RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN HUTANG (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA,TBK) Oleh : Krizna Kizmasky R.H.P ( )

RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN HUTANG (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA,TBK) Oleh : Krizna Kizmasky R.H.P (0906490216)

Abstrak : Telah lahir dan diakui produk baru dalam lembaga perbankan untuk mengatasi masalah kedaruratan, yaitu produk kredit dengan sistem resi gudang. Dengan diundangkannya Undang – Undang no. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang, maka terjadi perubahan kedudukan resi gudang itu sendiri, mulanya merupakan suatu bukti titip menjadi bukti hak milik. Resi gudang merupakan lembaga jaminan baru yang dalam karya ini akan dijelaskan mengenai kedudukan resi gudang sebagai jaminan hutang ditinjau dari hukum jaminan serta bagaimana praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif maka diperoleh kesimpulan bahwa resi gudang merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan dan pelaksanaan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia dapat dijabarkan dengan jelas.

Kata kunci: Produk dan Jasa Perbankan, Jaminan, Jaminan kebendaan, Hutang – Piutang, Resi Gudang

Resi Gudang ..., Krizna Kizmasky R.H.P., FH UI, 2013

Pendahuluan Perkembangan sektor pertanian mengalami pasang surut, namun kenyataanya sektor ini masih diandalkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian

nasional.

Pembangunan

pertanian

diarahkan

untuk

meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan kerja. Pada bidang pertanian, barang yang dihasilkan merupakan salah satu bentuk barang komoditi. Komoditi adalah barang dagangan atau bahan yang memiliki nilai ekonomis yang ditawarkan atau disediakan oleh produsen untuk memenuhi permintaan konsumen1. Karakterisitik dari komoditi adalah harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar, bukan ditentukan oleh penyalur ataupun penjual. Permintaan ditentukan oleh adanya pertambahan penduduk,

pertambahan

penggunaan,

pengguna

baru

dan

substitusi.

Sedangkan penawaran berubah karena adanya pertambahan kapasitas produksi, musim, cuaca baik atau buruk, larangan atau insentif pemerintah, bencana alam maupun perang atau perdamaian. Komoditi merupakan suatu benda nyata yang relatif mudah untuk diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama. Dalam arus kegiatan perdagangan komoditi, banyak juga hal yang menjadi resiko diantaranya seperti pembatalan janji dan terjadinya fluktuasi harga serta bagi hasil pertanian biasanya terjadi gagal panen. Keadaan pasar yang tidak stabil dan tidak pasti ini yang mendorong pencarian solusi yang terbaik agar tidak terjadi kerugian yang besar. Perdagangan komoditi yang penuh resiko mempengaruhi pendapatan bagi pelakunya. Apabila terjadi gagal panen, mereka akan kesulitan untuk memulai kembali usaha taninya karena tidak adanya pendapatan dari usaha di 1 Lie Ricky Ferlianto, Evy I. Gondomulio dan Tina Rosjana Laloan, Komoditi Investasi Paling Prospektif, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006, hal. 10.


periode yang sebelumnya. Sehingga pada dasarnya perdagangan komoditi ini merupakan bidang yang memerlukan intensitas kredit yang tinggi, dimana di negara – negara berkembang seperti Indonesia sendiri hal ini justru merupakan permasalahan. Kenyataan menunjukkan bahwa para pengusaha termasuk produsen kecil dan petani umumnya banyak menghadapi masalah karena mereka tidak memiliki akses kredit atau kalaupun ada biayanya sangat tinggi, sedangkan para petani besar dan sektor perkebunan mampu menggunakan sektor keuangan unuk memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah. Hal ini sangat berpengaruh dalam mengembangkan sektor pertanian dan dapat mengurangi daya saing sektor tersebut. Dalam memperoleh fasilitas kredit, baik dari sektor formal maupun sektor informal, petani menghadapi berbagai hambatan seperti tidak dimilikinya agunan bentuk fixed asset seperti tanah dan bangunan, adanya birokrasi yang berbelit – belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor informal, tingginya tingkat resiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, ketergantungan sektor formal terhadap kemampuan pemerintah. Demikian juga pada sektor informal yaitu tidak cukupnya dana yang tersedia, tingginya tingkat bunga, keterbatasan jangkauan sektor informal, lemahnya pengawasan dan tidak adanya kerjasama dengan sektor formal. Sehingga dapat dilihat bahwa kurangnya akses perkreditan ini merupakan masalah yang sangat darurat untuk diselesaikan terutama bagi para pengusaha atau petani kecil yang merupakan masyarakat pedesaan yang berketerbatasan akses dan informasi untuk melangsungkan usahanya. Saat ini telah lahir dan diakuinya produk baru dalam lembaga perbankan untuk mengatasi masalah kedaruratan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu merupakan produk kredit dengan sistem resi gudang. Kredit memiliki arti kepercayaan, seseorang yang mendapatkan kredit adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari si pemberi kredit2. Dalam pemberian kredit


