Analsisis Faktor-Faktor…(Febrika Nurtiyas) 166
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROPINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014 AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN JAVA ISLAND IN 2010-2014 oleh: febrika nurtiyas fakultas ekonomi, universitas negeri yogyakarta
[email protected] Pembimbing: Mustofa, M. Sc. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari Survei Upah Buruh (SUB) oleh BPS, Survei Biaya Hidup oleh BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) oleh BPS. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel model random effect (REM) dengan metode Ordinary Least Square (OLS) menggunakan program EVIEWS versi 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa di bawah nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi Nasional 2) Indeks Harga Konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Propinsi; 3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Propinsi; 4) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Propinsi karena penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu lima tahun, sementara penelitian lain menggunakan jangka waktu yang panjang, sekitar dua puluh tahunan; 5) Pendapatan per Kapita berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Propinsi 6) Kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 86.73%. Sisanya sebesar 13.27% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kata Kunci: Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan per Kapita, Upah Minimum Propinsi Abstract The study aimed to find out the factors affecting the Provincial Minimum Wage in Java Island in 20102014. This was a quantitative study. The data were obtained from the Labor Wage Survey (LWS) by the Central Bureau of Statistics (CBS), the Living Cost Survey (LCS) by CBS, the National Labor Force Survey (NLFS), and the Regional Income Special Survey (RISS) by CBS. The data analysis in the study was panel data regression analysis using the random effect model (REM) with the Ordinary Least Square (OLS) model employing the program of EVIEWS version 8. The result of the study showed that: 1) the Provincial Minimum Wage in Java Island was below the average National Provincial Minimum Wage; 2) the Consumer Price Index did not significantly affect the Provincial Minimum Wage; 3) the Labor Force Participation Rate negatively affected Provincial Minimum Wage; 4) the Gross Regional Domestic Product negatively affected Provincial Minimum Wage because the study used only a short period of time is five years, while another study using a long period of time around two forties; 5) the Income per Capita positively affected Provincial Minimum Wage; and 6) the contribution of all the independent variables to account for the dependent variable was 86.73%. The remaining 13.27% was accounted for by other variables outside the model.
Keywords: Consumer Price Index, Labor Force Participation Rate, Gross Regional Domestic Product, Income per Capita, Provincial Minimum Wage
167 Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
sedikit pengusaha yang secara sadar dan
PENDAHULUAN Tenaga
yang
sukarela untuk meningkatkan taraf hidup
menawarkan jasa, dan mempunyai peranan
karyawan, terutama pekerja golongan paling
penting dalam proses produksi, sehingga atas
bawah.
pengorbanan
kerja
adalah
kerja
Upaya untuk menghindari perbedaan
memperoleh imbalan jasa dari perusahaan
kepentingan antara pengusaha, dan pekerja,
berupa upah. Upah merupakan salah satu
pemerintah
indikator penting untuk mencukupi hidup
pengupahan ini yang biasa dikenal dengan
tenaga
dan
upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah
keluarganya sangat tergantung pada upah
untuk menjaga agar tingkat upah tidak
yang mereka terima untuk dapat memenuhi
merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring
kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan
pengaman), meningkatkan daya beli pekerja
kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para
yang paling bawah,
pekerja
selalu
kesenjangan secara bertahap antara mereka
mengharapkan upah yang lebih besar untuk
yang berpenghasilan tertinggi dan terendah.
untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan
Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat
keluarga.
pihak yang saling terkait yaitu pemerintah
kerja.
tersebut,
pihak
tenaga
Pekerja
dan
atau
serikat
buruh
pekerja
Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu
komponen
biaya
produksi
yang
perlu
mengatur
masalah
dan mempersempit
dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan
dipandang dapat mengurai tingkat laba yang
lembaga
dihasilkan, sehingga
pengusaha berusaha
praktisi dan lain sebagainya yang bertugas
untuk menekan upah tersebut sampai pada
memberikan masukan kepada pemerintah,
tingkat yang paling minimum. Oleh karena
Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
itu, laba perusahaan dapat ditingkatkan. Masih
(FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan
sedikit pengusaha yang memandang pekerja
wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi
sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan,
Pengusaha
dan
mengevaluasi tingkat upah minimum yang
menghasilkan
keuntungan
bagi
perusahaan.
independen
Indonesia).
