KLASIFIKASI ORGANISASI INTERNASIONAL
AGUNG PRATAMA 0906489965 DINA NOVITA SARI 0806419035 UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM
Page |2 A. PENDAHULUAN
1. Pengertian Organisasi Internasional
Henry G. Schemers di dalam bukunya International Institutional law menyatakan mengenai defenisi dari Organisasi internasional sampai saat ini belum terdapat kesepakatan.1 Karena pada umumnya Ruang lingkup dari Organisasi Internasional sangat luas. Ada organisasi internasional yang dibentuk oleh pemerintah (intergovermental Organization), ada organisasi internasional yang dikenal dengan istilah organisasi non pemerintah (non Govermental Organization atau disingkat dengan NGO), dan organisasi antar negara. Pada dasarnya defenisi dari organisasi internasional sifatnya tergantung bagaimana memandang organisasi internasional tersebut. Menurut D.W. Bowwet organisasi internasional adalah They were permanent association of goverments, or administration (Postal or railway administration), based upon a treaty a multilateral rather than bilateral type and with some definite criterion of purpose. Menurut M. Virally di dalam bukunya Definition and classification of international organization, Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya.2 Menurut Maryan Green di dalam bukunya International law, law of peace, organisasi internasional adalah Organisasi yang dibentuk melalui suatu perjanjian atau instrumen lainnya oleh tiga negara atau lebih sebagai pihak yang merupakan suatu kesatuan yang secara hukum dibedakan dan terdiri dari satu atau beberapa badan. “Badan” di dalam hal ini diartikan sebagai 1
Henry G. Schemers, Internastional Institution law (the Netherlands, Rockville, Maryland, USA : Sijthoof and Noordhoff internastional publishers, B.V. Alphen aan Rijn, 1980), hlm 5.
2
M. Virally “Defenition and classification organization” : A Legal Approach”, in G. AbiSaab (ed). The concept of international organization, hlm 51
Page |3
gabungan dari wewenang-wewenang yang berada di bawah satu nama. Sebagai contoh badan-badan utama PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat, walaupun
masing-masing
mempunyai
wewenang
sendiri
tetapi
semuanya
dikelompokkan dibawah satu nama yang disebut PBB. Pembentukan organisasi internasional sebenarnya sudah lama ada, yaitu sejak negara mengadakan hubungan internasional secara umum dan masing-masing negara mempunyai kepentingan. Hubungan internasional secara umum melibatkan banyak negara, berbeda dengan hubungan antara dua negara yang telah dirintis sejak abad ke16 melalui pertukaran utusan masing-masing atas dasar persetujuan bersama. Adapun timbulnya hubungan internasional tersebut merupakan proses perkembangan hubungan antar negara, karena kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara. Dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan itu menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Karena bidang-bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka diperlukan international regulation agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin.3 2. Klasifikasi Organisasi Internasional
Memasuki abad ke-21, terjadi dekolonialisasi besar-besaran di dunia yang melahirkan begitu banyak negara-negara baru dengan ideologi dan national interest yang berbeda-beda. Ternyata dengan adanya fenomena kemerdekaan negara-negara tersebut menstimulasi pertumbuhan organisasi-organisasi di berbagai konsentrasi pula. Pada tahun 1909 tercatat ada 37 organisasi internasional, kemudian 50 tahun kemudian yaitu pada tahun 1956 jumlahnya naik menjadi 132, 154 pada 1960, 280 pada 1972, 337 pada 1980, 341 pada 1987, dan lebih dari 350 organisasi internasional pada tahun 1996. Jumlah ini merupakan pencerminan petingnya peran dan fungsi organisasi internasional dalam kehidupan masyarakat dunia.4
3
Sumaryo Suryokusumo, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, cet. 1 (Jakarta :PT. Tatanusa, 2007), hlm. 2.
Page |4
Klasifikasi Organisasi Internasional, bisa juga disamakan dengan penggolongan ataupun pengelompokan. klasifikasi tersebut dibuat berdasarkan jenis, bentuk serta sifat
organisasi
internasional
tersebut.
klasifikasi
organisasi
internasional
berdasarkan pada tujuan dan aktivitasnya, dapat kita lihat dalam beberapa hubungan sebagai berikut : a. Organisiasi
yang bertujuan mendorong hubungan co-operative diantara
anggotanya yang tidak sedang dalam konflik negara. b. Organisasi yang bertujuan untuk menurunkan tingkat conflict diantara negara
anggota dengan jalan management konflik atau prevention conflict. c. Organisasi dengan tujuan menciptakan/memproduksi confrontation diantara
anggota yang berbeda pendapat. Adapun organisasi internasional dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara sesuai dengan kebutuhan atau menurut cara peninjauan organisasi tersebut, yaitu5 : 1. Klasifikasi yang didasarkan antara organisasi internasional yang permanen dan
tidak permanen. Pembedaan antara organisasi internasional permanen dan tidak permanen akan dapat diadakan jika dilihat pada jangka waktu didirikannya Organisasi Internasional tersebut. Organisasi internasional yang permanen adalah organisasi internasional yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, misalnya PBB6. Adapun organisasi internasional yang tidak permanen adalah organisasi internasional yang jangka waktunya telah ditetapkan, misalnya untuk jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun atau bila tujuan organisasi tersebut sudah tercapai, maka organisasi itu bubar. 4
http://media.kompasiana.com/buku/2010/11/14/definisi-organisasi-internasional-menurut-clivearcher/. Diunduh 18 oktober 2011
5
Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, cet. 1 (Jakarta : UI-Press, 2004), hlm. 21.
6
Ibid., hlm. 22
Page |5 2. Klasifikasi yang didasarkan pada organisasi internasional publik (Public
International Organization) dan organisasi internasional privat atau Non Govermental Organization (NGO). Organisasi internasional publik beranggotakan negara dan karena itu disebut juga sebagai organisasi antar-pemerintahan (intergovermental organization) karena organisasi ini hanya menyangkut organisasi tingkat pemerintahan dan lebih melibatkan pada pemerintah negara-negara anggotanya sebagai pihak.7 Pengertian “Pemerintah” dalam hal ini diartikan dalam pengertian yang terbatas, yakni hanya dalam arti badan eksekutif dari negara.8 Agar suatu organisasi internasional mempunyai status publik, organisasi itu haruslah dibentuk berdasarkan perjanjian internasional dengan suatu persetujuan internasional, mempunyai badan-badan
dan karena mempunyai persetujuan
internasional maka pembentukannya dibawah hukum internasional.9 Selain itu organisasi internasional tersebut harus mempunyai alat perlengkapan (organ).10 Alat perlengkapan tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi internasional. Alat perlengkapan dari organisasi internasional dapat dibedakan antara alat perlengkapan utama (principal organ) biasanya sebagai penentu kebijaksanaan (police making body), mempunyai tugas sebagai badan eksekutif dan mempunyai tugas dalam bidang kesekretariatan dan alat perlengkapan tambahan (subsidiary organ). Sebaliknya, organisasi
internasional privat anggotanya bukan negara, karena itu
sering disebut sebagai organisasi non pemerintahan (non govermental organization). Di indonesia organisasi semacam ini dikenal sebagai organisasi swadaya masyarakat 7
Suryokusumo, op.cit., hlm.3
8
Setianingsih suwardi, loc .cit., hlm. 22
9
Relations Between States and International Organization, report by Mr. Abdullah ElErian to the ILC, 1963, II, hlm. 164-167 dan A/CN.4/195. Yearbook ILC. 1967. II, Hlm. 52.
10
Setaningsih suwardi, op.cit., hlm. 23
Page |6
atau LSM. Organisasi internasional privat ini melibatkan badan-badan atau lembagalembaga swasta di berbagai negara. Organisasi ini dicakup oleh hukum privat dan bukan hukum publik dan karena hukum privat merupakan hukum privat dari suatu negara, maka organisasi internasional privat tunduk berdasarkan hukum nasional, sedangkan organisasi internasional publik tunduk oleh hukum internasional.11 Untuk dapat disebut sebagai organisasi internasional privat, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut12 : a. Tujuannya haruslah merupakan tujuan internasional b. Harus mempunyai anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara c. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas
besar (headquarters) demi kelangsungan usaha. d. Pejabat/pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi
harus terdiri dari berbagai negara/bangsa. e. Organisasi harus
dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai
negara/bangsa. Organisasi ini harus berdiri sendiri (independent) dan harus masih aktif. Organisasi yang tidak aktif lebih dari lima tahun tidak diakui lagi. Menurut Bowwet, organisasi internasional privat yang pertama didirikan adalah organisasi yang ditetapkan The World Anti Slavery Convention (1840). Contohcontoh dari organisasi privat adalah13 : -
The International Comitte of the Red Cross (ICRC). Organisasi ini didirikan pada tahun 1863 oleh 25 orang di swiss yang bersimpati atas ide kemanusiaan Henry Dunant. Namun pada tahun 1864 atas desakan kelompok ini, konferensi
11
Schemers, op.cit., hlm. 16.
12
Setianingsih suwardi, op.cit., hlm. 27.
13
Ibid., hlm 27
Page |7
diplomatik berhasil diadakan dan pada konferensi tersebut dibicarakan mengenai ICRC sebagai badan internasional yang bekerja dengan prinsip kepalang merahan. Saat ini ICRC terdiri dari anggota pribadi dan league of the red Cross Societies merupakan federasi palang merah nasional yang diakui. -
The International law Association (ILA) yang didirikan tahun 1873
-
The international literaty and artistic Association didirikan tahun 1878
-
The International Chamber of Commerce (ICC) didirikan tahun 1919
3. Klasifikasi yang didasarkan pada keanggotaannya, organisasi universal, dan
organisasi tertutup. Organisasi internasional yang universal disebut juga organisasi internasional global, yaitu organisasi internasional yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara tanpa membedakan sistem pemerintahannya atau sistem ekonominya. Organisasi ini mempunyai keanggotaan dan kegiatan yang luas didasarkan pada azas persamaan kedaulatan (Sovereign Equality) seperti PBB, Badan tenaga Atom Internasional (Internastional Atomic Energy Agency / IAEA), badan-badan khusus PBB serta organisasi internasional sejenisnya.14 Menurut G. G Schemers,15 organisasi universal/global mempunyai sifat sebagai berikut : A. Universal (universality)
Organisasi yang universal adalah organisasi yang operasinya meliputi seluruh dunia. Dan adapun peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional yang universal adalah benar-benar suatu peraturan dari hukum dunia. B. Adanya kepentingan Pokok (Ultimate Necessity)
14
Vienna Convention on the representation of states in their Relations with International Organization of a Universal charter 1975, Pasal 1 (1) (2).
15
H.G Schemers, Op.cit., hlm. 21-23
Page |8
Dengan semakin majunya teknologi dalam transportasi, komunikasi maupun informasi maka masyarakat internasional membutuhkan suatu kerjasama dalam level internasional untuk masalah-masalah perhubungan udara, perhubungan laut, meterologi, penempatan kabel di bawah laut, pemanfaatan ruang angkasa untuk komunikasi dan informasi dalam hal ini pemanfaatan satelit. Semua masalahmasalah yang sudah dijabarkan tersebut memerlukan suatu pengaturan dan standard-standard internasional. Agar aturan-aturan tersebut dapat dengan mudah dikordinasikan dan diterapkan di semua negara, dibutuhkan organisasi internasional yang bersifat universal. C. Heterogen (heterogenity)
Walaupun harus diakui
bahwa negara-negara kecil mempunyai hak yang sama
dengan negara-negara besar, namun dalam organisasi yang universal itu tidak dapat dihindari adanya pengaruh negara-negara besar dalam setiap keputusan penting. Sebagai contoh : organisasi internasional yang universal adalah PBB. Di majelis Umum PBB semua negara besar dan kecil mempunyai suara yang sama, namun di dewan keamanan egara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina mempunyai hak veto. Adapun untuk organisasi internasional yang tertutup (closed Organization) keanggotaannya didasarkan pada kriteria tertentu. Organisasi internasional tertutup ini dapat dibedakan antara : -
Organisasi regional
-
Organisasi dengan Latar belakang yang sama, dan
-
Organisasi fungsional
Organisasi regional Pada dasarnya organisasi regional ini lebih ditekankan kepada kepentingan politik daripada letak geografis. Dalam praktiknya kerjasama regional telah dimanfaatkan seluas-luasnya terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Piagam PBB tidak jelas
Page |9
melarang, malah PBB dalam rangka kerja dewan ekonomi dan sosial (ECOSOC) telah membentuk komisi-komisi PBB untuk kepentingan regional. Sebagai contoh16 : a. Economic Comission for Europe (ECE), didirikan pada tahun 1947 b. Economic Comission For Latin America (ECLA) didirikan pada tahun
1948 c. Economic Comission for western Asia (ECWA) didirikan pada tahun 1958 d. Economic Comission for Africa (ECA) didirikan pada tahun 1958 e. Economic Comission for Asia and Pasific (ESCAP) didirikan pada tahun
1947 Organisasi internasional regional dapat digolongkan menurut sifat cara kerjanya atau keanggotaannya, penggolongannya adalah sebagai berikut17 : I.
Organisasi yang bertujuan kerjasama dalam semua bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan , pertahanan, dan lain-lain organisasi internasional regional yang serba guna (multipurpose organization). Misalnya: •
Organisasi negara-negara Amerika (Organization Of America States/ OAS) yang didirikan pada tahun 1948
•
Liga Arab (league of Arab states) yang didirikan pada tahun 1945
•
Organisasi negara-negara Afrika (Organization for African Unity) yang didirikan pada tahun 1963
•
Organisasi negara-negara Amerika tengah (organization ofcentral American States) yang didirikan pada tahun 1952
16
Setianingsih suwardi, op.cit., hlm. 32.
17
Setianingsih suwardi, loc.cit., hlm. 32.
P a g e | 10 II.
Organisasi Pertahanan (Alliance Type Organization). Misalnya Nato (North Atlantic Organization, yang didirikan pada tahun 1949), Pakta Warsawa (Warsawa treaty Organization, yang didirikan pada tahun 1955), ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security treaty Organization, yang didirikan pada tahun 1952).
III.
Organisasi Fungsional, yaitu organisasi yang tujuannya kerjasama dalam bidang tertentu. Misalnya, ASEAN, European Economic Community, dan OPEC (Organization of petroleum Exporting Countries).
Berdasarkan Pertanyaan yang pernah diajukan oleh Dosen Pada Mata kuliah Hukum Organisasi internasional mengenai Organisasi Supranasional. Dapat Kami jelaskan bahwa pengertian Organisasi Internasional yang di dasarkan pada sifat organisasi yang Supranasional adalah Organisasi yang mempunyai kewenangan membuat keputusan atau mengeluarkan peraturan yang langsung mengikat Negara anggota, bahkan ada yang langsung mengikat Individu dari Negara anggotanya ataupun perusahaan di Negara anggota. Contohnya adalah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang didirikan berdasarkan perjanjian Roma tanggal 25 maret 1957. Pada dasarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi Supranasional adalah18 : 1. Keputusan Organisasi mengikat suatu Negara anggota 2. Alat perlengkapan yang berwenang mengambil keputusan tidak seluruhnya
tergantung pada kerjasama seluruh anggota 3. Organisasi mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan yang langsung
mengikat penduduk Negara anggota. Kewenangan yang demikian mungkin dapat mendesak fungsi pemerintahan tanpa kerjasama dengan Pemerintah Nasional Negara anggota. 4. Organisasi harus mempunyai kewenangan untuk memaksakan keputusannya
Pelaksanaan keputusan tersebut selalu mungkin bahkan tanpa kerjasama dengan pemerintah nasional Negara anggota parlemen dan badan peradilan Nasional
18
Ibid., hlm.34
P a g e | 11
boleh memaksa pemerintahannya untuk memenuhi kewajiban terhadap organisasi internasional tersebut. 5. Keuangan organisasi bersifat otonom yang berasal dari dana yang dibayar oleh
Negara anggota 6. Penarikan diri secara unilateral tidak mungkin.
Klasifikasi Berdasarkan Fungsinya Kalsifikasi ini dapat dibedakan menjadi: a. Fungsi Peradilan (judicial institution) b. Fungsi Administratif (administration institution) c. Fungsi Legislatif semu (Quasi International legislation) d. Fungsi Serba Guna
Ad. 1 Fungsi Peradilan Contohnya adalah Mahkamah Internasional. Pada masa liga bangsa-bangsa, Mahkamah Internasional telah ditetapkan sebagai badan yang terlepas dari LBB, yang ditetapkan tahun 1920. Setelah PBB berdiri PCIJ kemudian menjadi ICJ (International Court of Justice) yang dijadikan organ utama PBB Ad. 2 Fungsi Administratif Organisasi ini adalah suatu Organisasi yang diserahi oleh para anggotanya untuk menjalankan
fungsi
administrasi
tertentu
dan
mengoordinasikan
fungsi-fungsi
administrasi tertentu, sehingga kerjasama dalam bidang tersebut dapat berjalan dengan lancer. Contohnya adalah International Telecommunication Union (ITU), Universal Postal Union (UPU). Ad. 3 Fungsi Legislatif semu
P a g e | 12
Contohnya adalah Konvesi tentang perjanjian internasional, konvensi Wina Tahun 1969 dan 1986, Konvensi tentang Korps Diplomatik taun 1961, dan Konvensi tentang Konsuler Tahun 1963. Ad. 4 Fungsi Serba Guna Contoh dari organisasi yang mempunyai fungsi serba guna yang tujuannya meliputi semua masalah yang dihadapi oleh para anggotanya adalah organisasi internasional yang mempunyai fungsi komperehensif yaitu PBB.
P a g e | 13
DAFTAR PUSTAKA Claude, Inis L..Swords into Plowshares The Problems and Progress of International Organization. New York: Random House, 1956. Kusumaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, Bandung : Binacipta, 1982 Sands P and Klein Pierre, Bowett’s Law of International Institutions. London: Sweet & Maxwell, 2001. Suryokusumo, Sumaryo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional. Bandung: Penerbit Alumni, 1997. Suryokusumo, Sumaryo. Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Jakarta : PT. Tatanusa, 2007.
Suwardi, Sri Setianingsih, Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2004. Schemers, Henry. International Institution Law, Alphen aan den Rijn (Netherlands, Rockville, Maryland, USA, Sythof & Noordhoft, 1980)
