ANALISA DAMPAK PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI TERHADAP TOTAL ANGKA KELAHIRAN DI PROVINSI MALUKU
Oleh BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI MALUKU 2013
KATA PENGANTAR
“Analisa Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Total Angka Kelahiran Di Provinsi Maluku “ merupakan bentuk informasi yang disediakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Maluku guna menyajikan hasil analisa yang dikaji terhadap dinamika kependudukan
yang
tercatat dalam data Survei
Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2007 dan 2012.
Analisa ini lebih difokuskan pada angka pengguna kontrasepsi dan angka kelahiran di Provinsi Maluku, sebab
2 (dua) indikator inilah yang dianalisa untuk
melihat sejauh mana dampak yang terjadi terhadap kelahiran, ketika tren pengguna alat kontrasepsi mengalami fluktuasi.
Hasil analisa ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pemahaman bagi setiap pihak yang membutuhkan, sekalipun kami menyadari berbagai keterbatasan yang dimiliki. Namun dengan segala yang dapat kami lakukan, kami harap analisa ini mampu diterima baik oleh semua pihak.
Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK)
DAFTAR ISI
A.
Latar Belakang ……………………………………………………....
1
B.
Cakupan Laporan ……………………………………………….......
4
Angka Pengguna Kontrasepsi (CPR) …………………………….
4
Total Angka Kelahiran ……………………………………………….
6
C.
Hasil Analisa ………………………………………………………….
7
D.
Kesimpulan dan Rekomendasi ……………………………………
10
1 A.
Latar Belakang
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika
diperhadapkan dengan berbagai
persoalan kependudukan yang tentunya tidak mudah untuk diselesaikan. Masalah yang dihadapi tidak hanya di sektor pendidikan , sosial, ekonomi , tetapi juga terjadi pada sektor kesehatan . Pada tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia adalah 119.208.229 jiwa , dan kemudian meningkat pada setiap pelaksanaan sensus, seperti pada tahun 1980, jumlah ini meningkat menjadi 147.490.298 jiwa dan 179.378.946 jiwa di tahun 1990, sedangkan di tahun 2000 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 206.264.595 jiwa, dan pada sensus terakhir pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia meningkat hingga mencapai 237.641.326 jiwa. Untuk provinsi Maluku, jumlah penduduk di tahun 1971 adalah 1.089.565 jiwa, dan meningkat menjadi 1.411.006 jiwa di tahun 1980. Kemudian di tahun 1990, jumlah penduduk Maluku menjadi 1.857.790 jiwa, dan terus meningkat di tahun 2000 sebanyak 1.205.539 jiwa dan 1,533,506 jiwa di tahun 2010. Dari situasi pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun tentunya memberi pengaruh yang cukup besar dalam
proses
pembangunan manusia di Indonesia secara umum, maupun terkhusus di provinsi
Maluku.
Misalnya,
semakin
tinggi
tingkat
kemiskinan,
tingkat
pengangguran yang besar karena tidak ada keseimbangan antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja.
2
Dari sektor pendidikan terlihat masih banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya, selain itu akses kesehatan juga semakin terbatas karena minimnya tenaga medis dan jangkauan yang semakin jauh. Inilah beberapa isu kependudukan yang dihadapi bangsa Indonesia yang tentunya membutuhkan penyelesaian yang tepat. Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, yang dikenal dengan sebutan provinsi seribu pulau memiliki jumlah penduduk sebesar 1,533,506 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dengan luas wilayah 54.185 km2. Kondisi seperti ini memberikan persepsi bagi sebagian orang bahwa jumlah penduduk yang ada masih sangat minim jika dibandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki, hal ini tentunya perlu diluruskan dengan memberikan pemahaman tentang dampak jumlah penduduk yang besar terhadap sisi lain dari kehidupan masyarakat Maluku itu sendiri. Berdasarkan hasil Sensus Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, Total Angka Kelahiran (TFR) di provinsi Maluku adalah 3,9 anak per perempuan. Angka ini menjadikan provinsi Maluku sebagai provinsi yang memiliki Total Angka Kelahiran (TFR) yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi – provinsi lain. Dengan tingkat kelahiran yang tinggi ini tentunya akan memberikan dampak terhadap perkembangan kependudukan di provinsi Maluku kedepan. Disisi lain, provinsi Maluku juga dikategorikan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi,dan tentunya jumlah kelahiran yang besar
3
akan berdampak langsung terhadap situasi perekonomian yang sudah jelas sangat memprihatinkan dengan status tersebut. Untuk mengatasi masalah kependudukan dalam hal pengendalian penduduk, pemerintah mengambil kebijakan melalui program keluarga berencana bagi setiap pasangan usia subur. Program Keluarga Berencana di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru , namun perbedaan latar belakang masing-masing individu , rumah tangga dan masyarakat di masing-masing daerah menunjukkan bahwa tidak semua pasangan usia subur mampu memahami pentingnya pengendalian penduduk melalui penggunaan kontrasepsi. Berdasarkan data SDKI 2007, pengguna kontrasepsi di provinsi Maluku sebesar 34,1 persen, sedangkan untuk kontrasepsi modern hanya sekitar 29,4 persen, sedangkan secara nasional persentase jumlah pengguna kontrasepsi adalah 57,4 persen. Dengan demikian persentase di provinsi Maluku menunjukan minimnya kesadaran pasangan usia subur dalam memahami arti pentingnya penggunaan alat kontrasepsi bagi kehidupan keluarga mereka kedepan.
4 B.
Cakupan Laporan Adapun indikator yang dianalisa dalam penulisan ini adalah mencakup 2 (dua) hal, antara lain :
Angka Pengguna Kontrasepsi (CPR)
Berdasarkan hasil SDKI tahun 2007, angka pengguna kontrasepsi di Indonesia adalah sebesar 61,4 persen, sedangkan untuk provinsi Maluku hanya sebesar 34,1 persen. Jika dilihat dari pelaksanaan SDKI tahun 1991 hingga 2012, CPR provinsi Maluku mengalami fluktuasi, dan pada tahun 2003 tidak tersedianya data survei yang disebabkan oleh tidak adanya pelaksanaan survei di provinsi Maluku karena pada saat itu provinsi Maluku sedang ada dalam masa konflik sosial.
Tren Angka Pengguna Kontrasepsi (CPR) Di Provinsi Maluku Tahun 1991 – 2012 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
45.5
43.2
40.1 34.9
34.1
0
1991
1994
Sumber : Data SDKI 2007 & 2012
1997
2003
2007
2012
5
Tahun 2007 menunjukan bahwa persentase tertinggi adalah suntikan sebesar 18,5 persen, diikuti dengan pil 4,2 persen, MOW 2,8 persen,Implant 2 persen, IUD 1,3 persen, Kondom 0,6 dan MOP 0. Di tahun 2012, persentase pengguna kontrasepsi di provinsi Maluku mengalami kenaikan yang sangat berarti yaitu mencapai 45,5 persen, yang mana suntikan masih menjadi alat kontrasepsi yang sangat diminati yaitu 26,3 persen, diikuti Pil 5,9 persen, Implant 5,8 persen, MOW 1,8 persen, IUD 0,5 persen dan 0 untuk kondom dan MOP.
Persentase Pengguna Kontrasepsi Modern Menurut Metode Di Provinsi Maluku
2007 30
2012
26.3
25
18.5
20 15 10 5
4.2
5.9
1.3
2
0.5
5.8
0.6
0
2.8
1.8
0
0
0
PIL
IUD
Sumber : Data SDKI 2007 & 2012
Suntik
Implant
Kondom
MOW
MOP
6
Total Angka Kelahiran (TFR) Total angka kelahiran di Indonesia adalah 2,6 per perempuan, namun untuk provinsi Maluku lebih
besar yaitu 3,9 per perempuan, itu
menunjukan bahwa setiap wanita kawin di provinsi Maluku secara ratarata memiliki kemampuan melahirkan hampir 4 anak selama masa reproduksi. Pada survei terakhir
di tahun 2012, angka ini mengalami
penurunan hingga 3,2 anak per perempuan.
Tren Total Angka Kelahiran Tahun 1994 – 2012 Provinsi Maluku
3.7
1994
Sumber : Data SDKI 2007 & 2012
3.9 3.3
1997
3.2
2007
2012
7
C.
Hasil Analisa Data hasil SDKI 2007 menunjukan bahwa persentase pengguna kontrasepsi di provinsi Maluku sebesar 34,1 persen, dan kemudian di tahun 2012 mengalami peningkatan sekitar 11 persen hingga menjadi 45,5 persen secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa program keluarga berencana di Provinsi Maluku sudah berjalan baik, disamping itu harus diakui pula bahwa pemahaman akan pentingnya perencanaan dalam menentukan jumlah anak sudah menjadi pola pikir setiap pasangan usia subur di Maluku. Selain adanya sosialisasi dan
pemahaman tentang program keluarga
berencana yang mulai ditanamkan di kalangan para remaja hingga pasangan usia subur, perlu diketahui bahwa keberhasilan program KB ini juga dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan bagi calon peserta KB baru maupun peserta KB aktif di berbagai daerah terpencil melalui program KB kepulauan. Walaupun jika dilihat dari segi metode yang digunakan memang tidak terlalu mencapai hasil yang diharapkan, seperti pada MOW dan MOP maupun IUD yang mengalami penurunan bahkan tidak sama sekali, namun secara keseluruhan persentase ini terdorong oleh pemakaian suntik, Pil dan implant yang mengalami peningkatan yang sangat drastis. Untuk penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang masih minim, karena pasangan usia subur di Maluku masih dipengaruhi oleh ketakutan terhadap dampak yang akan terjadi setelah pemakaian, hal ini terlihat pada MOW yang di tahun 2012 mengalami penurunan. Sedangkan untuk MOP, dapat dikatakan
8
bahwa suami belum ingin berpartisipasi dalam program KB, yang berarti bahwa pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Maluku masih perlu membekali setiap pasangan
dengan
informasi yang lebih mendalam. Dengan meningkatnya angka pengguna kontrasepsi di tahun 2012 inilah, maka secara otomatis terbukti bahwa
total angka kelahiran anak di provinsi
Maluku mengalami penurunan yang sangat berarti dari 3,9 per perempuan di tahun 2007 menjadi 3,2 di tahun 2012. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan kontrasepsi memiliki korelasi positif dengan total angka kelahiran, sehingga memberikan pengaruh yang signifikan. Dampak
yang timbul dari
kondisi penggunaan kontrasepsi (CPR)
terhadap kelahiran (TFR) di provinsi Maluku terlihat lebih jelas pada grafik di bahwah ini, yang mana menunjukan bahwa di tahun 1994, rata-rata angka kelahiran di provinsi Maluku sangatlah tinggi dikarenakan minimnya pengguna kontrasepsi, yang pada tahun tersebut hanya 34,9 persen. Hal ini dapat dipahami sebagai proses awal perkembangan program KB yang tentunya masih kurang mendapat perhatian masyarakat di daerah. Kemudian pada tahun 1997, total angka kelahiran mulai dapat ditekan dari 3,7 menjadi 3,3 dengan peningkatan pengguna kontrasepsi sekitar 5,2 persen dari tahun sebelumnya, dan angka ini bertambah menjadi 40,1 persen.
