FPI Sedikitnya 70 orang massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan

Monthly Report on

edisi

10

Religious Issues Juni 20

08

Sinopsis

K

omando Laskar Islam (FPI-HTI) menyerbu aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di silang Monas Jakarta (1/6/08). Aksi untuk memperingati hari lahir Pancasila itu batal digelar, karena sebelum acara dimulai pasukan KLI menyerang secara membabi buta. Korban berjatuhan. Anak-anak, perempuan banyak yang menjadi korban. Kecaman atas aksi FPI terjadi dimanamana. Tuntutan pembubaran FPI terus menggema. Kemarahan masyarakat atas aksi-aksi brutal FPI selama ini tertumpah. Sebanyak 58 laskar FPI akhirnya diciduk ke Polda Metro Jaya (4/6/08). Kasus monas ini menjadi sorotan utama Monthly Report edisi 10 ini. Sebelum kasus monas pecah, FPI Sulawesi Selatan juga menebarkan teror. Di samping itu, edisi ini juga melaporkan kasus Pangkep dimana Pemerintah Daerah Pangkep berkolaborasi dengan Abu Bakar Baasyir untuk mengontrol moralitas masyarakat. Otonomi daerah bak pedang bermata dua. Di satu sisi otoda dipandang sebagai jalan untuk keluar dari otoritarianisme pemerintah pusat, namun di sisi lain otoda menjadi ladang subur perselingkuhan pemda dengan kelompok fundamentalis yang justru bisa menjadi ancaman terhadap proses demokrasi. Gejala perselingkuhan kelompok fundamentalis dengan sejumlah pemda terjadi dimana-mana. Kelompok fundamentalis berupaya untuk ”mengadvokasi” sejumlah daerah agar melenyapkan hal-hal yang dipandang mengotori kesucian agama. Kali ini terjadi di Pangkep Sulawesi Selatan. Bupati Pangkep mengeluarkan ”lidah api”-nya dengan mengancam akan melarang dan membakar alat organ tunggal yang membawa biduan erotis (candoleng-doleng), karena dianggap merusak moral masyarakat. Menariknya, ucapan sang bupati disampaikan dihadapan Abu Bakar Baasyir ketika mereka berdua menghadiri pengajian di Pangkep. Abu Bakar Baasyir memang dikenal sebagai tokoh Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) yang rajin datang ke berbagai tempat sambil mengadvokasi daerah itu untuk menerapkan syariat Islam. Gejala ini bila dibiarkan terjadi bukan tidak mungkin sejumlah pemerintah daerah akan disandera kelompok fundamentalis yang terus menghembuskan paham keagamaan yang tidak toleran. Di samping itu, edisi ini juga melaporkan kasus VCD di Padang yang diduga menistakan Islam; diusirnya tokoh salafi di Lombok Barat karena dituduh menyebarkan aliran sesat, dan sebagainya. Kasus Ahmadiyah juga masih menjadi perhatian kami. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang direkomendasikan Bakor Pakem hingga kini belum keluar juga. Hal ini menunjukkan pemerintah gamang dalam mengambil sikap. Namun, tekanan terhadap komunitas Ahmadiyah terus terjadi. Beberapa warga Ahmadiyah NTB yang merasa tidak terlindungi oleh negara, mulai menjajaki kemungkinan minta suaka politik. Mereka datang ke sejumlah konsulat di Bali. Memang, suaka bukan perkara sederhana, karena di dalamnya ada kompleksitas politiknya. Tapi kalau memang warga Ahmadiyah benar-benar merasa tidak aman, langkah ini bisa menjadi pilihan terkahir. ■

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab: Yenny Zannuba Wahid, Ahmad Suaedy | Pemimpin Redaksi: Rumadi Sidang Redaksi: Ahmad Suaedy, Gamal Ferdhi, Nurul H Ma’arif, Abd Moqsith Ghazali. Staf Redaksi: M. Subhi Azhari Lay out: Widhi Cahya Alamat Redaksi: The Wahid Institute Jln Taman Amir Hamzah 8, Jakarta - 10320 Website: www.wahidinstitute.org Email: [email protected] Kontributor: Akhdiansyah (NTB), Suhendy (Jawa Barat), Nur Kholik Ridwan (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta), Alamsyah M. Dja’far (DKI Jakarta), Zainul Hamdi (Jawa Timur), Syamsul Rijal (Makassar) Kerjasama dengan TIFA Foundation

Menanti Ajal FPI 1. Tragedi Monas: Tiada Maaf untuk KLI/FPI

S

edikitnya 70 orang massa Aliansi Kebangsaan dan Ke bebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) terluka parah akibat kekerasan yang dilakukan ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbuttahrir Indonesia (HTI) yang tergabung dalam Komando Laskar Islam (KLI) pimpin an Munarman, di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pu sat, Ahad (1/06/2008), sekitar pukul 13.00 WIB. Munarman sendiri adalah aktivis HTI. Akibat penyerangan yang mendadak dan membabi buta itu, ribuan aktivis AKKBB, yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak itu lari kocar-kacir. Aksi kekerasan yang dilakukan dengan membawa bambu, kayu bahkan parang itu mengaki batkan peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni yang sedia nya dilakukan AKKBB di kawasan Monas bubar. “Secara cepat, FPI berteriak-teriak dan mengejar menggu nakan tongkat bambu. Mereka serta-merta memukuli ang gota AKKBB yang berasal dari berbagai kelompok masyara kat,” kata korlap AKKBB Nong Darol Mahmada. Direktur Eksekutif the WAHID Institute yang turut men jadi korban kekerasan, Ahmad Suaedy menyatakan, Tragedi Monas bukanlah tindakan sporadis dan spontan, melainkan sudah direncanakan sebelumnya. Menurutnya, banyak bukti yang menunjukkan massa KLI sengaja dan sadar menyerang massa AKKBB. “Perlu diketahui, rencana penyerangan ini dilakukan di Masjid Istiqlal. Saya punya beberapa orang yang ada di sana, dan mereka tahu bahwa strategi penyerangan disusun di sana,” jelas Suaedy saat jumpa pers di Kantor the WAHID

kasus-kasus bulan ini

■ Monthly Report on Religious Issues, Edisi X, Mei 2008

Institute Jakarta, Senin (2/06/2008). Tim pembela hukum AKKBB Asfinawati menyatakan hal yang sama. Dikatakannya, pemimpin penyerangan Munarman sudah me nyatakan di berbagai media bahwa serangan 1 Juni di Monas adalah serangan balasan ter hadap iklan AKKBB di berbagai media massa pada 26-27 Mei. Ini mengindikasikan adanya niat Munarman dan kelompoknya untuk me nyerang. “Selain itu, ada satu korban yang dilem par pasir yang menimbulkan rasa gatal dan rasa panas. Artinya mereka mencampur pa sir dengan benda-benda tertentu. Itu bentuk tindakan perencanaan,” jelas Asfin, Senin (2/06/2008). Bukti lainnya, lanjut Asfin, ditemukan ber bagai selebaran yang menjelaskan salah satu elemen yang melakukan penyerangan awalnya akan melakukan aksi pada 1 Juni jam 8.00 pagi. Namun jadwal aksi diundur menjadi jam 13.00 bersamaan waktu aksi AKKBB. “Temuan awal ini setidaknya mengindikasi kan ada perencanaan yang mereka lakukan untuk menyerang AKKBB,” simpul Direktur LBH Jakarta ini. Dugaan adanya penyerangan yang teren cana ini dikuatkan oleh statemen Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf. Dalam penga kuannya, dirinya mengingatkan massa PDIP yang menggelar aksi gerak jalan di Monas untuk bubar sebelum Tragedi Monas terjadi. Saaf punya alasan mengapa dia mengingatkan massa PDIP. “Ya memang betul, saya mengingatkan jan ji PDIP bahwa aksinya akan berakhir pukul 10.00. Dan saat itu sudah pukul 11.00 WIB,” kata Saleh Saaf, Rabu (4/6/2008). Sekjen DPP PDIP Pramono Anung juga mengaku dihubungi Saleh Saaf yang meminta agar massa PDIP menyingkir dari Monas 30 menit sebelum terjadinya serangan itu. Di tanya mengapa hanya PDIP yang diingatkan, Saleh Saaf mengaku karena saat itu massa PDIP sangat banyak. “Saat itu, berdasarkan data intelijen, kelom pok AKKBB sudah di perjalanan memasuki Monas. Di sana banyak teman-teman, terma suk ada massa HTI yang berseberangan ideo logi dengan AKK-BB. Untuk itu saya sudah memprediksi, massa PDIP yang begitu banyak

jangan terjadi konflik. Saya mengingatkan agar tidak terjadi bentrok,” ujar Saleh. Apa memang polisi sudah memprediksi akan terjadi rusuh saat itu? “Betul, kita su dah memprediksi. Kita minta agar aksi di hari yang sama itu ditunda. Saya sudah meminta kepada AKK-BB. Saya juga sudah minta juga kepada HTI untuk tidak turun. Nanti diatur waktunya, kapan lagi. Tapi, mereka tetap ti dak mau,” jelas Saleh. (www.detik.com, Rabu, 4 Juni 2008).