terdiri
dari
Mereka
pakar,
bertugas
berlaku pada saat tertentu dan memutuskan
Di pihak lain, karyawan atau pekerja menganggap upah sebagai balas jasa terhadap
apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.
apa yang telah ia kerjakan, sehingga pekerja
Di Indonesia, masing-masing Propinsi
akan menuntut upah lebih untuk mencukupi
menetapkan upah minimum yang berbeda-
kebutuhannya agar mereka dapat
hidup
beda. Namun dalam penentuannya, masih ada
sejahtera, tetapi dalam kenyataannya, hanya
Propinsi yang menetapkan Upah Minimum
Analsisis Faktor-Faktor…(Febrika Nurtiyas) 168
Propinsi (UMP) di bawah nilai rata-rata UMP
dapat disesuaikan dengan harga yang sedang
Nasional, khususnya di Pulau Jawa. Hampir
terjadi.
semua Propinsi di Pulau Jawa menetapkan
Upah pekerja dalam jangka panjang akan
UMP di bawah rata-rata UMP Nasional,
memiliki kemampuan yang semakin sedikit
sementara ada beberapa propinsi di Pulau lain
dalam membeli barang, dan jasa yang
yang menetapkan Upah Minimum Propinsi di
dibutuhkan. Hal ini terjadi akibat naiknya
atas nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi
harga-harga
Nasional.
Kenaikan tersebut akan menurunkan daya beli
barang,
dan
jasa
tersebut.
Penetapan upah minimum didasarkan
dari upah. Pada hakekatnya, harga barang dan
pada standar biaya hidup. Namun, rata-rata
upah akan selalu naik, dan yang menjadi
tingkat Upah Minimum Propinsi (UMP) di
masalah adalah naiknya tidak serentak dan
Pulau Jawa masih dibawah nilai kebutuhan
juga besarnya tidak sama besar. Perubahan
hidup layak pekerja. Pemerintah menetapkan
yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan
UMP yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup
untuk mengetahui sampai dimana upah akan
Layak
digunakan
meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga
produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.
dalam hal ini tingkat upah perlu disesuaikan
Namun, pada kenyataannya, fakta di lapangan
dengan kenaikan harga barang agar daya beli
menyebutkan secara rata-rata Upah Minimum
upah pekerja akan meningkat.
(KHL)
dengan
Propinsi baru memenuhi sekitar 90% dari
Selain
Kebutuhan Hidup Layak. Komponen KHL
Konsumen
yang ditetapkan pemerintah belum dapat
Angkatan Kerja (TPAK) juga digunakan
mewakili kebutuhan para pekerja.
dalam penetapan nilai UMP. TPAK ini dapat
Pemerintah menetapkan KHL dengan 60
digunakan
menggunakan (IHK),
untuk
Indeks
Tingkat
mengetahui
Harga
Partisipasi
penawaran
komponen, tetapi para pekerja menuntut KHL
tenaga kerja, sehingga dengan mengetahui
dengan 84 komponen. Dalam prakteknya,
tingkat penawaran tenaga kerja tersebut, maka
KHL ini masih banyak terjadi ketidakadilan
dapat disesuaikan upah yang layak bagi
bagi pekerja. Oleh sebab itu, KHL dirasa
pekerja
kurang apabila digunakan sebagai dasar
berdasarkan penawaran tenaga kerja.
penetapan
nilai
upah
dihitung
Jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa
menggunakan faktor lain yaitu Indeks Harga
sendiri selama periode 2010-2014 terus
Konsumen
indeks
mengalami peningkatan dari 67.741.578 pada
perubahan biaya hidup. Dengan menggunakan
tahun 2010 menjadi 71.128.148 pada tahun
IHK, maka pemerintah dapat mengetahui
2014. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini
harga-harga saat ini, sehingga tingkat upah
disebabkan
IHK
sehingga
biasanya
perlu
(IHK).
UMP,
karena
adalah
oleh
peningkatan
penduduk
169 Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
berumur 15 tahun ke atas pada periode yang
Jumlah tingkat output yang diproduksi
sama, sedangkan untuk Tingkat Partisipasi
disebut dengan Produk Domestik Regional
Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan
Bruto (PDRB). PDRB
dari
digunakan
tahun
ke
tahun
tetapi
mengalami
penurunan pada tahun 2013, dan 2014.
dalam
minimum karena
ini penting jika
penetapan
nilai
upah
tingkat output yang
Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan
diproduksi akan berpengaruh terhadap laba
Kerja (TPAK) ini yang disebabkan oleh
yang dihasilkan. Jadi jika laba meningkat,
terbatasnya
maka tingkat upah minimum selayaknya juga
jumlah
lapangan
pekerjaan,
sehingga tingkat penawaran tenaga kerja di
meningkat.
