Kebijakan Investasi di Sektor Industri Gula

Kebijakan Investasi di Sektor Industri Gula Noor Fuad Fitrianto Kasubdit Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) 28 Oktober 2013, IPB International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat

© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

OUTLINE PAPARAN

1

Kinerja penanaman modal dan Sektor industri manufaktur

2

Kebijakan penanaman modal

3

Isu dan tantangan Pemerintah ke depan

Indonesia Investment Coordinating Board

I. Perkembangan Terakhir Kinerja Investasi dan Industri Manufaktur

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

3

Forecast Pertumbuhan Industri Manufaktur Nasional …. PERTUMBUHAN PDB & INDUSTRI MANUFAKTUR, 2001-2012 (%)* 8,0

35,0

Th2013 : 7,1%

7,0

30,0

6,0

25,0

Th2013 : 6,3%

5,0

20,0

4,0 15,0

3,0

10,0

2,0

5,0

1,0 0,0

0,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Peran Ind Manufaktur

INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI

2007

2008

2009

% PDB

2010

2011

2012

2013

% Ind Manufaktur

Menteri Perindustrian memangkas target pertumbuhan industri manufaktur tahun 2013 menjadi 7,1% (sebelumnya 8,0% sesuai Renstra). Keterangan: *) 2012 angka sementara *) 2013 merupakan APBN-P dan Renstra Kemenperin Sumber: Kemenkeu, Kemenperin & BPS, 2012, diolah.

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan Sektor Industri (%)

5.8

6.7

7.7

8.6

Pertumbuhan Industri Non-Migas (%)

6.1

7.1

8.0

9.0

Kontribusi Produk Industri thd Ekspor Non-Migas (%)

52.8

55.8

58.8

61.9

Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Industri (%)

13.1

13.6

14.2

14.7 Indonesia Investment Coordinating Board

Realisasi pertumbuhan industri pengolahan non-migas, 2007 – 2012 NO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Makanan, Minuman dan Tembakau

5,05

2,34

11,22

2,78

9,14

7,74

2 Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

(3,68)

(3,64)

0,60

1,77

7,52

4,19

Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

(1,74)

3,45

(1,38)

(3,47)

0,35

(2,78)

4 Kertas dan Barang cetakan

5,79

(1,48)

6,34

1,67

1,40

(5,26)

5,69

4,46

1,64

4,70

3,95

10,25

3,40

(1,49)

(0,51)

2,18

7,19

7,85

1,69

(2,05)

(4,26)

2,38

13,06

6,45

9,73

9,79

(2,87)

10,38

6,81

6,94

(2,82) 5,15

(0,96) 4,05

3,19 2,56

3,00 5,12

1,82 6,74

(1,00) 6,40

6,35

6,01

4,63

6,22

6,49

6,23

1

3

LAPANGAN USAHA

Pupuk, Kimia & Barang dari karet Semen & Brg. Galian bukan 6 logam 7 Logam Dasar Besi & Baja Alat Angk., Mesin & 8 Peralatannya 9 Barang lainnya INDUSTRI NON MIGAS PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 5

Pertumbuhan cabang industri non-migas secara kumulatif hingga tahun 2012 yang tertinggi dicapai oleh Industri Pupuk, Kimia & Barang dari Karet sebesar 10,25%, Industri Semen & Barang Galian Bukan Logam sebesar 7,85%, Industri Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 7,74%, Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatannya sebesar 6,94%, Industri Logam Dasar Besi & Baja sebesar 6,45% dan Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki sebesar 4,19%. Sumber: BPS, 2013


5

….pertumbuhan industri makanan & minuman kontribusi 4% terhadap PDB non migas 12 BESAR SUBSEKTOR INDUSTRI (USD juta) NO

URAIAN

2009

2010

2011

2012

PERTUMBUHAN 2012

PERAN 2012

1.

Logam Besi, Mesin dan Otomotif

31,684

43,219

52,472

62,605

19.3%

45%

2. 3. 4.

Elektronik Kimia Dasar Tekstil

10,497 8,095 3,397

14,176 11,432 5,031

16,117 15,413 6,735

16,701 16,076 6,805

3.6% 4.3% 1.0%

12% 12% 5%

5.

