanan publik pada UKPP tentang prinsip dan standar pelayanan publik sesuai Keputusan Menteri PAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik Melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan UKPP yang meliputi keseluruhan aspek yang didayagunakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No.475/KPTS/KP.450/9/2003 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani bagi Unit Kerja Pelayanan Berprestasi di bidang pertanian. Penyusunan IKM saat ini sedang dalam tahap uji coba, yaitu sebagai tindak lanjut dari apresiasi IKM lingkup Departemen Pertanian tahun 2004 di Semarang oleh Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Obyek yang dipilih adalah UKPP pusat dan UKPP daerah yang sudah pernah mendapatkan penghargaan Abdi Bakti Tani dari Menteri Pertanian. Penyusunan IKM berpedoman kepada Keputusan Menteri PAN No.Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Berdasarkan pedoman tersebut metode yang digunakan adalah survai dengan menggunakan kuesioner kepada masyarakat sebagai alat bantu pengumpulan data.
Biro Organisasi dan Kepegawaian, Departemen Pertanian (2006)
Pemberian penghargaan Abdi Bakti Tani dari Menteri Pertanian kepada UKPP bidang pertanian (nasional, provinsi, dan kabupaten /kota) yang berhasil meningkatkan kinerja pelayanannya kepada publik dengan kategori : • Piala, untuk UKPP berprestasi percontohan • Plakat, untuk UKPP berprestasi utama • Piagam, untuk UKPP berprestasi madya Diketahuinya unsur-unsur pelayanan pada UKPP dengan ketegori tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Catatan : untuk unsur pelayanan yang tidak dan kurang baik, pembinaannya menjadi prioritas utama.
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
44
Tabel 3. Pedoman Pemetaan KKN Departemen Pertanian*) Bidang Pemetaan KKN
Tingkat Resiko
Peluang Terjadinya KKN
Tindakan untuk Mengurangi KKN
Tinggi
Penyeleksian anggota yang besifat kolusi/nepotisme dengan tujuan mencari keuntungan dari pengadaan, dan lain-lain Penggelembungan harga dalam taksiran harga Kemungkinan, informasi taksiran harga dibocorkan kepada penyedia jasa/konsultan yang lebih disukai untuk memastikan agar harga yang digelembungkan dimasukkan kedalam penawaran/proposal. Kolusi di antara para pelaku untuk menetapkan harga yang digelembungkan di sekitar nilai taksiran harga proyek untuk memperkaya diri atau berbagai keuntungan dengan yang lain Kriteria/spesifikasi dibuat sesuai dengan yang dimiliki oleh konsultan/penyedia jasa tertentu
Manual pengelolaan proyek (MPP) menetapkan langkahlangkah dalam proses penyeleksian anggota dan kualifikasi minimum dari anggota Menetapkan pedoman untuk menyusun taksiran harga proyek dan taksiran penetapan biaya lain dalam MPP. Sering meninjau taksiran biaya (standar) untuk kegiatan serupa pada komponen-komponen proyek dan lokasi yang berbeda. Memelihara database harga proyek dari kontrak-kontrak sebelumnya yang didapat melalui kompetisi. Mengharuskan perincian yang jelas mengenai barang, spesifikasi dan harga.