Kecaman

Ketua DPR Agung Laksono mengutuk keras penyerangan yang dilakukan massa KLI. “Saya sebagai Ketua DPR mengutuk tinda kan-tindakan yang tidak bermoral dan tidak berjiwa Pancasilais,” ujar Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/6/2008). Menurut Agung, tragedi ini telah menodai hari lahir Pancasila 1 Juni yang diwarnai ada nya korban berjatuhan. “Saya sangat sesalkan. Hari Pancasila justru dinodai dengan adanya kejadian yang menimbulkan korban luka,” tambahnya. Ketua Fraksi PKB DPR A Effendy Choirie juga memprotes keras tindakan anarkis itu. Menurutnya, itu jelas melanggar hak asasi ma nusia, konstitusi bangsa dan mencerminkan pemahaman keagamaan yang dangkal. Kare nanya, negara dan aparat kepolisian harus ber tindak tegas dengan menangkap serta mem proses mereka secara hukum. “Bukan saja pelaku, tapi pemimpin FPI dan HTI juga harus ditangkap. Itu penting, karena tindakan mereka berbahaya bagi ke hidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta mengancam eksistensi NKRI ke depan. Terlebih lagi telah melanggar konstitusi dan UUD 1945,” tandas Gus Choi di Jakarta, Ahad (1/6/2008). Ketua PBNU KH. Masdar F. Mas’udi ber suara sama. Menurutnya, tindak kekerasan atas nama apapun apalagi atas nama agama tidak dibenarkan. “Agama apapun selalu menganjurkan kemuliaan budi. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah yang pa ling luhur budinya dan lembut hatinya,” ujar Madar, Ahad (1/6/2008). Menurut Masdar, tidak ada dalil apapun yang membenarkan kekerasan. Karenanya, ia The Wahid Institute


Monthly Report on Religious Issues, Edisi X, Mei 2008 ■

mendesak aparat mengambil tindakan atas pelaku kekerasan itu. “Menunda-nunda apa lagi membiarkan kekerasan tanpa tindakan hukum hanya akan meruntuhkan wibawa negara,” tegasnya. Organisasi di bawah PKB Garda Bangsa juga angkat suara. Dalam rilisnya, Garda Bangsa menuntut Kapolri Jenderal Polisi Sutanto un tuk menangkap pimpinan FPI Habib Rizieq dan membubarkan organisasinya. “Tindakan anarkis FPI merupakan tindakan yang sudah tidak bisa di tolelir lagi, karena telah mengan cam kehidupan berbangsa di negeri ini,” tegas Ketua DKN Garda Bangsa, M Purnomosidi di Jakarta, Senin (2/6/2008). Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Refor masi (PIJAR Indonesia) juga mengecam keras aksi brutal dan anarkis massa KLI. “Aksi-aksi brutal seperti ini harus dihentikan karena bila dibiarkan tidak hanya akan menimbulkan keresahan bagi para pemeluk agama maupun aliran kepercayaan untuk menjalankan iba dahnya di Indonesia, tetapi juga mengancam keutuhan bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan kepercayaan,” kata Ket ua PIJAR Indonesia Ario Adityo dan Sekjen PIJAR Yunindya Deddy dalam rilisnya, Ahad (1/06/2008). Karena itu, PIJAR Indonesia menuntut Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk segera menangkap aktor aksi penyerangan ini, yang di antaranya Habib Rizieq (FPI), Munarman (HTI), dan seluruh pimpinan organisasi-or ganisasi yang tergabung dalam KLI.

Bubarkan Dalam penyerangan KLI itu, kedapatan banyak pelakunya yang jelas-jelas menggunak an atribut FPI. Karenanya, banyak sekali tun tutan pemburaran FPI. Keluarga Besar Nah dlatul Ulama (NU) termasuk yang mendesak pemerintah agar segera membubarkan FPI. Desakan ini disampaikan KBNU yang terdiri PP GP Ansor, DKN Garda Bangsa, PP Ikatan Pencak Silat pagar Nusa, PP lakpesdam, PB PMII, PP IPPNU, PP Fatayat NU, P3M, dan the WAHID Institute. “Kami sudah lapor ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Porli untuk me nyampaikan tuntutan kami agar FPI segera dibubarkan,” ujar A Malik Haramain, Sekjen PP GP Ansor, saat memberikan keterangan The Wahid Institute

di kantor PBNU, Jakarta, Senin (2/6/2008). “Jika pemerintah tidak tegas, kami akan melakukan pembubaran paksa FPI,” imbuh nya. Di Jember, setelah didatangi massa pro KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), FPI Ka bupaten Jember menyatakan membubarkan diri. Pernyataan pembubaran diri ini tertu ang dalam surat bermeterai, tertanggal 3 Juni 2008 yang ditandatangani Ketua FPI Jember, Habib Abu Bakar, Selasa (3/6/2008). “Secara pribadi saya tak rela jika persoalan 1 Juni lalu harus menggunakan kekerasan,” kata Abu Ba kar pada pers usai menandatangai surat per nyataan di hadapan Sekjen DPC PKB Jember, H. Ayub Junaedi Mukhson. Bahkan aksi memprotes FPI hampir mer ata di Jatim. Di Kabupaten Pasuruan, 200-an orang mengendarai bus dan mobil berlogo PKB menggelar demonstrasi di depan Kan tor Kejari dan Pengadilan Negeri Bangil, Se lasa (3/06/2008). Mereka juga menuntut FPI dibubarkan. Di Kabupaten Mojokerto, para pengurus GP Ansor mengancam mensweeping anggota dan pengurus FPI. Hal itu ditegaskan Ketua PC Ansor Kabupaten Mojokerto Hery Ermawan, Selasa (3/06/2008). Di Surabaya, elemen-ele men yang bernaung dalam NU mengirimkan surat ke Presiden SBY meminta pembubaran FPI. Surat terbuka ini ditandatangani pimpi nan PMII Jatim, GP Ansor Surabaya, Pagar Nusa Jatim, IPNU Jatim, dan Lembaga Advo kasi Hukum dan HAM (Lakumham). “Kalau dalam 1 x 24 jam surat kami tidak direspons positif, kami akan bubarkan FPI se cara paksa, dimulai dari Jatim,” tutur Ketua Dewan Koordinasi Wilayah Garda Bangsa Ja tim Ahmad Arizal, Selasa (3/06/2008). Di Banyumas Jateng, sejumlah ormas mendatangi DPRD setempat menuntut FPI dibekukan. Bersamaan dengan itu, puluhan massa tergabung dalam Lembaga Independen Banyumas (Libas) menyisir sejumlah tempat yang diduga sebagai kantong massa FPI. Sebelumnya, 100-an orang menyerang mar kas FPI Jogjakarta di Jl Wates Km 8, Keca matan Gamping, Kabupaten Sleman, Senin (2/6/2008) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

59 Diciduk

Akibat penyerangan itu, sedikitnya pihak



aparat menciduk total 59 aktifis KLI. Kini mereka berada di Mapolda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Se lain mereka, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 celurit, puluhan bilah bambu, puluh an bilah besi, puluhan ponsel, alat pengeras suara, 4 rim poster ‘Lumat SBY-JK’, sejumlah spanduk dan sebagainya. Untuk kepentingan ini, pihak FPI me nyiapkan 30 pengacara untuk melakukan pembelaan hukum atas puluhan anggotanya yang digiring ke Polda Metro Jaya. FPI berjanji akan bersikap kooperatif. “Sebagai langkah hukum, kita siapkan 30 pengacara sebagai si kap kooperatif,” kata pengacara FPI Achmad Michdan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2008). Hingga laporan ini ditulis, Panglima KLI, Munarman, masih belum jelas keberadaan

nya. Ia kini ditetapkan sebagai daftar pen carian orang (DPO). “Munarman sudah kita tetapkan menjadi DPO, dan kita terus men carinya,” ujar Kadiv Humas Polda Metro Jaya Ketut Untung Yoga, Rabu (4/6/2008). Dari 59 aktifis KLI yang ditangkap, 8 di antaranya telah resmi ditetapkan sebagai ter sangka, termasuk Rizieq Shihab. “Aparat ke polisian telah mengidentifikasi lebih kurang 20 tersangka,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira di Polda Metro Jaya, Jaksel, Rabu (4/6/2008). Menurut Abu bakar, jumlah tersangka sangat mungkin ber tambah mengingat pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari rekam jejak aktifitas FPI yang selalu melakukan kekerasan dalam aksi-aksinya, satu kata yang perlu diucapkan: “Tiada maaf un tuk FPI”!. ■