Makanan dan Minuman

2,811

4,514

6,852

6,159

-10.1%

4%

6. 7.

Peralatan listrik Pulp and Paper

2,106 1,883

3,143 2,732

3,769 3,263

4,190 3,020

11.2% -7.4%

3% 2%

8.

Barang Kimia lainnya

1,662

2,199

2,592

2,757

6.3%

2%

9.

Makanan ternak

1,679

1,872

2,221

2,800

26.1%

2%

10.

Pengolahan tembaga, timah, dll.

1,027

1,822

2,195

2,377

8.3%

2%

11.

Pupuk

929

1,509

2,707

2,918

7.8%

2%

12.

Pengolahan Aluminium

1,398

1,937

1,973

1.9%

1%

Total 12 Besar Industri Industri lainnya

66,804 5,734

93,047 8,069

116,272 9,828

128,381 11,333

10.4% 15.3%

92% 8%

Total Industri Manufaktur

72,398

101,115

126,100

139,714

10.8%

100%

Sumber: Kemenperin, 2013 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

6

Pertumbuhan industri manufaktur, periode 2009 - 2012

Proyeksi pertumbuhan industri manufaktur

6.4% (2012)*

6.0% (2013)**

8% (2014)

Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia*

Subsektor industri

2013 target (%)

Pupuk, kimia dan produk karet

8,5

Semen dan penggalian mineral nonlogam

8,3

Makanan, minuman dan tembakau

8,1

Transportasi, mesin dan peralatan

7,7

2,5 2 1,5 1 0,5 0 -0,5 -1

Besi dan baja

6,4

Tekstil, kulit dan alas kaki

4,7

Kertas dan pencetakan

1,0

Furnitur dan produk kehutanan

0,8

Lainnya

1,0

Sumber: Kemenperin, Markit, HSBC, 2013

-1,5 -2

 Indek Manufaktur Indonesia (PMI) mengalami peningkatan sejak awal tahun 2013 hingga bulan Apr sekitar 51,7%.  PMI turun sejak Mei hingga Agustus 48,5 disebabkan melemahnya permintaan baru, penurunan kapasitas produksi, pembelian input, penggajian TK, serta peningkatan harga rata2 bahan baku ditengah naiknya harga BBM dan depresiasi rupiah. *PMI mengindikasikan tingkat konsumsi produk manufaktur domestik. Indonesia Investment Coordinating Board

Realisasi Investasi: Periode Tahun 2010 – Kuartal 3/2013 PMA (USD miliar)

Realisasi Investasi & Target Rp Trn (USD miliar)

390.3 (43.3) 313.2 293.3 283.5 (34.8) (32.6) 240.0 251.3 (31.5) 208.5 (27.9) 160.1 (23.1) (26.6) (17.8)

506.9 (56.3) 24.5

2011

2012 2013 Target Realisasi

22.1

10.8

10.3 6.0

2006

2010

16.2

14.9

19.3

2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Q1-3/2013

PMDN (Rp Trn) 92.2 94.1

Catatan:

76 60.6

 Target realisasi investasi berdasarkan Renstra Penanaman Modal 2011-2014 (perubahan).  Realisasi Investasi tahun 2012 mencapai Rp. 313,2 Trn (110,5% dari target tahun 2012).  Hingga Kuartal 3/2013: realisasi investasi mencapai Rp 293,3 Trn (75% dari target tahun 2013), terdiri dari: PMDN Rp 94,1 Trn dan PMA Rp 199,2 Trn (USD 22,1 miliar). Sumber: BKPM, 2013

37.8

34.9 20.8

2006

20.4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Q1-3/2013

Asumsi Nilai tukar USD 1,- = Rp 9,000


Realisasi Investasi: Kuartal 1 – 3 Tahun 2013 vs Tahun 2012 Realisasi Investasi Tahun 2013 293,3

