AKSELERASI IMPLEMENTASI KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAM (KUPS) UNTUK SAM PERAH
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2009
--~L-
AKSELERASI IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS) UNTUK SAPI PERAH
Penyusun
: Ismeth Inounu Subandriyo I P Kompyang Budi Haryanto Argono R . Setioko Eny Martindah Atien Priyanti Ratna Ayu Saptati
Diterbitkan oleh :
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan JI . Raya Pajajaran Kav .E-59 Bogor, 16151 Telp . (0251) 8322185 Fax (0251) 8328382 ; 8380588 Email : criansci@indo .net .id
ISBN 978-602-8475-09-9
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor, 2009
AKSELERASI IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS) UNTUK SAPI PERAH Hak Cipta @2009 . Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan ii . Raya Pajajaran Kav .E-59 Bogor, 16151 Telp . : (0251) 8322185 Fax : (0251) 8328382 ; 8380588 Email : c
[email protected] .i d
Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya .
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) Akselerasi Implementasi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Untuk sapi Perah / Ismeth Inounu dkk . - Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2009 : v + 24 hlm ; ilus . ; 16 x 21 cm . ISBN 978-602-8475-09-9 1 . Kredit Usaha 2 . Sapi Perah I . Judul ; II . Pusat Penelitian dan Perigembangan Peternakan ; III . Inounu, I 636 .23 :339 .727
KATA PENGANTAR Salah satu upaya untuk meningkatkan skala usaha yang optimal bagi usaha sapi perah adalah melalui penyediaan bibit sapi perah . Keterbatasan modal dan biaya dalam pengadaan bibit sapi perah menjadi salah satu kendala bagi pelaku usaha seperti koperasi sapi perah . Pemerintah telah mengakomodir fasilitas permodalan dalam mengadakan bibit sapi perah melalui penerbitan Permenkeu Nomor : 131/PMK .05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) . Pedoman pelaksanaan hal ini juga telah diatur dalam Permentan Nomor :40/Permentan/ PD .400/9/2009 . Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Peternakan telah menyusun konsep awal untuk mengakselerasi implementasi KUPS untuk komoditas sapi perah . Suatu dialog interaktif telah dilaksanakan di Bandung pada tanggal 17 Oktober 2009 dalam suatu workshop bekerjasama dengan Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (Jawa Barat) yang didukung oleh Ditjen Peternakan . Berbagai pelaku usaha dan instansi terkait ikut terlibat dalam kegiatan ini seperti perbankan, pengambil kebijakan, akademisi, peneliti, asosiasi dan organisasi profesi serta praktisi usaha sapi perah . Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan usaha sapi perah di Indonesia . Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya dokumen ini . Buku ini merupakan dokumen dinamis yang dirasakan masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas sangat diharapkan . Semoga buku ini dapat berguna bagi para pembaca untuk implementasi program KUPS untuk sapi perah di masa-masa yang akan datang . Bogor, Desember 2009 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Dr . Darminto iii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR
III
DAFTAR ISI
v
PENDAHULUAN
1
TAHAPAN KEGIATAN
2
SASARAN DAN TUJUAN
4
Sasaran
4
Tujuan
5
KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI : PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
5
KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI : Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian
7
HASIL RUMUSAN
9
UPAYA TINDAK LANJUT
11
MATRIKS RENCANA TINDAK AKSELERASI IMPLEMENTASI KUPS UNTUK SAPI PERAH
14
DAFTAR BACAAN
17
TIM ANALISIS KEBIJAKAN
18
TIM PERUMUS
18
LAMPIRAN 1 . Kredit Usaha Pembibitan Sapi : PT . Bank BRI (Persero)
21
2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi : Dr . Gunawan, Direktur Perbibitan, Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian .
23
iv
PENDAHULUAN Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai faktor telah mempengaruhi terhadap stagnannya usaha sapi perah rakyat selama dua dekade terakhir . Soehadji (2009) menyatakan bahwa produksi susu yang dicerminkan dengan keberadaan populasi sapi perah justru mengalami laju peningkatan yang menurun (increasing at decreasing rate) selama periode 1990an sampai sekarang . Disamping aspek teknis, skala usaha optimal untuk mencapai usaha sapi perah yang efisien masih jauh dari harapan . Rataan jumlah pemilikan yang tidak efisien (3,3 ekor/rumahtangga peternak), tidak dapat memberikan keuntungan layak bagi peternak . Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha peternakan sapi perah guna meningkatkan skala usaha berdasarkan sumber daya yang dimiliki peternak dan kelembagaan usaha sapi perah rakyat yang relatif sudah cukup mapan . Ketersediaan bibit (replacement stock) belum mampu diadakan sesuai dengan kebutuhan peternak saat ini . Di sisi lain, dari sekitar 95 koperasi susu yang aktif setiap tahun, dapat menghasilkan pedet betina dalam jumlah yang tidak sedikit . Sebagai contoh, koperasi skala kecil (produksi susu < 10 ton/hari) seperti Koperasi Susu Warga Mulya di DIY mampu menghasilkan 200 pedet betina dalam setahun . Koperasi besar (produksi susu > 30 ton/hari) seperti KPBS Pangalengan dapat menghasilkan 2000 pedet betina . Keterbatasan modal yang dimiliki koperasi untuk menyelamatkan pedet-pedet betina ini menjadi faktor utama tidak berlanjutnya replacement stock dari anggota koperasi . Padahal, tidak menutup kemungkinan induk dari pedet-pedet tersebut memiliki kualitas unggul . Ditjen Peternakan (2008) menyampaikan bahwa telah dilakukan berbagai program peningkatan mutu genetik sapi perah di lapang baik untuk induk-induk betina dan jantan sapi perah . 1
Revitalisasi Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Baturraden dan replikasinya di beberapa daerah sentra produksi sapi perah juga telah menjadi prioritas dalam program aksi Ditjen Peternakan . Terbatasnya fasilitas permodalan dalam mengadakan bibit sapi perah telah diakomodir oleh pemerintah melalui penerbitan Permenkeu Nomor : 131/PMK .05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) diiringi dengan Permentan Nomor : 40/Permentan/PD .400/9/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS . KUPS adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi, termasuk sapi perah, yang terdiri dari perusahaan, koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak . GKSI (2009) menyatakan bahwa peternak sebagai anggota koperasi susu terlalu berat bebannya apabila harus memelihara pedet lepas sapih sampai menjadi induk slap bunting . Dari sisi kelembagaan persusuan, masih dirasakan belum terjadinya integrasi dan koordinasi yang harmonis antar lembaga pemerintah, swasta, koperasi dan peternak, sehingga berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kurang diantisipasi oleh para pelaku bisnis persusuan . Agar peternakan sapi perah rakyat mampu bertahan, bahkan terus berkembang mengikuti trend perdagangan bebas, pola pemberdayaan peternakan sapi perah rakyat melalui introduksi model perbibitan program rearing dan pola pembiayaannya perlu dirumuskan secara bersama antara berbagai pelaku bisnis yang terlibat . TAHAPAN KEGIATAN Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Analisis Kebijakan berinisiasi untuk melaksanakan suatu dialog interaktif yang bertemakan 'Akselerasi Implementasi 2
Kredit Usaha Pembibitan Sapi untuk Sapi Perah' . Pertemuan ini bertujuan untuk : (i) mensintesis dan menganalisis alternatif kebijakan terkait dengan prospek dan kendala pengembangan program pembibitan sapi perah di tingkat koperasi primer, dan (ii) mengidentifikasi instrumen pengawasan dan pendampingan skim KUPS kepada anggota koperasi, dalam hal ini peternak sapi perah rakyat . Hasil yang diharapkan dari dialog interaktif ini adalah : (i) rekomendasi model perbibitan melalui program rearing sapi perah rakyat anggota GKSI, alokasi pendanaan pemerintah dalam bentuk KUPS yang sesuai dengan kebutuhan peternak, dan (ii) merumuskan implementasi model perkreditan sapi perah sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah . Kegiatan ini dapat terlaksana dengan balk melalui kerjasama berbagai instansi terkait seperti : Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia, GKSI Jawa Barat, Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, PB-ISPI, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran dan Dewan Persusuan Nasional . Dukungan dari Ditjen Peternakan dan pihak perbankan (PT. BRI Pusat) pada kegiatan ini juga sangat berarti . Pertemuan dilakukan di Aula Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2009 . Tujuan pertemuan adalah rekomendasi untuk dapat mengakselerasi implementasi program KUPS pada sapi perah . Diharapkan terjadi suatu sinergisme antara pelaku usaha, perbankan dan pemangku kepentingan yang dapat dirumuskan dalam acara ini . Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 85 orang peserta yang berasal dari perbankan (PT . BRI), anggota koperasi susu primer se-Jawa Barat, dinas peternakan dan kesehatan hewan tingkat kabupaten se-Jawa Barat, akademisi, peneliti (lingkup Puslitbang Peternakan dan BPTP Jawa Barat), organisasi profesi serta praktisi dan jasa peternakan . Dialog interaktif dibuka oleh Dirjen Peternakan, Prof (R) Dr. Tjeppy D . Soedjana dengan narasumber utama Drs . Eria Desomsoni, MBA, Wakil Direktur Divisi Program Kredit PT . BRI 3
dan Dr . Gunawan, Direktur Perbibitan Ditjen Peternakan . Dalam pembukaannya disampaikan bahwa KUPS dibidani saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) 24 Juni 2008 di Kantor Wapres dengan topik bahasan energi alternatif dalam bentuk biogas . Melalui sapi maka hal ini dapat terwujud, sekaligus membantu meminimalkan efek lingkungan yang harus ramah sebagai respon akibat pemanasan global . Hal ini menjadi program aksi dalam pengadaan sapi guna memenuhi kebutuhan satu juta ekor bibit yang diharapkan dapat diadakan melalui program KUPS, dimana 20%-nya dialokasikan untuk sapi perah . Sampai dengan tahun 2009 dialokasikan anggaran bagi KUPS sejumlah Rp 145 Milyar melalui mekanisme subsidi bunga kredit dari pemerintah sebesar 5%/tahun . Sapi perah juga dapat menghasilkan sumber bakalan sapi potong dari pedet-pedet jantan . Namun, potensi pedet betina yang berkualitas juga memberikan peluang yang cukup besar sebagai penghasil bibit sapi perch atau yang dikenal dengan program rearing. Sapi-sapi bibit melalui pengadaan microchip diharapkan dapat diajukan untuk sebagai penjamin dari program kredit ini . Beberapa hasil diskusi dan rekomendasi diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholders usaha sapi perah . SASARAN DAN TUJUAN Sasaran 1 . Mengupayakan peningkatan penyediaan calon bibit sapi perah melalui program penyelamatan pedet-pedet betina dari koperasi primer . Pengadaan bibit sapi perah mulai dari pedet sampai induk slap bunting tersebut harus menjadi salah satu bagian usaha dari koperasi susu yang dikelola secara profesional dan komersial .
4
2 . Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jejaring melalui pola kerjasama kemitraan antara pihak perbankan, perusahaan, koperasi, gapoktan dan kelompok peternak dalam usaha sapi perah, khususnya dalam ketersediaan bibit sapi perah yang berkelanjutan . Penerapan good cooperative governance (transparansi manajemen) dari koperasi susu menjadi sangat penting karena harus memenuhi kriteria bankable yang accountable dan credible. Tujuan 1 . Mengakselerasi implementasi kredit pembiayaan untuk pengadaan bibit sapi perah di tingkat koperasi sehingga dapat mendukung program strategis meningkatkan populasi sapi perah yang berkelanjutan . 2. Mendorong kelembagaan koperasi susu untuk menciptakan unit usaha pembibitan dengan tatanan iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan skim kredit dengan subsidi bunga . KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk . KUPS adalah kredit yang diberikan bank kepada pelaku usaha pembibitan sapi, termasuk sapi perah, yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah . Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi . Perusahaan pembibitan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan sapi dan telah memenuhi ijin usaha pembibitan yang berbadan hukum dan bergerak di bidang pembibitan . Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 5
Perkoperasian, yang bergerak di bidang pembibitan sapi . Kelompok/gabungan kelompok peternak pembibitan adalah kumpulan peternak pembibitan sapi yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota . KUPS adalah kredit executing, dimana 100% merupakan uang perbankan dan diberikan secara langsung kepada pelaku usaha (perusahaan, koperasi, kelompok dan gapoktan) . Bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program ini adalah BRI, BNI, Mandiri dan Bukopin . Calon peserta KUPS direkomendasikan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat pusat oleh Ditjen Peternakan (cq Dit . Perbibitan) . Penyaluran KUPS dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh bank terkait dan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur KUPS . Bank menetapkan peserta KUPS berdasarkan penilaian kelayakan calon peserta sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Bentuk kemitraan pola inti-plasma merupakan suatu keharusan dalam mekanisme KUPS, dimana untuk komoditas sapi perah di tingkat koperasi, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dapat berperan sebagai inti dengan anggota koperasi primer sebagai plasma . Hal ini harus mendapat rekomendasi teknis dari Ditjen Peternakan . Sampai saat ini jumlah plasma sebagai mitra belum ditentukan, tetapi diasumsikan sekitar 10% dari total jumlah anggota koperasi . Ditentukan bahwa satu perusahaan/koperasi sebagai peserta KUPS memiliki mitra minimal 5 (lima) kelompok peternak . Untuk koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak, jangka waktu program diberikan sampai dengan tahun 2014 dengan subsidi bunga berakhir paling lambat tahun 2020 . Plafon kredit maksimum per pelaku usaha adalah Rp .66,315 Milyar (5000 6
