ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KANDUNGAN LOKAL DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN KESEPAKATAN WTO SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KANDUNGAN LOKAL DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN KESEPAKATAN WTO

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh : VELLICHIA LAWRENCE 100200104

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KANDUNGAN LOKAL DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN KESEPAKATAN WTO SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH: VELLICHIA LAWRENCE NIM : 100200104 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Disetujui, Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Windha, S.H., M.Hum. NIP. 197501122005012002

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.Hum.

Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum.

NIP :195603291986011001

NIP. 197302202002121001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga Penulis bisa menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan baik dan benar. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Kandungan Lokal Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Kesepakatan WTO” setelah sekian lama akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan Pendidikan Program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, Penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik dari para pembaca skripsi ini. Kelak dengan adanya saran dan kritik tersebut, maka diharapkan Penulis dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik dan berkualitas, baik dari segi substansi maupun dari segi cara Penulisannya. Dengan ini izinkan Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses Penulisan skripsi ini. Terima kasih Penulis kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A(K)., selaku Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah mengelola dan menyelenggarakan universitas sesuai dengan visi dan misi USU.

2.

Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

3.

Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah banyak


membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4.

Bapak Syarifuddin Hasibuan, S.H., M.Hum.,DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah banyak membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum.

5.

Bapak Muhammad Husni, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah banyak membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

6.

Ibu Windha, S. H., M. Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi dan Dosen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang selalu membantu Penulis dalam memberikan bimbingan bagi penuyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.

7.

Bapak Ramli Siregar, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Departemen Hukum Ekonomi. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan dalam perkuliahan.

8.

Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.Hum., selaku Dosen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dan Dosen Pembimbing I. Dalam kesempatan ini, Penulis juga mengucapankan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan Beliau


yang

telah

membantu

Penulis

dalam

mencari

referensi

guna

menyelesaikan Penulisan skripsi ini. Bagi Penulis, Beliau merupakan figur yang teladan, tekun, dan objektif dalam mendidik mahasiswa. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan, kritik, dan saran dari Beliau. 9.

Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dan Dosen Pembimbing II. Dalam kesempatan ini, Penulis juga mengucapankan terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu yang dibagikan Beliau baik pada saat perkuliahan maupun sewaktu memberikan bimbingan bagi Penulisan skripsi ini. Bagi Penulis, Beliau merupakan figur yang teladan, tekun, dan objektif dalam mendidik mahasiswa. Penulis sangat mengagumi dedikasi Beliau dalam mengajarkan beberapa mata kuliah hukum ekonomi dengan sistem dan cara yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan, kritik, dan saran dari Beliau.

10. Ibu Dr. Keizerina Devi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Dalam kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang telah dibagikan Beliau selama menjadi dosen hukum ekonomi Penulis. 11. Ibu Joiverdia, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Dalam kesempatan ini, Penulis juga


mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang telah dibagikan Beliau selama menjadi dosen hukum ekonomi Penulis. 12. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis. Di tengah kesibukan Beliau, Beliau masih meluangkan waktu untuk mengkaji perkembangan hasil studi Penulis. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesaar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah Beliau berikan kepada Penulis selama kegiatan perkuliahan berlangsung mulai sejak Penulis pertama kali menjadi mahasiswa baru sampai dengan masa perkuliahan selesai. 13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) atas segala ilmu yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga selesainya Penulisan skripsi ini. 14. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). 15. Orang tua tercinta, tersayang dan terkasih, Law Kok Kiong dan Mak Fong Wo, terima kasih atas cinta, kasih, doa, perhatian, nasihat, dan bantuan yang sangat berarti dan tak terhingga nilainya, serta dukungan baik moril dan materil yang tiada pernah habis. Mudah-mudahan skripsi ini sebagai awal kesempatan untuk membahagiakan dan membalas atas pengabdian dan dedikasi orang tua selama ini. 16. Kedua Adik Penulis tercinta, Eurika Lawrence dan Helen Lawrence, yang selama ini banyak mendukung dan memotivasi Penulis dalam proses Penulisan skripsi ini.


17. Paulina Tandiono selaku senior dan guru les bahasa Inggris Penulis yang sangat membantu Penulis dalam menerjemahkan artikel-artikel bahasa asing yang Penulis kurang mengerti. Thank you so much, Miss. 18. Henjoko, Herbert, Jerry Thomas Maslo, Imelda Hoseinjaya, Sally Putri, dan Chyntia Stefany, yang merupakan teman stambuk 2010 dan sekaligus sahabat terbaik Penulis yang telah memberikan banyak dukungan, bantuan, dan motivasi selama Penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Terima kasih banyak atas persahabatan yang telah terjalin selama ini, menjadi pendengar yang baik, memberi saran dan masukan, menjadi teman canda tawa dan sedih duka. Semoga persahabatan ini terjalin selama-lamanya. Best Friends Forever. 19. Teman-teman stambuk 2010, yang merupakan teman-teman akrab Penulis, yaitu Febrina Sumardy, Steffy Chan, Diana Wijaya, Margaretha Octavia, Rivera Wijaya, Moria Gunawaty, serta yang lainnya yang tidak bisa Penulis ucapkan satu persatu. Rekan-rekan mahasiswa mulai dari Senior dan Junior serta khususnya teman-teman stambuk 2010 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. 20. Semua pihak yang membantu Penulis dalam berbagai hal yang tidak dapat disebut satu-persatu.

Demikianlah yang dapat Penulis sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapat Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.