Target 2013*

Capaian **

PMDN

117.7

79.9%

PMA

272.6

73.2%

TOTAL

390.3

75.1%

229,9

71,2

93

76,9

Triwulan 1

99,8

Triwulan 2 2012

81,8

Triwulan 3

Tw2

TAHUN 2013 Tw3

Jan-Sep

PMDN

19.7

20.8

25.2

65.7

PMA

51.5

56.1

56.6

164.2

71.2

76.9

81.8

229.9

TOTAL

Keterangan: * RENSTRA BKPM 2010-2014 (perubahan) ** Terhadap target 2013

Jan-Sep

2013

TAHUN 2012 (dalam Rp Trn) Tw1

100,5

Tw1

Tw2

Tw3

Jan-Sep

PMDN

27.5

53.1

33.5

94.1

PMA

65.5

66.7

67.0

199.2

93.0

99.8

100.5

293.3

TOTAL


Sumber: BKPM, 2013


Realisasi investasi tahun 2012: Sektor, Lokasi, dan Negara asal sumber modal Sektor: 5 BESAR SEKTOR (PMDN)

5 BESAR SEKTOR (PMA)

1. Ind Makanan, Rp. 11,2 Trn (12,1%)

1. Pertambangan, US$ 4,3 M (17,3%)

2. Ind Mineral Non Logam, Rp. 10,7 Trn (11,6%)

2. Transportasi, Gudang & Telekomunikasi, US$ 2,8 M (11,4%)

3. Pertambangan, Rp. 10,5 Trn (11,5%)

3. Ind Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi, US$ 2,8 M (11,3%)

4. Tanaman Pangan & Perkebunan, Rp. 9,6 Trn (10,4%)

4. Ind Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektronik, US$ 2,5M (10,0%)

5. Transportasi, Gudang & Telekomunikasi, Rp. 8,6 Trn (9,3%)

5. Ind Alat Angkutan & Transportasi lainnya, US$ 1,8 M (7,5%)

Lokasi: 5 BESAR LOKASI (PMDN)

5 BESAR LOKASI (PMA)

1. Jawa Timur, Rp. 21,5 Trn (23,3%)

1. Jawa Barat, US$ 4,2 M (17,1%)

2. Jawa Barat, Rp. 11,4 Trn (12,3%)

2. DKI Jakarta, US$ 4,1 M (16,7%)

3. DKI Jakarta Rp. 8,5 Trn (9,3%)

3. Banten, US$ 2,7 M (11,1%)

4. Kalimantan Timur, Rp. 5,9 Trn (6,4%)

4. Jawa Timur, US$ 2,3 M (9,4%)

5. Jawa Tengah, Rp. 5,8 Trn (6,3%)

5. Kalimantan Timur, US$ 2,0 M (8,2%)

Negara Asal Sumber Modal: 5 BESAR NEGARA ASAL SUMBER MODAL (PMA)

Sumber: BKPM, 2013

1. 2. 3. 4. 5.

Singapura, US$ 4,9 M (19,8%) Jepang, US$ 2,5 M (10,0%) Korea Selatan, US$ 1,9 M (7,9%) Amerika Serikat, US$ 1,2 M (5,1%) Mauritius,The US$ 1,1 M (4,3%) Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 10

Perkembangan Rata-rata Realisasi Investasi Sektoral, periode tahun 2008-2012 Realisasi Investasi (dalam Rp triliun) 120 100 80 60 40 20 0 Primer

Sekunder 08-10 ave

Tersier

10-12 ave

• Investasi di sektor industri manufaktur rata2 tahun 2010-12 mengalami kenaikan 88% dibandingkan rata2 tahun 2008-10. • Industri Manim mengalami kenaikan dari Rp 23,2 Trn atau naik 45,8% dari periode sebelumnya Rp 15,9 Trn. • Nilai investasi industri Manim tahun 2012 mencapai Rp 27,2 Trn, terdiri dari PMDN Rp 11,2 Trn dan PMA Rp 16,0 Trn (USD 1,78 miliar). Nilai ini naik 52% dari tahun 2011 Rp 17,8 T terdiri dari PMDN Rp 7,9 Trn dan PMA Rp 9,9 Trn (USD 1,10 miliar).

Investasi Sektor Industri, 7 sektor terbesar (dalam Rp triliun)

25 20 15 10 5 0 Makanan & Minuman

Tekstil

*) Data realisasi investasi, 2008-2012 Sumber: BKPM, 2013, diolah.

