DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA PARIAMAN Sandra Puspita Dewi1, Pebriyenni1, Nurharmi1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta E_mail:
[email protected]
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya tingkat pengangguran masyarakat di Kota Pariaman. Istilah pengangguran digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan ketidak adanya kegiatan seseorang. Pengangguran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan masyarakat sehari-hari, seperti: tidak memiliki pekerjaan, dan sudahpun bekerja hanya untuk beberapa hari saja karena tidak memiliki pekerjaan tetap. sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Dengan adanya peningkatan pengangguran setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: kurangnya lapangan pekerjaan, kurang lancarnya komunikasi, kurang layaknya upah yang diterima, rendahnya pendidikan masyarakat dan SDM yang minim. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui dampak otonomi terhadap angka pengangguran di Kota Pariaman. 2. Untuk mengetaui selisih antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan pencari kerja di Kota Pariaman. 3. Untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kota Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keinginan masyarakat untuk bekerja sangat besar, namun dengan rendahnya pendidikan, dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran tersebut. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengangguran perlawanan
PENDAHULUAN Otonomi daerah pada awalnya lebih
merupakan
dampak
dari
terhadap
paradigma
pembangunan yang bersifat sentralistik yang
penuh
dengan
muatan
dan
pertumbuhan ekonomi, dari pada tuntutan
ketergantungan pada anggaran pemerintah
demokrasi masyarakat (pemerintah) lokal.
pusat yang membuat pemerintah dan
Pemerintah daerah yang otonom pada
masyarakat daerah sangat tak berdaya
dasarnya
dalam pelaksanaanya. Paradigma seperti
merupakan
penolakan
atau
itu, hanya akan menciptakan akumulasi
pengembangan,
aset oleh segelintir orang/kelompok di
pengawasan, memberikan standar, arahan,
pusat (kelompok orang yang berkuasa di
bimbingan,
pemerintahan),
pengendalian, koordinasi, pemantauan dan
karena kewenangan itu
perencanaan
pelatihan,
supervisi,
berada pada satu titik yaitu ditangan
evaluasi.
pemerintah pusat, dimana segala sesuatu
pemerintah wajib memberikan fasilitas
diatur dan diselenggarakan oleh pusat.
berupa peluang kemudahan bantuan, dan
Berdasarkan UUD Tahun 1945
dorongan
Bersamaan
dan
kepada
dengan
daerah
agar
itu
dapat
pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan,
melakukan otonomi secara efektif dan
Negara
efisien.
Indonesia
merupakan
Negara
Kesatuan yang berbentuk Republik dan merupakan
Negara
Hukum.
Negara
Kesatuan Republik Indonesia menganut asas
desentralisasi.
merupakan
asas
Desentralisasi
yang
menyatakan
penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah.
Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, dikemukakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.Pembentukan daerah tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat dasar dan syarat administratif. Bagaimanapun suatu proses politik harus diletakkan pada nilai yang paling luhur, yaitu demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Tujuan pemberian otonomi kepada Undang-Undang yang mengatur
Pemerintahan Daerah 23 tahun 2014 mewajibkan pembinaan pedoman
pemerintah
melakukan
yang
berupa
pemberian
seperti
dalam
penelitian,
daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi
semua
penghidupan.
segi
kehidupan
dan
Masalah
telah
kerja.Selain itu juga kurang efektifnya
menjadi momok yang begitu menakutkan
informasi pasar kerja bagi para pencari
khususnya di daerah-daerah yang baru
kerja.
