PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI KOTA DENPASAR Oleh : Dewa Made Ari Widiyatmika I Wayan Wiryawan Dewa Gde Rudy Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK Menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem resi gudang bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek perbankan di Kota Denpasar melihat resiko usaha tani masih sangat tinggi karena sangat bergantung pada faktor alam dan cuaca. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pelaksanaan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek perbankan di kota Denpasar. Penelitian ini termasuk katagori jenis penelitian hukum empiris. Pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek perbankan yang terdapat di Kota Denpasar sampai saat ini masih belum terlaksana karena belum terpenuhinya empat komponen yang terdiri dari ketersediaan gudang Sistem Resi Gudang, kesiapan pengelola, keandalan sistem, dan ketersediaan komoditas Sistem Resi Gudang. Dari segi petani kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan pemahaman mengenai manfaat dari sistem resi gudang, dan belum tersedianya lahan pembangunan gudang sistem resi gudang di Kota Denpasar sedangkan dari segi Perbankan di Kota Denpasar masih ada keraguan dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang lebih percaya pada fix asset, dan Belum terdapat Kantor Wilayah Lembaga Jaminan Resi Gudang di Provinsi Bali yang berfungsi untuk memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37F Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek perbankan di Kota Denpasar belum terlaksana. Kata kunci: Pemberian Kredit, Jaminan Resi Gudang ABSTRACT According to the provisions of Article 4 (2) of Law Number 9 of 2006 on the warehouse receipt system that the warehouse receipt as a document of
1
ownership can be used as security for the debt completely without required any other collateral. Implementation of the warehouse receipt loans with collateral in the banking practice in Denpasar look at the risks of farming are still very high because it is very dependent on natural factors and weather. This research was conducted to get answers to implementation and any factors that constrain lending with collateral warehouse receipts in the banking practice in the city of Denpasar. This study included the category of type of empirical legal research. Giving credit to the warehouse receipt collateral in banking practices contained in Denpasar until now still not been implemented because of unfulfilled four components consisting of warehouse with Warehouse Receipt System, preparedness manager, system reliability, and availability of commodities Warehouse Receipt System. In terms of farmers' constraints faced by the limited understanding of the benefits of the warehouse receipt system, and the unavailability of land for building a warehouse receipt system warehouse in Denpasar while in terms of Banking in Denpasar there are still doubts in the provision of credit to guarantee the warehouse receipt believe more in fixed assets and yet there are Regional Offices Guarantee Institute Warehouse Receipt in Bali that serves to maintain the stability and integrity of the Warehouse Receipt System in accordance with its authority under Article 37F of Law Number 9 of 2011 on the Amendment of Act Number 9 of 2006 on Warehouse Receipt system. The conclusion of this paper is the provision of credit to guarantee the implementation of the warehouse receipt in the banking practice in Denpasar has not been done. Keywords: Lending, Collateral Warehouse Receipt I.Pendahuluan 1.1.Latar Belakang Permasalahan yang sering muncul dalam usaha agribisnis di Indonesia yang menimpa petani kecil adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya.1 Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang selanjutnya disebut UU SRG, diharapkan dapat mengatasi jatuhnya harga komoditas agribisnis pada saat musim panen raya bisa teratasi serta untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang. Dalam pasal 1 angka 1 UU SRG Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) UU SRG bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa
1 Iswi Hariyani dan R. Serfianto, 2010, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.
2
dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit, jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur, dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.2 Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek perbankan di Kota Denpasar melihat resiko usaha tani masih sangat tinggi karena sangat bergantung pada faktor alam dan cuaca yang sulit untuk dikendalikan. 1.2.Tujuan Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan dan mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek perbankan di Kota Denpasar. II.Isi Makalah 2.1. Metode Penelitian Penelitian ini termasuk katagori jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum dengan aspek empiris, dimana permasalahan dikaji secara yuridis empiris, maksudnya mencari ketidak sesuaian atau kesenjangan teori dengan dunia nyata.3 2.2. Hasil dan Pembahasan 2.2.1.Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang Dalam Praktek Perbankan di Kota Denpasar Proses pemberian kredit dengan jaminan resi gudang pertama dimulai dengan peyimpanan barang atau komoditi di gudang, penerbitan resi gudang, pembebanan hak jaminan resi gudang, pemberian fasilitas kredit, dan pelunasan kredit . Dalam praktek perbankan yang terdapat di Kota Denpasar berdasarkan hasil penelitian di lapangan sampai saat ini masih belum memberi ataupun 2
M. Bahsan, 2012, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers Jakarta, h.70. 3 Ronny Hanitidjo Soemitro, 1995, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.141.
3
menerima debitur yang membutuhkan fasilitas kredit dengan jaminan resi gudang karena belum terpenuhinya 4 komponen yang terdiri dari : 1. Ketersedian Gudang Sistem Resi Gudang di Kota Denpasar belum ada dibangun yang sesuai dengan standar nasional dan atas persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). 2. Kesiapan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang di Kota Denpasar belum ada kesiapan melihat gudang Sistem Resi Gudang belum di bangun pengelola gudang pun belum ada. 3. Keandalan sistem di Kota Denpasar Sistem Resi Gudang belum terlaksana mengingat belum terpenuhinya sub sistem dari sistem resi gudang yaitu salah satunya penerbitan resi gudang belum ada, karena belum tersedianya gudang yang menerbitkan resi gudang. 4. Ketersedian komoditas di Kota Denpasar berdasarkan data yang diperoleh tahun-ketahun kualitas produksi padi makin menurun mengingat lahan sawah beralih fungsi menjadi perumahan. 2.2.2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar Di Kota Denpasar kendala dari pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa : 1. Dari segi petani keterbatasan kemampuan pemahaman baik oleh petani maupun petugas pendamping yang memahami manfaat dan tujuan dari Sistem Resi Gudang, rata-rata lahan yang tersedia sempit sehingga sulit dalam pembagunan gudang Sistem Resi Gudang yang sesauai dengan standar nasional Indonesia dan atas persetujan dari BAPPEBTI. 2. Dari segi perbankan yang ada di kota Denpasar kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang adalah belum didirikanya Kantor Wilayah Lembaga Jaminan Resi Gudang di Provinsi Bali, Lembaga jaminan merupakan lembaga independen, transparan dan akuntabel yang memiliki fungsi untuk melindungi hak pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan,
4
kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya, dan ada keraguan dengan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang adapun penyebabnya adalah lebih cenderung percaya pada fix asset seperti tanah, bangunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit dibandikan dengan komoditi. III.Kesimpulan 1. Dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek perbankan yang terdapat di Kota Denpasar sampai saat ini masih belum terlaksana karena belum terpenuhinya 4 komponen yang terdiri dari ketersediaan gudang Sistem Resi Gudang, kesiapan pengelola, keandalan sistem, dan ketersediaan komoditas Sistem Resi Gudang. 2. Faktor-Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek perbankan di kota Denpasar dari segi petani keterbatasan pemahaman terhadap manfaat dari sistem resi gudang, sedangkan dari segi perbankan belum terdapat Kantor wilayah lembaga jaminan resi gudang di Provinsi Bali dan adanya keraguan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang lebih cenderung percaya pada fix asset. DAFTAR PUSTAKA Buku: Iswi Hariyani dan R. Serfianto, 2010, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan, Sinar Grafika M. Bahsan, 2012, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers Jakarta, Ronny Hanitidjo Soemitro, 1995, Metodelogi Penelitia Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
5