ekor sapi), sedangkan untuk peternak plasma adalah Rp .50 Juta (t 4 ekor sapi) . Agunan selalu menjadi masalah kredit di tingkat plasma (peternak), dimana bentuk agunan diharapkan dapat berupa usahanya sendiri, aset (hipotik) dan sapi hidup yang harus ada lembaga penjaminnya . Lembaga penjamin untuk KUPS adalah perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi . Bentuk asuransi yang menjadi tanggungjawab lembaga penjamin dapat dicreate dengan dukungan dari pemerintah . Penggunaan nomor identifikasi berupa microchips untuk sapi bibit memerlukan petunjuk pelaksanaan yang jelas agar tidak membuat rancu bagi perbankan dalam usulannya ternak hidup sebagai agunan . KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI : Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian Landasan hukum yang mewadahi program KUPS adalah : a . Permenkeu Nomor : 131/PMK .05/2009 tanggal 18 Agustus tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi b. Permentan Nomor: 40/Permentan/PD .400/9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi c. Permentan Nomor : 55/Permentan/OT .140/8/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik d . Keputusan Dirjen Peternakan Nomor : 03068/Kpts/HK .030/ F/02/2009 tentang Prosedur Baku Pelaksanaan Produksi Bibit Pada Usaha Pembibitan Sapi Perah Tujuan implementasi KUPS adalah : (i) meningkatkan populasi sapi, termasuk sapi perah, (ii) menyediakan bibit sapi 7
berkelanjutan, (iii) menumbuhkan industri dan kelompok pembibitan, serta (iv) memperluas lapangan pekerjaan . Pada tahun 2014 diharapkan penyediaan susu di dalam negeri dapat mencapai 35% dengan peningkatan populasi sapi perah menjadi sekitar 428 ribu ekor. Sasaran yang ingin dicapai melalui KUPS adalah tersedianya bibit sapi secara berkelanjutan dan berkembangnya usaha pembibitan pola kemitraan . Hal ini diharapkan dapat terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat . Persyaratan bagi koperasi sebagai calon peserta KUPS meliputi : (i) berbadan hukum, (ii) memiliki pengurus yang aktif, (iii) memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank, (iv) memiliki anggota yang terdiri dari peternak, (v) memiliki ijin usaha peternakan yang bergerak di bidang pembibitan, (vi) memenuhi prosedur baku pelaksanaan produksi bibit, (vii) bermitra dengan kelompok/gabungan kelompok peternak, dan (viii) memperoleh rekomendasi dari dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan . Dalam usaha sapi perah, mekanisme pola kemitraan yang dianut agak berbeda dengan usaha sapi potong, karena koperasi sudah merupakan plasma yang terdiri dari peternak sebagai anggota koperasi . Pembinaan di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Pertanian, cq . Ditjen Peternakan, meliputi aspek penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria berkaitan dengan peningkatan ketersediaan bibit, minat usaha pembibitan, pemberdayaan sumber daya manusia dan penumbuhan kelembagaan . Monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KUPS dilakukan secara periodik dan atau sewaktu-waktu . Di tingkat pusat hal ini dilakukan oleh Ditjen Peternakan, cq . Dit. Perbibitan dan Pusat Pembiayaan Pertanian . Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan peserta KUPS dan bank pelaksana setempat .
Aspek pengendalian dilakukan meliputi penggunaan microchips pada ternak sapi, dan persyaratan rekomendasi bagi calon pelaku usaha . Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindakan pengawasan dilakukan oleh tim . Di tingkat pusat, Ditjen terhadap Peternakan melakukan pengawasan rekomendasi yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota . Di tingkat daerah, dinas kabupaten/kota melakukan seleksi calon peserta KUPS dan pengawasan terhadap penggunaan microchips serta anak sapi (pedet) betina . Dalam hal peserta KUPS tidak melaksanakan pemanfaatan kredit untuk usaha pembibitan sapi, Ditjenak mengusulkan kepada bank pelaksana untuk menerapkan sanksi berupa penerapan bunga komersial . HASIL RUMUSAN Hasil rumusan dalam pertemuan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka mengakselerasi implementasi KUPS untuk sapi perah . Hal ini disajikan secara rind sebagai berikut: 1 . Komoditas sapi perah sangat strategis dalam rangka implementasi program KUPS . Hal ini dikarenakan sapi perah mampu memberikan dampak terhadap penyediaan protein hewani asal sapi (daging dan susu), pemanfaatan energi alternatif dan sumber bahan organik untuk pupuk serta menyediakan lapangan pekerjaaan guna mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan . 2. Program KUPS merupakan terhadap jawaban permasalahan kredit bagi peternak sapi perah yang selama ini dirasakan, meliputi : volume yang statis dan relatif kecil, suku bunga kredit yang tinggi, tidak adanya grace period, tenggang waktu pembayaran kredit yang relatif pendek serta memerlukan agunan . KUPS dapat mengakses sampai 9
maksimal Rp . 66 Milyar per pelaku usaha dengan volume 5000 ekor sapi, tingkat suku bunga yang rendah (5%), tenggang waktu pembayaran kredit cukup panjang (6 tahun), grace period (2 tahun) dan agunan dapat dilakukan penjaminan dari perusahaan asuransi atau perusahaan inti . 3 . Usaha sapi perah melalui KUPS lebih diwujudkan untuk proses pengembangan bukan bagi usaha awal . Apabila diwajibkan impor, unit cost untuk sapi perah tidak akan tercapai sebagimana hal tersebut dalam sapi potong . Jawa Barat memiliki lebih dari 100 ribu ekor sapi perah dengan 7 ribu peternak, sehingga apabila kurang agunan dapat diusulkan kepada lembaga penjamin dengan suku bunga yang layak (1,5 - 2%) . Pasar bibit sapi perah masih sangat terbuka, permasalahan terbesar adalah tidak ada pelaku yang mau mengusahakan sapi lepas co%strum (sapih) sampai menjadi sapi induk . Diharapkan KUPS dapat mempertimbangkan hal ini, dimana pemilihan koperasi primer dalam mengakses KUPS ini memang harus sangat selektif dengan kriteria bankable. 4 . Perlu perhitungan yang matang dari skim KUPS pada sapi perah untuk pembiayaan sampai menjadi sapi perah bunting . Implikasi dari peningkatan populasi sebagai tujuan utama harus diimbangi dengan upaya penyediaan pakan, utamanya hijauan dan konsentrat . Tata guna lahan pertanian sebagai penyedia hijauan pakan ternak perlu diatur dengan balk secara lintas sektoral . Ke depan, koperasi susu harus mampu menyiapkan pakan sampai di kandang, sehingga keterbatasan lahan dapat diminimalkan . Low input management systems harus terus diupayakan melalui pasture management. Kegagalan reproduksi (ovary distortion) menjadi permasalahan utama yang diakibatkan oleh pakan yang kurang dan tidak berkualitas . 10
5. Asuransi dalam usaha persusuan pernah dicoba . namun tidak operasional, dalam arti peternak tidak dapat mengciaim asuransinya saat ada sapi yang mati . Sanksi dalam skim KUPS diupayakan harus ada . Harga susu yang menarik harus terus diupayakan, disisi lain jika program ini booming, maka harga bibit sapi justru akan terus meningkat. Mampukah pembibit mengusahakan sapi perah secara lebih efisien lagi . 6 . Perlunya kesepahaman tentang kriteria sapi bibit dan sapi yang diimpor kemudian dikembangkan sebagai bibit . Hal ini terkait dengan sistem pengawasan dan pengendalian pengadaan sapi impor . Pengertian perbibitan juga termasuk di dalam program rearing (usaha pembesaran) sapi perah . 7 . Sosialisasi implementasi program KUPS di tingkat propinsi dan kabupaten/kota harus segera dilakukan secara sinergis antara lingkup dinas terkait dengan perbankan dan pelaku usaha sapi perah . Usaha sapi perah memiliki spesifikasi yang berbeda dengan usaha sapi potong, sehingga hal ini harus dipahami dengan balk oleh bankbank pusat dan bank pelaksana di daerah . 8 . Beberapa permasalahan dan kekurangan yang ada pada berbagai kebijakan program KUPS, masih memungkinkan untuk disesuaikan (ditambahkan) dengan kondisi usaha peternakan sapi perah rakyat melalui usulan yang disampaikan kepada Ditjen Peternakan Departemen Pertanian . UPAYA TINDAK LANJUT Berdasarkan uraian dan hasil diskusi, maka untuk menjawab tantangan dan merebut peluang pengembangan 11
usaha sapi perah melalul KUPS dan memperkuat kemandirian pangan (susu) di dalam negeri, beberapa tindak lanjut sebagai program aksi sangat diperlukan . Hal tersebut di antaranya adalah : 1 . Biaya indikatif dalam plafon kredit KUPS untuk sapi perah harus segera disusun. dan disesuaikan dengan kondisi usaha ternak sapi perah . 2. Akselerasi implementasi KUPS harus didasari atas penyusunan petunjuk pelaksana/teknis yang operasional bagi pelaku usaha (perusahaan pembibitan, GKSI, dan lain sebagainya) . Hal ini diikuti dengan berbagai model alternatif seperti : (i) gabungan antara KUPS dan kredit komersial ; (ii) lembaga penjaminan ; (iii) kerjasama GKSI dan perusahaan pembibitan/pembesaran ; (iv) GKSI memiliki kawasan untuk rearing dimana kawasan tersebut dapat dijadikan agunan . Teknis kemitraan harus jelas antara plasma dan inti dimana rekomendasi ada di dinas kabupaten/kota. 3 . Kelompok peternak dapat mengakses KUPS dengan syarat-syarat teknis sesuai ketentuan . Penjamin dapat berupa penjaminan pasar, dan untuk jaminan kredit dapat memanfaatkan lembaga penjaminan kredit dengan bunga layak . Akad kredit dapat juga dilakukan dengan gapoktan . Percontohan akan dilakukan di salah satu usaha pembibitan di Sukabumi (swasta), dan diharapkan model GKSI juga dapat diterima oleh pihak perbankan . 4. Program KUPS di tingkat nasional harus ditindaklanjuti di tingkat regional (kabupaten/kota) bagi institusi perbankan dan Dinas peternakan sebagai unsur tim pendamping peternak . Panduan operasional di tingkat kabupaten/kota disesuaikan antara Dinas Peternakan dan Perbankan . 5 . Program KUPS harus program didukung oleh pengembangan lainnya antara lain teknologi pakan 12
(LEISA), kesehatan ternak (reproduksi) dan kepastian lahan sebagai basis usaha . 6. KUPS dapat pula di terapkan bersamaan dengan fasilitas program kredit lainnya misainya ; gabungan antara kredit bersubsidi dan komersial serta kredit bagi pengembangan kawasan peternakan sapi perah perbibitan . 7 . Dinas setempat dapat merekomendasikan kawasan pengembangan perbibitan, yang diprioritaskan untuk mendapatkan program KUPS . Infrastruktur penunjang di kawasan pengembangan perbibitan merupakan prasyarat yang harus dimasukan dalam juknis KUPS . Dinas terkait juga dapat mengatur mobilisasi ternak sebagai akibat diimplementasikannya KUPS, sehingga peningkatan populasi ternak nampak nyata .
13
MATRIKS RENCANA TINDAK AKSELERASI IMPLEMENTASI KUPS UNTUK SAPI PERAH Rencana Tindak
Keluaran
Sasaran Waktu
Penanggung Jawab
I . UPAYA PENINGKATAN KETERSEDIAAN BIBIT MELALUI PROGRAM REARING 1 . Pelaksanaan Terjaminnya 2009-2014 penjaringan ketersediaan pedet-pedet bibit sapi perah betina calon bibit berkualitas yang sapi perah ada di masyarakat
SAPI PERAH
2 . Pelaksanaan kegiatan progeny testing atau uji zuriat secara berkesinambungan
Pejantan hasil uji zuriat
2009-2014
Perguruan Tinggi, Puslitbangnak, DitjenNak
3 . Fasilitasi dan dukungan sistem identifikasi dan recording sapi perah yang balk dan konsisten
Tercatatnya silsilah atau kualitas sapi perah untuk menentukan performans produksi Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap distribusi sapi bibit
2009-2012
DitjenNak, Koperasi primer, GKSI
2009-2012
DitjenNak, Koperasi primer, GKSI
4 . Optimalisasi penggunaan microchips untuk sapi perah bibit
14
Koperasi primer, GKSI
Rencana Tindak 5 . Penyediaan pakan (hijauan dan konsentrat) dengan sistem manajemen input rendah
6 . Peningkatan kerjasama dalam hal tata guna tanah sebagai penyedia hijauan pakan berkualitas
Keluaran Terjaminnya ketersediaan pakan untuk mengantisipasi meningkatnya populasi sapi perah dan mencegah terjadinya kegagalan reproduksi akibat kurang pakan Terjaminnya ketersediaan pakan sumber serat (hijauan) dengan harga layak
II . PEMBIAYAAN KUPS 1 . Sosialisasi Persamaan implementasi persepsi dan program KUPS di langkah tindak tingkat propinsi lanjut dalam dan pembiayaan kabupaten/kota pengadaan sapi perah bibit 2 . Perhitungan biaya Alternatif plafon indikatif satuan kredit yang unit KUPS untuk layak bagi KUPS sapi perah sapi perah di tingkat koperasi
Sasaran Penanggung Waktu Jawab 2009-2014 Perguruan Tinggi, Puslitbangnak, Koperasi, GKSI
2009-2014
PT . Perhutani, PT . PTPN, GKSI
2009-2012
Bank di daerah, DitjenNak, Koperasi primer, GKSI
2009-2010 Puslitbangnak, Perguruan Tinggi, GKSI
15
Rencana Tindak 3 . Panduan operasional dari KUPS di tingkat propinsi dan kabupaten/kota bagi koperasi sapi perah 4 . Skema lembaga penjamin kredit bagi koperasi sapi perah dengan bunga yang layak
Keluaran Persamaan pengadaan dan pembiayaan bibit sapi perah
Sasaran Waktu 2009-2010
Penanggung Jawab Pemprov, Pemkab, DitjenNak, Perbankan
Terjaminnya 2009-2010 Lembaga dana KUPS asuransi, untuk Perbankan, pembiayaan GKSI, sapi perah bibit Perguruan yang Tinggi berkelanjutan III . KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN 1 . Perbaikan Kesesuaian 2009-2010 Ditjen Nak, kelembagaan struktur Koperasi koperasi organisasi primer, berasaskan good koperasi sesuai GKSI cooperative kebutuhan governance 2 . Peningkatan Meningkatnya 2009-2015 Pemkab, jejaring kemitraan skala usaha Pemprov, pengadaan dan produksi susu di Perbankan, distribusi bibit sapi tingkat koperasi Perusahaan perah melalui fasilitas swasta, program kredit Koperasi lain primer, GKSI 3 . Dukungan dan Swasta/BUMN 2009-2014 Swasta/ rekomendasi yang tertarik BUMN dalam pembauntuk Perbankan, ngunan kawasan mengembangka Pemprov, perbibitan sapi n usaha sapi Pemkab perah perah
16
DAFTAR BACAAN Direktorat Jenderal Anggaran . 2009 . Sosialisasi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) . Dit . Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan, Jakarta . Direktorat Jenderal Peternakan . 2009 . Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi . Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta . Direktorat Jenderal Peternakan . 2009. Kredit Usaha Pembibitan Sapi . Makalah disampaikan dalam Dialog Interaktif 'Akselerasi Implementasi KUPS untuk Pembibitan Sapi Perah' . Bandung, 17 Oktober 2009 . Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerjasama dengan LSPPI, GKSI, Ditjen Peternakan . Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan . 2008. Strategi penjaringan calon bibit sapi perah . Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian . Departemen Pertanian, Jakarta . PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk . Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) . Makalah disampaikan dalam Dialog Interaktif 'Akselerasi Implementasi KUPS untuk Pembibitan Sapi Perah' . Bandung, 17 Oktober 2009 . Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerjasama dengan LSPPI, GKSI, Ditjen Peternakan .
17
TIM ANALISIS KEBIJAKAN 1 . Prof. (R) Dr . Subandriyo, Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor 2. Prof. (R) Dr. Kusuma Diwyanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor 3 . Prof. (R) Dr . I P Kompyang, Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor 4. Prof. (R) Dr. Budi Haryanto, Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor 5 . Dr . Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor 6. Dr. Argono R . Setioko, Balai Penelitian Ternak, Ciawi - Bogor 7. Dr . Lies Parede, Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor 8. Dr . Eny Martindah, Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor 9. Dr . Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor 10. Ratna A. Saptati, SPt., MS., Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor TIM PERUMUS 1 . Prof. (R) Dr . Subandriyo, Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor 2. Dr . Ir . Rochadi Tawaf, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung 3 . Dr . Ir. Rachmat Setiadi, Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia 4. Dr . Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor 5 . Dr . Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor 6. Ir . Dewi Sartika, MS ., Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat 7 . Ir . Yusuf Munawar, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Jawa Barat . 18
LAM PIRAN
lk
KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS) PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk . RINGKASAN Tujuan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) adalah untuk : (i) meningkatkan populasi sapi, (ii) menyediakan bibit sapi berkelanjutan, (iii) menumbuhkan industri dan kelompok pembibitan, serta (iv) memperluas lapangan pekerjaan . Sasaran KUPS meliputi : (i) tersedianya 1 juta ekor induk dalam kurun waktu 5 tahun (200 ribu ekor/tahun), (ii) untuk pembibitan sapi potong (80%) dan sapi perah (20%), serta (iii) pelaku usaha yaitu perusahaan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi . Manfaat KUPS adalah : (i) tersedianya bibit sapi berkelanjutan bagi pelaku usaha pembibitan sapi, (ii) berkembangnya usaha pembibitan sapi pola kemitraan, (iii) terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat, (iv) mempercepat program swasembada daging sapi, serta (v) menghasilkan daging, susu, energi berupa biogas dan pupuk organik . Obyek yang dibiayai KUPS adalah kegiatan usaha pembibitan sapi untuk produksi bibit sapi potong atau bibit sapi perah yang dilengkapi dengan nomor identifikasi berupa microchip . Skim KUPS berupa pola kredit executing yang diberikan langsung kepada pelaku usaha dengan sumber dana 100% dana perbankan dengan resiko ada di pihak bank . Peserta KUPS mendapat subsidi bunga dari pemerintah selama jangka waktu kredit dengan tingkat bunga paling tinggi sebesar bunga lembaga penjamin simpanan + 6% . Beban pelaku usaha adalah 5% dan selisihnya meruakan subsidi pemerintah yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali . Jangka waktu KUPS paling lama 6 tahun dengan grace periode maksimum 24 bulan . 21
Peserta KUPS wajib melakukan pola kemitraan, yaitu : (i) perusahaan/koperasi dengan kelompok/gabungan kelompok, keduanya peserta KUPS, (ii) perusahaan/koperasi peserta KUPS memberikan gaduhan kepada kelompok/gabungan kelompok, serta (iii) perusahaan/koperasi yang menjamin kredit KUPS kepada kelompok/gabungan kelompok . Ketentuan kemitraan meliputi : 1 (satu) perusahaan/koperasi sebagai peserta KUPS memiliki mitra minimal 5 (lima) kelompok peternak dimana setiap kelompok peternak terdiri dari 20-30 orang peternak . Kebutuhan indikatif KUPS untuk seorang peternak sebesar Rp . 50 juta . Syarat rekomendasi untuk koperasi/kelompok/ gabungan kelompok peternak berasal dari kantor dinas teknis setempat. Salah satu aspek utama bagi keputusan kredit KUPS adalah ketersediaan pakan clan layanan kesehatan . Perlu dipertimbangkan skema asuransi bagi peternak yang dibiayai Began KUPS terutama untuk kelompok peternak .
22
KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI Dr. Gunawan Direktur Perbibitan, Direktorat Jenderal Peternakan
RINGKASAN Kondisi usaha sapi perah di Indonesia ditunjukkan antara lain oleh : skala usaha belum optimal, keterbatasan modal untuk usaha, koordinasi kelembagaan masih kurang serta pasokan susu sapi dalam negeri yang baru mampu menyediakan sekitar 20% . Terdapat kekurangan bibit sapi, diantaranya karena usaha pembibitan sapi rakyat berjalan lamban dan perusahaan pembibitan belum berkembang . Kredit Ketahanan PanganEnergi (KKP-E) relatif sedikit yang diserap oleh peternak pembibit, dimana kredit ini tidak diperuntukkan bagi perusahaan maupun koperasi . Perlu tatanan iklim usaha yang dapat mendorong perusahaan, koperasi maupun kelompok peternak dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi sapi perah . Salah satunya hal ini dilakukan dengan cara menstimulir partisipasi masyarakat melalui kredit bersubsidi dengan suku bunga rendah (5%) melalui pola kemitraan . Pemerintah telah mengalokasikan Rp . 145 Milyar pada tahun 2009 untuk usaha pembibitan sapi melalui Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) . Obyek yang dibiayai oleh KUPS adalah kegiatan usaha pembibitan sapi untuk produksi bibit sapi potong atau bibit sapi perah yang diengkapi dengan nomor identifikasi berupa microchip. Prospek selama 5 tahun (2009-2013) diharapkan terjadi : (i) peningkatan populasi sapi potong sebanyak 1,6 juta ekor, (ii) peningkatan populasi sapi perah betina sekitar 429 ribu ekor, (iii) penumbuhan minimal 50 industri perbibitan, (iv) 23
penumbuhan pusat pembibitan di masyarakat (11 ribu kelompok), serta (v) lapangan pekerjaan bagi 515 ribu orang . Target output selama 10 tahun adalah 3,4 juta ekor bibit sapi potong, 857 ribu ekor bibit sapi perah, 2,6 juta ekor sapi bakalan (jantan) untuk digemukkan, 2,8 juta ton susu, 25,4 juta ton pupuk organik dan biogas setara 3,2 juta liter minyak tanah . Pengambilan kredit dilakukan selama 5 tahun bagi koperasi dan kelompok/gabungan, sedangkan perusahaan diberikan waktu 2 tahun sejak ditetapkan Permenkeu . Pelunasan kredit paling lama adalah 6 tahun, dimana pelaksanaan KUPS selama 10 tahun . Data sebaran talon peserta KUPS di 17 propinsi adalah 147 ribu ekor sapi . Jumlah tersebut diajukan oleh 16 perusahaan, 13 koperasi dan 28 kelompok/gabungan peternak . Indikator keberhasilan pelaksanaan usaha pembibitan sapi melalui KUPS antara lain adalah peningkatan jumlah populasi sapi, terbangunnya industri dan kelompok pembibitan sapi, tersalurnya kredit serta terealisasinya angsuran kredit tepat waktu . KUPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu mempercepat swasembada daging sapi dan peningkatan produksi susu dalam negeri serta penyediaan pupuk organik dan peningkatan kesejahteraan peternak . Dukungan, bantuan dan partisipasi dari semua pihak diperlukan bagi keberhasilan KUPS .
24
ISBN : 978 - 602 - 8475 - 09 - 9 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Jalan Raya Pajajaran Kav.E 59, BOGOR 16151 Telp . (0251) 8322185, 8322138 Fax. (0251) 8328382, 8380588 E -mail :criansci@indo .net .i d
