INDIKATOR & ALAT UKUR PRINSIP AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI & PARTISIPASI
Disusun oleh : Dra.LOINA LALOLO KRINA P.
SEKRETARIAT GOOD PUBLIC GOVERNANCE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JAKARTA - AGUSTUS 2003
I. PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang seba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai
menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (beneficiaries), harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur
negara,
pihak
swasta
dan
masyarakat
madani
untuk
menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. 1.2.
Pokok Permasalahan
Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : a. Apa yang dimaksud dengan tata pemerintahan yang baik (good governance) ? b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah tata pemerintahan yang baik ? c. Indikator dan alat ukur apa saja yang dapat dipergunakan untuk menilai sebuah tata pemerintahan ? II. TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Good governance adalah “mantra” yang diucapkan oleh banyak orang di Indonesia sejak 1993. Kata governance mewakili suatu etika baru yang terdengar rasional, profesional, dan demokratis, tidak soal apakah diucapkan di kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang kumuh di pinggiran Jakarta. Dengan kata itu pula wakil dari berbagai
golongan profesi seolah disatukan oleh “koor seruan” kepada pemerintah yang korup di negara berkembang. “Good governance, bad men!” terkepung oleh seruan dari berbagai pihak, kalangan pejabat pemerintah pun lantas juga fasih menyebut konsep ini, meski dengan arti dan maksud yang berbeda. Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan
dari
negara
donor,
dengan
menjadikan
masalah
isu
tata
pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah. Kata governance sering dirancukan dengan government. Akibatnya, negara dan pemerintah menjadi korban utama dari seruan kolektif ini, bahwa mereka adalah sasaran nomor satu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Badan-badan
keuangan
internasional
mengambil
prioritas
untuk
memperbaiki birokrasi pemerintahan di Dunia Ketiga dalam skema good governance mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut juga dalam aktivitas ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan politik sebagai bagian yang tak terelakkan dari usaha perbaikan institusi negara. Good governance bahkan berhasil mendekatkan hubungan antara badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik, yang sebelumnya bersikap sinis pada hubungan antara pemerintah negara berkembang dengan badan-badan ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara tujuan ekonomi dengan politik. Tetapi, sebagaimana layaknya suatu mantra, para pengucap tidak dapat menerangkan sebab akibat dari suatu kejadian, Mereka hanya mengetahui sebgian, yaitu bahwa sesuatu yang invisible hand menyukai mantra yang
mereka ucapkan. Pada kasus good governance, para pengucap hanya mengetahui sedikit hal yaitu bahwa sesuatu yang tidak terbuka dan tidak terkontrol akan mengundang penyalahgunaan, bahwa program ekonomi tidak akan berhasil tanpa legitimasi, ketertiban sosial, dan efisiensi institusional. Satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep ini justru terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk berinteraksi. Karena itu, good governance, sebagai suatu proyek sosial, harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara. 2.1.
Arti Good governance
Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. 1 Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok menggunakan
hak
masyarakat hukum,
mengutarakan
memenuhi
kepentingan
kewajiban
dan
mereka,
menjembatani
perbedaan-perbedaan diantara mereka. Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.2
Definisi ini
mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusiinstitusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.
1
2
Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000. Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, (2000), Jakarta : Komnas HAM.
Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep governance wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah,
maka
pelaku-pelaku
diluar
pemerintah
harus
memiliki
kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif. Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”, sehingga good governance, dengan demikian, “adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata.” Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan
adalah
“penggunaan
wewenang
ekonomi
politik
dan
administrasi guna mengelola urusan-urusan negra pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana
warga
dan
kelompok-kelompok
masyarakat
mengutarakan
kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. 3 Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja 3
Dokumen Kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, Januari 1997, yang dikutip dari Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000
pemerintah.
Pemerintah
mempromosikan
tujuan
berkewajiban ekonomi
melakukan
jangka
panjang
investasi seperti
untuk
pendidikan
kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu. 2.2.
Membangun Good governance
Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state, membuat pemerintah accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja
institusi
negara
dan
pemerintah.
Harus
kita
ingat,
untuk
mengakomodasi keragaman, good governance juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun good governance adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada. III.
