ANALISIS HUKUM ATAS PEMBATASAN INVESTASI ASING PADA SEKTOR INDUSTRI JASA PERBANKAN DI INDONESIA SKRIPSI

ANALISIS HUKUM ATAS PEMBATASAN INVESTASI ASING PADA SEKTOR INDUSTRI JASA PERBANKAN DI INDONESIA

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh : HENJOKO 100200105

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS HUKUM ATAS PEMBATASAN INVESTASI ASING PADA SEKTOR INDUSTRI JASA PERBANKAN DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH: HENJOKO NIM : 100200105 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Disetujui, Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Windha, S. H., M. Hum. NIP. 197501122005012002

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Budiman Ginting, S. H., M. Hum.

Dr. Mahmul Siregar, S. H., M. Hum.

NIP :19590511198601101

NIP. 197302202002121001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2014


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga Penulis bisa menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan baik dan benar. Penulisan Skripsi yang berjudul: Analisis Hukum Atas Pembatasan Investasi Asing Pada Sektor Industri Jasa Perbankan di Indonesia adalah guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik dari para pembaca skripsi ini. Kelak dengan adanya saran dan kritik tersebut, maka penulis akan dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik dan berkualitas, baik dari segi substansi maupun dari segi cara penulisannya. Secara khusus, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis yang telah membesarkan, mendidik, dan mendukung Penulis hingga bisa menyelesaikan pendidikan formal Strata Satu (S1) ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A(K)., selaku Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah mengelola dan menyelenggarakan universitas sesuai dengan visi dan misi USU.


2.

Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

3.

Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah banyak membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4.

Bapak Syarifuddin Hasibuan, S.H., M.Hum.,DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah banyak membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum.

5.

Bapak Muhammad Husni, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah banyak membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

6.

Ibu Windha, S. H., M. Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi dan Dosen Hukum Ekonomi. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala saran dan kritik yang sangat berarti dan bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.


7.

Bapak Ramli Siregar, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Departemen Hukum Ekonomi. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan dalam perkuliahan.

8.

Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., Dosen Hukum Ekonomi dan Dosen Pembimbing I. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungannya yang sangat berarti dan bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.

9.

Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Hukum Ekonomi dan Dosen Pembimbing II. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan, kritikan, saran, bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti dan bermanfaat hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

10. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan sejak baru menjadi mahasiswa sampai sekarang selesai menyelesaikan pendidikan. 11. Para Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah berjasa mendidik dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 12. Kakak dan adik Penulis yang selama ini banyak mendukung dan membantu Penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 13. Heriyanto, Paulina, Yuthi, Jennifer, Aziz, Timot, Diana, Herbert, dan Andi selaku teman-teman organisasi International Law Moot Court Competition


(ILMCC) Jessup Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Thanks for all memories! 14. Vellichia, Mama (Imelda), Chyntia, Jerry, dan seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu bersama Penulis dalam suka maupun duka pada saat menjalani masa perkuliahan

Medan, 24 Februari 2014 Penulis

Henjoko NIM: 100200105


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. v DAFTAR TABEL ......................................................................................... viii ABSTRAK ..................................................................................................... ix BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ............................................................ 6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ......................................... 7 D. Keaslian Penulisan ........................................................... 8 E. Tinjauan Kepustakaan ...................................................... 10 F. Metode Penelitian ............................................................. 19 G. Sistematika Penulisan ....................................................... 24

BAB II

ALASAN DIBENARKANNYA KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ASING PADA SEKTOR INDUSTRI JASA PERBANKAN DI INDONESIA A. Reformasi Sektor Industri Jasa Perbankan ....................... 27 1.

Kondisi perbankan nasional sebelum dan sesudah Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) .............................................................................. 27

2.

Kehancuran sektor industri jasa perbankan nasional pada tahun 1998 ........................................................ 33

3.

Perbaikan sektor industri jasa perbankan pasca krisis tahun 1998 ................................................................. 37


B. Kebutuhan Akan Dana Investasi Yang Besar Dalam Rangka Pembangunan Nasional ....................................... 41 1.

Fungsi sektor industri jasa perbankan sebagai lembaga pembiayaan ................................................. 41

2.

Peningkatan penyerapan dana masyarakat ................ 47

3.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ..................... 51

C. Keikutsertaan Indonesia Sebagai Anggota World Trade Organization (WTO) ........................................................ 53

BAB III

1.

Liberalisasi sektor industri jasa perbankan menurut ketentuan General Agreement on Trade in Services (GATS) ...................................................................... 53

2.

Pembebasan investasi asing menurut ketentuan Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) ..................................................................... 60

PENGATURAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA SEKTOR INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

OLEH JASA

A. Pengaturan Kegiatan Investasi di Indonesia ..................... 64 1.

Dasar hukum kegiatan investasi di Indonesia ........... 64

2.

Bidang usaha investasi di Indonesia .......................... 67

3.

Bentuk kegiatan investasi dalam sektor industri jasa perbankan nasional .................................................... 70

B. Pengaturan Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum di Indonesia .......................................................................... 73 1.

Dasar hukum kepemilikan saham bank umum di Indonesia ................................................................... 73

2.