berkembang
pengangguran
seperti
Kota
Pariaman. BerdasarkanUndang-Undang Dasar
Pariaman seringkali dihadapkan dengan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 besarnya
angka
pengangguran
karena Pasal 27 ayat (2),”Tiap-tiap warga negara
sempitnya
lapangan
pekerjaan
dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan
besarnya jumlah penduduk. Sempitnya yang
layak
bagi
kemanusiaan”.Pasal
lapangan pekerjaan dikarenakan faktor tersebut juga dapat diterjemahkan bahwa kelangkaan modal untuk berinvestasi. sebenarnya
seluruh
warga
negara
Pengangguran yang tinggi berdampak Indonesia tidak berkeinginan menjadi langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran
dan
juga
tidak
ingin
kemiskinan, kriminalitas dan masalahmenjadi orang miskin. Yang dimaksud masalah sosial politik yang juga semakin dengan pengangguran adalah orang yang meningkat. dengan jumlah angkatan kerja tidak bekerja ataupun orang yang tidak yang cukup besar, arus imigrasi yang terus mempunyai pekerjaan. mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat
permasalahan
tenaga
kerja
Pembangunan mempunyai
banyak
ketenagakerjaan dimensi
dan
menjadi sangat besar dan kompleks.
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya
Pengangguran terjadi disebabkan antara
dengan kepentingan tenaga kerja tetapi
lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja
juga
yang tersedia lebih kecil dari jumlah
pemerintah dan masyarakat. Untuk itu
pencari kerja. Juga kompetensi pencari
diperlukan pengaturan yang menyeluruh
kerja
dan konprehensif antara lain mencakup
tidak
sesuai
dengan
pasar
dengan
kepentingan
pengusaha,
tentang pelayanan penempatan tenaga
Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29
kerja, perluasan kesempatan kerja dan
oktober 1987 tentang Pembentukan Kota
hubungan industrial.
Pariaman, maka Kota Pariaman secara resmi telah menjadi daerah yang otonomi,
Menurut
Mankiw
(2006:154), dan secara administratif tidak lagi berada
“Pengangguran adalah masalah makro dalam
wilayah
Kabupaten
Padang
ekonomi yang mempengaruhi manusia Pariaman.
Pembentukan
Kota
ini
secara langsung dan merupakan masalah merupakan solusi untuk mengejar berbagai yang paling berat”. Sedangkan menurut ketertinggalan di bidang pembangunan. Yulhendri
(2009:61),“Pengangguran Berdasarkan uraian di atas, bahwa
merupakan
tingkat
penduduk
usia pada kenyataannya dasar terbentuknya
produktif yang tidak bekerja baik secara suatu Kota adalah untuk menjalankan sukarela tidak bekerja maupun yang Undang-Undang terpaksa
tidak
bekerja”.
No.23
Tahun
2014
Daerah.
Dasar
Berdasarkan tentang
Pemerintahan
kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pembentukan
Kota
Pariaman
adalah
pengangguran merupakan orang yang tidak Undang-Undang No. 33 Tahun 1986 bekerja,
yang
merupakan
masalah tentang pembentukan Kota Pariaman.
ekonomi yang mempengaruhi manusia Meskipun sudah menjadi otonom, baik
secara
langsung
ataupun
tidak masih banyak terdapat masalah yang
langsung. dihadapi Kota
Pariaman
sudah
menjadi
oleh
ketenagakerjaan,
pemerintah
dibidang
yaitu
masalah
daerah administratif sejak Tahun 2002. dan
pengangguran.
menjadi bagian dari pemekaran Kabupaten
yang
Padang
waktu
mengadakan kesempatan kerja yang lebih
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33
cepat daripada pertambahan penduduk
Pariaman
pada
telah
pembangunan tercipta
tidak
ekonomi sanggup
yang berlaku. Oleh karenanya, masalah
kata perintah yang berarti menyuruh
pengangguran yang mereka hadapi dari
melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi,
tahun ke tahun semakin bertambah serius.
kata pemerintahan sebenarnya berasal dari
Salah dihadapi
satu
yang
kata
dalam
bahasa
Inggris,
yaitu
pemerintah
dibidang
government yang diterjemahkan sebagai
ketenagakerjaan
adalah
masalah
pemerintah dan pemerintahan.
pengangguran.
