ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Disusun Oleh: Agata Rangga Pamungkas Bambang Hariadi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang, Email:
[email protected] ABSTRACT This research was motivated by the importance of Non Governmental Organization (NGO) to improve accountability and transparency as an effort to gain public confidence. There were six aspects of the assessment criteria, namely the formulation of the vision and mission, administration management, organization management, program management, financial management, and community recognition. This study would evaluate and analyze six major aspects that influence to the determination of the accountability and transparency quality of the organization. In addition, researcher also attempted to analyze the advantages and disadvantages of organization governance that had been applied by the organization. In order to researcher could evaluate the application of six aspects, researcher used a descriptive qualitative research method. Results of this study concluded that the application of the accountability and transparency principles had done well, but still needed any reformation in recruitment of internship or contract staffs. Self-supporting public institutions also needed to survey the organization performance according to public perception. Keywords: Accountability, Transparency, Non Government Organization ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik. Ada enam aspek yang menjadi kriteria penilaian yaitu perumusan visi misi, pengelolaan administrasi, pengelolaan tata pelaksanaan organisasi, pelaksanaan program, pengelolaan keuangan dan pengakuan masyarakat. Penelitian ini akan melakukan evaluasi serta analisis dengan mempertimbangkan jalannya oprasional yang berkaitan dengan enam aspek utama yang berpengaruh terhadap penentuan kualitas akuntabilitas dan transparansi organisasi. Selain itu, peneliti juga berusaha menganalisis kekurangan dan kelebihan tata kelola yang selama ini diterapkan oleh organisasi. Agar kita bisa mengevaluasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ditinjau dari beberapa aspek tersebut, maka digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan dengan baik, namun perlu dilakukan pembenahan dalam aspek rekrutmen karyawan kontrak atau magang dan perlunya survey kinerja organisasi menurut presepsi publik. Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Lembaga Swadaya Masyarakat
2
PENDAHULUAN Good corporate governance (GCG) adalah suatu konsep yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Konsep GCG diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 ketika terdapat usulan penyempurnaan peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia. Peraturan tersebut digunakan perusahaan yang terdaftar di BEI untuk menentukan pengangkatan komisaris independen dan komite audit. Bagi perusahaan pengangkatan komisaris independen dan komite audit merupakan upaya menerapkan prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan perusahaan memiliki empat prinsip pokok yakni prinsip responsibility, fairness, accountability, dan transparency (Krina, 2003). Dalam penerapan prinsip prinsip tersebut perusahaan Indonesia sering menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala tersebut meliputi regulasi dan inkonsistensi penerapan GCG (Selamat, 2012). Untuk menangani permasalahan terkait regulasi pemerintah Indonesia melakukan upaya maksimal dalam membentuk regulasi GCG. Langkah strategis yang pertama adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undangundang tersebut dijelaskan mengenai kewajiban bagi segala bentuk badan hukum untuk menyampaikan informasi internal organisasi kepada masyarakat. Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik juga terdapat aturan mengenai batasan penyampaian informasi, jenis informasi, dan larangan penyampaian informasi. Beberapa contoh informasi yang wajib disampaikan adalah laporan keuangan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, data pimpinan lembaga, pengelolaan kegiatan lembaga, dan sistem pergantian kepemimpinan. Sedangkan jenis informasi yang dilarang untuk disampaikan adalah informasi tender, rahasia negara, dan data lain yang diduga dapat menimbulkan kerugian organisasi. Langkah strategis pemerintah dalam hal peningkatan prinsip akuntabilitas adalah dengan membuat regulasi yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Berdasarkan aturan tersebut, maka organisasi wajib menerapkan prinsip akuntabilitas. Untuk menguatkan peraturan tersebut, juga dikeluarkan regulasi terkait Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menguatkan BPK adalah menetapkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya BPK menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu juga pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 Tentang Organisasi Nirlaba. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan terjadi kontrol internal yang baik dari lembaga publik, meningkatkan kualitas tata kelola dan memperkecil kemungkinan praktik KKN. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat lembaga publik yang kurang mampu melakukan tata kelola dengan baik. Salah satu lembaga publik yang dinilai kurang mampu melaksanakan tata kelola dengan baik adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut (Fahrudin, 2003) LSM ternyata tidak mampu menerapkan manajemen yang bersih. Keadaan tersebut menyebabkan publik ssemakin tidak percaya kredibilitas lembaga dan sering dianggap sebagai sesuatu yang absurd. Selain itu, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan tokoh LSM semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada kinerja LSM. Contoh kasus yang menimpa tokoh LSM terjadi pada tahun 1998. Ketika itu menteri koperasi yang dijabat oleh Adi
3
Sasono tersangkut kasus dana non budgeter bulog yang juga melibatkan tokoh nasional lain. Selain kasus tersebut, LSM juga dinilai tidak bisa melepaskan diri dari proyek yang sering ditawarkan oleh pemerintah atau lembaga lain karena keterbatasan biaya oprasional yang mampu dipenuhi secara mandiri oleh LSM yang bersangkutan (Fahrudin, 2003). Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap LSM juga terbukti melalui penelitian yang dilakukan oleh Public Interest Research and Advocacy (PIRAC). Menurut (PIRAC, 2011) dinyatakan bahwa telah dilakukan penelitian pada 2500 responden yang diteliti dengan pengelompokan menjadi masyarakat dengan penghasilan atas, menengah, dan bawah. Penelitian menyatakan bahwa 43% masyarakat berpenghasilan atas tidak mempercayai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat berpenghasilan menengah 34% tidak mempercayai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat berpenghasilan rendah 28% tidak mempercayai Lembaga Swadaya Masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut terlihat bahwa semakin tinggi penghasilan masyarakat maka kecenderungan kepercayaannya terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Semakin Rendah. Data tersebut di atas menunjukan bahwa semakin tinggi kelas sosial masyarakat, maka LSM wajib memberikan tingkat kepercayaan yang makin tinggi pula. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa LSM juga memiliki andil yang tidak sedikit dalam berbagai bidang termasuk akuntabilitas dan transparansi. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan memliki perhatian dalam bidang ini adalah Transparency International. Transparency International (TI) adalah suatu organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi didirikan di Jerman sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang terstruktur dan demokratik. Sedangkan publikasi tahunan yang diluncurkan TI adalah laporan korupsi global (transparency International, 2015). TI pada awalnya berasal dari pembahasan tokoh dunia mengenai hubungan kompetitif korupsi yang dilakukan pertama kali dalam seminar di Praha pada November 1998. Lembaga ini kemudian mengadakan kerjasama dengan negara lain yang ada di dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 2000 didirikan Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu cabang dari Transparency International, sebuah jaringan global Non Government Organization (NGO) antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 cabang lainnya, TI-Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia (transparency International, 2015). Pengertian dari akuntabilitas dan transparansi yang telah dijabarkan sebelumnya dapat didefinisikan menjadi beberapa pengertian. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo 2011). Undang-Undang Keterbukan Informasi Publik (UU-KIP) menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlibatan aktif masyarakat hanya bisa dilakukan jika mendapat informasi publik yang memadai. Sedangkan transparansi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
4
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dinyatakan bahwa azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintah adalah hak untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Atau penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan dalam tata pemerintahan yang baik dinyatakan bahwa penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dan lembaga negara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbagi informasi. Prinsp akuntabilitas dan transparansi pada dasarnya memang tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik menjelaskan secara transparan (transparency) dan terbuka (openness) kepada publik mengenai tindakan apa yang dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Tanpa transparansi tidak ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak berarti (UNDP. 2015). Penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi telah banyak dilakukan sebelumnya. Hafidh (2008) menyatakan bahwa standar terkait pelaksanaan akuntabilitas bagi LSM belum cukup memadai dalam upaya pengungkapanya. Sedangkan menurut Putri (2013) Implementasi akuntabilitas dan transparansi yang telah diterapkan oleh rumah sakit Saiful Anwar Malang telah berjalan dengan baik. Sedangkan penelitian Gozyali (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan dan pengelolaan kinerja Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilai akuntabel. Perbedaan penelitian disebabkan belum adanya suatu standar khusus mengenai pengukuran kinerja keuangan dan oprasional lembaga swadaya masyarakat pada saat penelitian dilaksanakan. Perbedaan penelitian ini dengan empat penelitian sebelumnya adalah penggabungan konsep transparansi dan akuntabilitas yang pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dari kriteria penilaian Good Corporate Governance. Selain itu obyek penelitian yang akan dituju pada penelitian ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang selalu menuntut pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsipnya yaitu akuntabel dan transparan. Penelitian ini akan dilakukan pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi sorotan publik terkait kinerjanya dan sering menjadi rujukan peneliti yaitu Transparency International Indonesia (TI-Indonesia). Penelitian ini diharapkan dapat memberi keyakinan masyarakat pada kinerja organisasi, akademisi dalam melakukan pengambilan data penelitian, dan donatur dalam pemberian donasi. Manfaat penelitian ini yang pertama adalah dengan diterapkannya suatu tata kelola yang akuntabel dan transparan akan menambah kepercayaan dan keyakinan publik pada lembaga swadaya masyarakat yang ada di Indonesia. Kedua, terdapat suatu kesamaan perlakuan, hak, serta informasi yang didapat oleh publik secara merata. Ketiga Akuntabilitas dan transparansi terkait dengan berbagai kepentingan yang ada didalamnya, sehingga dengan akuntabilitas dan transparansi yang jelas akan memfasilitasi berbagai pihak. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Akuntabilitas Pengertian Akuntabilitas Menurut Ndraha (2003), konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelasakan dari
5
adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber (2002) yang dikutip oleh Ndraha (2003) ada tiga macam tipe ideal wewenang, pertama wewenang tradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga wewenang legal rational. Alasan yang ketiga inilah yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembanganya, muncul konsep baru tentang wewenang yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary (2009), akuntabilitas diartikan sebagai required or excpected to give an explanation for one’s action. Miriam Budiarjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Sedarmayanti (2003) mendefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Lembaga Administrasi Negara (2004) menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan organisasi atau suatu lembaga pada stakeholdernya baik tata kelola, prioritas, dan keuangan organisasi. Tipe Akuntabilitas Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, sebagaimana dijelaskan oleh Wasistiono (2003), mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas. Akuntabilitas administratif/organisasi, adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahanya dalam hubungan hierarki yang jelas. Akuntabilitas legal merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku. Akuntabilitas politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber– sumber yang menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik. Akuntabilitas profesional berkaitan dengan pelaksnaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan. Akuntabilitas moral berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalagan masyarakat . Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku di wilayah setempat. Akuntabiitas Sektor Publik Menurut Bastian (2010 :3) akuntansi sektor publik adalah suatu mekanisme analisis akuntansi yang diterapkan pada pengeloaan dana masyarakat di lembagalembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan
6
sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Renyowijoyo (2008) mengungkapkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban. Prinsip yang harus dipegang dalam akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2011) adalah akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesioanalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, wawasan kedepan, partisispasi, dan penegakan hukum. Konsep Transparasi Pengertian Trasparansi Menurut (Mardiasmo 2011), transparansi berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan seumberdaya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Organisasi berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan organisasi dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Ketebukaan Informasi Publik Keterbukaan informasi publik menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008, merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan atas dasar hak publik untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting yang harus dimiliki oleh negara yang demokratis. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga merupakan salah satu syarat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara. Pengertian informasi merupakan suatu keterangan, gagasan, tanda yang mengandung nilai makna, dan pesan, fakta maupun penjelasanya yang dapat dilihat, dibaca, disajikan dalam berbagai bentuk. Informasi yang disajikan terkait dengan suatu pesan yang dikirim atau dipublikasikan oleh penyelenggara badan publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Penyelenggara badan publik wajib menyampaikan secara berkala informasi yang dibutuhkan. Penyampaian informasi dilakukan minimal enam bulan sekali. Informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib disampaikan pada publik. Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008, terdapat peraturan penyajian dan jenis informasi apa saja yang diwajibkan dan dilrang untuk ditampilkan pada publik. Jenis dan tata cara penyajian tersebut antara lain adalah AD/ART, struktur organisasi, laporan penggunaan dana dari pihak lain, dan pelaksanaan program. Transparansi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam udang undang keterbukaan informasi publik lembaga Swadaya Masyarakat wajib menyampaikan beberapa informasi kepada publik. Informasi tersebut meliputi asas dan tujuan, program dan kegiatan organisasi, nama alamat susunan kepengurusan dan perubahannya, pengelolaan anggaran yang bersumber dari pendapatan negara atau daerah, sumbangan masyarakat, dan sumber lain, dan mekanisme pengambilan keputusan. Lembaga Swadaya Masyarakat Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat
7
Menurut Mahardika (2012) Pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sedangkan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1985, adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selain itu., Ageng (2009) menyatakan bahwa LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Perbandingan Antar Institusi Menurut Sedarmayanti, (2003) terdapat beberapa ciri khusus yang membedakan antara institusi milik pemerintah, institusi swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Beberapa perbedaan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut: Negara
Peran/ Karakteristik Sumber Pendanaan Akuntabilitas Jenis
Regulator Public Service Delivery Complience APBN Hutang Luar Negeri Obligasi
Swasta
LSM
Orientasi Provit
Riset Advokasi Pressure Group
Pemegang Saham Kredit Perbankan
Donatur Program Funding Agency
Politik Keuangan Efektivitas dan Efisiensi Program UUD/ Undang- Undang Otoritas Politik BPK/BPKP
Keuangan Standar Mutu
Pemegang Saham Konsumen
Funding Agency Masyarakat
Klien
Tidak Jelas
Tidak Jelas
Kompetisi Indikator Keberhasilan
Tidak Jelas Sesuai Dengan mandat politik Efektivitas dan efisiensi
Acuan Aktivitas
Mandat GBHN Undang-Undang Kebijakan Publik Terikat
Konsumen Barang dan Jasa Perusahaan Lain Profit Bagi perusahaan Produk di pasar Kepuasan Konsumen Corporate Strategy Market Research Berdasarkan kontrak
Kepada
Personil
Keuangan Program
Tidak Jelas Tidak Jelas
Strategy Plan Program Kerja Tahunan Berdasarkan kontrak atau suka rela
8
Skema Aspek Penilaian Akuntabilitas dann Transparansi Meurut Tifa (2005) terdapat enam aspek penilaian akuntabiltas dan transparansi Lembaga Swadaya Masyarakat, aspek tersebut meliputi: Visi Misi Tujuan Legitimasi Masyarakat
Tata Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan
Administrasi
Program Organisasi
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Cooper (2011: 112), penelitian kualitatif adalah cara interpretasi yang digunakan untuk menggambarkan, menerjemahkan, mengungkap suatu makna atau kejadian yang tidak berulang dalam suatu fenomena sosial yang ada. Penelitian deskriptif menurut Sujana dan Ibrahim (1989:65) adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilaksanakan. Objek penelitia ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Transparency International Indonesia di Jakarta. Penelitian memfokuskan pada aspek oprsional organisasi untuk dianalisis tingkat penerapan prinsip akuntabilitas dan transpransiya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara pada pihak yang terkait, memeriksa SOP, dan data catatan organisasi. Selain itu, peneliti membandingkan data yang diperoleh dengan standar yang ada melalui studi pustaka. Metode Analisis Data Metode analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif. Keseluruhan data yang terkumpul pada tahap pengumpulan data kemudian diolah dan dilakukan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Langkah-langkah analisis data ialah: 1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi yang dapat dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan juga studi kepustakaan. 2. Melakukan pemilahan data dan informasi yang didapatkan. Selanjutnya menyaring informasi dan data mana saja yang sesuai dan dapat digunakan serta data yang tidak sesuai terkait dengan masalah penelitian.
