ALIANSI KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN ALTERNATIF UNTUK PERCEPATAN TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KEMAKMURAN Oleh: PONTJO SUTOWO

Kertas Posisi KETUA UMUM PP.FKPPI Written by Thursday, 19 August 2010 00:00 - Last Updated Thursday, 19 August 2010 21:21

ALIANSI KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN ALTERNATIF UNTUK PERCEPATAN TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KEMAKMURAN Oleh: PONTJO SUTOWO

1. MASALAH. DASAR KITA DEWASA INI.

Setelah lebih dari setengah abad merdeka – dan setelah lebih dari sepuluh tahun mengadakan reformasi – terdapat kesan kuat bahwa ada yang benar-benar keliru dalam pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, baik dalam pengelolaan Rakyat, pengelolaan Wilayah, maupun pengelolaan Pemerintahan.

Rakyat, yang secara formal dinyatakan sebagai pemilik kedaulatan Negara ini, harus mengadakan demonstrasi berkepanjangan – bahkan harus memberontak -- sebelum didengar suaranya dan diperhatikan kepentingannya. Kontak antara Rakyat dengan wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat langsung putus begitu pemilihan umum dan pemilihan walikota /bupati /gubernur /presiden selesai. Hukum dan pemerintahan terkesan sama sekali tidak berpihak kepada Rakyat. Sebagian besar Rakyat masih hidup dalam kemiskinan dan dalam taraf kesehatan yang amat rendah. Lebih dari itu, sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja Negara tidak dialokasikan untuk mensejahteraKan Rakyat, tetapi untuk membiayai belanja rutin pemerintahan, yang selanjutnya terkesan asyik dengan dirinya sendiri. Alih-alih diberdayakan, Rakyat malah diperdayakan dan dizalimi secara berkepanjangan.

1 / 12


Wilayah, yang lebih dari setengah abad yang lalu masih mengandung kekayaan alam yang teramat kaya dan berpotensi untuk didayagunakan mensejahterakan Rakyat, kini sebagian besar sudah rusak akibat eksploitasi habis-habisan untuk keuntungan jangka pendek Bertentangan dengan politik ekonomi nasional tentang kekayaan alam yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 – bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat – dewasa ini kekayaan alam telah disediakan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa asing, baik di darat maupun di laut.

Pemerintahan, yang menyandang empat tugas konstitusional – yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial – lebih banyak memperhatikan aspirasi dan kepentingan jangka pendek dan jangka menengah mereka sendiri daripada memperhatikan kepentingan jangka panjang Bangsa dan Negara secara menyeluruh. Seluruh cabang pemerintahan telah disusupi oleh jejaring korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk yang hampir tidak pernah dapat terbayangkan dalam kurun waktu sebelumnya. Sebagai akibatnya, baik cabang legislatif, cabang eksekutif, maupun cabang yudikatif secara umum telah terasing dari kehidupan Rakyat banyak. Berbagai produk legislatif, kebijakan eksekutif, serta putusan lembaga-lembaga pengadilan juga lebih berfihak kepada kepentingan bangsa asing daripada kepada kepentingan Rakyat banyak yang seyogyanya harus dilayaninya.

Lembaga-lembaga Negara yang dirancang untuk mengawasi dan mengontrol jalannya Pemerintahan, mulai terindikasi terkooptasi dan bagaikan tidak berdaya menangani besar dan canggihnya kekeliruan pengelolaan Negara yang telah berlangsung selama tiga empat dasawarsa terakhir ini. Sedangkan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan yang sama masih belum dapat mencapai hasil optimal oleh karena belum menggalang persatuan satu sama lain.

Lebih dari itu, seluruh lembaga Negara berjalan sendiri-sendiri, tidak terkendali, tanpa koordinasi, dan tidak diarahkan oleh suatu garis-garis besar haluan Negara yang disusun bersama, sebagai suatu kebutuhan mutlak bagi bangsa yang bermasyarakat majemuk seperti Indonesia.