Persyaratan dan prosedur investasi dalam sektor industri jasa perbankan .............................................. 76

3.

Peranan Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional ...................................................................... 81


C. Kebijakan Pembatasan Kepemilikan Saham Bank Umum di Indonesia ...................................................................... 89

BAB IV

1.

Dasar hukum pembatasan kepemilikan saham bank umum di Indonesia .................................................... 89

2.

Latar belakang pembatasan kepemilikan saham bank umum di Indonesia .................................................... 95

3.

Tujuan pembatasan kepemilikan saham bank umum di Indonesia ............................................................... 97

PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM SEKTOR INDUSTRI JASA PERBANKAN DI INDONESIA A. Perbandingan Terhadap Pembatasan Investasi Asing dalam Sektor Industri Jasa Perbankan di Negara Lain ..... 101 B. Posisi Strategis Sektor Industri Jasa Perbankan dalam Kegiatan Ekonomi Nasional ............................................. 104

C. Penerapan Asas Resiprokal Bagi Perbankan Nasional di Luar Negeri ....................................................................... 110 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ....................................................................... 117 B. Saran ................................................................................. 119

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... xi


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel Kronologis Tindakan Pemerintah (BPPN) di Bidang Perbankan ........................................................................ 39 Tabel 4.1 Tabel Batas Maksimum Jumlah Kepemilikan Asing Dalam Sektor Perbankan di Beberapa Negara ............................ 101


Analisis Hukum Atas Pembatasan Investasi Asing Pada Sektor Industri Jasa Perbankan di Indonesia ABSTRAK Henjoko* 1 Budiman Ginting** Mahmul Siregar*** Indonesia sebagai negara perekonomian berkembang memerlukan modal yang sangat besar dalam membiayai pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Salah satu sumber modal tersebut ialah dari kegiatan investasi, terutama dari investor asing. Salah satu bidang ekonomi yang memperoleh kucuran modal asing ialah sektor industri jasa perbankan. Bahkan pihak asing telah memiliki peran yang cukup dominan dalam sektor perbankan. Peranan pihak asing yang cukup dominan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan sampai dibenarkannya kepemilikan saham oleh asing pada sektor industri jasa perbankan di Indonesia, hingga mengenai pengaturan kepemilikan saham oleh asing pada sektor industri jasa perbankan di Indonesia. Kemudian seiring dengan penguasaan pihak asing yang semakin dominan dalam sektor perbankan, timbul pertanyaan mengenai perlunya pembatasan kepemilikan saham asing dalam sektor industri jasa perbankan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, data sekunder, dan data tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara normatif kualitatif. Pembatasan investasi asing pada sektor industri jasa perbankan di Indonesia merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Sebab alasan ekonomi yang menjadi dasar dibenarkannya kepemilikan asing pada sektor industri jasa perbankan, hingga menjadi dominan seperti sekarang, tidak lagi sesuai dengan kemajuan ekonomi yang dicapai Indonesia saat ini. Oleh karenanya, perlu dilakukan perubahan pada ketentuan investasi yang sangat membebaskan investasi asing dalam sektor perbankan. Ketentuan tersebut terlalu membebaskan investasi asing hingga berakibat pada penguasaan pihak asing yang menjadi cukup dominan dalam sektor perbankan. Tindakan Bank Indonesia yang mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kepemilikan saham pada bank umum sudah cukup tepat sebagai satu langkah awal. Walaupun tujuan utamanya untuk mencegah terjadinya dominasi satu pemegang saham pada suatu bank, Peraturan Bank Indonesia ini bisa menghentikan laju akuisisi bank nasional oleh pihak asing. Namun pemerintah masih tetap harus mengubah ketentuan lama yang sangat membebaskan kepemilikan asing dalam sektor perbankan. Sebab Peraturan Bank Indonesia tersebut sangat terkait erat dan tidak bisa dipisahkan dari * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


ketentuan lama tersebut. Selain itu, ketentuan tentang batas maksimum kepemilikan asing dalam sektor perbankan harus segera dibentuk. Hal ini bercermin pada ketentuan sejenis yang dianut oleh banyak negara di dunia. Seluruh tindakan pembatasan tersebut harus segera dilaksanakan mengingat posisi sektor perbankan yang sangat strategis dalam perekonomian nasional sehingga sangat rawan untuk didominasi oleh pihak asing. Ketentuan pembatasan tersebut juga diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan asas resiprokal bagi perbankan nasional dalam berekspansi di negara lain. Sebab ketentuan tersebut kelak bisa dijadikan sebagai alat tawar untuk mengatasi berbagai bentuk tindakan pembatasan yang dilakukan oleh berbagai negara terhadap perbankan nasional Indonesia saat melakukan ekspansi usaha. Namun dalam pembentukan ketentuan tentang pembatasan tersebut, pemerintah tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku di Indonesia. Sebab pemerintah Indonesia memiliki berbagai kewajiban yang tidak boleh dilanggar berkaitan dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang mengikat Indonesia.

Kata Kunci: Investasi, Pembatasan, Perbankan


ANALISIS HUKUM ATAS PEMBATASAN INVESTASI ASING PADA SEKTOR INDUSTRI JASA PERBANKAN DI INDONESIA SKRIPSI

Recommend Documents