tidak terlepas dengan adanya pemberian jaminan atas kredit yang diberikan. Jaminan diperlukan bagi kreditur untuk dapat percaya terhadap debitur bahwa pada waktu yang ditentukan debitur dapat mengembalikan pinjamannya. Jaminan dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid)3. Jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik karena adanya lebih dari seorang debitur (pihak ketiga sebagai penjamin) yang dapat ditagih. Sedangkan jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik dimana dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hak – hak jaminan berupa hak – hak kekayaan dan hak – hak yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa atau laku untuk diperjualbelikan4. Hak jaminan resi gudang merupakan bentuk lembaga pengikatan jaminan baru yang pengaturannya terdapat di dalam Undang – Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Salah satu tujuan diciptakannya lembaga pengikatan jaminan tersebut adalah untuk menampung kebutuhan pemegang resi gudang, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada pengelola gudang dalam rangka memperoleh pembiayaan dengan jaminan berupa resi gudang. Mengingat sifatnya yang tidak dapat dibebani dengan salah satu lembaga jaminan yang sudah ada seperti Hak Tanggungan, Gadai atau Fidusia. Sistem resi gudang mulai dikenal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, sebelumnya banyak dikenal beberapa macam terobosan yang ditempuh oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditi pertanian. Pertama kalinya gudang untuk sistem resi gudang dibangun di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dan telah diresmikan pada hari Selasa, tanggal 25 MAret 2008. Gudang tersebut akan 2 R. Subekti, Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum

Indonesia,Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 1. 3 Ibid. hal. 15. 4 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak – Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 10 -‐13.


dipergunakan untuk menyimpan komoditas unggulan daerah tersebut seperti gabah, beras dan jagung.5 Secara keseluruhan pada tahun 2009 KEmenterian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah telah membangun 41 gudang dengan Sistem Resi Gudang. 6 Pembangunan gudang tersebut dilaksanakan di 34 kabupaten dan 10 provinsi yang disesuaikan dengan potensi daerah. Beberapa provinsi tersebut di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Barat.7 Di Indonesia, lembaga perbankan yang telah menjalankan produk ini salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia, bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia memiliki misi untuk melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini didasari atas sejarah pembentukannya yang diperuntukkan untuk melayani orang – orang berkebangsaan Indonesia (pribumi) dengan awal mula bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Indische Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja.

5 Bank Jatim Pilot Project Intermediasi Sistem Resi Gudang,

http://www.resigudang.com/Home/tabid/36/mid/373/newsid373/17/Default.aspx, diunduh pada 29 November 2012

6 Resi

Gudang Petani Bisa Jadi Jaminan Kredit, http://bisnis.vivanews.com/news/read/7166resi_gudang_petani_bisa_jadi_jaminan_kredit, diunduh pada 10 November 2012.

7 Serah

Terima Gudang Sistem Resi Gudang Untuk Wilayah Indonesia Timur, http://www.resigudang.com/Home/tabid/36/mid/373/newsid373/44/Default.aspx, diunduh pada 19 November 2012.


Pokok Permasalahan 1.

Bagaimana kedudukan resi gudang sebagai jaminan hutang ditinjau dari hukum jaminan?