Permasalahan
tersebut
terkait
oleh
permasalahan
dengan
tingkat
pertumbuhan
Menurut
Rosidin,
(2010:21)
mengartikan kata government sebagai
penduduk yang tinggi dan kesempatan
publik
kerja atau usaha yang sedikit. Oleh
memiliki arti: “1) Menunjuk pada kegiatan
karenanya berbagai upaya telah dilakukan
atau proses memerintah, yakni melakukan
oleh pemerintah untuk dapat menekan laju
kontrol atas pihak lain, 2) Menunjuk pada
pertumbuhan
dapat
masalah-masalah negara dalam kegiatan
membuka lapangan kerja seluas mungkin
atau proses dijumpai, 3) Menunjukkan
untuk
cara, metode, atau sistem masyarakat
dapat
penduduk
dan
menurunkan
tingkat
pengangguran di masa yang akan datang. Sesuai dengan uraian di atas, maka
peneliti
bermaksud
melakukan
penelitian skripsi dengan judul “Dampak Otonomi Daerah terhadap Penurunan Angka
Pengangguran
di
Kota
Pariaman”. KERANGKA TEORITIS Menurut Rosidin (2010:21) Secara Etimologis, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal
servant,
yakni
pelayanan.yang
tertentu diperintah’’. Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) dan ayat (12) : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriUrusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus UrusanPemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
koordinasi tingkat lokal. Menurut pasal 1 ayat (12) dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah bahwa “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut
Pemberian
kewenangan
yang Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum
seharusnya diberikan oleh pemerintah yang mempunyai batas-batas wilayah yang pusat
kepada
pemerintah
daerah berwenang
mengatur
dan
mengurus
(hubungan kewenangan) adalah sebagai Urusan Pemerintahan dan kepentingan konsekuensi logis untuk maksud dan masyarakat setempat menurut prakarsa tujuan pemberian otonomi kepada daerah. sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat serta untuk imbalan terhadap kewajiban dalam sistem Negara Kesatuan Republik dan tanggung jawab pemerintah daerah Indonesia.
Pengertian
daerah
otonom
dalam melaksanakan otonomi daerahnya. dimaksud agar daerah yang bersangkutan Tujuan
dari
otonomi
daerah
dapat berkembang sesuai kemampuan
menurut UU No.23 Tahun 2014 adalah
sendiri
otonomi daerah diarahkan untuk memacu
pemerintah pusat.
pemerataan hasilnya,
pembangunan meningkatkan
dan
hasil-
kesejahteraan
yang
tidak
bergantung
Untuk penyelenggaraan
pada
mendukung otonomi
daerah
rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran
diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan
serta
bertanggung jawab di
aktif
masyarakat
secara
nyata,
daerah secara
dinamis, dan bertanggungjawab sehingga
proporsional dan berkeadilan, jauh dari
memperkuat
kesatuan
praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme
bangsa, mengurangi beban pemerintah
serta adanya perimbangan antara keuangan
pusat dan campur tangan di daerah yang
pemerintah pusat dan daerah (Widjaja,
akan
persatuan
memberikan
dan
peluang
untuk
2007:8). Dengan demikian prinsip otonomi
makro
daerah adalah sebagai berikut:
manusia secara langsung dan merupakan
a. Prinsip Otonomi Luas Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas,wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahanyang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yangdimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusanpemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuandibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itusendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,sesuai dengan potensi dan karakteristik masingmasing daerah. b. Prinsip Otonomi Nyata Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenangdan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanyatelah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai denganpotensi dan karakteristik daerah masingmasing. c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benarbenar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rozali Abdullah, 2007:5). Menurut
Mankiw
(2007:154),“Pengangguran adalah masalah
ekonomi
yang
mempengaruhi
masalah yang paling berat”. Sedangkan menurut
Yulhendri
“Pengangguran penduduk
(2009:61),
merupakan
usia
produktif
tingkat
yang
tidak
bekerja baik secara sukarela tidak bekerja maupun yang terpaksa tidak bekerja”. Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan
bahwa
pengangguran
merupakan orang yang tidak bekerja, yang merupakan
masalah
mempengaruhi
ekonomi
manusia
baik
yang secara
langsung ataupun tidak langsung. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis pengangguran menurut para ahli: Menurut Sukirno (2004:330-331), jenisjenis pengangguran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pengangguran terbuka Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dan pertambahan tenaga kerja. 2. Pengangguran tersembunyi Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang
digunakan tergantung kepada banyaknya faktor. 3. Pengangguran bermusim Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. 4. Setengah menganggur Di negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian nya terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari normal.
Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang atau 25 km dari Bandara Internasional
Minangkabau.
Kota
Pariaman resmi berdiri sebagai Kota Otonom
pada
tanggal
2
Juli
2002
berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya Kota ini berstatus Kota Administratif dan menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1986
yang
diresmikan
tanggal
29
Oktober1987.
Kota Pariaman terdiri dari empat Kecamatan,
Pariaman
Utara,
Tengah,
Selatan dan Timur dengan 71 (tujuh puluh Berdasarkan kutipan diatas dapat satu) Kelurahan/Desa disimpulkan
bahwa
yang tergabung
jenis-jenis dalam 12 (dua belas) Kenagarian, dihuni
pengangguran berdasarkan cirinya yaitu 84.709 jiwa penduduk, punya potensi pengangguran
terbuka,
pengangguran ekonomi melimpah, tetapi masih belum
tersembunyi, pengangguran bermusim dan tergarap
secara
maksimal.
Sektor
setengah menganggur. perdagangan
merupakan
sektor
yang
Kota Pariaman adalah sebuah Kota
menyerap tenaga kerja paling banyak di
yang terletak di provinsi Sumatera Barat,
Kota Pariaman, yang kemudian disusul
oleh sektor jasa, dimana pada Kota ini
terdapat 3 buah pasar tradisional. Sektor
Pertumbuhan pencari tinggi Upah kurang layak
industri cukup berkembang di Kota ini
Dalam variabel terikat
terutama
indikator
kimia
variabelnya
yang
yang menjadi yaitu,
dampak
dan
logam.
pertanian
masih
otonomi daerah terhadap penurunan angka
menjanjikan bagi masyarakat setempat di
pengangguran. Data primer adalah data
mana sampai tahun 2015 luas areal
yang diperoleh langsung dari objek yang
persawahan yang masih dimiliki Kota ini
akan diteliti. Data primer dalam penelitian
adalah 36.81 % dari total luas wilayahnya,
ini yaitu angket, wawancara, termasuk
dan sektor pertanian ini juga memberikan
observasi kepada masyarakat, yaitu kepada
konstribusi paling besar yaitu sebesar
kepala
27.06 % dari total PDRB Kota Pariaman.
pemerintah daerah, yaitu kepada Dinas
Sedangkan
industri
kerja
sektor
keluarga.
Sedangkan
kepada
social dan ketenagakerjaan, kepala Desa. METODOLOGI PENELITIAN Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kota Pariaman.dengan sampel peneliti mengambil kelurahan Pasir dan Kelurahan Karan Aur. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penurunan angka pengangguran di Kota Pariaman. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dampak otonomi Daerah di Kota Pariaman. Dalam variabel bebas, yang menjadi indikator variabelnya angka pengangguran: Karena tidak ada lapangan pekerjaan Karena rendahnya Pendidikan
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data naik turunnya angka pengangguran di Kota Pariaman yang ada pada BPS dalam angka 2016 Provinsi Sumatra Barat, Padang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.
ketenagakerjaan,
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kota
pengangguran.
Pariaman
resmi
berdiri
yang
yaitu pembangunan
telah
tercipta
tidak
masalah ekonomi sanggup
sebagai Kota Otonom pada tanggal 2 Juli
mengadakan kesempatan kerja yang lebih
2002 berdasarkan Undang-undang Nomor
cepat daripada pertambahan penduduk
12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota
yang berlaku. Oleh karenanya, masalah
Pariaman di provinsi Sumatera Barat.
pengangguran yang mereka hadapi dari
Sebelumnya Kota ini berstatus Kota
tahun ke tahun semakin bertambah.