Sementara itu dunia di sekitar Indonesia telah berkembang dengan cepat. Indonesia sendiri bukan saja tidak bisa memanfaatkan peluang yang terbuka dalam perkembangan dunia itu, tetapi juga tertatih-tatih dalam membela kepentingannya yang absah.

2 / 12


2. KESEMPITAN WAWASAN DAN KETERASINGAN ELITE SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB LANGSUNG KEKELIRUAN PENGELOLAAN NEGARA.

Adalah jelas, bahwa seluruh kekeliruan dalam pengelolaan Negara tersebut di atas selain terkait dengan kesempitan wawasan para penyenggara Negara, juga oleh karena keterasingan mereka dari kehidupan Rakyat banyak, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Berhadapan dengan kualitas kenegarawanan yang tinggi dan sikap yang merakyat dari para Pendiri Negara yang terlihat dari pemikiran dan komitmen berjangka panjang untuk mensejahterakan seluruh Rakyat Indonesia para penyelenggara Negara masa kini dihinggapi oleh kesempitan wawasan, egoisme, dan narsisisme.

Semangat kebangsaan, yang telah dibangun dengan susah payah selama satu abad, dengan tetap menghormati kemajemukan rakyat Indonesia, secara sistematis dan terencana telah tergusur ke belakang oleh faham neo feodalisme dan neo liberalisme, yang hendak meniadakan tanggung jawab konstitusional Negara dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, dan menyerahkan nasib Rakyat kepada hukum permintaan dan penawaran dari pasar bebas semata.

3. TERABAIKANNYA SEMANGAT KEBANGSAAN SEBAGAI FAKTOR PALING DASAR DALAM KEKELIRUAN PENGELOLAAN KEHIDUPAN BERNEGARA.

Seluruh kekeliruan dalam pengelolaan kehidupan bernegara tersebut di atas tidak akan pernah terjadi, apabila semangat kebangsaan yang melandasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu meresapi setiap rumusan kebijakan Negara.

3 / 12


Bangsa – yang merupakan kristalisasi dari semangat kebangsaan serta Negara sebagai institus i yuridis untuk mewadahi semangat kebangsaan itu mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mensejahterakan seluruh Rakyat. Dengan kata lain, baik Bangsa maupun Negara hanyalah instrument untuk mensejahterakan Rakyat.

Perlu diperhatikan secara khusus, bahwa semangat kebangsaan selain perlu dirumuskan dengan sadar dan jernih dalam tahap-tahap awal proses panjang pembentukan Bangsa, juga perlu dipelihara dan diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari, secara terencana, terus menerus, melembaga, dan berkelanjutan. Semangat kebangsaan tidak cukup dipelihara hanya atau sekedar dalam upacara-upacara formal yang bersifat simbolik, tetapi juga dan terutama h arus ditindak lanjuti dalam perumusan kebijakan Negara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tanpa perwujudan dalam kenyataan ini, semangat kebangsaan itu akan kehilangan makna dan cepat atau lambat akan lenyap. Semangat kebangsaan adalah roh dan jiwanya suatu Negara, yang selain akan mempersatukan seluruh Rakyat juga akan menjadi landasan kewibawaan Negara.

Demikianlah, tidak akan terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam tahun 1945 tanpa adanya semangat kebangsaan Indonesia yang dirumuskan secara demikian gamblang dalam Sumpah Pemuda 1928. Tidak akan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini jika semangat kebangsaan itu tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh Rakyat banyak. Tidak akan bertahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa datang, jika Rakyat banyak merasa bahwa wujud semangat kebangsaan tersebut tidak akan mampu memperbaiki kehidupannya sehari-hari.

