ANALISIS EFEKTIVITAS PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA) DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA) DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011

Ringkasan Eksekutif

Keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen anggaran merupakan bagian sangat penting dalam upaya pencapaian visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk mencapai targettarget pembangunan selama lima tahun, pemerintah daerah menyusun dokumen tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada prinsipnya, terdapat sinkronisasi antara target kinerja selama lima tahun dengan program/kegiatan dan alokasi anggaran tahunan. Kesesuaian antara target capaian kinerja pembangunan yang direncanakan dengan anggaran dan dokumen pelaksanaan merupakan ukuran kualitas perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom dengan otonomi khusus, Provinsi Aceh memiliki kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan anggaran daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) ternyata tidak selalu diikuti dalam penyusunan dokumen anggaran berupa Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Aceh (PPAA). Penyimpangan dari dokumen perencanaan semakin besar ketika Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPA. Kesimpulan studi ini adalah proses penyusunan anggaran pada semua SKPA Provinsi Aceh belum berjalan efektif. Hal ini disebakan masih ditemukannya beberapa kelemahan, yaitu: (a) Penentuan sasaran kegiatan sebagai penerima manfaat anggaran masih kurang tepat; (b) Penentuan target kegiatan belum mengacu pada sasaran yang ingin dicapai; (c) Penentuan keluaran (output) kegiatan tidak mengikuti target yang akan dicapai; (d) Penentuan hasil (outcome) kegiatan belum menggambarkan kualitas keluarannya, sehingga keberhasilan sebuah program belum dapat diukur; (e) Belum ada keseragaman indikator terhadap program/kegiatan yang sama yang dilaksanakan beberapa SKPA; dan (f) Interval perbedaan besaran anggaran dalam PPAS dengan RKA masih jarak sehingga mencerminkan penyusunan PPAS belum akurat dan tidak berpedoman kepada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Aceh dan semua SKPA Provinsi Aceh, yakni: (a) Perlunya menyusun suatu buku pedoman penyusunan anggaran yang di dalamnya memuat jenis indikator kinerja untuk masing-masing program/kegiatan; (b) Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Analisi Standar Belanja (ASB) sebagai acuan dalam menyusun Plafon Anggaran Sementara (PAS) dan penyusunan RKA-SKPA; (c) Meningkatkan koordinasi antara SKPA yang melaksanakan program/kegiatan yang sama; dan (d) Meningkatkan pemahaman tentang anggaran berbasis kinerja bagi personil yang terlibat dalam TAPA, karena kelemahan yang ditemukan banyak dalam lingkup yang merupakan tanggung jawab tim tersebut.

Laporan Analisis Efektivitas Penganggaran dan Penggunaan Anggaran

B AB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Tujuan pembangunan Nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahterakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara layak, yaitu perumahan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, rasa aman, dan mempunyai pendapatan, serta dihargai harkat dan martabatnya selaku manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2001, melalui penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Indonesia mulai menyelenggarakan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal. Meskipun sebelumnya telah ada konsep otonomi daerah, seperti diatur dalam UU No.5/1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, penerapan otonomi daerah kali ini dipandang paling komprehensif dan esensial. Untuk menyempurnakan UU No.22/1999 dan UU No.25/2009, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya selama tahun 2000-2003, Pemerintah kemudian mengganti kedua UU tersebut dengan UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada bagian menimbang UU No.32/2004 disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.1

1

Pasal 1 huruf d UU No.22/1999 dan pasal 1 angka 2 UU No.32/2004.

BAB I - 1


Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 Dengan demikian, dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah membuat peraturan daerah dan untuk melaksanakan Perda tersebut, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah.3 Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang terdesentralisasi, Indonesia memiliki hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur secara eksplisit agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan4 menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UndangUndang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hirarki tersebut, yang juga menunjukkan secara berjenjang kekuatan hukum produk hukum dimaksud, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun produk hukum yang dibutuhkan sesuai dengan batas kewenangannya. Hal ini bermakna bahwa, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah/qanun sebagai landasan penyelenggaraan kewenangannya. Pengaturan tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari aspek kelembagaan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah juga menerbitkan PP No.41/2007 Tentang 2 3

Pasal 1 huruf d, h, dan i UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 146 ayat 1 UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4

Undang-undang ini merupakan pengganti atas UU No.10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB I - 2


Organisasi Perangkat daerah, sebagai pedoman pembentukan organisasi oleh pemerintah daerah beserta fungsi-fungsinya dan PP No.58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan berbagai aspek pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Aceh, memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat kebijakan untuk melaksanakan kewenangannya, yang pada prinsipnya bersumber dari kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Kewenangan untuk menyelenggarakan urusanurusan pemerintahan diatur sedemikian rupa agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengaturan tentang apa yang akan dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan, siapa yang akan menerima hasil dan manfaat, siapa yang mengawasi, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu tugas dan fungsi. Lingkup inilah yang menjadi fokus penyelenggaran administrasi, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan pelayanan publik di pemerintahan daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Aceh.5 Pengaturan tentang kewenangan dan kelembagaan Pemerintahan Aceh sendiri telah ditetapkan dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini memberikan beberapa keistimewaan kepada Pemerintah Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain, terutama dalam hal mendapat alokasi dana otonomi khusus dan tambahan bagi hasil minyak bumi dan gas alam serta bentuk pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan keistimewaan ini, Pemerintah Aceh telah menerbitkan beberapa qanun, seperti Qanun Aceh No.1/2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Qanun Aceh No.2/2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, dan Qanun Aceh No.8/2008 Tentang Pelayanan Publik. Pada praktiknya, penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Aceh, terutama dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yakni PP No.58/2005, PP 5

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.56/2009, sebutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diganti dengan Provinsi Aceh.

BAB I - 3


No.38/3007, PP No.41/2007, dan PP No.8/2008.6 Semua PP ini menjadi konsideran dalam penyusunan qanun, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di Aceh. Oleh karena penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi dalam periodisasi kepemimpinan per lima tahun, maka perencanaan pembangunan disusun berdasarkan masa jabatan kepala daerah. Dalam kerangka pencapaian visi daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang 20 (dua puluh tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, setiap kepala daerah wajib menyusun dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, sesuai dengan masa jabatannya. RPJMD memuat target pencapaian pembangunan selama lima tahun yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga perwakilan di daerah. Sesuai dengan kewenangannya, dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang disebut satuan kerja perangkat daerah atau SKPD (di Aceh disebut satuan kerja perangkat Aceh atau SKPA). Sesuai PP No.41/2007, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah membentuk sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja, dan beberapa badan, dinas dan kantor. SKPD yang dibentuk melaksanakan satu atau beberapa fungsi sesuai dengan kewenangan daerah, seperti diatur dalam PP No.38/2007, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perda tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Khusus untuk Pemerintah Aceh, UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi pertimbangan filosofis dan strategis dalam penyusunan qanun tentang organisasi perangkat Aceh dan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Berdasarkan kewenangan dan fungsi yang telah diatur dalam qanun, satuan kerja menyusun rencana strategis (Renstra) yang sinkron dengan RPJMD dan rencana kerja (Renja) tahunan sebagai penjabaran RKPD. Rencana kerja masing-masing SKPD terdiri dari program dan kegiatan yang memiliki target kinerja yang hendak dicapai dan kebutuhan sumber daya untuk mencapai target-target tersebut. Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada masing-masing SKPD haruslah 6

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB I - 4


direncanakan seoptimal mungkin, yang tergambar dalam bentuk kebutuhan belanja yang akan dikeluarkan. Pemerintah Aceh merupakan salah satu bagian dari pemerintah provinsi yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). SKPA harus mampu menciptakan prorgam-program yang dapat mesejahterakan rakyat aceh. Pada kenyataannya, program-program yang direncanakan baik program jangka pendek, menengah dan panjang sering tidak sejalan satu sama lain. Salah satu penyebab mengapa hal ini terjadi adalah ketidaklengkapan pedoman dalam menetapkan sasaran, indikator dan target program/kegiatan, sehingga sulit bagi SKPD untuk menyusun dokumen perencanaan dan anggaran dengan baik. Dokumen yang menghubungkan perencanaan dan pelaksanaan oleh SKPD adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.7 Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja, penyusunan RKA-SKPD haruslah menerapkan prinsip-prinsip value for money, yang meliputi economy, efficiency, dan effectiveness (3E). Pasal 39 ayat (1) PP No.58/2005 menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penetapan RKA berpedoman pada program-progman yang telah disusun untuk masing-masing SKPD dan program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tersebut, dapat diketahui dengan menganalisis data potensi yang ada pada masyarakat tersebut. Untuk itu, diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), yang merupakan wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan publik serta menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah dan fungsi masing-masing SKPD. Jadi, anggaran yang disusun SKPD tidak berdasarkan keinginan (wants) belaka, tetapi harus disusun berdasarkan kebutuhan (needs). Sasaran pembangunan daerah akan tercapai secara efektif apabila anggaran yang disusun didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan yang ada di lapangan. 7

Pasal 36 ayat (2) PP No.58/2005.

BAB I - 5


Penyusunan RKA-SKPD harus sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak terlambat dalam pengesahan APBD dan keterlambatan diterbitnya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Keterlambatan dalam penerbitan DPA mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran, yaitu keterlambatan dalam menentukan paket pekerjaan, tendering pengadaan barang dan jasa dan penatausahaan keuangan. Konsekuensi keterlambatan anggaran adalah realisasi anggaran menjadi rendah, sehingga menyisakan dana yang tidak habis terpakai pada akhir tahun. Selisih antara alokasi dalam DPA dengan realisasi ini disebut SILPA (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran). SILPA yang bersumber dari belanja terjadi karena realisasi belanja lebih rendah dari pagu anggarannya, baik karena pelaksanaan kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun ataupun pembatalan pelaksanaan kegiatan, serta terjadinya “penghematan” anggaran (pekerjaan selesai atau output kegiatan telah tercapai, tetapi anggaran tidak terpakai seluruhnya). Pada prinsipnya, pelayanan publik akan terlaksana dengan baik apabila dalam proses perencanaan dan penganggaran, target kinerja yang menjadi solusi (outcomes) dalam pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terukur dan dapat dicapai dengan baik. Proses perencanaan yang dikomandoi oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), penyusunan dokumen-dokumen anggaran yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang di Aceh di sebut Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), dan penetapan anggaran daerah dalam bentuk peraturan daerah (di Aceh disebut qanun) melibatkan DPRD (di Aceh disebut DPRA), haruslah berjalan sinkron dan terkoordinir dengan baik. Setiap fihak yang terlibat semestinya melaksanakan fungsinya secara bertanggungjawab, sehingga outcomes dari anggaran dapat dicapai. Pada kenyataannya, tidak semua yang direncanakan dalam dokumen perencanaan teralokasikan anggarannya dalam APBA. Begitu juga dengan program dan kegiatan yang telah tercantum pendanaannya dalam APBD, tidak selalu terlaksana sebagian atau seluruhnya. Target kinerja yang dicantumkan dalam RKPD dan RPJMD tidak selalu menjadi pedoman dalam penyusunan target kinerja dalam RKA-SKPA. Akibatnya, pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran sering tidak sejalan dengan target yang direncanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti RKPD dan RPJMD. Secara politis, dapat dimaknai bahwa Gubernur tidak dapat memenuhi janji kampanye yang telah dituangkan dalam bentuk misi BAB I - 6


dan target-target dalam RPJMD, sementara secara kebijakan, Gubernur gagal menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Bagi publik, Gubernur dapat dipandang tidak berhasil memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah. Dengan pandangan bahwa pelimpahan urusan yang menjadi kewenangan daerah beserta pendanaannya sudah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan, maka pengelolaan pelayanan publik seharusnya sudah berjalan dengan baik. Namun, kenyataan lebih banyak berbicara lain. Pelayanan publik justru sering berjalan apa adanya karena perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan tidak terintegrasi dengan baik. Konsep

unified

budgeting

belum

dilaksanakan

sepenuhnya,

sehingga

terjadi

ketidaksinkronan antara perencanaan, pengalokasian dalam anggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Ketidakkonsistenan ini berimplikasi pada rendahnya tingkat pencapaian targettarget pembangunan yang telah dinyatakan dalam RPJMD.

1.2. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui efektivitas penyusunan anggaran pada SKPD di pemerintah daerah Provinsi Aceh; b. Untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan anggaran pada SKPD di pemerintah daerah Provinsi Aceh.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran 2011 pada SKPA Provinsi Aceh.

1.4. Output Penelitian Output penelitian ini adalah dokumen hasil penelitian yang berjudul “Efektifitas Penganggaran dan Penggunaan Anggaran di Provinsi Aceh”.

BAB I - 7


1.5. Outcome Penelitian Outcomes dalam penelitian ini adalah masukan bagi Pemerintah Aceh yang bermanfaat untuk memperbaiki kualitas penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan perencanaan dan pedoman yang komprehensif, efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga perencanaan pembangunan sejalan dengan penganggaran dan pelaksanaan di lapangan oleh SKPA.

1.6. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Aceh dan akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan November 2012.

1.7. Biaya Penelitian Biaya Peneliti ini bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2012, dengan DPA-SKPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Nomor: 1.06.1.06.01.06.01.5.2.

1.8. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Penellitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan November 2012 dengan jadwal sebagai berikut: -

Penyusunan TOR: Maret.

-

Pengumpulan data: Maret.

-

Data entry: Maret – Mei.

-

Pengolahan data: Mei – Juni.

-

Analisis data: Juni.

-

Penyusunan draft awal: Juli.

-

Presentasi hasil penelitian: Agustus.

-

Penyusunan laporan akhir (review): Agustus – September.

-

Presentasi hasil akhir: Oktober.

BAB I - 8


BAB LANDASAN TEORITIS II EFEKTIVITAS PENGANGGARAN 2.1. Hubungan Pengelolaan Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Penganggaran Daerah Implementansi otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah mengelola keuangannya secara mandiri. UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kemudian dijabarkan dalam PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberi penjelasan dan panduan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya secara terencana, partisipatif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Khusus

untuk

pemerintahan

Aceh,

keberadaan

UU

No.11/2006

tentang

Pemerintahan Aceh, memberikan keleluasaan sekaligus beban yang cukup berat untuk mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di kabupaten dan kota se Aceh. Tambahan penerimaan Aceh dari dana otonomi khusus dan tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi memberi warna tersendiri mengingat Pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk mengaturnya dalam qanun dan peraturan gubernur. Di sisi lain, pelaksanaan otonomi khusus tidak berlaku tanpa batas waktu. Pasal 2 PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi: a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan Bab II - 1


f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.1 Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang disebut APBD, yakni rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.2 APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.3 Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.4 Dari struktur APBD ini, akan diperoleh surplus atau defisit, yakni selisih lebih atau kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pada akhir tahun biasanya terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yakni selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.5 Dalam melaksanakan fungsi administrasi dan pelayanan publik dalam bentuk program dan kegiatan, pemerintah daerah menggunakan sumberdaya yang dimilikinya, baik sumberdaya fisik maupun keuangan. Pasal 17 ayat (1) PP No.58/2005 menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan 1

Pasal 4 PP No.58/2005. Pasal 16 PP No.58/2005. 3 Pasal 20 ayat (1) PP No.58/2005. 4 Pasal 17 ayat (3) PP No.58/2005. 5 Pasal 1 anka 31 PP No.58/2005. 2

Bab II - 2


pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah.6 Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, proses penganggaran sangat penting karena adanya peran DPRA dan masyarakat yang lebih besar. Kualitas hasil (outcome) sangat tergantung dari bagusnya perencanaan dan penganggaran dalam memilih indikator input dan outputnya sebagaimana diatur dan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan diatur kembali dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Proses tersebut dilakukan dengan mengikuti alur perencanaan dan penganggaran seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.1.: Alur Perencanaan dan Penggangaran Sumber: Indra Bastian (2006:5)

6

Pasal 26 PP No.58/2005.

