TRANSPARANSI
EDISI IV/MEI/2014
e-newsletter Transparency International Indonesia
Negara anggota Open Government Partnership, harus terbuka mengakselerasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat perspektif anti korupsi - Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia di Pembukaan Konsolidasi CSO OGP Bali 4-7 Mei 2014.
Masyarakat Sipil Desak Pemerintah RI Lebih Transparan DENPASAR - Berbagai organisasi masyarakat sipil yang
Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif MediaLink, sebuah
tergabung dalam Civil Society Organisation mendesak
lembaga yang fokus mengamati keterbukaan informasi
Pemerintah Indonesia mengimplementasikan prinsip-
menambahkan meski sejak tiga tahun Indonesia tergabung
prinsip pemerintahan terbuka, untuk meningkatkan
dalam OGP, tetapi belum signifikan mendorong
kualitas pembangunan.
terciptanya tata pemerintahan terbuka.
Penerapan prinsip terbuka akan mampu meningkatkan
Alhasil saat ini capaian pembangunan Indonesia hanya 20%
pendapatan negara sekaligus memungkinkan pemerintah
dari target Millenium Development Goals (MDGs) akibat
mengalokasikan dana pembangunan untuk kesejahteraan
tidak dijalankannya tata kelola pemerintahan terbuka.
sosial.
Pasalnya masih ada kebocoran anggaran dan korupsi.
"Implementasi pemerintahan terbuka, transparan akan
Agus Sumberdana, Direktur Sloka Institute Bali, lembaga
meminimalisir persoalan korupsi yang menggerogoti
yang fokus dalam pengembangan jurnalisme warga di Bali
pembangunan," ujar Direktur Program Transparency
berharap keterbukaan informasi tidak hanya
International(TI) Indonesia Ilham Saenong dalam
diimplementasi di pusat tetapi daaerah.
pernyataan sikapnya menyambut pelaksanaan Open Goverment Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Meeting yang akan dilangsungkan 6-7 Mei di Bali, Sabtu (3/4).
Sumber: Bisnis Online (http://bit.ly/1iHIeHR)
For more information, visit our website: http://www.ti.or.id
Lorem Ipsum - Mei 2014 TRANSPARANSI
HAL. 2
Siaran Pers: “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Inisiatif OGP” Sejumlah organisasi masyarakat sipil
Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal
OGP untuk senantiasa membuka diri
bertemu di Nusa Dua, Bali untuk
Transparency International Indonesia,
terhadap partisipasi masyarakat dalam
mendorong Pemerintah lebih
menyatakan agar Pemerintah di negara-
mendorong pemeintahan terbuka.
terbuka dalam pelaksanaan
negara anggota Open Government
“Prinsip partisipasi sebagai bentuk
pembangunan berkelanjutan.
Partnership (OGP) lebih terbuka untuk
kemitraan pemerintah dengan
Sebanyak 153 lembaga masyarakat
mengakselerasi terciptanya tata kelola
masyarakat merupakan prasyarat bagi
sipil yang tergabung dalam Civil
pemerintah yang baik. Dalam hal ini
pembangunan. Pemerintah tidak bisa
Society Organization (CSO) Asia
pemerintah di negara-negara anggota
jalan sendiri untuk mencapai tujuan
Pasifik telah membuat komunike
OGP bisa lebih transparan dan akuntabel.
pemerintah terbuka.”, ucap Paul.
pada tanggal 4 Mei. Komunike yang
Hal ini penting dalam rangka
dihasilkan dalam agenda CSO Day
pemberantasan korupsi.
antara lain mendorong Pemerintah di
Direktur Ekseskutif International NGO forum Indonesian Development
“Inisiatif OGP seharusnya bisa membuat
(INFID), Sugeng Bahagijo menyoroti
Pemerintah di negara-negara anggotanya
pentingnya OGP dalam agenda
untuk lebih serius dalam mendorong
pembangunan global pasca 2015.
keterbukaan, tata kelola pemerintah yang
“OGP sebagai gerakan global
lebih baik dan memperkuat perspektif
diharapkan mampu mengajak negara-
antikorupsi. Indonesia sebagai ketua
negara lain untuk menjadi pelopor
Selain itu, CSO Asia Pasifik dalam
dituntut untuk lebih maju dalam
dalam pembahasan agenda pasca 2015
komunikenya juga berharap agar
mengimplementasikan prinsip-prinsip
yang saat ini sedang dilakukan di PBB.
