AKUNTANSI PERPAJAKAN
KELOMPOK : IV APRIDA DEWI DEVI JUNIANTY (1205151006) TASLIM GOTAMI
Bpk. Petrus Gani
IBKAN J A W I D AAN H A S U R E P N ? ?? A A P U A K G U N B ME P EM N A K U K MELA
Didasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 6, yang berbunyi: Tiap-tiap orang yang melakukan/menjalankan perusahaan menyelenggarakan pembukuan perusahaan, sehingga diketahui segala hak dan kewajibannya.
PENGERTIAN PEMBUKUAN Pasal 1 angka 29 UU KUP
Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN
MELIPUTI
Harta Kewajiban Modal Penghasilan dan Biaya Harga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa
Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI) Untuk periode Tahun Pajak tersebut
KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2007 - 2008 Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. PMK No.01/PMK.03/2007
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM 1 (SATU) TAHUN >= 1,8 MILIAR
DI INDONESIA
WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
WAJIB PAJAK BADAN
KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DST Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM SATU TAHUN >= 4,8 MILIAR
WAJIB PAJAK BADAN
DI INDONESIA
WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DST Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008
KEWAJIBAN PEMBUKAN
Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain (Pasal 28 ayat 7 UU KUP No.28 Tahun 2007)
OLEH I H U N E P I HARUS D G N A Y AKAN N R A A T G A G R A N Y E S L R E MENYE T A P A APA SAJA P D K U AK UNT AN ??? U K WAJIB PAJ U B M E P
Itikad Baik Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
N YANG A T A R A AJIB PERSY W A J H A E S L O APA ENUHI P I D S APAT D K U HARU T UN PAJAK NGGARAKAN LE MENYE UKUAN ??? PEMB
Penggunaan Huruf, Angka, Mata Uang dan Bahasa Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
YANG N A T A RSYAR OLEH E P A J APA SA S DIPENUHI APAT HARU AK UNTUK D PAJ KAN A R A G WAJIB LENG MENYE UKUAN ??? PEMB
Taat Asas Dengan Stelsel Akrual Atau Stelsel Kas Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan stelsel pengakuan penghasilan, penggunaan tahun buku, penggunaan metode penilaian persediaan dan penggunaan metode penyusutan dan amortisasi
AN T A R RSYA NUHI E P AJA IPE S D A S P A ARU B PAJAK H G YAN H WAJI PAT A D OLE K AN U K T A N R U GA G N E L ??? E N Y A N ME MBUKU PE
Waktu dan Tempat Penyimpanan Dokumen Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
TAN A R SYA HI R U E N P E AJA US DIP S A JAK R AP A A P H G IB YAN EH WAJ APAT OL K D RAKAN U T UN GA G N ??? LE N E Y A MEN MBUKU PE
Informasi Minimal Dalam Pembukuan Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pengaturan ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
UAN J U T APA ?? ? N A U UK B M E P
tahuan i r e b m e P t a r ian Su is g n e p h a d u Memperm (SPT) n Kena la i s a h g n e P n hitunga g n e p h a d u m Memper Pajak (PKP) Pn B M P n a d N P P n hitunga g n e p h a d u m Memper kegiatan l i s a h n a d n keuanga i s i s o p i u h ta Menge bebas n a ja r e k e /p a usah
PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN/ATAU METODE PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (6) UU KUP
PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN, misal :
TAHUN BUKU
Pengakuan Penghasilan & biaya Metode Penyusutan Aktiva Tetap Metode Penilaian Persediaan
Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan
nkan a n e k r e ip D g n Siapa Saja ya mbukuan e P n a k a r a g Menyeleng n Mata a d g in s A a s dalam Baha Rupiah? Uang Selain
Wajib Pajak Penanaman Modal Asing; Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya pertambangan; Wajib Pajak dalam rangka kontrak bagi hasil; Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri; Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Apa Persyaratan bagi Wajib Pajak untuk Diperkenankan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah ?
Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang boleh dipergunakan adalah bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; Mendapat izin Menteri Keuangan; Permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan: Wajib Pajak yang telah berdiri lebih dari 1 tahun : fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan: foto kopi NPWP foto kopi Akte Pendirian, atau dokumen lain
in Cont ue
Jika telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima
PENGERTIAN PENCATATAN Pasal 28 ayat (9) UU KUP
PENGUMPULAN DATA SECARA TERATUR
tentang Peredaran atau penerimaan bruto dan atau; Penghasilan bruto SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan atau yg dikenakan pajak yg bersifat final)
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2007 - 2008 Pasal 28 ayat (2) UU KUP
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN
WP ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp 1.800.000.000,00 (PMK NO. 01/PMK.03/2007)
WP ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2009 - DST Pasal 28 ayat (2) UU KUP
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN
WP ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp 4.800.000.000,00 (Ps. 14 ayat (2) UU PPh No.36 Th 2008)
WP ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
KEWAJIBAN PENYIMPANAN Pasal 28 ayat (11) UU KUP BUKU/CATATAN/DOKUMEN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN TERMASUK PEMBUKUAN SECARA ELEKTRONIK/PROGRAM APLIKASI ONLINE
SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA
BADAN
ORANG PRIBADI
Tempat Kedudukan
Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal
KEGIATAN PENCATATAN Pasal 28 ayat (12) UU KUP dan Peraturan Menkeu (Keputusan Dirjen Pajak KEP-520/PJ./2000)
PENCATATAN WAJIB DILAKUKAN
1.WP OP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 2. WP OP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
ATAN T A C N T PE A R A Y S
1. PENCATATAN HARUS DIBUAT LENGKAP DAN BENAR 2. DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN ; * YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN PEREDARAN ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN ATAU PENGHASILAN BRUTO * PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU * PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL 3. JANGKA WAKTU PENCATATAN MELIPUTI JANGKA WAKTU 12 BULAN MULAI TANGGAL 1 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31
Kerahasiaan Pembukuan
Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan/kewajiban untuk merahasiakan pembukuan itu ditiadakan/ gugur.
UAN J U T / APA N A U UK B M E ?? ? P N A TAT A C N PE
Mempermudah: 1. Pengisian SPT; 2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak; 3. Penghitungan PPN dan PPnBM; 4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan penghasilan netto Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan.
SANKSI !!! 1. Sanksi Administratif. Mewajibkan sistem Norma Penghitungan dengan penerapan tarif tertentu tanpa melihat kembali apakah wajib pajak tersebut rugi atau untung; Memberikan sanksi bunga 2% per bulan kepada Wajib Pajak jika terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar. Menyetor kembali PPN dan PPnBM terutang atau kurang bayar akibat kompensasi yang seharusnya tidak mendapat kompensasi tarif 0% ditambah kenaikan 100% dari jumlah yang kurang dibayar.
2. Sanksi Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
KOREKSI FISKAL
Arti : Penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang disebabkan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan atau biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut pajak.
MACAM-MACAM KOREKSI FISKAL
Koreksi Fiskal Positif: terjadi jika ada penyesuaian pos-pos neraca/ rugi laba yang menyebabkan jumlah laba bersih sebelum pajak pada laporan keuangan fiskal menjadi lebih besar dibandingkan dengan laporan keuangan komersial
Koreksi Fiskal Negatif : terjadi jika penyesuaianpenyesuaian tersebut menyebabkan laba menurut pajak menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan laba menurut laporan komersial.