Bab II - 3


Secara lebih rinci proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dan kaitannya dengan anggaran pemerintah pusat dapat dijelaskan melalui Gambar ambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2: Alur ur Perencanaan dan Pengangaran Daerah Sumber: Pusdiklat BPK RI (2008) (2008 Penerapan konsep prestasi kerja diukur dengan indikator-indikator indikator ke keberhasilan (kinerja) yang dimulai dari ukuran input, output, outcome, benefit,, dan akhirnya impact. Indikator tersebut dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, waktu, teknologi, hasil fisik atau non fisik, dan nilai tambah setiap akhir pelaksanaan roda pemerintahan emerintahan baik jangka pendek, jangka menengah, gah, dan jangka panjang. panjang Oleh karena itu, pemerintah ah daerah dituntut untuk mampu menyusun anggaran yang akurat, efektif, efisien dan proporsional. Realisasi anggaran diharapkan sesuai dalam alokasi dan jumlahnya sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

2.2. Anggaran Berbasis is Kinerja Tujuann dari anggaran berbasis kinerja (performance ( budgeting)) adalah untuk meningkatkan kualitas pelayan publik melalui pengalokasian sumberdaya (resources (resources) yang konsisten dengan tujuan-tujuan tujuan sosial dan politik, meningkatkan efisiensi, ekonomi, dan efektifitas dalam penggunaannya, dan memeperbaiki akuntabilitas. akuntabilitas Secara singkat dapat dinyatakan bahwa ABK adalah meningkatkan fokus pada what the public sector is 1q1accomplishing accomplishing with the resources provided provided, lebih luas dari sekedar fokus pada how much money is being spent ini any area (Arizti, et al., 2010:15). Bab II - 4


Reformasi perencanaan dan penganggaran dimulai dengan lahirnya peraturan perundang‐undangan seperti UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU tersebut kemudian dilengkapi dengan PP No.20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP No.21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA‐K/L), PP No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP No.40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budgeting), berjangka menengah (medium term expenditure framework/MTEF) dan sistem penganggaran terpadu (unified

budgeting). Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu proses dalam meningkatkan manfaat sumber daya input untuk pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui key performance indicators (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja

outcome dan output, serta penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis. Dalam konsep MTEF, jangka waktu penganggaran ditentukan lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju serta dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

2.3. Value for Money: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas Setelah menentukan indikator-indikator keberhasilan (kinerja) yang dimulai dari ukuran input, output, outcome, benefit, dan akhirnya impact, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi adalah perbanding antara input sekunder (bahan baku, personil, dan infrastruktur) dengan input primer (jumlah rupiah), maksudnya jika penggunaan sumber daya melebihi dari anggaran yang tersedia maka terjadilah pemborosan. Efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input, maksudnya pemanfaatan jumlah sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan output tertentu yang diukur dalam Bab II - 5


harga satuan output tersebut, misalnya berapakah biaya pembangunan jalan per kilometer panjang. Efektifitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output, maksudnya adalah mengukur tingkat hasil akhir (tujuan) yang dicapai suatu program dari sejumlah output tertentu, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif kinerja program atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan rumus dari Mahmudi (2007:102) sebagai berikut:

Efektivita s =

outcome output

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Rumusan dan pandangan tentang ”efektivitas” yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa untuk mengetahui mengukur apakah efektif atau tidak, harus dikaitkan antara rencana, kehendak, aturan, tujuan atau sasaran dari keluaran yang telah dicapai suatu kegiatan. Dengan kata lain, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, mengukur efektivitas bermakna mengukur kesesuaian antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaannya. Atau dengan kata lain, efektif adalah kesamaan antara rencana dan hasil yang dicapai. Oleh karena kesamaan atau kesesuaian dimaksud mencakup faktor waktu, prosedur dan sebagainya, maka untuk mengetahui sesuatu kegiatan efektif atau tidak, dalam proses perencanaanya perlu menetapkan secara jelas dan tegas tingkat keberhasilan yang diharapkan (target atau standar), terutama dalam perumusan indikator ketika dimasukan dalam dokumen anggaran. Penggunaan sumberdaya dikatakan efektif dan ekonmis apabila: • • • •

They are clearly justified and aligned to achieve the desired development outcomes They are sufficient in quantity and quality to provide for all the inputs/outputs required for the desired outcomes They avoid waste, unnecessary inputs, or duplication both within the project and relative to other work Rates or prices paid are market based or otherwise assessed to be fair and reasonable. (IDG, 1999). Bab II - 6


2.4. Proses Penyusunan APBD Proses penyusunan anggaran daerah atau APBD merujuk kepada tiga dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan di SKPD yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dokumen yang dihasilkan dalam penganggaran adalah:

• Kebijakan Umum APBD (KUA); • Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) • Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; • Rancangan peraturan daerah tentang RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dijabarkan setiap tahun sebagai Rencana Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Sesuai Pasal 82 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini berisi rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra SKPD tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan APBD, dokumen-dokumen perencanaan berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD memiliki posisi penting. Target kinerja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya dianggarkan dalam APBD tidak boleh menyimpang dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Hal ini ditegaskan pada Pasal 25 ayat 2 UU No.25/2004 yang menyatakan bahwa RKPD mereupakan pedoman penyusunan rancangan APBD. Bab II - 7


Dalam Pasal 34 ayat (1) PP No.58/2005 disebutkan bahwa berdasarkan RKPD, Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Sedang dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan Rancangan KUA berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. KUA dan PPAS kemudian dibahas dan disepakati bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan secara bersamaan. Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sendiri dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1), kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, paling lambat Pertengahan Bulan Juni. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59/2007 (Pasal 87 ayat 3) dijelaskan bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Atas dasar Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama, TAPD kemudian menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan atau pedoman bagi setiap Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Berdasar Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, para Kepala SKPD beserta staf melakukan penyusunan RKA-SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya serta menurut ketentuan lainnya yang berlaku. Pada PP Pasal 41 No.58/2005

Bab II - 8


dinyatakan bahwa RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan RKA-SKPD dimaksudkan untuk menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, dan dokumen lainnya. SKPD yang RKA-SKPDnya dibahas hadir dalam kegiatan ini. Apabila dalam pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan sesuai petunjuk yang diberikan. Setelah disempurnakan oleh kepala SKPD, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13/2006, Pasal 103 ayat (1), (2), (3) dan (4) dinyatakan bahwa: •

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

•

Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

•

Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran

2.5. Para Fihak yang Terlibat dan Preferensinya dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran Daerah Dalam proses penyusunan rencana dan anggaran, serta pelaksanaan anggaran daerah setiap tahun ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pemerintah daerah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), inspektorat daerah, auditor eksternal, dan masyarakat. Berikut penjelasan tentang posisi, fungsi, dan kecenderungan yang terjadi selama ini dari aspek regulasi, konsep, dan praktik.

2.5.1. Pemerintah Daerah atau Eksekutif Pemerintah daerah membentuk sebuah tim penyusun dokumen-dokumen anggaran yang disebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Anggota TAPD mencakup SKPD perencanaan (Bappeda), Bab II - 9


Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD, dan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian program/administrasi pemerintahan. TAPD menyusun KUA, PPAS, dan rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) kemudian menyampaikan dokumen KUA, PPAS, dan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di SKPD yang dipimpinnya. Preferensi TAPD dalam penyusunan anggaran adalah menyesuaikan alokasi belanja (inputs) untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menghasilkan outcomes berupa pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Namun, sering terjadi perbedaan pendapat terkait jumlah belanja secara keseluruhan di antara Bappeda selaku penyusun rencana kerja (RKPD) dan SKPKD selalu “pencari dana”. Semakin besar jumlah belanja, maka semakin banyak jumlah dana yang harus diperoleh oleh SKPKD melalui realisasi pendapatan daerah dan atau penerimaan pembiayaan daerah. SKPD sendiri sebagai pemberi usulan anggaran awal memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan anggarannya. Niskanen (dalam Blais dan Dion, 1990) menyebut satuan kerja (agency) sebagai budget maximizer, yakni senantiasa berupaya meningkatkan jumlah alokasi sumberdaya untuk memudahkan pelaksanaan fungsifungsinya. Pada kenyataannya, penggelembungan anggaran sering dilakukan oleh SKPD yang mengusulkan RKA-SKPD karena beberapa alasan, seperti kemungkinan besar usulan kebutuhan anggaran yang diajukan akan “dipotong” oleh DPRD pada saat pembahasan rancangan PPAS dan atau rancangan APBD sebelum penetapan Perda tentang APBD, untuk mengantisipasi kenaikan harga, dan untuk pengeluaranpengeluaran di luar anggaran yang harus dilakukan (Abdullah, 2012).

2.5.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badan Anggaran (Banggar) dibentuk sebagai alat kelengkapan DPRD. Banggar DPRD terdiri dari beberapa anggota DPRD lintas komisi dan fraksi di DPRD dan diketuai secara ex-officio oleh Ketua DPRD. Dalam pembahasan dKUA, PPAS, dan rancangan Bab II - 10


Perda tentang APBD, Banggar DPRD mempunyai tugas untuk berkonsultasi dengan komisi-komisi, berdiskusi dengan TAPD, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah, dan memberi masukan kepada Pimpinan DPRD terkait kebutuhan belanja untuk DPRD yang akan dianggarkan dalam APBD.7 Selain Banggar, di DPRD terdapat komisi sebagai alat kelengkapan DPRD yang memiliki tugas membahas dokumen-dokumen anggaran dengan SKPD terkait. Berbeda dengan Banggar, komisi terbagi ke dalam bidang-bidang yang akan bermitra dengan pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan atas pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan

dan

kebijakan

pembangunan daerah. Komisi tidak berhubungan langsung dengan TAPD, tetapi dengan mitra kerjanya di pemerintah daerah, yakni SKPD. DPRD adalah lembaga perwakilan yang merepresentasi kepentingan konstituennya, yakni pemilih (voters). Secara normatif, dalam melaksanakan fungsinya dalam pembahasan rancangan anggaran daerah, anggota DPRD akan memprioritaskan program dan kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di daerah pemilihan tempat dia menjadi wakil rakyat di parlemen. Untuk memberi kewenangan kepada DPRD dalam merevisi usulan anggaran dari pemerintah daerah, di dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.8

2.5.3. Anggota dan Kelompok Masyarakat Anggota dan kelompok masyarakat memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam penyampaian usulan program dan kegiatan yang akan diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Musrenbang untuk penyusunan RKPD merupakan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam merencanakan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya. Anggota DPRD seharusnya ikut terlibat dalam Musrenbang sebagai wakil atau mewakili daerah pemilihannya. Warga masyarakat dapat dibagi berdasarkan basis wilayah/geografi, sebagai delegasi berdasarkan kewilayahan dan kelompok berkepentingan (interest groups), asosiasi profesi, sektor swasta, dunia

7 8

Pasal 55 PP No.16/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD. Pasal 20 ayat (3) UU No.17/2003.

Bab II - 11


usaha, kelompok peduli anggaran, dan kelompok masyarakat yang melakukan pendidikan anggaran. Anggota dan kelompok masyarakat memiliki preferensi anggaran berupa pencapaian

outcomes yang sejalan dengan kebutuhan dan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Umumnya masyarakat tidak faham atau tidak peduli dari mana sumber pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang hasil akhirnya akan mereka terima, namun sering mengkritisi ketidaktransparan dan mencermasi berbagai bentuk pennyimpangan atas penggunaan anggaran. Berbagai lembaga organisasi kemasyarakatan dan LSM (nongovernment organizations/NGO) mencoba menjadi penyambung lidah masyarakat ke pemerintah daerah, sekaligus sebagai pemberi penjelasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat.

2.5.4. Inspektorat Daerah Inspektorat daerah merupakan SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan internal di pemerintah daerah. Secara kelembagaan, inspektorat daerah bertanggungjawab langsung ke kepala daerah dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah lainnya yang diselenggarakan oleh SKPD. Rincan tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah datur dalam peraturan kepala daerah. Secara fungsi, inspektorat daerah tidak memiliki preferensi apa-apa terhadap penganggaran, namun memiliki kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan dan pemeriksaan. Hubungan vertikal kepala SKPD inspektorat daerah, disebut inspektur, dengan kepala daerah dan hubungan horizontal dengan SKPD yang lain, sebagai objek pengawasan dan pemeriksaannya, haruslah didasarkan pada aturan main yang ditetapkan oleh daerah, yakni dalam peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan kepala daerah tentang rincian tugas dan fungsi SKPD inspektorat daerah. Hubungan kepala SKPD inspektorat daerah atau inspektur dengan kepala daerah merupakan bentuk hubungan keagenan (agency

relationship) (Abdullah, 2012b). Masalah keagenan akan muncul ketika inspektorat melaksanakan fungsinya, khususnya dalam hal mengawasi pelaksanaan anggaran daerah.

Bab II - 12


2.5.5. Auditor Eksternal UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan pemeriksa eksternal (external auditor) yang bersifat independen atau tidak memihak bagi pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan terlebih dahulu harus diaudit oleh BPK RI sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dan ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dengan demikian, temuan-temuan yang dilaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI menjadi indikator untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem pengendalian intern yang ada dan bagaimana kewajaran (tingkat kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan) penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

2.6. Efektivitas Penganggaran dan Penggunaan Anggaran Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang mengharuskan pemerintah daerah mengurus sendiri keuangannya berdampak pada penentuan secara mandiri target-target yang ingin dicapai dari setiap perencanaan dan penganggaran oleh setiap SKPD (agency). Proses perencanaan dan penganggaran tersebut melibatkan banyak fihak, yakni pemerintah daerah (di dalamnya ada banyak SKPD), masyarakat, lembaga perwakilan (DPRD), dan stakeholder lainnya. Namun, proses sampai pada penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta rincian alokasi sumberdaya yang akan digunakan tidak selalu sejalan dengan rencana kerja yang telah ditentukan sejak awal. Pada prinsipnya, anggaran yang baik adalah anggaran yang mengakomodir upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pada kenyataannya, preferensi dan intervensi dari budget actors selama proses penyusunan anggaran berjalan bisa memberi perbedaan mendasar antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan (alokasi kebutuhan dananya tercantum dalam anggaran). Terkait dengan kewenangan DPRD, Pasal 20 ayat (3) UU No.17/2003 menyatakan bahwa DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Kemudian, pasal 55 PP

Bab II - 13


No.16/2010 menyatakan bahwa salah satu tugas Badan Anggaran DPRD adalah memberikan

saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Dengan demikian, pada fase pembahasan rancangan KUA dan PPAS, yakni lima bulan sebelum ditetapkannya APBD, dan fase pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD memiliki ruang dan kewenangan untuk mengubah usulan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah melalui TAPD. Proses yang merupakan ranah politik anggaran ini sangat berpengaruh terhadap keputusan akhir tentang pengalokasian sumberdaya (Abdullah, 2012). Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dalam RKPD maupun Renja SKPD, bisa saja tidak muncul dalam PPAS dan atau dalam Perda tentang APBD. Penyimpangan nama program, kegiatan, dan anggaran dari rencana kerja merupakan bentuk dari ketidakkonsistenan dan ketidakefektifan proses penyusunan anggaran yang utuh (unified budgeting). Pada praktiknya, Pemerintah telah menerbitkan aturan main tentang mekanisme, kabijakan, dan operasional penyusunan APBD dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), termasuk pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun. Bagi pemerintah daerah sendiri, Permendagri tersebut menjadi acuan atau contoh dalam menyusun petunjuk teknis yang akan menjadi pegangan bagi seluruh SKPD dalam menyusun dokumendokumen anggaran di SKPD. Efektivitas penganggaran menunjukkan bagaimana proses penyusunan anggaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam pedoman penyusunan anggaran. Di pemerintah daerah, pedoman dimaksud dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai petunjuk teknis untuk tujuan: a. Menyeragamkan format formulir-formulir yang digunakan. b. Menyamakan pernyataan indikator kinerja dan cara pengukurannya dengan pedoman yang sudah ada. c. Menyesuaikan dengan target kinerja dan pagu anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk setiap satuan kerja (agency). d. Menguraikan rincian belanja (input) berdasarkan analisis standar belanja (ASB) dan satuan harga barang dan jasa yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bab II - 14


e. Menghindari terjadinya duplikasi nama program dan kegiatan dalam satu SKPD dan antar-SKPD. f. Memudahkan penilaian kelayakan usulan atau RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD. Jika efektivitas penganggaran dan penggunaan anggaran diukur perbandingan mulai dari penentuan/rencana sasaran per urusan, target, indikator keluaran dan hasil serta pencapaiannya pada dokumen PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan hasil pelaksanaannya dalam laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, maka sinkronisasi dan konsistensi merupakan patokan atau tolok ukur penilaian. Dalam hal keterkaitan antara apa yang direncanakan (dalam RPJMD dan RKPD) dengan apa yang dianggarkan (dalam KUA, PPAS, dan APBD) dan yang dilaksanakan (dalam laporan pertanggungjawaban APBD), maka dilakukan analisis isi (content analysis), sehingga dapat dijelaskan bentuk-bentuk ketidakefektikan dan ketidakkonsistenan yang terjadi antara nama program/kegiatan, indikator kinerja, dan jumlah alokasi (pagu) anggaran pada dokumen-dokumen tersebut. Untuk mengukur efektivitas penyusunan anggaran dapat dilihat dari penentuan capaian indikator program (hasil beberapa kegiatan), yang merupakan ukuran kualitas dari beberapa keluaran/output. Berdasarkan Permendagri No.54/2010, indikator kinerja program dan kegiatan sudah ditentukan sejak penyusunan dokumen RPJMD dan Rentra SKPD. Untuk indikator kegiatan seperti keluaran (output) dan hasil (outcome) yang lebih rinci masingmasing kegiatan kemudian ditentukan dalam Renja SKPD dan PPAS. Suatu program terdiri dari beberapa kegiatan. Sebuah program yang sifatnya lintas sektor dapat dilaksanakan oleh beberapa SKPD, namun memiliki indikator dan target kinerja yang terukur. Ketepatan dan kesesuaian penetapan indikator tersebut merupakan jawaban untuk mengukur efektivitas penyusunan anggaran, sedangkan untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran dilihat dari relaisasi capaian target, keluaran, dan hasil. Penggunaan anggaran dapat diukur jika tingkat capaian hasil terukur, sehingga anggaran tersebut dapat dikatakan bermanfaat untuk masyarakat atau pengguna sebagai kelompok sasaran jika target yang ditetapkan dalam RKPD, KUA, dan PPAS terealisasi pada akhirnya. Sebagai ilustrasi, Yunita Anggarini (2010) menggambarkan hubungan tolok ukur Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Bab II - 15