Pengalaman menunjukkan bahwa semangat kebangsaan serta negara kebangsaan yang bersifat abstrak itu memerlukan pendukung dan pengawal, baik untuk menjamin agar semangat dan lembaga tersebut dikelola dengan baik untuk mewujudkan visi dan missinya, maupun untu k menghadapi berbagai faham dan praktek yang dapat menggalkan tercapainya visi dan missi tersebut.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan berpegang teguh kepada Pancasila, amanat Panglima Besar Soedirman, dan kode etik Sapta Marga, semangat kebangsaan dan Negara kebangsaan ini telah dikawal dengan tekun dan gigih dan secara habis-habisan oleh

4 / 12


jajaran Tentara Nasional Indonesia, yang selama ini menuangkannya dalam fungsi sosial politik, berdampingan dengan fungsi utamanya dalam bidang pertahanan.

Sejak tahun 1998 fungsi sosial politik dari Tentara Nasional Indonesia ini telah ditiadakan secara konstitusional, dan jajaran Tentara Nasional Indonesia dengan loyal telah membatasi diri dalam tugas-tugas di bidang pertahanan konvensional belaka.

Ironinya, dewasa ini tidak ada atau belum ada kekuatan lain di dalam batang tubuh bangsa Indonesia, yang dengan kesadaran sendiri, sukarela, dan juga habis-habisan, bersedia melanjutkan tugas mengawal semangat kebangsaan dan Negara kebangsaan yang demikian vital bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alih-alih akan mengawal semangat kebangsaan, dewasa ini telah terbuka atau dibuka peluang lebar bagi pola pikir dan praktek yang justru membahayakan semangat kebersamaan yang terkandung dalam semangat kebangsaan.

4. POLA PIKIR DAN PRAKTEK YANG MEMBAHAYAKAN SEMANGAT DAN NEGARA KEBANGSAAN.

a. Pola Pikir yang Membahayakan Semangat dan Negara Kebangsaan.

1) Pola pikir yang memandang dunia sebagai suatu ajang pertentangan kelas yang tidak mengenal kompromi dan sama sekali tidak membuka peluang bagi adanya solidaritas, kerjasama, serta saling percaya mempercayai antar sesama warga bangsa dan sesama umat manusia, seperti antara lain yang diajarkan oleh faham Marxisme-Leninisme/ Komunisme.

5 / 12


2) Pola pikir yang memandang dunia sebagai ajang pertarungan bebas dari seluruh golongan, tanpa membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dimana yang kuat boleh menindas yang lemah dan yang lemah harus menerima nasibnya ditindas oleh yang kuat, dan sama sekali tidak memerlukan adanya peran atau campur tangan Negara, seperti yang antara lain diajarkan oleh faham liberalisme dan neo-liberalisme.

3) Pola pikir yang tidak memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh, tetapi sekedar sebagai persatuan yang longgar dari satuan-satuan politik yang berkebetulan menempati wilayah geografis yang sama, dan tidak merasa perlu membangun suatu solidaritas antara berbagai daerah yang berbeda potensi sumber daya alamnya untuk mensejahterakan Rakyat, seperti yang antara lain diajarkan oleh faham federalisme.

4) Pola fikir yang mengajarkan bahwa tafsirannya terhadap ajaran suatu agama adalah satu-satunya tafsiran yang benar , baik untuk seluruh penganut agama yang bersangkutan maupun untuk seluruh Bangsa, dan merasa berhak untuk memaksakan tafsirannya itu dengan kekerasan kepada semua orang, seperti yang antara lain diajarkan oleh faham fundamentalisme, ekstremisme, dan terorisme.

5) Pola fikir dari kelompok yang sudah terlebih dahulu berada pada posisi unggul dalam bidang sosial ekonomi, dan merasa berhak untuk memanfaatkan posisi unggulnya itu tanp a batas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tanpa perlu memperhatikan dampak buruknya terhadap keseluruhan semangat dan Negara kebangsaan, seperti faham yang mengajarkan dan memprakytekkan eksklusivisme ekonomi.

b. Praktek yang Membahayakan Semangat dan Negara Kebangsaan.

1) Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selain telah merugikan Negara juga telah menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan Rakyat banyak, yang selanjutnya berarti gagal nya pencapaian visi dan missi Bangsa dan Negara serta memerosotkan kredibilitas Bangsa dan Negara dalam pandangan Rakyat.

2) Rangkaian pelanggaran hak asasi manusia, baik terhadap hak asasi manusia perseorangan maupun terhadap hak asasi manusia secara kolektif, yang telah menyebabkan Rakyat justru merasa terancam oleh Negara yang seharusnya melayani terpenuhinya aspirasi dan

6 / 12


kepentingan Rakyat.

3) Praktek pengabaian rasa keadilan Rakyat dalam penegakan hukum, yang hanya memperhatikan pasal-pasal undang-undang, yang selain telah menimbulkan perlawanan spontan dari masyarakat banyak juga telah memerosotkan wibawa hukum dan penegak hukum.

5. TEKAD.

Dengan tetap berpegang teguh kepada dasar-dasar moral serta idealisme semangat kebangsaan yang telah diletakkan oleh para Pendiri Negara, kekeliruan pengelolaan Bangsa dan Negara yang bersifat menyeluruh tersebut di atas. Semangat kebangsaan bukan saja harus dipulihkan dan dipelihara secara berkelanjutan, tetapi juga harus dikawal dengan tekun dan gigih semua lapisan dan kalangan.

6. ALIANSI KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN ALTERNATIF.

Kita patut bersyukur bahwa di dalam batang tubuh Bangsa masih tersedia dan masih berfungsi dengan baik berbagai kekuatan alternatif, yang belum terkontaminasi dan belum terkooptasi oleh sistem dan praktek penyelenggaraan Negara yang sudah amat menyimpang tersebut.

Selain dari jajaran Tentara Nasional Indonesia yang tetap memegang teguh idealisme dan patriotisme, serta para purnawirawan dan organisasi massa yang berpeduli terhadap bidang pertahanan, kekuatan alternatif yang secara kelembagaan berada di luar jejaring Pemerintahan dan dapat bekerjasama untuk menghentikan kemerosotan bangsa dan Negara dan untuk melanjutkan momentum pembangunan nasional sesuai dengan Cita-cita Nasional, terdiri dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kaum muda, berbagai organisasi

7 / 12


masyarakat-hukum adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, cendekiawan, seniman, budayawan, dan pegiat media massa.

Seluruh kekuatan alternatif ini perlu merapatkan barisan, merumuskan visi masa depan, serta berjuang secara pro aktif, agar idealisme yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar meresapi seluruh politik nasional, dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran penyelenggara Negara.

Bersamaan dengan itu, seluruh kekuatan alternatif ini harus mencari langkah terobosan baru untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia, dengan menembus kebekuan, kebuntuan, dan kemunduran yang dialami oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai hasil secara optimal secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, seluruh kekuatan alternatif ini perlu membentuk suatu jejaring Aliansi Kebangsaan, yang selain independen secara politik juga tidak melibatkan diri dalam pertarungan kekuasaan antra dan intra elite.

7. VISI DAN MISSI.

a. Visi.

Terpelihara serta terwujudnya semangat kebangsaan yang meresapi Tujuan Nasional serta Tugas Pemerintah yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara terencana, teratur, bertanggung jawab, dan berkesinambungan, demi tercapainya keadilan dan

8 / 12


kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia.

b. Misi .

1. Memfasilitasi kerjasama antara seluruh kekuatan alternatif dalam batang tubuh Rakyat Indonesia, untuk memantau, mewaspadai, dan memberikan reaksi melembaga terhadap berbagai pola pikir dan praktek yang dapat membahayakan semangat kebangsaan.

2. Memfasilitasi terselenggaranya kongres nasional berkala untuk menyusun garis-garis besar haluan Negara sebagai formulasi semangat kebersamaan yang disepakati oleh seluruh lapisan dan kalangan, di seluruh daerah, sebagai masukan untuk seluruh partai politik yang ingin mendapatkan kepercayaan para pemilih dalam pemilihan umum.

3. Memberdayakan seluruh lapisan Rakyat Indonesia agar mampu mengembangkan sendiri seluruh potensi kemanusiaannya dalam mencapai tujuan hidupnya masing-masing.

4. Memantau, mengawasi, dan mengoreksi kinerja seluruh lembaga Negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, maupun yurikatif.

5. Mewaspadai strategi, taktik, dan pelaksanaan dari pola pikir dan praktek manipulasi lembaga-lembaga Negara.

6. Mencari langkah terobosan dalam mencegah kerusakan kekayaan dan dalam memanfaatkannya untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia.

9 / 12


8. KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

a. Kebijakan.

1) Menyerap, memahami, dan berupaya untuk menindaklanjuti semangat kerakyatan yang diwariskan oleh generasi demi generasi pembentuk Bangsa dan Negara dalam abad ke 20 yang lalu.

2) Menjadikan kandungan nilai kebangsaan dan kenegaraan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolok ukur dari kinerja penyelenggara Negara.

3) Tidak berorientasi kepada tujuan memperoleh kekuasaan.

4) Bersikap independen dari dan kritis terhadap seluruh kekuatan politik yang ingin memperoleh kekuasaan Negara.

5) Menanamkan kesiagaan terhadap berbagai wujud manipulasi kekuasaan Negara dan pengurasan kekayaan Negara.

6) Merintis, membangun, dan mensosialisasikan mindset baru dalam masyarakat, yang dengan penuh percaya diri dan bersikap kreatif, berani menyelamatkan kekayaan alam Negara dan mendayagunakaannya untuk sebesar-besar kepentingan Rakyat.

7) Secara dinamis menampung, mewadahi, dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan seluruh Rakyat Indonesia, baik dalam format garis-garis besar haluan Negara lima tahunan

10 / 12


yang bersifat komprehensif, maupun dalam pernyataan berkala mengenai aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Strategi.

1) Membangun kesadaran dan menggerakkan potensi Rakyat Indonesia sebagai salah satu komponen Negara, bersisian dengan Wilayah dan Pemerintah.

2) Menciptakan suasana akuntabilitas penyelenggara Negara kepada Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Mencegah tumbuh dan berkembangnya berbagai pola pikir faham dan praktek yang dapat membahayakan semangat kebangsaan di kalangan penyelenggara Negara dan dalam kalangan organisasi politik.

4) Secara pro aktif meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab semua golongan – tanpa membedakan ras, suku, agama, atau pandangan politik -- untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia.

9. PROGRAM.

1. Mengadakan konsolidasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang berpeduli terhadap bidang pertahanan sebagai inti dan tulang punggung Aliansi Kebangsaan. 2. Membangun jejaring Aliansi Kebangsaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

11 / 12


3. Menginventarisasi, membahas, dan mengkritisi produk legislatif, kebijakan eksekutif, dan keputusan yudikatif yang tidak bersahabat dengan kepentingan Rakyat banyak dan merugikan Bangsa dan Negara, serta mengajukan kebijakan alternatif yang lebih baik. 4. Mengeluarkan pernyataan berkala terhadap masalah-masalah nasional yang penting. 5. Bekerjasama erat dengan dan membela hak-hak tradisional masyarakat-hukum adat dalam memelihara dan mengamankan kekayaan alam di daerah-daerah. 6. Mengembangkan potensi maritim sebagai asset nasional yang selama ini terabaikan, untuk menyelamatkan kekayaan martitim, membangun pusat-pusat pembangunan maritim, serta mendayagunakannya secara terencana, terorganisasi, dan berkesinambungan sebagai lahan baru kehidupan Rakyat Indonesia di masa depan.

12 / 12

ALIANSI KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN ALTERNATIF UNTUK PERCEPATAN TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KEMAKMURAN Oleh: PONTJO SUTOWO

Recommend Documents