Penulis memohon maaf kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, dan Dosen Penguji atas sikap dan kata yang tidak berkenan selama Penulisan skripsi ini. Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Medan, 30 Maret 2014 Penulis

Vellichia Lawrence NIM: 100200104


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. vii ABSTRAK ..................................................................................................... x BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ............................................................ 7 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ......................................... 8 D. Keaslian Penulisan ........................................................... 9 E. Tinjauan Kepustakaan ...................................................... 11 F. Metode Penelitian ............................................................. 19 G. Sistematika Penulisan ....................................................... 22

BAB II

KEBIJAKAN KANDUNGAN LOKAL MENURUT KESEPAKATAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) – AGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMS)

A. Pengertian Kebijakan Kandungan Lokal .......................... 25 B. Latar Belakang Negara-Negara Menerapkan Kebijakan Kandungan Lokal ............................................................. 26 C. Prinsip Non-Diskriminasi Dalam World Trade Organization (WTO) dan Kebijakan Kandungan Lokal .. 37 D. Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) ........................................................................... 45 1.

Ruang Lingkup TRIMs ............................................. 49


BAB III

2.

Penerapan Prinsip National Treatment dan Quantitative Restriction ............................................. 50

3.

Ketentuan Khusus Bagi Negara Berkembang ............ 53

4.

Persyaratan Notifikasi dan Kewajiban Transparansi.. 54

5.

The Committee on Trade Related Investment Measures..................................................................... 56

PERLUNYA KEBIJAKAN KANDUNGAN LOKAL PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI A. Sekilas Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ................................................................................. 60 1.

Istilah dan Pengertian Minyak dan Gas Bumi ............ 60

2.

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ........... 63

3.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract) ....................................................... 67 a) Sekilas tentang Kontrak Kerja Sama .................... 67 b) Substansi Utama dalam Kontrak Kerja Sama ...... 70 c) Para Pihak dan Objek dalam Kontrak Kerja Sama .................................................................... 78

B. Tujuan Adanya Kebijakan Kandungan Lokal .................. 82

BAB IV

KEBIJAKAN KANDUNGAN LOKAL DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2013 DALAM PERSPEKTIF KESEPAKATAN WTO


A. Tinjauan Umum Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2012 ............................................. 87 1. Pertimbangan, Filosofis, Sosiologis, dan Ekonomi ..... 87 2. Tujuan Adanya Kebijakan Kandungan Lokal Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ............. 90 B. Kebijakan Kandungan Lokal Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi .................. 92 1. Jenis-jenis Tingkat Komponen Dalam Negeri ........... 92 a) Tingkat

Komponen

Dalam

Negeri

Dalam

Barang .................................................................. 94 b) Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Jasa .... 96 c) Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa .................................................... 98


2. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri ............ 99 C. Analisis Mengenai Kebijakan Kandungan Lokal dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 Dalam Perspektif Kesepakatan WTO ..... 102

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ....................................................................... 114 B. Saran ................................................................................. 116

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 118 ....................................................................................................................


ABSTRAK Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Kandungan Lokal Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Kesepakatan WTO

Vellichia Lawrence*1 Bismar Nasution** Mahmul Siregar***

Perkembangan perdagangan bebas dunia yang semakin pesat, membuat negara-negara berkembang mengenakan persyaratan-persyaratan khusus agar modal asing yang diperoleh memberikan keuntungan maksimal bagi pertumbuhan ekonominya. Salah satu persyaratan khusus tersebut adalah dengan menetapkan kebijakan kandungan lokal (local content requirements). Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan kandungan lokal pada kerangka peraturan yang mengatur mengenai sektor hulu minyak dan gas bumi Namun sampai sekarang penerapan kebijakan kandungan lokal ini masih diperdebatkan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimanakah pandangan World Trade Organization (WTO) terhadap kebijakan kandungan lokal; kedua, apakah perlu kebijakan kandungan lokal pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan ketiga, bagaimana penerapan kebijakan kandungan lokal pada kegiata usaha hulu minyak dan gas bumi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara normatif kualitatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini adalah bahwa di dalam Artikel III. 4 GATT yang mengatur tentang prinsip National Treatment melarang adanya perbedaan perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang kemudian dipertegas di dalam Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs). Oleh karenanya kebijakan kandungan lokal ini dianggap bertentangan dengan prinsip National Treatment dimana barang dalam negeri akan diutamakan. Meski demikian, masih banyak negara yang menerapkan kebijakan kandungan lokal terutama di dalam kerangka peraturan yang berkaitan * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


dengan industri ekstraktif. Tingkat kandungan dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia pun dituangkan secara khusus pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2013. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu dapat mendukung dan menumbuhkembangkan produk dalam negeri, memberikan nilai tambah bagi perekonomian, menyerap tenaga kerja serta dapat berdaya saing secara nasional, regional, dan internasional. Dengan adanya peraturan menteri ini maka penggunaan produk dalam negeri baik barang dan/atau jasa dapat ditingkatkan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sepanjang barang yang diperlukan dan/atau jasa yang tersedia berada di dalam negeri dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan kandungan lokal tidaklah bertentangan dengan Kesepakatan WTO. Hal ini dikarenakan Indonesia hanya menerapkan kebijakan kandungan lokal pada sektor hulu minyak dan gas bumi, barang dan jasa dalam negeri yang digunakan merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang berkualitas. Selain itu, penerapan kebijakan kandungan lokal ini dapat mendorong industriindustri lokal di negara berkembang agar dapat bersaing dalam lingkup internasional mengingat perdagangan bebas yang semakin maju.

Kata Kunci: Kandungan lokal, usaha hulu minyak dan gas bumi, dan World Trade Organization (WTO)


ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KANDUNGAN LOKAL DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN KESEPAKATAN WTO SKRIPSI

Recommend Documents