Laporan Analisis Efektivitas Penganggaran dan Penggunaan Anggaran PROGRAM/ KEGIATAN Program PAUD

Pembangunan sarana dan prasaran gedung sekolah (TK) Pengadaan meubelair sekolah

Pengembangan kurikulum bahan ajar & model pembelajaran PAUD dg muatan lokal

INDIKATOR PROGRAM Hasil

INDIKATOR KEGIATAN Keluaran

Hasil

Rasio Anak Usia Dini bersekolah dg jml Anak Usia Dini sebesar 1:3 5 unit gedung sekolah baru 1) Rasio jml kelas dibanding anak (TK) dg standar 3 kelas didik sebesar 1:50 untuk setiap sekolah 2) Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang Meubelair pendidikan 1) Rasio jml kelas dibanding anak untuk unit gedung sekola didik sebesar 1:50 baru (TK) dg standar 3 2) Jumlah anak yang terlayani kelas setiap sekolah menjadi 400 orang Tersusunnya kurikulum Terpenuhinya kurikulum untuk mata pelajaran pokok pelayanan PAUD sebanyak berbasis minat dan bakat 400 orang muatan lokal

Bab II - 16

Laporan Akhir Efektivitas Penganggaran dan Penggunaan Anggaran

B AB III

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1. Pendekatan Telaah Dokumen (Desk Review Approach) Pendekatan ini meliputi evaluasi secara bertahap terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra SKPA, Renja SKPA, KUA, PPAS, RKA-SKPA, dan DPA-SKPA serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan Pemerintah Aceh yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Substansi masing-masing dokumen ditelaah untuk melihat sinkronisasi dan konsistensi dalam penentuan indikator kinerja, pagu anggaran, dan capaian realisasiannya. Gambar 3.1. menjelaskan proses ini.

Pengumpulan Data Pengolahan Data

Meminta dokumen perencanaan dan penganggaran dan melaukan telaah terhadap RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja, dan RKA-SKPD.

Dokumen Perencanaan

Penyusunan Laporan • Tabulasi data • menggabungkan data dari PPAS, RKA, dan Realisasi Anggaran • Melakukan Perbandingan antara ketiga sumber data • Rekap kegiatan yang sama diantara SKPD untuk membandingkan Sasaran, Target, Output, dan Outcome.dalam PPAS dan RKA/DPA

PPAS, RKA, & RLA

• Melakukan analisis konsistensi sasaran dan target kegiatan • Melakukan analisis keseuaian penetentuan indikator kinerja • Melakukan analisis perbedaan besaran anggaran dalam PPAS dengan RKA • Melakukan analisis keseragaman penetuan indikator terhadap kegiatan yang sama yang kerjakan beberapa SKPD. • Analisis capaian target, kinerja, dan anggaran. • Pengambilan kesimpulan

PPAS, RKA, & RLA

Gambar 3.1. Proses Analisis Penganggaran dan Penggunaan Anggaran

BAB III - 1


Kegiatan ini diawali dengan menelusuri setiap program/kegiatan dari DPA-SKPA dan RKA-SKPA hingga RPJMD. Masing-masing kegiatan dalam program dicari kejelasan indikator kinerja, target, output dan outcome dari setiap kegiatan tersebut. Untuk memperoleh informasi tentang proses pengangaran pada semua SKPA Provinsi Aceh, maka dilakukan penelaahn dan evaluasi secara menyeluruh terhadap komponenkomponen/unsur-unsur yang RKA setiap SKPA dibandingkan PPAS. Dengan pendekatan ini sasaran evaluasi adalah tiga komponen utama yaitu: sasaran, target, indikator output, dan indikator outcome serta capaiannya dalam realisasi.

3.1.1. Mobilisasi Tim Konsultan dan Suvei Pendahuluan Untuk pelaksanaan kegiatan survei dibutuhkan sejumlah perangkat kerja seperti hardware, software, brainware (tim peneliti), prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Dengan demikian, sebagai langkah awal memulai kegiatan ini perlu dipersiapkan perangkat kerja tersebut yang sesuai dengan kebutuhan dan luasnya lingkup pekerjaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah: a. Menciptakan hubungan kerjasama dengan mitra kerja; b. Melakukan koordinasi dengan mitra dan pemberi kerja serta dengan instansi terkait; dan c. Menguji valitidas RKA yang disusun SKPD. Indikator masukan (input) dalam kegiatan ini mencakup: a. RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD; b. Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Perubahannya; dan c. Peraturan dan Perundang-undangan lainnya. Indikator keluaran (output) dalam kegiatan ini meliputi: a. Tim Peneliti Efektivitas dan Penggunaan Anggaran terbentuk; b. Formulir isian data; dan c. Rencana kerja dan jadwal kegiatan

Untuk mencapai tujuan di atas, maka harus dilakukan tiga sub kegiatan berikut yaitu:

BAB III - 2


a) Kunjungan lapangan untuk memperoleh gambaran permasalahan dan lokasi; b) Menguji RKA-SKPD secara menyeluruh dan detail; dan c) Menyiapkan formulir tabulasi data.

3.1.2. Pelaksanaan Penelitian Untuk meyakinkan manfaat dari anggaran yang digunakan SKPD dalam rangkan melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dimulai dari perencanaan hingga menjadi suatu anggaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah: a) Mengukur efektivitas penyusunan anggaran dan penggunaannya b) Memberikan rekomendasi perbaikan. Indikator Masukan (input) kegiatan ini adalah: a) PPAS, RKA, dan LRA b) Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Perubahannya. c) Peraturan dan Perundang-undangan lainnya. Untuk mencapai tujuan di atas, maka harus dilakukan tiga sub kegiatan berikut yaitu: a) Menggabungkan data dalam PPAS, RKA dan Realisasi Anggaran; b) Mengelompokkan kegiatan yang sama yang dilaksanakan pada SKPD berbeda; dan c) Mengukur efektivitas penganggaran dan penggunaan anggaran.

3.2. Langkah-langkah Penelitian Berikut ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian adalah: 1.

Mengumpulkan data sekunder berupa kegiatan eksisting Pemerintah Aceh pada tahun 2011 (dapat berupa PPAS, RKA-SKPA atau DPA-SKPA, dan LRA).

2.

Melakukan tabulasi data yang bersumber dari PPAS, RKA-SKPA atau DPASKPA, dan qanun tentang laporan pertanggungjawaban APBA.

3.

Menggabungkan data ke dalam satu file untuk memudahkan anilisis.

4.

Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang kesesuai sasaran, target, output, dan outcome.

BAB III - 3


5.

Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang keseragaman penetuan sasaran, target, output, dan outcome.

6.

Menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dijadikan sampel analisis.

7.

Membuat model penujian dengan uji-t (t-test) dua sampel independen

8.

Menyusun laporan akhir.

BAB III - 4


BAB

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV 4.1. Analisis Efektifitas Penganggaran Daerah Pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang digunakan sebagai bagian dari agenda reformasi pengelolaan keuangan negara dan daerah sejak tahun 2001 telah mengalami perkembangan cukup pesat dalam satu dekade berjalan. Berbagai regulasi dan kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari guidance dan road map untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yakni pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, transparan dan akuntabel. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (pasal 1 UU No.32/2004). Namun demikian, fenomena yang muncul dalam penyusunan anggaran di pemerintah daerah masih dipengaruhi oleh sistem penganggaran tradisional yang bersifat line-item dan incremental. Dalam pendekatan “berimbang dan dinamis” ini, proses penyusunan anggaran daerah semata-mata didasarkan pada ketersediaan dana untuk paket-paket yang telah ditentukan dan memakai rujukan pada besarnya realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, kemauan politik masih rendah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, yang tercermin dari ketidaklengkapan peraturan perundangundangan di daerah yang menjadi landasan sekaligus pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran daerah, serta sulitnya masyarakat informasi keuangan yang sesungguhnya sudah menjadi public goods karena telah ditetapkan sebagai Perda (anggaran, laporan keuangan, dan pengelolaan aset daerah). Dalam pelaksanaannya, pengalokasian sumberdaya dalam anggaran tidak selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Komposisi alokasi anggaran yang outcomes-nya dinikmati oleh publik dan birokrasi tidak tergambar dengan jelas di dalam APBD. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan berupa Musrenbang tidak selalu menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan yang akan BAB IV - 1


diakomodasi dalam APBD dan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Adanya “intervensi” dari SKPD, TAPD, dan DPRD dalam proses penyusunan, pembasahan, dan penetapan APBD menyebabkan pelaskanaan konsep unified budgeting tidak efektif. Pada saat penyusunan anggaran berbagai pertanyaan sering muncul, terutama berkaitan dengan bagaimana membawa kepentingan masyarakat ke dalam perspektif anggaran yang mempunyai outcomes akhir berupa pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu, bagaimana alokasi yang ideal antara belanja aparatur dan belanja publik, membutuhkan kajian yang lebih rinci dan lebih mendalam. Dengan melihat berbagai permasalahan yang muncul selama ini, masih memungkinkan terjadinya inefisiensi dan inefektifitas penganggaran, maka disinilah kiranya esensi masyarakat sebagai fungsi control menunjukkan urgensinya demi terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya transparansi dalam penganggaran, kebocoran maupun penyimpangan implementasi kebijakan dapat ditekan, yang dampaknya akan dirasakan berua efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Efektiviitas kebijakan tercermin dalam efektifitas keuangan yang dituangkan dalam anggaran, yang menunjukkan angka-angka yang wajar dan penentuan sasaran yang tepat, sehingga nilai kegunaan/manfaat sudah tergambar dan terukur dengan jelas sejak awal. Implementasi kebijakan adalah wujud dari mekanisme penganggaran itu sendiri sebagai terjemahan dari kebijakan yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian kita dapat ikut memastikan dana yang dianggarkan APBD adalah diperuntukan kepada sasaran yang tepat, efektif, efisien, dan terhindar dari manipulasi terencana (intended misallocation). Berdasarkan

konsep,

efektifitas

pada

dasarnya

berhubungan

dengan

pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Disamping itu, indikator atau ukuran efektifitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, atau kesesuaian antara ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaannya, atau dengan kata lain bahwa

efektif

adalah

padanan

kata

kesamaan

atau

konsistensi

antara

rencana/kebiajakan/aturan dengan hasil yang diinginkan dan/atau dicapai. Kesamaan BAB IV - 2


atau kesesuaian atau konsistensi dimaksud mencakup faktor waktu, prosedur, metode, dan sebagainya, maka untuk mengetahui sesuatu kegiatan mencapai efektifitas, dalam proses perencanaanya perlu menetapkan secara jelas dan tegas tingkat keberhasilan yang diharapkan dalam suatu kegiatan. Untuk menjawab persoalan efektifitas penganggaran pada SKPD Provinsi Aceh dapat dibuktikan melalui uji konsistensi prosedur dan tahap-tahap penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran perangkat kerja daerah. Proses penyusunan anggaran dapat dikatakan efektif jika hasil dari proses tersebut (RKASKPD) telah sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku, salah satunya berdasarkan pasal 100 Permendagri No.13/2006, yang mengisyaratkan perlunya telaahan tingkat kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS, serta adanya sinkronisasi program dan kegiatan antar-SKPD. Untuk pengujian ini dilakukan beberapa langkah berikut:

4.2. 1. Konsistensi Penentuan Sasaran Kegiatan Antara PPAS dengan RKASKPD Sasaran kegiatan merupakan wujud dari capaian tujuan kegiatan itu sendiri. PPAS dan RKA merupakan dokumen yang menghubungkan antara perencanaan dengan penganggaran di pemerintahan daerah. Kedua dokumen tersebut akan digunakan untuk mengukur efisiensi, efektifitas, ekonomisnya suatu program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaskanakan pada tahun anggaran berikutnya. Efektifitas penyusunan anggaran dapat dijelaskan dalam dokumen ini, terutama dalam hal kesesuaian antara sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan inputs yang dibutuhkan. Sasaran adalah calon penerima manfaat dari anggaran. Jika sasaran tidak dinyatakan dengan tepat dalam PPAS dan RKA-SKPD, maka penggunaan anggaran dan pelaksanaan anggaran kemungkinan tidak tepat sasaran dan manfaat anggaran tidak tercapai, sehingga dengan sendirinya efektifitas anggaran tidak tercapai dan terukur dengan baik. Oleh karena itu, jika anggaran yang disusun dengan peruntukan yang tidak tepat sasaran, maka penyusunan anggaran tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Kondisi tidak efektifnya proses penyusunan anggaran selama ini berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1. sampai Tabel 4.4., yang memuat informasi BAB IV - 3


tentang konsistensi sasaran kegiatan dalam PPAS dan RKA-SKPD beberapa SKPD berikut ini. Tabel 4.1. Konsistensi Sasaran Kegiatan dalam PPAS dan RKA-SKPD Badan Investasi Dan Promosi Berdasarkan PPAS Nama Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penydiaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor

Berdasarkan RKA-SKPD Plafon Anggaran Sementara (Rp)

Sasaran

Alokasi Anggaran (Rp)

75.000.000

Tidak Ada Data

59.417.295

273.780.000

Tidak Ada Data

330.780.000

97.369.200

Tidak Ada Data

94.969.200

73.000.000

Tidak Ada Data

77.350.010

176.250.000

Tidak Ada Data

105.000.000

Penyediaanbarang cetakan dan penggandaan

Kualitas Pelayanan Adm Kantor

Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor

Kualitas pelayanan penerangan kantor

10.000.000

Tidak Ada Data

10.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kelancaran aktifitas kantor

95.000.000

Tidak Ada Data

228.670.000

Terpenuhinya informasi yang akurat

10.000.000

Tidak Ada Data

18.880.000


63.000.000

Tidak Ada Data

41.632.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


279.500.000

Tidak Ada Data

265.720.000

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Kelancaran Operasional Kantor

72.750.000

Tidak Ada Data

72.750.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Tidak ada data

0

Tidak Ada Data

38.872.960

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan & minuman

BAB IV - 4


Berdasarkan Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa ada beberapa kegiatan dalam PPAS pada Badan Investasi dan Promosi yang memiliki pernyataan sasaran yang tidak tepat, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Sasaran yang ditetapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor. Pernyataan sasaran seperti ini tidak tepat karena yang seharusnya dicantumkan sebagai sasaran adalah para pihak yang akan menerima hasil (outcomes) atau manfaat (benefits) dari kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, pernyataan sasaran dalam RKA-SKPD tidak diisi. Hal ini menyebabkan anggaran untuk masing-masing kegiatan tidak memiliki target kinerja dan penerima hasil dan manfaat yang jelas. Pada Tabel 4.2. dapat dilihat bahwa sasaran dalam RKA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan sudah dinyatakan dengan jelas, namun tidak tepat. Hal ini disebabkan pada pernyataan sasaran tidak disebutkannya siapa saja yang akan menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Pernyataan sasaran dalam PPAS tidak konsisten atau berbeda dengan yang dinyatakan dalam RKA-SKPD. Sebagai

contoh

adalah

kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional. Pernyataan sasaran untuk kegiatan ini di dalam PPAS adalah terpeliharanya kendaraan dinas kantor dan dalam RKA-SKPD adalah pelayanan sarana dan prasarana kantor. Contoh lain adalah kegiatan Fasilitas Penyesuaian Perselisihan Partai Politik. Pernyataan sasaran dalam PPAS adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan pernyataan sasaran dalam RKA-SKPD adalah pimpinan parpol/parlok. Pada kegiatan pertama, pernyataan sasaran antara PPAS dan RKA-SKPD tidak mencerminkan siapa yang akan menikmati outcomes atau benefits dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan pada kegiatan kedua, pernyataan sasaran antara PPAS dan RKA-SKPD tidak konsisten, meskipun pada sasaran di RKA-SKPD sudah dinyatakan siapa yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya.

BAB IV - 5


Tabel 4.2. Kosistensi Sasaran Kegiatan Antara PPAS dengan RKA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan PPAS Nama Kegiatan

Sasaran

Berdasarkan RKA-SKPD Plafon Anggaran Sementara (Rp)

Sasaran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tercapainya persentase ratarata surat yang gagal tersampaikan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlayani kebutuhan administrasi kantor

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlayani kebutuhan logistik kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatnya pelayanan Adm Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlayani kebersihan kantor

66.926.200

Penyediaan Alat Tulis Kantor


23.228.864

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Terlayani kebutuhan informasi dan peraturan-peraturan

Penyediaan makanan dan minuman

Terlayani kebutuhan Administrasi kantor

104.200.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran

41.350.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlayani kebutuhan administasi kantor

400.000.000

Aparatur Pemerintah

569.400.000

Pembangunan gedung kantor

Terciptanya kenyamanan kantor

100.000.000

-

553.856.000

Pengadaan peralatan gedung kantor


25.000.000

Pelayanan perkantoran

380.658.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

65.000.000

Pelayanan Sarana dan Prasarana Kantor

42.250.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

32.425.000

Aparatur Pemerintah

60.944.000

Pendidikan dan pelatihan normal

Meningkatnya profesionalisme dan sumber daya aparatur

15.000.000

Aparatur

10.700.000

Fasilitas penyesuaian perselisihan partai politik

Terciptanya hubungan yang harmonis

100.000.000

Pimpinan Parpol/parlok

Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh

Terpantaunya infra struktur politik daerah

100.000.000

Komponen Aparatur

8.655.000

175.830.792 2.300.000 628.240.000

9.036.000

Pelayanan Adm surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Adm Perkantoran Pelayanan Administrasi Keuangan Pelayanan kebersihan Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Koran, Majalah dan Undang-undang

23.655.000

165.000.000 1.200.000 551.960.000

97.779.600

25.924.274

9.036.000

107.400.000 92.680.000

BAB IV - 6


Nyaris sama dengan substansi Tabel 4.2., Tabel 4.3. menyajikan informasi tentang sasaran kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang menunjukkan ketidakkonsistenan antara dokumen PPAS dengan RKA-SKPD. Pernyataan sasaran dalam PPAS sama sekali tidak menunjukkan siapa yang akan menikmati outcomes dari pelaksanaan kegiatan, sedangkan dalam pernyataan sasaran pada RKA-SKPD sebagai menyebutkan fihak penerima manfaat. Misalnya untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Sasaran dalam PPAS adalah kelancaran pekerjaan dinas kantor dan sasaran dalam RKA-SKPD adalah aparatur dan masyarakat. Pernyataan sasaran untuk sasaran di RKA-SKPD sudah tepat, meskipun kurang rinci atau tidak fokus. Namun, pernyataan sasaran pada PPAS sama sekali tidak menggambarkan siapa yang akan menerima manfaat dari pelaskanaan kegiatan ini. Contoh lain adalah kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, yang menyebutkan sasaran dalam PPAS berupa kelancaran pekerjaan dinas kantor dan pernyataan sasaran untuk RKA-SKPD berupa ketersediaan kebutuhan kantor. Kedua penyataan sasaran ini tidak tepat karena sama sekali tidak menggambarkan siapa yang akan menerima manfaat dari pelaskanaan kegiatan ini, kecuali hanya menyebutkan bentuk outcome dari pelaksanaan kegiatan.

BAB IV - 7


Tabel 4.3. Kosistensi Sasaran Kegiatan Antara PPAS dengan RKA-SKPD Dinas Kesehatan Berdasarkan PPAS Nama Kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Peyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Revitalisasi sistem kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Sasaran Kelancaran Pekerjaan Dinas/Kantor Kelancaran pekerjaan Dinas perkantoran Kelancaran pekerjaan Dinas Kantor

Berdasarkan RKA-SKPD Plafon Anggaran Sementara (Rp) 28.980.000

1.062.680.000 2.589.700.000

Sasaran

Dinkes Aceh dan UPTD Operasional Dinkes dan UPTD nya Aparatur dan masyarakat Kenyamanan kerja bagi semua pegawai Dinkes dan UPTD

Alokasi Anggaran (Rp) 28.980.000 1.097.000.000 2.140.320.000

Kelancaran pekerjaan Dinas Kantor

1.800.000.000

Kelancaran pekerjaan Dinas Kantor Kelancaran pekerjaan Dinas Kantor

177.068.000

Pelaksana administrasi Dinkes dan UPTD

177.068.000

100.000.000

Ketersediaan kebutuhan kantor

100.000.000

Terpeliharanya sarana dan prasaran

42.000.000

Kelancaran pelaksanaan tugas petugas

42.000.000

Kelancaran pekerjaan dinas dan kantor Peningkatan Pengetahuan dan Informasi

50.000.000 21.000.000

Kelancaran Pekerjaan Dinas dan Kantor

2.000.826.597

Kelancaran Pekerjaan Dinas dan Kantor Tersedianya sarana gedung kantor yg memadai Meningkatnya sumber daya manusia Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berlaku Tersedianya obat di 23 kab/kota Sarana farmasi yang memenuhi syarat Terlaksananya sistem pelayanan di RS & Pusk Terlaksananya peningk. kapasitas tenaga kes.

36.000.000

Pertemuan jejaring masalah kes. dimasyarakat Bayi, Balita, Bumil KEK serta Tenaga Gizi Kab/Kota dan Puskesmas

50.000.000 1.386.908.000 50.000.000 500.000.000 65.000.000

Peningkatan kinerja pegawai Dinkes dan UPTD nya Semua pegawai Dinkes dan UPTD Masyarakat Petugas jaga malam dinas kesehatan dan UPTD Aparatur dan masyarakat Peningkatan SDM kesehatan Pegawai Negeri Sipil Masyarakat Sarana Kesehatan

1.348.860.600

224.144.700 21.000.000 2.159.836.297

77.760.000 117.000.000 1.386.908.000 46.820.000 492.575.000 58.800.000

300.000.000

Petugas Puskesmas

269.215.000

400.000.000

Masyarakat

360.254.000

300.000.000

Petugas dan kesehatan jiwa masyarakat

271.152.500

730.000.000

Masyarakat

150.000.000

BAB IV - 8


Tabel 4.4. Konsistensi Sasaran Kegiatan Antara PPAS dengan RKA-SKPD RSU Zainal Abidin Berdasarkan PPAS Nama Kegiatan

Penyediaan jasa administrasi keuangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rapat Koordinasi teknis (Rakornis)

Berdasarkan RKA

Karyawan

Plafon Anggaran Sementara (Rp) 9.089.975.577

Karyawan

4.423.000.000

Karyawan

349.700.000

Karyawan

297.100.000

Sasaran

Karyawan & Masyarakat Pasien, masyaakat & karyawan Pasien, masyarakat & karyawan Karyawan & Pasien

4.827.059.520 110.500.000 657.500.000 65.629.600


Sasaran

Karyawan dan 5.194.558.382 Masyarakat Masyarakat Rumah 130.500.000 Sakit Karyawan, Pasien dan 293.100.000 Masyarakat Karyawan dan Pasien 62.229.600

Tabel 4.4. yang menyajikan informasi tentang pernyataan sasaran kegiatan antara PPAS dengan RKA-SKPD pada RSU Zainal Abidin menunjukkan adanya konsistensi antara penyataan sasaran dalam dokumen PPAS dan RKA-SKPD. Sasaran atau fihak yang akan menerima manfaat dari outcomes kegiatan sudah disebutkan, yakni karyawan dan/atau pasien. Hal ini akan memudahkan dalam hal pengevaluasian pelaksanaan kegiatan dan penilaian capaian kinerja nantinya, serta penyusunan RKASKPD selanjutnya. Tabel 4.5. menyajikan informasi tentang sasaran kegiatan dalam PPAS dan RKA-SKPD pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Pernyataan sasaran dalam PPAS sama sekali tidak tepat, sementara dalam RKA-SKPD sudah tepat. Dengan demikian, belum ada konsistensi dalam penentuan sasaran kegiatan. Tabel 4.5. Kosistensi Sasaran Kegiatan Antara PPAS dengan RKA-SKPD Dinas Pendidikan Berdasarkan PPAS Nama Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sasaran Kelancaran Pekerjaan Dinas/Kantor Kelancaran pekerjaan Dinas Kantor Tersedianya Penerangan Listrik Tersedianya Perlengkapan kantor

Plafon Anggaran Sementara (Rp) 65.000.000 465.000.000 215.000.000 840.000.000

Berdasarkan RKA-SKPD Sasaran Sekretarian dan Bidang-bidang/UPTD Sekretariat dan Bidang-bidang Sekretarian dan Bidang-bidang Dinas dan UPTD Tekkomdik

Alokasi Anggaran (Rp) 25.000.000 395.014.000 26.052.200 1.620.562.000

BAB IV - 9

Laporan Akhir Efektivitas Penganggaran dan Penggunaan Anggaran Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan mental dan fisik aparatur Peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan gedung sekolah

Pembangunan gedung sekolah Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Terlaksananya Jenjang pendidikan terlatihnya aparatur Tersedianya kualitas pelayanan publik Tersedianya Gedung Tempat Proses Belajar Mengajar Anak Usia Dini Tersedianya Gedung Tempat Proses Belajar Mengajar SD/SMP Tersedianya Rumah dinas Guru SD/SMP

452.700.000

Aparatur

454.320.000

681.700.000

Aparatur

38.400.000

516.200.000

Aparatur

1.888.640.000

2.000.000.000

TK dan PAUD

19.153.796.000

2.500.000.000

Kab/Kota

17.106.434.000

Guru dan Pengawas Asrama

10.989.783.284

200.000.000

4.2. 2. Tingkat Kesesuaian Penentuan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kegiatan merupakan ukuran kinerja yang akan dievaluasi ketika selesainya suatu kegiatan.Untuk dapat dilakukan evaluasi maka indikator harus terukur dan sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen PPAS, RKA-SKPD, dan Laporan Realisasi Anggaran ditemukan banyak ketidaksesuaian dalam hal penentuan indikator kinerja kegiatan oleh SKPD. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6. Indikator kegiatan seharusnya mampu menjelaskan keberhasilan sebuah program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu contoh adalah pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ada pada RKA-SKPD Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan: Kegiatan

Sasaran

Target

Indikator Output

Indikator Outcome

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan (nomor 2 dalam tabel)

PNS

1 tahun

Ketersediaan tenaga penyidik dan akuntabilitas 3 orang

Meningkatnya kedisiplinan dan akuntabilitas 3 orang

Pendidikan dan pelatihan formal (nomor 91 dalam tabel)

Aparatur

1 paket

Tersedianya bimtek aparatur dan honorarium tim peningkatan mutu pendidikan Aceh 31 orang

Meningkatnya kualitas aparatur dan mutu pendidikan Aceh 20 orang

Sasaran kegiatan sudah tepat, namun targetnya seharusnya langsung disebutkan jumlah yang akan dibimbing atau dilatih. Untuk indikator output seharusnya disesuaikan dengan target misalnya: 31 orang peserta dengan nilai postest rata-rata 60, sedangkan outcome merupakan kualitas dari keluaran yaitu persetase atau perbandingan BAB IV - 10


antara jumlah yang dilatih dengan PNS/aparatur yang mampu mengimplementasikan peraturan dari total aparatur dalam kantor tersebut. Indikator outcome (hasil) adalah jawaban dari program yang berkaitan langsung dengan RKPD dan akhir dihubungkan dengan RPJMD, sehingga dapat ditarik suatu benang merah mulai dari RPJMD, RKPD, Renja, KUA/PPA, dan RKA. Pada prinsipnya setiap kegiatan itu berkesinambungan, jika tahun ini dilatih PNS 31 orang, berarti masih ada sisa untuk tahun depan hingga 5 tahun, sehingga semua PNS telah dilatih dalam jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam RPJMD, demikian juga dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai sebuah program dalam setiap tahunnya dilakukan penyesuai-penyesuain dari sisi harga dan kuantitas yang mempengaruhi kegiatan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan program. Contoh lain adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menurut RKA Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut: Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor (nomor 188 dalam tabel 4.6)

Sasaran Sekretariat dan Bidang-bidang

Target 1 tahun

Indikator Output Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan

Penyediaan jasa surat menyurat (nomor 202 dalam tabel 4.6)

Pegawai Disbudpar +UPTD

1 tahun

Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun

Indikator Outcome Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor 12 bulan Kelancaran tugas administrasi perkantoran 100%

Pelayanan Surat Menyurat (nomor 203 dalam tabel 4.6)

Pelayanan Surat Menyurat

12 bulan

Jumlah Surat Selama 1 Tahun 50.000 lembar

Kelancaran Administrasi Kantor Meningkat 100%

Target kegiatan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor seharusnya disebutkan jumlah karyawan penerima manfaat, keluarannya adalah luas (m2) yg dibersihkan dan jumlah pelanggan (karyawan/tamu/masy) yg dilayani. Outcome adalah kualitas dari kebersihan (% karyawan yang menilai: bersih atau kurang bersih). Untuk Penyediaan jasa surat menyurat harus jelas keluarannya (Output) adalah jumlah surat yang terkirim. Untuk Indikator Outcome harus mampu diprediksi berapa persen (%) rata-rata yang terkirim dan berapa persen yang gagal dari rata-rata seharusnya terkirim.

BAB IV - 11


Tabel 4.6 Tingkat Kesesuaian Penetuan Indikator Kinerja Kegiatan Target Kinerja dalam RKA

No

SKPD

Program

Kegiatan

Sasaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pengelolaan keragaman budaya

Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara

Generasi muda/pelajar dan seniman seAceh

2

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Pegawai Negeri Sipil

3

Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1

4 5 6

7

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pengembangan kemitraan

Target

Indikator Output (keluaran) Kualitas paduan suara teruji/pemahaman notasi not angka/balok/lagu-lagu perjuangan 100% Ketersediaan tenaga penyidik dan akuntabilitas 3 orang

1 TH

Semua Rumah Sakit Milik Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan pemerintah/Swasta terutama RS Umum 23 kesehatan Kab/kota dan RS Bersalin Fasilitas pembentukan forum komunikasi antar Kelompok sadar wisata dan masyarakat pelaku industri pariwisata dan budaya sekitar objek wisata

Program Pendidikan Politik Masyarakat Fasilitas penyesuaian perselisihan partai politik

Pimpinan Parpol/parlok

9

10


Festival seni dan pagelaran budaya

Seniman dan masyarakat

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Identifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi pengembangan hutan

Kawasan hutan produksi, lindung dan budidaya

11

Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

Dinas Pendidikan

Pendidikan menengah

Lomba kompetensi siswa (LKS) dan OSN siswa SMA Provinsi NAD

12

Dinas Kesehatan

13

Dinas Kesehatan

14

Dinas Kesehatan

15 16 17 18 19 20 21

Dinas Kesehatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

24

Dinas Pendidikan

25

Dinas Pendidikan

136.700.000 46.820.000 180.455.000

Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan arti pariwisata 100%

Terciptanya masyarakat yang sadar wisata 100%

181.594.000

Kemandirian partai 80%

Menurunnya konflik internal Parpol 60%

107.400.000

60%

BADAN INVESTASI DAN PROMOSI

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Generasi muda/pelajar Aceh tampil di istana negara 100% Meningkatnya kedisiplinan dan akuntabilitas 3 orang


Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat 8 Terpilihnya pelaksana rumah sakit sayang ibu RSU dan bayi 100%

Festival seni dan pagelaran budaya 100% Terwujudnya kepastian letak batas kawasan hutan di lapangan 2 Kab

8

Indikator Outcome (Hasil)

Program Pendidikan Politik Masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Siswa 1 Paket

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sarana Kesehatan Dasar

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Sekolah dan rumah tangga yang melakukan PHBS Semua Puskesmas/Pustu tenaga teladan terpilih

23 Kab/kota

Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan nilai budaya Pengembangan nilai budaya Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan kemitraan Pengembangan destinasi pariwisata Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sarana Kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan Masyarakat dan tokoh perempuan luar negeri Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya Seniman dan masyarakat se-Indonesia Pagelaran, pameran seni se-Sumatera (PPSI) Partisipasi museum Aceh di luar dan dalam daerah Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pelatihan guru bahasa Inggris bagi calon guru SD/MI se-Provinsi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Para seniman dan masyarakat Masyarakat dalam dan luar daerah Pelaku usaha wisata Lembaga/dunia usaha pariwisata Guru Kepala Sekolah dan Guru SMP

Rapat kerjasama PM,Cetak buku perkembangan PM, Singkronisasi kegiatan dengan PDKPM , data Evaluasi & updating data ke kab/kota dan koordinasi & PMA/PMDN yang uptodate 100% 1 konsultasi ke luar daerah, 1kt; 100 bh; 15 ot dan 12 ot Meningkatnya motivasi untuk berprestasi di Siswa berprestasi dalam kegiatan LKS dan OSN 28 kalangan siswa jenjang pendidikan menengah Kegiatan 90% Terevaluasi dan terdokumentasi pelaksanaan tahapan Berjalan tahapan Pemilu 2009 secara Luber pemilu 23 Kab/Kota dan Jurdil 23 Kab/Kota

Partai Politik dan Instansi Pemerintahan 23 Kab/Kota 23 Kab/kota 23 Kab/kota

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan mutu kesenian di masyarakat 100% Teridentifikasinya lokasi perambahan kawasan hutan. 20 lokasi, 10 Kab/kota Terpasangnya titik kontrol batas kawasan 5 kab/kota

1 Paket 1 Paket

Laporan LAKIP, LPPD, dan LKPJ dan Terselenggaranya rapat evaluasi 3 pkt, 1 pkt Tersedianya data dan informasi kesehatan di 23 Kab/Kota 100% Terlaksananya program-program prioritas di sarana kesehatan 100%

Tersusunnya laporan LAKIP, LPPD, dan LKPJ 1pkt Meningkatnya kwalitas data dan informasi kesehatan 100% Terlaksananya monev dan penyusunan pelaporan yang tepat awaktu 90% Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Peningkatan masyarakat hidup bersih dan sehat 100% 100% Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Terpilihnya tenaga kesehatan teladan 50% Puskesmas 50% Terlaksananya kegiatan pagelaran adat dan budaya 1 Peningkatan pagelaran adat dan budaya Keg dalam dan luar negeri 1005 Terlaksananya pagelaran, dan pameran seni temu Peningkatan mutu kesenian 100% taman budaya se Indonesia 100% Terlaksananya pagelaran, pameran seni se-Sumatera Peningkatan mutu kesenian 100% (PPSS) 100% Terlaksananya kegiatan pameran museum di luar dan Peningkatan kunjungan masyarakat dari luar dalam daerah 5 Keg dan dalam daerah ke museum 100% Terlaksananya koordinasi antara pelaku usaha wisata Meningkatnya kinerja pelaku usaha wisata 100% 100% Terlaksananya koordinasi lembaga/dunia usaha Meningkatnya kinerja lembaga/dunia usaha pariwisata 100% pariwisata 100% Terlatihnya guru SD/MI dalam pengajaran bahasa Meningkatnya mutu proses belajar mengajar inggris 90 orang 100% Meningkatnya kemampuan kepala sekolah dan Kepala sekolah dan guru yang terlatih 1720 orang guru dalam bidang TIK 1720 Guru

BAB IV - 12

98.920.000

1.850.000.000

189.003.200

5.367.249.500

119.600.000 750.000.000 58.800.000 135.720.000 135.730.000 181.005.000 746.240.000 82.700.000 91.700.000 185.660.000 91.457.000 186.660.000 234.420.000 1.212.305.120


Tabel 4.6. Lanjutan Target Kinerja dalam RKA

No 26

SKPD

Program

Kegiatan

Sasaran

Target 1 Paket

Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendidikan menengah

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Guru

Pengembangan pemasaran pariwisata

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Pemandu wisata di Aceh

28

Dinas Pendidikan

Pendidikan menengah

Pelatihan penyusunan kurikulum

Kepala sekolah dan guru

1 Paket

29


Pengembangan nilai budaya

Pelatihan upacara adat

Masyarakat

30

Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

1 Paket 23 Kab/kota

27

31 32 33

34 35

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pengelolaan kekayaan budaya Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Pemantapan dan pengendalian kawasan hutan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pemantapan ideologi dan bela negara

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Penanggulangan Penyakit Menular Naskah kuno koleksi museum Batas Kawasan Hutan

Indikator Output (keluaran)


Guru-guru yang terlatih ITC 1819 orang Meningkatnya manajemen pelayanan pemandu wisata 1 keg Penguasaan KTSP bagi guru SMA/MA/SMK 100 orang

Penguasaan ICT bagi guru 1819 orang Tersedia pemandu wisata yang kompeten dan profesional 33 orang Kemampuan guru memahami KTSP 100 orang

Terlaksananya kegiatan pelatihan upacara adat 1 keg Adanya adat istiadat Aceh 100% Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100% Peningkatan kualitas fisik dan isi naskah kuno koleksi Meningkatnya umur naskah kuno koleksi museum 500 naskah museum 100% Pemasangan PAL Batas Kawasan Hutan 122.742,99 Terpasangnya PAL Batas Kawasan Hutan 15% Ha Tercegah dan terkendalinya penyakit menular 100%

Aparatur, komponen masyarakat

Terlaksananya pemantapan idiologi dan bela negara 60% bagi generasi muda 48 orang

Terciptanya rasa nasionalisme kehidupan kebangsaan dan bernegara 60%

-

Bangunan tempat parkir, Pos Jaga Satpam, Paving 60% Blok dan Gudang Penyimpanan Kantor 100%

Tersedianya sarana dan prasarana kantor 70%




4 Unit

Tersedianya gedung kantor 1 unit

Lancarnya kegiatan kantor 100%

Pembangunan gedung sekolah

TK dan PAUD

1 unit

Tersedianya gedung sekolah bagi siswa TK 65 Sekolah

1 Paket

Tersedianya unit sekolah baru 41 Sekolah

1 Paket

Tersedianya unit sekolah baru dan PPMG 8 sekolah dan 1 PPMG

Meningkatnya daya tampung anak usia dini pada lembaga TK 90% Meningkatnya mutu proses belajar mengajar 90% Meningkatnya mutu proses belajar mengajar 90%

Alokasi Anggaran (Rp) 1.945.890.378 96.850.000 1.327.425.000 364.066.000 182.750.000 75.000.000 1.800.000.000 91.220.000

553.856.000 1.397.100.000

36

Dinas Pendidikan

Pendidikan anak usia dini

37

Dinas Pendidikan

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun


Kab/Kota

38

Dinas Pendidikan

Pendidikan menengah


Sekolah dan PPMG

39

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pembangunan Kebun Kakao Rakyat

Kebun Rakyat Miskin yang memiliki potensi untuk pengembangan tanaman kakao

Terbangunnya Kebun Kakao Rakyat dan Jalan Usaha Berkembangnya Areal Perkebunan Kakao dan Tani1.383 Ha; 15,7 Km jalan Usaha Tani Rakyat 1.383 Ha; 15,7 Km

23.256.671.945

40



Pembangunan Kebun Karet Rakyat

Masyarakat

Berkembangnya Karet Rakyat 100%

22.702.555.000

41


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Pembangunan kebun kelapa sawit

Masyarakat Miskin

Kebun Kelapa Sawit 14 Kab/Kota 8.950 Ha

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum Siswa sekolah

1 Paket

Tersedianya laboratorium 32 unit

Pembangunan pagar sekolah

Sekolah

1 Paket

Tersedianya pagar sekolah 233 Sekolah

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Guru, penjaga sekolah dan pengawas asrama

Tersedianya rumah Dinas/Mess guru sekolah 1 Rumah/Mess Dinas Tersedianya rumah dinas guru/pengawas asrama 47 1 Paket Unit Tersedianya rumah dinas guru/pengawas asrama 24 Unit Adanya Satlinmas untuk menjaga Ketertiban dilingkungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan 60% Pemilukada 120 orang Tersedianya data PWS Gizi dan PSG Kadarzi dan Gizi Balita 100% Terlaksananya pembinaan/pelatihan atlet balap 1 pkt sepeda 1 keg

42

Dinas Pendidikan

43

Dinas Pendidikan

44

Dinas Pendidikan


45

Dinas Pendidikan


46

Dinas Pendidikan

Pendidikan menengah

47

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

48

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

49

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

50



51


Program Pemanfaatan Potensi Sumber Pembinaan dan pengendalian industri dan Daya Hutan peredaran hasil hutan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Guru dan Pengawas Asrama Guru dan penjaga Asrama Bayi, Balita dan Bumil KEK serta Tenaga Gizi Kab dan Puskesmas -

Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar Seniman dan kelompok seni/sanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat nasional Kab/Kota Industri Hasil Hutan

Meningkatnya Pendapatan Petani 100% Tersedianya Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin dan Tersedianya Lapangan Kerja 11.560 Ha Meningkatnya mutu proses belajar mengajar 90% Terciptanya keamanan dan kenyamanan sekolah 100%

17.106.434.000 12.481.474.000

51.089.759.808 7.633.390.200 39.207.929.305

Meningkatnya mutu belajar siswa 90%

206.208.000


10.989.783.284


14.336.836.000

Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban dilingkungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilukada 65% Peningkatan status gizi masyarakat dan peningkatan gizi di Puskesmas 100% Terlaksananya pembinaan atlet berprestasi 85% Meningkatnya kualitas materi Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pagelaran pagelaran/pertunjukan sanggar seni dan kesenian yang lebih baik dan bermutu 100% seniman 100% Terkendalinya perederan hasil hutan dan Monitoring dan pembinaan tatausaha peredaran hasil dapat meminimalisir illegal Trade di tujuh hutan 100% kab/kota 7 Kab/kota

BAB IV - 13

19.153.796.000

115.295.000 681.229.025 305.600.000 134.200.000

137.845.000


Tabel 4.6. Lanjutan Target Kinerja dalam RKA SKPD

No

Program

52

Dinas Pendidikan

Pendidikan menengah

53

Dinas Pendidikan

Pendidikan menengah

54

Dinas Pendidikan


Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas siswa SMA/MA berwawasan keunggulan Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Dinas Pendidikan

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

56

Dinas Pendidikan


57


Program Perlindungan dan Konservasi Pembinaan PAMHUT Kontrak dan pengamanan Sumber Daya Hutan hutan/operasi illegal logging

58


Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

59


Pengembangan destinasi pariwisata

60

RSU-ZA


61


62


63


64

Dinas Kesehatan

65


66

Dinas Pendidikan

67

RSU-ZA

55

68 69 70

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan

71

Dinas Kesehatan

72


73

Dinas Pendidikan

74


Pengelolaan kekayaan budaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembinaan mental dan fisik aparatur Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata Pemeliharaaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan dan rahabilitasi sarana/prasarana taman ratu safiatuddin Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Sasaran

Terlaksananya Kelas Akselerasi

Target

1 Paket

Siswa 1 Paket



Terselenggaranya PBM yang bermutu tinggi bagi anak cerdas 10 kelas Terpilihnya siswa/sekolah terbaik dalam berbagai cabang olahraga, seni dan mata pelajaran se Aceh 1 Kegiatan

Meningkatnya mutu layanan pendidikan menengah 100% Meningkatnya motivasi untuk berprestasi di kalangan siswa jenjang pendidikan menengah 90%

Kepala SD/SMP/SMA dan guru yang menguasai MBS Meningkatnya mutu manajemen sekolah dan dan manajemen gugus 126 orang MGMP bidang studi 90%

Kepala Sekolah dan Guru bidang studi

Alokasi Anggaran (Rp) 750.000.000 27.000.000

1.070.400.000

1 Paket Aparatur Siswa

Tersedianya honor instruktur senam dan pemdina 1 kegiatan satpam 12 bulan Terpilihnya siswa/sekolah terbaik dalam berbagai cabang olahraga, seni dan mata pelajaran se Aceh 17 1 Paket Paket Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan illegal loggingpengamanan hutan 100%, 2 unit

Meningkatnya kebugaran/kesehatan aparatur dan kualitas satpam Meningkatnya motivasi untuk berprestasi di kalangan siswa jenjang pendidikan dasar 90%

Tertangani kasus-kasus gangguan terhadap hutan23 Kab/kota Terlindungnya lahan kritis pada DAS prioritas Terbangunnya tanaman hutan pada DAS prioritas dan dan terciptanya lingkungan yang hijau 7 Kab, tersedianya bibit tanaman kehutanan 7 Kab, 100% 100% Tersedianya Ripda Aceh, DED, Terlaksananya perencanaan, pengembangan Stakehollder kebudayaan dan pariwisata penyempurnaan situs dan monumen kebudayaan dan pariwisata Aceh 4 Keg tsunami100% Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan Sarana dan prasarana RS terpelihara dengan Karyawan, Pasien dan Masyarakat 0,75 prasarana RS 100% baik 100% Terpelihara dan terawatnya taman ratu safiatuddin Terlaksananya pemelihara dan perawatan 75% taman ratu safiatuddin 100% Dilingkungan kantor dinas pemuda dan Terlayani kebutuhan administrasi perkantoran Terpelihara peralatan kantor 1 set 1 Tahun olahraga 131 karyawan Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Aparatur Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 paket 1 Tahun 100% Tersedianya kebutuhan ruang kerja yang memadai Petugas dan masyarakat Peningkatan kualitas kerja 90% 1 TH 100% Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor 1 paket 1 Tahun tempat kerja 1 paket Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 249 Unit Sarana dan prasarana Terlaksananya kelancaran kerja 12 bulan 1 tahun dan 2 Paket Peningkatan kualitas prasarana dan aktivitas Masyarakat Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan operasional Mesjid 100% 77% peribadatan masyarakat 90% Pelayanan Sarana dan Prasarana Kantor Pegawai Disbudpar Kelancaran operasional Dinkes dan UPTD nya Dilingkungan kantor dinas pemuda dan olahraga Transportasi Operasional

38.400.000 5.891.274.000 40.888.171.000 3.796.949.560

1.878.016.853 293.100.000 22.800.000 5.000.000 565.540.000 500.000.000 60.000.000 179.000.000 130.500.000

Kelancaran Pelayanan Kantor 1 tahun

Lancarnya Kegiatan Kantor 90%

42.250.000

1 Paket

Kelancaran bekerja tercapai 100%

Kendaraan dinas terpelihara 1 Keg

60.000.000

35 Unit

Bahan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 paket

Kendaraan dinas yang layak pakai 100%

252.000.000

1 TH

Tersedianya kendaraan operasional kantor 100%

Peningkatan dan kelancaran pelaksanaan kerja 100%

285.045.000

1 Tahun

Terpelihara kendaraan dinas 1 set

Terciptanya kelancaran dalam bekerja 6 unit

114.500.000

1 tahun 71 Karyawan

Terawatnya sarana transportasi dinas 18 Unit

Tersedianya transportasi dinas 18 unit

126.600.000

Kenderaan Dinas/Operasional dalam kondisi baik 100%

Kelancaran Operasional Kantor 100%

72.750.000

60%

BAB IV - 14



No

75

76 77 78 79 80 81 82 83

SKPD

Program

Kegiatan

Sasaran




Aparatur Pemerintah




Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan peralatan Peralatan kantor Dinskes dan UPTD nya gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pegawai Disbudpar kantor

Dinas Kesehatan BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Target

Tertatanya inventaris kantor 85%

Bahan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 1 pkt

Perlengkapan Kantor yang Layak Pakai dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100%

556.650.000

Tersedianya peralatan kantor yang memadai 100%

Terpeliharanya peralatan kantor 100%

93.950.000

12 Bln

-

1 TH 71 Karyawan

Terawat dan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100%

1 Paket

Kelancaran bekerja tercapai 2 Keg

1 Tahun

Terpeliharanya Rumah Jabatan 1 paket

100% Terpeliharanya Taman Perkantoran 100% Kelapa Sawit Rakyat

Terpeliharanya Kebun Kelapo Sawit Rakyat 1.500 Ha

Pengelolaan kekayaan budaya

Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar Benda cagar budaya budaya peninggalan sejarah

Terlaksananya pemeliharaan dan pelestarian situs BCB peninggalan sejarah arkeologi 35 Keg

Dinas Pendidikan


Penambahan ruang guru sekolah

Guru

Tersedianya ruang guru/kantor guru sekolah 34 unit

85

Dinas Pendidikan


Penambahan ruang kelas sekolah

TK dan PAUD

Tersedianya ruang belajar bagi siswa TK 44 Sekolah

86

Dinas Pendidikan



Siswa

1 Paket

Tersedianya ruang kelas baru 167 Sekolah

87

Dinas Pendidikan

Pendidikan menengah


Siswa

1 Paket

Tersedianya ruang kelas baru 66 Sekolah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

89 90

Dinas Kesehatan

91

Dinas Pendidikan

92



Pendidikan dan pelatihan formal

2 unit

1 Paket

Peningkatan SDM karyawan tercapai 1 Keg


Pegawai

1 Tahun

Menigkatnya Potensi Pegawai 1 paket


Peningkatan SDM kesehatan

1 TH


Aparatur

1 paket

Pendidikan dan pelatihan normal

Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai 567 Mhs Tersedianya bimtek aparatur dan honorarium tim peningkatan mutu pendidikan Aceh 31 orang

Aparatur

Kelancaran tugas-tugas dinas/kantor 100% Kelancaran tugas administrasi perkantoran 100% Meningkatnya Daya Tahan Rumah Jabatan 100% Keindahan Kantor 100% Meningkatnya Produksi Kelapa Sawit Rakyat 1.500 Ha Terpugar dan terpelihara situs BCB peninggalan sejarahMeningkatnya mutu proses belajar mengajar 90% Meningkatnya daya tampung anak usia dini pada lembaga TK 90% Meningkatnya mutu proses belajar mengajar 90% Meningkatnya mutu proses belajar mengajar 90% Peningkatan kinerja karyawan 100% Bertambahnya kapasitas pengetahuan pegawai 100% Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 60% Meningkatnya kualitas aparatur dan mutu pendidikan Aceh 20 orang

Profesionalisme Aparatur 1 tahun

Meningkatnya Profesionalisme sumber daya Aparatur 90% Meningkatnya mutu hasil belajar TK/PAUD 90% Meningkatnya mutu proses belajar mengajar di sekolah 90% Ketersediaan administrasi perkantoran meningkat 100%

94

Dinas Pendidikan


Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

TK dan PAUD

95

Dinas Pendidikan


Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Siswa/Guru

Pelayanan administrasi perkantoran

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan


1 Tahun

Tersedianya alat permainan edukasi TK/PAUD 53 Sekolah Tersedianya alat-alat peraga dan praktik siswa 404 Set/Unit/Paket Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan 3 Keg


Pengadaan mebeleur

Pengadaan Meublieur

100 %

Tersedianya prasarana kantor 616 unit



pengadaan mebeluer

Aparatur Pemerintah

Mobileur kantor 100%

Tersedianya Sarana Mobileur Kantor 100% Terlaksananya proses belajar mengajar TK dan PAUD yang efektif dan efisien 90% Tersedianya tempat duduk yang memenuhi syarat bagi siswa SD/SMP 100% Meningkatnya kesediaan obat pada puskesmas sesuai dengan pola pengobatan di Puskesmas 95%

96 97 98

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1 paket 1 Paket


Pengadaan mebeluer sekolah

TK dan PAUD

1 paket

100 Dinas Pendidikan


Pengadaan mebeluer sekolah

Siswa/Guru

1 Paket

Tersedianya mobiler sekolah 261 Sekolah

101 Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Masyarakat

23 Kab/kota

Tersedianya kebutuhan obat di 23 Kab/Kota/Puskesmas dalam Provinsi Aceh 100%

Dinas Pendidikan

60.944.000

64.275.000 53.750.000 53.600.000 10.000.000 10.485.145.332 4.839.774.953 7.045.462.000 9.717.694.000 66.943.129.315 36.901.587.516 50.000.000 237.912.000 1.386.908.000 454.320.000 10.700.000 3.482.676.000 11.030.360.000 63.357.000 265.587.000 24.472.000

60% Tersedianya mobiler ruang TK, PAUD dan RA 1579 Set/Paket

99


Terpeliharanya peralatan gedung kantor 85%

84

88


60%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaTaman: TempatParkir dan halamanKantor Pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat


BAB IV - 15

1.953.015.000 19.922.410.000 492.575.000



No

SKPD

BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Badan Kesatuan Bangsa, 103 Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan 104 Pariwisata Dinas Kehutanan dan 105 Perkebunan 102

106 Dinas Pendidikan Badan Kesatuan Bangsa, 107 Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan 108 Pariwisata 109 Dinas Kesehatan 110

111

BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan 112 Pariwisata

Program

Kegiatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta Program Peningkatan Disiplin Aparatur perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan disiplin aparatur perlengkapannya Peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi Pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan kemitraan


Sasaran

Target

Indikator Output (keluaran) 1 Tersedianya pakaian dinas bagin pegawai 100%


Pakaian Dinas 100% Tersedianya pakaian dinas harian 2 Keg

1 Paket

Seluruh Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh

Pakaian Dinas 470 stel

Aparatur

Tersedianya pakaian dinas aparatur 73.516 Stel

Pelayanan perkantoran

Indikator Outcome (Hasil) Tertib dan disiplin pakaian aparatur 100% Peningkatan Disiplin Aparatur 90% Kelengkapan seragam karyawan tercapai 100% Kedisiplinan pegawai dalam berseragam meningkat 100% Meningkatnya disiplin kerja aparatur 73.516 Aparatur

96.300.000 240.000.000 397.250.000 14.181.420.000

Peralatan Gedung Kantor 100%

Tersediannya Peralatan kantor 85%

44.600.000 117.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pegawai Disbudpar

Kelancaran bekerja tercapai 2 Keg

Kelancaran tugas administrasi perkantoran 100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Aparatur dan masyarakat

Tersedianya perlengkapan kantor 100%

Meningkatkan dan percepatan kerja 100%

1 TH

Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan dan penguatan informasi dan database

Masyarakat

Penguatan kelembagaan kab/kota , mendampingi Data untuk kebijakan Peningkatan Kinerja tamu , cetak Lakip, LPJ,LPPD dan Lap. Keuangan 21 Aparatur Penanaman Modal 100% 1 kt; 8 ot; 75 buah Peningkatan pemahaman masyarakat Terlaksananya kegiatan penyuluhan UU cagar budaya terhadap nilai sejarah dan pelestarian BCB 1 Keg 100% Akuratnya data base kebudayaan dan Tersedianya informasi data kebudayaan dan pariwisata serta profil pariwisata 2 Keg pariwisata serta profil pariwisata 100%

Masyarakat, pelaku kebudayaan dan pariwisata

1 Paket

Pengembangan dan pemanfaatan HHBK secara lestari dan komersil tanaman jemang dan budidaya 1 Paket/10 lebah madu serta tersedianya bibit tanaman kehutanan provinsi dan 1 kab Ha

Berkembangannya budidaya jemang dan lebah madu oleh masyarakat, berkembangnya tanaman MPTS serta tersedianya bibit tanaman kehutanan provinsi dan 1 kab


Program Pemanfaatan Potensi Sumber Pengembangan hasil hutan non-kayu Daya Hutan

Petani Kehutanan

114


Program Pemanfaatan Potensi Sumber Pengembangan hutan tanaman Daya Hutan

Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat

Terbangunnya Hutan Tanaman dan Terserapnya Tenaga Kerja 100%

Bekembangnya Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sekitar hutan provinsi dan 7 Kab

115



Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Masyarakat, wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

Terlaksananya event atraksi di dalam dan luar negeri 100%

Peningkatan arus kunjungan wisman dan wisnus 100%

116



Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Masyarakat, wisman dan wisnus



Tercapainya tingkat daya tarik wisata melalui event atraksi wisata di Aceh 100% Guru yang memahami kurikulum dan siswa yang terbina 7 Kegiatan

Peningkatan arus kunjungan wisman dan wisnus ke Aceh 100% Meningkatnya mutu guru dan belajar siswa 90%




Pendidikan menengah

120 Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan SD/MI Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat



Pengembangan objek pariwisata unggulan


Pengembangan potensi unggulan daerah


86.400.000

380.658.000

60%

113

122


Guru dan Siswa

1 Paket

Siswa

Tersedianya materi belajar menggunakan TIK 3 Paket Meningkatnya mutu hasil belajar siswa 100%

Guru Masyarakat

1 Paket 23 Kab/kota

Wartawan media cetak dan elektronik

1 Paket

Terciptanya metode pembelajaran multimedia 7 kegiatan

Meningkatnya mutu hasil belajar siswa 90%

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 80% Tersebarnya informasi dan pengenalan wilayah objek Peningkatan kunjungan wisatawan 100% wisata 3 Kab/kota Cetak buku potensi daerah baliho/bilboard potensi daerah : koordinasi ke kab/kota dan Tersedia dan lancarnya pengonformasian koordinasi/konsultasi ke BKPM Pembuatan & potensi investest asi di Aceh 100% Penggandaan CD Potensi Investasi, 400 bh; 2 unit; 3 1 ot dan 1 paket Tersebarnya informasi kesehatan secara merara 90%

BAB IV - 16

82.395.000

294.300.000 190.813.369

559.850.000

6.736.537.650

91.750.000 2.585.519.000 1.792.976.040 634.340.000

4.063.824.788 150.000.000 99.500.000

232.924.510


Tabel 4.6. Lanjutan Target Kinerja dalam RKA SKPD

No

Program

Kegiatan

Sasaran


Program Perlindungan dan Konservasi Pengembangan taman hutan raya Pocut Meurah Pelestarian Plasma Nutfah Sumber Daya Hutan Intan



Pengembangan usaha perbenihan, penyediaan bibit dan pengawasan peredaran benih perkebunan

125



Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta Pengelola hotel, rumah makan dan pengawasan standardisasi restoran

126


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pengendalian dan pemantapan alih teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

123

124

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kebudayaan dan 128 Pariwisata

127

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan nilai budaya

1 Paket

Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Nagan Raya, Bireuen, Bener Meriah, Pidie, dan Aceh Timur

Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi penyusunan profil perkebunan Masyarakat pemilik benda-benda Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum budaya


Peningkatan Imunisasi

Imunisasi

Badan Kesatuan Bangsa, 130 Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Komponen masyarakat

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal


Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan keamanan


Pendidikan menengah

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan Siswa dunia industri


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa

Aparatur, siswa-siswi SLTA dan komponen masyarakat Masyarakat

136 Dinas Kesehatan


Peningkatan KIE pencegahan dan penanggulangan penyakit


BADAN INVESTASI DAN 138 PROMOSI 139 Dinas Pendidikan 140 RSU-ZA

Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan duniadan dunia usaha Peningkatan kualitas DSM guna peningkatan pelayanan investasi Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelestarian Plasma Nutfah dan terbangunnya sarana prasaran Tahura 100%

Petani mudah memperoleh bibit bermutu dan Petani mudah memperoleh bibit bermutu dan terbinanya penangkar benih 102.400 batang, 3 terbinanya penangkar benih 102.400 batang, 3 lokasi lokasi Meningkatnya SDM pengelola hotel, rumah Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme makan dan restoran, memenuhi standar dan pengelola hotel, rumah makan dan restoran 100% hygienis 100% Terlaksananya Pengendalian Gulma pada Karet, Pala, Mengatasi kehilangan produksi tanaman Karet, Kakao, Kelapa Sawit, Kopi ( Kakao, karet, Kelapa Kelapa Sawit, Kakao, Pala dan Kopi ( Kakao, Sawit, Pala dan Kopi) karet, Kelapa Sawit, Pala dan Kopi)

1 Paket

Perjalanan ke Luar Derah 100%

23 Kab/kota

Terlaksananya kegiatan pengumpulan benda-benda budaya 2 keg Terlaksananya imunisasi bagi anak bayi dan balita 100%

Sebagai Acuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan 100% Peningkatan jumlah koleksi museum 100%

Alokasi Anggaran (Rp) 1.177.290.000

5.127.236.262

213.074.400

2.014.956.000

288.100.000 800.000.000

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90%

92.955.000

Tercegahnya gangguan keamanan 75%

Meningkatnya siskamwakarsa 60%

206.066.000

Buku penunjuk LKPM, Data Realisasi PMA & PMDN; rapat koordinasi perkembangan realisasi investasi dengan investasi terkait dan dunia u8saha; sosialisasi/koordinasi/konsultasi dan konsulidasi, 50 bh; 40 ok; 15 oot;9 ot

Tersedianya informasi/data perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal dan Penyelesaian penyelesian masalah PMA/PMDN 100%

Tercitanya ketertiban dan keamanan 80%

Menurunnya tingkat kejahatan 60%

Siswa yang terampil 185 orang

Keterampilan hidup peserta didik 185 siswa

Terlaksananya pemantapan wawasan kebangsaan

Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi siwa SLTA 50 orang

107.950.000

430.500.000

60%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat

137

Penunjang pembanguna arboretum dan pengembangan sarana dan prasarana 65 Ha, 1 pkt


100%

Komponen masyarakat

135 Dinas Kesehatan

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit


60%



1 Paket

Penangkar Benih

129 Dinas Kesehatan

131

Target

1 Paket

60% bagi siswa SLTA 75%

23 Kab/kota

Meningkatanya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan 80 orang 80 orang Meningkatnya pemahaman tentang penanggulangan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat penyakit dan menurunnya angka penyakit menular 20 90% Kab/Kota Seminar peningkatan peluang investasi dan Kawasan

Aparatur

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Karyawan dan Masyarakat

100% IMT-GT, 1 kt; 2 orang; 4 ot; 4 ot; 3 kl Bimbingan penyusunan potensi dan dan Peluang 100% Investasi; 35 ok; 2 ot; 3 ot Tersedianya informasi pendidikan dan biaya 1 kegiatan penunjang kegiatan aparatur 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan dan rutinitas perkantoran 0,82 100%

2.368.500.000 97.300.000 360.254.000 327.730.000

Peningkatan Investasi dan Perdagangan 100%

1.661.928.377

Terciptanya apratur penyusunan peluang investasi 100% Meningkatnya informasi pendidikan pada masyarakat 1 Tahun Peningkatan kualitas pelayanan aaadministratif perkantoran 80%

1.888.640.000

271.152.500

141 Dinas Kesehatan

142 Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungisi korban bencana

Masyarakat di Daerah Potensi Bencana 23 Kab/kota

Tertanggulangi masalah kesehatan saat penanggulangan bencana 85%

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pra, Saat dan Pasca bencana 85%

278.722.500


Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Masyarakat, wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

Tersebarluasnya informasi pariwisata Aceh 1 keg

Tersedianya teknologi informasi kebudayaan dan pariwisata 100%

115.000.000


Pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat 80%

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada pasien gangguan jiwa di masyarakat 80%

5.194.558.382

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat masalah kesehatan

143

Petugas dan kesehatan jiwa masyarakat 23 Kab/kota

71.150.000

BAB IV - 17


Tabel 4.6. Lanjutan.... Target Kinerja dalam RKA

No

SKPD

Program

Kegiatan



Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Dinas Kehutanan dan 145 Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Peningkatan sumberdaya teknologi pengolahan hasil perkebunan

146 Dinas Kesehatan


Peningkatan Surveilance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Badan Kesatuan Bangsa, 147 Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, 148 Politik dan Perlindungan Masyarakat BADAN INVESTASI DAN 149 PROMOSI 150


BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Badan Kesatuan Bangsa, 152 Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan 153 Pariwisata Dinas Kehutanan dan 154 Perkebunan 151

155 Dinas Kesehatan 156 Dinas Pemuda dan Olahraga 157 Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

penunjang dan pembinaan kelembagaan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor


Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Penyediaan bahan bacaan tentang sejarah

165 Dinas Kesehatan


166 Dinas Pendidikan Badan Kesatuan Bangsa, 167 Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kehutanan dan 168 Perkebunan

Teridentifikasi kesehatan masyarakat 23 Kab/Kota

Terlaksananya Sosialisasi kerukunan antarumat 60% beragama 100 orang Meningkatnya mekanisme kerja yang efektif dan 60% efesien dalam melaksanakan tugas 80% 71 Kebersihan Kantor Lt =1.135 m2, Lt = 1.135m2, Karyawan halmn kantor 385 m2

Penyediaan ATK 100%


Kantor Dinas dan Kantor Meningkat

Penyediaan alat tulis kantor

163 Dinas Pemuda dan Olahraga

23 Kab/kota

71 Karyawan

Penyediaan Alat Tulis Kantor


162 Dinas Kesehatan

Meningkatnya Mutu Hasil dan Keragaman Produk Perkebunan, Terbinanya Kebun Klas IV dan V 100%

Sosialisasi regulasi PM ,semiloka & sosialisasi pelaksanaan perizinan; mengikuti mukor, rakornis, 100% konsolidasi dan konsultasi, 40 orang; 5 dan 3 ot



Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah BADAN INVESTASI DAN 159 PROMOSI Badan Kesatuan Bangsa, 160 Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kehutanan dan 161 Perkebunan

Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 11 kb/Kota

Aparatur dan komponen masyarakat

Aparatur


Indikator Outcome (Hasil) Tersedianya fasilitas pariwisata yang dibutuhkan 11 Kab/kota Meningkatnya SDM Petani/Petugas tentang Pengolahan Hasil dan Tersedianya Unit Pengolahan Hasil Perkebunan, 60 orang Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 23 Kab/Kota

Alokasi Anggaran (Rp) 10.704.294.409 1.738.080.000 136.780.000

Peningkatan pemahaman kerukunan antarumat beragama 60%

90.200.000

Menyatukan persepsi dalam pelaksanaan Tupoksi 85%

73.602.600

Peningkatan kebersihan lingkungan Kantor dan Kenyamanan Kerja 100% Tersedianya booklet/leaflet Perizinan PM, Regulasi PM,erciptanya Pelayanan Perizinan PM bagi dunia usaha dan investasi terkait 100% Terlayaninya Kebutuhan Administrasi kantor 100%

Alat-alat Tulis Kantor 1 tahun

Terlayani kebutuhan administrasi kantor 100%

1 Tahun

Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan 1 Keg

12 Bln

Alat Tulis Kantor 1 paket

1 TH

Tersedianya bahan dan ATK kebutuhan administrasi kantor 100%

Ketersediaan administrasi perkantoran meningkat 100% Kelancaran Administrasi Kantor Meningkat 100% Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kantor 90% Terlayani kebutuhan administrasi perkantoran 131 karyawan

94.969.200

161.700.000

77.350.010 25.924.274

60%

Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

158

Target

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Fasilitas sarana dan prasarana pariwisata Petugas Teknis Pengolahan Hasil dan Petani Perkebunan Kelapa Sawit dan Kopi Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah




Sasaran

Pelaksana administrasi Dinkes dan UPTD Dilingkungan kantor dinas pemuda dan olahraga Dinas Pendidikan dan UPTD

Tersedianya alat tulis 1 set 1 tahun 1 Tahun

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

Kelancaran pekerjaan Dinas/Kantor 12 bulan

Tersedianya kelengkapan administrasi kantor 100%

Terciptanya pelayanan yang prima 85%

Terpenuhinya Pengadaan Surat Kabar & majalah 1 100% Koran, Majalah dan Undang-undang

Koran, Majalah dan Undang-undang 1 Tahun 60%

Kantor Dinas dan UPTD

Bertambahnya pengetahuan , datya & Informasi 80% Terlayani Kebutuhan Informasi dan Peraturanperaturan 90%

95.146.000 358.200.000 177.068.000 42.612.000 344.097.000 31.681.100 18.880.000 9.036.000

100 %

Bahan bacaan 254 ekspl

Kinerja Pegawai Meningkat 100%

Semua pegawai Dinkes dan UPTD

1 TH

Tersedianya media bacaan dan informasi 80%

Meningkatnya pengetahuan dan informasi 70%

21.000.000

Dilingkungan kantor dinas pemuda dan olahraga

1 Tahun

Tersedianya bahan bacaan 1 set

Terlayani kebutuhan administrasi perkantoran 131 karyawan

58.676.000

Buku-buku sejarah

Terlaksananya cetak buku saku sejarah 100%

Tersedianya buku saku sejarah

Penyediaan bahan logistik kantor

Masyarakat

Tersedianya bahan pemeriksaan kesehatan 100%

Terlayaninya pelayanan kesehatan masyarakat 90%

2.159.836.297

Pendidikan menengah

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

Sekolah dan siswa

Terselenggaranya proses belajar mengajar yang bermutu 3 SMA 2 Kab/Kota

Lulusan sekolah yang bermutu 95%

6.549.100.000


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Barang-barang cetakan 1 tahun




Barang cetak dan penggandaan 200.000 lembar

Kelancaran Administrasi Meningkat 100%

1 TH

50.880.000

50.000.000

3.760.000

60% Kantor Dinas dan Kantor UPTD

12 Bln

BAB IV - 18

195.000.000


Tabel 4.6. Lanjutan..... Target Kinerja dalam RKA SKPD

No

169 Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Sasaran


Ketersediaan kebutuhan kantor





Sekretariat dan Bidang-bidang

Sekretariat Majelis Pendidikan Pelayanan administrasi perkantoran Daerah


170 Dinas Pemuda dan Olahraga 171 Dinas Pendidikan 172

Program

173 Dinas Pendidikan Badan Kesatuan Bangsa, 174 Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kehutanan dan 175 Perkebunan 176 Dinas Kesehatan 177 Dinas Pemuda dan Olahraga 178 Dinas Pendidikan


Penyediaan beasiswa transisi

Anak yatim se Aceh



Pelayanan Administrasi Keuangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Majelis Pendidikan 180 Pelayanan administrasi perkantoran Daerah Program Pelayanan Administrasi 181 Dinas Kesehatan Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pelayanan administrasi perkantoran 182 Pariwisata BADAN INVESTASI DAN Program Pelayanan Administrasi 183 PROMOSI Perkantoran Dinas Kehutanan dan Program Pelayanan Administrasi 184 Perkebunan Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa, Program Pelayanan Administrasi 185 Politik dan Perlindungan Perkantoran Masyarakat Dinas Kebudayaan dan 186 Pelayanan administrasi perkantoran Pariwisata Program Pelayanan Administrasi 187 Dinas Pemuda dan Olahraga Perkantoran 179 RSU-ZA

188 Dinas Pendidikan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Badan Kesatuan Bangsa, 190 Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan 191 Pariwisata Dinas Kehutanan dan 192 Perkebunan 189

193 Dinas Kesehatan 194 Dinas Pendidikan


Jasa Kantor


Aparatur dan masyarakat




Tenaga Keuangan


Karyawan


Alokasi Anggaran (Rp) 100.000.000

Tersedianya media informasi 100%

Tercapainya informasi dan data 100%

1 Tahun

Tersedianya pengadaan barang cetak 1 set

Terlayani kebutuhan administrasi perkantoran 131 karyawan

36.661.000

1 tahun

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

Kelancaran pekerjaan Dinas/Kantor 12 bulan

395.014.000

1 Tahun

Tersedianya barang yang di cetak 12 bln

Terlaksananya kelancaran administrasi kantor 85%

Tersalurnya dana beasiswa bagi anak yatim dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah serta ayah 70000 yang setingkat 115.510 orang

Menurunnya angka putus sekolah 23 Kab/Kota

Terselenggaranya pelayanan Adm.Keuangan 12 bulan

20.540.000 208.350.000.000

551.960.000

Kelancaran Administrasi Kantor Meningkat Jumlah Orang 44 orang 100% Terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan Meningkatnya kinerja pelaksana teknis 1 TH 100% keuangan 100% Tersedianya jasa administrasi keuangan perkantoran Terciptanya kesejahteraan karyawan 131 1 Tahun 1 set karyawan Meningkatnya kesejahteraan tenaga keuangan Tersedianya honor tenaga keuangan 12 bulan 100% Terpenuhinya honorarium dan Lembur PNS dan Non Kinerja dan tanggung jawab PNS dan Non 0,75 PNS 100% PNS ditingkatkan 85%

32.160.000

Tersedianya dokumentasi kantor 100%

Tersedianya data dan dokumentasi kantor 80%

173.600.000


1 Tahun

Penyediaan jasa keamanan kantor


Pelayanan kebersihan Perkantoran

4.423.000.000

Pelayanan kantor semakin meningkat 28 orang

Penyediaan jasa hari-hari besar

Kantor Dinas dan UPTD

13.500.000 331.440.000

Kualitas pelayanan administrasi kantor 95%

1 TH

Penyediaan jasa keamanan kantor

446.940.000 2.140.320.000

1 Tahun Data dan dokumentasi

Tersedianya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan nasional yang Islami 5 Keg Terjaganya stabilitas keamanan dan kenyamanan 1 kantor 100%

12 Bulan

Kelancaran tugas administrasi perkantoran 100% Kelancaran operasional serta keamanan kantor 100%

Jasa pengamanan kantor 10 orang

Kondisi kantor yang aman dan kondusif 100%

Terpeliharanya kebersihan kantor 1 tahun

Terlayani kebersihan kantor 100%

17.200.000 79.200.000 697.200.000 97.779.600

60% Pegawai Disbudpar +UPTD -



Sekretariat dan Bidang-bidang







1 TH

Penyediaan jasa dokumentasi kantor




60%



Target

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pemeliharaan gedung kantor 3 Keg

1 Tahun

Terjaganya kebutuhan kebersihan kantor 85% Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan

1 Tahun

Tersedianya kebersihan kantor 12 bulan

Bersih dan indahnya tempat kerja 85%

Operasional Dinkes dan UPTD nya

801.000.000 43.491.500 165.000.000

Tersedianya jaringan telepon, listrik dan air 100%

Terlayaninya kebutuhan administrasi kantor 100%

1 Tahun

Kelancaran komunikasi, listrik dan sumber daya air 6 Keg


12 Bln

Jasa Telepon, Air Bersih dan Listrik 1 tahun

Kelancaran Aktifitas Kantor 1 tahun

1 TH

Tersedianya kebutuhan operasional kantor 100%

Peningkatan kinerja operasional kantor 100%

1.097.000.000

Terwujudnya daya dan penerangan kantor, Tersedianya daya listrik, arus telepon dan air 12 bulan serta komunikasi dan sanitary yang efektif 12 5 paket bulan

1.632.000.000

1 tahun

60%

Jasa Kantor

33.404.250 363.600.000

1 tahun

Pelayanan Administrasi Perkantoran Pegawai Disbudpar

Kelancaran tugas administrasi perkantoran 100% Terjaganya suasana lingkungan kantor yang bersih 85% Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor 12 bulan

Sekretarian dan Bidang-bidang/UPTD

BAB IV - 19

300.000.000 720.200.000



No

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Dinas Kebudayaan dan 197 Pariwisata

Program

Kegiatan

195



196


Penyediaan jasa pegawai Non - PNS


Penyediaan jasa pegawai non-PNS


Penyediaan jasa pegawai Non-PNS


Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



198 RSU-ZA Badan Kesatuan Bangsa, 199 Politik dan Perlindungan Masyarakat BADAN INVESTASI DAN 200 PROMOSI Badan Kesatuan Bangsa, 201 Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan 202 Pariwisata Dinas Kehutanan dan 203 Perkebunan 204 Dinas Kesehatan 205 Dinas Pemuda dan Olahraga 206 Dinas Pendidikan 207 208 209 210 211

214 215 216 217 218

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah BADAN INVESTASI DAN PROMOSI BADAN INVESTASI DAN PROMOSI Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan

219 Dinas Kesehatan 220 Dinas Pemuda dan Olahraga 221

Pelayanan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Sekretariat Majelis Pendidikan Pelayanan administrasi perkantoran Daerah Program Pelayanan Administrasi Dinas Kesehatan Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa, Program Pelayanan Administrasi Politik dan Perlindungan Perkantoran Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pelayanan administrasi perkantoran Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Perkantoran

212 Dinas Pendidikan 213



Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Sasaran

Indikator Output (keluaran) Tersedia penerangan listrik, telepon dan air 100%

1 Tahun

1 Tersedianya tenaga administrasi perkantoran 100% Pegawai Disbudpar

Pelayanan Adm Perkantoran

Indikator Outcome (Hasil) Kenyamanan dalam operasional kantor 85% Kelancaran operasional kantor Bainprom Aceh 100%

Penyelesaian tugas tepat waktu 100%

Tercapainya tujuan perkantoran 100%

Tabung racun api 2 tabung

Terlayani kebutuhan logistik kantor 100%

1 Benda Pos Lainnya 100% Pelayanan Adm surat menyurat

Terkirimnya surat-surat 100% 70%

Terlayaninya 100% Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal tersampaikan 100% Kelancaran tugas administrasi perkantoran 100% Kelancaran Administrasi Kantor Meningkat 100%

Penyediaan jasa surat menyurat


1 Tahun

Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun


Pelayanan Surat Menyurat

12 Bln

Jumlah Surat Selama 1 Tahun 50.000 lembar

Penyediaan jasa surat menyurat

Dinkes Aceh dan UPTD

1 TH



1 Tahun


Sekretarian dan Bidang-bidang/UPTD

1 tahun

Percepatan tersedianya kebutuhan bahan pengiriman Tercapainya percepatan sistem informasi 90% surat 100% Terlayaninya kebutuhan administrasi Tersedianya jasa surat menyurat 1 set perkantoran 131 karyawan Terciptanya tertib administrasi perkantoran Terlaksananya distribusi surat menyurat 4 unit kerja 100%

1 Tahun

Terlaksananya kegiatan administrasi 12 bulan

Kelancaran pekerjaan dinas kantor 85%

Tersedianya komponen dan instalasi listrik 100%

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100%

Alat-alat Listrik dan Elektronik 1 tahun

Terlayaninya kebutuhan Logistik Kantor 100%

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Kelancaran pelaksanaan tugas petugas 1 TH

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor

Alokasi Anggaran (Rp) 35.555.626 118.800.000 1.504.200.000

1.200.000

60% 59.417.295 23.655.000 50.000.000 50.000.000 28.980.000 12.600.000 25.000.000 6.500.000 42.000.000 16.328.200

60% Pegawai Disbudpar +UPTD Kantor Dinas dan UPTD Sekretarian dan Bidang-bidang

1 Tahun

Tersedianya penerangan listrik kantor yang memadai 1 Keg


79.205.600

100 %

Alat Listrik dan Elektronik 1 paket

Kantor yang terang 100%

160.000.000

1 tahun

Tersedianya alat listrik kantor 598 buah dan 200 meter Keindahan kantor

Tersedianya penerangan listrik kantor yang memadai 80% Tersedianya barang kebutuhan penerangan kantor 1 100% 71 Terlayaninya kebutuhan makanan dan minuman Karyawan Rapat Koordinasi dan Tamu 2.164 orang 1 Tahun

Penyediaan makanan & minuman







Pegawai kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target


Kenyamanan dalam operasional kantor 90%

26.052.200 4.767.000

Kelancaran Penerangan kantor 100%

10.000.000

Peningkatan koordinasi dan Kinerja aparatur 100%

41.632.000

Makanan dan Minuman 11 bulan


41.350.000

1 Tahun

Tersedianya makanan dan minuman 1 tahun

Kesejahteraan meningkat 100%

31.500.000

100 %

Makanan dan minuman 1 tahun

Kinerja Pegawai Meningkat 100%

108.500.000

1 TH

Tersedianya makanan dan minuman petugas jaga malam 100%

Peningkatan kapasitas dan kualitas kerja 100%

77.760.000

Tersedianya bahan makanan dan minuman 1 set

Terciptanya kesejahteraan karyawan 131 karyawan

9.400.000

Tersedianyadekorasi dan Publikasi 100%

228.670.000

60%

Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Petugas jaga malam dinas kesehatan dan UPTD Dilingkungan kantor dinas pemuda dan olahraga

1 Tahun

1 Tersedianya dekorasi & Publikasi 100%

BAB IV - 20



No

Dinas Kehutanan dan 222 Perkebunan 223 Dinas Kesehatan 224 Dinas Pemuda dan Olahraga 225 Dinas Pendidikan

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Sekretariat Majelis Pendidikan Pelayanan administrasi perkantoran Daerah BADAN INVESTASI DAN Program Pelayanan Administrasi 227 PROMOSI Perkantoran Wajib belajar pendidikan dasar 228 Dinas Pendidikan sembilan tahun 226


Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun 1 tahun 1 Tahun

Tersedianya peralatan/ perlengkapan kantor 95%

Penyediaanbarang cetakan dan penggandaan Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar



Penyelenggaraan paket B setara SMP


Pendidikan menengah

Penyelenggaraan paket C setara SMU

BADAN INVESTASI DAN 233 PROMOSI


235 Dinas Kesehatan 236 Dinas Kesehatan 237 Dinas Kesehatan 238 Dinas Kesehatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan 240 Pariwisata

239

241 Dinas Kesehatan 242


Dinas Kehutanan dan 243 Perkebunan 244


245 RSU-ZA 246


247 Dinas Kesehatan 248 Dinas Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyuluhan ksehatan bagi hamil dan keluarga kurang mampu Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

1 Barang cetakan & penggandaan 100% Prasekolah, SD/MI dan SMP/MTs se Terakreditasinya lembaga pendidikan dasar dan 1 Paket Aceh prasekolah 23 Kab/Kota Terakreditasinya lembaga pendidikan menengah 23 Sekolah menengeh 1 Paket Kab/Kota Terlaksananya kegiatan dialog budaya dan pameran Budayawan, tokoh adat dan masyarakat 1 Paket budaya 1 keg Terselenggaranya paket B dan UNPK setara SMP Masyarakat 1 Paket sesuai jadwal 23 Kab/Kota Terselenggaranya paket C dan UNPK setara SMA Masyarakat 1 Paket sesuai jadwal 1 Kab/Kota PRJ, Peneng Fair, Batam Expo, AcehFair,Leaflet, Misi Investasi ke Eropa,USA, America Lati & australia,Asia, Pmeran Jakvest, 1 kt;1 kl; 1 kl; 1 kl; 3000 lbr; 7 ot; 1 100% 1kali 23 Menurunnya populasi dan tempat perindukan nyamuk Perumahan penderita penyakit yang Kab/kota 100% ditularkan oleh nyamuk Peningkatan cakupan dan kualitas kesehatan Ibu dan Anak 100% 23 Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Masyarakat Kab/kota kesehatan 100% Meningkatnya sanitasi dasar yang memenuhi syarat Masyarakat Daerah Tertinggal kesehatan di Kab. Tertinggal 100% 23 Laboratorium kesehatan UPTD LABKES NAD Terakreditasi 100% Kab/kota


Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program Program/kegiatan


Peringatan hari kesenian daerah dan anugerah seni


Peyediaan jasa kebersihan kantor

Masyarakat seni dan seniman Aceh 1 Paket Kenyamanan kerja bagi semua pegawai 1 TH Dinkes dan UPTD

Peyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Produksi Kehutanan dan Perkebunan


Aparatur Provinsi dan Kab/Kota

Rapat koordinasi kebudayaan

Bangunan Pameran 1 stand 100 %


Rapat Koordinasi teknis (Rakornis) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Karyawan dan Pasien Pegawai Disbudpar Pegawai Dinkes dan UPTD nya Dilingkungan kantor dinas pemuda dan olahraga

Terlaksananya koordinasi tingkat kabupaten/kota dengan Pemerintah Aceh 3 Keg

BAB IV - 21

Alokasi Anggaran (Rp) 511.904.158 224.144.700 16.710.000 1.620.562.000

Kualitas pelayanan administrasi perkantoran MPD 90%

32.043.600

Terlayaninya kebutuhan adm. Kantor 100%

105.000.000

Meningkatnya mutu layanan pendidikan dan sekolah 90% Meningkatnya mutu layanan pendidikan menengah 90% Adanya masukan rekomendasi budaya ke Pemerintahan daerah 100% Meningkatnya mutu PBM dan angka kelulusan 23 Kab/Kota Meningkatnya mutu PBM dan angka kelulusan 1 Kab/Kota Sebaran Informasi Potensi Investasi Daerah untuk meningkatkan minat investor berivestasi di Aceh 100%

Kegiatan kantor belanja lancar 100%

1.000.000.000 216.000.000 105.164.000 60.000.000 93.624.000

1.861.472.873

1.379.900.000 181.100.000 138.509.500 363.260.000 77.885.000 446.009.740 162.331.500 1.348.860.600 330.780.000

Pameran Informasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan 1 paket

Terkoordinasinya program kerja kabupaten/kota dengan Pemerintah Aceh 100% Terlaksananya rakernis penyelesaian kasus-kasus Tersedianya rekomendasi penyelesaian kasus 75% medis 75% medis 75% Kelancaran tugas administrasi perkantoran Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi 2 Keg 1 Tahun 100% Adanya koordinasi dan petunjuk teknis dalam Peningkatan dan percepatan pelaksanaan 1 TH pelaksanaan kegiatan 100% kerja 100% Terbentuknya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kelancaran administrasi perkantoran 131 1 Tahun luar daerah 1 set karyawan 1 Paket


Kelancaran pekerjaan kantor 100%

Berkurangnya penderita penyakit yang ditularkan oleh nyamuk 100% Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan KIA 90% Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90% Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal 90% Peningkatan mutu laboratorium kesehatan 90% Terlaksananya rencana kerja, pengendalian, Ketersediaan acuan kerja dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 23 Kab/kota monitoring 100% Menumbuhkembangkan karya-karya yang berkualitas Kesenian terlestarikan dan meningkat harkat 100% dan martabat seniman 100% Terlaksananya pola hidup bersih dan sehat Peningkatan kebersihan kantor dan lingkungan 100% 90%

1 Penyediaan Jasa-jasa Utility Kantor 100%

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Promosi atas hasil produksi Produksi Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan unggulan daerah


Peningkatan percepatan pelayanan administrasi kantor 90% Terlayani kebutuhan perlengkapan perkantoran 1 paket

Dinas dan UPTD Tekkomdik

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


-



Peralatan dan perlengkapan kantor 100%



234 Dinas Kesehatan

Pengadaan peralatan dan perlengkapan 100 % kantor Peningkatan kinerja pegawai Dinkes dan 1 TH UPTD nya



Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah


Target

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 90% Terlaksananya penyediaan kebutuhan peralatan kantor 85% Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 376 Unit/Paket/Set dan 117 meter


Pendidikan menengah

230

Sasaran

271.948.875 62.229.600 308.690.000 803.745.000 107.300.000


4.2. 3. Perbedaan Besaran Anggaran Kegiatan dalam PPAS dan RKA-SKPD PPAS menyajikan pagu atau batas maksimal kebutuhan belanja yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk dijadikan pedoman oleh setiap SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Dalam merinci kebutuhan belanja untuk masing-masing kegiatan, total belanja tidak boleh melampaui jumlah pagu yang sudah ditetapkan kepala daerah dalam PPAS. Begitu juga dengan target kinerja yang akan dicantumkan dalam dokumen RKA-SKPD, secara normatif tidak boleh berbeda dengan atau lebih besar dari pagu atau plafon yang sudah ditetapkan dalam PPAS. Tabel 4.7. Perbedaan Besaran Anggaran Kegiatan antara PPAS dan RKA-SKPD No

SKPD

1


2


3


4


Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

330.780.000

-20,82%


95.000.000

228.670.000

-140,71%


10.000.000

18.880.000

-88,80%

Penyediaan makanan & minuman

63.000.000

41.632.000

33,92%

250.250.000

1.661.928.377

-564,11%

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan duniadan dunia usaha

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14


Peningkatan disiplin aparatur

15



Pelatihan upacara adat

16



Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum

8 9 10 11

17



18



19



20



21



22



26


27


28 30 31 32

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

33

Dinas Pendidikan

34

Dinas Pendidikan

35

Dinas Pendidikan

Beda PPA dan RKA

273.780.000


7

Alokasi Anggaran RKA (Rp)

Peyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


5

Plafon Anggaran Sementara (Rp)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembangunan gedung kantor

8.655.000

23.655.000

-173,31%

100.000.000

553.856.000

-453,86%


25.000.000

380.658.000

-1422,63%

pengadaan mebeluer

10.000.000

24.472.000

-144,72%

32.425.000

60.944.000

-87,95%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata Pengembangan dan penguatan informasi dan database Fasilitas pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Program Pemanfaatan Potensi Sumber Pengembangan hutan tanaman Daya Hutan

52.916.800

240.000.000

-353,54%

75.000.000

364.066.000

-385,42%

200.000.000

800.000.000

-300,00%

750.000.000

4.839.774.953

-545,30%

200.000.000

746.240.000

-273,12%

600.000.000

1.878.016.853

-213,00%

300.000.000

190.813.369

36,40%

75.000.000

181.594.000

-142,13%

100.000.000

91.457.000

8,54%

49.412.000

6.736.537.650 -13533,40%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Pembinaan PAMHUT Kontrak dan pengamanan hutan/operasi illegal logging

Pendidikan anak usia dini Pendidikan anak usia dini Pendidikan anak usia dini Pendidikan anak usia dini Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah

2.000.000.000 500.000.000 2.070.000.000 828.000.000


2.500.000.000

17.106.434.000

-584,26%

200.000.000

10.989.783.284

-5394,89%

1.500.000.000

66.943.129.315

-4362,88%

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Penambahan ruang kelas sekolah

247.060.000

40.888.171.000 -16449,90% 19.153.796.000 9.717.694.000 3.482.676.000 1.953.015.000

-857,69% -1843,54% -68,25% -135,87%

BAB IV - 22


Pada kenyataannya, sering terjadi perbedaan antara PPAS dan RKA-SKPD, khususnya dalam penentuan jumlah anggaran. Idealnya, RKA-SKPD merujuk kepada PPAS dan tidak lebih besar, dan jika ada perbedaan, maka perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Tabel 4.7. menyajikan perbandingan antara pagu anggaran kegiatan dan program beberapa SKPD, yang menunjukkan adanya perbedaan antara pagu sementara dalam PPAS dan yang kemudian dicantumkan dalam RKA-SKPD. Secara statistik, perbedaan tersebut dibuktikan melalui uji beda (t-test) dengan menggunakan SPSS yang hasilnya seperti ditunjukkan dalam Tabel 4.8. berikut ini: Tabel 4.8. Hasil Uji Beda Besaran Anggaran PPAS dan RKA-SKPD Test Value = 0 Kel

95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

PPAS

2,241

255

0,026

1.135.746.821

137.493.908

2.133.999.735

RKA

3,395

262

0,001

3.073.041.525

1.290.649.393

4.855.433.657

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.8. dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan besaran anggaran yang ditetapkan dalam PPAS dan RKA-SKPD. Perbedaan tersebut signifikan pada level signifikansi 5%, yakni ketika nilai t-value lebih besar dari 2 (yakni 2,241 dan 3,395) dan sig. value lebih kecil dari 0,05 (yakni 0,026 dan 0,001). Hal ini menggambarkan kebijakan yang telah disusun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan/atau PPAS yang disusun tidak akurat, bukan berdasarkan data historis dan survey lapangan, dan/atau belum menggunan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana yang diamahkan oleh undang-undang dan peraturan keuangan negara.

4.2. 4. Tingkat Keseragaman Indikator Kinerja Kegiatan Setiap SKPD Meurujuk pada Tabel 4.6 mulai namor urut 174 sampai dengan nomor urut 226 terhadap program-program yang sama pada beberapa SKPD, tetapi menggunakan indikator output/outcome berbeda-beda. Hal ini menujukkan bahwa dalam penyusnan anggaran berbasis kinerja belum ada pemahaman yang seragam terhadap suatu kebijakan. Dengan tidak seragamnya indikator kinerja, berarti tujuan dan sasaran program program yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD tidak akan tercapai. Jika BAB IV - 23


tujuan tidak dapat dicapai berarti penyusunan anggaran juga tidak efektif. Kondisi demikian akan menyebabkan pelaksanaan anggaran juga belum efektif. 4.2. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Daerah Pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. DPA-SKPD ini bersumber dari RKA-SKPD yang telah disetujui oleh DPRD untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran dimaksud. Data dan informasi dalam RKA tetap dimunculkan dalam DPA terutama sasaran, target dan indikator kinerja.

4.2. 1. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Daerah Menurut peraturan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Daerah dilalui beberapa tahap yaitu: 1. Tahap Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD harus diberitahukan kepada semua Kepala SKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tersebut harus memuat rincian tentang sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan yang direncanakan, anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana dari setiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Setelah selesai, kepala SKPD harus menyerahkan DPA-SKPD tersebut kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan penyusunan RKA-SKPD tersebut diterima oleh setiap SKPD. Selanjutnya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pejabat pengelola keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dan berdasarkan hasil verifikasi ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh para kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB IV - 24


2.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran

pendapatan daerah adalah bahwa: a.

Semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harus dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;

b.

Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

c.

Setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;

d.

Setiap satuan kerja (SKPD) tidak boleh melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e.

Pendapatan daerah juga mencakup komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang secara langsung merupakan akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain yang timbul sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya;

f.

Semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

3.

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Setiap pengeluaran untuk belanja daerah atas beban APBD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Selanjutnya dalam melaksanakan anggaran belanja daerah harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.

Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; BAB IV - 25


b.

Dasar pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yang dianggarkan dalam APBD (misalnya untuk mendanai tanggap darurat, bencana alam atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya) harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan;

c.

Pimpinan instansi/lembaga penerima dan tanggap darurat harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan langsung dan kepala daerah sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

d.

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

4.

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 sampai dengan

Pasal 153, anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari: (a) sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, (b) dana cadangan, (c) investasi, (d) pinjaman/obligasi daerah, dan (e) piutang daerah. a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran. SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk: •

Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah; BAB IV - 26


•

Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan

•

Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

b.

Dana Cadangan Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Hal-hal yang harus diperhatikan mengenai dana cadangan adalah bahwa: •

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dan cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah;

•

Dana cadangan tidak boleh digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;

•

Program dan kegiatan sebagaimana disebutkan pada butir (2) baru boleh dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut;

•

Untuk membiayai program dan kegiatan tersebut dana cadangan harus dipindahbukukan dahulu ke rekening kas umum daerah yang harus dilengkapi dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa bendahara umum daerah dengan persetujuan PPKD;

•

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.

c.

Investasi Menurut ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat eknomis seperti; bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan mengenai dana investasi adalah bahwa investasi awal dan penambahan investasi dicatat dalam rekening penyertaan modal (investasi) daerah. Pengurangan, BAB IV - 27


penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat dalam rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

d.

Pinjaman Daerah dan Obligasi Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Beberapa hal yang harus dicermati mengenai pinjaman daerah dan obligasi adalah: •

Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah harus dilakukan melalui rekening kas umum daerah;

•

Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;

•

Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan obligasi daerah;

•

Penatusahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (kepala SKPKD).

e.

Piutang Daerah Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kembali kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Hal-hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan piutang daerah adalah bahwa: •

Setiap piutang daerah harus diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;

•

Pejabat

penatausahaan

keuangan

SKPD

(PPK-SKPD)

melakukan

penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD; •

Piutang daerah dan/atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan pertundang-undangan;

BAB IV - 28


•

Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

•

Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;

•

Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;

•

Penghapusan piutang daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - Untuk piutang berjumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penghapusan ditetapkan oleh kepala daerah; dan - Untuk piutang yang jumlahnya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penghapusannya ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD;

•

Penagihan dan penatausahaan piutang daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD yang realisasi setiap bulannya harus dilaporkan kepada kepala daerah.

4.2. 2.

Analisis atas Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran Pencapaian target kinerja untuk 971 kegiatan yang disampling dalam pejabaran

laporan realisasi anggaran persis sama dengan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana terlihat pada Lampiran 1. Dengan demikian, capaian target kinerja tidak dapat diukur, sedangkan pencapaian anggaran rata-rata mencapai sebesar 90,39%. Apakah capaian tersebut sudah dapat dikatakan efektif ataupun belum. Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan anggaran harus dilihat dari kualitas keluaran atau capaian hasil dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran. Sejauh mana anggaran tersebut bermanfaat untuk masyarakat sebagai sasaran program tidak jelas ukurannya.

BAB IV - 29


B AB v

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan Dari hasil analisis terhadap data dan informasi, serta dikonfirmasi dengan regulasi dan konsep penganggaran berbasis kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran pada semua SKPA Provinsi Aceh belum berjalan efektif. Hal ini disebakan masih ditemukannya beberapa kelemahan, yaitu: a. Penentuan sasaran kegiatan sebagai penerima manfaat anggaran masih kurang tepat; b. Penentuan target kegiatan belum mengacu pada sasaran yang ingin dicapai; c. Penentuan keluaran (output) kegiatan tidak mengikuti target yang akan dicapai; d. Penentuan hasil (outcome) kegiatan belum menggambarkan kualitas keluarannya, sehingga keberhasilan sebuah program belum dapat diukur; e. Belum ada keseragaman indikator terhadap program/kegiatan yang sama yang dilaksanakan beberapa SKPA; dan f. Interval perbedaan besaran anggaran dalam PPAS dengan RKA masih jarak sehingga mencerminkan penyusunan PPAS belum akurat dan tidak berpedoman kepada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

5. 2. Saran Berdasarkan bebapa kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Aceh dan semua SKPA Provinsi Ace, yakni: a.

Pemerintah Aceh perlu menyusun suatu buku pedoman penyusunan anggaran yang di dalamnya memuat jenis indikator kinerja untuk masing-masing program/kegiatan;

BAB V - 1


b.

Pemerintah Aceh perlu menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Analisi Standar Belanja (ASB) sebagai acuan dalam menyusun Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan RKA-SKPA;

c.

Meningkatkan koordinasi antara SKPA yang melaksankan program/kegiatan sama; dan

d.

Meningkatkan pemahaman anggaran berbasis kinerja bagi personil yang terlibat dalam TAPA, karena kelemahan yang ditemukan banyak tanggung jawab tim tersebut.

BAB V - 2


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. 2012a. Perilaku oportunistik legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya: Bukti empiris dari penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. Disertasi. Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan. Abdullah, Syukriy. 2012b. Hubungan Keagenan antara Kepala Daerah dan Kepala SKPD. Link web: http://syukriy.wordpress.com/2012/11/26/hubungankeagenan-antara-kepala-daerah-dan-kepala-skpd/ Arizti, Pedro, Jim Brumby, Nick Manning, Roby Senderowitsch, and Theo Thomas. 2010. Results, Performance Budgeting and Trust in Government. Washington, D.C.: World Bank. Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Edisi pertama. Jakarta: Salem Empat. Blais, André and Stéphane Dion. 1990. Are bureaucrats budget maximizers? The Niskanen model & its critics. Polity 22(4): 655-674. Ebdon, Carol. 2002. Beyond the public hearing: Citizen participation in the local government budget process. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 14 (2): 273-294. IDG. 1999. Value for Money Guideline. Kelly, Janet M. and William C. Rivenbark. 2003. Performance Budgeting for State and Local Government. London: M.E. Sharpe. Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Miller, Gerald J. and Lyn Evers,. 2002. Budgeting structures and citizen participation. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 14(2): 233272. O'Toole, Daniel E. and Brian Stipak. 1988. Budgeting and Productivity Revisited: The Local Government Picture. Public Productivity Review 12(1): 1-12. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, Deputy IV BPKP, 2005. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh Dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Aceh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.


Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Ritonga, Irwan taufik. 2010. Analisis Standar Belanja: Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM. Rivenbark, William C. and Janet M. Kelly. 2006. Performance Budgeting in Municipal Government. Public Performance & Management Review 30(1): 35-46. Robinson, Marc and Duncan Last. 2009. A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Technical Notes and Manuals. International Monetary Fund. Website: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA) DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011

Recommend Documents