Pulau Jawa meningkat. Jika penawaran tenaga
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
kerja meningkat, kelebihan penawaran tenaga
di setiap Propinsi di Pulau Jawa mengalami
kerja ini akan diserap sektor informal yang
peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan
tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi,
PDRB ini dibarengi dengan peningkatan Upah
yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat
Minimum Propinsi (UMP), walaupun masih
upah. Jika pangsa tenaga kerja di sektor
ada laju Upah Minimum Propinsi di Pulau
informal lebih rendah, maka nilai upah akan
Jawa pada tahun tertentu masih di bawah nilai
memburuk.
laju Produk Domestik Regional Bruto.
Penetapan
besarnya
Upah
Minimum
Perubahan
tingkat
kemakmuran
dari
Propinsi yang baru, juga mengacu pada nilai
waktu ke waktu dapat pula menjadi faktor
tambah yang dihasilkan oleh pekerja. Teori
yang mempengaruhi nilai Upah Minimum
upah
dengan
Propinsi. Tingkat kemakmuran suatu daerah
penetapan upah minimum memungkinkan
tidak hnya dilihat dari besar kecilnya PDRB
tenaga
karena PDRB tidak bisa menunjukkan berapa
efisiensi
kerja
sehingga
meningkatkan jangka
nutrisinya, dapat
jumlah penduduk yang harus dihidupi dari
meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan
PDRB. PDRB suatu daerah tinggi, namun
upah
untuk
belum tentu daerah tersebut makmur karena
memberi nutrisi yang baik untuk anaknya,
jumlah penduduk di daerah tersebut juga
sehingga akan memberi dampak yang besar
tinggi, sehingga ukuran yang lebih tepat untuk
dalam peningkatan produktivitasnya. Upah
mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah
yang dibayarkan menurut teori ini jauh di atas
dengan menggunakan pendapatan per kapita.
juga
dalam
menyebutkan,
memungkinkan
panjang
buruh
upah keseimbangan, sehingga produktivitas
Pendapatan
per
kapita
adalah
hasil
tenaga kerja meningkat, dan jumlah output
perbandingan antara PDRB dengan jumlah
yang diproduksi akan meningkat.
tenaga kerja pada periode
yang sama,
Pendapatan per kapita juga merefleksikan
Analsisis Faktor-Faktor…(Febrika Nurtiyas) 170
PDRB per kapita. Nilai pendapatan per kapita di Pulau Jawa dari tahun ke tahun mengalami
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Upah
peningkatan yaitu 37.022.470,00 pada tahun
Upah merupakan imbalan jasa yang diterima
2010, dan 44.794.390,00 pada tahun 2014.
seseorang di dalam hubungan kerja yang
Pendapatan
per
kapita
ini
akan
berupa uang atau barang melalui perjanjian
mempengaruhi nilai Upah Minimum Propinsi
kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk
karena pendapatan per kapita merupakan tolok
memenuhi
ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan
keluarganya, Sadono Sukirno (2002: 353).
sebuah negara. Ketika pendapatan per kapita
kebutuhan
bagi
diri,
dan
Upah Minimum
naik, maka nilai Upah Minimum Propinsi juga
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Upah
meningkat karena masyarakat akan mampu
Minimum adalah suatu standar minimum yang
membeli barang dan jasa yang disediakan oleh
digunakan oleh para pengusaha atau pelaku
produsen, sehingga laba para pengusaha akan
industri untuk memberikan upah kepada
meningkat, dan pengusaha mampu membayar
pekerja di dalam lingkungan usaha atau
pekerja dengan upah yang lebih tinggi. Jadi
kerjanya .
tingkat
kemakmuran
masyarakat
akan
berpengaruh terhadap nilai upah minimum.
Indeks Harga Konsumen Indeks Harga Konsumen (IHK) menurut
Rata-rata pendapatan per kapita di Pulau
Gregory Mankiw (2013: 26) adalah ukuran
Jawa memiliki nilai di bawah nilai pendapatan
biaya keseluruhan barang, dan jasa yang dibeli
per kapita nasional, kecuali DKI Jakarta. Hal
oleh konsumen. Ahli statistik pemerintah
ini yang menyebakan nilai Upah Minimum
secara rutin menghitung, dan melaporkan
Propinsi di Pulau Jawa menjadi rendah.