9
3. Analisis kualitatif memiliki dua buah metode dalam menyajikan data yang diperoleh, metode tersebut adalah: i. Metode Deskriptif Metode yang menjabarkan gambaran kondisi lembaga melalui sudut pandang objektif untuk menemukan solusi atau jawaban atas pertanyaan penelitian. ii. Metode Komparatif Metode analisis yang mengambil kesimpulan berdasarkan informasi terpercaya yang sebelumnya telah teruji lebih dahulu dan dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku umum dengan teori yang ada. 4. Menyimpulkan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga swadaya masyarakat. PEMBAHASAN Sejarah Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) didirikan di Jakarta pada tanggal 18 September 2000 oleh sejumlah tokoh berbagai bidang untuk mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Organisasi ini menjadi bagian dari organisasi Transparency International yang didirikan di Berlin bekerjasama dengan 99 organisasi sejenis yang ada di dunia. Saat ini sekretariat Transparency International Indonesia berada dibawah kepemimpinan Bapak Tri Sasongko sebagai Sekretaris Jendral Transparency International Indonesia. Tata Kelola Organisasi Akses Informasi Organisasi menggunakan beberapa media untuk melakukan transparansi dan informasi kepada publik. Media tersebut ada yang dapat diakses secara bebas oleh seluruh masyarakat namun ada juga yang harus dengan mekanisme tertentu yang disyaratkan organisasi sebagai upaya legalitas. Website Resmi organisasi adalah www.ti.or.id dengan isi mengenai produk serta aturan yang ada di TI-Indonesia. Whistle Blowing System Organisasi TI-Indonesia memiliki sistem wistle blowing sebagai upaya kontrol internal organisasi. Wistle blowing yang digunakan diatur dalam code of conduct yang dimiliki oleh organisasi. Setiap staf dan atau anggota organisasi memiliki hak yang sama untuk mengkonsultasikan ketidaknyamanan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau pengurus kepada komite etik yang menjadi bagian dari dewan pengawas. Tidak terdapat perbedaan perlakuan pada semua pelapor dan terlapor. Pengelolaan Administrasi dan Sumber Daya Manusia Pendokumentasian Program Kerja Dalam setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan organisasi, TI-Indonesia berupaya melakukan keterbuakaan informasi publik dan melaporkan kegiatan berkalanya melalui news letter dan blog resmi TI-Indonesia. Segala bentuk dokumentasi foto, ringkasan pelaksanaan program, serta notulensi dalam tiap kegiatan diskusi atau rapat didokumentasikan secara rapi dan menjadi salah satu elemen dalam laporan pertanggungjawaban dewan pengurus TI-Indonesia. Setiap
10
minimal enam bulan sekali TI-Indonesia mengeluarkan news letter yang dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat sebagai upaya keterbukaan informasi publik. Sistem Evaluasi Kerja Sistem penilaian kinerja keseluruhan karyawan yang digunakan organisasi mengacu pada aspek yang dianggap penting oleh organisasi. Aspek yang dinilai penting terseut meliputi aspek kepribadian, kedisisplinan, kejujuran, ketekunan, kecermatan, dan kepatuhan akan aturan serta tata tertib organisasi. Sedangkan bagi karyawan dalam tataran manajerial diguakan beberapa kriteria tambahan yang termasuk dalam aspek kemampuan managerial. Penilaan karyawan dilakukan oleh tiga pihak yakni atasan langsung karyawan, deputi/sekjen TI-Indonesia, dan dari diri sendiri. Upaya penilaian diri sendiri ini digunakan sebagai refleksi dan evaluasi secara jujur bagi diri sendiri setiap karyawan. Waktu penilaian karyawan dilaksanakan secara berkala untuk mendeteksi sedini mungkin penurunan dan prestasi kinerja dari masing-masing karyawan untuk diberikan reward and punishment. Waktu penilaian tersebut dibagi menjadi waktu penilaian satu tahunan dan sistem penilan dua tahunan. Sisitem penilaian ini digunakan sebagai dasar pengusulan kenaikan jabatan. Tata Tertib Kerja Dalam penilaian aspek ini organisasi membuat sebuah peraturan baku dan membaginya menjadi dua jenis aturan. Dalam peraturan umum berisi mengenai tata tertib dan pulang, tata tertib jam kerja, tata tertib pakaian, dan tata cara perizinan. Sedangkan tata tertib lain adalah aturan terkait hubunga profesional dari karyawan organisasi. Sistem dan Prosedur Penggajian Karyawan Sistem penggajian yang ada dalam organisasi memperhatikan asas kepastian hukum dan norma-norma keadilan antara tugas, wewenang, tanggungjawab, dan kepentingan TI-Indonesia. Tidak terdapat bias gender dalam penggajian atau perlakuan yang setara. Selain itu organisasi juga memperhatikan upah minimum kabupaten (UMK) a. Komponen Gaji 1. Gaji Pokok Gaji pokok disesuaikan dengan besar upah minimum kabupaten atau kota (UMK). Selain itu juga ditentukan berdasarkan jenjang kepangkatan dan penggolongan dalam organisasi. Organisasi menyamakan seluruh kriteria diluar kriteria kepangkatan dan peraturan undang-undang atau perda dalam menentukan besaran perhitungan gaji berdasarkan Standar Oprasional Prosedur (SOP). 2. Tunjangan TI-Indonesia memberikan beberapa tunjangan guna membantu oprasional karyawannya. Salah satu dari tunjangan tersebut adalah tunjangan jabatan. Besar dari tunjangan jabatan disesuaiakan dengan tingkatan golongan karyawan yang ada di TI-Indonesia. Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada karyawan dengan level golongan III sampai dengan VII. Perincian besaran tujangan jabatan sebagai berikut: Golongan III : 10% gaji pokok Golongan IV : 20% gaji pokok Golongan V :30% gaji pokok Golongan VI :40% gaji pokok
11
3.
4.
5.
6.
7.