2.

Bagaimana tata cara dan proses Kredit Resi Gudang yang dilakukan oleh PT. Bank BRI?

3.

Dalam hal terjadi wanprestasi, bagaimanakah prosedur eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank BRI dalam hal Kredit Resi Gudang?

Pembahasan Benda dalam arti hukum memiliki pengertian yang berbeda dengan benda dalam arti disiplin ilmu lain juga dalam kehidupan sehari – hari. Benda merupakan salah satu objek hukum yang disebutkan dalam KUHPerdata tercantum dalam Pasal 499, bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat dibebani hak. Benda sangat berguna bagi subjek hukum, merupakan hal yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum serta dapat juga dijadikan objek dari hak milik. Pengertian benda dalam KUHPerdata berasal dari 2 istilah yaitu benda (zaak) dan barang (goed)8. Pengertian benda secara sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja, sedangkan benda atau kebendaan atau dalam bahasa Belanda disebut zaak menunjuk pada sesuatu yang dapat dimiliki. Dalam sistem hukum perdata barat, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya berupa benda yang berwujud melainkan juga benda yang tidak berwujud (yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera). Berbeda dengan hukum adat yang tidak mengenal adanya benda tak berwujud. Hal ini disebabkan oleh cara berpikir orang Indonesia yang cenderung hanya pada kenyataan

saja

sedangkan

cara

berpikir

orang

barat

cenderung

mengkedepankan yang ada di dalam alam pikirannya. Terdapat syarat – syarat

8 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari sistim Hukum Benda Nasional, Bandung : Alumni, 1997, hal 35


yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai obyek hukum, yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomis9. Hukum benda pada awalnya hanya diatur dalam buku II KUHPerdata yang menganut sistem tertutup, dimana tidak diperbolehkan bagi subjek hukum untuk mengadakan hak – hak kebendaan selain dari yang telah di atur dalam buku II KUHPerdata tersebut. Sehingga hukum benda sifatnya memaksa (dwingend recht), harus dipatuhi dan tidak boleh disimpangi. Seiring berkembangnya jaman, tercipta banyak undang – undang untuk mengatur mengenai hak kebendaan ini, akan tetapi tentu undang – undang baru ini tidak menyimpang dari apa – apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam buku II KUHPerdata. Sebagai contoh, adanya pengaturan mengenai hak merek dan hak cipta sebagai benda tak berwujud yang dapat dijadikan obyek hak milik dimana

undang

–

undang

ini

merupakan

serapan

pemikiran

dari

perkembangan hukum di barat mengenai hak cipta dan merek itu sendiri. Terdapat pembedaan jenis dari benda yang disebut dalam Buku II KUHPerdata, yaitu : a. Benda berwujud dan tidak berwujud b. Benda bergerak dan tidak bergerak c. Benda yang habis dipakai (vebruikbaar) dan yang tidak habis dipakai (onverbruikbaar).

10 asas umum dari hukum kebendaan10, yaitu : a.

Merupakan hukum yang memaksa Berlakunya aturan – aturan hukum tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Sebagaimana telah diketahui atas sesuatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana telah disebutkan dalam undang –

9 Try Widiyono, Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Bogor : Ghalia Indonesia,

2009, hal 35 10 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Jogjakarta : Penerbit Liberty,1974 , hal 36.


undang. Hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang suda ditentukan dalam undang – undang. b. Dapat dipindahkan Dengan pengertian bahwa kecuali dalam hal bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum, hak kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lainnya dengan segala akibat hukumnya. c. Asas individualitet Objek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang individual bepaald, yaitu suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari yang berwujud yang merupakan kesatuan. d. Asas totaliteit Hak kebendaan selalu meletak atas keseluruhan objeknya (Pasal 500, 588, 606 KUHPerdata dan sebagainya). Siapa yang mempunyai zakelijkrecht atas suatu zaak, ia mempunyai zakelijkrecht itu atas keseluruhan zaak itu, jadi juga atas bagian – bagiannya yang tidak tersendiri. e. Asas yang tidak dapat dipisahkan Yang berhak tak dapat memindah tangankan sebagian wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Pemisahan zaaklijkrechten itu tidak diperkenankan tetapi pemilik dapat membani hak miliknya dengan iura in realiena. Ini terlihat seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya tetapi hak miliknya tetap utuh. f. Asas prioriteit Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang dari eigendom sekalipun luasnya berbeda – beda. Oleh karena itu perlu diatur urutannya. Ius realiena meletak sebagian beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa ius reliena didahulukan. g. Asas percampuran (Vermenging) Hak kebendaan yang terbatas, jadi selainnya hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Seseorang yang untuk kepentingannya sendiri tidak dapat memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tanah, maka hak yang membebani itu menjadi lenyak. Jadi jika orang


mempunyai hak memungut hasil tanah kemudian membeli tanah itu maka hak memungut hasil itu menjadi lenyap. h. Perlakuan terhadap benda Perlakuan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak itu berlainan mengenai aturan – aturan pemindahan, pembebanan, bezit dan verjaring. i. Asas publisitas Mengenai benda – benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya, berlaku asas publisitas yaitu dengan pendaftaran dalam register umum. Sedang mengenai benda bergerak cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam register umum. j. Sifat perjanjiannya Orang yang mengadakan hak kebendaan dengan hak memungut hasil, gadai hipotik dan lain – lain dengan membuat perjanjian. Sifat perjanjiannya disini adalah perjanjian zakelijk yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan dimana semua krediturnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur – kreditur lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara seimbang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang berbunyi : “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Bunyi Pasal 1132 KUHPerdata : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama – sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi – bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan.” Namun dalam praktek, jaminan umum ini jarang dipakai berhubung tidak menimbulkan rasa aman bagi pihak kreditur karena kreditur tidak


mengetahui secara jelas berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada pada saat sekarang dan yang akan ada di kemudian hari. Demikian pula apabila ada lebih dari satu kreditur, tidak diketahui juga hak masing – masing kreditur tersebut. Oleh karena itu maka kreditur memerlukan adanya benda – benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tertentu. Untuk mengatasi kelemahan – kelemahan yang ada pada ketentuan mengenai jaminan umum maka dalam Pasal 1132 KUHPerdata secara tersirat memberikan keleluasan untuk mengadakan jaminan khusus. KUHPerdata memberikan pernyataan tegas mengenai hak – hak yang dapat didahulukan, tercantum pada Pasal 1133 KUHPerdata yaitu hak istimewa, hak gadai dan hipotik. Maka dapat diketahui bahwa alasan untuk didahulukan ini dapat terjadi karena ketentuan undang – undang atau karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Jaminan khusus merupakan jaminan yang sifatnya kontraktual yaitu terbit dari perjanjian tertentu, jadi tidak timbul dengan sendirinya. Perjanjian dibuat secara khusus antara debitur dan kreditur dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur. Jaminan khusus memiliki 2 bentuk perjanjian, yaitu jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban – kewajiban si berhutang atau debitur11. Jaminan perorangan ini contohnya berupa borgtocht, garansi dan lain – lain. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi12. Jaminan kebendaan contohnya adalah gadai, fidusia, hipotik, hak tanggungan dan lain – lain.

