perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum
Minat Utama : Hukum Bisnis
Oleh :
ASHINTA SEKAR BIDARI NIM : S. 320811003
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013 to user commit i
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user iv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasihNya selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan penyusunan tesis dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Sektor Perbankan di Indonesia”. Sebagai persyaratan mencapai derajat magister program studi ilmu hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis ini membahas tentang politik hukum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas baru sektor perbankan di Indonesia yang menggantikan peran dan fungsi dari Bank Indonesia untuk melihat dinamika proses pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang tertunda kurang lebih selama sepuluh tahun. Selanjutnya, tesis ini juga membahas kendala-kendala yang akan dihadapi OJK di Indonesia ke depannya dengan terinspirasi dari tiga negara yang telah terlebih dahulu menerapkan OJK yaitu Jepang, Inggris dan Korea Selatan. Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan terutama kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, S.H., M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta; 3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M,H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan
waktunya
untuk
berdiskusi,
memberikan
bimbingan,
arahan,
kemerdekaan berpikir, memberikan catatan-catatan kritis dan motivasi yang tak pernah putus dalam penyelesaian penelitian tesis ini serta telah menjadi inspirasi bagi penulis. 5. Bapak Hernawan Hadi, S.H, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan bimbingan, arahan, kemerdekaan berpikir, commit to user vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
memberikan catatan-catatan kritis dan motivasi yang tidak pernah putus dalam penyelesaian tesis ini; 6. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program S2 Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Ketua Penguji yang telah memberikan arahan, saran dan kritik demi sempurnanya penulisan tesis ini. 7. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph. D, selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan, saran dan kritik demi sempurnanya penulisan tesis ini. 8. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menempuh kuliah di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 9. Staf Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan tesis ini; 10. Staf Perpustakaan DPR RI, Perpustakaan Pasca Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu penulis mengumpulkan data dalam penulisan tesis ini; 11. Kedua orang tua tercinta Papa Mama dan adik terkasih Nobel Gajendra Dewata yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta motivasi yang tiada hentinya kepada penulis; 12. Teman-teman tersayang satu angkatan Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Khusunya kepada Bapak FX Suhardana, Ibu Susiyanti, Mbak Nunik dan Dian Mega ER terima kasih atas doa, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini, semoga persahabatan ini akan terus terjalin dengan baik. 13. Semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.
commit to user vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Surakarta,
Maret 2013
Penulis
Ashinta Sekar Bidari
commit to user viii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .....................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .............................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..............................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................
iv
KATA PENGANTAR ...................................................................................
v
DAFTAR ISI.................................................................................................. viii ABSTRAK .....................................................................................................
x
ABTRACT .....................................................................................................
xi
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................
1
B. Perumusan Masalah ...........................................................................
11
C. Tujuan Penelitian ...............................................................................
11
D. Manfaat Penelitian .............................................................................
12
BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................
14
A. Tinjauan tentang Politik Hukum .. ...................................................... 14 B. Tinjauan tentang Pengawasan Perbankan ..........................................
20
C. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan ..........................................
29
D. Tinjauan tentang Teori Hukum Kritis (Critical Legal Studies), Perbandingan Hukum ..............................................................................
38
E. Penelitian Yang Relevan .....................................................................
45
F. Kerangka Berpikir ...............................................................................
47
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................
50
1. Jenis Penelitian ...................................................................................
53
2. Sifat dan Bentuk Penelitian ................................................................
54
3. Lokasi Penelitian ................................................................................
55
commit to user ix
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4. Pendekatan Penelitian.........................................................................
55
5. Sumber Bahan Penelitian ...................................................................
57
6. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian..............................................
59
7. Teknik Analisis Bahan Penelitian ......................................................
60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................