Golongan VII :50% gaji pokok Selain tunjangan jabatan diatas organisasi TI-Indonesia juga memberikan tunjangan lain berupa tunjangan perumahan yang memiliki besar 30% dari gaji pokok. Tunjangan keluarga juga diberikan kepada karyawan TI-Indonesia sebesar 20% dari gaji pokok. Tunjangan Rangkap jabatan Tambahan tunjangan rangkap jabatan diberikan pada karyawan tetap yang merangkap tugas jabatan lain diluar jabatan awalnya. Perhitungan besar tunjangan rangkap jabatan adalah sebesar tunjangan jabatan pada jabatan baru tanpa mengurangi besar tunjangan jabatan yang lama. Ketentuan tunjangan rangkap jabatan hanya diberikan pada karyawan yang merangkap jabatan diluar divisi jabatan asal dengan surat keputusan organisasi. Tunjangan Tambahan Beban Pekerjaan Tambahan tunjangan beban pekerjaan diberikan pada karyawan yang mendapat pekerjaan lain sesuai proyek yang ada dalam organisasi. Tambahan tugas yang dimaksud merupakan tambahan yang berasal dari luar divisi yang tempat karyawan yang bersangkutan berada. Besar tunjangan tambahan beban pekerjaan adalah sebesar Rp. 500.000 sampai dengan Rp.1.500.000 setiap bulannya. Tunjangan Transport & Uang Makan Tunjangan makan dan transportasi diberikan kepada seluruh karyawan kecuali sekretaris jenderal yang diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari masuk karyawan yang bersangkutan. Tunjangan uang makan diberikan ketika karyawan yang bersangkutan melakukan pekerjaan melebihi pukul dua belas siang setiap harinya. Perhitungan tetap berlaku pada hari Sabtu dan Minggu apabila karyawan yang bersangkutan terdapat pekerjaan tambahan dan akan dibayarkan bersamaan dengan gaji karyawan. Besar tunjangan makan dan transportasi disesuaikan dengan standar oprasional prosedur (SOP) bagian keuangan organisasi yang ditetapkan dengan surat keputusan organisasi. Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tunjangan hari raya atau THR diberikan organisasi kepada karyawannya setiap tahun satu kali. Pemberian tersebut disesuaikan dengan kepercayaan karyawan yang bersangkutan. Besar tunjangan hari raya diberikan selambat-lambatnya dua minggu sebelum hari raya yang diperhitungkan menggunakan rumus: 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝑲𝒆𝒓𝒋𝒂 𝑿 (𝑮𝒂𝒋𝒊 𝑺𝒂𝒕𝒖 𝑩𝒖𝒍𝒂𝒏) 𝟏𝟐 Pembayaran Gaji Karyawan Sakit TI-Indonesia tetap membayarkan gaji bagi karyawan yang mengalami sakit dengan surat keterangan dokter. Apabila karyawan dirawat di rumah sakit maka terdapat mekanisme perhitungan gaji tersendiri. Besar perhitungan gaji karyawan yang dirawat di rumah sakit memiliki ketentuan sebagai berikut: Masa Kerja 3 Bulan Keatas
Lama Sakit < 1 Bulan Pertama 1<3 Bulan Kedua 3<5 Bulan Ketiga
Gaji 100% 80% 50%
12
< 5 Bulan (Dianggap cuti diluar tanggungan)
0
b. Administrasi Gaji Pembayaran gaji karyawan dilaksanakan pada tanggal 28 setiap bulannya. Apabila pada tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur maka akan dilakukan pengajuan satu sampai dua hari sebelumnya. Pemotongan dan penahanan pembayaran hak gaji tidak diizinkan kecuali apabila karyawan yang bersangkutan melakukan pelanggarn peraturan organisasi ataupun peraturan hukum yang berlaku. Pembayaran gaji dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar oprasional dan prosedur yang berlaku di organisasi. c. Lembur Ketentuan mengeai lembur hanya berlaku bagi karyawan administrasi gologan I dan II. Karyawan yang lembur harus mendapatkan izin langsung secara tertulis dari atasan dan mengisi formulir lembur kerja. Bagi karyawan golongan III sampai dengan VIII tidak terdapat perhitungan lembur kerja. Karyawan pada tingkat manajerial telah mendapatkan tunjangan jabatan yang diberikan tiap bulannya. Tarif upah lembur yang diperhitungkan oleh lembaga adalah sebagai berikut: Hari Hari Kerja Biasa Hai Libur
Jam Jam I Jam II dst. Jam I s/d VII Jam VIII Jam IX dst
Upah Lembur 1,5x upah satu jam 2x upah satu jam 2x upah satu jam 3x upah satu jam 4x upah satu jam
d. Penggajian Untuk Pekerjaan Minggu/Sabtu/Event Tertentu Bagi karyawan yang bekerja atas proyek pada hari libur dengan ketentuan kurang dari 4 jam maka karyawan yang bersangkutan diizinkan datang terlambat sebanyak jam yang digunakan bekerja pada hari libur. Apabila karyawan yang bersangkutan bekerja lebih dari 4 jam maka karyawan mendapatkan libur pengganti pada hari berikutnya dan tidak dihitung sebagai cuti tahunan. Pengelolaan Program Organisasi Rencana Strategis Program Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) memiliki perencanaan strategi organisasi yang jelas dan teratur. Strategi organisasi tersebut memperhatikan prinsip perencanaan yang ada dalam teori manajerial yakni planning, organizing, actuating, controling (POAC). Perencanaan strategi organisasi disusun dalam rapat anggota dan disesuaikan dengan perencanaan strategis organisasi induk Transparency International yang ada di Berlin. Rencana strategis organisasi tersebut kemudian diturunkan dalam program yang dilaksanakan oleh organisasi. TI-Indonesia membagi perencanaan strategisnya menjadi tiga jenis yaitu jangka pendek (3 tahunan), menengah (5 tahunan), dan perencanaan strategis jangka panjang (10 tahun). TI-Indonesia memetakan strategi
13
organisasinya menjadi empat prioritas yakni organize citizenship, participatory governance, corporate active citizenship, dan law and justice. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi 1. Monitoring Pelaksanaan monitoring yang dilakukan TI-Indonesia adalah upaya pengamatan yang dilakukan organisasi untuk menilai keberlangsungan program-programnya. Manajer program menilai kembali kerangka program kerja yang ada di TI-Indonesia. Manajer program melakukan pengkajian terhadap indikator-indikator pencapaian program kerja. Para pelaksana administratif organisasi wajib memberikan seluruh data terhadap capaian program kerja organisasi. Pelaksana program melakukan komunikasi dengan para pelaksana program yang ada di daerah. Isi dari pelaporan capaian program adalah kemajuan bagian program yang telah terlaksana dengan keseluruhan rencana program dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Penarikan simpulan kemajuan program serta analisis kendala yang dapat menghambat target pelaksanaan program. 2. Evaluasi Pelaksanaan evaluasi digunakan sebagai bahan acuan perbaikan serta analisis bersama terhadap program yang telah dicapai baik dari segi relevansi, efisiensi dan aspek lain dalam pelaksanaan program. Waktu pelaksanaan evaluasi adalah setelah program yang direncanakan telah selesai dijalankan. Sekretaris jenderal dan Deputi Sekretaris Jenderal menjadi panelis terhadap pelaksanaan program TI-Indonesia. Evaluasi program juga digunakan sebagai bahan masukan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pengurus. Laporan evaluasi kemudian dikirimkan kepada dewan pengurus dan pihak yang bekerjasama dengan kegiatan yang bersangkutan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Laporan evaluasi juga berisi rekomendasi atas kendala yang dihadapi bagi pelaksanaan tahun selanjutnya. 3. Pelaporan Organisasi TI-Indonesia melakukan pertanggungjawaban terkait program yang dijalankan secara berkala. Pelaporan program tersebut digunakan sebagai upaya pertanggungjawaban organisasi kepada stakeholder yang ada. TIIndonesia membagi pelaporan berkala menjadi pelaporan triwulan, tengah tahun, laporan tahunan, dan pelaporan pertanggungjawaban akhir. Isi dari pelaporan ini terkait kinerja masing-masing divisi, laporan keuangan, laporan pencapaian progam, laporan evaluasi, dan rekomendasi. TI-Indonesia juga membuat pelaporan terpisah mengenai alokasi dana donatur yang menjalin kerjasama suatu program atau menjadi penyokong dana program. TI-Indonesia berusaha mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan implementasi akuntabilitas organisasi. Pengelolaan Keuangan Organisasi Prosedur Pembukuan TI-Indonesia melakukan proses pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Prosedur tersebut dimulai dengan pembukuan harian baik catatan penerimaan maupun pengeluaran bank. Kemudian pada tahap kedua dilakukan penjurnalan transaksi yang dilakukan organisasi. Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi bank guna penyesuaian keuangan. Kemudian dilakukan posting pada
14
buku besar dan membuat kertas kerja keuangan sebagai bayangan orgaisasi meihat penggunaan keuangan. Bentuk laporan dari Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) terdiri dari laporan posisi keuangan, penggunaan dana operasional, laporan penggunaan dana program, dan laporan arus kas. Dalam laporan posisi keuangan organisasi terdapat keterangan mengenai jumlah aset serta beban yang dimiliki organisasi. Tidak terdapat pembagian keuntungan dalam laporan keuangan karena sifat organisasi yang non profit oriented. Seluruh pendanaan berasal dari donatur dan proyek kerjasama yang dilakukan organisasi dengan pihak lain. Laporan penggunaan dana oprasional hanya berisi jumlah penerimaan organisasi secara total bagi oprasional dan total pengeluaranya. Dalam pelaporan penggunaan dana program berisi besar donasi dari para donatur dan penggunaannya dalam program. Laporan ini merinci darimana saja donasi yang diterima dan berapa besar donasi yang diberikan. Laporan arus kas berisi berjalanya kas selama setahun dalam kegiatan organisasi. Laporan audit yang dikeluarkan auditor tidak terdapat catatan atas laporan keuangan karena dinilai telah cukup memberikan penjelasan secara rinci dan dapat digunakan sebagai dasar pemberian opini audit. Organisasi melaporkan laporan keuangan dalam bahasa inggris karena digunakan sebagai bukti pada organisasi Induk yang ada di Berlin. Sistem Perencanaan dan Pelaporan Anggaran Penyusunan program kerja dan anggaran untuk tahun berikutnya dilaksanakan dalam rapat akhir tahun oleh pengurus, sekretariat, dan para staf TI-Indonesia. Selain anggaran, para pengurus juga membahas garis besar haluan program dalam satu tahun kedepan. Manajer menyusun rencana kerja yang berasal dari rapat divisi masing-masing. Masukan dan tanggapan dari sekjen dan deputi sekjen akan menjadi bahan pertimbangan program dan pengunaan anggaran organiasi. Hasil tersebut akan disampaikan pada dewan pengurus untuk disetujui. Untuk menjamin kelangsungan pendanaan organisasi seluruh pegawai setingkat manajerial berhak mencari pendanaan organisasi. Pelaporan penggunaan keuangan dilapokan bertahap mulai dari pelaporan triwulan, tengah tahun, akhir tahun, dan laporan pertanggungjawaban pengurus. TI-Indonesia memperhatikan besaran keuangan, keberlanjutan keuangan, struktur biaya, dan efisisensi pekerja dalam melakukan pengelolaan organisasi. Pengelolaan aspek tersebut dapat terlihat jelas dengan gambaran rinci sebagai berikut: No
1 2
Ringkasan Penggunaan keuangan Besar Keuangan
3
Keberlanjutan keuangan Struktur biaya
4
Efisiensi pekerja
2010
22.048.776.984, 00 5.317.468.507,0 0 1.305.503.306,0 0 0,71
2011
2012
2013
12.781.786520, 00 5.502.913.094, 00 738.260.243,00
12.764.668.876,00
17.984.475.037,00
2.496.806.279,70
3.686.895.199,35
1.434.709.803,20
910.344.076,00
0,48
0,83
0,27
Dalam tabel tersebut terlihat bahwa TI-Indonesia mengalami naik dan turun dalam jumlah dana yang dikelola. Hal ini disebabkan oleh jumlah dana donatur yang tidak pasti besarnya. Pada tahun 2011 dan 2012 TI mengalami penurunan besar pengelolaan dana yang masuk ke dalam organisasi. Besar dana yang dikelola
15
organisasi pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup besar. Meskipun organisasi mengalami penurunan penerimaan namun beranjak naik pada tahun berikutnya menunjukan stabilitas keuangan organisasi. Organisasi membedakan biaya yang dikeluarkan menjadi biaya program dan operasional organisasi. Biaya program merupakan besar biaya yang digunakan organisasi dalam kerjasamanya dengan pihak lain atau melaksanakan program strategisnya. Biaya operasional meliputi biaya pengelolaan administrasi kantor dan sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi. Perincian dari pengelolaan digambarkan sebagai berikut: Tahun 2010 2011 2012 2013
Belanja Program 19.918.152.700,0 0 11.858.081.699,0 0 14.331.880.087,3 0 15.599.941.679,8 8
Belanja Oprasional 1.305.503.306,00 728.260.234,00 1.434.709.803,00 910.344.076,00
Total Belanja 21.223.656.006, 00 12.596.341.933, 00 15.766.589.890. 30 16.510.258.755, 88
Rasio Oprasional 0,06
Rasio Program 0,94
0,06
0,94
0,09
0,91
0,06
0,94
Dalam tabel diatas terlihat bahwa TI-Indonesia telah mengelola dana operasionalnya dengan baik. Hal ini terlihat dengan penggunaan dana operasional yang kecil jika dibandingkan dengan dana program. TI-Indonesia memang melakukan efisiensi penggunaan biaya operasional agar dapat lebih dimaksimalkan bagi program penuntasan korupsi. Selain itu TI-Indonesia memisahkan keuangan menjadi dana terikat dan tidak terikat. Untuk dana terikat merupakan pendanaan dari donatur program yang hanya dapat digunakan bagi kepentingan program tersebut. Sisa dana program yang tidak dikembalikan oleh organisasi akan menjadi dana bebas yang dapat digunakan oleh TI-Indonesia. Legitimasi Masyarakat Upaya Penyampaian Informasi Publik TI-Indonesia berupaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan programnya. Orgaisasi melibatkan pemuda sebagai upaya pengkaderan para penggiat anti korupsi. Melalui acara streetart, bazar, kampanye, diskusi dan musik yang diadakan, TI-Indonesia berupaya menyampaikan gagasan visi, misi, tujuan, dan programnya secara langsung kepada masyarakat. Organisasi juga meberikan perhatian khusus kepada peran aktif masyarakat dengan memasukan aspek kontribusi masyarakat menjadi salah satu prioritas strategi organisasi. Pengakuan Masyarakat TI-Indonesia mendapatkan pengakuan masyarakat melalui program yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, TI-Indonesia mendapatkan pengakuan dari para stakeholder yang pernah bekerjasama dengan organisasi. TIIndonesia mampu menjadi fasilitator pertemuan para stakeholdernya dalam membahas korupsi. TI-Indonesia juga mampu membuat berbagai pakta integritas bersama berbagai lembaga negara. TI-Indonesia juga dapat mengeluarkan indeks dari presepsi korupsi yang dijalankan secara rutin dan menjadi salah satu rujukan peneliti dalam menilai atau meneliti mengenai korupsi. Akan tetapi TI-Indonesia
16
belum mengeluarkan indeks atau penelitian empiris terkait kinerjanya atau pemahaman masyarakat pada kinerja organisasi. PENUTUP Berdasarkan analisis penerapan prinsip akuntabilitas yang ada di organisasi, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang ada di organisasi diterapkan dengan baik dan memenuhi aspek penilaian prinsip akuntabilitas. Organisasi membuat laporan tahunan yang berisi pengelolaan organisasi, pelaksanaan program, hasil evaluasi kinerja, dan keuangan pada stakeholder yaitu anggota organisasi dan masyarakat. Organisasi Transparency International Indonesia juga melaporkan pemasukan dan penggunaan keuangan donatur pada kantor pusat Transparency International yang ada di Berlin. Transparency International hanya menentukan standar pelaporan keuangan organisasi cabang yang ada di negara lain. Transparency International membebaskan pengelolaan dilakukan sesuai nilai yang ada dalam negara oprasional cabang masing-masing. Transparency International Indonesia membuat standar internal bagi pelaporan program, evaluasi kinerja, pelaksanaan program, dan standar oprasional prosedurnya. Standar yang digunakan organisasi Transparency International Indonesia dalam pelaporan keuangan adalah standar pelaporan yang juga digunakan oleh kantor pusat Transparency International yaitu standar pelaporan keuangan bagi Non Governance Organization (NGO). Isi dari laporan keuangan tahunan Transparency International Indonesia adalah laporan posisi keuangan, laporan penggunaan dana oprasional, laporan penggunaan dana program, dan laporan arus kas. Laporan keuangan Transparency International Indonesia diaudit setiap tahun oleh auditor independen. Opini yang dihasilkan auditor bagi Trasparency International Indonesia selama periode 2009-2013 adalah wajar tanpa pengecualian. Organisasi memiliki karyawan tetap yang memiliki komitmen tinggi, hal tersebut terlihat dengan adanya karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela jika terindikasi melakukan pelanggaran kode etik organisasi. Akan tetapi organisasi dihadapkan pada permasalahan terkait pegawai magang, pegawai lepas, dan sukarelawan yang seringkali tidak serius dan kurang mampu dipertanggungjawabkan kinerjanya. Setelah melakukan analisis terkait penerapan prinsip transparansi yang diberlakukan di organsasi, peneliti menyimpulkan bahwa organisasi TI-Indonesia telah menerapkan prinsip transparansi secara baik. TI-Indonesia telah menerapkan ketentuan yang ada dalam undang-undang keterbukaan informasi publik secara baik. Akan tetapi organisasi masih terkendala penelitian terkait kinerja organisasinya dimana mayarakat umum masih kurang dilibatkan dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi. Organisasi belum memiliki penelitian atau survey yang menyatakan kualitas program yang dijalankan diluar perspektif stakeholdernya (pengurus, pengawas karyawan, dan anggota organisasi). Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penilaian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi sulit ditemukan pembandingnya sehingga menyulitkan peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian. Salah satu standar yang pernah diterbitkan adalah standar pengukuran akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pada tahun 2003 oleh Krina. Selain itu, terdapat peraturan umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2000. Akan tetapi, peraturan tersebut digunakan bagi pemerintahan daerah atau lembaga pelayanan milik pemerintah dan
17
tidak pada LSM. Standar pengukuran terkait akuntabilitas dan transparansi yang khusus bagi LSM baru dikeluarkan oleh Yayasan Tifa pada tahun 2005 dan belum terdapat peraturan resmi lain terkait hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti melakukan diskusi dengan manajemen untuk memperoleh hasil yang terbaik. Sehingga peneliti diharapkan dapat lebih objektif sesuai kondisi organisasi. DAFTAR PUSTAKA Ageng, Nata. 2009. Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobogan. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Bapepam. 2006. Pedoman umum good corporate governance di Indonesia. (www.ecgi.org diakses 4 September 2015). Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu pengantar, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar – Dasar Ilmu PolitikMenggapai Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Mizan. Cooper, Donald R. dan Schindler, Pamela S. 2011. Business Research Methods. New York: McGRAW-HILL. Culla, Adi Suryadi. 2005. Masyarakat Sipil dalam Prespektif Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia studi kasus pada Walhi dan YLBHI dalam era Orde Baru. Desesrtasi. Jakarta: Program Studi Doctor Ilmu Politik Universitas Indonesia. Fahrudin, Wawan. 2003. Akuntabilitas dan Transparansi LSM dalam Proses transformasi Sosial Menuju Masyarakat Demokratis di Indonesia. Journal for civil society empowerment. Vol. 1, No. 2, Agustus 2003. 37-48. Gozyali, Muhammad. 2012. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada Indonesia Corruption Watch). Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Hafild, Emmy. 2008. Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Jakarta: Transparency International Indonesia. Hornby, A.S. 2009. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press. Jogiyanto, H. M. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan pengamalan-pengamalan. Yogyakarta: BPFE. Krina, L. L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. (www.solex-un.net diakses 4 September 2015). Krisna, Udayasankar. 2008. Corporate Sosial Responsibility and Firm Size. Journal of Business Ethics. Volume. 83. Issue: 3. Pages 167-175. Lembaga Administrasi Negara. 2004. Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mahardika, Friseska. (2012). Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto).Skripsi. Purwokerto: Program Studi Sarjana Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
18
Mardiasmo. 2011. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei 2011. 1-17. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta. Pirac. 2011. Pola Potensi Sumbangan Masyarakat Survey Rumah Tangga Sebelas Kota Besar. (www.pirac.org diakses 20 September 2015). Putri, Ira Ardella. 2013. Implementation of Accountability and Transparency in Public Service (Study Case at IRD RSUD Dr. Saiful Anwar). Skripsi. Malang: Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya. Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik Di Daerah. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 1. Jakarta: Mitra Wacana Media. Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah,. Bandung: Mandar Maju. Selamat, Melani Dwiyanti. 2012. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Study pada Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1558/1251 Diakses 29 September 2015) Sudjana, Nana & Ibrahim. 1989. Penelitian dan penilaian pendidikan. Bandung: Sinar Baru. Tifa. 2005. Mengukur Transparansi dan Akuntabilitas LSM. (www.tifafoundation.org diakses 1 September 2015). Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media. Widodo, Joko. (2001). Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Surabaya: Insan Cendekia. www.ti.or.id diakses 28 September 2015 www.trasparency.org diakses 28 September 2015 www.undp.org diakses 28 September 2015 Zetra, Aidinil. 2009. Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (www.bpk.go.id/web/files/2009/07/270609-aidinil-zetra.pdf. Diakses 29 September 2015). .Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Implementasi Transparansi . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
19
.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN).