Kertas, Brg dr Kertas & Kimia Dasar, Brg kimia Percetakan & Farmasi

08-10 ave

Karet, Brg dr karet & Plastik

Mineral non logam

Logam Dasar, Brg logam, Mesin & Elektronika

10-12 ave


…Realisasi investasi Industri Manim mengalami tren peningkatan Realisasi Investasi Industri Makanan & Minuman, Tahun 2008 – K3/2013 (dalam Rp Trn) 30 25 20 15 10 5 0 2010

2011

2012

PMA Tahun

PMA P

PMDN

P

Total Keterangan: P = proyek I = nilai investasi (Rp Trn)

PMDN I

Tw1-3/2013

I

2010

194

9,23

166

16,40

2011

308

9,94

258

7,94

2012

347

16,05

222

11,17

Q1-3/2013

564

13,38

309

12,91


Sumber: BKPM, 2013


12

II. Kebijakan Penanaman Modal


13

Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28/2008)

35 klaster industri prioritas akan dibangun berdasarkan daya saing nasional dalam rangka menghadapi persaingan global. Sumber: Kemenperin, 2011


Sektor – Sektor yang Didorong Bagi Penanaman Modal 2013-2014 1.

Sektor-sektor yang memberikan nilai tambah (value added) dalam rangka program hilirisasi atau pengolahan lanjutan produk sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan kehutanan Contoh: Ind. Pengolahan & pemurnian mineral logam, Ind. pengolahan lanjutan CPO, pengolahan lanjutan kakao dan pengolahan lanjutan hasil perikanan.

2.

3.

NO

KELOMPOK INDUSTRI

1

Industri Padat Karya

Tekstil, Alas Kaki, Kulit, Furniture

Contoh: Ind. Besi dan Baja, Ind. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Ind. Komponen Otomotif, Ind. Kimia Dasar dan Ind. Permesinan

2

IKM

Fashion, Kerajinan, batu mulia, keramik, minyak atsiri, dll

3

Industri Barang Modal

Permesinan (TPT & mesin perkakas), Galangan Kapal

4

Industri berbasis SDA

Makanan dan minuman, CPO, Kakao, Karet, Baja & Aluminium Hulu, Rumput Laut

5

Industri Pertumbuhan tinggi

Otomotif, elektronika dan Telematika

6

Industri Prioritas Khusus

Industri Gula, Industri Pupuk, Industri Petrokimia, Industri Berbasis Migas

Sektor-sektor industri yang jenis produksinya masih diimpor sangat tinggi sebagai konsumsi masyarakat Indonesia (substitusi impor barang konsumsi)

Sektor-sektor industri yang tren konsumsi dalam negeri meningkat Contoh: Ind. Semen, bahan bangunan

5.

Sektor-sektor yang berorientasi ekspor, menggunakan bahan baku dan barang modal impor relatif kecil Contoh: Ind. Tekstil, Hilirisasi Ind. pengolahan kelapa/kelapa sawit (minyak nabati), Ind. pengolahan karet, produk kayu, budidaya udang, Ind. kakao, kopi, rumput laut, Ind. makanan, dll

6.

Sektor-sektor infrastruktur yang pembangunannya didorong oleh pemerintah melalui pola KPS Contoh: renewable energy (energi baru dan terbarukan), pembangunan jalan tol, pelabuhan udara dan laut, penyediaan air minum, pengolahan sampah dan pembangunan rel kereta api.

7.

JENIS INDUSTRI

Sektor-sektor industri yang jenis produksinya masih diimpor sangat tinggi sebagai barang modal dan bahan baku untuk pendukung industri lainnya (substitusi impor barang modal dan barang baku)

Contoh: Ind. Makanan dan Minuman (makanan olahan), Ind. Peralatan Rumah Tangga, Ind. Oil Refinery (BBM, Pelumas).

4.

Pengembangan Industri Prioritas 2010 - 2014

Sektor Pariwisata dan industri kreatif Indonesia Investment Coordinating Board

Kebijakan Penanaman Modal

UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 PERLAKUAN SAMA  Diberikan perlakuan sama antara perlakuan terhadap investor domestik dan investor asing sesuai kepentingan nasional

REPATRIASI MODAL & KEUNTUNGAN  Diberikan hak kelonggaran untuk transfer dan repatriasi modal dan keuntungan hasil investasi dalam bentuk mata uang asing

PRINSIP DASAR UU

BIDANG USAHA  Terdapat bidang usaha yang tertutup bagi seluruh kegiatan investasi dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

NO. 25/2007

INSENTIF PENANAMAN MODAL  Diberikan insentif bagi investor atas penanaman modal yang dilakukan  Insentif Fiskal dan Non Fiskal

FASILITASI PENANAMAN MODAL  BKPM mempunyai tugas dan fungsi untuk mengoordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

16

Kebijakan Insentif Penanaman Modal

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI, Perpres No. 36 Tahun 2010) No

Syarat

Foreign Equity Participation (FEP)

Keterangan

1.

Usaha perkebunan luas < 25ha, Perkebunan tanaman pemanis lainnya dan Tebu (Lamp II no. 3 hal 4)

Dicadangkan UMKMK

-

2.

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai Permentan No 26/2007 dan/atau perubahannya: - Industri gula pasir, pucuk tebu dan bagas (Lamp II no 7 hal 8)

Dicadangkan UMKMK

-

3.

Usaha perkebunan luas > 25ha s.d luasan tertentu sesuai Permentan No 26/2007, TANPA unit pengolahan: - Perkebunan tanaman pemanis lainnya dan Tebu (Lamp II no. 15 hal 10)

Terbuka u/ asing Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing

Maks 95%

Rekomendasi Mentan cq Dirjen Perkebunan

4.

Usaha perkebunan dengan luas > = 25 ha yang TERINTEGRASI dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan No 26/2007 dan/atau perubahannya: - Perkebunan tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas (Lamp II no 18 hal 16)


Maks 95%

Rekomendasi Mentan cq Dirjen Perkebunan


17


Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI, Perpres No. 36 Tahun 2010) … lanjutan

No

5.

Industri Gula Pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi dan gula kristal mentah) (Lamp II no 41 hal 42)

Syarat

Foreign Equity Participation (FEP)

Keterangan


Maks 95%

1)

2)

Pendirian pabrik gula pasir baru maupun perluasan wajib membangun terlebih dulu perkebunan tebu milik sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan Pembangunan pabrik gula baru dengan kapasitas 8.000 Ton cane per hari diharuskan memproduksi gula kristal mentah


18


Insentif Fiskal : Pembebasan dan Pengurangan Pajak Penghasilan (Tax Holiday) (Permenkeu No. 130/PMK.011/2011)  PP No. 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (ps. 29 & 30).  Insentif Tax Holiday (TH) diatur dalam Permenkeu No. 130/PMK.011/2011. 1. Pembebasan PPh badan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun pajak dan paling singkat 5 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak proyek mulai produksi komersial (100% realisasi dan memiliki Izin Usaha/IU). 2. Wajib pajak diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 tahun pajak (12,5 % dari PPh badan selama 2 tahun). 3. Lima industri pionir yang memperoleh fasilitas TH, adalah:

TAX HOLIDAY (TH)

4. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. 5. Persyaratan: industri pionir, rencana investasi minimum Rp. 1 Trn (USD 112 juta); menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana investasi dan tidak boleh ditarik sebelum saat mulai pelaksanaan realisasi investasi, berstatus badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 bulan sebelum Permenkeu mulai berlaku. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 19


Insentif Fiskal: Tax Allowance (Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011)

TAX ALLOWANCE (TA)

 Investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan u/ kegiatan utama usaha, baik u/ penanaman modal baru maupun perluasan usaha yang telah ada.  PP No. 1/2007 jo. No. 62/2008 jo. No. 52/2011: 1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah investasi, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun. 2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat terhadap kelompok aktiva tetap berwujud (bangunan dan bukan bangunan) 3. Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak LN sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku 4. Kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun tapi tidak lebih 10 tahun (syarat: lokasi KI & KB, tenaga kerja 500 selama 5 tahun, investasi infrastruktur Rp 10 M, R&D 5% selama 5 tahun, bahan baku dan/komponen hasil produksi DN 70%).

PERSYARATAN

 Fasilitas TA dapat dimanfaatkan setelah WP merealisasikan rencana investasi minimal 80%.  Ketentuan tambahan : 1. Fasilitas TA dapat dimanfaatkan setelah WP merealisasikan rencana investasi minimal 80% 2. Fasilitas TA dapat diberikan bagi WP yang telah memperoleh izin penanaman modal sebelum berlaku PP No 52/2011, syarat: rencana investasi minimum Rp 1 Trn, dan belum produksi komersial/Izin Usaha Tetap (IUT).