61
A. Politik Hukum Otoritas Jasa Keuangan .............................................
61
B. Kendala-Kendala Otoritas Jasa Keuangan ......................................... 102
BAB V PENUTUP ................................................................................................ 152 A. Simpulan ............................................................................................ 152 B. Implikasi ............................................................................................ 154 C. Saran .................................................................................................. 154
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK Ashinta Sekar Bidari, S320811003, 2013, Politik Hukum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Sektor Perbankan di Indonesia, Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mengkaji politik hukum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan dan kendala OJK dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai lembaga pengawas perbankan ke depannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan historis dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan. Hasil penelitian yang mendasarkan pada teori Critical Legal Studies (CLS), menunjukkan lahirnya OJK telah mengakhiri “pertempuran” politik antara Pemerintah dengan BI. Politik hukum OJK berawal ketika pemerintahan Presiden BJ Habibie mengajukan amandemen UU BI No 13 Tahun 1968 menjadi UU No 23 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 34 yang mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Hal itu dipicu karena adanya krisis keuangan tahun 1997/1998. Pembentukan OJK terdapat kecenderungan tarik menarik kepentingan politik yang menyebabkan lahirnya OJK tertunda hampir sepuluh tahun. Politik hukum seharusnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, karena politik hukum merupakan strategi atau langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan pemerintah atau negara. Akan tetapi, politik hukum pembentukan OJK belum mengutamakan kepentingan rakyat, karena masih ditunggangi kepentingan-kepentingan di luar hukum yang mengabaikan kepentingan rakyat. Keberadaan OJK di Indonesia terinspirasi pada negara Inggris dan Korea Selatan yang gagal menerapkan OJK serta negara Jepang yang berhasil menerapkan OJK. Berdasar perbandingan ketiga negara tersebut dapat dirumuskan kendala yang akan dihadapi OJK di Indonesia yaitu kendala independensi, kendala koordinasi, kendala integrasi pengorganisasian struktur pegawai, dan kendala harmonisasi peraturan. Pembentukan OJK harus dijadikan suatu momentum utuk membuktikan bahwa OJK benar-benar mampu menggantikan peran BI sebagai lembaga pengawas sektor perbankan dan dapat mewujudkan pengawasan perbankan yang lebih baik. Politik hukum jangan dijadikan suatu permainan politik. Politik hukum harus bertujuan untuk mementingkan kepentingan rakyat demi terwujudnya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Politik hukum diharapkan lebih transparan, akuntabel dan disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk itu ke depannya, pemerintah harus dapat mewujudkan politik hukum yang mengutamakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat sehingga tidak mudah merubah suatu sistem.
Kata kunci : Politik Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Perbankan
commit to user xi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
Ashinta Sekar Bidari. S320811003. The Legal Politics in the Establishment of the Financial Service Authority as a Banking Sector-Supervising Institution in Indonesia. Thesis: The Graduate Program in Law Science, Sebelas Maret University, Surakarta 2013. The objective of this research is to study the legal politics in the establishment of the Financial Service Authority as an institution to supervise the banking affairs in Indonesia and the constraints encountered by the Financial Service Authority in carrying out its role and function as a banking sector-supervising institution in the future. This research used the normative legal research with the descriptive and evaluative design. It applied legislative, comparative, and historical approaches. The sources of the secondary data of the research were primary law material and secondary law material. The data of the research were gathered through library research. The results of the study based on the Critical Legal Studies show that the establishment of the Financial Service Authority has ended the “political clash” between the Indonesian Government and the Bank of Indonesia. The Financial Service Authority has begun since the government under the reign of the former President BJ Habibie proposed the amendment of Law of the Bank of Indonesia Number: 13 of 1968 with Law Number: 23 of 1999, namely: Article 34 which mandates that the task to supervise the banks in Indonesia would be done by an independent supervising institution of financial service sector. This is due to the financial crisis in 1997/1998. In the formation of Financial Service Authority, there is a tendency of political interest motives, which makes it require ten years to emerge. The legal political should prioritize the public interest and prosperity because the legal politics is a strategy or a measure taken to reach the goals of the state or the government. However, the legal politics in the formation of the Financial Service Authority has not put its priority on the public prosperity as it is still driven by external interests which are against the public interests. The existence of the Financial Service Authority has been inspired by British and South Korea which fail to impose the same authority and Japan which successfully implements the similar authority. Based on the comparison made among the three countries, a formulation can be made on the constraints that will be encountered by the Financial Service Authority in Indonesia such as the independency constraint, the coordination constraint, the constraint of integrating the structure organization of staffs, and the constraint of harmonizing the prevailing regulations. The establishment of the Financial Service Authority shall be made as a momentum to prove that it is able to substitute the role of the Bank of Indonesia as an institution to supervise the banking sector and to materialize the supervision better. The legal politics shall not be used as a political game. Yet, it shall aim at prioritizing the public interest for the sake of economic stability public prosperity. The legal politics is expected to be more transparent, accountable, and sociable to the public. In the future, therefore, the government shall be able to materialize the legal politics which prioritizes the economic stability and the public prosperity so that the prevailing system does not easily change.
Keywords:
Legal politics, Financial Service Authority, and banking supervising. commit to user xii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Kerangka Berpikir Bagan 2. Struktur Organisasi FSA Jepang Bagan 3. Kegagalan Koordinasi FSA Inggris Bagan 4. Bagan Biaya Peralihan Lembaga Keuangan ke OJK Bagan 5. Biaya Waktu dalam Penyatuan Lembaga Pengawas Keuangan
commit to user xiii