Kronologi Tragedi Monas 1 Juni 2008 12.45 12.55 13.10

13.20 13.25

13.30

13.35 14.00 14.15 14.28 15.00 16.00

Massa AKKBB mulai berdatangan ke belakang Stasiun Gambir, bercampur dengan massa gerak jalan sehat PDIP. Ada 3-4 polisi yang mengatur lalu lintas dan mengatur massa PDIP yang menuju pulang Massa AKKBB yang lain berdatangan ke Pelataran Monas, berkumpul di satu titik untuk konsolidasi. Massa AKKBB yang berada di belakang Stasiun Gambir berjalan menuju ke Monas merapatkan barisan dengan massa yang lain, untuk memberi kesempatan kepada massa PDIP membubarkan diri dari tempat parkir di belakang Stasiun. Ada seorang polisi berpakaian preman yang berkumpul di lokasi ini, dan 2 polisi berseragam agak jauh dari lokasi. 500-an massa FPI berjalan dari arah utara selayaknya orang baris-berbaris. Massa FPI sampai di depan massa AKKBB yang sedang mengatur barisan, dan tanpa basa basi langsung memukuli massa AKKBB yang sebagian duduk-duduk di aspal, tanpa perlawanan. Mereka memukuli membabi buta sambil berteriak: “Kamu Ahmadiyah ya”. “Allahu Akbar”. Tidak ada seorang aparat pun yang menolong. FPI sudah menyiapkan laskarnya dalam 4 lapis dan lapis terakhir laskar memakai baju hitam hitam, tutup muka dan senjata tajam seperti pedang, sejenis samurai, kayu seperti tombak. Juga pasir pedas yang dilemparkan ke mata. Lapisan pertama membubarkan diri namun datang lapisan kedua sambil berteriak Allah Akbar dan minta lapisan pertama kembali menyerang, sehingga bertambah rombongan FPI yang menyerang teman-teman AKKBB. Seorang polisi dengan mobil patroli datang menghampiri namun mobilnya ditendang beberapa orang FPI sehingga polisi itupun lari. Beberapa anggota AKKBB mencoba minta polisi berbuat sesuatu tapi polisi itu malah pergi. Mereka sempat dihampiri seorang anggota FPI dengan mengatakan, ”Pergi lu, gue tahu lu Ahmadyah, pergi lu, mau mampus lu”. Massa AKKBB sudah lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Serombongan polisi bermotor datang ke lokasi, melokalisir massa FPI. Massa FPI menghancurkan mobil dan sound system di dalamnya, kemudian membakarnya, di depan para polisi yang mengelilingi mereka. Tim AKKBB menyisir seluruh lokasi, dan ada beberapa massa AKKBB yang masih tersisa di dalam dan tak berani keluar. Mereka memilih bercampur dengan pengunjung umum Monas, menunggu massa FPI bubar. Massa FPI berjalan ke arah istana, bergabung dengan aksi Hizbut Tahrir di depan istana. AKKBB membuat konferensi pers dadakan di pelataran Galeri Nasional. Polisi mengingatkan massa AKKBB untuk tidak berlama-lama di Galeri Nasional, karena ada kemungkinan massa FPI masih akan mengejar. Massa AKKBB bubar dari Pelataran Galeri Nasional. 8 Sepeda motor berbendera FPI berhenti di depan Galeri Nasional dan melakukan pengamatan. Hanya tersisa beberapa orang di Pelataran Galeri Nasional.

The Wahid Institute



2. FPI Tebar Ancaman di Sulawesi Selatan

F

ront Pembela Islam (FPI) Sulawesi Se latan (Sul-Sel) berjanji mengerahkan 2.000 massa untuk mendesak DPRD dan pemerintah kota Makassar menindak ke lompok yang dianggap menyempal dari Islam, termasuk membubarkan Ahmadiyah Sul-sel, Sabtu, 17 Mei 2008. Meski hingga laporan ini ditulis ancaman itu belum dilaksanakan, namun jelas kedatangan mereka yang menga tasnamakan umat Islam ini mulai menebar ancaman bagi keragaman di Sul-Sel. Sejak dideklarasikan pada Senin, 28 April 2008 di Makassar, FPI telah menegaskan akan menegakkan amar makruf nahi munkar wa lau dengan cara kekerasan seperti dilakukan nya di daerah lain. Meski demikian, menurut ketuanya al-Hamid bin Syihab, mereka akan tetap menjga keamanan bagi pemeluk agama lain. al-Hamid juga menandaskan, pihaknya akan menjaga agar Syariat Islam tegak dengan murni di Sul-Sel dan akan bertindak tegas ter hadap kelompok-kelompok yang menodai ke sempurnaannya. Dalam deklarasi yang dibungkus peray aan maulid itu, Pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab, melancarkan hujatan terhadap Ah madiyah. Ceramah yang mirip provokasi itu, mengulas Kitab al-Tazkirah milik Ahmadiyah. Rizieq menafsirkan beberapa kalimat dalam kitab itu sepotong-sepotong, agar Ahmadiyah layak dituding sesat dan nyata-nyata menghina

Islam. Tiap usai menafsirkan, Rizieq menyatakan, “Kelompok seperti ini jelas telah menghina Is lam dan harus dihabisi. Setuju?” Para jamaah yang hadir serentak menyatakan setuju. Hari itu juga, massa yang hadir bersiap menyerang Masjid Ahmadiyah di Jalan Anuang Makas sar. Beberapa aparat kepolisian tampak ber jaga-jaga di sekitar masjid. Meski penyerangan urung dilakukan, kata seorang dai Ahmadiyah di Sul-Sel Saleh, pihaknya mendapat ancaman dari penelpon gelap. Ahmadiyah diminta me ninggalkan Sul-Sel atau membubarkan diri. Pernyataan FPI yang provokatif dan ber nada ancaman itu disesalkan NGO yang sela ma ini konsen mengusung isu-isu pluralisme, seperti LAPAR, LAKPESDAM NU, LKPMP, GARDAN, Forum Dialog Antar Agama dan sebagainya. Mereka bahkan langsung mengge lar konferensi pers sikap bentuk penyikapan. Mereka menegaskan, organisasi apapun berhak hidup di Makassar, namun harus bisa menerima yang lain dan menghargai ke ragaman yang telah terjalin damai di Sul-Sel. Pernyataan ini, juga didukung tokoh-tokoh agama dan masyarakat, seperti Prof. Dr. Qa sim Mathar (intelektual Islam), Dr. KH. Kadir ahmad (Ketua PCNU Makassar), Dr. Halilin tar Latief (budayawan), Ishaq Ngeljaratan (bu dayawan) dan KH. Imran Muin Yusuf (Pimpi nan Ponpes al-Urwatul Wutsqa). ■

3. Bupati Pangkep Ancam Bakar Candoleng-doleng

B

upati Pangkep, Syafrudin Nur mewantiwanti grup elekton (grup musik dengan organ tunggal) yang menggelar cando leng-doleng (penampilan erotis biduanitanya) untuk tidak memasuki wilayah Pangkep Su lawesi Selatan (Sul-Sel). Mereka yang berani masuk akan ditangkap, bahkan alat-alatnya akan dibakar. “Kita sudah data semua nama elekton, ter masuk dari luar Pangkep. Siapa saja yang mem bawa candoleng-doleng, kita larang masuk ke Pangkep karena merusak moral. Kalau main The Wahid Institute

lebih baik bakar saja,” ujar Syafrudin dalam sambutannya pada acara Tausiyah Abu Bakar Ba’asyir, di Baruga Siang Pangkep, Rabu, 21 Mei 2008. Pangkep adalah salah satu daerah di SulSel yang getol menerapkan Syariat Islam. Hal itu, kata Syafrudin, diwujudkan melalui kewa jiban memakai busana muslim bagi PNS dan siswa-siswi sekolah. Jum’at, yang dulunya di jadikan sebagai hari kebersihan, kini diubah menjadi hari ibadah. Juga diberlakukan Perda pelarangan miras, judi, serta pemberian ban



tuan pada imam masjid, guru mengaji dan pemandi mayat. Sedang Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Baasyir, dalam tausiahnya yang bertema Syariat Islam adalah Solusi Semua Problem Umat, memberi apresiasi pada Pangkep yang be rani mempraktikkan Syariat Islam.

Dikatakan Ba’asyir, beriman berarti mem percayai Syariat Islam dan bertakwa berarti mengamalkannya. Takwa, katanya, adalah solusi dari segala kesulitan. Dalam pandang

annya, pemerintahan Indonesia masuk kate gori beriman tapi tidak bertakwa. “Karena In donesia tidak berani mempraktikkan Syariat Islam,” ujarnya. Menurutnya, jika para bupati tidak beriman dan bertakwa, maka tempatnya di neraka yang dalam. Jika gubernur tidak beriman dan ber takwa, maka tempatnya di neraka yang lebih dalam lagi. Sebab, tambahnya, ini terkait be sarnya kekuasaan yang diberikan padanya. (www.fajar.co.id, Jum’at, 23 Mei 2008). ■