BIDANG USAHA

 PP No. 52/2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan u/ Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu, TA diberikan terhadap kegiatan investasi di 129 sektor dan/atau daerah tertentu serta memenuhi syarat: cakupan produk, minimal investasi, minimal tenaga kerja, ketentuan lain yang dipersyaratkan.  Diberikan fasilitas thd sektor baru, yakni: real estate, fiber sintetik, bahan baku kosmetik, perakitan TV, dan konstruksi teknik sipil. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

20


Insentif Fiskal: Tax Allowance (Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011) … lanjutan No -

Industri Gula Pasir [KBLI 10721] (Lamp II no 45 hal 18)

Cakupan Produk

Daerah/Provinsi

Persyaratan

Gula pasir dari tebu

Seluruh provinsi kecuali Pulau Jawa

Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budidaya KBLI 0114


21


Insentif Fiskal lainnya  Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 jo. 76/PMK.011/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal, mengatur: 1. Pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang : Industri yang menghasilkan barang, dan/atau 2. Industri yang menghasilkan jasa (Pariwisata dan Kebudayaan, Transportasi/ perhubungan (u/ jasa transportasi publik), Pelayanan kesehatan publik, Pertambangan, Konstruksi, Industri Telekomunikasi, Kepelabuhanan).

FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR

 Pembebasan BM impor mesin u/ jangka waktu impor 2 tahun, dapat diperpanjang sesuai jangka waktu pembangunan industri.  Perusahaan yang telah menyelesaikan pembangunan industri dan siap produksi (kecuali industri jasa), dapat diberikan pembebasan BM impor barang & bahan u/ keperluan produksi 2 tahun, dg jangka waktu impor selama 2 tahun, dapat diperpanjang importasi 1 tahun.  Perusahan yang melakukan pembangunan atau pengembangan (kecuali ind menghasilkan jasa), menggunakan mesin produksi DN minimal 30% dari total nilai investasi mesin, pembebasan BM impor selama 4 tahun.  Pembebasan bea masuk impor diberikan sepanjang: 1. Belum diproduksi di dalam negeri 2. Sudah diproduksi di DN namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau 3. Sudah diproduksi di DN namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.


22


Ketentuan Non Sektoral HAK ATAS TANAH

 UU No. 5/1960, PP No. 40/1996, Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No. 3/1999  Jangka Waktu 1. Hak Guna Usaha (HGU) selama 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun 2. Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun 3. Hak Pakai (HP) selama 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun

 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi  Perumahan & Pemukiman 1. Perumahan-pemukiman, 1 prov: 400 ha (seluruh INA 4.000 ha) 2. Resort hotel, 1 prov: 200 ha (seluruh INA 2.000 ha)

IZIN LOKASI

 Kawasan Industri, 1 prov: 400 ha (seluruh INA 2.000 ha)  Perkebunan Besar HGU 1. Tebu, 1 prov: 60.000 ha (seluruh INA 150.000 ha) 2. Lainnya, 1 prov: 20.000 ha (seluruh INA 100.000 ha)

 Tambak 1. Jawa, 1 prov: 100 ha (seluruh INA 1.000 ha) 2. Luar Jawa, 1 prov: 200 ha (seluruh INA 2.000 ha)

LAHAN INDUSTRI

 PP No. 24/2009.  Perusahaan industri wajib berlokasi di kawasan industri  Kewajiban dapat dikecualikan bagi: a. Perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus b. Industri mikro, kecil dan menengah (IKM) c. Perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kab/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.


23


Insentif Fiskal lainnya PP No. 45/2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, mengatur:

INSENTIF PEMERINTAH DAERAH

Pemberian insentif, berupa:  Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;  Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi;  Pemberian dana stimulus, dan/atau  Pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan, berupa:  Penyediaan data dan informasi peluang investasi;  Penyediaan sarana dan prasarana,  Penyediaan lahan atau lokasi,  Pemberian bantuan teknis, dan/atau  Percepatan pemberian perizinan.