IHK. Ketika menghitung IHK, Departemen
Penghitungan
Statistik menggunakan data tentang harga-
Propinsi
upah
ditentukan
minimum
di
suatu
berdasarkan
oleh
harga barang, dan jasa.
beberapa faktor. Namun, penelitian ini hanya
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
dibatasi pada faktor Indeks Harga Konsumen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
(IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang
(TPAK), Produk Domestik Regional Bruto
memberikan gambaran tentang penduduk
(PDRB), dan Pendapatan per Kapita karena
yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan
penelitian ini hanya menggunakan faktor
sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam
makro dengan melihat keadaan ekonomi, dan
periode survey, (Gregory Mankiw, 2013:
tenaga kerja di Pulau Jawa.
111).
171 Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
kelengkapan, kesempurnaan data, konsistensi
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Gregory Mankiw (2013: 6) Produk
data, dan keseragaman satuan perhitungan.
Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai
Tahap ke dua yaitu analisis data. Analisis data
pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
diproduksi di suatu daerah pada periode
analisis regresi data panel.
tertentu. Sisi produksi ekonomi merubah input
Variabel Penelitian
seperti tenaga kerja, dan modal menjadi
Upah
output.
Propinsi
(Variabel
Dependen) adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk
Pendapatan per Kapita Menurut
Minimum
Sadono
Sukirno
(2013:
424)
tunjangan
tetap
yang
ditetapkan
oleh
pendapatan per kapita adalah pendapatan
gubernur. Satuan Upah Minimum Propinsi
rata-rata penduduk suatu Negara pada periode
dinyatakan dalam Rupiah.
tertentu. Nilai pendapatan per kapita dapat
Indeks
Harga adalah
Konsumen suatu
(Variabel
digunakan sebagai salah satu indikator tingkat
Independen)
indeks
yang
kemakmuran penduduk suatu daerah.
menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
METODE PENELITIAN Data yang digunakan dalam penelitian ini
penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu
merupakan data sekunder yang bersumber
tertentu. Satuan Indeks Harga Konsumen
pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS)
dinyatakan dalam persen.
pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.,
Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
data yang diteliti meliputi data Indeks Harga
(Variabel Independen) didefinisikan sebagai
Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan
perbandingan antara angkatan kerja dengan
Kerja, Produk Domestik Regional Bruto
jumlah seluruh penduduk usia kerja. Satuan
Pendapatan per kapita, dan Upah Minimum
Tingkat
Propinsi (UMP).
dinyatakan dalam persen.
Jenis data yang digunakan adalah data
Produk
Partisipasi
Domestik
Angkatan
Kerja
Regional
Bruto
panel yaitu gabungan time series dan cross
(Variabel Independen) adalah jumlah nilai
section. Data time series periode 2010-2014
tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari
sedangkan cross section adalah 6 propinsi di
seluruh kegiatan pekonomian di daerah dalam
Pulau Jawa.
tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Satuan Produk Domestik
Tahap-Tahap Pengolahan data Tahap-tahap pengolahan data pada penelitian ini
yaitu
editing
data
yang
meliputi
Regional Bruto dinyatakan dalam Rupiah.
Analsisis Faktor-Faktor…(Febrika Nurtiyas) 172
Pendapatan
per
Kapita
(Variabel
menggunakan data panel yang ditulis dengan
Independen) merupakan representasi tingkat
persamaan sebagai berikut:
kemakmuran dan aktivitas perekonomian
LnMWit = β0 + β1CPIit + β2EMPit
masyarakat. PDRB per kapita diperoleh dari
+Lnβ3GRDPit +Lnβ4IPCit + εit
pembagian
Keterangan :
antara
pendapatan
domestik
regional bruto pada tahun tertentu dengan
Ln
: Logaritma natural
jumlah penduduk pada pertengahan tahun di
MW
:Upah Minimum Propinsi
wilayah
β0
: Konstanta
yang
bersangkutan.
Satuan
Pendapatan per Kapita dinyatakan dalam
β1, β2, β3, β4 : koefisien regresi
Rupiah.