4. VCD SARA Beredar di Padang

P

erempuan yang mengaku pensiunan se buah lembaga tinggi negara, Rohmawati Oktaria Tobing atau ROT (58 tahun) ditahan polisi, Senin (26/05/2008). Warga Kemayoran, Jakarta Pusat, ini kedapatan mengedarkan VCD berisi propaganda yang mendiskreditkan Islam, di lantai II Ramaya na Plasa Andalas (PA) Padang, sekitar pukul 16.30. Penangkapan ROT berawal dari kecurigaan petugas keamanan PA, Jumaidi, yang menyak sikan ROT tengah memasukkan kepingan VCD ke dalam lipatan baju yang dipajang. Petugas yang curiga akhirnya mengamankan ROT beserta 15 kepingan VCD. Untuk mengetahui isi VCD, petugas ke amanan memutar VCD di ruang Store Mana ger. Diketahui, isi VCD mendiskreditkan Islam. Sebelum dilimpahkan ke Poltabes Padang, petugas keamanan PA menginterogasi ROT. Pada petugas keamanan PA, ROT meng akui VCD yang disebarnya memang untuk mendiskreditkan Islam. ROT pun diserahkan ke Poltabes Padang. Pada polisi, ROT mengaku mendapat 15 keping VCD dari seorang pengendara mo tor di kawasan Atrium Senen Jakarta Pusat. Ia lalu memperbanyaknya hingga 30 keping. Barulah ROT pergi ke Kota Padang membawa 45 keping. Dari Kota Padang, ROT bertolak ke Mentawai untuk menyebarkannya. Dari Mentawai, ROT kembali ke Padang untuk menyebarkannya di PA Jalan Pemuda. Kapoltabes Padang AKBP Bambang Ra melan menjelaskan, pelaku ditangkap karena menyebarkan, menyatakan perasaan permu suhan, kebencian atau penghinaan terhadap

agama. “Setelah kita menyaksikan rekaman VCD, ternyata isinya mendiskreditkan salah satu agama. Beranjak dari bukti dan perbua tan tersangka, kita menjeratnya dengan pasal 156 dan 156a KUHP tentang Penodaan terha dap Suatu Agama. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara,” tegas Bambang. Diakui Bambang, kendati belum meneri ma laporan dari masyarakat, pihaknya akan menelusuri siapa yang merekam VCD ini. Bambang berharap, masing-masing umat be ragama dapat menahan diri dan tidak terpro vokasi oleh pihak yang ingin mengganggu ke tenteraman umat beragama.

Kebencian

Dalam rekaman VCD berdurasi 1 jam 11 menit 53 detik itu, tampak seorang pria yang mengaku bernama Habib Ali Makhrus at-Ta mimi tengah berkhutbah. Pria berjenggot ini terang-terangan mendiskreditkan Islam dan Nabi Muhammad. Menurutnya, Nabi diracun istrinya ketika meninggal. “Pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di tubuhnya, karena Muhammad dira cun istrinya sendiri, istri yang ke-17. Jadi, total istrinya 22,” kata Makhrus dalam VCD itu. Menurutnya, istri ke-17 ini meracuni Nabi selama dua tahun agar sekarat; hidup tidak, mati pun tidak. Kejadian ini yang dijadikan dasar umat Islam untuk membaca Surat Yasin ketika ada orang sakit atau sekarat. “Surat Ya sin dibaca agar yang mau mati cepat mati, yang mau hidup cepat sembuh,” ujarnya enteng. Ketua MUI Sumbar Bidang Fatwa, Gusrizal Gazahar menilai, isi rekaman VCD itu jelasjelas menghina, menyesatkan dan melecehkan The Wahid Institute



Islam. “Kini silahkan hukum yang mengambil tindakan,” tegas Gusrizal. Gusrizal mengimbau supaya umat Islam menahan diri dan membiarkan proses hukum berjalan. “Jika masyarakat bertindak anarkis, bukannya menyelesaikan masalah tapi malah membuat masalah baru,” imbaunya. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Sumbar, Pendeta Martin mengatakan, perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. “Pelaku harus mendapat hukuman, karena telah mendiskreditkan dan menyakiti pera saan pemeluk agama lain. Kita berharap ini tidak memecah belah kerukunan antar umat beragama,” harapnya. Polemik tentang VCD ini, sebetulnya telah terjadi sejak 2007, ketika Abu Rantizy, Ke tua Tim Forum Anti Gerakan Kemurtadan (FAKTA) Malang mendapatkan VCD itu dari temannya. Ini juga diakui Pendeta Martin yang mendapat berita ini dari email rekannya di Jatim. “Saat ini rekan kita, umat Kristiani tengah mencari keberadaan Habib, karena ia

telah menyebarkan berita bohong. Bahkan ia berani mengaku sebagai keturunan Arab. Pa dahal perawakannya tidak menampakkan hal itu,” beber Martin. “Kesaksian Habib tidak bisa dipercaya. Ia bukan bagian dari kita,” im buhnya. Siapa Habib Ali Makhrus al-Tamimi yang membuat VCD berjudul Kesaksian Ali Makhrus? Berdasarkan penelusuran www.padangmedia. com, ia adalah Pendeta Ali Makhrus at-Ta mimi, mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur tahun 2004 dan pernah menjadi Ketua Tim Pemburu Hantu Lativi. Habib juga mengaku keturunan Rasulullah SAW dari Bani Tamim dan pernah belajar di Makkah, serta mengaku sangat dekat dengan Ja’far Umar Thalib dan Laskar Jihad-nya. Ia memiliki nama lain Markus Margiyanto atau Pendeta Muhammad Paulus bin Ali Makhrus at-Tamimi. (Sumber: www.padangekspres.co.id, Rabu, 28 Mei 2008, www.padangmedia.com, Se lasa, 27-05-2008 dan www.okezone.com, Selasa, 27 Mei 2008)). ■

5. Gampang Menuduh Sesat, Tokoh Salafi Lombok Barat Diusir

D

ua tokoh Salafi di Lombok diusir dari kampung halamannya setelah rumah nya dilempari batu oleh warga. Per istiwa ini terjadi Senin (12/5/2008) malam sekitar pukul 22.00 WITA, di Dusun Mesang gok, Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat. Saat itu, tokoh Salafi H. Muhamad Musfihad selaku guru ngaji tengah mengajar 26 murid nya yang berasal dari Dusun Kebon Talo Desa Sekotong Timur Kec. Lembar. Baru beberapa menit mengaji, puluhan warga melempari rumahnya. Pelemparan juga diarahkan ke rumah H. Mukti yang juga dike nal sebagai tokoh Salafi. Lemparan batu yang membuat pengajian dihentikan, ini hanya menyebabkan atap rumah H. Musfihad rusak ringan, begitu juga rumah H. Mukti. Tak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Usai mendapat laporan warga, Kapol sek Gerung AKP H. Ahmad, SH langsung mengerahkan 90 pasukannya untuk meng amankan TKP. Guna menghindari aksi massa lebih brutal, polisi langsung mengevakuasi H. The Wahid Institute

Musfihad bersama 26 muridnya ke Kantor Polsek Gerung. “Kita melakukan ini untuk menghindari aksi anarkis massa,”‌ucapnya. Paginya, 26 pengikut Salafi Lombok Barat dipulangkan ke rumahnya, kecuali H. Mus fihad dan H. Mukti. Keduanya mengadakan pertemuan dengan tokoh agama dan penghu lu desa setempat guna mencari jalan damai. Dalam pertemuan ini, Kapolsek Gerung ber tindak sebagai penengah. Saat itu disepakati agar H. Musfihad dan H. Mukti menghenti kan aktifitas pengajiannya. Mereja juga dim inta memaafkan aksi warga yang telah melem pari rumahnya.

Diusir

Pertemuan anggota Salafi dan warga di Kantor Polsek Gerung rupanya tidak menyele saikan masalah. Warga dan aparat desa tidak merasa puas, sehingga pada Sabtu (17/5/2008) mereka meminta diadakan dialog ulang. Ber tindak sebagai penyelenggara Kades Gapuk, Zulhaini, Kadus Mesanggok, H. Islahuddin



dan beberapa tokoh agama. Hadir juga Kapolsek Gerung H. Ahmad, SH, Camat Gerung L. Adipati, Kakandepag Lobar H. Muslim dan Ketua MUI Lobar TGH. Shafwan Hakim. Untuk menghindari aksi yang tidak diinginkan, H. Musfihad dan H. Mukti tidak dihadirkan. Keduanya diwakili putrinya masing-masing. Dialog yang digelar di masjid desa setempat itu berlangsung alot. Warga meminta H. Mus fihad dan H. Mukti dikeluarkan dari kam pung mereka. Warga beralasan, ajaran yang dibawa pengikut Salafi bertentangan dengan adat serta keyakinan mereka dan doktrin yang diajarkan meresahkan. Pada pertemuan itu, Camat Gerung Adipa ti meminta perwakilan warga untuk berdialog dengan H. Musfihad dan H.Mukti supaya ada titik temu. Namun warga ngotot dan kompak agar masalah ini diselesaikan di tempat itu juga. Intinya, H. Musfihad dan H. Mukti ha

rus keluar dari kampung mereka. Bagi warga, keputusan ini sudah final karena telah di musyawarahkan sebelumnya oleh warga pada Rabu (14/5/2008). Peristiwa pengrusakan yang disertai pengu siran pada pengikut Salafi di Lombok tidak sekali terjadi. Kejadian serupa telah terjadi di Desa Gerung dan Gunung Sari Lobar pada 2006 dan 2007, Pejarakan Kota Mataram pada Juli 2007 dan bahkan terjadi pembakaran Masjid Salafi di Masbagek Lombok Timur pada Januari 2007. Terulangnya peristiwa ini, tak lain karena doktrin keagamaan yang mereka dakwah kan sangat keras. Dalam dakwahnya, mereka ringan memvonis sesat atau bid’ah keyakinan masyarakat setempat. Ini yang acapkali me munculkan keresahan dan ketersinggungan masyarakat yang memuncak melalui peristiwa itu. (sumber: Suara NTB dan Lombok Post). ■