11R. Subekti, o.p cit., hal 15

12 Hasbullah, o.p cit. hal 17


Jaminan kebendaan memiliki ciri yang berbeda dengan jaminan perorangan, diantaranya yaitu13 : a. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda. b. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda – benda tertentu milik debitur. c. Jaminan kebendaan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun. d. Jaminan kebendaaan selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (droit de suite / zaaksqevolg) e. Jaminan kebendaan mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (droit de preference). f. Jaminan kebendaan dapat diperalihkan. g. Jaminan kebendaan bersifat perjanjian tambahan (accessoir) Transaksi resi gudang telah banyak dilakukan baik di negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada juga di negara berkembang seperti Filipina, India, Ukraina, Brazil, Zambia serta di negara dengan perekonomian dalam transisi seperti Poland. Dalam terjadinya transaksi ini melibatkan depositor, pihak yang menyimpan komoditas yang dimiliki dan warehouse operator (collateral manager). Depositor dapat merupakan seorang produsen, sekelompok petani, pedagang, eksportir, processor atau seorang individu. Setelah menyimpan komoditasnya pada suatu gudang, seorang depositor akan menerima resi gudang dari warehouse operator. Dalam hal ini resi gudang merupakan dokumen yang membuktikan komoditas tertentu dengan jumlah, kulaitas dan grade tertentu telah disimpan oleh depositor pada sebuah gudang.14 Resi gudang atau dalam bahasa inggris disebut sebagai warehouse receipt dalam Undang – Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 13 Hasbullah, o.p cit., hal 17 -‐ 18

14 Ramlan Ginting, Keterkaitan Perbankan Dalam Transaksi Warehouse Receipt,

http://www.resigudang.com/Artikel/tabid/64/Default.aspx, diunduh pada 10 November 2012.


Gudang Pasal 1 butir 2 diartikan sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Undang – undang tersebut juga memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan gudang, yaitu semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah – pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Suatu gudang tidak digunakan untuk semua jenis komoditas yang dapat disimpan di gudang melainkan suatu gudang tertentu dikhususkan untuk menyimpan komoditi tertentu sesuai dengan komoditas unggulan dari suatu daerah dimana gudang ini berada. Tujuan diberlakukannya Undang – Undang Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses mereka untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Juga memberikan manfaat bagi pengusaha kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, perusahaan pengelola gudang, perusahaan pemberi pinjaman dan bank, untuk mengakses permodalan guna meningkatkan usahanya. Dalam pengimplementasiannya, sistem resi gudang ini melibatkan banyak pihak dan lembaga terkait, antara lain : 1. Petani Pihak yang memproduksi dan yang akan menyimpan hasil produksinya di gudang penyimpanan. 2. Kelompok Tani Lembaga yang akan mengkoordinir hasil panen anggotanya untuk disimpan di gudang penyimpanan guna mendapatkan resi gudang sebagai bukti atas barang yang disimpan. 3. Pengelola Gudang Pihak yang melakukan usaha perdagangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Pengelola Gudang berhak menerbitkan resi gudang.


Lembaga ini dipersyaratkan harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Dalam

pelaksanaannya

Pengelola

Gudang

wajib

membuat

perjanjian pengelolaan secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya, yang sekurang – kurangnya memuat : a. identitas serta hak dan kewajiban para pihak, b. jangka waktu penyimpanan, c. deskripsi barang, dan d. asuransi. 4. Lembaga Penilaian Kesesuaian Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. Kegiatan dimaksud mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi dan pengujian yang berkaitan dengan barang, gudang dan Pengelola Gudang. Penyimpanan barang di gudang sangat erat kaitannya dengan konsistensi mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan. Sertifikat yang diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian sekurang – kurangnya memuat : a. nomor dan tanggal penerbitan, b. identitas pemilik barang, c. jenis dan jumlah barang, d. sifat barang, e. metode pengujian mutu barang, f. tingkat mutu dan kelas barang, g. jangka waktu mutu barang, dan h. tanda tangan pihak yang berhak mewakili lembaga. 5. Pusat Registrasi Institusi yang melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, yang meliputi : a. pencatatan b. penyimpanan c. pemindahbukuan kepemilikan


d. pembebanan hak jaminan e. pelaporan f. penyediaan sistem dan jaringan informasi Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan keabsahan setiap pengalihan dan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang karena setiap pihak yang menerbitkan, mengalihkan dan melakukan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang wajib melaporkan tindakannnya kepada Pusat Registrasi. Sehingga pemerintah melalui lembaga ini dapat memantau pengalihan dan pembebanan hak jaminan atas Resi GUdang, mencegah terjadinya penjaminan ganda dan melakukan pemantauan atas sediaan nasional untuk komoditi tertentu. 6. Lembaga Keuangan Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah

yang

memfasilitasi

arus

peredaran

uang

dalam

perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. 7. Badan Pengawas Resi Gudang Unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Badan ini antara lain berwenang memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Badan ini juga memberikan persetujuan bagi bank, lembaga


keuangan non – bank dan Pedagang Berjangka sebagai penerbit derivative resi gudang. Selain itu juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diberikan persetujuan apabila mereka diduga melakukan pelanggaran. Sebelum badan ini terbentuk, fungsi dan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Selain mengatur mengenai lembaga – lembaga pendukung sistem resi gudang, di dalam Undang – Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, memberikan ketentuan mengenai 2 bentuk resi gudang yang dapat diterbitkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pengelola gedung, yaitu : 1. Resi Gudang atas Nama Resi gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Resi gudang dengan bentuk ini merupakan resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable warehouse receipt). 2. Resi Gudang atas Perintah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Resi gudang dengan bentuk ini merupakan resi gudang yang dapat diperdagangkan (negotiable warehouse receipt). Resi gudang itu sendiri diterbitkan oleh Pengelola Gudang berdasarkan komoditi yang disimpan setelah mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Penilai Kesesuaian yang berwenang. Sertifikasi ini adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Penilai yang menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi syarat standar yang dipersyaratkan. Terdapat 3 dasar penerbitan resi gudang, yaitu15 : 1. Berdasarkan kontrak

15 Jamin Ginting, Aspek Hukum Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang, Jurnal Reformasi Hukum Vol XI No1, Juni 2008, hal 17


Resi gudang yang diterbitkan berdasarkan kontrak, tidak dapat dialihkan dan bukan merupakan dokumen kepemilikan. 2. Berdasarkan Keanggotaan Resi gudang yang diterbitkan hanya berlaku bagi anggotanya saja. 3. Berdasarkan Undang – Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Resi gudang diterbitkan dengan maksud dapat diperjualbelikan dan dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan. Dasar hukum yang menetapkan resi gudang dapat dibebani hak jaminan adalah Pasal 14 Undang – Undang Sistem Resi Gudang jo. Pasal 16 PP Resi Gudang, dimana penerima hak jaminan resi gudang memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lain dan setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani 1 jaminan hutang. Resi gudang yang dapat diterima sebagai jaminan hutang adalah resi gudang yang memenuhi unsur – unsur dalam undang – undang resi gudang. Resi gudang haruslah yang telah tercatat di Pusat Registrasi dan harus diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah mendapat persetujuan sebagai Pengelola Gudang oleh Badan Pengawas. Dengan lahirnya lembaga jaminan baru berupa sistem resi gudang ini, maka sistem ini merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan. Dimana sistem ini memiliki ciri – ciri sebagai berikut : 1.

Resi gudang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang berada dalam suatu gudang, sehingga hal ini sesuai dengan ciri jaminan kebendaan bahwa jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda.

2.

Resi gudang yang dijadikan jaminan hutang diserahkan kepada kreditur sebagai dokumen kepemilikan barang di dalam gudang. Resi gudang disini mewakili bentuk komoditi yang disimpan sehingga dengan dijaminkannya resi gudang kepada kreditur oleh seorang debitur maka kreditur yang memegang resi gudang


tersebut memiliki hubungan langsung dengan benda yang dijaminkan tersebut. 3.

Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang sistem resi gudang menyatakan bahwa resi gudang yang dibebani hak jaminan memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lain. Hal ini sesuai dengan ciri jaminan kebendaan bahwa terdapat asas hak preferen bahwa hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan (droit de preference).

4.

Pasal 14 ayat 1 Undang – undang sistem resi gudang jo. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang sistem resi gudang menyatakan bahwa resi gudang dapat dibebani hak jaminan untuk pelunasan hutang, hal ini berarti perjanjian mengenai penjaminan resi gudang dikarenakan adanya perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok. Sehingga hak jaminan resi gudang ini merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, dimana memenuhi ciri dari jaminan kebendaan yaitu bersifat perjanjian tambahan (accesoir).

BRI dalam memberikan kredit resi gudang memiliki 2 pola kredit yang dijalankan, yaitu berdasarkan Undang – Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan berdasarkan Collateral Management Agreement (CMA). Kredit dengan jaminan resi gudang sesuai UU adalah pemberian kredit kepada para pemegang resi gudang yang merupakan pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. Ditegaskan bahwa resi gudang yang dapat diterima sebagai jaminan kredit adalah resi gudang yang telah tercatat di Pusat Registrasi.16

16 PT. BRI, Tbk, Peraturan tentang Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Resi Gudang

Atau Warehouse Receipt (KRG), Surat Edaran NOSE : S. 2 – DIR/ADK/01/2008.


Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan diantara kedua pola tersebut. Persamaan dari kedua pola kredit ini yaitu jaminan dari kreditnya adalah dokumen atas barang komoditas yang disimpan di dalam gudang. Sedangkan perbedaan dari kedua pola kredit ini adalah sebagai berikut : 1.

Pola kredit berdasarkan UU Resi Gudang merupakan hubungan antara 2 pihak saja, debitur sebagai pemilik barang dan bank sebagai kreditur secara langsung. Pola kredit berdasarkan CMA merupakan hubungan antara 3 pihak yang berkaitan, debitur sebagai pemilik barang, bank sebagai kreditur dan pengelola agunan. Dalam hal ini, pengelola agunan ikut aktif dalam proses pengajuan kredit sebagai pihak dalam perjanjian kreditnya. Sedangkan kredit resi gudang berdasarkan UU Resi Gudang, pengelola gudang hanya sebagai pihak yang mengeluarkan resi gudang yang apabila resi gudang tersebut dijaminkan maka pengelola gudang harus diberitahukan oleh penerima kredit bahwa resi gudang telah dibebankan hak jaminan.

2.

Pola kredit berdasarkan UU Resi Gudang merupakan lembaga jaminan baru yang secara khusus mengenai pembebanan jaminan atas resi gudang. Pola kredit berdasarkan CMA memakai sistem lembaga jaminan fidusia dalam prakteknya.

3.

Pola kredit berdasarkan UU Resi Gudang merupakan lembaga jaminan yang membebankan hak jaminan pada resi gudang sebagai hak kebendaan. Resi gudang merupakan benda bergerak dan tidak berwujud yang merupakan surat berharga. Sehingga resi gudang ini dapat dialihkan. Pola kredit berdasarkan CMA merupakan perjanjian diantara para pihak yang terdiri atas hak – hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihaknya. Perjanjian tidak dapat dialihkan melainkan hanya dapat batal dan dibatalkan.

4.

Komoditas yang dijadikan jaminan atas terbitnya resi gudang bagi pola kredit berdasarkan UU Resi Gudang ditentukan secara jelas dan disebutkan dengan mendetil bahwa yang dapat disimpan


adalah Gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput laut. Komoditas yang dijadikan jaminan atas terbitnya resi gudang bagi pola kredit berdasarkan CMA tidak ditentukan secara mendetil, sehingga penafsiran atas komoditas yang dapat disimpan di gudang sangat luas. 5.

Jenis resi gudang yang dikenal dalam UU Resi Gudang ada 2, yaitu resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah. Pola kredit berdasarkan UU Resi Gudang hanya menerima 1 jenis resi gudang saja, yaitu resi gudang atas nama. Pola kredit berdasarkan CMA, diketahui dari syarat ketentuan resi gudang bahwa warehouse receipt merupakan dokumen yang diterbitkan dan ditanda tangani secara sah oleh pengelola agunan untuk kepentingan BRI dengan bentuk (specimen) yang disepakati oleh semua pihak.

Kesimpulan 1. Sistem resi gudang merupakan lembaga jaminan baru atas suatu jaminan kebendaan yang terbentuk dengan lahirnya Undang – Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dalam lembaga jaminan ini yang dibebankan hak jaminan adalah resi gudang yang telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh undang – undang tersebut. Hak jaminan atas resi gudang merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak dan tidak berwujud. Dimana pada saat proses pembebanannya cukup dengan penyerahan resi gudang yang merupakan dokumen kepemilikan atas barang yang tersimpan. 2. Di BRI kredit resi gudang merupakan termasuk jenis kredit ritel yang kegiatannya dikelola oleh Divisi Bisnis Ritel Kantor Pusat dan dilaksanakan melalui semua Kantor Cabang Pembantu. BRI memiliki 2 pola kredit yang dijalankan dalam kegiatan perkreditannya, yaitu kredit resi gudang berdasarkan Undang – Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang merupakan lembaga jaminan baru dan kredit berdasarkan CMA yang berbentuk perjanjian antara 3 pihak, yaitu debitur, kreditur dan


pengelola agunan. Pola kredit berdasarkan CMA memakai ketentuan – ketentuan jaminan fidusia, yang dijadikan jaminan yaitu warehouse receipt. 3. Apabila terjadi wanprestasi, kredit resi gudang berdasarkan Undang – Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dieksekusi dengan cara lelang umum dan penjualan langsung sesuai dengan ketentuan undang – undang tersebut. Sedangkan untuk pola kredit resi gudang berdasarkan CMA, eksekusi dilaksanakan dengan cara yang sama dengan ketentuan jaminan fidusia, yaitu lelang umum dan penjualan dibawah tangan. Saran 1. Bagi pemerintah diharapkan adanya sosialisasi yang lebih baik atas Undang – Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang kepada pelaku usaha khususnya petani – petani yang merupakan target pelaksanaan undang – undang tersebut, dikarenakan masih kurangnya pemahaman mereka terhadap lembaga jaminan resi gudang ini. 2. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan – kesempatan yang ada dan ditawarkan dalam membantu jalannya kegiatan usaha. Sehingga kegiatan usaha dapat berjalan baik dan dapat mendorong sektor – sektor lain yang berkaitan untuk mensejahterakan kehidupannya sendiri maupun kehidupan bangsa. 3. Bagi bank diharapkan aktif dalam penawaran mengenai jenis kredit ini dikarenakan masih kurangnya minat dari pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas kredit resi gudang.


Daftar Pustaka Buku Badrulzaman, Mariam Darus. Mencari Sistim Hukum Benda Nasional. Bandung : Alumni. 1997. Ferlianto, Lie Ricky, Evy I. Gondomulio dan Tina Rosjana Laloan. Komoditi Investasi Paling Prospektif. Jakarta : PT. Elex Komputindo. 2006. Satrio, J. Hukum Jaminan Hak – Hak Jaminan Kebendaan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2002. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata: Hukum Benda. Jogjakarta : Penerbit Liberty. 1974. Subekti, R. Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1989. Widiyono, Try. Agunan Kredit Dalam Financial Engineering. Bogor : Ghalia Indonesia.2009. Peraturan PT. BRI, Tbk. Peraturan tentang Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Resi Gudang Atau Warehouse Receipt (KRG). Surat Edaran NOSE : S. 2 – DIR/ADK/01/2008. Artikel Ginting, Jamin. Aspek Hukum Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang. Jurnal Reformasi Hukum Vol XI No.1. Juni 2008.


Internet Bank Jatim Pilot Project Intermediasi Sistem Resi Gudang. http://www.resigudang.com/Home/tabid/36/mid/373/newsid373/17/Default.as px, diunduh 29 November 2012. Ginting, Ramlan. Keterkaitan Perbankan Dalam Transaksi Warehouse Receipt. http://www.resigudang.com/Artikel/tabid/64/Default.aspx, diunduh pada 10 November 2012. Resi Gudang Petani Bisa Jadi Jaminan Kredit, http://bisnis.vivanews.com/news/read/7166resi_gudang_petani_bisa_jadi_jaminan_kredit, diunduh pada 10 November 2012. Serah Terima Gudang Sistem Resi Gudang Untuk Wilayah Indonesia Timur. http://www.resigudang.com/Home/tabid/36/mid/373/newsid373/44/Default.as px, diunduh pada 19 November 2012.


RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN HUTANG (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA,TBK) Oleh : Krizna Kizmasky R.H.P ( )

Recommend Documents