1. Pengadaan : Penyeleksian panitia lelang/evaluasi dan pengambil keputusan Penyusunan taksiran harga proyek (owner’s estimate) untuk paket pengadaan dan perhitungan lain sehubungan dengan penggunaan dana proyek
Sedang
Penyusunan dokumen lelang untuk menyeleksi konsultan/penyedia jasa
Rendah
Iklan paket lelang
Sedang
Tidak ada atau tidak cukup iklan dari segi isi atau informasi, ukuran, dan/atau sirkulasi surat kabar yang kecil
Kelayakan peserta lelang
Tinggi
Dokumen palsu peserta lelang untuk memberi kesan kualifikasinya memadai
Menetapkan pedoman yang jelas mengenai kriteria/spesifikasi penyusunan dokumen dalam MPP. Ini mencakup model untuk unit proyek dan masyarakat yang digunakan dalam prosedur lelang/shopping bilamana cocok. Menetapkan pedoman yang jelas mengenai kriteria/spesifikasi dalam MPP Menetapkan persyaratan minimum bagi surat kabar yang akan digunakan Pemeriksaan silang dokumen secara ketat dengan pihak-pihak yang terkait dalam dokumen Memeriksa riwayat peserta lelang Pinalti bagi panitia lelang yang tidak memverifikasi kelayakan rekanan yang ada dalam daftar pendek
Analisis Kebijakan
Bidang Pemetaan KKN Evaluasi proposal
Persaingan yang dipalsukan, di mana rekanan membuat pengaturan kolusif untuk mengesampingkan persaingan sebenarnya
45
Tingkat Resiko Tinggi
Tinggi
Peluang Terjadinya KKN
Tindakan untuk Mengurangi KKN
Kolusi antara panitia lelang dengan rekanan Penundaan proses evaluasi yang menguntungkan rekanan/konsultan tertentu Proposal ditolak dengan alasan tidak relevan dengan kapasitas rekanan dalam melaksanakan kontrak/jasa Keterangan palsu mengenai informasi yang disampaikan oleh rekanan Praktek kolusif di antara para rekanan untuk secara kolektif mendapatkan keuntungan dari pengadaan
Prosedur verifikasi yang kuat, khususnya dalam prior review terhadap paket-paket Sanksi yang cocok terhadap panitia lelang dan pihak lain yang telah gagal dalam tugas mereka atau dengan sengaja menyalahgunakan wewenang mereka.
Menetapkan kriteria dan indikator kinerja bagi staf Mengadakan evaluasi dan tinjauan kinerja secara teratur dan menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk pengelolaan sumberdaya Laporan yang lengkap dicantumkan dalam situs web proyek beserta ikhtisar dalam bahasa Indonesia dan Inggris Memastikan agar transparansi yang patut diberikan oleh manajemen, khususnya, manajemen informasi yang terkait langsung dengan peneriam manfaat lokal Seringnya pemeriksanaan transparansi oleh manajemen tingkat atas Menghentikan aliran dana ke daerah/sub proyek yang tidak dikelola secara transparan
2. Manajemen Proyek : Daftar anggota tim manajemen proyek akhir
Sedang
Penyeleksian yang bersifat kolusif /nepotisme dapat mengakibatkan penggunaan personel yang tidak memenuhi syarat
Penerbitan laporan audit
Sedang
Menghalangi publik untuk memperoleh laporan
Rendahnya pertanggungjawaban kepada publik di berbagai tingkat pelaksanaan
Sedang
Masing-masing tingkat manajemen lalai sehubungan dengan persyaratan transparansi/pertanggung-jawaban karena kurangnya pengalaman, kurangnya anggaran atau karena alasan-alasan tersembunyi
Pemantauan yang memadai terhadap praktek-praktek lelang oleh semua tingkatan dalam proyek untuk mencegah terjadinya praktek kolusif. Ini mencakup antara lain, pemantauan terhdap pola lelang dan pemrosesan data dasar yang terkait dengan perusahaan-perusahaan peserta
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
46
Tabel 3 (lanjutan) Bidang Pemetaan KKN Pengaturan biaya operasional
Tingkat Resiko Sedang
Penyebaran informasi tentang proyek yang terbatas Pembayaran
Rendah
Pengarsipan
Sedang
Aliran dana
Sedang
Dokumen proyek (seperti pengadaan, keuangan, kontrak, audit, laporan pelaksanaan, data cadangan fisik dan keuangan, surat yang masuk dan keluar, dan sebagainya) sengaja tidak disingkapkan untuk menutupi praktekpraktek korupsi Uang suap untuk pejabat pemerintah
Pelaksanaan investasi sub-proyek
Sedang
Penyalahgunaan dana oleh sub-proyek
Sedang
Peluang Terjadinya KKN Duplikasi biaya di tingkat tinggi dan tingkat rendah manajemen proyek Manajemen yang tertutup, yang menghalangi akses ke informasi tentang proyek Laporan/dokumen pendukung fiktif
Tindakan untuk Mengurangi KKN Sistem penganggaran yang jelas yang dikomunikasikan di semua tingkat manajemen Sanksi hukum yang tegas Keharusan untuk memberi informasi, di situs web proyek Rapat-rapat Menetapkan pedoman (sebagai bagian dari MPP) untuk memantau tagihan pembayaran biaya yang didukung oleh dokumen yang relevan, termasuk laporan kegiatan, bukti partisipasi, tiket, kuitansi, dan sebagainya Membangdingkan laporan-laporan biaya dari lokasi lain dengan memperhatikan variasi aktual yang disebabkan oleh masalah akses, lilngkup kegiatan, dan sebagainya Menetapkan pedoman yang jelas dalam MPP mengenai penyimpanan arsip pengadaan dan keuangan serta tindakan kuratif atas kegagalan menyimpan arsip/catatan
Menetapkan kriteria yang transparan untuk pembayaran cicilan hibah dalam MPP Mengharuskan manajemen proyek di semua tingkat pelaksana untuk menyusun dan menyerahkan laporan tentang kemajua dan penggunaan dana proyek dengan menggunakan format laporan pengelolaan keuangan (LPK) Mengumumkan laporan ini kepada publik
Analisis Kebijakan
47
Tabel 3 (lanjutan) Bidang Pemetaan KKN penyuluhan :
Tingkat Resiko
Peluang Terjadinya KKN
Tindakan untuk Mengurangi KKN
Sedang
Penyedia jasa yang tidak cocok dipilih karena adanya kolusi
Penyaluran dana
Sedang
Suap untuk pejabat pemerintah
Pelaksanaan kegiatan subproyek
Sedang
Penyalahgunaan dana masyarakat
Menetapkan standar yang jelas mengenai kualifikasi penyedia jasa Penyeleksian anggota tim seleksi yang demokratis, transparan, dan adil Pengamat dari masyarakat sipil dilibatkan dalam proses seleksi Memastikan tidak ada pengendalian tim seleksi oleh golongan elit internal Sistem pertanggungjawaban yang mengikutsertakan petani sehingga kinerja penyedia jasa yang buruk mengakibatkan diakhirinya kontrak Dana untuk masyarakat disalurkan secara langsung, tanpa perantara Prosedur, ukuran dan kriteria penetapan hibah, kriteria kelayakan penerima manfaat, dan ketentuan pencairan disederhanakan dan didefinisikan dengan jelas agar stakeholders dapat memahami dengan mudah. Karena masyarakat mengentahui apa yang seharusnya mereka terima, maka akan lebih sulit bagi para pejabat untuk mencari riba dan golongan elit untuk menguasai Semua alokasi dana, jadwal kegiatan, dan perincian kontak antara manajemen proyek dengan fasilitator diumumkan kepada publik Alamat penanganan keluhan disediakan bagi publik melalui media yang mudah diakses
Penyuluhan kelompok tani
*)
kepada
Bahan berasal dari Sekretariat Jenderal, Departemen Pertanian (2006)
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
48
Tabel 4. Implementasi Pemberantasan KKN Departemen Pertanian
A. Pelaksanaan Pemeriksaan (T.A. 2004-2005) 1. Hasil Pemeriksaan Reguler Temuan Kasus
T.A. 2004 Jumlah Kasus
1. Kerugian Negara : a. Kerugian Negara 410 b. Tindak Lanjut 329 c. Sisa Temuan 81 2. Keuangan Lain : a. Kerugian Negara : - Tidak Efisien 609 - Tidak Efektif 548 - Tidak Hemat 61 b. Tindak Lanjut : - Tidak Efisien 1.416 - Tidak Efektif 1.182 - Tidak Hemat 234 c. Sisa Temuan : - Tidak Efisien 127 - Tidak Efektif 118 - Tidak Hemat 9 3. Non-Keuangan/Administratif : a. Kerugian Negara 2.374 b. Tindak Lanjut 1.826 c. Sisa Temuan 528 4. Total Temuan Kasus : a. Kerugian Negara 4.936 b. Tindak Lanjut 4.003 c. Sisa Temuan 933 Sumber : Inspektorat Jenderal, Departemen Pertanian (2006)
T.A. 2005 Nilai (Rp)
Jumlah Kasus
Nilai (Rp)
21.485.601.935,79 9.613.403.987,79 11.872.197.948,00
226 67 159
7.949.656.539,84 551.355.945,08 7.398.300.594,76
16.316.508.707,94 15.066.482.525,94 1.250.026.182,00
301 136 165
15.605.536.630,21 4.305.223.412,95 11.300.313.217,26
59.066.328.252,83 49.386.360.206,95 9.679.968.045,88
693 228 465
29.575.743.274,45 6.979.214.673,00 22.596.528.601,45
4.306.420.621,80 3.913.486.621,80 392.934.000,00
63 13 50
473.928.380.588,25 9.855.530.000,00 464.072.850.588,25
1.557 411 1.146 101.174.859.518,36 77.979.733.342,48 23.195.126.175,88
2.840 855 1.985
527.059.317.032,75 21.691.324.031,03 505.367.993.001,72
Analisis Kebijakan
49
2. Hasil Pemeriksaan Investigasi a. Departemen Pertanian Uraian 1. Sanksi PP No. 10/1980 (orang) : a. Hukuman Disiplin Ringan : - Teguran lisan - Teguran tertulis - Pernyataan tidak puas secara tertulis Sub-Total b. Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala (maksimal satu tahun) - Penundaan kenaikan pangkat (maksimal satu tahun) Sub-Total c. Hukuman Disiplin Berat : - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah gaji berkala (maksimal satu tahun) - Pembebasan dari jabatan Sub-Total Total 2. Pemeriksaan (kasus) : a. Jumlah b. Indikasi KKN Keterangan Sumber
Jumlah
: *) 7 (tujuh) orang PNS lingkup Dinas daerah (diserahkan kepada pemerintah daerah setempat) : Inspektorat Jenderal, Departemen Pertanian (2006)
6 25 24 55 6 2 8 3 2 5 68 82 *) 19
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
50
b. Unit Eselon I Lingkup Departemen Pertanian Unit Eselon I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Sekretariat Jenderal Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan Ditjen PPHP Badan Litbang Pertanian Badan Karantina Pertanian Badan SDM Pertanian Badan BKP (DPM-LUEP) Inspektorat Jenderal Total
PNS Terkena Sanksi PP No. 30/1980 (orang) 1 7 12 20 1 24 5 5 75
Kerugian Negara yang Harus Disetor ke Kas Negara (Rp) 12.986.460,00 326.224.710,00 825.033.061,40 1.845.890.819,91 75.290.910,00 1.026.728.500,00 455.478.286,00 333.592.926,00 17.003.119.470,00 21.904.345.143,31
Kerugian Negara yang Ditindaklanjuti (Rp) 12.986.460,00 120.556.460,00 375.186.683,40 901.637.683,00 75.290.910,00 27.107.700,00 445.148.471,00 2.603.000,00 15.919.234.000,00 *) 17.879.751.367,40
Keterangan : *) Senilai Rp 5.801.144.000,00 kasusnya diserahkan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan KPK Sumber : Inspektorat Jenderal, Departemen Pertanian (2006)
Sisa Kerugian Negara (Rp) 0 205.668.250,00 449.846.378,00 944.253.136,91 0 999.620.800,00 10.329.815,00 330.989.926,00 1.083.885.470,00 4.024.593.775,91
Analisis Kebijakan
51
B. Tindak Lanjut Kasus KKN (T.A. 2004-2005) Uraian 1. Indikasi KKN
2. Dugaan KKN
Kasus Penyelewengan Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) T.A. 2003 di Provinsi Sumtaera Selatan senilai Rp 5.801.144.000 Indikasi penyimpangan dalam pemberian izin penanaman kapas transgenik DP 5690 Bt Bollgard, dan pemberian izin peredaran pestisida periode 1997-2004 terhadap kasus PT Monsanto Dugaan penyimpangan pembuatan vaksin dan dan kompensasi flu burung Dugaan penyeludupan daging sapi dari India dan impor dari USA pada saat ada kasus sapi gila atau Bovine Septicaema Epizootica (BSE) Tunggakan, denda keterlambatan, dan penyimpangan penggunaan Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) T.A. 2003-2005 Penyimpangan pembangunan Lumbung Desa Modern (LDM) T.A.
Keterangan Nilai kerugian Rp 5.801.144.000 (telah ditembuskan kepada KPK dan Gubernur Sumatera Selatan) 45 orang lingkup maupun luar Departemen Pertanian terindikasi terlibat KKN (telah ditembuskan kepada KPK ) Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung
Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung
2002 oleh PT Inti Bendungan Rejeki Jakarta Dugaan pemborosan keuangan negara karena kurang efektif dan
Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung
belum dimanfaatkannya pembangunan LDM TA 2002 dan 2003 yang belum dimanfaatkan Dugaan pemborosan keuangan negara dalam pembangunan Sentra Produksi dan Pengembangan Ayam Buras/SPPAB (Rural Rearing Multiplication Center (RRMC)
Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
52 (lanjutan) Uraian
Sumber
Kasus Penjualan aset Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) berupa rumah dinas, rel bekas, dan besi kuningan Dugaan pemborosan keuangan negara untuk pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Penjualan aset Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) berupa rumah dinas, rel bekas, dan besi kuningan Pemanfaatan rumah negara di Jalan Pertanian III Pasar Minggu seluas 3.000 meter persegi (tanah dan bangunan) Pemanfaatan tanah oleh PNS Departemen Pertanian di Cibinong (Bogor), karena tanah yang dipinjam pakai dialihkan ke pihak ketiga Kerja Sama Operasional (KSO) Rumah Sakit Pasar Minggu (Jakarta) yang berlarut-larut tanpa ada finalisasi Dugaan penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) yang tidak optimal (tidak efektif, tidak efisien, dan tidak ekonomis) Dugaan penyimpangan penerimaan Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) di lima propinsi sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan negara Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003
: Inspektorat Jenderal, Departemen Pertanian (2006)
Keterangan Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung Telah sampai pada kasasi Mahkamah Agung Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung Telah dilaporkan dan masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung
Analisis Kebijakan
53
C. Upaya Pencegahan Kebijakan Pelaksanaan pengawasan melekat yang lebih intensif Pelaksanaan pengawalan dan pengawasan yang bersifat preventif Pengamatan proses barang dan jasa (pelelangan) mengacu pada Keppres No. 80 tahun 2003 Menggiatkan apresiasi dan sosialisasi kebijakan seperti sosialisasi penyusunan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA), Sistem Akutansi Pemerintah (SAP) , dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemeriksaan perencanaan pada setiap Eselon I Mendorong terciptanya peningkatan kualitas penerapan sistem manajemen institusi melalui penataan organisasi Pembinaan mental yang antara lain melalui pengajian dan ceramah keagamaan Sumber
: Inspektorat Jenderal, Departemen Pertanian (2006)
Tujuan Memantau perkembangan kegiatan pembangunan pertanian agar lebih terarah dan terealisasi dengan baik Mencegah penyimpangan keuangan negara, resiko ketidakefisienan dan ketidakefektifan kegiatan Memantau proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, dan sekaligus menghindari penyimpangan Memahami dan menerapkan ketentuan pengelolaan keuangan, baik di pusat maupun di daerah secara baik dan benar Mendeteksi lebih dini penyimpangan pada setiap perencanaan guna mengurangi resiko dan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran Melaksanakan pengawasan yang meliputi unsur pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi, dan review intern Menyadarkan kedudukan dan pekerjaan manusia yang akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan YME
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
54
Tabel 5. Antisipasi Penegakan Good Governance, Pelayanan Publik, dan Pemberantasan KKN Kebijakan Peningkatan efisiensi dan disiplin aparatur negara secara integral, terencana, terarah, terpadu, terukur, bertahap, berkelanjutan, dan terkendali. Penumbuhan dan pengembangan perilaku aparatur negara menuju budaya entrepreneur, hemat, efisien, efektif, dan disiplin Peningkatan efisiensi aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemantauan, pengawasan, dan pemberian umpan balik (feed back) terhadap pelaksanaan tugas aparatur negara
Strategi Penyusunan pedoman teknis bagi masing-masing instansi Advokasi dan pemberdayaan aparatur negara dalam pemahaman program Penegasan dan penegakan komitmen aparatur negara dalam mendukung program Perhatian terhadap sikap, panutan, dan keteladanan pimpinan dalam mewujudkan pelaksanaan program Pengoptimalan peran serta seluruh komponen pelaksana dan masyarakat (stakeholders)
Sumber : Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2006)
Upaya Sosialisasi melalui media cetak dan elektonik, brosur, leaflet, stiker, serta media sejenis lainnya
Pengawasan dan Pengendalian Sistem pengawasan internal yang lebih obyektif, transparan, dan institusional
Penyusunan program percontohan Konsistensi sikap, keteladanan, dan panutan pimpinan
Partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagi pihak terkait
Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran
Berorientasi pembinaan dalam rangka perbaikan sistem, metode, dan perubahan tingkah laku aparatur negara menuju sasaran yang diharapkan Berusaha lebih banyak menngunakan pendekatan reward dari pada punishment (penjatuhan hukuman bersifat edukatif)