Pemerintah menjamin hak-hak
OGP.”, ujar Dadang.
OGP bisa menginisiasi masuknya isu
negara-negara Asia Pasifik yang telah mengadopsi inisiatif Open Government untuk mengimplementasikan prinsipprinsip pemerintahan terbuka.
masyarakat sipil sejalan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, proses pembangunan tidak boleh mengabaikan peran serta masyarakat secara aktif. CSO Asia Pasifik menegaskan bahwa hak sipil juga harus ditegakkan dalam kerangka
Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif MediaLink, menyatakan inisiatif OGP belum secara signifikan mendorong
transparansi dan partisipasi dalam berbagai agenda global.”, ungkap Sugeng.
terciptanya tata pemerintahan terbuka.
Agenda CSO Day diadakan guna
Hal terlihat berbagai pengalaman yang
menyambut penyelenggaraan OGP Asia
diungkapkan oleh CSO-CSO di Asia
Pacific Regional Meeting, yang akan
Pasifik.
diselenggarakan di Bali pada tanggal 6-7
untuk menjamin berjalannya
Sementara itu, Paul Maassen sebagai
demokrasi, tata kelola pemerintahan
Koordinator CSO-OGP International
yang baik dan pemberantasan
menyampaikan bahwa pemerintah di
korupsi.
negara-negara yang menerapkan inisiatif
Mei. Acara ini rencananya akan dibuka dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selengkapnya di www.ti.or.id
TRANSPARANSI - Mei 2014
HAL. 3
OGP Asia Pasifik Dorong Pemerintah RI Perluas Akses Informasi ”Kesepakatan lainnya, meminta pemerintah menegakkan hak-hak sipil dan menjamin peran masyarakat dalam pencapaian demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemberantasan korupsi,” ujar Faisol. Dadang mengatakan, isu-isu terkait keterbukaan pemerintahan bukan hal baru di Indonesia. Selama hampir 16 tahun setelah FOTO: KABAR NUSA
reformasi, Indonesia masih menghadapi masalah terkait
Organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Pasifik
keterbukaan informasi dan pelayanan publik meskipun sebagian
mengingatkan Pemerintah RI memanfaatkan momentum
sudah menunjukkan capaian dalam keterbukaan pemerintahan.
Konferensi Kemitraan untuk Pemerintahan yang Terbuka
Judy Taing dari Article 19 London UK menambahkan, Indonesia
(Open Government Partnership) Kawasan Asia Pasifik untuk
diharapkan dapat melanjutkan peran strategisnya dan lebih
mendorong peningkatan dan perluasan keterbukaan akses
berperan mendorong negara-negara anggota Konferensi
informasi. Khususnya, agenda pembangunan global setelah MDG 2015. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif MediaLink Ahmad Faisol saat jumpa pers bersama Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko dan
Kemitraan untuk Pemerintahan yang Terbuka (OGP) lain memiliki perangkat undang-undang seperti di Indonesia. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, yang menjadi pengarah konferensi, saat CSO Day menambahkan, OGP bukan
Pejabat Program Asia Article 19 Judy Taing di Denpasar, Bali,
multilateralisme dalam arti konvensional, tetapi menjadi gerakan
Senin (5/5).
global dengan landasan yang kokoh hingga ke akar rumput di
Menurut Faisol, peningkatan dan perluasan keterbukaan akses
banyak daerah di dunia. ”Di sini, CSO memainkan peran penting,”
informasi merupakan salah satu kesepakatan organisasi
kata dia.
masyarakat sipil seusai mengikuti pertemuan Organisasi
Sumber: Kompas (http://bit.ly/1jVsWnq)
Masyarakat Sipil Asia Pasifik (Civil Society Organization/CSO) di Nusa Dua, Bali, sehari sebelumnya.
HAL. 4
TRANSPARANSI – Mei 2014
Sebelum Pagi Terulang Kembali, Ketika Keluarga Terguncang Karena Korupsi
Masalah korupsi yang makin marak di negeri ini, tak luput dari
Yan dituduh menerima suap sehingga akhirnya mengundurkan
perhatian sineas Indonesia yang kini menghadirikan film layar
diri dari jabatannya. Bersamaan dengan itu, kondisi nenek
lebar bertema korupsi dan dampaknya bagi keharmonisan
mereka, nenek Soen (Maria Oentoe) semakin memburuk dan
keluarga.
harus dibawa ke rumah sakit.
Dalam film Sebelum Pagi Terulang Kembali, aktor senior
Film Sebelum Pagi Terulang Kembali ini dengan cerdas
Indonesia Alex Komang berperan sebagai pejabat pemerintah
mengangkat masalah yang sedang populer saat ini. Film yang
yang lurus dan tidak macam-macam bernama Yan. Ia hidup
disutradarai oleh Lasja F. Sutatyo ini dengan berani mengambil
bersama isterinya, Ratna (Nungki Kusumastuti), seorang
tema politik, korupsi dan nasib keluarga yang dipertaruhkan saat
dosen filsafat. Mereka berdua dikaruniai tiga anak yang
kasus korupsi terungkap. Dengan sendirinya, film ini
berbeda karakter, yaitu Firman (Teuku Rifnu Wikana), Satria
mengandung pesan moral yang mendalam.
(Fauzi Baadilla) dan Dian (Adinia Wirasti) yang bertunangan dengan Hasan (Ibnu Jamil), anggota DPR yang haus kekuasaan. Keluarga harmonis ini terguncang setelah Hasan membujuk membujuk Satria untuk memintah tender proyek pembangunan pelabuhan dari ayahnya. Proyek itu pun jatuh ke
Film yang mendapatkan dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga dibintangi oleh Joko Anwar, Roy Marten, Ringgo Agus Rahman, dan Sabai Morsheck. Bagaimana nasib keluarga Yan di akhir cerita? Saksikan Sebelum Pagi Terulang Kembali.
tangan Satria. Sumber: Sidomi (http://bit.ly/1jVwgyX)
TRANSPARANSI – Mei 2014
HaL. 5
Jalan Sunyi Anti Korupsi
Uang dan kekuasaan bisa menggoda siapa saja, tak terkecuali orang
Pertanyaannya, itukah yang sungguh dibutuhkan keluarga ini. Sekali
yang paling ’lurus’. Teguh mendengarkan kata nurani sangat mungkin
lagi, karena korupsi itu berbau busuk—bahkan sebelum ketahuan
adalah jalan yang pahit dan sepi. Namun, kebohongan hanya akan
pun—, Yan dan Ratna gelisah melihat polah Satria. Naskah cerita
membawa pada kebohongan lebih besar, kerusakan lebih dalam, dan
film yang disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi ini
tak pernah berujung bahagia.
menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang sangat dekat dengan
Cerita ini berinti pada sebuah keluarga. Sang ayah, Yan (Alex Komang), adalah pejabat jujur dan berintegritas tinggi di Kementerian Perhubungan. Istrinya, Ratna (Nungki Kusumastuti), seorang dosen
kita. Mudah membelit siapa pun, dengan kemasan, bahkan tujuan yang seakan bisa dibuat ”mulia”. Untuk membantu orang tua, misalnya. Bila itu terjadi pada kita, jalan mana yang akan kita pilih?
filsafat. Pasangan suami istri yang sama-sama mengendarai mobil butut
Di antara film-film drama romantik atau superhero Hollywood yang
ini punya tiga anak yang bergelut dengan masalah mereka masing-
sedang diputar bersamaan di bioskop saat ini, film Sebelum Pagi
masing.
Terulang Kembali bisa jadi bukan pilihan favorit. Padahal, semua
Film ini dibuka dengan adegan pagi yang cerah bagi keluarga bersahaja ini. Masalah bergulir ketika Hasan bersama beberapa rekannya di DPR mengatur tender pembangunan pelabuhan untuk dimenangkan Satria, calon saudara ipar. Kekasih Satria pun ikut membujuk, ”Kamu boleh jago, tetapi kalau kamu enggak berada di lingkungan yang tepat, kamu 5 bukan siapa-siapa.”
penjualan tiket film ini akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai distribusi nonkomersial dari film Sebelum Pagi Terulang Kembali, tentunya sebagai bagian dari kampanye anti korupsi. Bila film ini sepi penonton, alangkah sedihnya. Mungkinkah itu juga pertanda, memilih tidak korupsi adalah memilih jalan yang sunyi sepi. (NUR HIDAYATI - Kompas - http://bit.ly/1iHPEdX)
TRANSPARANSI - Mei 2014
HaL. 6
Siaran Pers: Mempertanyakan Jawaban Keluarga di Indonesia Terhadap Problem Korupsi Setelah meluncurkan film omnibus Kita VERSUS Korupsi (KvsK) pada Januari 2012, Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan rumah produksi Cangkir Kopi kembali meluncurkan film, dan kali ini adalah film panjang SEBELUM PAGI TERULANG KEMBALI (SPTK) pada 2 Mei 2014 di Djakarta Theater. Film SPTK ini akan diputar mulai 8 Mei 2014 secara serentak di jaringan bioskop di seluruh Indonesia. Keluarga menjadi sentral perhatian dalam film panjang bertema anti korupsi kali ini. Keluarga menjadi gambaran tentang masyarakat Indonesia, bagaimana setiap individu memandang dan bereaksi terhadap perilaku korupsi di sekitarnya. Keluarga menjadi tempat nyata ketika idealisme dan realitas bertemu, bahkan saling bertabrakan . “Film dengan tema korupsi ini punya tantangan tersendiri. Ini bukan sekedar bernarasi tentang kasus ataupun memvisualkan hasil investigasi,” ungkap Abduh Aziz selaku produser. “Film ini melanglang jauh lebih dalam, dengan mempertanyakan kembali nilai-nilai integritas maupun kualitas kemanusiaan kita dalam menghadapi pilihan-pilihan yang tidak mudah. Sudah semakin mundurkah?” Bagi Lasja, ini adalah film kedua produksi Cangkir Kopi bertema anti korupsi yang disutradarainya.
“Korupsi di negara ini sudah sedemikian parah. Sulit bagi kita untuk membedakan mana yang baik dan buruk, atau benar dan salah. Sering kita menemui nilai-nilai baik yang dianut oleh orang-orang baik, namun miskin apresiasi. Sementara mereka yang kita tahu salah dan merugikan bisa melenggang santai. Satu film mungkin tidak akan mengubah dunia. Tapi saya sangat senang bisa terlibat di dalamnya, mengangkat soal nilai baik yang terlupakan,” jelas Lasja. Film kedua yang diprakarsai oleh Transparency International Indonesia (TII) didukung oleh Management System International (MSI) – United States Agency for International Development (USAID) dan berbagai pihak yang peduli pada kampanye kultural melawan korupsi. Ini merupakan bentuk nyata dukungan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, gerakan anti korupsi, dan seluruh rakyat Indonesia yang peduli pada perubahan. “Dengan mengangkat isu korupsi politik dalam setting keluarga, SPTK berharap mampu memberikan perspektif kritis kepada masyarakat tentang pemilihan umum, politisi, korupsi dan bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi praktik korupsi. Reformasi yang berlangsung sejak enam belas tahun lalu terlalu menitikberatkan
pada perubahan instrumental yang hanya menyentuh aspek kelembagaan, prosedur, dan aturan,” sambut Dadang Trisasongko Sekretaris Jenderal TII. “Perubahan cara berpikir dan berperilaku orang-orang yang menggerakkan dan menjalankan lembaga dan aturan itu tidak banyak menjadi perhatian.” “Pemberantasan korupsi jangan sampai menjadi proses linear dan kering karena mengabaikan faktor manusia dengan segala pilihan nilai dan perilakunya,” tambah Produser Eksekutif SPTK ini. “Kami percaya bahwa film sebagai medium pop culture, sangat akrab dengan masyarakat dan mampu mengajak kita mempertanyakan kembali segala bentuk kemapanan berpikir dan cara bertindak yang korup yang saat ini masih dominan," tambah Dadang. Pilihan medium ini juga mempertimbangkan film sebelumnya, Kita VERSUS Korupsi yang meskipun tidak diputar di bioskop, telah menjangkau begitu banyak orang. Melalui berbagai diskusi yang dihadirkan bersamaan dengan pemutaran filmnya secara roadshow, kesadaran di masyarakat mulai tumbuh bahwasanya korupsi selalu bisa dicegah dan itu dimulai dari lingkaran terdalam individu, yaitu keluarga. Website: www.sebelumpagiterulang.com
Penanggungjawab: Dadang Trisasongko. Redaktur: Wawan H. Suyatmiko. Dikelola oleh Tim Knowledge Management. e-Newsletter TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia. Jalan Senayan Bawah No. 17, Blok S, 6 021 7208515. Email:
[email protected]. Rawabarat, Jakarta Selatan 12180. Tel:
