Analisis, Juni 2014, Vol.3 No.1 : 45 – 52
ISSN 2252-7230
EKSITENSI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM PRAKTIK PERBANKAN Eksitensi Scrip Certificate Warehouse as Guarantee Credit in Practice Banking A. Resky Ika Sary Syahrir, Anwar Borahima, Nurfaidah Said Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (E-mail:
[email protected]) ABSTRAK Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Penelitian ini bertujuan : 1) Mengetahui gambaran Undangundang sistem resi gudang sebagai jaminan kredit sudah memenuhi syarat prinsip-prinsip jaminan. 2) Mengetahui bentuk pengikatan sistem resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis kualitatif dari data primer dan data sekunder tersebut maka disimpulkan bahwa Resi Gudang sebagai lembaga jaminan kredit yang lahir dari Undang-undang Resi Gudang belum memenuhi syarat prinsip-prinsip jaminan karena tidak sesuai dengan prinsip jaminan yaitu asas publisitas sementara lahirnya jaminan adalah pada saat objek tersebut didaftarkan. Dalam Sistem Resi Gudang juga tidak mengatur mengenai asas Droit de Suite dan asas Vervalbedding yang dalam sistem lembaga jaminan asas tersebut adalah mutlak. Dalam praktik perbankan sertifikat Resi Gudang dapat dikategorikan sebagai surat berharga sehingga bentuk pengikatannya lebih tepat dalam bentuk Gadai karena dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, begitu juga sebagai barang inventory yang dititipkan dalam gudang dapat dikategorikan sebagai benda persediaan yang pengikatannya lebih tepat dalam bentuk Gadai atau Fidusia. Kata Kunci: Resi Gudang, Jaminan Kredit, Praktik Perbankan ABSTRACT System Scrip certificate Warehouse is activity related to publication, transfer, guarantee and solution of Scrip certificate Warehouse transaction. This Research aim to 1) Know Law warehouse scrip certificate system picture as credit guarantee have is up to standard of guarantee principles 2) Knowing form cordage of warehouse scrip certificate system can be made as guarantee. Entire/All data which is obtained in research of primary data goodness collected and in analysis by using technique analyse qualitative. Afterwards dideskripsikan with analyzing existing problems, elaborating till explain problems related to this research. Pursuant to analysis qualitative from primary data and data of sekunder the hence concluded that Scrip certificate Warehouse as credit guarantee institute which born from Law Scrip certificate Warehouse not yet is up to standard of guarantee principles because disagree with guarantee principle that is publicity ground whereas delivering birth of guarantee is at the (time) of the object registered. In System Scrip certificate Warehouse nor arrange to hit ground of Droit Suite de and ground Vervalbedding which in system institute the ground guarantee is absolute. In praktik banking of Scrip certificate Warehouse certificate can be categorized as marketable securities so that form its cordage more precise in the form of Pawn because categorized as abstract movable goods, so also as goods of inventory which is entrusted in warehouse can be categorized as supply object which is its cordage more precise in the form of Pawn or of Fidusia. Keywords: Scrip Certificate Warehouse, Guarantee Credit, Practice of Banking
45
A. Resky Ika Sary Syahrir
ISSN 2252-7230
agribisnis dengan alasan tingginya risiko kegagalan usaha dan karena usaha agribisnis sangat tergantung pada faktor alam yang sulit dikendalikan namun dengan melihat fakta pada masa krisis ekonomi 1997-2002 sektor agribisnis tetap dapat bertahan hidup tanpa fasilitas pemerintah, maka boleh dikatakan perbankan nasional tidak boleh meremehkan prospek usaha agribisnis dan usaha mikro/kecil (Iswi dkk., 2010). Di dalam pengembangan usaha sarana yang mutlak adalah modal. Jasa bank berupa kredit telah menjadi urat nadi para pengusaha. Oleh karena itu, perangkat hukum jaminan yang memadai dan dapat mengimbangi perkembangan bidang ekonomi sangat dibutuhkan. Pentingnya pengaturan (hukum) lembaga hak jaminan ini disebabkan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Untuk itu dibutuhkan tersedianya dana pembangunan yang cukup besar, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Dalam kaitan ini sudah semestinya jika pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitor) serta pihak lainnya yang terlibat di dalamnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan seimbang melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum. Ketentuan ketentuan hukum jaminan yang ada dan berlaku dewasa ini, sebagian besar merupakan warisan colonial seperti Gadai dan Hipotek ternyata kurang mampu menampung kebutuhan dan perkembangan ekonomi masa kini dan yang akan datang, baik yang bersifat nasional maupun yang selaras dengan lalu lintas perdagangan internasional. Selain itu, perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan kredit dalam masyarakat kita sekarang, memerlukan bentuk bentuk jaminan baru, disamping bentuk jaminan yang telah diatur di dalam undangundang (Rachmadi, 1999).
