CIVIL SOCIETY ORGANIZATION WORKSHOP: Harga Rokok, Dilema Pembangunan, dan Kualitas Hidup
Badan Kebijakan Fiskal 20 Desember 2016
Kesehatan Merupakan Salah Satu Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019
RKP 2015*) MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RKP 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
RKP 2017 MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI U/ MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN & KESENJANGAN ANTARWILAYAH
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
RKP 2018
RKP 2019
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
Tarif Cukai Menurut UU Cukai Saat ini Cukai dikenakan atas Barang Kena Cukai yang memiliki karakteristik :
konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat / lingkungan hidup; atau
pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
1. A. ETIL ALKOHOL/ETANOL TIDAK MENGINDAHKAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DAN PROSES PEMBUATANNYA. B. MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DALAM KADAR BERAPAPUN, DAN YANG DIGUNAKAN DAN PROSES PEMBUATANNYA TERMASUK KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.
TARIF CUKAI
275% BKC BERUPA HASIL TEMBAKAU (DN / IMPOR)
ATAU
SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN, TIS DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA.
-
TIDAK MENGINDAHKAN DIGUNAKAN/TIDAK BAHAN PENGGANTI/BAHAN PENCAMPUR
2. PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN
BKC LAINNYA (DN / IMPOR)
ATAU
57%
ATAU
ATAU
NILAI PABEAN + BEA MASUK
1.150% / 80%
DAPAT DIUBAH MENJADI SPESIFIK (JUMLAH Rp./STATUS BKC) ATAU SEBALIKNYA ATAU PENGGABUNGAN KEDUANYA DIATUR OLEH MENTERI. PENETAPAN HARGA DASAR DIATUR LEBIH LANJUT OLEH MENTERI
- MEMENUHI SIFAT/KARAKTERISTIK - DISAMPAIKAN PEMERINTAH KEPADA DPR (KOMISI XI) UNTUK PERSETUJUAN DAN DIMASUKKAN DALAM RAPBN - DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
HARGA JUAL PABRIK
HARGA JUAL ECERAN
C. HASIL TEMBAKAU : -
HARGA DASAR
PENETAPAN BESARNYA TARIF CUKAI UNTUK SETIAP JENIS BKC DIATUR OLEH MENTERI
Instrumen Cukai Untuk Pengendalian Konsumsi • Menaikkan harga tembakau melalui tarif perpajakan yang tinggi merupakan cara yang paling efektif untuk mendorong konsumen tembakau berhenti merokok dan mencegah anak-anak untuk memulai merokok • Sistem pentarifan cukai diatur sedemikian (sederhana) untuk mencegah substitusi konsumsi ke produk tembakau yang berharga lebih rendah • Pajak ditingkatkan secara reguler untuk menyesuaikan dengan inflasi dan kemampuan daya beli konsumen disamping juga untuk meningkatkan pendapatan pemerintah • Dan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan, kebijakan perpajakan perlu dibarengi dengan kebijakan nonperpajakan seperti kawasan tanpa rokok, pelarangan iklan, edukasi yang lebih intensif, dll
4
Prevalensi dan Studi Dampak Kenaikan Cukai Terhadap Perekonomian Dampak Kenaikan Tarif Cukai 10% terhadap Konsumsi dan Penerimaan Cukai
Prevalensi Konsumsi Tembakau
% Penurunan % Peningkatan Konsumsi Penerimaan Cukai De Beyer dan Yurekli, 2000 2,0 8,0 Djutaharta et al, 2005 0,9 9,0 Adioetomo et al, 2005 3,0 6,7 Sunley, Yurekli, 2,4 7,4 Chaloupka, 2000 • Kenaikan tarif cukai rata-rata sebesar 10% akan menurunkan konsumsi rokok sebesar 0,9-2,4% dan meningkatkan penerimaan cukai sebesar 6,7-9%
66
65.8
65.6
63.1
62.2
Studi
53.4 34.4
31.5
27 1.7
1.3
1995
2001 Laki2
5.2
4.5 2004
36.3
34.3
34.2
6.7
4.1
2007
2010
Perempuan
2013
Lk+Prmpn
Sumber: RIskesdas
• Prevalensi konsumsi rokok mengalami peningkatan sejak tahun 1995 s.d. 2013 • Peningkatan prevalensi tertinggi terjadi pada Perempuan Dampak Kenaikan Cukai Terhadap Perekonomian Skenario
↑ Cukai Rokok (%)
↑ Harga Rokok (%)
↓ Permi ntaan Rokok (%)
↑ Penerimaan Pemerintah Dari Cukai rokok (%)
Dampak Neto Naker (orang)
Dampak Neto Pendapatan (Rp. Milyar)
Dampak Neto Output (Rp.Milyar)
Pesimis
30
7.77
-2.67
24
84.340
134
147
Optimis
50
12.95
-4.47
43.3
140.567
140
246
Naik ke 57%
84%
21.47
-7.41
68.99
Ideal
100
25.9
-8.94
82.13
281.135
281
492
Hasil Studi LD FE UI (Tobacco Economic of Indonesia: Poor’s Household Spending Pattern, Tax Regressivity, and Economic Wide Impact of Tax Simplification, 2013): • Kenaikan cukai 100% akan berdampak neto positif terhadap perekonomian. • Peningkatan cukai sebesar 100% akan meningkatkan: output perekonomian sebesar Rp. 335 M, pendapatan masyarakat sebesar Rp. 492M lapangan pekerjaan sebanyak 281.135 pekerjaan baru. • Ada 6 sektor yang terdampak neto negatif: Manufaktur Rokok; Pertanian Tembakau; Pertanian Cengkeh; Manufaktur Pupuk dan pestisida; manufaktur kertas ; dan perdagangan. • Namun, Terdapat 60 sektor yang terdampak neto positif dari peningkatan cukai rokok.
5
Perbedaan Cukai HT dan Pajak Rokok Cukai Hasil Tembakau
• UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai • Merupakan pajak pusat (masuk APBN) • Tarif Cukai Maksimum 57% dari harga jual eceran • Tarif bervariasi berdasarkan jenis hasil tembakau, golongan produksi, dan harga jual eceran • Bagi hasil: 2% dari penerimaan cukai dibagihasilkan kepada daerah penghasil cukai rokok dan pertanian tembakau (30% pemprov, 40% kab/kota penghasil, 30% kab/kota lainnya) • Earmarking: mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal
PAJAK ROKOK • UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Merupakan pajak daerah (Provinsi) • Tarif seragam: 10% dari tarif cukai rokok • Bagi hasil: Pajak provinsi, dipungut di pusat, dibagikan menurut % jumlah penduduk (30% pemprov dan 70% pemkab/kota) • Earmarking: minimal 50% untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum • Mulai 1 Januari 2014 • Menambah harga jual rokok
6
Kebijakan PPN Hasil Tembakau Harga Jual1 = 9.000+1.000 = 10.000
Pabrikan PPN = 1.000 1 2
Distributor Setor PPN =
Harga Jual2 = 11.000 HJE = Rp 11.000
Harga Jual = 10.500
0
Ritel Setor PPN =
Konsumen 0
Total PPN = Rp 1.000
Termasuk PPN yang dipungut oleh pabrikan sebesar Rp1.000 (=9,1% x HJE) asumsi: harga jual ril (inc. PPN) = HJE;
-
PPN terutang dipungut dan disetor oleh Pabrikan penyerahan rokok oleh distributor dst. tidak lagi dipungut PPN
-
Sebagian distributor dan ritel merupakan non-PKP, tidak ada PK maupun PM, setor PPN = Rp 0
-
Saat ini hanya tarif PPN HT yang belum sesuai dengan besaran tarif PPN menurut UU yang berlaku, sehingga dalam rangka menghilangkan perlakuan inequal treatment dengan produk lainnya serta optimalisasi penerimaan PPN atas HT, perlu penyesuaian PPN HT dari 8,7% yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016 menjadi 9,1% mulai 1 Januari 2017
-
Skenario Optimalisasi kenaikan tarif efektif PPN dari 8,7% menjadi 9,1% berpotensi meningkatkan penerimaan PPN sebesar Rp 1,37 triliun.
7
Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2010-2017 2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
16,0%
6,0%
16,3%
8,5%
0%
8,7%
11,3%
10,5%**
-
-
-
-
10%
10%
10%
10%
Total Kenaikan (Cukai + PR)
16,0%
6,0%
16,3%
8,5%
10%
9,6%
12,5%
11,55%
Rata-rata Tarif Cukai
41,8%
45,3%
55,9%
50,6%
51,4%
48,2%
44,4%
49,1%
19
19
15
15
13
12
12
12
Kenaikan Tarif Cukai* Pajak Rokok (PR)
Jumlah Layer Tarif
(prognosa)
2017
Total kenaikan beban perpajakan di 2014 sebesar 10% karena pemberlakuan pajak rokok (10% dari tarif cukai), sementara di 2015 meningkat mejadi 9,6 % . Pada tahun 2016, PPN HT dinaikkan dari tahun sebelumnya sebesar 8,4% menjadi 8,7% dan di tahun 2017 rencananya PPN HT akan kembali disesuaikan menjadi 9,1% Dengan kenaikan tarif cukai 2017 sebesar 10,5%, affordability rokok naik menjadi 9,3% (tahun 2016 sebesar 9%)
8
Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017 % KENAIKAN TARIF CUKAI
DAMPAK
10,54%
(Weighted Ave.) Proyeksi Penerimaan Cukai HT 2017 (Triliun Rp)
152,9
Proyeksi Produksi HT 2017 (Miliar Btg)
342
Pertumbuhan Produksi (%)
-1,5
Kontribusi terhadap Inflasi (%)
0,3
Kontribusi terhadap PDB (%) Transmisi melalui Konsumsi RT
-0,05
Kontribusi terhadap Tenaga Kerja (%) Pengurangan terhadap total tenaga kerja
-2,5
Kontribusi terhadap Tenaga Kerja (ribu orang)
-9,55
Affordability (HJE:Pendapatan Perkapita) (%)
9,3
9
Produksi & Jumlah Pabrikan Produksi Hasil Tembakau 14.00% 12.14%
217.06
150.00
348.12
8.72%
344.52
345.89
292.32
236.80
200.00
265.55
250.00
280.91
9.10%
325.76
300.00
6.18%
4.00%
-0.40%
0.00% -2.00%
-2.55%
0.00
• •
Produksi berada di sekitar 345-348 miliar batang di 3 tahun terakhir. Pertumbuhan produksi mengalami trend turun sejak 2008. Di 5 tahun terakhir ratarata tumbuh 3,6% per tahun. Jumlah pabrikan HT didominasi SKT gol. IIIB sebesar 44% Penerimaan cukai HT didominasi oleh SKM gol.I sebesar 73,8%
-4.00% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jumlah Pabrik HT Jumlah pabrikan HT dalam trend turun. (antara 2006 dan 2015 turun 83%)
4669 4198
2015
3281 2495 1994
2007
•
8.00%
1.05%2.00%
100.00
2006
10.00% 6.00%
4.06% 2.50%
50.00
•
12.00% 317.81
350.00
222.73
Produksi (Miliar, Btg)
400.00
2008
2009
2010
1664
2011
1320
2012
1206
2013
995
2014
713
2015
Jenis Jumlah % Gol. HT Pabrik Pabrik I SKM IIA IIB Jumlah IA IB IIA SKT IIB IIIA IIIB Jumlah I SPM IIA IIB Jumlah Total
14 84 148 246 1 15 6 15 88 316 441 1 7 18 26 713
2,0% 11,8% 20,8% 34,5% 0,1% 2,1% 0,8% 2,1% 12,3% 44,3% 61,9% 0,1% 1,0% 2,5% 3,6%
Penerimaan % Cukai Penerimaan (Miliar Rp) Cukai 73,8% 91.155 3,4% 4.252 4,7% 5.761 81,9% 101.168 3,2% 3.921 6,8% 8.459 0,4% 452 0,6% 693 0,6% 700 0,2% 297 11,8% 14.522 5,6% 6.936 0,2% 305 0,5% 576 6,3% 7.818
1 0
Market Share per Jenis & Golongan Hasil Tembakau (2010-2015) Market Share per Golongan Produksi
Market Share per Jenis
SKM
2015
73.35%
20.88%
5.77%
2014
72.62%
21.67%
5.71%
2013 2012
68.58%
25.43%
65.29%
28.63%
IIB
IIA I
5.99% 6.08%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
SPM
2011
63.75%
2010
61.94%
30.37% 31.82%
SKM
SKT
5.87%
IIB
6.24%
IIA
SPM
• Data tahun 2015, sekitar 89 % market share rokok nasional diproduksi oleh Pabrikan rokok di golongan I
I
2010
2011
2012
• Di kelompok SKM & SPM, peningkatan market share terjadi di Gol I.
2013
2014
2015
SKT III
• Di kelompok SKT, semua Golongan mengalami penurunan market share.
IIB IIA IB IA 2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 1
Ekspor-Impor Hasil Tembakau • Produksi tanaman tembakau di Indonesia mencapai puncaknya di tahun 2012 sebesar 260.818 ton, naik sebesar 21% dibanding tahun sebelumnya • Dari jumlah produksi tembakau nasional, rata-rata sebesar 22% diekspor dalam kurun 5 tahun terakhir • Rata-rata impor tembakau selama 5 tahun terakhir sebesar 51% (tahun 2013 pernah mencapai hampir 74%)
Sumber : Statistik Direktorat Jenderal Perkebunan
Impor hasil tembakau turun sebesar 40% dari tahun 2012 ke tahun 2015. Penurunan impor dikontribusikan oleh bahan baku berupa tembakau/tembakau belum dipabrikasi (HS 24.01) sebesar 37,4% dan tembakau dipabrikasi lainnya (HS 24.03) sebesar 74% dari tahun 2012 ke tahun 2015 Nilai ekspor hasil tembakau pertumbuhan stabil (naik 46% dari tahun 2012 ke 2015)
12
Affordability & Beban Cukai Riil Cukai Nominal & Cukai Riil
283 220 205
2010
Affordability Harga Rokok per Bungkus 308
318
240
231
2011
264
282
301
2012
2013
2014
Cukai Nominal
355 10.7% 8.9%
9.4%
8.7%
9.5%
2015
Cukai Riil
Kenaikan beban cukai selama ini selalu disesuaikan dari tahun ke tahun di atas inflasi Harga Transaksi Pasar vs Harga Jual Eceran
9.6%
337
2010
2011
2012
2013
2014
2015
• Affordability dihitung berdasarkan relative income price dengan indikator Harga Jual Eceran (HJE) ratarata tertimbang dan GDP per capita per tahun • Affordability harga rokok di Indonesia menunjukkan sedikit penurunan hal ini mengindikasikan harga rokok tahun 2015 relatif semakin terjangkau dibandingkan tahun 2010 • Di tahun 2016, selain SKM I, harga transaksi pasar (HTP) lebih dari 100% di atas harga jual eceran (HJE) • Namun demikian, rasio HTP per HJE mengalami penurunan dibanding tahun lalu
1 3
Benchmarking Beban Perpajakan Terhadap Hasil Tembakau % Perpajakan (Cukai, PPN HT, Pajak Rokok) Hasil Tembakau Terhadap HJE di Beberapa Negara Vietnam (2014)
41.6
Malaysia (2014)
Indonesia (2016) Jepang (2014) Thailand (2014) Bangladesh (2014)
• UU Cukai, maksimum cukai HT sebesar 57% dari HJE • Saat ini cukai HT rata rata sebesar 44,4%, namun beban perpajakan HT keseluruhan sebesar 57,5% • Kenaikan tarif cukai tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 16,3% dan terjadi kenaikan penerimaan cukai tertinggi (23,6%)
51.6 55.4 56.7 57.5 60.4 64.4 66.2 73.1 74.3 76.0
Kebijakan Terkini di Beberapa Negara China Tahun 2015 menaikan cukai rokok dari 5 menjadi 11% pada distributor, dengan tambahan cukai spesifik 0,1RMB (0,015 USD) per bungkus
% Kenaikan Cukai Beberapa Tahun Terakhir di Beberapa Negara Negara Australia New Zealand Malaysia Brunei Indonesia
2010 28.8% 17.4% 5.6% 0.0% 16%
2012 6.5% 27.8% 15.8% 316.7% 16,3%
2014 2016 16.5% 32.2% 23.4% 13.6% 60.0% 0.0% 10% 12,5%
Australia Selama 4 tahun ke depan akan menaikkan pajak rokok sebesar 12,5% setiap tahun. Berlaku mulai 1 September 2017
Simplifikasi Struktur di Philippina (Peso per bungkus isi 20 batang) Premium High Medium Low (Highest market share)
2012 28.3 12 7.56 2.72
2013 25 25 12 12
2014 27 27 17 17
2015 28 28 21 21
2016 29 29 25 25
2017 30 30 30 30
Phillipina Simplifikasi struktur dari 4 layer 2012 menjadi tarif tunggal 2017, setelah tahun 2018, cukai naik setiap tahun 4% (penyesuaian otomatis/indeksasi)
Benchmarking Dasar Pengenaan Besaran Tarif • Menaikkan beban perpajakan sebesar paling sedikit 70% atau 2/3 dari harga rokok sebagaimana rekomendasi dari WHO • Mengurangi keterjangkauan harga rokok • Mengurangi konsumsi dan tingkat prevalensi
14
Benchmarking Harga Rokok di Negara Negara ASEAN
Beban Pajak Rokok (% dari Harga Jual Eceran)
Source: SEATCA Report, 2015
Harga Merk Rokok Yang Populer (USD/bungkus)
Komponen Harga dalam Produk Hasil Tembakau Jenis Pajak Pada Produk Hasil Tembakau
Potensi Optimalisasi Tarif Pajak Dalam Rokok
Cukai (Rp./batang) • •
UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai (max. 57%) PMK 147/PMK.10/2016
Pajak Rokok (Rp./batang – 10% dari tarif cukai) •
28,6% 8,7% *) 5,7%
+ upah tenaga kerja + marjin ritel ± 10% keuntungan pabrikan PPN HT Pajak rokok
UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PPN (8.7% dari harga banderol) •
±20% biaya produksi + biaya distribusi
57,0%
Cukai
PMK 174/PMK.03/2015
*) akan disesuaikan menjadi 9,1%
lebih dari 70% penjualan rokok masuk ke kas Negara
HASIL SURVEY ROKOK ILEGAL - TINGKAT PELANGGARAN 14,19%
↑3,36%
GAP/ Extra Effort 2,06% ↑0,39%
11,74%
↑2,24% 8,38% 6,14%
12,13%
21.078 pack
16.112 pack
3.99%
22.163 pack
3.92%
3.30% 2.04%
20.886 pack 1.69%
1.25%
1.16%
1.03%
1.42%
1.95%
2.35% 1.43%
0.46% 0.57%
1.00% 0.47%
1.25%
1.52%
3.41%
1.17% 1.58%
4.54%
5.49% 3.51%
1.77%
2010
2012 Salah Personalisasi
2014 Salah Peruntukan
Sumber data : Survey Cukai Rokok Ilegal 2010, 2012, 2014, 2016, diolah
2016* 2016** Bekas Palsu Polos * Proyeksi tingkat pelanggaran cukai rokok ilegal 2016 **Berdasarkan data survey cukai rokok ilegal 2016
HASIL SURVEY ROKOK ILEGAL - PERINGKAT BERDASAR JENIS PELANGGARAN RANK 1 2 3 4 5
2010 2012 2014 2016* 2016** SALAH SALAH SALAH SALAH PERSONALISAS POLOS PERSONALISASI PERSONALISASI PERSONALISASI I SALAH SALAH POLOS POLOS POLOS PERUNTUKAN PERSONALISASI SALAH POLOS PALSU PALSU PC BEKAS PERUNTUKAN SALAH SALAH SALAH PALSU PC BEKAS PERUNTUKAN PERUNTUKAN PERUNTUKAN PC BEKAS PALSU PC BEKAS PC BEKAS PALSU
Sumber data : Survey Cukai Rokok Ilegal 2010, 2012, 2014, 2016, diolah
• • • • •
* Proyeksi jenis pelanggaran cukai rokok ilegal 2016 **Berdasarkan data survey cukai rokok ilegal 2016
Salah Personalisasi: Pita Cukai dengan kode personaliasi pabrikan tertentu dilekatkan ke produk pabrikan rokok yang lain Salah Peruntukan: Pita Cukai untuk jenis HT tertentu dilekatkan ke jenis HT yang berbeda Polos: Tanpa Pita Cukai Bekas: Memakai Pita Cukai Bekas Pakai Palsu : Memakai Pita Cukai Palsu
Pertimbangan Usulan Amandemen UU Cukai • • • • •
• • • •
Perkembangan proses bisnis yang dinamis (amandemen terakhir pada tahun 2007) Tarif cukai hasil tembakau saat ini (maks. 57%) perlu disesuaikan untuk lebih optimal fungsinya sebagai pengendalian konsumsi Standar global tarif cukai rokok berdasarkan rekomendasi WHO adalah 2/3 (67%) dari HJE Ekstensifikasi obyek barang kena cukai berdasarkan international best practices Proses ekstensifikasi barang kena cukai dengan Peraturan Pemerintah dirasa cukup berat Antisipasi revisi UU PPN dan PPnBM yang akan menghapus/memindahkan PPnBM menjadi cukai Evaluasi Pembebasan Cukai di Kawasan Pelabuhan Bebas/ Tempat Penimbunan Berikat Evaluasi Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) Evaluasi ketentuan sanksi administrasi dan pidana cukai
Terima Kasih