6. Kota Padangpanjang Berlakukan Perda Zakat

T

ertunda sejak 2005, kini Kota Padang panjang memiliki Perda No. 7/2008 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, juga telah ada 2 Peraturan Wali Kota (Perwa ko) sebagai petunjuk pelaksaannya. Kini ting gal menunggu waktu kapan Perda ini dilak sanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padangpanjang. Ketua BAZ Kota Padangpanjang periode 2006-2009, dr H. Hamdi Djamil mengatakan, pihaknya segera mempersiapkan pelaksanaan Perda ini. Pekan ini, pengurus akan membe nahi bagian bangunan RSUD lama yang di pinjami oleh Wali Kota untuk Kantor BAZ. Pihaknya juga akan melakukan rapat un tuk menyiapkan program kerja, termasuk so sialisasi Perda ini beserta Perwako yang men jadi petunjuk pelaksanaannya. Kapan persis nya Perda ini mulai dilaksanakan, H. Hamdi yang juga dokter spesialis anak ini belum bisa memerinci. “Yang jelas, tentu saja diupayakan secepatnya,” ucapnya, Ahad (25/05/2008). Wakil Wali Kota Padangpanjang, Adirozal berharap pihak BAZ bergerak lebih agresif un tuk memulai pelaksanaan perda ini. Misalnya,

jika mungkin, perda ini dilakanakan mulai Juni 2008. “Sebaiknya dimulai, bukan ditung gu lagi bulan berikutnya,” pintanya. Adirozal juga berharap, penghimpunan zakat profesi dari pegawai Pemko Padangpan jang tidak dimulai dari nol. Karena hal ini telah dimulai sejak beberapa tahun lalu ken dati tidak mengacu pada perhitungan fikih, melainkan lebih pada keikhlasan PNS melalui pemotongan gaji.

Sejak 2005

Upaya Pemko Padangpanjang menghim pun potensi zakat di kota itu untuk pengen tasan kemiskinan dan membantu para mus tahik zakat sesuai aturan Islam, telah berha sil melahirkan Perda Pengelolaan Zakat Kota Padangpanjang. Perda yang terdiri 14 Bab dan 29 Pasal itu telah diundangkan dan dimuat di lembaran daerah No. 7/2008 pada 17 Maret 2008. Untuk juklaknya, Pemko menerbitkan 2 Perwako; tentang pengelolaan zakat dan ten tang pembentukan SOTK BAZ Kota Padang panjang. Perda ini lahir dari proses panjang. Ber The Wahid Institute



awal dari suara DPRD dan saran ulama Sum bar, Wali Kota Padangpanjang H. Suir Syam mengajukan Ranperda Pengelolaan Zakat ke DPRD pada 2005. Ranperda ini dipulang kan oleh DPRD ke Pemko untuk disempur nakan. Selanjutnya, pertengahan 2007, Wali Kota mengajukan lagi Ranper da ke DPRD. Namun karena ban yak Ranperda mesti dibahas saat itu, Ranperda zakat ini kembali tertunda hingga akhirnya pada awal 2008, DPRD membentuk Pansus dengan Ketua Desva Remindo dari Partai Golkar dan berhasil. Sesuai namanya, seperti diakui Kabag Hu kum Setdako Padangpanjang, Hartati, perda ini fungsinya lebih ditekankan pada pengelo laan zakat. Karena itu, sisi pengawasan menu rut Perda ini dilakukan pada pengelolaan za

kat yang terhimpun. Pengumpulan zakat, seperti tertuang di Bab VI Pasal 16 Perda ini, dilakukan oleh BAZ dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)-nya pada muzakki atas dasar pemberitahuan oleh muzakki. Besaran zakatnya diatur me lalui tabel penghitungan zakat sendiri yang jadi lampiran Perwako tentang pengelolaan zakat. Acuan tabel ini adalah Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan tabel ini, ada sekitar 28 jenis harta yang bila cukup ni sab wajib dizakati. Antara lain, gaji, honor, jasa, uang simpanan, deposito, giro, konsultan, hotel, restoran, emas murni, padi, sayur, tanah hias, dan ternak kerbau/sapi. (sumber: www.padangekspres. co.id, Senin, 26 Mei 2008). ■

7. Bule Amerika Labrak Pengajian di Masjid

M

erasa terganggu oleh pengeras suara, seorang WNA mengenakan celana pendek marah dan minta pengajian di masjid Kota Pekanbaru dihentikan. “Tibatiba dia masuk masjid dan marah-marah meng gunakan bahasa asing. Saya tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Namun agaknya dia marah atas pengajian kami. Terdengar ucapan stop,” kata Ustadz Budi Setiadi, alumni IAIN Susqa Pekanbaru, Rabu (28/5/2008). Peristiwa itu terjadi Ahad (25/05/2008), saat Ustadz Budi, Ustadz Zakaria dan Ustadz Husein menggelar pengajian subuh di Masjid al-Muhsin, Jl. Sutomo, Pekanbaru, Riau. Peng ajian yang disebut Pendidikan Subuh ini diikuti sekitar 20 anak sekolah setiap Ahad seminggu sekali. Kegiatan yang dimulai pukul 05.45 ini diisi pengajian, pembacaan doa, belajar azan dan pidato. Akibat ulah WNA yang belum diketahui nama dan asalnya itu, pengajian yang baru ber jalan 15 menit terhenti selama 5 menit. Puas marah-marah, WNA meninggalkan masjid. Pendidikan Subuh kembali dilanjutkan tetap menggunakan pengeras. Sekitar 10 menit berselang, WNA datang lagi, sambil marahmarah. Ustadz Husein yang mengerti bahasa Inggris melayaninya. The Wahid Institute

Di Pekanbaru, pengajian pagi lazim dilaku kan. Setiap Ahad Subuh, sejumlah masjid diramaikan pengajian anak-anak menggu nakan pengeras suara. (www.detik.com, Rabu, 28/5/2008). Berita terakhir menyebutkan, bule AS ber nama lengkap Ryan Michael Genova itu telah dideportasi imigrasi Pekanbaru. Langkah itu diambil atas permintaan pihak kepolisian se tempat. Hal ini diungkapkan Kepala Imigrasi Pekanbaru, Yuke Permana, usai menerima aksi demo Pemuda Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Riau, di Pekanbaru, Senin (2/6/2008). “Tadi pagi kita sudah mendeportasi warga Amerika itu. Hari ini juga dia akan dipulang kan ke negaranya lewat Bandara SoekarnoHatta,” kata Yuke. Menurut Yuke, sehari sebelumnya dia mendapat telepon dari Poltabes Pekanbaru yang meminta Ryan segera dideportasi. Ini terkait banyaknya desakan dari warga terkait tindakan Ryan melabrak pengajian di Masjid Al Muhsin. “Ini semua dilakukan demi men jaga keamanan bersama,” kata Yuke. Menurut Yuke, Ryan mempunyai izin ting gal di Riau hingga 14 Juni 2008. Namun kare na ada desakan dari kepolisian, ia deportasi. (www.detik.com, 02/6/08). ■



10

8. MUI Larang Masyarakat Nonton ML

M

ajelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat tak menonton Mau Lagi (ML), sebuah film ber durasi 90 menit yang dibintangi Ratu Felisha, Nadia Ernesta, Hardi Fadhillah, VJ Marissa, Olga Syahputra, Feery Irawan, Gusti Randa, dan Five V. “Kalaupun film itu lulus sensor, kita meng himbau masyarakat agar tidak menontonnya,” tegas Ketua MUI H. Amidhan dalam jumpa pers di kantor MUI, Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2008). Amidhan beralasan, kendati belum me nonton filmnya, ia sudah membaca novel ML yang ditulis Moamar Emka. Kesimpulanya, film produksi Indika Entertainment yang disutradarai Thomas Nawilis itu tidak mendi dik, berisi pornografi dan melecehkan perem puan. “Misalnya perempuan dijadikan taruhan dan kata-kata pie itu diterjemahkan apem. Apem itu dikatakan ML. Sedang dalam ba hasa Inggris, ML itu diartikan making love,” jelasnya. Amidhan berharap, film apapun harus dibikin un tuk memperbaiki moral. “Saya menghimbau pro duser yang bersangkutan, co balah bersemangat memperbaiki moral bang sa,” pintanya. (www.detik.hot, 13/5/2008). Tak sebatas melarang masyarakat, MUI juga meminta pemerintah mencabut izin pe mutaran ML. MUI bahkan telah mengirim surat ke Depbudpar supaya pemutaran film ini ditangguhkan. “Kami minta supaya film ini sama sekali tidak diputar. Jangan sampai pemerintah membiarkan masyarakat terpapar tayangan yang demikian,” ujarnya. Permintaan pembatalan ini, dalih Ami dhan, lantaran banyaknya keluhan dan penga duan dari masyarakat. “Janganlah bikin film yang justru memicu kerusakan moral masyara kat. Bikinlah film yang bisa menjadi inspirasi untuk melakukan kebaikan,” himbaunya. (www.surya.com, 13/05/2008). Lima ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa (APSB), Rabu (14/5/2008), juga menuntut pemerin

tah mencabut izin tayang ML, yang awalnya akan tayang serempak di bioskop pada Kamis, 15 Mei 2008. Mereka, yang terdiri dari Aliansi Masyara kat Anti Porno (Amorno), Forum Indonesia Muda (FIM), Aliansi Selamatkan Anak In donesia (ASA Indonesia) dan Lembaga Ma najemen Pendidikan Indonesia (LMPI), juga mendesak pemerintah menindak tegas produ ser film, sutradara dan sineas yang terlibat di dalamnya. Dalam rilisnya, mereka menilai ML sebagai film Indonesia yang kehilangan orien tasi membangun bangsa dan menjunjung ni lai-nilai kesopanan masyarakat. (www.okezone. com, Rabu, 14 Mei 2008). Akibat tuntutan ini, penayangan ML ditun da hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sejumlah adegan ciuman dihapus. Judulnya diganti; bukan lagi ML, tapi Mau Lagi. Syuting pun diulang, yang menelan biaya miliaran ru piah. (www.detikhot.com, Rabu, 14/05/2008). Merespon larangan MUI, sutradara ML Thomas Nawilis kecewa berat. Ia yakin MUI salah persepsi. “Gue yakin banget seratus persen cuma miss persepsi garagara trailer yang beredar di internet,” jelas Thomas, Selasa (13/5/2008). Trailer yang beredar di in ternet, menurut Thomas tidak sama dengan yang tayang di televisi. ML, ujarnya, justru ingin memberitahu para remaja agar lebih hati-hati menjalani kehidupan. “Gue kecewa banget. Gue bikin ini bukan untuk ngerusak,” katanya. Soal pelarangan MUI setelah membaca novel karya Moamar Emka, Thomas menilai apa yang ditampilkan di novel berbeda deng an di film. Film, katanya, tidak bisa sebebas novel. “Saya ikut aturan. Ciuman nggak boleh lebih dari 10 detik. Nggak boleh kasih lihat anggota tubuh. Nggak boleh menampilkan SARA,” urainya. Tuduhan ML melecehkan perempuan, juga dibantahnya. Diakuinya, pada awal film me mang ada kesan perempuan dilecehkan. Namun, cerita dalam ML itu, pria hidung belanglah yang justru kena batunya. (www.detikhot.com, Selasa, 13/05/2008). ■ The Wahid Institute



9. Belum Bentuk FKUB, Kesbanglinmas Cilegon Ditegur Depdagri

K

arena belum membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Cilegon menda pat surat teguran No: T.450/373.DIII dari De partemen Dalam Negeri (Depdagri) melalui Dirjen Kesbangpol yang ditandatangani Dr. Ir. Sudarsono. Teguran ini muncul terkait adanya Per aturan Bersama (Perber) Menteri Agama (Menag) dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tu gas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dae rah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Iba dah. Berdasar Perber ini, FKUB di kabupa ten/kota harus dibentuk dua tahun setelah Perber dikeluarkan. Sekretaris Badan Kesbanglinmas Cilegon Sandjaya mengatakan, dalam surat teguran itu, kabu paten/kota termasuk Cilegon, diminta segera menyampaikan SK pembentukan FKUB secara lengkap berikut susunan kepeng urusannya. “Sedangkan di Cilegon, FKUB be lum dibentuk. Namun surat teguran itu sudah kita tindaklanjuti untuk segera mem bentuk FKUB,”‌ungkapnya di Cilegon, Jum’at (16/5/2008).

Keterlambatan membentuk FKUB, menu rut Sandjaya, karena belum adanya kata sepa kat dari perwakilan umat muslim. Sayangnya, ia tidak menguraikan lebih jauh perihal keti daksepakatan ini. Sedang perwakilan Katolik, Budha, Kristen, Konghucu, dan Hindu mere spon baik pembentukan lembaga ini. “Perwakilan umat Islam sebagai agama mayoritas di Cilegon belum meminta waktu untuk itu, sehingga FKUB hingga kini belum terbentuk,” jelasnya. Ditambahkan Kabid Kesbanglinmas Rah mat, sebetulnya rencana pembentukan FKUB

The Wahid Institute

telah bergulir sejak 2006 silam. Namun, dari lima kali pertemuan yang digelar belum dite mukan kata sepakat untuk merealisasikan Perber itu. “Kita masih menempuh jalur pendekatan dan musyawarah dengan pihakpihak terkait untuk mencapai kata sepakat. Karena di lain pihak kami juga dikejar waktu untuk segera menyerahkan SK pembentukan FKUB,”‌tandasnya. Asisten Daerah I Pemkot Cilegon Syamsul Rizal menargetkan, awal Juni 2008 ini FKUB Kota Cilegon terbentuk. “Kita menargetkan awal Juni,” katanya, Senin (19/5/2008). Untuk itu, pihaknya akan segera menggelar pertemuan yang keenam kalinya dengan para perwakilan umat beragama di Cilegon. Ter kait masih adanya penolakan dari perwakilan umat muslim, Syamsul meyakini ini dapat diselesaikan. “Insya Allah, semua dapat me nerima sehingga FKUB bisa segera dibentuk,” jelasnya. Kepala Seksi Perlindungan Ma syarakat (Linmas) dan Penanganan Konflik Badan Kesbanglinmas Ci legon Suparman berharap, pihakpihak yang belum menerima untuk legowo demi melaksanakan Perber itu. Karena, katanya, FKUB baik untuk menjaga dan meningkatkan rasa kondu sif antarumat beragama. “Jika semua pihak membaca dan memahami isi Perber itu, pasti tidak ada perbedaan hingga muncul penolakan pendirian FKUB,” tandasnya tanpa memerinci alasan penolakan perwakilan muslim itu.

Karena tidak memiliki FKUB, Pemerintah Cilegon sempat kebingungan menghadapi ka sus pembubaran pelaksanaan kebaktian umat Kristiani di salah satu rumah warga di Kelura han Gerem, Citangkil Cilegon, Juli 2007. Pa salnya, hanya FKUB yang dinilai berkompeten menangani masalah ini. Sumber: www.radarbanten.com, Selasa, 24 Juli 2007, Senin dan Rabu, 19 dan 21 Mei 2008). ■

11


10. Jemaah Ahmadiyah Mencari Suaka

B

untut rekomendasi Badan Kordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyara kat (Bakor Pakem), Rabu, 16 April 2008 tentang pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ahmadiyah, sejumlah Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengajukan sua ka ke beberapa perwakilan negara. Misalnya, enam warga JAI yang mendatangi Konsulat Australia di Jl. Empu Tantular, Den pasar Bali, untuk minta suaka pada pemerin tah Australia, Kamis (15/5/2008) sekitar pu kul 10.30 WITA. Mereka mewakili 195 jemaat Ahmadiyah di Mataram-Lombok yang terdiri dari 138 jemaat yang tinggal di pengungsian Transito Mataram dan 57 jemaat di RS Praya Lombok Tengah. “Kami ke sini untuk minta suaka ke Aus tralia karena kehidupan kami di tanah kelahi ran sudah terancam. SKB yang akan diteken membuat kami lebih ketakutan. Inilah alas an hingga kami meminta suaka,” kata Ketua Pengungsi Ahmadiyah di Transito Mataram, Sahidin. Bali dipilih sebagai tempat mencari suaka untuk mengampanyekan kondisi mereka pada dunia internasional. Hanya saja, mereka diminta langsung datang ke Kedubes Austra lia di Jakarta. “Intinya kedatangan kami di tolak,” kata Ketua Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Nengah Jimat yang mendampingi anggota JAI. Aliansi Kebe basan untuk Toleransi (Akur) Bali juga turut mendampingi. Gagal bertemu Konsulat Australia, rombong an JAI meluncur ke Konsulat Jerman. Di sana, mereka juga mendapat sambutan yang sama. Seorang anggota JAI, Zulhaen menyatakan sangat kecewa dengan penolakan itu. Padahal para anggota JAI di Lombok hidup tertindas dan tidak mendapat pengamanan dari aparat. “Kami berharap, suatu saat diterima untuk mencari suaka ke Australia,” kata Zulhaen. Nengah Jimat mengatakan, mereka juga akan mencari suaka ke konsulat negara lain nya di Bali, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Malaysia. “Dengan tidak diterima di Aus tralia, kami akan mencari ke konsulat lain nya,” ujarnya. Menanggapi hal ini, juru bicara PPJAI,

12

Syamsir Ali menuding pemerintah Indonesia menghalangi puluhan warga Ahmadiyah NTB yang meminta suaka ke luar negri. “Pemerin tah Indonesia mencoba menakut-nakuti nega ra penerima karena takut kehilangan muka di mata dunia internasional,” kata Syamsir, Ka mis (17/4/2008). Menurutnya, putusan Bakor Pakem itu membuka kembali peluang jemaah Ahmadi yah minta suaka. Bahkan banyak negara yang bersedia menerima mereka, seperti Amerika Serikat dan Kanada.

Ditegur

Menanggapi rencana pemerintah menge luarkan SKB Ahmadiyah, sejumlah kiai dan pimpinan pondok pesantren NU dari ber bagai daerah di Jawa meminta pemerintah melindungi setiap warga negara termasuk Ah madiyah. “Kami hanya menyampaikan kebenaran dan keperihatinan. Mohon Bapak Agung Laksono sebagai wakil rakyat meminta peme rintah melindungi warganya. Jangan sampai ada keyakinan dibubarkan,” pinta Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Nur, Wonocolo Surabaya KH. Imam Ghazali Said ketika ber temu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono, di Gedung Nusantara V DPR-RI, Rabu (7/4/2008). Dalam pertemuan yang difasilitasi The WAHID Institute ini, hadir Kiai Abdul Aziz Medan (Sampang Madura), KH. Nuruddin Amin (Ketua PCNU Jepara), KH. Maman Imanulhaq Fakih (Pesantren al-Mizan Ma jalengka), KH. Abdul Hafidz (Pesantren atTaqwa Surabaya), KH. Qody Syafi’i (Pesantren Tarbiyatul Aulad Surabaya), KH. Abdul Taw wab (Pesantren Darus Sa’adah Surabaya) dan K. Imam Nakha’i (PP Salafiyah Syafi’iyah Situ bondo). Mereka juga menemui Ketua Mahka mah Konstitusi (MK) Jimly Ashsiddiqi. Para kiai melihat, keluarnya SKB akan me micu kekerasan di masyarakat. Bagi mereka, kalaupun SKB diterbitkan, bukan SKB yang melarang tetapi SKB yang melindungi Ah madiyah. Bagi mereka, pelarangan terhadap keyakinan warga negara adalah bentuk pelang garan terhadap konstitusi. The Wahid Institute


Pandangan para kiai itu mendapat respon negatif dari kalangan islam sendiri. Bahkan Pengurus Wilayah NU Jatim bahkan mempe ringatkan Wakil Rais Syuriyah PCNU Suraba ya, KH. Imam Ghazali Said terkait sikapnya bersama sejumlah kiai yang menolak pelarang an Ahmadiyah itu. Ghazali dinilai telah ber tindak terlampau jauh. Pasalnya, NU sudah tegas menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari Islam. PWNU juga telah melayangkan surat ke PCNU Surabaya pada Kamis (8/5/2008), ber isi perintah agar PCNU memberi peringatan pada Ghazali Said. “Dimohon agar yang ber sangkutan diberi peringatan agar konsisten dan dapat sejalan dengan keputusan di dunia Islam dan di lingkungan NU sendiri,” begitu salah satu bunyi surat itu. Peringatan PWNU Jatim itu disetujui Ke tua Pengurus Cabang NU Jember, Jawa Timur, KH. Muhyiddin Abdusshomad. Menurutnya, peringatan itu harus dilakukan agar tidak

terjadi kesimpangsiuran informasi tentang sikap NU. “Sikap NU sudah jelas, Ahmadi yah dinilai berada di luar Islam. Seharusnya ia mengikuti langkah yang sudah ditempuh NU, bukan malah sebaliknya,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember itu, di Jember, Selasa (13/5/2008). Di lain pihak, Menteri Agama (Menag) M. Maftuh Basyuni meminta pihak non Muslim tidak ikut campur soal Ahmadiyah. Ia ingin masalah Ahmadiyah diselesaikan pihak umat Muslim sendiri. “Masalah Islam dengan Ah madiyah, saya harapkan non muslim tidak usah campur tangan,” katanya saat membuka Rapat Kerja Daerah Kantor Wilayah Departe men Agama provinsi DKI Jakarta, Selasa (27/5/2008). (sumber: www.wahidinstitute.org, www.okezone. com, Rabu, 14 Mei 2008, www.inilah.com, Ka mis, 15 Mei 2008, dan www.republika.co.id, Jum’at, 16 Mei 2008 dan www.gatra.com, Se lasa, 27 Mei 2008). ■

11. Anggota NII Jabar Tersangka Makar

D

akwaan itu terdengar menyeram kan: 17 orang dinyatakan makar dan merongrong NKRI. Mereka anggota gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang dituding hendak mendirikan negara dalam negara. Berdasarkan laporan masyarakat, 20 April 2008 lalu aparat Polda Jawa Barat me nangkap ke-17 orang ini bersama 18 anggota NII lainnya di tiga lokasi di wilayah Bandung dan Cimahi. Mereka ditangkap ketika menggelar upa cara Hijrah, ritual perpindahan warga negera dari Indonesia ke NII. Bersama mereka dite mukan sejumlah dokumen penting seperti berkas undang-undang dasar (UUD) NII, teks proklamasi, rekening kas negara, bendera, juga struktur organisasi tata kerja pemerintah an NII, kitab undang-undang pidana, dan per aturan pemerintah pembagian wilayah (www. republika.com, 13/05/ 2008). Sebetulnya yang ditangkap 35 orang. Seusai pe nyidikan, 17 orang dinyatakan tersangka, sisanya sebagai saksi. Menurut Kapolda Jabar Irjen Pol Susno Duadji, para tersangka adalah para pejabat dalam struktur NII seperti gubernur, bupati, hing ga pimpinan di tingkat desa. Sebelumnya mereka The Wahid Institute

hanya dijerat pasal penggelapan dan penipuan. Belakangan meningkat menjadi dugaan makar dengan ancaman penjara selama 15 tahun karena upaya mendirikan negara Islam. Menurut Susno, negara Islam ala NII ini dibagi dua: bagian barat mencakup Pulau Jawa, NTB, NTT, dan bagian timur meliputi Pulau Kalimantan, Irian Selatan, Timor Leste, dan Malaysia. Sebetulnya, penangkapan anggota NII ini bu kan kali pertama. Agustus tahun lalu Kepolisian Sektor Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat juga menggerebek sebuah rumah di bilangan komplek Antilope Jati Cempaka Pondok Gede. Rumah itu diduga sebagai salah satu markas aktivitas angggota NII. Sepuluh orang ditangkap berikut buku dan sebuah laptop berisi daftar anggota, pemasukan dana, catatan kegiatan mereka, juga naskah teks proklamasi NII (www.metrotvnews.com, 18/08/07).

Sejumlah kelompok juga getol menyelidiki sepak terjang gerakan ini. Di Jawa Barat Tim Investigasi Aliran Sesat (TIAS) yang diben tuk Athian Ali yang juga ketua Forum Ulama Umat Islam (FUUI) adalah salah satunya. Se mentara di Jakarta ada Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) pimpinan Amin Jamaludin yang juga anggota MUI Pusat.

13


Peneliti LPPI, Taufiq Hidayat menyatakan, kasus yang mencuat di Bandung adalah ulang an peristiwa pertengahan 1990-an dan awal reformasi tahun 2000-an. Ketika itu, beberapa kampus ternama di Bandung heboh karena mahasiswanya banyak terseret NII. Kuliah mereka berantakan, dan banyak diantaranya yang putus hubungan dengan keluarganya. (Majalah GATRA, 4 Juni 2008, h. 124). Setelah kematian Kartosuwiryo, isu NII memang seperti timbul tenggelam. Antara ada dan tiada. Pada 9 Agustus 1949 NII pertama kali diproklamirkan SM Kartosuwiryo yang melawan penguasa pusat pimpinan Soekarno. Tapi pada 1962 dibawah komando AH. Nasu tion, NII berhasil dilumpuhkan. Sebagian kalangan percaya, gerakan ini tak surut oleh kematian sang pemimpin terting gi. Sisa-sisa anggota ini terus melancarkan ge rakan bawah tanah. Gerakan ini yang konon lebih tenar dengan gerakan NII Stuktural yang kelak terbelah dua. Sebuah tulisan di salah satu blog bertajuk Memoar Ummat NII KW9 menyebut kelompok pertama dipimpin Tah mid Kartosoewiryo dan kelompok kedua dike nal dengan NII KW (Komandemen Wilayah) IX. Kelompok yang terakhir adalah kelompok yang sering disebut-sebut mengabsahkan tin dakan kriminal seperti penculikan, perampo kan, bahkan pembunuhan. Para anggotanya konon dibekali kemampuan persuasi dan psikologis untuk menggaet calon anggota. Pimpinan kelompok NII KW IX seringkali dikaitkan dengan seorang tokoh pimpinan pondok pesantren termegah di JawaBarat seka ligus menjadi pusat menggerakan organisasi ke seluruh Indonesia. Namun, dugaan itu hingga saat ini tak begitu benderang, meski sejumlah indikasi mulai terkuak. Sejumlah poster berisi foto, kegiatan, dan struktur organisasi bertu liskan Ma’had Al-Zaytun ditemukan polisi se bagai barang bukti dalam kasus penangkapan

beberapa waktu lalu itu. TIAS menyebut hingga September 2001 kelompok ini beranggotakan lebih dari 160 ribu orang di seluruh Indonesia. Belakang an, mereka banyak beroperasi di lingkungan kampus-kampus umum dan mensasar kaum muda. Sebelumnya, menurut Taufik, penca rian anggota baru lebih banyak dilakukan di masjid-masjid kampus, sekarang hunting ke se antero kampus, mal, hingga toko buku. Calon korbanpun tidak lagi yang sedang “haus” men dalami agama. Athian menuding gerakaan ini tak hanya melakukan makar, tapi juga menjadi gerakan pemurtadan secara besar-besaran dan siste matis. “Gerakan mereka sebenarnya sudah sangat sesat dan menyesatkan,”‌katanya (www. antara.co.id, 20/05/08) Jauh sebelum kasus ini mencuat, H. Ab dul Fathah Wirananggapati, mantan Kuasa Usaha Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), membantah jika NII-KW IX terkait dengan NII Kartosuwiryo. “NII Kartosuwiryo telah berakhir sejak tahun 1962, dan sampai tidak ada gerakan itu lagi,”‌kata lelaki yang pernah membaiat pimpinan DI/TII Aceh Daud Bereuh itu enam tahun silam. Gerakan NII yang sekarang oleh Herman Ibrahim, Mantan Kapendam III Siliwangi dan Kepala Biro Humas Depdagri RI, bahkaan dianggap kelompok yang sudah berkolaborasi dengan pihak intelejen demi menghancurkan NII dari dalam (www.gatra.com, 19/05/2002). Menurut Taufiq, para aktifis NII yang di tangkap di Bandung itu aktif juga di Ma’had al-Zaytun Inderamayu. “Namun mereka me makai nama berbeda,” ujarnya. Katanya juga, NII ini tidak ada kaitan dengan NII yang dulu. “Yang ada adalah NII gadungan, dengan tujuan merusak citra Islam,” ujarnya. (Majalah GATRA, 4 Juni 2008, h. 124). ■