CPI
: IHK
EMP
:TPAK
Data yang digunakan dalam penelitian ini
GRDP
:PDRB
adalah data sekunder. Data yang digunakan
IPC
: Pendapatan per kapita
bersumber dari Survei Upah Buruh (SUB)
i
: cross section (data panel)
oleh BPS, Survei Biaya Hidup oleh BPS,
t
: time series
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),
ε
: error term
Jenis dan Sumber Data
dan Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) oleh BPS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Data Panel
Penaksiran Model
Data panel adalah gabungan data cross section
Untuk melihat seberapa besar jumlah
dan time series. Dalam regresi data panel
Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat
terdapat empat model yang dapat digunakan,
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk
yaitu model OLS pooled, model fixed effects
Domestik Regional Bruto (PDRB), dan
least square dummy variabel (LSDV), model
Pendapatan per Kapita mempengaruhi Upah
fixed effects within-group dan model random
Minimum Propinsi di Pulau Jawa, maka
effect (Gujarati, 2013: 241). Pemilihan model
terlebih dahulu dilakukan penaksiran model
yang akan dipakai, diseleksi dengan uji
menggunakan uji goodness of fit. Berdasarkan
spesifikasi model. Terdapat dua uji spesifikasi
uji spesifikasi model yang telah dilakukan,
yaitu efek tetap (fixed effects) atau efek
maka model regresi yang digunakan dalam
random (random effect).
mengestimasikan
pengaruh
IHK,
TPAK,
PDRB, dan Pendapatan per Kapita terhadap
Spesifikasi Model Regresi Model penelitian tentang faktor-faktor yang
Upah Minimum Propinsi (UMP) di Pulau
mempengaruhi
upah
Jawa adalah model random effect.
dikembangkan
oleh
minimum Arnaud
ini (2005)
173 Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Model
regresi
faktor-faktor
yang
Nilai koefisien regresi TPAK sebesar -
mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di
0.024393
menunjukkan
bahwa
TPAK
Pulau Jawa tahun 2010-2014 dengan model
berpengaruh negatif terhadap nilai Upah
random effect dan metode OLS, diperoleh
Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini
nilai koefisien regresi untuk setiap variable
berarti apabila terjadi kenaikan TPAK 1%,
penelitian dengan persamaan sebagai berikut.
akan menyebabkan penurunan nilai Upah
LnMWit = β0 + β1CPIit + β2EMPit
Minimum Propinsi di Pulau Jawa sebesar
+Lnβ3GRDPit +Lnβ4IPCit + εit
0.0024% pada periode 2010-2014. Peningkatan pada penawaran tenaga kerja
LnMWit
=
11.7877
0.0238EMP
0.00162CPI
akan mempengaruhi tingkat upah yang akan ditetapkan. Hal ini dikarenakan upah akan
0.1140LnGDRP+
0.5115LnIPC+ εit
selalu menyesuaikan diri dengan penawaran di pasar tenaga kerja.
Std. Error (-0.6021) (-3.2592) (-4.2638)
Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja
(12.54046)
akan
mula-mula
menciptakan
penawaran
tenaga kerja berlebih, akibatnya upah akan Sig (0.5525) (0.0032) (0.0003) (0.0000)
turun. Pengaruh
Indeks
Domestik
Regional
Bruto terhadap Upah Minimum Propinsi
Pembahasan Pengaruh
Produk
Harga
Konsumen
terhadap Upah Minimum Propinsi
Hasil
analisis
menunjukkan
bahwa
variabel PDRB secara individu memiliki
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara
pengaruh signifikan terhadap nilai Upah
individu variabel Indeks Harga Konsumen
Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Nilai
tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum
koefisien
Propinsi di Pulau Jawa. Artinya, tinggi dan
menunjukkan bahwa pendapatan per kapita
rendahnya Indeks Harga Konsumen tidak
berpengaruh negatif terhadap nilai Upah
memiliki pengaruh terhadap penetapan Upah
Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini
Minimum Propinsi. Hal ini disebabkan karena
berarti apabila terjadi kenaikan PDRB 1%
pemerintah menggunakan Kebutuhan Hidup
akan menyebabkan penurunan nilai Upah
Layak daripada menggunakan Indeks Harga
Minimum Propinsi di Pulau Jawa sebesar
Konsumen sebagai standar upah minimum.
0.11% pada periode 2010-2014.
Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Propinsi
regresi
sebesar
-0.115096
Secara teoritis, PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap nilai Upah Minimum Propinsi. Ketika PDRB meningkat, UMP juga
Analsisis Faktor-Faktor…(Febrika Nurtiyas) 174
akan meningkat. Namun, dalam penelitian ini
Propinsi. Hal ini dikarenakan tingkat upah
memiliki kasus yang berbeda. Nilai PDRB
akan
naik, tetapi tingkat upah akan turun, dan
suatu daerah. Jika tingkat kemakmuran suatu
sebaliknya
daerah naik, maka tingkat upah juga akan
Hal
ini
disebabkan
karena
menyesuaikan
naik.
waktu yang pendek yaitu lima tahun. Hal ini
sebagai pedoman kebijakan ekonomi yang
terbukti pada saat menggunakan periode
akan diambil oleh pemerintah, dalam hal ini
waktu selama tujuh tahun
yaitu
Upah
per
kemakmuran
penelitian ini hanya menggunakan jangka
(lampiran. 7)
Pendapatan
tingkat
Minimum
kapita
digunakan
Propinsi
karena
PDRB berpengaruh positif meskipun tidak
pendapatan per kapita ini menjadi indikator
signifikan terhadap nilai Upah Minimum
standar hidup suatu negara dari tahun ke
Propinsi.
tahun.
Penelitian ini
berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh Bersales (2014) yang menggunakan jangka waktu 22
KESIMPULAN DAN SARAN
tahun (1990-2012), dan Ilham Kristanto
Kesimpulan
(2011) yang menggunakan jangka waktu 21
Adanya perbedaan nilai upah minimum di
tahun
(1990-2011)
menujukkan
bahwa
Pulau Jawa antara satu provinsi dengan
variabel PDRB memiliki pengaruh positif
provinsi lain. Rata-rata nilai Upah Minimum
terhadap nilai upah minimum.
Propinsi di Pulau Jawa paling tinggi ditempati
Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap
oleh DKI Jakarta, dan paling rendah ditempati
Upah Minimum Propinsi
oleh Propinsi Jawa Tengah. Hampir semua
Hasil analisis menunjukkan bahwa
Propinsi di Pulau Jawa menetapkan nilai Upah
variabel pendapatan per kapita baik secara
Minimum Propinsi di bawah nilai rata-rata
individu maupun simultan signifikan dalam
Upah Minimum Propinsi Nasional.
mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di
Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi sebesar
(TPAK) dan Produk Domestik Regional Bruto
0.512724 menunjukkan bahwa pendapatan per
(PDRB) berpengaruh negatif terhadap Upah
kapita berpengaruh positif terhadap nilai Upah
Minimum Propinsi karena penelitian ini hanya
Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini
menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu
berarti apabila terjadi peningkatan pendapatan
lima
per kapita 1% akan menyebabkan kenaikan
menggunakan jangka waktu yang panjang, sekitar
Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa
dua
sebesar 0.51% pada periode 2010-2014.
Pendapatan per Kapita berpengaruh positif
tahun,
puluh
sementara
tahunan,
penelitian
sedangkan
lain
untuk
kapita
terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di
mampu meningkatkan nilai Upah Minimum
Pulau Jawa. Perubahan yang terjadi pada nilai
Peningkatan
pendapatan
per
175 Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Upah Minimum Propinsi dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti sebesar 86.73%.
Sadono Sukirno. 2013. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sisanya sebesar 13.27% dijelaskan oleh Sofyan Yamin, Lien, A Rachmach, Heri Kurniawan. 2011. Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda. Jakarta: Salemba Empat.
variabel lain di luar model.
Saran Perlu
membuat
peraturan
perundang-
undangan baru tentang upah minimum yang dapat diterima baik oleh pengusaha maupun buruh, sehingga tercipta hubungan yang baik antara buruh dan pengusaha serta pemerintah dalam rangka mewujudkan adanya perjanjian bersama yang setara dan seimbang antar unsur-unsur tersebut terutama membicarakan masalah upah. Selain itu, adanya peningkatan penawaran tenaga kerja akan menurunkan tingkat upah, sehingga perlu digalakkan program kewirausahaan untuk mengurangi jumlah penawaran tenaga kerja.
DAFTAR PUSTAKA Arnaud, Sebastien St. 2005. The Rise and Fall of Provincial Minimum Wages : Labor Movement, Business Interest and Partisan theory. Sociological Journal: USA. Department of Sociology, University of Toronto. Gujarati, Damodar N, Dawn C. Porter. 2013. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat. Mankiw, Gregory, Euston Quah, Peter Wilson. 2013. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat. Sadono Sukirno. 2002. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan
