ANALISIS HAMBATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM IMPLEMENTASI KAWASAN ASEAN BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (4) 1151-1160 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015

ANALISIS HAMBATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM IMPLEMENTASI KAWASAN ASEAN BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Darwin1 Nim. 0902045031 Abstract The study research has a purpose to describe the obstacles of Drug-Free ASEAN 2015 in East Kalimantan. The type of study research is analytic descriptive research, which purposed to describe the efforts of ASEAN Nations and East Kalimantan itself on combatting drugs illicit and find out what make Drug-Free ASEAN 2015 seems to be failure in East Kalimantan. The result of research indicates that the implementation of Drug-Free ASEAN 2015 is facing the failure that indicates on the increasing of drugs abuse number every year. Drug-Free ASEAN 2015 faced to internal and external obstacle during the effort in realizing the declaration in East Kalimantan. National Narcotics Board (BNN) as executor to preventive, rehabilitation and to eliminate the drugs issue is encounter the problems on funding and lack of officer. The effort of preventive, rehabilitation and to eliminate drugs issue failed to reduce drug abuse number in East Kalimantan. The cooperation between the East Kalimantan Police Region and Sabah Federal Police on eliminating drugs illicit doesn’t lead the international drugs syndicate in to the chary. The situation above is getting worse by the existence of individual corrupt officer that involved and collaborating with drugs crime subject. External factor that detain the declaration is the existence of drugs quarter in Sabah that became the entrance for drugs to East Kalimantan through Nunukan. Keywords: Drug-Free ASEAN 2015, East Kalimantan, Internal and external obstacle -Free ASEAN 2015, East Kalimantan, Internal and external obstacle Pendahuluan Tahun 1950 menjadi momentum yang sangat mempengaruhi keadaan Segitiga Emas saat ini.Pelarian politik dari Partai Nasionalis Cina yang berusaha melawan pengaruh komunis di Cina datang ke kawasan Segitiga Emas. Di Segitiga Emas, kelompok tersebut menanam lebih banyak opium untuk membiayai perlawanan mereka terhadap paham komunis di Cina.

1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Email : [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1151-1160

Sebagian besar daerah Segi Tiga Emas merupakan pegunungan dengan ketinggian seribu meter lebih di atas permukaan laut, cuaca panas, curah hujan yang tinggi dan tanah yang subur, sangat cocok bagi pertumbuhan opium. Segitiga Emas terletak di hutan lebat, akses jalan yang sulit ditempuh, terpencil dari dunia luar dan jauh dari jangkauan pemerintah ketiga negara, dengan demikian tercipta syarat-syarat yang menguntungkan bagi penanaman opium. Thailand merupakan pintu keluar bagi narkoba asal Segitiga Emas menuju seluruh dunia. Narkoba dibawa melalui jalur darat atau sungai dan saat tiba di Thailand narkoba tersebut siap dibawa oleh pembeli menuju Vietnam, Kamboja dan Cina untuk kemudian didistribusikan ke seluruh dunia. Terdapatnya kegiatan produksi, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN tentu saja menyebabkan permasalahan keamanan, sosial, ekonomi dan politik. Demikian besarnya dampak yang dirasakan membuat negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menjalin kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba di kawasan tersebut sejak tahun 1972 dengan mengadakan ASEAN ExpertGroup Meeting on the Prevention and Control of Drugs Abuse di Manila, Filipina. Kemudian pada tahun 1984 ASEAN membentuk ASEANSenior Officials on Drug Matters (ASOD). Melalui ASOD, ASEAN menyelaraskan pandangan dan strategi, memperkuat upaya bersama penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya preventif, memonitor program penanggulangan dan mendorong partisipasi dengan pihak ketiga dalam memberantas narkoba dalam hal ini adalah UNODC dan Cina. Krisis ekonomi yang berawal di Thailand pada tahun 1997 dan terus menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, telah menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di tengah harga barang yang meningkat. Akibatnya krisis ekonomi telah menyebabkan krisis politik dan sosial. Kejahatan terorganisir berkembang pesat sejalan dengan memburuknya perekonomian ASEAN sebagai akibat dari krisis ekonomi di Asia Tenggara (Bambang Cipto,2007:225). Dampak buruk narkoba mempengaruhi aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik di kawasan ASEAN.Menyadari permasalahan narkoba semakin mengancam negara-negara ASEAN, maka ASEAN menggelar pertemuan di Bangkok pada bulan Juli tahun 2000. Pada pertemuan tersebut dihasilkan Deklarasi Bangkok yang bertujuan membebaskan ASEAN dari narkoba pada tahun 2015. Terdapat empat poin penting yang dinyatakan untuk mencapai visi tersebut. Pertama, setiap negara anggota akan mengintensifkan upaya untuk mewujudkan visi dan tujuan dari sebuah Komunitas Asean bebas narkoba pada tahun 2015, termasuk pemberantasan produksi obat terlarang dan perdagangan manusia. Kedua, melalui Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) membuat laporan tahunan kepada para pemimpin ASEAN tentang kemajuan pelaksanaan cetak biru Komunitas Politik-Keamanan di bidang obat bebas ASEAN. Ketiga, menjalin langkah-langkah koordinasi melalui berbagi informasi dan praktik terbaik dalam rangka meningkatkan penegakan hukum yang lebih efektif dalam pengendalian narkoba di masing-masing wilayah. Keempat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara komprehensif dengan mitra dialog