9 Kondisi ini bisa terjadi karena perkembangan program KB sudah mulai terlihat dan diterima oleh sebagian besar masyarakat di provinsi Maluku saat itu. Tahun 2003 dapat dikatakan sebagai tahun
yang sangat memberi
pengaruh luar biasa terhadap kelangsungan program KB di Maluku dan juga pertumbuhan jumlah penduduk melalui angka kelahiran, karena di tahun ini terjadi konflik sosial yang mengakibatkan pelaksanaan survei tidak dilakukan. Hal ini tentunya mengakibatkan kelangsungan program KB berhenti pada masa – masa sulit tersebut, dan otomatis tingkat kelahiran akan mulai melonjak. Pengaruh luar biasa ini terbukti ketika di tahun 2007, data pengguna kontrasepsi sangatlah minim yaitu hanya sebesar 34,1 persen dan angka kelahiran meningkat hingga 3,9 anak per perempuan. Tahun 2007 menjadi sebuah realita yang membutuhkan tindak lanjut demi sebuah keberhasilan, sehingga di tahun 2012
BKKBN provinsi mulai
membuktikan hasil kerja kerasnya bersama petugas KB dan pihak terkait melalui keberhasilan dalam meningkatkan angka pengguna kontrasepsi hingga 45,5 persen serta menekan angka kelahiran hingga 3,2 anak per perempuan. Inilah bukti yang
menyatakan bahwa program KB di provinsi Maluku
sudah cukup berhasil, dan disamping itu hal ini menjelaskan bahwa ternyata penggunaan kontrasepsi sangat memberi dampak penekanan angka kelahiran.
secara langsung bagi
10
Tren angka pengguna kontrasepsi (CPR) dan angka kelahiran (TFR) Tahun 1994 – 2012 Provinsi Maluku 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
1994
1997
2003
2007
2012
CPR
34.9
40.1
0
34.1
45.5
TFR
3.7
3.3
0
3.9
3.2
Sumber : Data SDKI 2007 & 2012
D.
Kesimpulan dan Rekomendasi Peningkatan jumlah penggunaan alat kontrasepsi di kalangan pasangan usia subur di provinsi Maluku, menimbulkan dampak positif terhadap rata-rata angka kelahiran anak. Hal ini terbukti dalam tren penggunaan kontrasepsi dan angka kelahiran, yang mana setiap ada peningkatan pengguna kontrasepsi, maka secara otomatis terjadi penekanan rata- rata angka kelahiran dari setiap wanita. Posisi ini tentunya dipengaruhi oleh efektifitas pelayanan KB yang diberikan pada setiap pasangan usia subur di wilayah provinsi Maluku.
11
Dengan demikian, beberapa hal yang direkomendasikan sebagai tindak lanjut dari analisis ini adalah sebagai berikut : 1)
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) perlu menjelaskan lebih mendalam tentang arti pentingnya pelaksanaan program KB terhadap rata- rata angka kelahiran kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga kelangsungan program ini tetap dapat dipertahankan dan menjadi prioritas program kerja pemerintah di daerah.
2)
Pemerintah melalui BKKBN provinsi Maluku harus lebih berusaha keras dalam pemberian informasi dan edukasi terhadap setiap pasangan usia subur, guna meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya penggunaan alat kontrasepsi.
3)
Partisispasi
dalam
program
KB
perlu
ditingkatkan
melalui
pendekatan – pendekatan secara personal, sehingga mampu mendongkrak jumlah pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang, yang pada kenyataannya masih belum mendapat perhatian. 4)
Strategi penggarapan program pembangunan KKB di provinsi Maluku ke depan hendaknya mendekatkan akses informasi dan layanan KKB khususnya pada kepulauan, galcitas, pesisir pantai dengan strategi pendekatan KB gugus pulau.