PRINSIP-PRINSIP
TATA
PEMERINTAHAN
YANG
BAIK
(GOOD
GOVERNANCE) UNDP
merekomendasikan
beberapa
karakteristik
governance,
yaitu
legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Sedangkan
World
Bank
mengungkapkan
sejumlah
karakteristik
good
governance adalah masyarakat sispil yang kuat dan partisipatoris, terbuka,
pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti :
transparansi,
akuntabilitas,
kewajaran
dan
kesetaraan,
serta
kesinambungan. Sejumlah pendapat lain mengenai prinsip-prinsip good governance dapat dilihat dalam Lampiran 1. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation.
4
Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang
dianggap
sebagai
prinsip-prinsip
utama
yang
melandasi
good
governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat. Berikut ini adalah pembahasan mendalam dari ketiga prinsip tersebut disertai dengan indikator serta alat ukurnya masing-masing, 3.a.
Prinsip Akuntabilitas : Definisi, Indikator & Alat Ukurnya
Ketiga prinsip tersebut diatas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik. Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini.5 Prinsip 4 5
ini
menuntut
dua
hal
yaitu
(1)
kemampuan
menjawab
Dikutip dari artikel “Publik Administration in the 21-st Century”, yang diterbitkan oleh Asian Development Bank ibid.
(answerability), dan (2) konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Prof
Miriam
Budiardjo
mendefinisikan
akuntabilitas
sebagai
“pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka
yang
memberi
mandat
itu.”6
Akuntabilitas
bermakna
pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances sistem). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik.
7
Paparan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas
keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik maupun administrasi publik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. 8
6
7 8
Miriam Budiardjo, (1998), “Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat”, Bandung : Mizan, hal 107120) B. Guy Peters, (2000), “The Politics of Bureaucracy”, London : Routledge, hal 299-381) Op.cit, hal, 19
Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan. Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran
kekuasaan
dibawah
rule
of
law.
Sedangkan
publik
accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien. 9 Berbagai definisi lain tentang akuntabilitas maupun pembahasan singkatnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Tetapi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa
akuntabilitas
berhubungan
dengan
kewajiban
dari
institusi
pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. `Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal , melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilainilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang
9
Meuthia Ganie-Rochman, hal 141
berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah : 1.
pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah : a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2.
pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah : a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.
(Indikator maupun alat ukur secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2) INDIKATOR & ALAT UKUR PRINSIP : AKUNTABILITAS DEFINISI (Konseptual & Operasional) 1. The requirement of an public organization (or perhaps an individual) to render an account to some other organization and to explain its action.
INDIKATOR Proses pembuatan sebuah kepu-
ALAT UKUR Visi & misi Job
(B. Guy Peters, “The Politics of Bureaucracy”, (2000). London : Routledge hal. 299-381) Akuntabilitas dalam definisi ini mencakup : a. akuntabilitas keuangan (financial accountability) b. akuntabilitas administrative (administrative accountability) c. akuntabilitas kebijakan public (policy decision accountability) 2. The extent to which one must answer to higher authority –legal or organizational- for one’s actions in society at large or within one’s particular organizational position (Jay M. Shafritz & E.W. Russell, “Introducing Administration”, (1997). USA : Longman, hal 376)
Public
3. Holders of public office are accountable for their decisions and actions to the public and must submit themselves to whatever scrunity is appropriate to their office (Martin Minogue, artikel “The management of public change: from ‘old public administration’ to ‘new public management’ dalam “Law & Governance” Issue I, British Council Briefing. 4. Akuntabilitas diperoleh melalui : a. usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawb untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas darimana mereka memperoleh kewenangan b. penetapan criteria untuk mengukur performansi aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi (Governance : Sound Development Management (1999), Asian Development Bank hal 7-13) 5. Jenis-jenis akuntabilitas adalah : a. akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan b. akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan BPK c. akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hokum d. akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan (Bintoro Tjokroamidjojo, “Reformasi Administrasi Publik”, (2001), Jakarta: MIA-UNKRIS hal 45-49 6. Beberapa pertanyaan yang harus siap dijawab oleh administrator publik sehubungan dengan akuntabilitas publik adalah a. apakah saya berhubungan dengan masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan nilai-nilai yang konsisten dengan nilai-nilai dari konstituen saya ? b. apakah program yang saya buat untuk konstituen didasarkan pada hipotesis yang jelas tentang masalah dan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah itu ? c. dengan hipotesis tersebut, apakah saya mempergunakan metode yang efektif-biaya untuk mengimplementasikan
tusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat sistem informasi manajemen dan
description (acuan pelayanan) - pilihan metode pelayanan - informasi tentang tingkat pelayanan - mekanisme / standar pelayanan - standar efisiensi - kapasitas yg memadai - kualitas yang memadai produk-produk kebijakan daerah (proses pembuatan keputusan) : - Pola dasar - Propeda - Renstra - Repetada - APBD - Sistem & mekanisme perencanaa n, pengendalia n pembangun an daerah - SK - Anggaran tahunan - Perda Annual report (Laporan pertanggungjawaban Laporan keuangan (sistem pengelolaan keuangan) Kebijakan daerah dalam : - pengadaan barang dan jasa
alternatif yang dipilih ? d. dalam mengimplementasikan metode tersebut apakah saya telah me-manfaatkan secara penuh sumber daya yang tersedia bagi saya dalam pengertian alokasi sumber daya kontrol biaya waktu dan usaha versus penyelesaian dalam kuantitas maupun kualitas e. apakah saya telah menggunakan sumber daya yang, jika telah digunakan secara efisien dan efektif, akan memenuhi kebutuhan dari konstituen dalm pengertian secara kuantitas maupun kualitas. (John W. Sutherland, “Management Handbook for Public Administrators, (1978), Van Nostrand Reinhold Company, hal 607662) 7. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, 2002, hal 19) 8. Accountability, however, is a two way relationship between public servants and the public at large. Whilst there is a constitutional obligation on public officials to provide an accountable public service the onus is on the public to ensure that officials live up to this expectation. Standards of efficiency and public service delivery can only be as high as the expectations voiced by civil society interest groups. To hold public officials accountable for service delivery requires that the public be adequately informed about the level of service that they are entitled to. Moreover, the public must be reliably informed about the actual level of service delivery and the performance of individual departments and officials within the public service. (Colm Allan, Coordinator Public Service Accountability Monitor Eastern Cape, South Africa, dalam paper berjudul “Civil Society & Public Accountability : the Need for Active Monitoring dalam diskusi internasional 9-th International Anti-Corruption Conference, 10-15 Oktober 1999 Durban, South Africa) 9. Kapasitas dan kualitas yang memadai untuk mengemban fungsi profesi secara konsisten, efisien dan efektif, responsif, jujur, serta bertanggung jawab kepada publik. (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia) Kesimpulan : Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Berdasarkan tahapan sebuah program akuntabilitas dari setiap tahapan adalah : a. pada tahap proses administrator publik harus siap untuk mendiskusikan atau mendemonstrasikan bahwa program telah dibangun dalam hubungan dengan tujuan program dan rencana utamanya serta bagaimana pelayanan akan disampaikan dalam sebuah tatacara yang konsisten dengan nilai-nilai konstituen
monitoring hasil
- pajak dan retribusi - demokratisasi - keuangan daerah Penanganan pengaduan - kotak pos pengaduan - berita-berita di media massa - pengaduan melalui ornop (LSM) - hasil studi & penelitian - monitoring independen Penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat
b. pada tahap keluaran akuntabilitas dimulai dengan pernyataan tujuan, terutama dalam bentuk level kuantitas maupun kualitas pelayanan yang akan disediakan bagi konstituen
3.b.
Prinsip Transparansi : Definisi, Indikator & Alat Ukurnya
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.10 Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.11 Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.12 Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusankeputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. 10
11 12
Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002, hal. 18. Meutiah, hal 151 op.cit, hal 60
Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan. Beberapa definisi lebih lanjut tentang transparansi dapat dilihat dalam Lampiran 2, termasuk indikator maupun alat ukur dari prinsip ini, Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparasi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti : a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik. c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun
penyimpangan
tindakan
aparat
publik didalam
kegiatan
melayani Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sector publik.
INDIKATOR & ALAT UKUR PRINSIP : TRANSPARANSI DEFINISI (Konseptual & Operasional) 1. Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions that they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands (Martin Minogue, artikel “The management of public change: from ‘old public administration’ to ‘new public management’ dalam “Law & Governance” Issue I, British Council Briefing. Informasi dan keterbukaan ini mencakup : a. memberikan fakta dan analisis tentang keputusan-keputusan kebijakan b. menjelaskan alasan-alasan dari keputusan-keputusan administratif c. membuka informasi “guidelines internal” tentang cara-cara bagian tersebut berhubungan dengan publik d. menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu e. memenuhi permintaan informasi khusus 2.
3.
One of the requirements of corporate transparency is that a company disclose whether it has a code of conduct containing specific rules designed to combat bribery what the contents of that code are and evaluations of internal controls and its performance in implementing the code. Doing so allows a company to be held to account if it does not meet its self-imposed standards. (Harriet Fletcher “Corporate transparency in the fight gainst corruption”. Global Corruption, hal 33) Transparansi didapat melalui “setting unambiguous rules on what is expected of public employees in order to resolve this conflicting situation Put stated standards into practice by : a. socialization : communication training and counseling b. enforcement : disclosure systems detecting and punishing those who do not comply with the stated standards (Evelyn Levy, Forum on Ensuring Accountability and Transparency in the Public Sector, Brasilia, 2001)
INDIKATOR Penyediaan informasi yang jelas ten-tang prosedurprosedur , biaya-biaya dan tanggung jawab
kemudahan akses informasi menyusun suatu mekanisme peng-aduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan
ALAT UKUR Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : - annual reports - brosur - leaflet - pusat informasi - telepon bebas pulsa - liputan media - iklan layanan masyarakat - website - papan pengumum an - Koran lokal Informasi yang disajikan : - acuan pelayanan - perawatan data - laporan kegiatan publik - prosedur keluhan Penanganan keluhan : - berita-berita kota di media massa dan local - notice of response - personil - limit waktu respon - opinion pools & survey ttg isu-isu
4.
Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (clarity) tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah Indikatornya : a. akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate & timely) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (freely & readily available) b. aturan dan prosedur yang “simple, straightforward and easy to apply” untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi (Asian Development Bank, “Governance : Sound Development Management, 1999 : hal 7 -13)
5. Menurut Transparency International, undangundang Freedom of Information (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak public untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Undangundang ini memuat aturan bahwa sebuah kantor pemerintahan harus mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan : a. struktur, fungsi dan operasi b. kinerja yang dihasilkan oleh organisasi tersebut c. rancangan akses d. prosedur internal yang digunakan oleh kantor tersebut dalam melakukan pelayanan 6 Openness about policy intentions, formulations and implementations. (Organization for Economic C0-operation and Development) 7. Access to information is the ability citizens to obtain information about the past, present, and future activities of the state. The phrase “freedom of information” is also widely used when referring to the ability of individuals to gain access to information in the possession of the state. Access to information is fundamentally about the quality of information available from the state, not the quantity. It has been argued that access to information is an essential element of democratic government. That is, for democracy to flourish, citizens must be adequately informed about the operations and policies of their government. (Nikhil Dey, dikutip oleh Dr. Gopakumar Krishnan, Public Affairs Centre Bangalore,
kebijakan public - komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan - service users surveys Institusi dan organisasi daerah - Bawasda - Kantor PMD/BPM - kantor Humas - Dinas Kominfo - Forum Lintas Pelaku pertemuan masyarakat mimbar rakyat
dalam paper “Increasing Information Access to Improve Political Accountability & Participation : Mapping Future Actions in Asia Pacific, disajikan dalam Asia Pasific Regional Workshop,10-th IACC, Prague, 10 Oktober 2001) 8.
Keterbukaan informasi yang berkenaan dengan perencanaan, penganggaran, dan monitoring serta evaluasi program, yang mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan marjinal dan perempuan pada khususnya. (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia).
9.
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri 2002, hal 18)
3.c. Prinsip Partisipatif : Definisi, Indikator & Alat Ukurnya Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acapkali mengambil kebijakan-kebijakan yang terwuj ud dalam pelbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. Bukan rahasia lagi bahwa di negara kita ini pertimbanganpertimbangan ekonomis, stabilitas, dan security sering mengalahkan pertimbangan-pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi mereka sebagai warga negara. Pembangunan politis dalam banyak hal telah disubordinasi oleh pembangunan ekonomis maupun kebijakan-kebijakan pragmatis pejabat tertentu.
Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu : a. partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan civil society (inisiatif asosiasi b. partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, civil society sebagai service provider c. local kultur pemerintah (misalnya Neighborhood Service Department di USA, atau Better Management Transparent Budget di New Zealand) d. faktor-faktor lainnya, seoerti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam
pengambilan
keputusan
di
setiap
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan. 13 Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan
informasi
seperti
ini
masyarakat
dapat
ikut
sekaligus
mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi
yang
hanya
akan
menguntungkan
salah
satu
kelompok
masyarakat saja secara tidak proporsional. Pendapat yang mengatakan bahwa partisipasi dapat dilihat melalui keterlibatan anggota-anggota masyarakat di dalam Pemilu saja, jelas merupakan pendapat yang kurang lengkap. Masih banyak pola perilaku informal yang dapat dijadikan patokan dalam menilai tingkat partisipasi dalam suatu masyarakat. Jika orang bersedia menilai proses politik secara netral maka bentuk-bentuk perilaku massa berupa protes, aksi pamflet, 13
Op.cit, hal 20
ataupun pemogokan, sebenarnya juga termasuk partisipasi. Tindakan protes atau mogok, boleh jadi merupakan luapan dari tuntutan massa akibat saluran-saluran aspirasi yang sebelumnya ada telah berkembang. Protes yang disertai aksi-aksi kekerasan terkadang semata-mata disebabkan oleh keputusasaan, kegusaran, dan terpendamnya konflik internal Suatu kebijakan mungkin pada dasarnya bertujuan mulia karena jelas-jelas akan bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun seiring dilaksanakannya kebijakan tersebut dalam sistem birokrasi yang berjenjang seringkali terjadi pergeseran dan penyimpangan arah kebijakan tadi. Bagaimanapun jika para birokrat tidak ingin kehilangan wibawanya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para birokrat harus senantiasa memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung partisipasi seluruh unsur kemasyarakatan secara wajar. Setidak-tidaknya ada 2 alasan mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis. Pertama, ialah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya. Dan kedua, bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung semakin luas dan kompleks, birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh sebab itu, untuk menghindari alienasi warga negara, para warga negara itu harus dirangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah. Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah : a. mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik b. menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara dalam kegiatan publik, c. mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.
Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh
hak
dan
kekuatan
yang
sama
untuk
menuntut
atau
mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan. Pembahasan lebih lengkap mengenai indikator maupun alat ukur dari prinsip ini dapat dilihat pada Lampiran 2 berikut ini. Demikianlah pembahasan secara singkat mengenai good governance, dilihat dari sudut karakteristik, prinsip, indikator serta alat ukurnya.
INDIKATOR & ALAT UKUR PRINSIP : PARTISIPASI PUBLIK DEFINISI (Konseptual & Operasional)
INDIKATOR
Didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintahan akan bekerja lebih baik jika anggota-anggota dalam struktur diberi kesempatan untuk terlibat secara intim dengan setiap keputusan organisasi. Hal ini menyangkut 2 aspek yaitu : a. keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara para aparat agar termotivasi dengan kuat pada program yang diimplementasikan b. keterlibatan publik, dalam desain dan implementasi program. (B. Guy Peter, “The Politics of Bureaucracy”, (2001), London : Routledge, hal 299-381.
keterlibatan aparat melalui tercip-tanya nilai dan komitmen diantara aparat
1.
2.
Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan public. Dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu a. partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan civil society (inisiatif asosiasi) b. partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan civil society sebagai service provider c. lokal kultur pemerintah d. faktor-faktor lainnya, seperti transparansi substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetensi Dalam rangka penguatan partisipasi public pemerintah seharusnya mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik, menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-
ALAT UKUR public hearing pertemuan kelompok masyarakat (stakeholders meeting) jajak pendapat umum
adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
kemampuan masyarakat untuk ter-libat
laporan penelitian dan kajian (constituent surveys) media massa simple voting in referenda diskusi publik e-participation policy conference policy round tables
masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara dalam kegiatan public, mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dalam pelayanan public ( Dr. Hartmut Gustmann “Public Participation in Public Service : the German Local Government Experience” 3. prinsip ini berhubungan dengan pandangan bahwa masyarakat adalah jantungnya pembangunan, yang bukan hanya mendapatkan keuntungan dari sebuah pembangunan tetapi juga menjadi agen pembangunan. Karena pembangunan adalah untuk dan oleh masyarakat, maka mereka membutuhkan akses pada institusi yang mempromosikan pembangunan (“Governance : Sound Development Management”, (1999), Asian Development Bank, hal 7-13) 4. Pemerintahan partisipatif bercirikan : a. fokusnya adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi b. basis konstitusional dan mandate demokratis yang berhubungan dengan situasi akhir adalah yang menjadi tujuan c. pemerintah hanya menentukan isi (determine content) d. sasaran adalah ditujukan dalam kekuatan gabungan antara pemerintah dan actor lain dalam masyarakat e. insiatif dan bagian pertengahan dalam lingkaran governance adalah penting, tetapi –walaupun petunjuk umum diberikan- akhir eksplisit sangat terbuka f. visi dan pengembangan berdasarkan consensus sangat penting g. pemerintah hanya berperan sebagai chairperson h. fokusnya adalah pada “managing outcomes as shared result” (Michael Hill & Peter Hupe, “Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice”, (2002), USA : Sage Publication, hal 161 – 197) 5. Asumsi dasar dari partisipasi adalah “semakin dalam keterlibatan individu dalam tantangan berproduksi, semakin produktif individu tersebut.” Ada 2 bentuk kegiatan : a. mendorong partisipasi secara formal melalui komite atau dewan, yang mendorong masyarakat komunitas lokal untuk memberikan pandangan mereka tentang isu-isu kebijakan yang akan mempengaruhi pekerjaan maupun kesejahteraan mereka. b. mendorong partisipasi tanpa institusi Partisipasi sangat berguna bagi pemerintah
dalam proses pembuatan keputusan fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi visi dan pengembangan berdasar-kan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan
didalam memvalidasi premis-premis darimana sebuah program berasal dan karena itu akan berkontribusi terhadap efektivitas program. Dengan hadirnya isu partisipasi, kelompok tersebut akan berpindah dari orientasi pada input kepada manajemen program dan penekanan pada output. 6. A process by which people take an active and influential hand in shaping decision that affect their lives. (Development Assistant Committee, “Evaluation of Programs Promoting Participatory Development and Good Governance, 1997, hal 22) 7.
A process by which people, especially disadvantaged people, influence decisions that affect them (IBRD)
8, Adanya sistem yang memungkinkan individu yang tidak terwakili kepentingannya oleh kelompok kepentingan yang terorganisir untuk menyalurkan kepentingannya dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, penganggaran, dan monitoring serta evaluasi kegiatan program (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia) 9. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002, hal 20.) Kesimpulan : Prinsip partisipasi masyarakat menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Operasionalisasi konsep : 1. pada level akar rumput, partisipasi mengimplikasikan struktur pemerin-tahan yang fleksibel dan memberikan peluang bagi masyarakat yang berkepentingan untuk menyem-purnakan desain dan implementasi program serta proyek public 2. memberikan peluang bagi LSM seba-gai sarana alternatif enyaluran energi dari publik, melalui identifikasi kepentingan publik, mobilisasi opini publik, untuk mendukung kepen-tingan tersebut, dan organisasi aksi yang sesuai
DAFTAR BACAAN Asian Development Bank, (1999), Governance : Sound Development Management, Archon, Fung & Erik Olin Wright, (2003), Deepening Democracy : Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, The Real Utopias Project IV, London : Verso. Budiardjo Miriam, (2000), Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, Bandung : Mizan. Catanese, Anthony James (1984), The Politics of Planning & Development, Sage Library of Social Research, Volume 156, Beverly Hills : Sage Publications Development Assistant Committee, (1997), Evaluation of Promoting Participatory Development & Good Governance.
Programs
Ganie-Rochman, Meuthia, (2000) artikel “Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapanny”, dalam HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM. Garcia-Zamor, Jean-Claude, (1985), Public Participation in Development Planning and Management : Cases from Africa and Asia, London : Westvoiew Press. Hill, Michael (1997), The Policy Process, London : Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf. Hill, Michael & Peter Hupe, (2002), Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice, London : Sage Publications. Lutrin, Carl E. dan Allen K. Settle, (1985), American Public Administration : Concepts & Cases, USA : Prentice-Hall Inc. Minogue, Martin, artikel “The Management of Public Change : from ‘Old Public Administration’ to ‘New Public Management’“ dalam “Law & Governance” Issue I, British Council Briefing. Peters, B.Guy, (2000) The Politics of Bureaucracy, London : Routledge. Schmidt, Gregory D. (1989), Donors and Decentralization in Developing Countries : Insights from AID Experience in Peru, London : Westview Press. Shafritz, Jay M. & E.W. Russell, (1997), Introducing Public Administration, USA : Longman)
Sutherland, John W. (1978), Management Handbook for Administrators, New York : Van Nostrand Reinhold Company
Public
Tjokroamidjojo, Bintoro, (2001), Reformasi Administrasi Publik, Jakarta : MIA – UNKRIS.
Referensi Lain : 1.
Asian Development Bank, “Public Administration in the 21-st Century” (artikel di Internet)
2.
Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002
3.
Buletin Informasi Program Kemitraan Pemerintahan di Indonesia, 2000
untuk
Pembaharuan
Tata