1152

Analisis Hambatan dalam Implementasi Kawasan ASEAN Bebas Anrkoba di Kaltim (Darwin)

Asean dan pihak eksternal untuk memberantas produksi, perdagangan, dan penggunaan obat pada 2015. Untuk merealisasikan visi ASEAN Bebas Narkoba 2015, pada tahun 2003 ASEAN menjalin kerjasama dengan Cina dan membentuk ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD) demi meningkatkan kerjasama penanggulangan narkoba hingga ke Asia Timur. Sesuai dengan tujuan dibentuknya ACCORD, maka bersama Cina ASEAN melakukan pembasmian lahan penanaman bahan baku narkoba di Segitiga Emas. Terjalinnya kerjasama ASEAN dan Cina dalam ACCORD dikarenakan negara tersebut juga mengalami dampak yang serupa dengan negara-negara ASEAN sebab wilayah Segitiga Emas juga berbatasan dengan wilayah Cina. Dengan demikian narkoba dapat diselundupkan dengan mudah ke negara tersebut sama halnya dengan menyelundupkan ke Thailand dan negara lain di ASEAN. Untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia sekaligus untuk mewujudkan visi ASEAN bebas narkoba tahun 2015 maka pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan UU No. 22 tahun 1997 pasal 54 serta Keppres No. 17 tahun 2002 baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun strategi BNN dalam memberantas narkoba adalah pengurangan permintaan (demand reduction), pengawasan sediaan narkoba (supply control), pengurangan dampak buruk (harm reduction), membentuk LSM-LSM, meningkatkan kedisiplinan aparat penegak hukum, dan kerjasama internasional. Grafik Peningkatan Kasus Narkoba di Kalimantan Timur

Narkoba di Kalimantan Timur 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

900 599

697 485

1016

1073

664

694

1437

1445

889

941

Kasus Tersangka

246 2002

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: Data diolah dari BNNP dan Polda Kalimantan Timur Tahun 2014

1153


Untuk mensukseskan ASEAN Bebas Narkoba 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 35 Tahun 2009. Menurut Mantan kepala BNN Komisaris Jenderal Anang Iskandar, korban penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi mendekam di balik jeruji besi. Namun sejak terbitnya undang-undang tersebut, maka korban penyalahgunaan narkoba cukup direhabilitasi dengan harapan dapat mengurangi jumlah pengguna narkoba dan akhirnya mengurangi permintaan narkoba itu sendiri. Sebagai salah satu bagian dari Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur tidak luput dari dampak negatif penyelundupan narkoba. Menurut BNN Provinsi Kalimantan Timur, provinsi ini berada di posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau dalam hal penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kebanyakan narkoba yang beredar di Kalimantan Timur berjenis sabu-sabu dan dibawa melalui perbatasan SabahKalimantan Utara. Hal ini disebabkan pelabuhan perbatasan Sabah dan Kalimantan Utara hanya berjarak 30 km (Sonny Sudiar, 2003:25). Berikut data kasus narkoba dan tersangka yang ditangani oleh BNNP Kalimantan Timur dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur; Dari data diatas dapat dilihat tingkat penyalahgunaan narkoba di Kaltim cenderung meningkat dari tahun 2002 hingga 2009.Pada tahun 2002, Kaltim berada di urutan ke 20 untuk lingkup nasional namun di tahun 2015 malah naik ke posisi ke-2.Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Oleh karena itu menjadi menarik untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi hambatan dalam upaya mengimplementasikan visi kawasan ASEAN bebas narkoba tahun 2015 di Provinsi Kaltim. Kerangka Dasar Teori dan Konsep Transnational Crime Transnational Crime atau disebut juga Organized Crime adalah kelompok terorganisir yang tujuan utamanya mendapat uang baik secara legal maupun ilegal dengan menjual barang dagangan apapun yang memberikan keuntungan maksimal dengan resiko sesedikit mungkin.Kegiatan mereka meliputi jual beli senjata, narkotika, kejahatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer dan ekologi dan berbagai kejahatan lainnya. Menurut PBB dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC), kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara dengan persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain, serta melibatkan Organized Criminal Group dimana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara dan berdampak serius bagi negara lain. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan matang. Pelaku kejahatan transnasional tidak hanya negara namun individu dan kelompok juga bisa berperan sebagai sponsor tidak hanya sekedar sebagai pelaku. Oleh karena itu, motif kejahatan ini juga beragam, tidak hanya berada dalam koridor motif ekonomi dan politik saja.

1154


Pada dasarnya Drugs trafficking termasuk kedalam kejahatan transnasional, dan kejahatan transnasional cenderung terjadi di kawasan yang beranggotakan negaranegara yang lemah dalam institusi dan lembaga hukum. Bersama dengan kegiatan jual beli senjata, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer dan ekologi, kegiatan perdagangan narkoba merupakan kegiatan dari Organized Transnational Crime (kelompok kejahatan lintas negara) (John McFarlane, 2001:200). Organized Transnational Crime didukung oleh akuntan, ahli hukum, penasehat keuangan bankir, ahli kimia, politisi korup, hakim, pejabat pemerintah daerah, anggota militer, eksekutif media, profesional dan pengusaha. Public Policy Definisi kebijakan dikategorikan menjadi dua macam.Kategori pertama, definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci kriteria kebijakan.Kategori kedua, lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah berkaitan dengan pemerintah tersebut. Definisi kebijakan yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama dapat diidentifikasikan sebagai berikut: a) A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern … Public policies are those policies doveloped by governmental bodies an officials (James E. Anderson). b) A set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve (W.I Jenkins). c) Public policy is whatever government choose to do or not to do (Thomas R. Dye) d) Action or nonaction in response to demands (Stuart H. Rakoff and Guenther F. Schaefer) Sementara pengertian kebijakan pada kategori yang lebih menekankan pada dampak, oleh Leslie A. Pal diidentifikasikan sebagai berikut (Joko widodo, 2007:11): a) What governments actually do and why (Richard Simeon). b) Action taken by government (Ira Sharkansky). c) A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decision or action, and such a course has to be perceived and identified by the analyst in question. Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka “untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan.” Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Dalam Kebijakan Publik terdapat satu tahapan yang sangat krusial dalam kesuksesan Kebijakan Publik tersebut.Tahapan yang dimaksud adalah Konsep Implementasi Kebijakan Publik. Konsep tersebut bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula

1155


sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Jones mengartikan implementasi sebagai Gettig the job done “and” doing it.Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana.Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan mudah. Pelaksanaan menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut resources. Oleh karena itu Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “a process of getting additional recources so as to figure out what is to be done”. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Rezim Internasional Menurut Stephen D. Krasner (1982), pengertian rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, yang bersifat eksplisit maupun implisit, dan saling berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional. Krasner menjabarkan empat hal yang mutlak ada dalam rezim internasional.Pertama adalah prinsip-prinsip yaitu kepercayaan atas fakta, sebabakibat, dan kejujuran. Kedua, norma adalah standar perilaku dalam istilah hak dan kewajiban. Ketiga, peraturan adalah bentuk ketentuan atau larangan yang spesifik.Keempat, prosedur pembuatan keputusan adalah praktek umum untuk membuat dan menerapkan keputusan yang dibuat secara bersama (Stephen D Krasner, 1982:185-205). Pembentukan rezim internasional menurut Krasner memerlukan adanya variabel kausal dasar yang menyebabkan terbentuknya rezim. Variabel tersebut terdiri dari egoistic self-interest, political power, norms and principlesusageand custom, dan knowledge. Variabel kausal dasar secara langsung akan membentuk rezim yang kemudian memengaruhi perilaku dan hasik sehingga kelima hal tersebut adalah penyebab terbentuknya rezim. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan data-data primer dan sekunder melalui telaah pustaka (library research) yang dianalisis dengan analisis kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada beserta sumber-sumber yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara langsung dengan pihak BNN maupun dari sumber tertulis sehingga data yang terkumpul dapat dihubungkan demi mendukung permasalahan yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik untuk menggambarkan tentang hambatan internal dan eksternal dalam visi ASEAN Bebas Narkoba tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur.

1156


Hasil Penelitian Drug-Free ASEAN 2015 telah dideklarasikan sejak tahun 2000 di Bangkok, Thailand (Surin Pitsuwan, 2008:2). Untuk mensukseskan visi tersebut negara-negara ASEAN telah memiliki tugas dan peran dalam ASOD. Di Kalimantan Timur, tugas dan peran tersebut di implementasikan dalam bentuk melakukan upaya preventive melalui sosialisasi bahaya narkoba oleh duta anti narkoba oleh BNNP Kaltim. Selain itu BNNP juga melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan guna mencegah pekerja dari penyalahgunaan narkoba. Dalam bidang rehabilitasi Kalimantan Timur memiliki Balai Rehabilitasi di kota Samarinda yang dikelola oleh BNNP Kaltim. Di bidang pemberantasan terdapat kerjasama antara Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Negari Bagian Sabah dalam pertukaran informasi untuk menangkap pelaku penyelundupan dan pengedar narkoba. Terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, data menunjukkan sejak tahun 2002 hingga 2014 kasus narkoba narkoba cenderung meningkat. Terdapat hambatanhambatan yang menyebabkan upaya-upaya yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai target untuk bebas narkoba pada tahun 2015. Hambatan-hambatan tersebut digolongkan dalam hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang dimaksud adalah masalah dana bagi BNNP Kaltim, tingginya demand akan narkoba, masalah dalamkerjasama pemberantasan narkoba dan terdapatnya oknum aparat yang korup. Sedangkan pada hambatan eksternal adalah terdapatnya kampung narkoba di Sabah. BNNP Kaltim yang bertugas dalam preventive, rehabilitasi dan juga pemberantasan ternyata tidak memiliki dukungan dana yang mencukupi. Terlebih lagi wilayah kerja BNNP Kaltim meliputi hingga provinsi Kaltara. Selain itu BNNP juga mengakui kekurangan personel untuk menjalankan tugas-tugasnya. Tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba di Kaltim juga menyebabkan permasalahan yang lain sebab angka penyelundupan narkoba ke Kaltim akan terus meningkat mengingat adanya demand yang tinggi di di provinsi tersebut. Balai rehabilitasi narkoba BNNP Kaltim baru merehabilitasi 80 orang. Angka tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pengguna narkoba di Kaltim yang berkisar antara 35.512 hingga 46.468 orang. Angka tersebut dapat dinilai wajar sebab langkah rehabilitasi telah ditekankan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 namun baru terwujud pada tahun 2013. Lamanya rentang waktu antara undangundang tersebut dan pendirian balai rehabilitasi telah membuat Kaltim kehilangan banyak waktu untuk merehabilitasi lebih banyak waktu pengguna narkoba dan menekan angka demand narkoba ke Kaltim. Kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam pertukaran informasi guna memberantas narkoba telah lama ditekankan dalam kerjasama ASOD. Namun di Kaltim hal tersebut baru terlaksana pada tahun 2010 saat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menjalin kerjasama dengan Kepolisian Negeri Bagian Sabah.Meskipun kerjasama tersebut diakui telah membuahkan hasil yang positif, namun mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kerjasama tersebut membuat komitmen menuju Drug-Free ASEAN 2015 dipertanyakan.

1157


Hambatan internal terakhir ialah terdapatnya oknum aparat yang korup di Kaltim.Keterlibatan oknum aparat yang korup sudah adalah bagian dari Organize Transnational Crime. Kalimantan Timur adalah wilayah yang tidak luput dari keadaan tersebut. Contohnya ialah, pada hari senin, 15 September 2014 polresta Samarinda melakukan penangkapan terhadap seorang jaksa asal Tenggarong, Kalimantan Timur. Oknum jaksa tersebut ditangkap karena penyalahgunaan sabusabu. Penggerebekan tersebut dilakukan di kawasan Sempaja Samarinda. Oknum jaksa tersebut tertangkap dengan barang bukti tiga “poket” sabu seberat 0,91 gram dan alat hisap sabu. Pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa oknum jaksa tersebut juga bertindak sebagai pengedar sabu-sabu.Kasus lain yang melibatkan oknum aparat ialah lolosnya tahanan kasus narkoba di Lapas kota Balikpapan. Kejadian kaburnya narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Balikapapn terjadi dengan adanya keterlibatan petugas lapas.Kejadian narapidanayang kabur di lapas tersebut adalah bukan pertama kali terjadi.Hambatan nomor empat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Drug-Free ASEAN 2015 menghadapi kegagalan di Kalimantan Timur. BNNP menyebutkan dalam beberapa operasi penangkapan, seringkali sindikat narkoba mengetahui lebih dulu bahwa petugas kepolisian ataun BNN akan melakukan penangkapan. Hambatan eksternal dalam implementasi Drug-Free ASEAN 2015 Di Kaltim datang dari negara bagian Sabah, Malaysia.Di kawasan tersebut terdapat sebuah kampung yang dikenal sebagai kampung narkoba dan letaknya berdekatan dengan Nunukan.Dari kawasan tersebut narkoba diselundupkan ke Kalimantan Timur. Kampung yang dimaksud memiliki nama resmi kampung Titingan atau juga dikenal dengan nama icebox. Narkoba dapat beredar bebas di kampung tersebut disebabkan oleh kemiskinan yang tinggi dan diperparah oleh arus imigran asal Indonesia, Filipina dan Timor Leste (Khoridatul Annisa, 2009:122). Kesimpulan Drug-Free ASEAN 2015 atau ASEAN Bebas Narkoba 2015 adalah deklarasi negaranegara ASEAN untuk membebaskan negara-negara di kawasan ASEAN dari produksi, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai visi tersebut ASEAN telah memiliki pedoman yang tertuang dalam tugas dan peran ASOD. Dalam implementasinya di Kalimantan Timur, telah dilakukan upaya preventive, rehabilitasi dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran narkoba melalui BNNP Kaltim, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan kersama dengan Kepolisian Negeri Bagian Sabah.Namun hingga tahun 2014 kasus dan tersangka narkoba justru semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh terhambatnya upaya-upaya yang telah ditempuh seperti BNNP yang mengalami kekurangan dana dan personel, tingginya demand untuk narkoba akibat lambannya implementasi rehabilitasi, lambannya pencapaian kerjasama pemberantasan narkoba, terdapatnya oknum aparat yang korup juga memperparah permasalahan tersebut. Selain itu kampung narkoba yang berada di Sabah juga berperan sebagai faktor yang menghambat implementasi Drug-Free ASEAN 2015 sebab telah menjadi pintu utama masuknya narkoba ke Kalimantan Timur melalui Nunukan.

1158


Daftar Pustaka Buku Annisa, Khoridatul. 2009. Malaysia Macan Asia, Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, & Dinamika Hubungannya dengan Indonesia, GARASI, Jogjakarta Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta McFarlane, John. 2001. Transnational Crime and The Asia Pacific Security, dalam The Many Faces of Asian Security, Sheldon W. Simon (ed), Lanham and Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, Ltd Pitsuwan, Surin. 2008. Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendation. UNODC Sudiar, Sonny. 2013. Sosek Malindo Kaltim – Sabah. Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara, Pustaka Radja, Surabaya Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing. Malang Internet Cooperation on Drugs and Narcotics Overview terdapat http://www.asean.org/communities/aseanpoliticalsecuritycommunity/item/cooperation-on-drugs-and-narcoticsoverview diakses pada 1 Nopember 2014

di

Pengungkapan Narkoba di Nunukan Berkat Kerjasama Polisi Inonesia-Malaysia.Lihat http://www.antarakaltim.com/berita/17961/pengungkapan-narkoba-dinunukan-berkat-kerjasama-polisi-inonesia-malaysia.Diakses pada 10 Juli 2016 Lihat pada http://indonesian.cri.cn/201/2009/07/14/1s99265.htm diakses tanggal 30 April 2016 Lihat Pada http://indonesian.cri.cn/201/2013/11/04/1s143319.htm diakses pada 30 April 2016 Lihat

pada http://sp.beritasatu.com/home/asean-teken-deklarasi-kawasan-bebasnarkotika-2015/18806 diakses pada 30 April 2016

Lihat pada www.setkab.go.id/artikel-5850-upaya-asean-dalam-mencapai-drug-freeasean-2015.html. Diakses pada 11 September 2014 Lihat padahttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cf5651ccd23/dpr-desak-bnntangani-kejahatan-narkoba-dengan-extraordinary. Diakses pada 13 Mei 2015

1159


Lihat

pada http://www.dprd-kaltimprov.go.id/read/news/2015/3028/waspadanarkoba-malaysia-bnnp-minta-dukungan-anggaran-hearing-komisi-iv%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%9C-bnp-kaltim.html diakses pada 16 Maret 2016

Lihat Pada http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2014/08/12/1156/bangunbudaya-merehabilitasi-pengguna-narkoba diakses pada 16 Maret 2016

1160

ANALISIS HAMBATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM IMPLEMENTASI KAWASAN ASEAN BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents