Analisis, Juni 2014, Vol.3 No.1 : ISSN

Analisis, Juni 2014, Vol.3 No.1 : 90 – 100

ISSN 2252-7230

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Institutional Strengthening National Election Commission of West Papua Province of Improving the Quality of Regional Head of Elections Rosa Muhammad Thamrin Payapo1, Achmad Ruslan2, Hamzah Halim2 Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (E-mail: [email protected]) ABSTRAK Indonesia merupakan negara demokrasi yang di takdirkan menerima amanat dari Fouding Fathers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan rekruitmen dan hambatan yang timbul dalam rekruitmen keanggotaan KPU Provinsi Papua Barat; (2) faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepaa Daerah di Provinsi Papua Barat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) rekruitmen anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sudah sesuai syarat menurut perundangan yang berlaku dan hambatan yang timbul dalam rekruitmen keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil yang diperoleh tidak menemukan hambatan yang berarti, fenomena yang ditemukan adalah pro kontra yang sering terjadi terkait dugaan dugaan intervensi dan transaksi tertentu dalam proses pembentukan Tim Seleksi. Disamping itu, persyaratan pembentukan tim seleksi dan calon anggota KPU perlu dibentuk tim yang independent untuk menseleksi tim seleksi dan calon anggota KPU dengan memperhatikan indeks prestasi (IP) akademik serta akreditasi pendidikan tersebut. (2) faktor–faktor yang sering ditemukan dan mempengaruhi kualitas pemilukada adalah kondisi geografis, juga ditemukan terbatasnya sarana dan prasarana (perkantoran dan transportasi), kurang tersedianya jaringan listrik dan internet, kurangnya jaringan komunikasi pada kabupaten tambrauw, maybrat, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Wondama, dan Kaimana. Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum

ABSTRACT This study aimed to determine: (1) the implementation of recruitment and obstacles that arise in the membership recruitment Commission of West Papua province , (2) the factors that hinder the implementation of the Regional Kepaa General Election in West Papua Province. Research results show that: (1) recruitment of Provincial Election Commission of West Papua is appropriate according to the prevailing requirements and obstacles that arise in the membership recruitment Provincial Election Commission of West Papua by the results obtained did not find a significant obstacle , a phenomenon that is found is pros and cons that often occurs on the alleged allegations of intervention and certain transactions in the process of formation of the Selection Team . In addition, the requirements team selection and formation of candidates for the Commission needs to set up an independent team to team selection and selecting candidates for the Commission to regard (IP) academic and educational accreditation. (2) the factors that affect the quality of common and regional head elections are geographical conditions , also found limited facilities and infrastructure (offices and transport) , lack of availability of electricity networks and the Internet , the lack of communication on the district network Tambrauw, Maybrat, Bintuni, Raja Ampat, Wondama, and Kaimana. Keywords: National Election Commission, Election

90

Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum

ISSN 2252-7230

dari pusat, provinsi maupun sampai ke daerah-daerah guna memimpinya dalam jangka waktu lima tahun (Haryanto, 2005 & Hasibuan, B, 2002). Berdasarkan ketentuan Pasal 22E. Undang-Undang Dasar 1945 Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berdasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil setiap limatahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip-prinsip keterwakilan, artinya setiap warga Negara Indonesia dijamin memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkat pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah. Pemilihan umum kemudian dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Sebab, penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas diharapkan akan mengangkat derajat demokrasi. Kompetensi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan, yang makin kuat dapat dipertanggungjawabkan. Pada awalnya gagasan Pemilukada muncul sebagai proses lanjut dari keinginan yang kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi, khususnya terkait pesta demokrasi di daerah (demokrasi lokal). Salah satu perbaikan tersebut dimaksudkan sebagai implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga dalam kehidupan demokrasi perlu adanya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, namun demikian Dahl (1978 &1982), memberikan tujuh macam kriteria demokrasi yaitu adanya fungsi legislatif, pemilu berkala yang jujur dan tanpa paksaan, hak memilih, hak dipiilh, kebebasan warga negara menyampaikan

PENDAHULUAN Setelah reformasi digulirkan pada tahun 1998, bangsa Indonesia melakukan pemurnian demokrasi dengan prinsipprinsip dari konstitusionalisme yang semakin egaliter, serta semakin mengontrol dan saling menyeimbangi, sehingga demokrasi dapat berkembang ke arah yang lebih baik, dimana demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika, moral, saling menghormati, mampu melaksankan penegakan hukum yang adil dan bermartabat, makin menjamin Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelak menjamin tegaknya stabilitas politik. Berjalannya politik harus dapat menjamin tujuan nasional melalui pemerintahan yang efektif, stabil dan produktif dalam selang waktu kurang lebih 15 tahun, setelah bergulirnya reformasi, juga apa yang diharapkan belum menjadi kenyataan, demokrasi pada saat ini pada praktek, banyak yang melanggar nilai-nilai moral, etika dan prinsip-prinsip demokrasidisatu sisi dan disisi yang lain budaya dan tradisi berdemokrasi belum tertanam dalam pelaku-pelaku demokrasi. Demok-rasi diharapakan mampu mensejahte-rakan rakyat. Namun kenyataannya “rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan hanya dijadikan komoditas politik untuk mencari kekuasaan dengan mengatasnamakan demokrasi”. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan demokrasi dimana dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Yang mempunyai makna bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil untuk mengawal jalannya pemerintahan, serta perwujudan kedaulatan rakyat. Di samping itu, memilih pemimpin mulai 91

Rosa Muhammad Thamrin Payapo

ISSN 2252-7230

pendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk berseriliat dalam rangka Partisipasi politik.. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu di Papua Barat oleh aparat penyelenggara pemilu disebabkan karena kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM), baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terutama daerah-daerah pedalaman dimana jumlah pegawai negeri sipil di sebelas KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Barat sebanyak 141 pegawai atau di rata-rata 12 Pegawai per KPU baik di Sekretariat KPU Provinsi papua barat maupun sekretariat di 11 (Sebelas) KPU Kabupaten/ Kota (sumber data KPU Provinsi Papua Barat), peraturan KPU sering berubah-ubah, kurangnya pendapatan (honor), dimana standarisasi Honor untuk penyelenggara Pemilu PPK (PPD, PPS, dan KPPS) besarannya dalam DIPA sama dengan di provinsi lainnya diluar papua. Padahal tingkat kesulitan Papua Barat melebihi dari daerah lainnya.Disamping itu, sistem perekrutan badan penyelenggara pemilu masih dalam pengaruh pemerintah daerah karena ketergantungan pembiayaan pemilukada berasal dari APBD (Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rekruitmen keanggotaan KPU Provinsi dan Hambatan yang timbul dalam rekruitmen keanggotaan Provinsi Papua Barat dan mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pemilukada di Provinsi Papua Barat.

kripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Populasi dan sampel penelitian Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan sumberdaya manusia yang ada di KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat yang berjumlah 12 KPU Kabupaten/Kota dan satu KPU Provinsi. Jumlah sampel yang dipilihan dalam penelitian ini adalah 25% dari populasi, sehingga diperoleh jumlah sampel, yakni KPU Provinsi Paua Barat, KPUD Kabupaten Sorong, KPUD Kabupaten Raja Ampat, KPUD Kabupaten Fak-Fak, KPUD Kabupaten Bintuni, dan KPUD Kabupaten Maybrat. Teknik pengumpulan data Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, Observasi, Wawancara. Analisis data Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder disajikan secara kuantitatif kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknis analisis data yang dipergunakan adalah analisis diskriptif kualitatif dan interpretatif yang dilakukan sejak pengumpulan data dimulai. Data merupakan konstruksi makna yang diperoleh dari sumber data. Menganalisis data sama dengan mengonstruksi dari konstruksi makna yang diperoleh Kuntjara (2006).

BAHAN DAN METODE Lokasi dan rancangan penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantro Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan 5 Lima 5 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Nopember 2013.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendes-

HASIL Analisis proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 sebagaimana disebutkan diatas, maka 92


ISSN 2252-7230

pembentukan tim seleksi dilakukan oleh KPU Tingkat atasnya dengan menunjuk calon tim seleksi anggota KPU Provinsi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat. Tidak dilakukan seleksi terhadap kemampuan akademis dari tim seleksi, padahal tim seleksi sangat menentukan kualitas calon keanggotaan KPU Provinsi, kenyatannya bahwa sering terjadi kualitas tim seleksi calon anggota KPU melebihi dari tim seleksi baik penguasaan akademis maupun penguasaan pemilu. Hal ini mengakibatkan kualitas KPU yang dibentuk tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Apabila mencermati persyaratan yang ditentukan menurut ketentuan di atas, terlihat bahwa kehendak agar anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas telah terwujud dari persyaratan yang ditentukan tersebut. Artinya persyaratan-persyaratan tersebut di atas, setidaknya telah menjadi modal dasar sebagai upaya untuk mewujudkan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Di samping itu persyaratan sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tidak dimasukan kemampuan akademisi dari calon anggota KPU, artinya bahwa perlu penambahan item dalam pasal tersebut tentang kemampuan akademik yang diukur dengan indeks prestasi akademik dari calon anggota KPU, dan akreditasi dari SLTA atau perguruan tinggi dimana calon anggota KPU yang bersangkutan menempuh pendidikan. Selanjutnya, selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, rekrutment anggota Komisi Pemilihan Umum juga dilakukan melalui proses seleksi tertentu. Terhadap rekruitment anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, proses seleksi dimulai dengan dibentuknya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat, yang memiliki tugas untuk

menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum, untuk diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat atasnya agar diproses lebih lanjut dalam proses penentuannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Maybrat Bapak Amos Atkana, S.Pt., MM., bahwa komposisi anggota KPU ke depan seharusnya tidak lagi didominasi oleh para pakar ilmu politik. Anggota KPU juga harus terdiri atas para profesional untuk mengurusi hal teknis, seperti ahli di bidang teknologi informasi, ahli dibidang keuangan, dan ahli di bidang pendataan, terutama pendataan pemilih. Bidang-bidang ini harus ditangani oleh para ahli, karena pengalaman pemilu dan pemilukada yang lalu, bidang-bidang ini sangat bermasalah. Selain itu, pembagian tugas dengan sekretariat KPU juga harus jelas. Hambatan dalam proses rekruitmen anggota KomisiPemilihan Umum Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Papua Barat, Ir. Thimotius Sraun, MP, tim seleksi KPU Papua Barat sudah bekerja secara profesional dan independen dalam proses seleksi. Menyikapi pro dan kontra yang sering terjadi, terkait dugaan adanya intervensi dan transaksi tertentu dalam proses pembentukan Tim Seleksi, Ketua KPU Papua Barat menilai sebagai hal yang wajar dan bisa saja terjadi dialam demokrasi yang ditandai dengan diatur dan dijaminnya kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai sebuah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Terlepas dari dugaan tersebut, lebih lanjut dikatakan bahwa satu hal normatif yang patut diketahui masyarakat adalah bahwa baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam hal pembentukan Tim Seleksi adalah merupakan kewenangan KPU di setiap tingkatan hirarki dengan memperhatikan jumlah 5 orang dan komposisi keanggotaan yang terdiri dari akademisi, prefesional dan 93


ISSN 2252-7230

masyarakat yang memiliki integritas dalam rangka membentuk tim seleksi yang profesional. Soal adanya intervensi atau deal-deal tertentu yang akan mempengahi tim, jika ada bukti dan saksi tentang tempat dan oknum yang terlibat, mestinya dari sejak awal diketahui sudah harus diajukan keberatan dengan menyertakan barang bukti dan saksi kepada pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal kode etik penyelanggara pemilu. Dalam hal ini, ada tahapan jadwal seleksi sudah memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil seleksi tertulis bakal calon anggota KPU. Selanjutnya Ketua KPU Papua Barat menyatakan bahwa dalam proses seleksi ada masyarakat yang memiliki bukti dan saksi dalam hal ketidakprofesionalan tim seleksi termasuk berkaitan dengan integritas, moralitas dan kredibilitas bakal calon anggota KPU yang telah terlibat dalam deal-deal tertentu dalam proses pembentukan tim seleksi, dapat disampaikan secara tertulis dan terbuka. Hal ini merupakan wujud kepedulian terhadap hak masyarakat untuk ikut melakukan kontrol dalam rangka proses perwujudan sumber daya manusia penyelenggara pemiludan pemilukada yang berkualitas di Papua Barat. Pola rekruitment Tim Seleksi sebagaimana dikemukakan di atas, menurut pandangan penulis patut untuk dicermati lebih jauh dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kemandirian dari Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut. Terlebih apabila dilihat dari tahapan pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagai proses rekruitment terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum, diketahui terdapat beberapa tahapan yang memang menuntut adanya Tim Seleksi yang mampu untuk bekerja secara profesional dan mandiri.

lokal terus menguat di Papua Barat. Kekuatan politik lokal ini merambah setiap sektor, seperti bidang politik, birokrasi, dan sosial-ekonomi. Secara praktikal, dinamikan yang terbangun dalam bidang politik, praktikpolitik lokal berlangsung dalam dinamika politik kepartaian, terutama pada saat menjeleng Pemilukada. Hal ini dapat dilihat dari persaingan memperebutkan posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Siapa pun yang ingin mencalonkan diri menjadi calon harus mempertimbangkan faktor etnis Papua. Hal ini semakin menguat setelah penentuan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, dimana etnis Papua diharuskan mendapat prioritas utama dalam memperoleh berbagai fasilitas dari kebijakan pemerintah yang terkait dengan Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemberian prioritas bagi “putera daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan politik di daerah semakin menguat dan bahkan terlembagakan ketika lahir Perdasus Papua. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota harus berasal dari etnis Papua asli. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pemerintah mendelegasikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah disertai kucuran dana yang juga sangat besar. Dana puluhan trilyun itu di luar dana lain seperti APBD dan dekonsentrasi. Akan tetapi rakyat Papua hingga sekarang belum bisa menikmatinya karena lebih dinikmati oleh kalangan elite lokal. Hal lain yang tidak kala pentingnya praktek politik lokal di Papua dan Papua Barat dapat dilihat dari kuatnya pengaruhKetua Suku untuk mempengaruhi suara masyarakat pada saat pemilukada berlangsung. Menurut hasil wawancara, semua responden mengungkapkan hal yang sama, bahwa menguatnya praktek politik lokal juga dapat dilihat pada pendaftaran bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Papua Barat beberapa waktu yang lalu, yakni antara DPRD dan KPU Papua

Kekuatan politik lokal Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh hasil bahwa politik 94


ISSN 2252-7230

Barat terjadi dualisme institusi yang membuka pendaftaran calon Kepala Daerah. Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua Barat melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Sedangkan DPR Papua Barat melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dimana DPRP memang memiliki kewenangan memilih gubernur. Hanya saja, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, ketentuan pasal 7 ayat 1 itu sudah dicabut. Ketentuan ini juga sudah diujimateriilkan di Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya ditolak. Dengan demikian, DPRD Papua Barat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pemilihan gubernur. Persoalan belum berakhir, dimana penghapusan pasal 7 ayat 1 itu tidak dikuti dengan pencabutan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur Pemilihan Gubernur yang diatur dengan Perdasus. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam regulasi. Makanya, DPR Papua Barat senantiasa menginginkan penggunaan Perdasus dalam pelaksanaan pemilukada di wilayah Provinsi Papua Barat.

puter dan jaringan internet (Hasil wawancara dengan Bapak La Mami, Starf secretariat KPU Kabupaten FakFak). Untuk meminimalisisr kendala sarana dan prasarana yang dimiliki, pihak anggota KPU dan pejabat sekretariat hanya berusaha untuk terus memberikan motivasi untuk lebih memaksimalkan perannya demi terciptanya sebuah kinerja yang optimal, sehingga menjadi merasa menjadi bagian dari penentu keberhasilan pelaksanaan pemilukada yang berkualitas di Provinsi Papua Barat. Sumber daya manusia sekretariat KPU Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan kualitas SDM komisoner KPUD sudah sesuai dengan Persyaratan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota adalah berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama (SMA) atau sederajat. Lebih lanjut menurut Komisioner yang diwawancarai, isu penting terkait dengan SDM KPU adalah masalah kepegawaian, yaitu menyangkut alih status pegawai. Saat ini Pegawai Negeri Sipil di KPU sebagian besar berstatus dipekerjakan atau ditugaskan dari instansi lain, dan sebagian kecil lainnya merupakan pegawai organik KPU. Hal ini menjadi perhatian, karena sering menjadi isu-isu ketidaknetralan pegawai tersebut karena pegawai yang dialihtugaskan tersebut masih diangkat oleh pejabat yang berkuasa. Dengan demikian, ke depannya, pegawai sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum sebaiknya juga direkrut sendiri, dan bukan orang-orang yang ditempatkan dari instansi pemerin-tah lainnya. Dalam Pasal 58 ayat 7 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pegawai sekretariat

Fasilitas sarana dan prasarana Kendala yang yang dihadapi terkait seleksi anggota KPU di Provinsi Papua Barat, yaitu sarana transportasi yang minim ditambah dengan kondisi geografis yang yang masih sulit sehingga berpengaruh terhadap besarnya dana operasional yang dibutuhkan. Hal lain yang terkait masalah teknis menurut responden adalah ketersediaan listrik yang kurang memadai, sarana transportasi yang sulit di masing-masing wilayah juga berpengaruh terhadap fasilitas lainnya seperti opersional kom95


ISSN 2252-7230

adalah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga profesional yang diperlukan. Pada Pemilukada yang lalu berdasarkan hasil wawancara dengan semua komisioner KPUD yang menjadi objek penelitian, menyatakan bahwa di KPU Papua Barat tidak menemui kendala dalam hal kualitas SDM Komisioner KPU.

bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan. Sehingga, dominasi pemanfaatan lahan diarahkan pada hutan konservasi disamping untuk mencegah terjadinya bahaya erosi dan longsor. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh hasil bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan pemilukada di Provinsi Papua Barat selain faktor sarana dan prasarana, juga disebabkan masalah geografis. Lebih lanjut, semua responden menyatakan bahwa di wilayah kerja KPUD masingmasing, mereka menemukan adanya kecamatan dan kampung yang tidak bisa di akses sama sekali. Hal ini menimbulkan masalah teknis seperti pendaftaran Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi terlambat, pengiriman logistik dan hambatan pada saat pelaksanaan pemilukada. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan KPUD, kondisi geografis di wilayah pegunungan Papua Barat menyebabkan infrastruktur penyelenggara Pemilukada sering terlambat dan terkesan tidak siap pada menyelenggarakan Pemilu atau Pemilukada. Hal tersebut terbukti dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantralih) di beberapa distrik terlambat pembentukannya. Padahal keberadaan mereka sangat penting untuk melakukan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Kendala geografis Provinsi Papua Barat secara definitif dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang secara administratif terdiri dari delapan kabupaten, satu kota, 103 distrik, 48 kelurahan, dan 1.172 kampung (BP3D Provinsi Papua, 2007) dengan luas wilayah secara keseluruhan sebesar 115.363,50 km². Provinsi Papua Barat secara geografis terletak pada 124°-132° Bujur Timur dan 0°-4° Lintang Selatan, tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Batas geografis Provinsi Papua Barat adalah: a. Sebelah Utara: Samudera Pasifik. b. Sebelah Selatan: Laut Banda (Provinsi Maluku). c. Sebelah Barat: Laut Seram (Provinsi Maluku). d. Sebelah Timur: Provinsi Papua. Kondisi topografi Provinsi Papua Barat sangat bervariasi membentang mulai dari dataran rendah, rawa sampai dataran tinggi, dengan tipe tutupan lahan berupa hutan hujan tropis, padang rumput dan padang alang-alang. Ketinggian wilayah di Provinsi Papua Barat bervariasi dari 0 s.d > 1.000 meter. Tinjauan atas morfologi wilayah didasarkan pada kondisi kelerengan atau kemiringan. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kelas lereng > 40% dengan bentuk wilayah berupa perbukitan dan pegunungan. Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun

PEMBAHASAN Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas penyelenggara pemilu sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan asas penyelenggara pemilu yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, proporsional, dan profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan 96


ISSN 2252-7230

dengan perbaikan rekruitmen Tim seleksi dan persyaratan calon anggota KPU Provinsi. Dalam kenyataannya secara empiris, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah faktor geografis sangat mempengaruhi kualitas pemilihan karena masih terisolir beberapa kecamatan (distrik) bagi Kabupaten Manokwari, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, Raja Ampat, Bintuni, Kaimana, Fakfak, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Wondama. Di samping itu faktor sarana dan prasarana (internet, PLN atau kelistrikan dan komunikasi). Serta kurang tersedianya dana sehingga KPU mendapatkan bantuan dari peme-rintah daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum pada hakikatnya adalah sebuah proses pelaksanaan amanat konstitusi negara Republik Indonesia. Secara eksplisit, dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks inilah pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat, sebagaimana prinsip negara hukum yang demokratis. Untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang benar-benar sesuai dengan kaidah konstitusional itu, penyelenggara pemilu memiliki peran yang penting. Asas jujur dan adil hanya dapat terjadi jika penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain. KPU merupakan garda terdepan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Meskipun harus berhadapan dengan para

pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini diatur sedemikian rupa pada pasal 8 Undangundang No. 15 Tahun 2011. Berkenaan dengan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, tugas dan wewenang tersebut dapat disederhanakan ke dalam delapan tahapan pemilu yang harus dikawal KPU agar terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kedelapan tahapan itu adalah: 1) pendaftaran dan/atau pemuktahiran daftar pemilih, 2) pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta pemilu, 3) pembentukan dan/atau perubahan daerah pemilihan, 4) pendaftaran, penelitian dan penetapan calon atau daftar calon, 5) pelaksanaan kampanye, dan pelaporan penerimaan dan penge-luaran dana kampanye, 6) pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada berbagai tingkat di atas tempat pemungutan suara, 7) pembagian kursi dan/atau penetapan calon terpilih, dan 8) penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara. Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kedelapan tahapan proses pemilu tersebut beserta tugastugas dan wewenang lainnya, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai (Soekanto, 2006). Pelaksanaan pemilukada di Provinsi Papua Barat secara umum telah berlangsung secara aman, tertib, dan demokratis dengan terpilihnya pemimpin yang baru. Meskipun demikian dalam penyelenggaraan Pimilukada di Provinsi Papua Barat, ke depan masih perlu dilakukan berbagai penyempurnaan untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang terjadi, yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting di dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan karena sumber daya manusia merupakan penggerak pelaksanaan suatu kegiatan dan program yang telah ditetapkan 97


ISSN 2252-7230

sebelumnya demi mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seuatu instansi atau organisasi. Sumber Daya aparatur, merupakan kebutuhan mutlak yang dilaksanakan pada setiap kinerja dalam suatu organisasi yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar pelayanan informasi kepada stakeholders yang pada dari seluruh rangkaian proses verifikasi. Sumber daya aparatur merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan oleh KPU Provinsi Papua Barat untuk menciptakan sebuah kinerja organisasi yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana berupa pemberian informasi kepada Parpol pada saat verifikasi berlangsung sehingga tercipta sebuah bentuk pelayanan yang maksimal (Kaho, J. R. 1988; Kartono, 1994, Abdulsyani, 1994). Keterbatasan tenaga menjadi salah satu kendala masih belum maksimalnya peran KPU Provinsi Papua Barat terutama dalam proses pendataan pemilih yang masuk dalam daftar pemilih. Ketua KPU Raja Ampat, Abdullah E. Tuku Wain, mengatakan, hasil evaluasi KPUD Raja Ampat menyatakan bahwa keterlambatan pengimputan daftar pemilih belum optimal. Hal itu dikarenakan tenaga untuk pemutakhiran data di lapangan sangat terbatas, terlebih lagi jika Pemilukada Provinsi bersamaan dengan Pemilukada kabupaten. Petugas harus bekerja dua pekerjaan sekaligus sehingga hasilnya tidak maksimal. Namun, semua KPU Kota/Kabupaten berkomitmen akan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan KPU Pusat. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Anggota KPU Kabupaten Fak-Fak dari Divisi Teknis, mereka menyampaikan bahwa kendala dalam pelaksanaan tugas KPU di Provinsi Papua Barat lebih kepada

masalah teknis, antara lain masih minimnya fasilitas komputer yang handal serta kendaraan operasional bagi KPU dalam melaksanakan tugas. Mereka menilai, pengadaan komputer, mobill operasional, dan sejumlah peralatan kantor lain yang mendukung berjalannya kinerja KPU perlu segera direalisasikan. Selain sarana kantor yang tidak memadai, kendala lain adalah listrik. Di Provinsi Papua Barat, dari 11 kabupaten, hanya tujuh yang dialiri listrik, dua kabupaten dianataranya listriknya bersifat tidak menentu, dan lima kabupaten hanya ada listrik di malam hari. Selain masalah, transportasi, SDM dan sarana penunjnag lainnya. KPU di Provinsi Papua Barat juga mengalami kendala dalam hal dana. Menurut wawancara dengan responden, semuanya menyatakan bahwa kendala dana yang minim sangat berpengaruh terhadap operasional KPU,jangankan untuk anggaran biaya Pemilukada, untuk honor sejumlah pegawai di Sekretariat KPU kabupaten masih kurang. Minimnya dana operasional pemilukada Pemilihan Umum dan Pemilukada juga mempengaruhi kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Idealnya dana itu harus cukup pula untuk menyewa peralatan yang diperlukan saat pemungutan suara seperti tenda, meja kursi dan sound system. Ditambah lagi kita masih dibebani untuk membuat bilik suara sendiri, kata Responden di KPU Kapubaten Sorong. Selain anggarannya yang sangat minim, lanjut Responden, dana yang minim juga diperparah dengan pendistribusiannya yang juga sering terlambat (Budiarjo,2008). Pemilukada yang lalu diakui oleh KPU Papua Barat bahwa kendala dana yang dihadapi berpengaruh terhadap operasional KPU dan jajarannya. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh sarana trasmportasi yang mahal sehingga sangat mempengaruhi besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja KPU yang bersangkutan 98


ISSN 2252-7230

(Rahman, 1992). Dengan dana yang dimiliki KPU Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan Pemilukada, sum-ber daya aparatur yang dimiliki KPU dituntut untuk lebih memaksimalkan perannya demi terciptanya sebuah kinerja yang optimal, sehingga menjadi penentu kualitas pelayanan yang diberikan. Kehandalan yang dimiliki aparatur KPU Provinsi Papua Barat menyiasati kekurangan dan kendala yangada perlu mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kinerja KPU di Provinsi Papua Barat yang tidak optimal, selain dipengaruhi faktor dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wa Madia, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Fak-Fak, bahwa KPU Kabupaten Fak-Fak menghadapi kesulitan dalam melakukan koordinasi, antara lain karena biaya transportasi yang mahal. Fasilitas transportasi minim, sedangkan jarak antardaerah cukup jauh dan sulit dijangkau bahkan ada yang harus ditempuh dengan naik kapal laut atau pesawat terbang, sehingga anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut menjadi tidak mencukupi. Jaringan komunikasi di Papua Barat juga sangat tidak mendukung untuk pendataan secara online. Untuk mengatasi hal tersebut, KPUD selalu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membantu kinerja KPU daerah.

minimal untuk untuk anggota KPU Kabupaten harus S1 bukan SLTA atau sederajat. Dengan melihat kondisi nyata yang terjadi maka persyaratan akademis perlu diikutkan dalam seleksi yaitu IP dan Akreditasi Perguruan tinggi. Terkait masalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, Komisoner dan pejabat kesekretariatan harus terus memberikanmotivasi kepada segenap jajarannya untuk lebih memaksimalkan perannya demi terciptanya sebuah kinerja yang optimal. Untuk menghindari intervensi pihak lain, maka Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelanggaraan pemilu, perlu dipertimbangkan untuk pembiayaan pemilukada bersumber dari APBN. DAFTAR PUSTAKA Abdulsyani.(1994). Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Bumi Aksara, Jakarta. Budiarjo.(2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi Revisi. Gamedia, Jakarta. Dahl, R.A. (1978). After the Revolution?, New Haven, Conn: Yale University Press. Dahl, R.A.(1982). Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy as Conlrol, Yale University Press. Haryanto. (2005). Kekuasaan Elit, Suatu Bahasa Pengantar. Yogyakarta: PLOD UGM. Hasibuan, B. (2002). Keberlangsungan Transisi Demokrasi Mengkhawatirkan. http://www.unisosdem.org/ article_printfriendly.php?aid=752&c oid=3&caid=31 Kaho, J. R. (1988). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Rajawali Pers. Jakarta. Kartono, K.(1994).Pemimpin dan Kepemimpinan, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa Jakarta.

KESIMPULAN DAN SARAN Proses seleksi anggota KPU Provinsi Papua Barat kedepan harus mencerminkan terakomodasinya faktor-faktor kualitas, kompetensi, kredibilitas dan profesionalitas calon anggota KPU dengan memperbaiki system rekriutment mulai dari rekruitment tim seleksi sampai dengan seleksi calon anggota KPU. Disamping itu, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu,dimana syarat untuk menjadi calon anggota KPU sebagai mana pada huruf (f) yaitu pendidikan

99


ISSN 2252-7230

Kuntjara, Esther. (2006). Penelitian Kebudayaan; Sebuah Panduan Praktis, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Z. (1992). Kekuasaan dan Negara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.

100

Analisis, Juni 2014, Vol.3 No.1 : ISSN

Recommend Documents