12. NU Siap Fasilitasi Pendirian Tempat Ibadah Non-Muslim

O 14

rganisasi keagamaan terbesar di Indo nesia, Nahdlatul Ulama (NU) menya takan kesediaannya untuk membantu memfasilitasi pendirian tempat ibadah bagi

kalangan non-muslim. Jika ada masalah, NU siap membantu menyelesaikannya secara per suasif dengan pihak terkait. “Kalau ada masalah dengan upaya pendirian The Wahid Institute


gereja, silahkan hubungi ketua NU setempat. Insya Allah, akan dibantu,” ujar Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi saat menerima 40 pastur se-Indonesia yang tergabung dalam Unio Indonesia, di Kantor PBNU, Jalan Kra mat Raya, Jakarta, Jum’at (16/5/2008). Dikatakannya, komitmen membantu pendi rian tempat ibadah ini sebagai upaya NU mencip takan persaudaraan sejati antara sesama pemeluk agama. Juga untuk membangun kesepahaman umat beragama menciptakan kerukunan. Harap nya, dengan cara ini akan tercipta kesejajaran po sisi antar-pemeluk agama yang berbeda-beda.

Rombongan yang dipimpin Ketua Unio In donesia, Romo S. Ferry Sutrisna Wijaya Pr, itu untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman mengenai berbagai masalah bangsa dan agama. Romo Marcel Bria Pr dari Atambua mencerita kan, umumnya hubungan antarumat beragama di daerah berlangsung baik. Namun, ia mengeluhkan pengalaman sulitnya membangun gereja. “Kami pernah ingin membangun gereja. Tapi, keinginan itu sulit diwujudkan. Hingga bertahun-tahun ge reja itu baru bisa didirikan,” kisahnya. (www.nu.or. id, Ahad, 18 Mei 2008). ■

Analisis 1. Keberanian polisi untuk menindak tegas sejumlah pasukan KLI (FPI/HTI) yang melaku kan penyerangan di Monas patut diapresiasi. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa masih ada hukum yang bisa ditegakkan, dan masih ada aparat hukum yang menegak kan. Usulan pembubaran FPI merupakan puncak dari kemarahan masyarakat. Publik sudah tahu secara telanjang atas apa yang dilakukan FPI selama ini. Hampir tidak ada kekerasan berbasis agama di Indonesia yang tidak terkait FPI. Oleh karena itu, usulan pembubaran FPI sebenarnya bukan semata-mata kasus monas, tapi memang sejarah FPI yang penuh kekerasan. Memang, berserikat, berkumpul dan berorganisasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, hal ini sifatnya tidak mutlak (derogable right). Oleh karena itu, pembubaran FPI tidak bisa dikatakan melanggar konstitusi. Rekam jejak FPI sudah cukup menjadi alasan bahwa organisasi yang dipimpin Riziq Shihab ini meresahkan dan mengancam kebhinekaan masyarakat. 2. Gejala perselingkuhan sejumlah pemerintah daerah dengan anasir-anasir fundamen talis merupakan efek lain dari otonomi daerah yang tidak terduga sebelumnya. Otoda ternyata tidak sekedar urusan desentralisasi pemerintahan, tapi juga mendorong tum buhnya kelompok-kelompok yang mengancam demokrasi. Sebagai bagian dari proses demokrasi, aspirasi demikian tentu tidak bisa tolak. Namun, membiarkan tanpa mem beri kritik sama artinya kita membiarkan proses demokrasi disandera kekuatan anti de mokrasi. Apa yang terjadi di Pangkep dan Makassar Sulawesi Selatan dimana teror dan ancaman menjadi model komunikasi justru bertentangan dengan semangat demokrasi. Demikian juga dengan pengusiran kelompok Salafi di Lombok Barat, hal ini bisa men jadi bukti lain betapa teror dan ancaman telah menjadi model komunikasi baru dalam masyarakat. 3. Problem relasi antar agama belum sepenuhnya melegakan. Dalam edisi ini memang ada kabar yang cukup melegakan, dimana NU siap menfasilitasi kalangan non-muslim yang kesulitas mendirikan tempat ibadah. Jika penyataan tokoh NU ini bukan sekedar lips service tentu ini bisa menjadi momentum yang baik untuk terus mengembangkan sikap toleransi dan kepedulian dengan kesulitan orang lain. Namun, di tengah upaya untuk membangun kepercayaan satu agama dengan agama lain, masih saja ada orang-orang yang terus mengobarkan kebencian dan permusuhan. Kasus VCD di Padang, terlepas pembuatnya sudah menyesali, menjadi hambatan serius bagi upaya membangun kede wasaan dan ketulusan beragama. Pernyataan-pernyataan provokatif dan menjelekkan The Wahid Institute

15

agama lain yang senantiasa menjadi modus penyebaran agama tidak bisa dibiarkan. Orang-orang yang pindah agama biasanya disuruh membuat testimoni yang biasanya diikuti menjelek-jelekkan agama lama untuk meneguhkan agama baru. Kebiasaan demikian menjadi sisi lain dari keberagamaan yang menciderai upaya membangun kedewasaan beragama. 4. Penangkapan jaringan NII di Bandung tidak bisa semata-mata dilihat sebagai peristiwa politik dan hukum. Ideologi untuk menjadilan Indonesia sebagai negara Islam yang sudah muncul sejak masa-masa awal kemerdekaan, tidak pernah mati. Zaman orde baru memang berhasil memaksa gerakan ini hidup di bawah tanah, namun ideologi negara Islam tidak pernah mati. Namun, ideologi ini telah terpolarisasi karena perpecahan internal. Jaringan NII yang ditangkap di Bandung itu adalah simpul ekstrim. Mereka juga menjadi musuh bersama dari gerakan ideologi Islam yang terpolarisasi tersebut. Gerakan-gerakan mengusung ideologi Islam yang lebif soft baik melalui partai politik maupun gerakan massa menjadikan NII sebagai musuh, karena mereka dianggap men gotori perjuangan Islam dengan tindakan-tindakan ekstrim. ■

Rekomendasi 1. Pemerintah, terutama kepolisian harus membuktikan bahwa hukum masih tegak di ne geri ini. Hukum tidak boleh disandera oleh kekuatan manapun. Terkait dengan insiden monas, pelaku kekerasan harus diadili, pimpinan laskar harus ditindak, dan organisasi yang menggerakkan juga harus ditinjau keberadaannya. Pembubaran FPI bisa menjadi pilihan jika memang organisasi ini tidak merubah orientasi dan strategi gerakannnya yang menghalalkan kekerasan. 2. Pemerintah pusat dan kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian dengan na sib bangsa harus memberi perhatian serius terhadap merangseknya kekuatan funda mentalis ke pemerintah daerah. Bila hal ini tidak diantisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin anasir-anasir jahat yang akan merusak kebangsaan akan semakin membesar. Kalau selama ini kelompok fundamentalis banyak bergerak di luar pemerintahan, ada gejala yang sangat kuat mereka akan masuk melalui advokasi kebijakan pemerintah daerah. 3. Problem kedewasaan beragama harus mendapat perhatian serius. Upaya untuk menang kal provokasi kelompok-kelompok tertentu yang terus mengobarkan kebencian harus dicarikan penangkal dan counter-nya. Tokoh-tokoh agama sebenarnya mempunyai posisi strategis dalam hal ini. Sayangnya, banyak tokoh agama yang justru terpancing dengan provokasi itu. Oleh karena itu, intensifikasi komunikasi dan menyampaikan pesanpesan agama dengan santun bisa menjadi salah satu jalan keluar. 4. Meskipun ideologi negara Islam telah terpolarisasi dalam berbagai segementasi gerakan, namun kewaspadaan adanya Islamisasi merayap melalui berbagai strategi yang soft tetap perlu diwaspadai. ■

Akhdiansyah (NTB), Suhendy (Jawa Barat), Nur Kholik Ridwan (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta), Alamsyah M. Dja’far, Nurul Huda Maarif, Subhi Azhari, Rumadi (DKI Jakarta), Zainul Hamdi (Jawa Timur), Syamsul Rijal (Makassar)

FPI Sedikitnya 70 orang massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan

Recommend Documents