24

III. Isu dan Tantangan Pemerintah


25

Isu dan Tantangan Pemerintah ke depan

 Kebutuhan gula dalam jangka panjang (konsumsi RT, industri)  Kebutuhan industri gula (BUMN, BUMD, swasta (PMDN/PMA))  Ketersediaan lahan perkebunan tebu (luas lahan, peta lokasi)


International Representatives Office

THANK YOU CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 5292 1334 F : +62 21 5264 211 E : [email protected]

Invest in... The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

27

© 2012 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Target Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi RPJMN 2010 – 2014 Pemerintah menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,3 – 6,8% setiap tahun selama 5 tahun (2010 – 2014). Proyeksi 2010 Pertumbuhan ekonomi (%) Pertumbuhan Investasi (%) Kebutuhan Investasi (Rp triliun)

Peran Pemerintah (Rp triliun dan % dari total kebutuhan investasi)

Peran Swasta (Rp triliun dan % dari total kebutuhan investasi)

2011

2012

2013

2014

5,5-5,6

6,0-6,3

6,4-6,9

6,7-7,4

7,0-7,7

7,2-7,3

7,9-10,9

8,4-11,5

10,2-12,0

11,7-12,1

1.894,1 220,0 (11,6%) 1.674,1 (88,4%)

2.111,1 –2.144,5 2.348,8 – 2.465,0 2.619,9 - 2.788,4 2.939,2 - 3.168,0 272,9 - 274,5 (12,8-12,9%)

329,9 – 336,6 (13,7-14%)

417,8 – 433,1 (15,5-15,9%)

525,6 – 552,5 (17,4-17,9%)

1.838,2 – 1.870,0 2.019,0 – 2.128,4 2.202,1 - 2.355,3 2.413,6 - 2.615,5 (87,1-87,2%) (86-86,3%) (84,1-84,5%) (82,1-82,6)

Sumber: RPJMN 2010-2014 (diolah dari kerangka Ekonomi Makro 2010-2014)

Catatan:  Total Kebutuhan Investasi: Rp 12.460 Triliun  Peran Investasi Pemerintah: Rp 1.816,7 Triliun (14,6%)  Peran Investasi Swasta: Rp 10.643,3 Triliun (85,4%)  Investasi Swasta berasal dari PMA/PMDN Skala Besar, Investasi sektor Migas dan Pertambangan, Investasi Jasa Keuangan, serta Investasi UMKM dan Koperasi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

28

Elemen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dalam PDB 2010-2014 (Proyeksi setelah revisi Renstra BKPM 2010-2014) PMTB TOTAL PMTB SWASTA Skala kecil dan menengah: investor domestik yang dikelola oleh Pemda (PDPPM/PDKPM*)

Belanja modal rumah tangga Belanja modal pemerintah Lembaga keuangan

Skala besar: investor domestik + asing sektor migas dan pertambangan (asing > domestik)

PMTB Swasta (dalam dan luar negeri)

Skala besar: PMA + PMDN yang dikelola BKPM / PDPPM / PDKPM) (PMA ~80%)

Rp 3.958,6 triliun (US$ 430,3 miliar)

22% Rp. 2.065,2 triliun (US$ 224,5 miliar)

13,9% 6%

24%


10,7% 7%

31,2%

58,1%

58,3% 2010 32% PDB** Rp 6.422,9 T


58,3% 2014 38,5% PDB Rp 10.280,9 T

Data APBN-P 2010, Asumsi: US$ 1 = Rp 9.200

30,2%

14,1%

18% 10,1%

12,8%

2010

Rp 208,5 triliun (US$ 22,6 miliar)

58,1% Rp 506,9 triliun (US$ 55,09 miliar)

2014

Investasi Swasta 28,1% (2010) dan 26,9% (2014) mencakup

*) PDPPM = Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal PMA+PMDN dan investasi skala besar (domestik+asing) di PDKPM = Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal sektor migas hulu dan pertambangan **) Realisasi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

SUMBER: BAPPENAS, BPS, BI & BKPM, diolah (2009), berdasarkan asumsi dari tabel Financial Social Accounting Matrix /FSAM (2005) dan dari data PDB 2011)

29

Kebijakan Investasi di Sektor Industri Gula

Recommend Documents