Administratif dan menjadi bagian dari
Sebagai sebuah daerah otonom
Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan
baru, Kota Pariaman diharuskan untuk
Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun
menata
1986
yang
Oktober1987.
diresmikan Pembentukan
organisasi
dan
perangkat
tanggal
29
daerahnya. Khususnya untuk Kecamatan,
Kota
ini
berdasarkan
pertimbangan
percepatan
merupakan solusi untuk mengejar berbagai
pembangunan dan pelayanan masyarakat
ketertinggalan di bidang pembangunan.
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kota
Pariaman No.05 Tahun 2008 tentang Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja pada kenyataannya dasar terbentuknya Kecamatan dan Kelurahan Kota Pariaman, suatu Kota adalah untuk menjalankan dilakukan pemekaran wilayah yang terdiri Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dari tentang
Pemerintahan
Daerah.
4
(empat)
Kecamatan
dan
78
Dasar desa/kelurahan,
pembentukan
Kota
Pariaman
adalah Penduduk Kota Pariaman sebanyak
Undang-Undang No. 33 Tahun 1986. 84.709 orang yang terdiri dari penduduk Meskipun sudah menjadi otonom, laki-laki sebanyak 41.780 orang dan masih banyak terdapat masalah yang penduduk perempuan berjumlah 42.929 dihadapi
oleh
pemerintah
di
bidang
orang, atau mengalami peningkatan sekitar
asas otonomi dan tugas pembantuan.
1,09% jika dibandingkan dengan jumlah
Diarahkan
penduduk pada tahun 2014 yang tercatat
terwujudnya
sebanyak 83.610 orang. Usia di bawah 19
melalui
tahun tergolong tinggi sebanyak 10.39%,
pemberdayaan,
sedangkan komposisi usia tua 65 tahun ke
masyarakat, serta peningkatan daya saing
atas hanya 6.24%.
daerah dengan memperhatikan prinsip
Jika
di
kategorikan
dalam
ketenagakerjaan, total penduduk usia 15
untuk
mempercepat
kesejahteraan
masyarakat
peningkatan, dan
pelayanan, peran
serta
demokrasi, pemerataan, keadilan, suatu daerah.
tahun keatas sebanyak 36.113 orang, dan
Di Kota Pariaman dampak dari
yang tergolong angkatan kerja sebanyak
otonomi ini sangatlah dirasakan oleh
38.667/45,64%
pemerintah
dan
sebanyak
adanya
bantuan-bantuan
penduduk
meringankan beban masyarakat, dengan
orang,
penduduk
laki-laki
22.248/26,26%
orang,
perempuan
sebanyak
yang
dan
terdiri
16.419/19,38%
orang.
adanya
masyarakat,
penerimaan
pelatihan-pelatihan,
lowongan dengan
dengan sudah
kerja, adanya
pemekaran desa, penerimaan honorer baik Pembahasan Otonomi
dalam bidang kesehatan, sekolah, termasuk adalah
sesuatu
yang pemerintahan, sedikit banyaknya itu sudah
sangat dibutuhkan suatu daerah, karena mengurangi angka pengangguran di Kota dengan adanya otonomi, daerah bisa Pariaman. leluasa dalam mengurus dan mengelola Hasil urusan
daerahnya
sendiri
observasi
menunjukkan
demi bahwa
meningkatnya
pengangguran
terwujudnya tujuan dari otonomi itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti sendiri. dan menjalankan amanat Undangtingkat pendidikan yang masih rendah, undang Dasar Tahun 1945, dan menurut
pertumbuhan lapangan pekerjaan yang
sesuai
tidak sesuai dengan pertumbuhan pencari
dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa
kerja, kurang lancarnya informasi, kurang
pertumbuhan dan pembukaan lapangan
layaknya UMR.
pekerjaan
Hasil bahwa
wawancara
pengangguran
menunjukkan
penelitian
belum
yang
sesuai
telah
dengan
pertumbuhan pencari kerja. dengan kata
tahunnya
lain masih lebih tinggi pertumbuhan
mengalami naik dan turun, namun tidak
pencari kerja di bandingkan pertumbuhan
bisa dipungkiri bahwa dengan adanya
lapangan pekerjaan yang tersedia, bahkan
otonomi, masyarakat sangat merasakan
seperti di Kelurahan karan Aur, itu masih
dampaknya
sangat jauh atau tidak ada lapangan
karena
tiap
hasil
adanya
otonomi
masyarakat banyak mendapatkan bantuan
pekerjaan.
di beberapa bidang. program pelatiahan
Hasil
wawancara
dan
angket
khusus yang diberikan untuk mengurangi
menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah
pengangguran yang ada.
sudah banyak seperti bantuan-bantuan dari
Pertumbuhan merupakan
lapangan awal
dari
pekerjaan
PEMDA, KIS dan lain sebagainya, namun
sejahteranya
kurangnya kepedulian masyarakat akan hal
masyarakat, karena dengan begitu para
itu
penganggur akan mendapat kesempatan
perekonomian.
untuk bekerja dan memperbaiki ekonomi
mengakibatkan
Pihak
tidak
pemerintah
berubahnya
telah
cukup
keluarga. Sedangkan tumbuhnya pencari
berusaha, dan usaha itu sebagian besar
kerja yang berlebihan atau melampaui
sudah dapat dilihat hasilnya, namun sesuai
pertumbuhan lapangan kerja, merupakan
hasil penelitian dan wawancara sampai
beban dan tantangan pemerintah.
sekarang lapangan pekerjaan khusus untuk
Dalam rangka usaha pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran,
mengatasi misalnya
pengangguran seperti
industri,
belum
ada,
sedangkan
industri adanya hanya di Kelurahan seperti
Hasil
wawancara
menunjukkan
industri rumah tangga (membuat kerupuk
bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan
emping, jengkol, ubi) dan lain sebagainya.
diperlukan perencanaan yang matang, dana
Dalam mengatasi pengangguran di era
otonomi
oleh
pemerintah
Pariaman, banyak hal dilakukan,
namun
Kota
yang cukup, kerja sama, kerja keras, dan implementasi kebijakan yang merata.
yang sudah
semua
itu
tidak
KESIMPULAN DAN SARAN Dari data hasil penelitian yang
semudah membalikkan telapak tangan, di butuhkan
dana
yang
banyak
dalam
membuka lapangan pekerjaan, kerja keras,
telah
peneliti
sebelumnya,
lakukan
maka
dapat
pada
bab
disimpulkan
bahwa: 1. Tidak semua masyarakat yang
kerja sama antara pemerintah yang di merasakan dampak dari otonomi pusat, Kota sampai di Kecamatan. Selain daerah, baik itu masyarakat di itu implementasi kebijakan seharusnya Kelurahan
Pasir
maupun
merata di setiap Daerah, pembangunan masyarakat yang ada di Kelurahan yang merata. Karan Aur. Otonomi di Kota Usaha, program, kebijakan yang Pariaman memiliki dua sisi, yaitu sudah tampak dan yang disebutkan oleh sisi positif dan sisi negatif. Sisi beberapa responden dalam wawancara positifnya
bisa
mengatur
dan
selama penelitian diantaranya: pelatihan mengelola hasil daerahnya sendiri, bordir, pelatihan tata busana,pelatihan sedangkan
sisi
negatifnya
aksesoris, pelatihan souvenir dan pelatihan masyarakat terbuai akan bantuan perbengkelan dan ada juga langsung dari yang
diberikan
pemerintah
PEMDA, pemberian alat tangkap ikan sehingga yang dulunya dikenal kepada nelayan seperti mesin dan alat-alat sebagai daerah yang kekeluargaan lainnya. dan suadaya yang kuat menjadi
hilang, setiap di ikut sertakan
dalam rangka mengurangi angka
masyarakat dalam kegiatan selalu
pengangguran,
mengharapkan
penelitian yang telah dilaksanakan,
imbalan/pembayaran, padahal tidak
pertumbuhan
semua kegiatan pemerintah itu
lapangan pekerjaan belum sesuai
memiliki anggaran. Contohnya saja
dengan pertumbuhan pencari kerja.
pelatihan souvenir,pelatihan bordir,
dengan kata lain masih lebih tinggi
di Kecamatan Pariaman tengah
pertumbuhan
sampai
ada
bandingkan pertumbuhan lapangan
kelanjutan karena tidak adanya
pekerjaan yang tersedia, bahkan
tempat pemasaran dan tidak adanya
seperti di Kelurahan, masih jauh
dana. menambah pengangguran.
atau
sekarang
tidak
tidak
sesuai
dan
hasil
pembukaan
pencari
kerja
tersedia
di
lapangan
2. Pertumbuhan lapangan pekerjaan
pekerjaan. jika dilihat secara kasat
dan pertumbuhan pencari kerja: a)
mata tidak bisa dikatakan bahwa
Untuk
Pasir
pengangguran itu naik ataupun
menyatakan
menurun, bahkan pengangguran itu
lapangan pekerjaan tidak tersedia,
tidak ada. Itu semua dikarenakan
persentase
semua
di
masyarakat
sebanyak
Kelurahan yang
menyatakan 42,9%,
“ya”
pertumbuhan
masyarakat
bahkan
pendatang memiliki tanah sendiri,
pencari kerja tinggi b) Untuk di
sehingga
Kelurahan Karan Aur 40,0% yang
menunggu
bantuan
dari
menyatakan lapangan
pemerintah,
sedangkan
yang
pekerjaan
bisa
berladang
tanpa
tidak tersedia, yang menyatakan
hobynya mencari ikan/nelayan bisa
pertumbuhan pencari kerja tinggi.
membuat dan membeli alat sendiri
Jadi dapat di simpulkan bahwa,
ala
kadarnya
tanpa
menunggu
bantuan alat dari pemerintah. Di
dapat
dilihat
Kota
sesuai
hasil
Pariaman
pengangguran
tidak
yang
ada
bisa
di
hasilnya,
wawancara
namun
penelitian sampai
dan
sekarang
golongkan ke dalam pengangguran
lapangan pekerjaan khusus untuk
terbuka yaitu yang tidak bekerja
mengatasi
sama sekali atau sedang mencari
tersedia, contoh lapangan pekerjaan
pekerjaan, tapi yang ada hanya
yang banyak menyerap pekerja
pengangguran
musiman
seperti
menganggur
karena
yaitu
pengangguran
industri,
dan
belum
pabrik,
akibat
sedangkan industri adanya hanya di
Misalnya:
Kota seperti industri rumah tangga
penjual ikan menganggur karena
(membuat kerupuk sagu, ubi) dan
musim
lain sebagainya. Yang di katakan
perubahan
musim.
badai,
dan
nelayan
menganggur karena musim badai. 3. tindakan
pemerintah
dalam
pengangguran di Kelurahan Pasir dan Kelurahan Karan Aur adalah
mengatasi pengangguran: a) Untuk
masyarakat
Kelurahan
Pegawai Swasta. Karena penjual
Pasir
51,42%
yang
menyatakan “ya” atas kepuasan
ikan,
kebijakan
kelurahan
mengurangi
pemerintah
dalam
pengangguran.
b)
selain PNS, dan
buruh
dan
ini
nelayan
tidak
di
memiliki
pendapatan tetap, bahkan sewaktu-
Kelurahan Karan Aur 60,0% yang
waktu
menyatakan
pendapatan yang diperoleh tidak
“ya”
menyangkut
dalam
satu
bulan
itu
kepuasan kebijakan pemerintah.
bisa
mencukupi/menutupi
Jadi dapat di simpulkan bahwa,
kebutuhan rumah tangga mereka,
pemerintah telah cukup berusaha,
sehingga
dan usaha itu sebagian besar sudah
pengangguran.