PENDAHULUAN Negara Indonesia yang merupakan negara agraris telah memberikan peluang yang sangat besar bagi penduduk Indonesia untuk bekerja atau melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Usaha di bidang pertanian tidak terbatas hanya pada profesi petani tetapi juga termasuk pengusaha yang bidang usahanya mencakup bidang pertanian yang pada umumnya termasuk dalam golongan pengusaha kecil dan menengah. Namun masih banyak dari para pengusaha kecil dan menengah tersebut menemui kendala dalam menjalankan usahanya yaitu masalah permodalan. Dalam memenuhi kebutuhan modal usaha tersebut banyak yang terlilit oleh hutang piutang pada rentenir sehingga hasil panen atau hasil usaha dari pertanian tersebut hanya dapat digunakan untuk membayar utang. Hal ini disebabkan lembaga keuangan perbankan kurang atau tidak menyentuh mereka dalam menyalurkan kredit dengan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai, kemampuan pengembalian hutang dan masalah jaminan. Jaminan merupakan salah satu jalan keluar bagi terbatasnya modal tersebut. Jaminan memungkinkan adanya konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda sebagai jaminan (Salim, 2004). Pengamat ekonomi dan Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia, Aviliani mengatakan bahwa sepanjang ada jaminan kelangsungan usaha dalam bentuk jaminan pasar dan jaminan harga, perbankan akan berbondong-bondong memberi kredit ke sektor pertanian. Rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian disebabkan risiko usaha tani masih dianggap tinggi. Bank tidak berani mengambil risiko lebih besar karena bank harus berhati-hati mengelola dana dari masyarakat. Telah menjadi permasalahan yang klasik bahwa perbankan sangat sulit untuk menyalurkan dananya pada sektor 46
Resi Gudang, Jaminan Kredit, Praktik Perbankan
Oleh karena itu, dirasakan sangat mendesak adanya lembaga jaminan dan hukum jaminan modern. Perlu sekali adanya hukum jaminan yang mampu mengatur konstruksi yuridis, yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda benda yang akan dibelinya sebagai jaminan. Peraturan peraturan demikian kiranya harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian bagi lembaga lembaga pemberi kredit, baik dari dalam maupun luar negeri (Sofwan, 1977). Dengan mempertimbangkan bahwa faktor modal merupakan salah satu penyebab utama dari kurang berkembangnya usaha di bidang pertanian dan para petani memerlukan tambahan dana segar untuk pengembangan usahanya, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Jaminan Resi Gudang selanjtnya disebut UUSRG guna memberikan solusi atas permasalahan kesulitan biaya pada masa panen yang umumnya menimpa petani kecil di Indonesia dan jatuhnya harga komoditas agribisnis pada saat musim panen raya. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pada dasarnya Resi Gudang adalah satu cara komoditi bisa dijadikan jaminan. Petani ataupun pemilik komoditi tidak perlu menjual komoditinya sewaktu harga rendah, dan masih dapat mendapatkan dana dari perbankan untuk dapat memulai kegiatan usaha pertaniannya tanpa harus terburuburu menjual hasil panen dalam harga yang belum stabil. Dalam Sistem Resi Gudang berdasarkan Undang Undang Sistem Resi Gudang terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penatausahaan Resi Gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Dewan Pengawas (BAPPEBTI), serta terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan
ISSN 2252-7230
baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian independen yang telah mendapat sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Perbankan dapat mempercayai nilai komoditi yang diagunkan. Kualitas komoditi tersebut tidak menurun untuk beberapa lama. Hal inilah yang merupakan tugas pengelola gudang untuk dapat memberikan jaminan kepada bank. Berdasarkan hal tersebut, ada indikasi bahwa bentuk jaminan Resi Gudang yang berlaku berdasarkan Undang Undang Sistem Resi Gudang tidak memenuhi ketentuan dalam Hukum Jaminan di Indonesia. Hal ini disebabkan UUSRG bermaksud untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang sudah dikenal dalam hukum jaminan di indonesia, antara lain: Hipotek, Gadai, Fidusia, dan Hak Tanggungan yang mana tidak sesuai dengan hukum kebendaan yang terdapat dalam buku II KUHPerdata yang bersifat tertutup dalam arti bahwa orang tidak dapat menciptakan atau mengadakan hak-hak kebendaan yang baru menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam perundang undangan sehingga keberlakuannya dapat diduga tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui gambaran Undang-Undang Sistem Resi Gudang sebagai jaminan kredit sudah memenuhi syarat prinsip-prinsip jaminan. BAHAN DAN METODE Tipe penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, seperti: 47
A. Resky Ika Sary Syahrir
ISSN 2252-7230
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu dengan menelaah dan menganalisis warkah warkah yang berkaitan dengan jaminan Resi Gudang. Penelitian yuridis empirik adalah melakukan penelitian langsung pada Bank yang melakukan pengikatan Resi Gudang.
dengan penelitian ini dengan menekankan dan memperhatikan pandangan dari sisi hukum perdata dan hukum jaminan. HASIL Adanya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang sebagai perubahan dari Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 selanjutnya disebut UUSRG berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP nomor 36 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 9 tahun 2006 merupakan upaya untuk memberikan solusi pembiayaan usaha terutama bagi pengusaha yang termasuk didalam golongan pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) dan petani untuk mengangunkan hasil usahanya walaupun pada kenyataannya lembaga keuangan perbankan dalam negeri yang telah menerima Resi Gudang sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha UKM dan petani masih dapat dihitung jari. Bank Jatim adalah bank yang pertama kali menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan, dan inilah yang menjadi Pilot Project kepercayaan perbankan terhadap Resi Gudang sebagai salah satu instrumen penjaminan di Indonesia. Berdasarkan UUSRG, Resi Gudang yang dijaminkan menghasilkan hak jaminan atas Resi Gudang, Pada Pasal 37A ayat (1 ) Undang Undang Sistem Resi Gudang menegaskan bahwa “Berdasarkan Undang Undang ini dibentuk Lembaga Jaminan”. Kedudukan Lembaga jaminan Resi Gudang ini memang memiliki objek penjaminan yang sama dengan jaminan Gadai dan jaminan Fidusia yaitu benda bergerak, namun untuk menjadi suatu lembaga jaminan, lembaga jaminan atas Resi Gudang harus memenuhi unsur unsur dari prinsip jaminan itu sendiri. Dalam pelaksanaan dari sistem jaminan Resi Gudang terdapat beberap tahapan yang telah diatur oleh Bappebti nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 mengenai Pedoman Tekhnis Penjaminan
Teknik pengumpulan data Dalam rangka pengumpulan data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan jenis pengumpulan data yaitu dengan Penelitian lapangan dengan Teknik Wawancara. Wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab berkaitan dengan kegiatan penelitian. Wawancara dalam pengumpulan data primer dilakukan terhadap para nara sumber yaitu Supervisor Pelayanan Bisnis Bank Rakyat Indonesia cabang kabupaten Sidrap, Pengelola gudang yang memiliki izin dari Badan Pengawas untuk menerbitkan Resi Gudang dan debitor yang berkompeten terkait masalah dalam penelitian penulis. Penelitian Kepustakaan Yaitu dengan menelaah bahan bahan tertulis berupa warkah warkah, yang berkaitan dengan jaminan Resi Gudang. Analisis bahan hukum Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder , dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Setelah itu di deskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan permasalahan yang berkaitan 48
Resi Gudang, Jaminan Kredit, Praktik Perbankan
Resi Gudang. Diawali dengan tahap permohonan pemasukan barang oleh debitor sampai dengan tahap penghapusan pembebanan oleh pihak bank yang dilaporkan kepada pusat registrasi melalui SRG – Online. Sejak tahun 2010 sejak dijalankan Sistem jaminan Resi Gudang di Kabupaten Sidrap menurut Muhammad Yusran, Supervisor Pelayanan Bisnis BRI cabang Sidrap (wawancara tanggal 23 Oktober 2013, di kantor Bank Rakyat Indonesia kabupaten Sidrap), perjanjian kredit dibuat dibawah tangan tidak dalam bentuk akta notaril demikian halnya dengan akta pembebanannya tidak dalam bentuk grosse akta. Hal ini terjadi karena didalam UUSRG tidak mewajibkan membuat akta secara notariil, akta pembebanannya dibuat sesuai dengan format yang telah di tetapkan oleh Bappebti. Dengan akta dibawah tangan, menurut penulis akan membuat posisi kreditor lemah karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna baik itu dari segi formil maupun materil. Akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya akan sangat bergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing masing tanda tangan, apabila suatu akta dibawah tangan diakui isi dan tanda tangan oleh masing masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik. Perbedaannya terletak pada kekuatan pembuktian keluar, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta dibawah tangan. Pasal 26 Undang Undang Sistem Resi Gudang menegaskan: “ Dalam hal pemegang Resi Gudang cidera janji, pengelola gudang dapat menjual Resi Gudang secara langsung atau melalui lelang umum berdasarkan peraturan perundang undangan dengan persetujuan Badan Pengawas”. Hal ini menunjukan bahwa dalam UUSRG hanya mengatur eksekusi dengan parate eksekusi saja melalui lelang umum dan penjualan langsung di bawah tangan.
ISSN 2252-7230
Lembaga jaminan untuk benda bergerak hanya ada dua (2) yaitu Gadai dan Fidusia, namun dengan terbitnya UUSRG ini seolah mengisyaratkan bahwa Undang Undang Resi Gudang bermaksud untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang telah dikenal seperti Hak Tanggungan yang lahir dari Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang selanjutnya diatur dalam Undang Undang Hak Tanggungan, Fidusia yang lahir dari Yurisprudensi selanjutnya diatur dalam Undang Undang Jaminan Fidusia, dan yang diatur dalam buku II KUHPerdata yakni Hipotek dan Gadai. PEMBAHASAN Pada penelitian ini terlihat bahwa Jaminan Resi Gudang berdasarkan Undang Undang Sistem Resi Gudang tidak memenuhi syarat umum prinsip prinsip hukum jaminan, karena didalam Undang Undang Sistem Resi Gudang tidak terdapat asas Publisitas, asas Droit de Suite, dan tidak dengan tegas mengatur asas Vervalbeding sementara dalam suatu lembaga jaminan syarat ini adalah mutlak. Sebagai salah satu jaminan kebendaan, Sistem jaminan Resi Gudang harus memenuhi prinsip prinsip dari hukum jaminan. Menurut Mahadi (1989) kata prinsip atau asas identik dengan principle dalam bahasa Inggris erat kaitannya dengan istilah principium (kata latin) yang berarti permulaan, awal, mula sumber, asas, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun prinsip atau asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal. Dalam arti tersebut, kata principle dipahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang di pergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa (Herowati, 2013).
49
A. Resky Ika Sary Syahrir
ISSN 2252-7230
Pada asasnya janji menimbulkan perikatan (Satrio, 2001), terutama adanya kesepakatan kehendak yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak tersebut. Akibat hokumnya bagi masing masing pihak selain terikat kepada janjinya, juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak secara timbal balik. Hak kreditor yang bentuknya prestasi sebagai kewajiban debitor dalam menyerahkan pengembalian hak beserta bunganya kepada kreditor, seandainya debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan prestasinya kepada kreditor, maka posisi kreditor menjadi rawan akan kerugian. Terlebih lagi perjanjian kredit hanya sebagai suatu perikatan yang hanya melahirkan hak perseorangan, yang sifatnya relatif dan kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren. Posisi perjanjian kredit demikian ini hanyalah jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata, oleh karena itu perlu mendayagunakan ketentuan ketentuan tentang lembaga jaminan, guna mengantisipasi risiko apabila debitor wanprestasi. Ada beberapa prinsip yang berlaku bagi hak jaminan, seperti pada Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Hukum jaminan merupakan bagian dari hukum benda yang juga mengacu pada hak kebendaan sebagai asas organik yang bersifat umum konkrit, terdiri atas asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitas, asas totalitas, asas asensi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal dan asas perlindungan hukum (Mariam, 2000). Pada eksekusi objek hak jaminan atas Resi Gudang, tidak dapat dieksekusi berdasarkan title eksekutorial seperti halnya jaminan Fidusia, karena hak jaminan atas Resi Gudang tidak mengandung title eksekutorial. Dalam akta pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang tidak tercantum mengenai title
eksekutorial begitupun dalam UUSRG tidak mengatur mengenai kewajiban pendaftaran hak jaminan yang diikuti dengan penerbitan sertifikat yang mempunyai title eksekutorial (Arief R dkk., 2006). Dalam penjualan lelang agunan hanya diatur berdasarkan kaidah adanya wanprestasi dan tidak mengatur mengenai adanya penjualan lelang agunan berdasarkan adanya irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ yang seharusnya hal ini dituangkan dalam akta pembebanan jaminan hak atas Resi Gudang sehingga penjualan lelang dapat berdasarkan perjanjian pembebanan hak jaminan yang bertitel eksekutorial, yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan (Widiono, 2009), sama halnya dengan sertifikat Resi Gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang hanya berupa sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan barang yang berada dalam gudang. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan hutang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak pihak yang melakukan pinjam meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan hutang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga lembaga yang dikenal dalam hukum Indonesia. Dikaitkan dengan lembaga hak jaminan Resi Gudang keduanya memiliki kesamaan yaitu antara lain objeknya sama yaitu benda bergerak, sama sama memberikan hak istimewa atau kesempatan pertama kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya atas 50
Resi Gudang, Jaminan Kredit, Praktik Perbankan
penjualan barang jaminan jika debitor terbukti wanprestasi serta sama merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Sertifikat Resi Gudang yang merupakan bukti kepemilikan hak atau tanda terima yang diterbitkan oleh pemilik atau pengelola gudang yang diberikan sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang dititipkan/diletakkan di dalam gudang kepada penyimpan atau pemilik barang tersebut menurut penulis dapat dikategorikan sebagai surat berharga karena memenuhi unsur unsur dari surat berharga. Pembagian Resi gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah (Pasal 3 ayat (1) UUSRG) juga memperkuat pemikiran penulis bahwa Resi Gudang adalah sejenis surat berharga. Definisi keduanya dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) UUSRG. Sebagai surat berharga, maka Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau dokumen penyerahan barang (Pasal 4 ayat (1) UUSRG). Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggu-nakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengan-dung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu. Surat yang mempunyai harga atau nilai bukan alat pembayaran, penerbitan tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti itu lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain (Abdulkadir, 1984).
ISSN 2252-7230
KESIMPULAN DAN SARAN Jaminan Resi Gudang berdasarkan Undang Undang Sistem Resi Gudang tidak memenuhi syarat umum prinsip prinsip hukum jaminan, karena didalam Undang Undang Sistem Resi Gudang tidak terdapat asas Publisitas, asas Droit de Suite, dan tidak dengan tegas mengatur asas Vervalbeding sementara dalam suatu lembaga jaminan syarat ini adalah mutlak. Bila dilihat pada konsideran Undang Undang Sistem Resi Gudang yaitu membentuk sebuah lembaga jaminan baru yakni Lembaga Jaminan Resi Gudang namun pada pasal pasalnya tidak memuat hal hal yang seharusnya ada dalam suatu undang undang jaminan. Undang Undang Sistem Resi Gudang tidak memenuhi prinsip prinsip jaminan dan tidak memberikan suatu kepastian hukum (legal certainty) terhadap kreditor. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan Resi Gudang, perlu untuk di revisi kembali Undang Undang Sistem Resi Gudang tersebut. Dengan menggunakan lembaga jaminan yang telah ada sebelumnya lebih efektif dan efesien dibanding membuat suatu Undang Undang baru. DAFTAR PUSTAKA Abdul Kadir Muhammad,(1984), Hukum Dagang Tentang Surat Berharga. Bandung:Citra Aditya Bakti. Arief R Permana dan Yulita Kuntari. (2006). Selayang Pandang Undangundang Sistem Resi Gudang. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol 4 No 2. Herowati Poesoko. (2013). Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Iswi Hariyani, & Serfianto, R. (2010). Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan. Jakarta: Sinar Grafika. J. Satrio, (2001). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari
51
A. Resky Ika Sary Syahrir
ISSN 2252-7230
Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti. Mahadi. (1989). Falsafah Hukum Suatu Pengantar. Bandung: Citra Aditya Bakti. Mariam Darus Badrulzaman. (2000). Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai, danFiducia. Cetakan 4. Bandung: Alumni. Rachmadi, Usman, (1999). Pasal Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Jakarta: Djambatan.
Salim.HS. (2004). Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sofwan Sri Soedewi Masjchoen. (1997). Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty Offset. Widiyono Try. (2009). Anggunan Kredit dalam Financial Engineering. Bogor: Ghalia Indonesia.
52