dikatakan Dari
sebagai kedua
Kelurahan penghasilan masyarakat
memikirkan dan memperjuangkan
yang
dalam
rakyat, dan membuat program kerja
pengangguran musiman tidak sama
yang bisa mempekerjakan atau
bahkan jauh berbeda, baik itu
yang bisa menyerap pengangguran,
masyarakat penjual ikan, nelayan,
terutama di Kecamatan-kecamatan
dan buruh, karena penjual ikan bisa
atau Daerah-daerah yang sulit di
berjualan
bisa
jangkau, dan dibarengi dengan
menangkap ikan, semuanya itu jika
pemberian/perbaikan supra struktur
dilihat
dan infra struktur tanpa meanak
di
golongkan
jika
dari
nelayan
musim,jika
cuaca
kurang baik, nelayan tidak bisa ke laut sama halnya dengan penjual ikan tidak ada yang bisa dijualnya.
tirikan Daerah tertentu. 2. Masyarakat
Kota
Pariaman
khususnya masyarakat kelurahan Pasir dan masyarakat Kelurahan
SARAN
Karan
Berdasarkan
kesimpulan
yang
Aur,
tunjukkanlah
rasa
di kepedulian
dan
keprihatinan
jabarkan di atas, beberapa saran yang kapada diri sendiri, anak cucu, dan dapat
peneliti
berikan
untuk
lebih masyarakat lainnya, dengan ikut
meningkatkan
pemenuhan
hak
dan berperan
dan
berpartisipasi
di
kewajiban baik bagi masyarakat maupun setiap
program
dan
kegiatan-
pemerintah kegiatan 1. Pemerintah pemerintah
Kota yang
sampai
diadakan
oleh
pemerintah.
di
3. Pencari kerja, di harapkan bagi
agar
para pencari kerja untuk tidak
kewajibannya
putus asa dan tidak gengsi dalam
semaksimal mungkin untuk lebih
mencari pekerjaan, ambil pekerjaan
Kelurahan/desa, melaksanakan
ada
yang
yang ada menjelang mendapatkan pekerjaan yang dianggap layak dan sesuai tingkat pendidikan,
dan
yang halal.
/deskripsi_wilayah/kondisi_geografis. Diakses 17 september 2016 Farida. 2010.Hubungan Penggangguran Serta
4. Untuk para pengusaha di harapkan
Kemiskinan
Terhadap
Perekonomian
Makro
supaya menjalin kerja sama dengan
Indonesia.
http//www.
google.
pemerintah setempat dalam rangka
com. Diakses 20september 2016
mengurangi pengangguran, supaya
Harian Haluan. 2016. pariaman, Potensi
pengangguran yang tidak terserap
Ekonomi
dalam program pemerintah
bisa
mendapatkan pekerjaan di Kota
Butuh
Investasi.
http://www.harianhaluan.com/inde x.php/opini/28395-pariaman-potensiekonomi-butuh-investasi. Diakses
Pariaman.
07 september 2016. Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi
DAFTAR PUSTAKA BPS. 2015. Kota Pariamandalam Angka Tahun 2015.Pariaman: Badan Pusat
Undang-UndangDasar
Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
http://regional.
coremap.
id/pariaman/profil_kota
puailiggoubat.
sejarah-pendirian-pariaman.
html.
Diakses 06 september 2016
2014 tentang Pemerintah Daerah Kondisi
http://www.
com/berita/2498/menelusuri-jejak-
Republik Indonesia tahun 1945.
2013.
Puailiggoubat. 2015. Sejarah Berdirinya Kota Pariaman.
Statistik
Coremap.
Daerah. Jakarta: Rineka Cipta
Geografis. or. pariaman
Ratnasari.
2013.
Pengangguran
Penyebab di
Tingginya Indonesia.
http://nitaratnasari94.blogspot.com/ 2013/05/penyebab-tingginya-angka-
pengangguran.html.
Diakses
6
september 2016 Utang Rosidin. 2010. Otonomi Daerah dan
Desentralisasi.
Bandung:
Pustaka Setia Sugiono.
2012.
Pendidikan
Metode
Pendekatan;
Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta Zuriah Nurul. 2009. Metode Penelitian Sosial
dan
Pendidikan;
Teori-
Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara
