UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA JAKARTA, 2013

PENGARUH KEBIJAKAN PELEPASAN SAHAM BADAN USAHA MILIK NEGARA KE PUBLIK TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL (Studi: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk) TESIS

Oleh : Nama

: Mussa Giovani

NPM

: 1106110783

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA JAKARTA, 2013

Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

PENGARUH KEBIJAKAN PELEPASAN SAHAM BADAN USAHA MILIK NEGARA KE PUBLIK TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL (Studi: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk)

TESIS

(Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum)

MUSSA GIOVANI 1106110783

FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA HUKUM EKONOMI JAKARTA JANUARI 2013

i Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Mussa Giovani

NPM

: 1106110783

Tanda Tangan :

Tanggal

: 21 Januari 2012

ii Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh : Nama

: Mussa Giovani

NPM

: 1106110783

Program Studi : Pascasarjana Judul Tesis

: Pengaruh Kebijakan Pelepasan Saham Badan Usaha Milik Negara Ke Publik Terhadap Pembangunan Infrastruktur Nasional (Studi: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi, SH., M.M.

……………..

Penguji

: Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

……………..

Penguji

: Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.

……………..

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal

: 21 Januari 2013

iii Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmatNya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian dari tugas dan persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Hukum Ekonomi, Fakultas

Hukum

Universitas

Indonesia.

Pada

kesempatan

ini,

penulis

mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Ayah dan Ibu, serta Adik-adik yang telah memberikan dukungan moril. 2. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 3. Bapak Arman Nefi, SH., LL.M. selaku Pembimbing Tesis. 4. Staff Pengajar/Dosen dan Civitas Universitas Indonesia yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis. 5. Pimpinan dan Staff PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, terutama Bapak Adik Supriatno, SE, selaku Kabag Manajemen Investasi, Biro Perencanaan Perusahaan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan riset di perusahaan. 6. Rekan-rekan sesama Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan masukan yang positif dalam proses penyelesaian tesis.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan kelemahan dalam penyelesaian tesis ini. Akhir kata, penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. Jakarta, 21 Januari 2013 Penulis

Mussa Giovani iv Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

PERNYATAANA PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .

.

Sebagai Civitas Akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Mussa Giovani NPM : 1106110783 Program Studi : Hukum Ekonomi Departemen : Pascasarjana Fakultas : Hukum Universitas Indonesia Jenis Karya : Tesis Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pengaruh Kebijakan Pelepasan Saham Badan Usaha Milik Negara Ke Publik Terhadap Pembangunan Infrastruktur Nasional (Studi: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Pada tanggal

: Jakarta : 21 Januari 2013

Yang menyatakan

(Mussa Giovani)

v Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

ABSTRAK

Nama Jurusan Judul

: Mussa Giovani : Hukum Ekonomi : Pengaruh Kebijakan Pelepasan Saham Badan Usaha Milik Negara Ke Publik Terhadap Pembangunan Infrastruktur Nasional (Studi: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk).

Kebijakan pelepasan saham PT. Jasa Marga (Persero) Tbk ke publik sebagai Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian dari wujud komitmen pemerintah terhadap negara, sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Infrastruktur Nasional 2010 – 2025. Pelepasan ini diharapkan akan lebih meningkat transparansi dan akuntabilitasnya, serta dapat dijadikan contoh, dari perspektif harga saham Jasa Marga di bursa yang kian membaik. Aset jalan tol yang dimiliki dan yang akan dibangun juga memberikan dampak yang positif tidak hanya untuk perseroan namun juga bagi kegiatan ekonomi di daerah sekitar jalan tol. Didukung dengan baru dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dinilai akan dapat lebih mempercepat pembangunan nasional, dan juga akan mempermudah penyelesaian pembangunan khususnya ruas tol yang sering kali terhambat. Kata Kunci : Pelepasan Saham, Infrastruktur, Jalan Tol

vi Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

ABSTRACT

Name Subject Title

: Mussa Giovani : Economic Law : The Effect of Release of State-Owned Enterprises Shares to Public Against National Infrastructure Development (Study: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk).

The policy of release of shares of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk to the public as a State-Owned Enterprises is part of the government's commitment to the state, which as stated in Law No. 17 Year 2007 on National Infrastructure Development Plan 2010 to 2025. The release is expected to further increase transparency and accountability, and can be used as an example, from the perspective of Jasa Marga's share price on the stock are getting better. Assets owned of toll roads to be built well and have a positive impact not only for the company but also for economic activities in the area around the highway. Powered by the new issuance of Law Number 2 Year 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest and Presidential Decree No. 71 Year 2012 concerning Land Procurement for Development for Public Interest will be assessed further accelerate national development, and will also facilitate the completion of the construction in particularly on toll roads which are often hampered Keywords : Release of Shares, Infrastructure, Toll Road

vii Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

DAFTAR ISI halaman 1. PENDAHULUAN .............................................................................................1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................1 1.2. Permasalahan ............................................................................................. 11 1.3. Tujuan Penelitian....................................................................................... 11 1.4. Manfaat Penelitian..................................................................................... 11 1.4. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual ............................................... 12 1.4.1. Landasan Teori................................................................................ 12 1.4.2. Kerangka Konseptual ...................................................................... 15 1.5. Metode Penelitian ...................................................................................... 19 1.6. Sistematika Penulisan ................................................................................ 20

2. PERLUNYA KEBIJAKAN PELEPASAN SAHAM BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KE PUBLIK .................................................... 22 2.1. Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ............................. 22 2.2. Kebijakan Pelepasan Saham Badan Usaha Milik Negara ke Publik ......... 33 2.3. Dasar Hukum Pelepasan Saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Publik ................................................................................................... 51

3. KEBIJAKAN PELEPASAN SAHAM PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK KE PUBLIK .......................................................................................... 62 3.1. Sejarah Singkat dan Jejak Langkah Perseroan .......................................... 62 3.2. Kebijakan Pelepasan Saham dan Kesejahteraan Karyawan Perseroan ..... 67 3.3. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait Perseroan ................................................................................................... 81

4. DAMPAK KEBIJAKAN PELEPASAN SAHAM PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK KE PUBLIK .................................................................... 86 4.1. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) ............. 86

viii Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

4.2. Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perseroan ..................... 96 4.3. Program Perseroan dan Proyek Pembangunan Infrastruktur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ......................................106

5. PENUTUP .......................................................................................................121 5.1. Kesimpulan ...............................................................................................121 5.2. Saran .........................................................................................................123

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................126

ix Pengaruh kebijakan..., Mussa Giovani, FH UI, 2013

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Infrastruktur

merupakan

roda

penggerak

pertumbuhan

ekonomi.1

Pengertian (terminologi) infrastruktur dapat dilihat dari aspek “engineering”, ekonomi, sosial-politik, dan hukum. Di dalam konteks ini, maka pengertian infrastruktur akan dilihat dari sudut ekonomi dan hukum. Dari sudut pandang ekonomi, infrastruktur merupakan fasilitas publik yang melingkupi transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telekomunikasi (telematika), listrik dan pengangkutan migas. Sedang pengertian hukum infrastruktur adalah peraturan (ketentuan) yang mengatur mengenai pembangunan konstruksi dari infrastruktur termasuk di dalamnya segi komersil dan kontrak (perjanjian) pembangunan infrastruktur. Pengertian tersebut diambil dari pola yang digunakan World Bank.2 Mengutip dari sebuah karya ilmiah Tesis dengan judul Privatisasi Sektor Telekomunikasi di Indonesia 2001-2006 (Studi Kasus: PT. Telkom. Tbk) sebagai perbandingan pembahasan, bahwasannya diakui atau tidak, sektor telekomunikasi telah berperan signifikan bagi perkembangan perekonomian global. Hal ini disebabkan telekomunikasi merupakan infrastruktur pendukung utama bagi kegiatan ekonomi di belahan dunia manapun. Artinya, keberadaan dan peran telekomunikasi telah menjadi urat nadi (lifeblood) kegiatan perekonomian secara modal dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.3 Regulasi telekomunikasi perlu diatur untuk mendorong pasar yang kompetitif. Jika pasar kompetitif, diharapkan suplai jasa telekomunikasi akan efisien. Selain

1

Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), Infrastruktur Indonesia, Sebelum, Selama dan Pasca Krisis (Perum Percetakan Negara RI, 2003), hal. 10. 2

Danang Parikesit, Catur Sugiyanto, dkk., Kajian Aspek Kemasyarakatan di dalam Pengembangan Infrastruktur Indonesia (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, 2007), hal. 41. 3

Amy Imelda Meliala, “Privatisasi Sektor Telekomunikasi di Indonesia 2001-2006 Studi Kasus: PT. Telkom, Tbk.” Tesis untuk gelar Magister Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007, hal. 26. Lihat juga, “Telekomunikasi dan Implementasi Privatisasi,” http://www.google.com/harian_bisnis_Indonesia/berita/09/09/2004.htm. Universitas Indonesia


2

itu, regulasi telekomunikasi juga membantu menciptakan iklim kondusif agar dapat menarik investor asing.4 Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mengacu pada konsep pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pada hakikatnya diupayakan dalam rangka untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, di mana tujuan dari berdirinya Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan sebuah kesejahteraan bangsa.5 Menurut Friedman, struktur hukum yaitu: “The shape size and power of legislature is another element of structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempts to be, the expression or blue print of basic features of the country’s legal process, the organization and framework of government”. (Lawrence Friedman, 1984).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka struktur hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum meliputi institusi yang diciptakan seperti lembaga hukum, dan organisasi pemerintah. Dalam kaitan ini maka peran dari pemerintah dan lembaga-lembaga Negara untuk mendorong sebuah proses pembangunan sangat diperlukan.6 Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa dan dalam upaya memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, jalan harus dikembangkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung terus menerus. Dalam kerangka tersebut maka jalan mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, terutama pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, berkembangnya ekonomi rakyat

4

Ibid.

5

Fokky Fuad, Fokky Fuad, Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, Lex Jurnalica Vol.5 No. 1, Desember 2007, Fakultas Hukum Universitas Indonuda Esa Unggul, Jakarta, hal. 9. 6

Ibid. Universitas Indonesia


3

yang cukup tinggi, serta dalam jangka panjang tercipta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi atas kekuatan sendiri.7 Kebijakan pembangunan jalan tol di Indonesia didasari atas tingginya kebutuhan akan prasarana jalan, sementara kemampuan anggaran pemerintah sangat terbatas. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil pihak pemerintah dan penyelenggara jalan tol di Indonesia dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Jasa Marga) meliputi pelaksanaan konstruksi bertahap, pelaksanaan konstruksi dengan investasi rendah, dan penerapan sistem jalan pungutan langsung atau jalan tol.8 Penyusunan perencanaan kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan pembangunan,

serta

pencapaiannya,

merupakan

bagian

penting

dalam

perencanaan pembangunan. Hal ini tidak lain karena keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kemampuan penyediaan sumber pembiayaan, selain faktor-faktor dominan lainnya, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terlatih. Usaha penghimpunan dana tersebut harus dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak atau ketegangan struktural.9 Penyusunan rencana kebutuhan investasi meliputi aspek yang sangat luas ditinjau dari sasaran

yang hendak dicapai. Kebutuhan invetasi harus

memperhitungkan laju pertumbuhan secara agregat dan laju pertumbuhan secara sektoral yang kemudian perlu dirinci lebih lanjut dalam program–program. Sebaliknya, ditinjau dari sumbernya, rencana kebutuhan investasi harus pula memperhatikan kemampuan sumber pembiayaan yang dapat disediakan, baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat, serta sumber-sumber

7

Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), Infrastruktur Indonesia, Sebelum, Selama dan Pasca Krisis (Perum Percetakan Negara RI, 2003), hal. 161. 8

Ibid., hal 173.

9

Marzuki Usman, Widjanarko, Sjahrir, Pembangunan Investasi, Kendala dan Prospek (Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1990), hal. Xiii.

Universitas Indonesia


4

pelengkap lainnya.10 Dari sudut teoritis, “ekonomi adalah cara manusia memenuhi kebutuhannya”.11 Secara empiris dan intuitif dapat dikaitkan bahwa investasi infrastruktur mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Khusus untuk Indonesia, diperlukan suatu model matematika yang komprehensif

tentang

pengaruh

infrastruktur

terhadap

ekonomi

dan

pengembangan wilayah. Oleh karena itu dapat disimpulkan ada keterkaitan antara perekonomian global, nasional dan lokal, serta hubungan yang erat antara ekonomi dengan ketersediaan infrastruktur di suatu negara.12 Jasa Marga merupakan perusahaan perintis penyelenggaraan jalan tol di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 01 Maret 1978.13 Mantan Dirut Jasa Marga Frans Satyaki Sunito mengatakan, semakin kuatnya struktur modal perseroan memungkinkan bagi Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) jalan tol tersebut untuk mencari pendanaan eksternal. Menurutnya bahwa, “Rasio utang terhadap modal yang melemah bisa dimanfaatkan perseroan untuk mencari pendanaan dari luar.” Privatisasi Jasa Marga telah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR melalui Surat Nomor KD.01/3406/DPR RI/2007.14 Kebijakan terkait pelepasan saham BUMN ke publik selalu menjadi hal yang diperdebatkan dalam masyarakat, termasuk juga di dalamnya karyawan perusahaan yang bersangkutan itu sendiri. Padahal kegiatan privatisasi adalah hal yang normal pada dunia usaha. Namun ketika menyangkut perusahaan milik negara (BUMN) privatisasi tidak lagi menyentuh proses bisnis. Namun seringkali

10

Ibid.

11

Ismail Saleh, SH, Hukum dan Ekonomi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990),

hal. x. 12

Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), Infrastruktur Indonesia, Sebelum, Selama dan Pasca Krisis (Perum Percetakan Negara RI, 2003), hal. 11-12. 13

http://www.jasamarga.com/id_/profil-perusahaan/sekilas-jasa-marga.html, diakses pada

awal 2012. 14

M. Munir Haikal, Jasa Marga isyaratkan harga nominal Rp500 per saham, http://www.bumn.go.id/17555/publikasi/berita/jasa-marga-isyaratkan-harga-nominal-rp500-persaham/. Universitas Indonesia


5

menimbulkan benturan antara kepentingan ekonomi dan politik yang pada akhirnya menimbulkan isu pro-kontra terhadap kebijakan privatisasi.15 Selain mereka yang pro terhadap kebijakan privatisasi, ada pula pandangan-pandangan yang kontra. Pandangan kontra tersebut mempunyai berbagai alasan seperti halnya privatisasi bukanlah suatu langkah yang baik yang diambil oleh negara untuk melakukan pembaharuan. Beberapa pandangan lain yang dikemukakan oleh mereka yang kontra adalah diantaranya, bahwa hal tersebut justru dipanadang akan memperbesar biaya yang timbul dari prosesnya, kemudian akan menambahnya jumlah pengangguran dan beban biaya sosial akibat adanya pengangguran sebagai akibat dari adanya efisiensi perusahaan, pandangan lainnya bahwa hal tersebut tidak selalu menghasilkan pelayanan yang bermutu, termasuk membuka peluang terjadinya korupsi, mengurangi fleksibilitas dan berdampak pada lemahnya akuntabilitas perusahaan karena terjadi perubahan sistem, dan juga dipandang akan membahayakan kedudukan perempuan dan kelompok minoritas.16 Bila melihat pada salah satu dorongan untuk dirumuskannya kebijakan pelepasan saham BUMN ke publik adalah efisiensi ekonomi, maka argument yang diajukan oleh mereka yang kontra terhadap privatisasi adalah bahwa tidak adanya suatu landasan yang kuat yang mengatakan bahwa kepemilikan swasta dalam perusahaan negara merupakan suatu pre-kondisi menuju efisiensi. Tidak efisiennya perusahaan negara yang berdampak pada rendahnya kontribusi kepada negara dipandang tidak sejalan dengan teori ekonomi neo-klasik. Bahkan dikatakan lagi bahwa privatisasi berarti negara melepaskan asset negara.17 Mendapatkan pemasukan bagi negara dari penjualan aset perusahaan negara justru akan bersinggungan dengan tujuan negara dalam hal efisiensi ekonomi. Pemasukan yang besar ini justru bertentangan dengan upaya menuju persaingan karena pengalihan aset belum tentu akan memperbaiki kinerja perusahaan yang 15

Amy Imelda Meliala, Op Cit., hal. 69-70. Lihat juga, Yusuf Senopati Riyanto, “Privatisasi dan Pelayanan Publik BUMN”, Suara Karya (3 Juli 2007) : 11. 16

Ibid., hal. 77-79. Lihat juga, Artikel suatu organisasi yang menentang privatisasi, berjudul Against Privatization, http://www.afscme.org. 17

Ibid., hal. 79-80. Lihat juga, Jose Pinera dan William Glade, “Privatization In Chile”, edited by William Glade, In International Center for Economic Growth: Privatization of Public Enterprises In Latin America, San Fransisco: ICS-Press, 1991. hal. 33. Universitas Indonesia


6

pada akhirnya perekonomian tidak kemudian menjadi baik. Yang kemudian disimpulkan bahwa kebijakan pelepasan saham BUMN ke publik bukanlah satusatunya solusi untuk memperbaiki buruknya perekonomian. Ekonomi dinilai memiliki karakteristik gerak perkembangan yang cepat dan fleksibel, sementara hukum justru dianggap berjalan lambat dan kaku.18 Antara ekonomi dan hukum berkaitan erat di mana yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum di seluruh dunia menunjukkan hal itu. Suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Deregulasi yang dilaksanakan pemerintah, yang menyangkut peraturan, sudah terbukti memberikan dampak yang luas dalam kehidupan perekonomian nasional.19 Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.20 Sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Jasa Marga, Jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air. Berbekal pengalaman selama lebih dari tiga dasawarsa, perseroan membuktikan kepiawaiannya dengan tetap menjadi pemimpin pasar di industri jalan tol di Tanah Air. Hingga saat ini perseroan telah mengoperasikan 531 km jalan tol atau 72% dari total panjang jalan tol di Indonesia.21 Perseroan berhasil memenangkan 3 (tiga) konsesi baru yaitu Bogor Ring Road, Semarang-Solo, dan Gempol-Pasuruan pada tahun 2004 serta 2 (dua) ruas JORR 2 yaitu Cengkareng-Kunciran dan Kunciran-Serpong pada tahun 2007. Tiga ruas tol baru lainnya yaitu Surabaya-Mojokerto, JORR W2, serta Gempol18

Ismail Saleh, SH, Hukum dan Ekonomi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990),

19

Ibid.

hal. ix.

20

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Pasal 1, Angka 1. 21

http://www.jasamarga.com. Universitas Indonesia


7

Pasuruan juga menambah jumlah ruas tol yang saat ini dimiliki perseroan. Sebanyak 8 (delapan) ruas tol baru dengan panjang sekitar 200 km yang saat ini sedang dipersiapkan perseroan tersebut diharapkan dapat beroperasi secara bertahap antara 2011-2013.22 Perseroan telah melalui berbagai peristiwa penting dan perubahan dalam perjalanannya. Pada awal berdirinya, perseroan berperan tidak hanya sebagai operator, tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Tahun 2004, peran otorisator dikembalikan kepada pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peran otorisator dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sebagai konsekuensinya, Jasa Marga menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol dengan berorientasi pada kaidahkaidah korporasi.23 Kemudian dengan baru dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dinilai akan dapat lebih mempercepat pembangunan nasional, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dinilai juga akan mempermudah penyelesaian pembangunan khususnya ruas tol yang sering kali terhambat. Keseluruhan dari perubahan ini mendorong perseroan untuk lebih fokus dalam mengembangkan bisnis jalan tol, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengoperasian jalan tol. Perseroan pun semakin mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan terutama investor karena perseroan dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan nilai perseroan.24 Globalisasi dan pasar bebas menuntut pemerintah untuk menciptakan daya saing perusahaan (BUMN) untuk dikelola secara profesional, salah satunya adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam tata perekonomian nasional. Perubahan

22

Ibid.

23

Ibid.

24



8

kepemilikan akan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 25 BUMN juga mempunyai fungsi bisnis yaitu sebagai unit ekonomi, alat kebijaksanaan pemerintah/agen pembangunan. Sebagai unit ekonomi, BUMN dituntut untuk mencari keuntungan sebagaimana perusahaan swasta umumnya. Sedangkan sebagai agen pembangunan, BUMN dituntut untuk menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-baiknya. Berarti setiap BUMN harus menjalankan fungsi tersebut sekaligus, meskipun dengan bobot yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.26 Pemerintah akan melakukan pelepasan saham perdana (IPO/Initial Public Offering) terhadap 7 BUMN. BUMN didorong go public agar lebih transparan. Demikian disampaikan Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Beberapa BUMN yang diperkirakan bisa melakukan IPO pada tahun depan di antaranya holding PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Semen Baturaja. Sementara untuk rights issue BUMN, Hatta meminta agar BUMN yang ingin melakukan rights issue untuk tetap menyisakan saham pemerintah sebesar 60%. Terutama untuk BUMN sektor perbankan. Jika terdaftar di bursa, maka BUMN bakal lebih meningkat transparansi dan akuntabilitasnya.27 Hatta Rajasa mendorong BUMN go public, karena masyarakt akan lebih menikmati, lebih sehat, lebih transparan dan terkontrol karena ada kontrol publik. Kemudian ada banyak pemegang saham yang memungkinkan untuk melaporkan. Menurutnya, “Dengan kata lain corporate governance-nya pasti sehat”. IPO tersebut tidak ditujukan untuk memberikan sumbangan kepada negara melainkan untuk menyehatkan BUMN. Bahwa menurutnya, “IPO bukan untuk menginjeksi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tapi untuk menyehatkan struktur keuangan dari perusahaan itu sendiri”.28

25

Riant Nugroho dan Randy R. W.. Manajemen Privatisasi BUMN (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hal. xii. 26

Ibrahim, BUMN dan Kepentingan Umum (Jakarta: PT. Citra Aditya, 1997), hal. 135.

27

Pemerintah Lakukan Pelepasan Saham Pada 7 BUMN di 2012, http://www.vibiznews.com/news/stock/2011/09/16/pemerintah-lakukan-pelepasan-saham-pada-7bumn-di-2012/60. 28

Ibid.



9

Dari pandangan kelembagaan, corporate governance terkait langsung dengan pembuat kebijakan publik karena hukum, regulasi dan institusi-institusi yang ada merupakan sumber yang paling penting bagi pembentukan kerangka normatif tata kelola perusahaan (corporate governance framework) di suatu negara. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perseroan terbatas, perbankan, asuransi, kepailitan akan mempengaruhi kebijakan dan perilaku setiap perusahaan.29 Dari perangkat peraturan perundang-undangan, pasar modal Indonesia memiliki ciri kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan kegiatan Pasar Modal di negara lainnya. Kekhasan Pasar Modal di Indonesia tersebut terletak pada visi dan misi yang menjangkau segi-segi idealisme sebagai yang terkandung dalam dasar falsafah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Visi dan misi idealisme tersebut tampak pada segi pemerataan pemilikan saham perusahaan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas, agar mereka dapat ikut menikmati hasil-hasil pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1979 tentang Pasar Modal tersebut.30 Pemerintahan yang baik (good governance) senantiasa berbuat yang terbaik bagi rakyat dan bangsanya, yaitu berupaya memikirkan bagaimana agar rakyat yang dipimpinnya dapat hidup lebih sejahtera dan bangsanya mempunyai martabat di tengah-tengah pergaulan bangsa yang lain.31 Dalam proses demokratisasi politik, negara dituntut untuk menyusutkan atau membatasi perannya, termasuk perannya di bidang ekonomi.32 Pelepasan ke publik saham Jasa Marga sebagai BUMN ditegaskan oleh Hatta Rajasa sebagai salah satu orang yang mendukung IPO BUMN, bahwa 29

Indra Surya, SH, LL.M dan Ivan Yustiavanda, SH, LL.M, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 9-10. 30

Dr. Nindyo Pramono, SH, MS, Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 145. 31

Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal: 34. 32

M. Dawan Rahardjo, “Peran Negara dalam Proses Demokratisasi Ekonomi,” Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 2, No. 1 Januari – April 2001, hal.19.



10

menurutnya, jika terdaftar di bursa maka BUMN akan lebih meningkat transparansi dan akuntabilitasnya.33 Pelepasan saham Jasa Marga ke publik dapat dijadikan contoh, dari perspektif permodalan, pelepasan sebagian saham kepemilikan pemerintah dapat dikatakan sukses, secara bertahap, harga saham Jasa Marga di bursa kian membaik. Aset jalan tol yang saat ini dimiliki oleh Jasa Marga dan aset-aset jalan tol baru yang akan dibangun juga memberikan dampak turunan yang positif tidak hanya untuk perseroan namun juga dampak kegiatan ekonomi di daerah sekitar jalan tol.34 Penelitian ini dilandasi oleh keingintahuan akan bagaimana perkembangan sektor jalan tol di Indonesia setelah dilakukannya pelepasan saham Jasa Marga. Ditambah lagi dengan diterbitkannya kebijakan-kebijakan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pembanding dengan yang telah ada sebelumnya, juga sebagai dasar hukum yang berdampak lebih spesifik terhadap pembangunan infrastruktur nasional, khususnya jalan tol. Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun tesis yang berjudul : Pengaruh Kebijakan Pelepasan Saham Badan Usaha Milik Negara Ke Publik Terhadap Pembangunan Infrastruktur Nasional (Studi: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk).

33

Pemerintah Lakukan Pelepasan Saham Pada 7 BUMN di 2012, http://www.vibiznews.com/news/stock/2011/09/16/pemerintah-lakukan-pelepasan-saham-pada-7bumn-di-2012/60. 34

Laporan Tahunan Jasa marga, tahun 2010, Op Cit. Universitas Indonesia


11

1.2.

Permasahalan Mengingat pentingnya pengetahuan tentang pengaruh kebijakan pelepasan

saham Jasa Marga ke publik terhadap perkembangan infrastruktur jalan tol, maka dalam tulisan ini permasalahan yang hendak dikemukakan akan dibatasi pada : 1. Apakah kebijakan pemerintah atas pelepasan saham BUMN ke publik telah sesuai dengan rencana pembangunan nasional? 2. Apakah regulasi dari pelaksanaan kebijakan pelepasan saham PT. Jasa Marga ke publik adil terhadap karyawan perseroan? 3. Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menjamin PT. Jasa Marga dan investor dalam melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur jalan tol?

1.3.

Tujuan Penelitian Dari permasalahan yang diajukan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1. Untuk mengetahui lebih mendalam, apakah pelepasan saham Jasa Marga sebagai BUMN ke publik membawa manfaat bagi pemerintah, masyarakat, perusahaan dan pemegang saham itu sendiri. 2. Untuk mengetahui yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pelepasan saham Jasa Marga. 3. Untuk mengetahui lebih mendalam lagi dari segi regulasi termasuk kebijakan berkaitan dengan perkembangan infrastruktur jalan tol setelah dilakukannya pelepasan saham Jasa Marga.

1.4.

Manfaat Penelitian Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan

tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini : 1. Dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang membutuhkan, maupun mahasiswa sebagai bahan bagi penelitian lebih lanjut, khususnya masalah kebijakan pelepasan saham BUMN ke publik. 2. Dapat menjadi masukan bagi seluruh perusahaan baik BUMN maupun swasta, khususnya Jasa Marga dalam mengelola saham yang dibeli oleh karyawan perusahaan dari hasil penjualan saham perusahaannya ke publik. Universitas Indonesia


12

3. Penelitian ini kiranya juga dapat memberikan gambaran dari sisi yang berbeda kepada semua pihak, khususnya pemerintah terkait dengan pelepasan saham Jasa Marga ke publik dan perkembangan infrastruktur jalan tol di Indonesia untuk lebih maju.

1.5.

Landasan Teori dan Kerangka Konseptual 1.5.1

Landasan Teori Penelitian ini dilakukan berkenaan dengan pelepasan saham Jasa

Marga sebagai bagian dari penghimpunan modal berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Dalam bahasa Belanda, saham disebut dengan andeel, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah share atau stock. Yang dimaksud dengan saham adalah suatu kepentingan kepemilikan (ownership interest) dalam suatu perusahaan, yang biasanya tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal dari perusahaan yang bersangkutan.35 Lebih lanjut ada yang memberikan arti kepada saham (saham perusahaan) sebagai bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh bagian-bagian dari modal itu yang dimiliki oleh individu masingmasing dalam bentuk sertifikat saham.36 Sementara itu, dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan saham (share of corporate stock) adalah bagian yang proposional selama masa eksistensinya, dan dalam asetnya manakala perusahaan dibubarkan.37 Usaha restrukturisasi perusahaan di samping dilakukan dengan tujuan untuk perluasan usaha, sering juga dilakukan justru untuk merampingkan usaha, baik dalam rangka back to basic (kembali ke bisnis pokok), atau tidak. Dari segi yuridis, terdapat beberapa macam ekspansi 35

Gifis dan Steven H, Law Dictionary (New York: Harper Collins Publishers Inc, 1994),

hal. 428. 36

Abdurrahman. A, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 1029. 37

Black dan Henry Campbell, Black’s Law Dictionary (Minnesota: West Publishing Co., 1968), 1542. Universitas Indonesia


13

perusahaan, yaitu ekspansi struktural, ekspansi bisnis, dan ekspansi finansial yang akan dijelaskan berikut ini.38 Kebijakan pengambilalihan tanah terkait dengan pengaturan mengenai proses pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau individu-individu oleh negara dan individu-individu atau kelompok masyarakat lainnya. Pengambilan tanah tersebut berhubungan dengan penggunaan tanah yang diambil untuk tujuan pembangunan (jalan, perumahan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah sejalan dengan penatagunaan tanah.39 Pengertian pengambilalihan tanah memiliki makna yang sama dengan perolehan tanah untuk kepentingan publik yang dilakukan oleh sektor publik (negara) dan sektor privat (swasta). Tanah tersebut diperoleh dari tanah milik individu-individu, sehingga dalam proses perolehan tanah tersebut hendaknya dapat diperhatikan prinsip-prinsip keadilan sehingga tidak merugikan pemilik asal. Salah satu prinsip dasar dari perolehan tanah yang universal adalah no private property shall be taken for public use without just and fair compensation, yang mengandung arti penting dari kompensasi yang jujur dan adil dalam proses tersebut.40 Dari uraian sebelumnya, maka dalam pembahasan penelitian lebih lanjut akan digunakan teori Laissez Faire (biarkan sendiri) yang dikemukakan oleh Adam Smith41 (ahli ekonomi klasik) yang menyatakan 38

Munir Fuady, SH, MH, LL.M, Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 151. 39

Adrian Sutedi, SH, MH, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 392-393. 40

Ibid.

41

Amy Imelda Meliala, Op Cit., hal. 26. Lihat juga, Mochtar Kusuma Atmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I (Bandung: Alumni, 2000), hal. 28. Lihat, terbitnya buku The Wealth of Nations karya Adam Smith pada tahun 1776 biasanya dipandang sebagai titik awal perkembangan ilmu ekonomi. Dengan semboyan laissez faire, yang artinya “biarkanlah”. Sebagai pandangan untuk melawan pandangan aliran Merkantilisme (1500-1750), dimana paham Merkantilisme ini mempunyai pokok pikiran, yaitu: Negara perlu campur tangan dalam perekonomian nasional untuk mengelola kegiatan ekonomi menuju kemakmuran bersama. Dan negara perlu ikut campur tangan khususnya dalam hal perdagangan internasional dan harus mengusahakan supaya neraca perdagangan selalu positif, sebab dari situlah negara mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi nasional. Pada saat paham ini berkembang, para negarawan mulai mencari uang untuk membiayai tentara dan pegawai negeri serta mulai menggunakan kekuasaannya untuk Universitas Indonesia


14

bahwa pengawasan terhadap produksi pemerintah itu tidak perlu. Para pengusaha seharusnya dibiarkan untuk menghasilkan barang-barang yang dapat member laba. Dalam bukunya yang berjudul “An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations” (1776), memuat beberapa pokok pikiran berikut:42 1) Sumber kemakmuran suatu bangsa adalah kerja (bukan uang atau perdagangan saja, juga bukan hanya pertanian saja). 2) Produktivitas kerja dapat sangat ditingkatkan dengan spesialisasi dan pembagian kerja. Spesialisasi memerlukan pasar yang cukup luas. Oleh karena itu, Adam Smith memperjuangkan kebebasan berusaha dan perdagangan bebas. 3) Kemajuan ekonomi tergantung dari faktor-faktor dinamis seperti: pertambahan

penduduk,

perluasan

pasar

dan

investasi

atau

pembentukan modal. Untuk itu golongan masyarakat yang kaya perlu mengadakan tabungan yang kemudian disalurkan ke tujuan produktif (=investasi). 4) Kemakmuran suatu bangsa akan paling terjamin kalau setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan sendiri apa, berapa, dimana dan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi. Tata ekonomi yang paling mendukung kesejahteraan bangsa adalah tata ekonomi dimana pemerintah memberikan kebebasan kepada usaha swasta untuk menyelenggarakan produksi dan konsumsi menurut seleranya sendiri. 5) Kebebasan

yang

diberikan

kepada

swasta

ini

tidak

akan

mengakibatkan kekacauan atau keliaran. Memang dalam menentukan kegiatan ekonomi orang pertama-tama memikirkan kepentingannya sendiri. Tetapi karena bekerjanya mekanisme harga di pasar bebas

memperkuat kedudukan ekonomi negara. Dengan adanya revolusi industri pada pertengahan abad 18, ditandai dengan adanya penemuan mesin uap, mesin pintal dan mesin tenun, dimana pertumbuhan industri sangat cepat. Produksi bertambah dengan cepatnya, dan penduduk desa mulai mengalir ke kota mencari pekerjaan di pabrik-pabrik. Pertumbuhan industri yang cepat memerlukan kebebasan berusaha dan perluasan pasar. Tak mengherankanlah bahwa falsafah “Laissez Faire” dan penolakan terhadap Merkantilisme segera menjalar ke Inggris. Lihat juga, T. Gilarso, “Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro”, Jilid 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 144 dan 146. 42

Ibid., hal. 28. Lihat juga, Ibid,. hal. 146-147. Universitas Indonesia


15

dengan adanya persaingan, orang sekaligus akan menghasilkan apa yang terbaik bagi masyarakat luas. Ungkapan yang dipakai Adam Smith menjadi sangat terkenal “Laksana dibimbing oleh suatu tangan yang tak terlihat” (an invisible hand) orang sebenarnya hanya mau mengejar kepentingan umum. Mekanisme harga di pasar bebas inilah yang menyebabkan

adanya

“keselarasan” antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 43

1.5.2. Kerangka Konseptual Makalah ini berawal dari sebuah konsep bahwa hukum merupakan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.44 Menurut John Austin, hukum sebagai himpunan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan sebuah sistem pemikiran konseptual dan dimaksudkan untuk menguji bentuk-bentuk hakiki dari sistem pemikiran konseptual tersebut.45 Bermula dari didirikannya perseroan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, “PT. Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation), yang kemudian diubah berdasarkan Akta Nomor 187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama perseroan diubah menjadi “PT. Jasa Marga (Persero)”, dan perubahan terakhir dalam rangka penawaran umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tanggal 12 September 2007. Dalam perubahan ini nama perseroan diubah menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk.” atau disingkat “PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.”46 Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perseroan berdasarkan anggaran dasar perseroan adalah sebagai berikut: 43

Ibid., hal. 29-30.

44

Ibid., hal. 26. Lihat juga, Mochtar Kusuma Atmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I (Bandung: Alumni, 2000), hal. 49. 45

Ibid. Lihat juga, Salviona Tri P, Positivisme Hukum dan Legalitas Hukum, dalam Prof. DR. Jimly Asshiddiquie, SH. Beberapa Persoalan dalam Ilmu Hukum Kontemporer, Ed (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 193. 46

Laporan Tahunan Jasa Marga, tanggal 5 Nopember 2007. Universitas Indonesia


16

a. Maksud dan tujuan perseroan ialah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang Pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. b. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :  Melakukan

perencanaan

teknis,

pelaksanaan

konstruksi,

pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.  Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.  Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki perseroan, baik secara

langsung

maupun

melalui

penyertaan,

dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan.47 Dalam Pasal 1, angka 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.48 Kemudian dalam Angka 3, disebutkan bahwa perusahaan perseroan terbuka, yang selanjutnya disebut persero terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau

47

Ibid.

48

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1, Angka 2.



17

persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.49 Selanjutnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1, angka 22, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.50 Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan dalam penawaran umum, maka perseroan sebelum dan sesudah penawaran umum, secara proforma menjadi sebagai berikut: 1. Jumlah saham sebesar 2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta); 2. Nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah); 3. Harga penawaran umum perdana Rp. 1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah); 4. Jumlah penawaran umum Rp. 3.468.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh delapan miliar rupiah).51 Selanjutnya dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk: a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;

49

Ibid., Pasal 1, Angka 3.

50

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1, angka

51

Laporan Jasa Marga, Op Cit., tanggal 5 Nopember 2007.

22.



18

e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, dan; f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.52 Perseroan akan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada BAPEPAM dan LK sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan Nomor Kep.27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.53 Perseroan bergerak dalam bidang industri yang diatur oleh undangundang dan peraturan. Kegiatan usaha perseroan diatur oleh pemerintah dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Perseroan juga diharuskan untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, operasional dan peraturan tentang keselamatan kerja selama masa pembangunan konstruksi-konstruksi dan masa operasi jalan tol. Seperti umumnya pada industri yang diatur atau bersifat “regulated”, maka perubahan di masa yang akan datang yang terjadi pada peraturan khususnya pada proses pembebasan lahan atau desentralisasi pihak otoritas yang berkaitan dengan pekerjaan jalan atau pengembangan jalan kepada pemerintah daerah, akan menyebabkan timbulnya biaya tambahan dan penundaan, yang kemudian dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha perseroan.54 Program

perseroan

juga

tidak

terlepas

dengan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang merupakan penjabaran dari 52

Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 3.

53


54



19

tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.55 Ijin atau lisensi yang didapatkan oleh perseroan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dapat tergantung kepada kondisi yang berkaitan dengan kepatuhan yang mungkin mahal secara ekonomis dalam mendapatkannya, sulit atau mungkin tidak mungkin untuk didapatkan. Terdapat kemungkinan bahwa pemerintah dapat memberlakukan sanksi kepada perseroan atas kegagalan perseroan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan-perundangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa pengenaan denda dan pencabutan izin atau lisensi. Upaya untuk memenuhi peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dapat menyebabkan perseroan untuk melakukan pengeluaran investasi dalam jumlah yang signifikan dan selanjutnya menyedot dana dari rencana proyek perseroan dalam

pembangunan

konstruksi-konstruksi

jalan

tol

yang

sudah

direncanakan. Perseroan juga dapat mengalami penundaan dalam pengerjaan konstruksi atau jadwal pemeliharaan sebagai akibat dari pemenuhan peraturan atau ketentuan pemerintah. Masing-masing dari hal tersebut di atas dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha perseroan.56

1.6. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian normatif.57 Dengan demikian, jenis penelitian yang dilakukan adalah 55

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Pasal 3. 56


57

Amy Imelda Meliala, Op Cit., hal. 31. Lihat juga, Mamudji, Sri, et. al.,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 9-11. Universitas Indonesia


20

penelitian tidak langsung dengan alat-alat pengumpulan data berupa studi dokumen.58 Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data-data yang dikumpulkan seperti: 1) Bahan Hukum Primer: yaitu peraturan perundang-undangan. 2) Bahan Hukum Sekunder: yaitu berupa buku-buku literature yang terkait dengan bahasan makalah sebagai bahan ilmiah. 3) Bahan Hukum Tertier: yaitu kamus dan internet. Teknik

pengumpulan

data

dilakukan

dengan

studi

kepustakaan

guna

mengumpulkan berbagai data dan sumber informasi yang relevan dengan penulisan59 penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan Dalam permasalahan yang telah disebutkan di atas, kemudian penulis akan membagi isi tesisi ini dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut: Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian untuk mengangkat permasalahan dalam perkembangan dari infrastruktur hingga pelepasan saham Jasa Marga ke publik ditinjau dari segi hukum, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian serta sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan pembahasan awal tesisi ini yaitu tentang perlunya pelepasan saham Badan Usaha Milik Negara ke publik. Di mana di dalamnya akan dibahas mengenai sejarah singkat Badan Usaha Milik Negara, pelepasan saham Badan Usaha Milik Negara ke publik, hingga dasar hukum pelepasan saham Badan Usaha Milik Negara ke publik. Bab ketiga, akan dibahas secara lebih mendalam mengenai pelepasan saham PT. Jasa Marga (Persero) Tbk ke publik, yang di antaranya membahas mengenai sejarah singkat dan jejak langkah perseroan, pelepasan saham perseroan, dan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perseroan.

58

Ibid, hal. 31-32.

59

Ibid, hal. 33. Universitas Indonesia


21

Dalam bab keempat, penulis akan membahas mengenai dampak dari pelepasan saham PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Ke Publik. Di antaranya terkait penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial perseroan dan program perseroan dan proyek pembangunan infrastruktur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dan terakhir dalam bab kelima, penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian, berupa jawaban yang diajukan pada bab 1. Serta penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan secara umum, para praktisi hukum dan dunia usaha, serta khususnya para pihak yang terkait secara langsung.



22

BAB 2 KEBIJAKAN PELEPASAN SAHAM BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KE PUBLIK

2.1. Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.60 BUMN dalam bahasa asing adalah Public enterprise. Dengan demikian BUMN berisikan dua elemen esensial, yakni unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis (enterprise). (Chairuman Armia, 1989).61 Kemudian, karena BUMN diciptakan dengan undang-undang, artinya pengadaannya diusulkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR, maka jadilah dia suatu produk politis. Oleh sebab itu keberadaannya atau eksistensinya tergantung kepada pemerintah.62 BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dipunyai oleh badan usaha lain, yang dirumuskan sebagai: “A corporation clothed with the power of government but possessed the flexibility an initiative of a private enterprise (suatu badan usaha yang “berbaju” pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta)”. Di sanalah letak keampuhannya lembaga BUMN.63 Pendapat dari para ahli hukum mengenai definisi Badan Usaha Milik Negara, antara lain, menurut Abdul Hafeezh Shaikh, Public Enterprises adalah merupakan kesatuan produktif yang dimiliki dan di kontrol oleh pemerintah,

60

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Op Cit., Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 61

Pandji Anoraga, BUMN, Swasta dan Koperasi, Cet. I (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal. 1. 62

Ibid.

63

Pandji Anoraga, SE, ME, BUMN, Swasta dan Koperasi (Tiga Pelaku Ekonomi), Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995, hal: 2. Universitas Indonesia


23

dengan menghasilkan pendapatan dari penjualan.64 Demikian juga Michael P. Todaro memberikan pendapat, bahwa State Owned Enterprises (SOE) adalah unitunit ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah.65 Di

Indonesia

sebagai

negara

hukum

mempunyai

tujuan

untuk

mensejahterakan rakyat. Sebagaimana prinsip dari suatu negara kesejahteraan (Welfare State). Salah satu bidang penting yang menjadi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah bidang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 33. Sebagai negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab secara luas untuk ikut campur dalam berbagai kehidupan rakyat untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari negara dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang ada dan kewenangan diskresi atau Freies Ermessen.66 Kewenangan Diskresi atau Freis Ermassen, atau Discretionair yang dimaksud oleh Kotan Y. Stefanus, sesungguhnya adalah suatu ketentuan yang dibuat menurut kebijaksanaan atau menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak, baik seluruhnya atau sebagian terikat pada suatu ketentuan undangundang.67 Dengan demikian kedudukan BUMN dalam kerangka kenegaraan tidak otomatis menjadikan BUMN sebagai bagian dalam susunan lembaga-lembaga Negara, tetapi BUMN tersebut berdiri di luar kerangka tersebut dan hanya memiliki sebagian dari sifat-sifat

pemerintah dan sebagian lainnya sifat-sifat

bisnis.68 Dalam kaitan dengan pengelolaan BUMN, pada awal orde baru pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMN, yang terdiri atas dekonsentrasi, debirokrasi, dan desentralisasi. Hal ini ditujukan untuk membuka kesempatan bagi pihak swasta agar terlibat dalam proses pembangunan. Upaya 64

Abdul Hafeez Shaikh, “The Rise, Decline and Future of Public Enterprises : Review of International Experlence and Lessons for Indonesia (Usahawan No. 7 Thn. XXI Juli, 1992), hal. 21. 65

Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: PT. Erlangga, 1998,

hal. 266. 66

Kotan Y. Stefanus, “Deregulasi Pembinaan dan Pengavasan Pemerintah Terhadap BUMN”, Disunting oleh S.F. Marbun dalam “Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara” (UI Press : Yogyakarta, 2001), Cet. 1, hal. 418-419. 67

N.E. Algra., et.al, “Kamus Istilah Hukum - Fockema Andreae : Belanda Indonesia”, Terjemahan Saleh Adiwinata, dkk. (Bandung : Binacipta, 1983), hal. 98 & 145. 68

Michael Todaro, Op Cit., hal. 266. Universitas Indonesia


24

perbaikan kinerja BUMN dilakukan melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Badan Usaha Negara. Dalam peraturan ini BUMN dipisahkan berdasarkan fungsi dan peran sosial ekonomisnya, yakni perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Dalam perkembangan selanjutnya BUMN di Indonesia mengalami beberapa perubahan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.69 Program privatisasi yang dijalankan oleh pemerintah orde baru Soeharto pada dasawarsa awal 1980-an kemudian dilanjutkan oleh pemerintah-pemerintah berikutnya setelah reformasi 1998. Beberapa alasan mengapa pemerintah Indonesia melakukan privatisasi terhadap BUMN, yaitu (1) untuk menutupi defisit APBN, (2) tidak memiliki dana segar menyubsidi BUMN agar terus berkembang demi kepentingan masyarakat, (3) banyak BUMN yang tidak dapat menghasilkan keuntungan maksimal untuk dikontribusikan bagi kemakmuran rakyat melalui APBN, (4) maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menyebabkan BUMN bekerja tidak efisien.70 Pasca-reformasi, pengelolaan BUMN diatur dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 mengenai: (1) Penataan BUMN secara efisien, transparan, dan profesional; (2) Penyehatan BUMN yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (3) Mendorong BUMN yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk melakukan privatisasi dipasar modal. Untuk melaksanakan TAP MPR tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang peraturan pelaksanaannya diatur melalui peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan menteri. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bentuk BUMN terbagi atas 2, yaitu: perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Bagi BUMN 69

Riant Nugroho dan Randy R. W., Op Cit., hlm. 11.

70

http://massofa.wordpress.com/2008/02/23/privatisasi-bumn-masalah-hutang-luarnegeri/, diakses pada awal 2012. Universitas Indonesia


25

yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara, maka hanya terdapat satu pemegang saham, yaitu pemerintah sebagai wakil kepentingan publik yang kemudian diwakili oleh menteri keuangan atau menteri-menteri yang ditunjuk khusus untuk itu.71 Pada tahun 2005 diterbitkan 2 (dua) peraturan pemerintah yang berkaitan dengan BUMN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Badan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Pada tahun yang sama, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perseroan (Persero) yang merupakan kebijakan tentang privatisasi BUMN. Pada tanggal 23 September 2009, pemerintah menetapkan kebijakan tentang privatisasi BUMN melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan untuk melaksanakan Pasal 83, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.72 Dengan bertitik tolak pada Pasal 33, UUD 1945, negara sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai perpanjangan tangan untuk mengelola perekonomian terutama pengelolaan terhadap cabang-cabang perekonomian yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian negara membentuk Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu badan usaha dalam dunia perekonomian. Karena berstatus BUMN, di masa lalu beberapa BUMN juga ditugasi mengemban misi sosial. Misi yang satu ini bisa dilaksanakan karena negara memiliki daya untuk mensubsidi perusahaan-perusahaan itu. Namun,

71

Amy Imelda Meliala, Op Cit., hal. 41.

72

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Op Cit., Pasal 1, Angka 10. Universitas Indonesia


26

ketika negara sudah tak berkemampuan menyusui BUMN-BUMN untuk melaksanakan tugas sosial itu, masalah pun mulai muncul. Persoalan menjadi semakin rumit bagi pemerintah dewasa ini, karena di masa lalu manajemen BUMN diintervensi birokrasi yang korup.73 Pasal 33, UUD 1945 tersebut telah secara jelas menyatakan cabang-cabang produksi yang penting, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Megawati tindakan privatisasi aset negara banyak dilakukan, baik terhadap BUMN maupun perusahaan negara lainnya. Padahal tindakan tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia. Bahkan sebaliknya, dengan privatisasi aset negara oleh pribadi maupun asing ini dapat merugikan bangsa.74 Kinerja BUMN sebenarnya telah memburuk sejak awal 1980-an, ketika liberalisasi ekonomi Indonesia mulai dilaksanakan. BUMN terbiasa mendapat fasilitas khusus pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap. Di tahun 1990-an, kondisi BUMN lebih parah dengan laba rata-rata BUMN di tahun 1996 dan 1997, hanya 3% dari modal yang ditanamkan. Dibandingkan swasta, tingkat keuntungan tersebut hanya seperempat atau seperlima dari laba perusahaan swasta sejenis. Akibatnya adalah ketidakmampuan untuk membiayai perluasan usahanya, atau untuk membayar utang BUMN. Di tahun 1997, Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan tahun1997. Itulah sebabnya dikatakan politik merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari BUMN. Dari itu, kalau ada usaha untuk memisahkan BUMN dari politik akan sia-sia, karena berlawanan dengan kodratnya. Dapat disimpulkan BUMN dan politik adalah bagaikan sebuah mata uang yang mempunyai dua muka, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Apabila elemen politik dari BUMN sampai ditiadakan maka akan hilanglah relevansi dari keberadaan BUMN

73

Kontribusi BUMN dan Kesejahteraan Rakyat, http://www.yourcompany.com/suara karya online. 74

Asset Negara, www.bphn.go.iddatadocumentsassetnegara, diakses pada 12 September

2012. Universitas Indonesia


27

itu. Akan lain kepribadiannya. Apabila hal itu terjadi, bukan BUMN lagi namanya.75 Kondisi kinerja BUMN semakin parah. Dengan rekomendasi IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia, pemerintah lebih serius meningkatkan kinerja BUMN. Pemerintah menyebut langkah perbaikan itu meliputi:76 1. Restrukturisasi; 2. Penggabungan Usaha (Merger); 3. Pelaksanaan Kerja Sama Operasi (Joint Operation). Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum dan Persero, yaitu: a. Perjan adalah BUMN yang berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat, permodalannya termasuk bagian dari APBN yang dikelola oleh Departemen yang membawahinya, dan statusnya berkaitan dengan hukum publik (IBW dan ICW); b. Perum adalah BUMN yang berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping mendapatkan keuntungan, modal seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan berstatus badan hukum yang diatur dengan undang-undang; c. Persero adalah BUMN yang bertujuan untuk memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan koperasi, di luar bidang usaha Perjan dan Perum. Dengan adannya peraturan pemerintah ini pemerintah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam hal pengelolaan BUMN dan sekaligus membatasi kewenangan pengelolanya (manajemen). Penerbitan peraturan perundangan tentang BUMN dimaksudkan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi pemangku kepentingan (stake holers). Melalui peraturan perundangan tersebut diharapkan dapat dirumuskan arah, sasaran, program, dan kebijakan pemerintah terhadap BUMN secara jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait. Peraturan

75

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal: 2.

76

Indra Bastian, Model Pengelolaan Privatisasi (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm.94-95. Universitas Indonesia


28

tentang BUMN merupakan kebutuhan mutlak karena landasan hukum tentang BUMN yang ada sebelumnya belum sempurna, termasuk beberapa ketentuan tentang restruksturisasi dan privatisasi.77 Perusahaan umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.78 Sedangkan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. kapitalisasi cadangan; c. sumber lainnya. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.79 Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dan perusahaan perseroan terbuka, yang selanjutnya 77

Riant Nugroho dan Randy R. W., Op Cit., hlm. 11-12.

78

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Op Cit., Pasal 1.

79

Ibid, Pasal 4. Universitas Indonesia


29

disebut persero terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.80 Pengendalian BUMN oleh pemerintah memang merupakan permasalahan (issue) yang tidak sederhana, karena di sinilah letak kunci dari pengembangan dan pengarahan dari kegiatan BUMN. Pengalaman kita di masa lalu menunjukkan bahwa seringkali pengendalian yang dilaksanakan BUMN birokratis dan kehilangan keluwesan usaha. Mungkin yang perlu dicari adalah mekanisme yang memungkinkan pengendalian BUMN sebagai badan usaha yang luwes dalam menghadapi tuntutan bisnis. Dalam pengendalian ini perlu dipikirkan juga berbagai cara tidak langsung pemerintah dapat juga mengarahkan kegiatan BUMN kepada misi yang dikehendaki. Pengembangan iklim usaha yang mendorong pengembangan BUMN harus dikaji sehingga perkembangan BUMN dalam kaitannya dengan sektor-sektor lain dalam tata perekonomian Indonesia ini dapat diarahkan dengan baik.81 Kinerja BUMN dalam perkembangannya terkesan dipandang negatif. Sering kali BUMN dituduh sebagai badan usaha yang tidak efisien dan memiliki profitabilitas yang rendah. Boleh dikatakan bahwa terciptanya kesan dan kondisi seperti itu dipengaruhi orientasi pendirian BUMN, yang semula diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemudian dibandingkan dengan perolehan laba (profitability). Agar dapat memainkan perannya secara optimal, BUMN tidak dapat lagi bergerak sematamata untuk memenuhi kebutuhan publik, karena adanya tuntutan lingkungan usaha di era globalisasi agar manajemen BUMN lebih kompetitif sehingga mampu menyediakan fasilitas publik dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang terjangkau masyarakat. Di samping itu, disadari pula bahwa hak monopoli yang selama ini diberikan kepada BUMN telah menyebabkan BUMN menjadi sulit

80

Ibid, Pasal 1, Angka 1-3.

81

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal 35-36. Universitas Indonesia


30

beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat berlangsungnya mekanisme pasar yang begitu kompetitif.82 BUMN sebagai salah satu tulang punggung perekonomian (asset produktif yang dimiliki pemerintah) diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam bentuk dividen dan pajak. Pemerintah sangat berkepentingan atas kesehatan BUMN. Akan tetapi, kenyataannya banyak BUMN yang mengalami kerugian karena pengelolaan yang tidak profesional, tidak berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan, dan tidak transparan. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.83 Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.84 Karena BUMN diciptakan dengan undang-undang, artinya pengadaannya diusulkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR, maka jadilah dia suatu produk politis. Oleh sebab itu keberadaannya atau eksistensinya tergantung kepada pemerintah. Dengan demikian karena sejak dari kandungan sampai lahirnya dari “perut ibu” pemerintah, sedangkan pemerintah itu sendiri adalah alat politik, maka

82

Riant Nugroho dan Randy R. W., Op Cit., hal. 37. Lihat juga, Makalah, Bab II, Perlunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Diprivatisasi, Sumber: repository.usu.ac.idbitstream12345678928864...Chapter%20II. 83




31

tak dapat tidak “anak” yang dilahirkannya ini pun pasti mewarisi darah ibunya yakni mengandung unsur politis.85 Apabila diuraikan lebih lanjut maka dalam public dari public enterprise (BUMN) ada tiga makna terkandung di dalamnya yakni: public purpose, public ownership, dan public control. Dari ketiga makna itu public purpose-lah yang menjadi inti dari konsep BUMN. Public purpose ini dijabarkan sebagai hasrat pemerintah untuk mencapai cita-cita pembangunan (sosial, politik dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam hubungan inilah BUMN sering dilukiskan berperan sebagai alat untuk pencapaian tujuan nasional.86 Pembagian bentuk ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33, UUD 1945 memberikan pegangan bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kelompok hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Wujud penguasaannya antara lain ditafsirkan dalam bentuk BUMN. BUMN secara keseluruhan disorot masyarakat karena tata kerjanya yang tidak efisien dan tidak produktif. Inefisiensi dan rendahnya produktivitas BUMN konon karena intervensi yang terlalu besar dari departemen teknis yang membawahi BUMN tersebut. Untuk sebagian BUMN mungkin sekali pendapat ini benar, tetapi untuk sebagian BUMN yang lain barangkali tidak tepat. Hal ini perlu penelitian yang lebih mendalam dan tidak dapat digeneralisasi.87 Analisis ekonomi atas hukum (the economic analysis of Law) merupakan rekonstruksi perilaku ekonomi yang didukung dengan ketentuan hukum. Pemahaman konsep analisis ekonomi atas hukum pada dasarnya mencerminkan teori yang memperkirakan dampak ketentuan hukum terhadap tindakan ekonomi. Konsep tindakan ekonomi ini tidak hanya berada pada tataran mikro, tetapi makro sebagaimana tindakan ekonomi publik yang ditetapkan negara.88 Sebagai suatu organisasi BUMN memang memiliki sifat yang unik. Di satu pihak, sebagai agen pembangunan dituntut mengemban kebijaksanaan dan 85

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal: 2.

86

Ibid, hal 2-3.

87

Ibid, hal 20.

88

Asset Negara, Op Cit., diakses pada 12 September 2012. Sebagai bahan diskusi dapat dibaca referensi Robert Cooter and Thomas Ulen, Law and Economics (Masscahusetts: AddisonWesley, 1997), p. 3-4. Universitas Indonesia


32

program pemerintah, sementara itu di sisi lain harus tetap berfungsi sebagai unit usaha komersial yang beroperasi berdasarkan kaidah dan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Dalam beberapa hal “ambivalensi” kedua fungsi tersebut seringkali kurang bisa berjalan selaras bahkan tidak tertutup kemungkinan timbulnya kerancuan persepsi dalam jajaran manajemen BUMN yang berakibat menyulitkan manajemen dalam menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional.89 Maksud dan tujuan pendirian BUMN di sini adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.90 Oleh karena itu, salah satu jawabannya adalah dengan membangun jajaran manajemen yang professional, yaitu yang memenuhi tuntutan kerja dengan tempo tinggi, memiliki kepercayaan diri berinisiatif, inovatif serta memiliki etos kerja yang tinggi untuk memenuhi keinginan pemerintah agar BUMN memiliki keunggulan komparitis sehingga suatu saat nanti mampu bersaing dengan badan usaha swasta nasional maupun trans-nasional, perlu adanya pembenahan yang terintegrasi.91 Kondisi organisasi di masa lalu yang pada umumnya berusaha mengembangkan organisasi tanpa acuan persyaratan yang tegas dan jelas, tetapi cenderung lebih mengacu kepada “apa yang dirasakan” perlu untuk menduduki suatu jabatan tertentu, agaknya sudah perlu segera diluruskan. Di sisi lain, pertimbangan-pertimbangan mengenai performa kerja dan aspek senioritas kerja juga perlu rumusan yang objektif dan akurat dalam kerangka pemikiran manajemen modern yang berorientasi ke pangsa masa depan.92 89

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal 69.

90


91


92

Ibid, hal 72. Universitas Indonesia


33

Dalam mengantisipasi perkembangan pasar yang makin dinamis, yang untuk menghadapinya membutuhkan sumber daya yang lebih besar, beberapa BUMN yang relatif baik kemudian melakukan privatisasi melalui skema penawaran saham umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) atau go public.93

2.2. Kebijakan Pelepasan Saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Publik BUMN sebagai unit ekonomi milik negara merupakan sektor yang penting perannya

dalam

membantu

pemerintah

mengimplementasikan

kebijakan

pembangunan yang telah digariskan. Dalam konteks pencarian alternatif sumber dana, pemerintah memberikan perhatian atau mungkin semacam tuntutan yang makin besar kepada BUMN, khususnya yang berstatus persero. Hal ini mengingatkan untuk memupuk keuntungan, besarnya jumlah BUMN dalam status persero dan besarnya investasi yang ditanamkan oleh negara. BUMN juga merupakan sektor kunci dalam perkembangan perekonomian negara, mempunyai potensi dalam pengembangan sumber daya manajerial dan keterampilan, serta mempunyai potensi alih teknologi.94 Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu

93

Riant Nugroho dan Randy R. W., Op Cit., hal. 41-42.

94

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal 21-22.



34

bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik.95 Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.96 Kurangnya transparansi dalam proses privatisasi, dapat mengancam seluruh proses privatisasi tersebut pada tahun-tahun mendatang.97 Privatisasi di sini adalah berupa penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip

transparansi,

kemandirian,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban, dan kewajaran.98 Dalam melaksanakan reformasi ditubuh BUMN diperlukan adanya penerapan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam pengelolaan BUMN. Untuk membangun GCG tidak mungkin hanya dengan retorika atau slogan semata-mata, untuk mencapai kinerja yang optimal, BUMN memang perlu menerapkan coroprate governance yang baik. Dan ketetapan itu barangkali bisa diawali dengan penegasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi, komisaris beserta seluruh jajaran manajemen perusahaan tersebut.

95


Ibid.

97

John Francies dan S. J. Masty, “Privatisation Manual A Simple Guide to Privatising State-Owned Enterprise Using The Tender Method,” Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 3 No. 2, Juli – Desember 2002, hal. 16. 98

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Op Cit., Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara., Pasal 1, Angka 12 dan Pasal 75. Universitas Indonesia


35

Yang dimaksud dengan direksi di sini adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.99 Persero di sini bermakna badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.100 Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).101 Ada beberapa masalah yang sering dihadapi BUMN dan selalu digunakan sebagai pertimbangan yang mendorong dilakukannya kebijakan privatisasi di beberapa negara, menurut hasil penelitian World Bank (2004), antara lain adalah karena beberapa permasalahan dalam BUMN itu sendiri, yaitu:102 1) Pertama, inefisiensi, kelebihan karyawan, dan produktivitas rendah. Ketiga masalah tersebut terbilang akut dan dominan pada BUMN yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah. 2) Kedua, kualitas barang dan jasa rendah. Kualitas barang dan jasa yang dihasilkan BUMN pada umumnya dinilai rendah oleh masyarakat karena lemahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbelakangan teknologi yang digunakan oleh BUMN untuk memproduksi barang dan jasa.

99

Ibid, Pasal 1, Angka 7-9.

100

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 101


Riant Nugroho dan Randy R. W., Op Cit., hal. 37-39. Lihat juga, repository.usu.ac.id,

Op Cit. Universitas Indonesia


36

3) Ketiga, rugi secara berkelanjutan dan peningkatan utang. Beberapa BUMN yang merugi dan memiliki utang cukup besar tidak dapat segera melakukan pembenahan untuk meningkatkan kinerjanya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah aset BUMN yang berasal dari penyisihan APBN (sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) harus dikonsultasikan kepada pemerintah dan bahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 4) Keempat, tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Keterlambatan dalam merespon kebutuhan publik, pada umumnya disebabkan oleh lambannya proses

pengambilan

keputusan

dan

kurangnya

jiwa

wirausaha

(entrepreneurship) di lingkungan manajemen BUMN. 5) Kelima, ketiadaan dana untuk memenuhi kebutuhan modal investasi. Salah satu hambatan pengembangan BUMN adalah kurangnya dana investasi terutama untuk keperluan pengembangan usaha. Sebagian modal BUMN berasal dari utang sehingga biaya modalnya (cost of capital) lebih tinggi dibandingkan jika didanai dengan modal sendiri (ekuitas). 6) Keenam,

intervensi

vertikal

secara

berlebihan.

Seringkali

kebijakan

pemerintah dalam pengelolaan BUMN sangat intervensif sehingga manajemen BUMN mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan manajerial. 7) Ketujuh, beragam tujuan dan saling bertentangan. Dualisme tujuan BUMN, yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan dan pelayanan sosial kepada publik, merupakan salah satu penghambat BUMN untuk memasuki pasar yang kompetitif. 8) Kedelapan, misi lembaga yang salah arah dan tidak relevan. Adanya intervensi politik dan hambatan regulasi dapat mengacaukan misi BUMN sebagai entitas bisnis. 9) Kesembilan, pemanfaatan dan kinerja aset yang tidak optimal. Investasi yang dilakukan BUMN, terutama dalam bentuk infrastruktur, penggunaannya belum dapat dioptimalkan (not fully employed), antara lain karena masalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), konflik kepentingan, birokrasi, serta hambatan hukum. 10) Kesepuluh, praktik-praktik ilegal. Praktik ilegal seperti praktik suap, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, kolusi dan nepotisme, Universitas Indonesia


37

serta beberapa praktik ilegal lain dalam pengelolaan BUMN. Penerapan GCG diharapkan dapat membersihkan praktik-praktik ilegal tersebut.103 11) Kesebelas, pencurian dan korupsi. Tingginya kasus pencurian dan korupsi dalam tubuh BUMN merupakan masalah yang perlu dicermati secara serius baik oleh pemerintah maupun oleh manajemen BUMN.104 Jika pengelolaan BUMN seperti sekarang ini terus dipertahankan, bagaimana bisa berharap lebih. Maka, privatisasi bukan merupakan suatu hal yang aib. Banyak negara telah melakukannya dan telah terbukti membawa manfaat. Artinya privatisasi hanyalah alat untuk membentuk BUMN menjadi lebih professional dan transparan. Dan dari sisi pemerintah akan dapat memperoleh tambahan dana yang berasal dari investasi saham yang dimilikinya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah karena privatisasi adalah bisnis untuk bisnis.105 Prof. Safri Nugraha berpendapat bahwa tujuan privatisasi di negara-negara maju berbeda dengan negara-negara berkembang, namun pada umumnya tujuan privatisasi adalah mengurangi beban negara dalam melayani rakyatnya (dengan cara mengurangi peran negara), mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui keterlibatan swasta yang dianggap lebih professional, meningkatkan pendapatan negara melalui penjualan saham/kepemilikan perusahaan negara kepada swasta, serta meningkatkan efisiensi dan performance perusahaan negara.106 Tujuan-tnjuan tersebut dilatarbelakangi pada asumsi bahwa perusahaan milik pemerintah umumnya tidak efisien, tidak dapat bersaing, dan sarat dengan proteksi dan campur tangan birokrat yang tidak terbiasa berbisnis. Tentu saja tidak semua perusahaan negara tidak efisien, beberapa contoh seperti Pohang Steel Company di Korea Selatan dan beberapa perusahaan milik negara di Malaysia dan

103

Makalah, Bab II, Perlunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Diprivatisasi, Sumber: repository.usu.ac.idbitstream12345678928864...Chapter%20II, diakses pada awal 2012. 104

Dibyo Soemantri Priambodo, Refleksi BUMN 1993-2003 (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2004), hal. 61-62. 105

Arie Widiarto, “Privatisasi BUMN, Untung http://www.google.com/harian_umum_suara_merdeka/eko5.htm, hal. 2-3. 106

atau

Buntung,”

Mengutip pendapat dari Prof. Safri Nugraha pada Tesis, Amy Imelda Meliala, Op Cit.,

hal. 63-64. Universitas Indonesia


38

Perancis107 membuktikan bahwa perusahaan milik pemerintah juga dapat efisien, kompetitif dan menguntungkan. Menurut penulis, kinerja perusahaan milik pemerintah tidak lepas dari sistem birokrasi yang melatar-belakanginya.108 Seperti diketahui, meskipun masing-masing BUMN memiliki masalah spesifik akan tetapi secara umum BUMN mempunyai tantangan yang sama dalam “memutar” roda manajemennya, yaitu masih belum terpadunya persepsi atau visi dari masing-masing pimpinan terhadap misi dari sasaran perusahaan. Dari fenomena yang ada, seringkali tampak bahwa manajemen cenderung dikelola berdasarkan tradisi atau intuisi masing-masing dalam strata kepemimpinannya. Dalam hal ini agaknya koordinasi dan integrasi antar pimpinan dari berbagai sektor beserta tingkatan-tingkatannya masih perlu digalang secara lebih intensif, sehingga kemungkinan-kemungkinan munculnya kebijaksanaan yang bersifat “sektoral” ataupun cenderung “impulsif” dapat dihindari.109 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki BUMN yang bermasalah yang memenuhi kriteria di atas, sehingga salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, sekaligus memperluas skala ekonomis, langkah yang ditempuh sebagian besar BUMN yang berkinerja buruk adalah dengan melakukan privatisasi. Memasuki era globalisasi seperti sekarang, beberapa BUMN yang telah melakukan perbaikan manajemen, khususnya efisiensi operasi, akan mampu menghadapi persaingan pasar. Langkah perbaikan yang dilakukan meliputi restrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan, penerapan sistem pengendalian manajemen, dan kebijakan strategis lainnya. BUMN yang tidak melakukan perbaikan manajemen biasanya akan menghadapi berbagai kesulitan, terutama di bidang finansial.110 Restrukturisasi di sini adalah merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang

107

Safri Nugraha, “Privatization of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards? (Jakarta: University of Indonesia Faculty of Law Institute For Law and Economic Studies, 2004), hal. 15. 108


109

Pandji Anoraga, Op Cit., hal. 70.

110

repository.usu.ac.id, Op Cit. Universitas Indonesia


39

merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.111 Kebijakan privatisasi di Indonesia, pertama kali diatur pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN. Dalam Pasal 8 Kepres ini dinyatakan bahwa tujuan privatisasi BUMN adalah untuk meningkatkan GCG, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan bagi menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan investasi dari luar negeri. Tujuan privatisasi dari prespektif ekonomi menurut Ernst (1994) adalah sebagai berikut:112 1. Kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen (economic freedom and consumer sovereignity); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada pihak swasta sehingga pihak swasta dapat memberikan pelayanan publik yang terjangkau oleh pelanggan (Moore, 1986). 2. Meningkatkan efisiensi (improving efficiency); perusahaan publik secara relatif menunjukkan kinerja yang lebih burk jika dibandingkan dengan perusahaan swasta dalam posisi kompetisi serta penggunaan modal dan tenag kerja yang kurang efisien dan kurang menguntungkan. Di tengah-tengah persaingan ekonomi yang makin tajam, perusahaan negara dituntut untuk memainkan peran dalam proses pembangunan nasional. Sebagai badan usaha yang mempunyai tugas dan misi khusus, perusahaan negara harus tumbuh berkembang dan mendapatkan laba usaha. Namun dalam perjalanannya

perusahaan-perusahaan

negara

menghadapi

kendala

yang

menghambat gerak langkahnya.113 David Osborne dan Ted Gaebler berpendapat, bahwa cukup banyak pegawai pemerintah yang mempunyai kapasitas professional yang sangat baik dan berdedikasi tinggi di pemerintahan, namun sistem pemerintahan itu sendiri membuat kinerja orang-orang yang profesional tersebut menjadi tidak 111

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Op Cit., Pasal 1, Angka 11.

112

Riant Nugroho dan Randy R. W., Op Cit., hal. 70-71. Lihat juga, repository.usu.ac.id,

113


Op Cit.



40

produktif.114 Perbaikan kinerja perusahaan milik pemerintah sebenarnya dapat juga dilakukan dengan menyesuaikan sistem birokrasi dengan kebutuhan perekonomian negara. Dalam perkembangannya ternyata kemudian, tidak semua tujuan itu berhasil.115 Setiap usaha (organisasi) berhubungan erat dengan lingkungannya. Suatu organisasi tidak akan dapat berdiri sendiri dan selalu akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Demikian juga yang terjadi pada BUMN. Lingkungan BUMN dewasa ini mengalami perubahan-perubahan mendasar yang dramatis dan seringkali di luar dugaan.116 Mengingat bahwa organisasi BUMN pada umumnya cukup besar serta spesifik pekerjaannya, tidak semata-mata untuk unit akan tetapi uraian yang jelas bagi masing-masing jabatan. Seperti diketahui, karena pada akhirnya yang melaksanakan keseluruhan roda organisasi adalah sumber daya manusia yang memiliki karakter, kemauan dan kemampuan yang berbeda-beda, maka keberadaan rincian pekerjaan sangat strategis dalam mendukung efisien dan evektivitas kerja dalam suatu organisasi BUMN. Di samping itu, sejauh apresiasi berbagai pihak mengenai masalah organisasi juga relatif masih rendah. Bahkan diakui melakukan peningkatan perangkat keras berupa pengadaan teknologi, tetapi sangat kurang dalam mengembangkan perangkat lunak harus berjalan paralel.117 Segi yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan efisiensi dan disiplin pembangunan. Efisiensi berarti bahwa kita harus dapat meningkatkan manfaat berbagai sumber daya yang kita miliki sebaik-baiknya untuk kepentingan misi dan tujuan yang sedang diemban. Pemanfaatan sumber daya secara efisien ini merupakan kunci keberhasilan kita dalam mempersiapkan sikap usaha yang mandiri. Badan-badan usaha yang kita kembangkan perlu mempunyai kesadaran

114

David Osborne and Ted Gaebler, Reiventing Government, How The Enterpreneurial Spirit is Transforming The Publik Sector, For Schoolhouse to Statehouse, City Hall to the Pentagon (Boston: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1992). 115

Amy Imelda Meliala, Op Cit., hal. 64-65.

116


117

Ibid, hal 71. Universitas Indonesia


41

biaya,

menghindarkan

pemborosan,

serta

terus-menerus

meningkatkan

produktivitas.118 Menurut E.S. Savas : “Privatization is the act of reducing the role of government, or increasing the role of government, or increasing the role of private sector, in an activity or in ownership of assets”.119

Dengan pengertian ini setiap aktivitas yang mengurangi peran pemerintah dan di sisi lain meningkatkan peran swasta adalah suatu privatisasi. Terdapat bermacam-macam model privatisasi yang terjadi di negara-negara berkembang mulai dari penjualan saham perusahaan negara hingga Built Operate Transfer (BOT).120 Bentuk BOT umumnya dilakukan pada proyek-proyek infrastruktur yang pada umumnya beresiko tinggi.121 Privatisasi telah menjadi amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 (GBHN Tahun 1999-2004), yang menyebutkan, bahwa; Menurut keterangan Kementerian Menteri Negara BUMN sebagaimana yang termuat dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI Dengan Menteri Negara BUMN tentang Restrukturisasi dan Privatisasi Tahun 2008, secara umum gambaran mengenai kinerja BUMN yang menjadi latar belakang dilakukannya restrukturisasi dan privatisasi BUMN adalah sebagai berikut:122 a) BUMN-BUMN yang kegiatan usahanya tidak menyangkut hajat hidup orang banyak (eksternalitas rendah) dan sektor usahanya kompetitif akan dilakukan privatisasi dengan melepas sebagian atau seluruh saham negara (divestasi) pada BUMN-BUMN tersebut.

118

Ibid, hal 36.

119

E.S. Savas, Privatization, The Key To Better Government (New Jersey: Chatham House Publishers, Inc.), hal. 3. 120

Safri Nugraha, Op Cit., hal. 230.

121

Pandji Anoraga, Op Cit., hal. 69.

122

repository.usu.ac.id, Op Cit. Universitas Indonesia


42

b) Bagi BUMN-BUMN yang kinerjanya relatif bagus dan memiliki prospek untuk dikembangkan, namun membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan value perusahaan akan dilakukan privatisasi dengan penerbitan saham baru (saham dalam portepel) yang hasilnya (proceed) akan masuk ke kas perusahaan untuk memperkuat struktur permodalan. Metode yang akan dilakukan (IPO) disesuaikan dengan kondisi pasar dan kondisi perusahaan. c) Terhadap BUMN-BUMN yang kinerjanya kurang baik (merugi), namun masih memiliki prospek untuk dikembangkan dan telah pernah dilakukan restrukturisasi, sedangkan pemerintah tidak memiliki dana untuk penambahan modal kerja perusahaan, maka akan dilakukan privatisasi melalui penerbitan saham baru dan/atau melepas saham negara (divestasi) kepada mitra strategis. d) BUMN-BUMN yang terus menerus merugi dan prospek usaha kurang bagus akan dilakukan upaya penyelamatan melalui privatisasi kepada mitra strategis sebelum alternatif likuidasi (alternatif terakhir) diakukan. Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah BUMN, khususnya persero. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaanya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan adanya profesionalisme. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, dan memperhatikan amanat ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu undang-undang baru yang mengatur BUMN secara lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha.123 Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan, telah diamanatkan tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui 123

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Op Cit., Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Universitas Indonesia


43

restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk privatisasi.124 Melalui privatisasi diharapkan juga akan dapat merubah citra BUMN menjadi sebuah (commercial entity) dengan membebaskan dirinya dari intervensi birokrat, menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam internal manajemennya, dan memegang teguh prinsip GCG dalam seluruh jajaran BUMN tersebut.125 Lemahnya penegakan hukum di masyarakat, ternyata juga dirasakan di dalam sistem manajemen BUMN. Hal itu terjadi karena adanya sistem reward and punishment di beberapa perusahaan negara memang belum berjalan efektif. Dengan demikian sering kita dengar banyak pejabat BUMN yang memiiki kinerja yang kurang baik, akan tetapi tidak mendapat sanksi yang memadai. Melalui kajian komprehensif mengenai terjadinya KKN di berbagai instansi pemerintah saat ini tampaknya bisa ditarik benang merah bahwa dalam masyarakat yang sehat, berbagai organisasi atau badan usaha di dalmnya juga akan sehat. Sebaliknya dalam masyarakat yang belum sehat dengan sendirinya “organ” yang ada dalam masyarakat tersebut, termasuk badan usaha ataupun aparatnya juga akan terimbas. Dengan istilah, jika ingin membenahi BUMN, maka benahi pula seluruh lapisan masyarakat termasuk aparat pemeritah sampai ke pejabatnya. Sarana penting dalam pengembangan BUMN adalah peningkatan kemampuan tenaga manajerial yang akan mengelola usaha. Pengembangan kemampuan ini tidak hanya didapat dengan penataran dan pendidikan saja tetapi juga melalui berbagai penilaian dan evaluasi kemampuan yang memberi arah dari apa yang sesuai dengan pencapaian tujuan badan usaha. Walaupun demikian usaha pengembangan kemampuan manajerial melalui penataran dan programprogram lain, baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dilakukan. Memang pendidikan manajerial merupakan investasi yang harus dilaksanakan terus. Lepas landas dan kemandirian dalam usaha tidak mungkin dapat kita laksanakan tanpa suatu kemampuan manajerial yang memadai.126 124

Ibid.

125

repository.usu.ac.id, Op Cit.

126

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal. 36. Universitas Indonesia


44

Upaya BUMN dalam menjawab tantangan zaman memang tidak bisa terlepas dari penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, karena apa pun yang timbul dalam suatu organisasi pastilah berawal dari kualitas sumber daya manusia, dan terpulang pula pada profesionalisme mereka.127 Sebagai contoh, penjualan 55 persen saham PT. Lintas Marga Sedaya, pemegang konsesi proyek jalan tol Cikampek-Palimanan, kepada PLUS Expressways Berhad (Malaysia) masih memunculkan perdebatan. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pengadaan Infrastruktur melarang konsesi berpindah tangan sebelum infrastruktur beroperasi. Apalagi Lintas meneken perjanjian proyek pada 27 Juli 2006.128 Hal itu yang juga diperlukan oleh BUMN untuk menjawab tantangan zaman. Kendati misi utama BUMN terkesan merupakan beban yang berat, akan tetapi apabila penjabarannya proposional tentunya tidak akan terlampau membebani langkah-langkah strategis dan operasionalnya, dan penjabaran tersebut hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-orang yang professional.129 Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan dalam pelaksanaan privatisasi perusahaan milik negara tidak akan lagi menggunakan metode atau penjualan strategis kepada pihak asing. Menurutnya, “Penjualan saham BUMN kepada pihak asing sudah distop. Sudah tidak zamannya lagi menjual saham atau aset BUMN kepada asing”.130 Saat privatisi, kementerian BUMN hanya menyetujui privatisasi melalui pola pelepasan saham perdana kepada publik (IPO). Beliau berpendapat bahwa, “Jika asing masuk melalui pasar saham tidak masalah, tetapi penjualan langsung (strategic sales) kepada asing jangan sampai terjadi lagi”.131 Keinginan untuk mengefisiensikan pada hakikatnya didasari oleh yang lebih baik dan lebih efisien. Mengefisienkan, bukanlah hal yang tidak mungkin. 127

Ibid, hal. 72.

128

Investor Jalan Tol Tidak Harus Punya Uang!, 26 Juni 2007, http://www.jasaraharja.co.id/investor-jalan-tol-tidak-harus-punya-uang,4065.html, diakses pada awal 2012. 129

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal. 71.

130

Dahlan: Stop Penjualan Saham BUMN kepada Asing, 14/02/2012, 07:22, http://berita.liputan6.com/read/377191/dahlan-stop-penjualan-saham-bumn-kepada-asing, diakses pada awal 2012. 131



45

Untuk itu dibutuhkan prakondisi yang kondusif dan mendorong upaya perbaikan serta peyempurnaan operasional di tingkat perusahaan. Sebuah BUMN merupakan bagian atau sub-sistem yang lebih besar. Jelas di sini bahwa sukses dari suatu BUMN tertentu, tidak hanya ditentukan oleh aktivitas mikro di perusahaan tersebut, tetapi juga oleh kondisi di lingkungannya. Keberhasilan suatu BUMN tergantung dari interaksinya dengan sub sistem lainnya serta pada kekuatankekuatan yang berada di luar pengaruh dari pengelola BUMN tersebut.132 Mantan Direktur Utama PT. PLN ini juga menyatakan bahwa dengan pembenahan BUMN gencar dilakukan pemerintah, selain untuk menyehatkan perusahaan juga agar mampu membeli perusahaan asing. Dikatakannya bahwa, “Kita harus mendorong BUMN yang sudah memiliki aset dan kemampuan besar untuk ekspansi ke luar negeri. Bila perlu perusahaan Indonesia mengambil alih lagi perusahaan-perusahaan sawit yang berinvestasi di Indonesia saat ini”.133 Penawaran saham BUMN kepada umum (public offering of shares) dapat dilakukan baik secara parsial maupun secara penuh. Di dalam transaksi ini pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham kepemilikannya atas BUMN yang diasumsikan akan tetap beroperasi (going concern) dan menjadi perusahaan publik. Seandainya pemerintah hanya menjual sebagian dari sahamnya, maka BUMN berubah menjadi perusahaan patungan pemerintah dan swasta. Pendekatan semacam ini dilakukan pemerintah agar masih dapat mengawasi manajemen BUMN patungan tersebut sebelum kelak diserahkan sepenuhnya kepada swasta.134 Meski demikian Dahlan mengakui saat ini di benak masyarakat awam privatisasi melalui IPO sama dengan penjualan saham kepada pihak asing, padahal tidak demikian.135 Pada kesempatan itu Dahlan juga berjanji bahwa setiap IPO saham BUMN diupayakan pembelinya adalah mayoritas investor dalam

132

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal. 56.

133

http://berita.liputan6.com, Op Cit.

134

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal. 46-47.

135

http://berita.liputan6.com, Op Cit. Universitas Indonesia


46

termasuk karyawan BUMN. Dikatakannya bahwa, “Yang pasti saham BUMN harus dikuasai pemerintah tidak kurang dari 51 persen”.136 Perbaikan pada pelaku-pelaku ekonomi yang bergerak di bursa saham hendaknya juga perlu untuk ditingkatkan, terutama pada kedisiplinan dan kejujuran. Jangan sampai terjadi “crash” melalui kebocoran informasi, pemaksaan harga saham, pemalsuan saham, kolusi antara badan penilai, pemeriksa dan pelaksana atau adanya “insider trading”. Kalau hal ini terjadi maka kepercayaan nasabah akan menurun. Apabila beberapa waktu yang lalu kredibilitas suatu BUMN masih sering tergantung pada pemerintah, dalam pengertian pemerintah tentu akan menopang BUMN jika kesulitan muncul, maka dengan adanya deregulasi dan debirokratisasi diharapkan muncul sikap mandiri dari BUMN termasuk dalam menjaga kredibilitasnya, terlebih dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini.137 BUMN didorong go public agar lebih transparan. Demikian disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.138 Ada yang memandang, bahwa terjunnya BUMN ke pasar modal akan merusak mekanisme pasar yang baru akan terbentuk karena nama pemerintah dibawanya. Ada pula yang beranggapan sebaliknya, BUMN akan lebih menyehatkan pasar modal justru karena peran pemerintah. Di sisi lain, pemerintah sendiri sampai saat ini masih tenang-tenang saja. Keputusan tentang jadi tidaknya, kapan, dan BUMN mana yang diizinkan untuk go public belum dikeluarkan, meskipun isyarat sudah dilontarkan menteri keuangan sejak beberapa waktu lalu. Terlepas dari siapa yang memberikan komentar dan komentar apa yang diberikan, masalahnya adalah, apakah reaksi yang diberikan itu mengacu pada kepentingan kelompok usaha tertentu, ataukah memang dikaitkan dengan kepentingan perekonomian nasional.139 Hatta Rajasa menegaskan dirinya salah satu orang yang mendukung IPO BUMN. Karena jika terdaftar di bursa, maka BUMN akan lebih meningkat transparansi dan akuntabilitasnya. Beliau berpendapat bahwa, “Saya termasuk 136

Ibid.

137

Pandji Anoraga, SE, ME,Op Cit., hal 46, 71-72.

138

http://www.vibiznews.com, Op Cit.

139

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal 99. Universitas Indonesia


47

yang sangat mendorong BUMN go public karena masyarakt kita akan lebih menikmati, lebih sehat, lebih transparan dan terkontrol karena ada kontrol publik. Ketiga, ada banyak pemegang saham yang memungkinkan dia melaporkan. dengan kata lain corporate governance-nya pasti sehat”.140 Sebagai pelaku ekonomi yang berskala besar, wajar bila BUMN selalu mendapat sorotan. Apalagi bila dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk “memasyarakatkan” BUMN melalui pasar modal, sementara kalangan swasta sedang asyiknya menikmati berbagai manfaat dari pasar itu. Berbagai pihak sejak awal telah memberikan berbagai reaksi. Kalangan emitmen dan calon emitmen swasta, pengamat dan penjamin emisi telah memberikan berbagai tanggapan, yang cenderung beragam. Hatta Rajasa menyatakan meskipun banyak perusahaan BUMN yang IPO, tidak serta pemerintah meningkatkan target dividen BUMN pada negara. Pasalnya, IPO tersebut tidak ditujukan untuk memberikan sumbangan kepada negara melainkan untuk menyehatkan BUMN. Dikatakannya bahwa, “IPO bukan untuk menginjeksi dana APBN tapi untuk menyehatkan struktur keuangan dari perusahaan itu sendiri”.141 Dalam prespektif ekonomi kebijakan, manfaat pelaksanaan privatisasi selain utnuk memperbaiki perekonomian nasional (makro), juga bertujuan meningkatkan kinerja BUMN (mikro). 1) Manfaat privatisasi pada skala makro ekonomi a. Pertama, membantu pemerintah memperoleh dana pembangunan. b. Kedua, pengganti kewajiban setoran tambahan modal pemerintah. c. Ketiga, mendorong pasar modal dalam negeri.142 2) Manfaat privatisasi pada skala mikro BUMN a. Restrukturisasi modal (capital restructuring) privatisasi diarahkan untuk membentuk struktur modal yang lebih baik bagi perusahaan. Privatisasi melalui penerbitan saham baru dapat meningkatkan ekuitas perusahaan sehingga dana yang dibuthkan untuk mendanai proyek investasi ataupun operasi perusahaan dapat dipenuhi dari modal sendiri (equity). 140

http://www.vibiznews.com, Op Cit.

141

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit., hal 98-99.

142

Riant Nugroho dan Randy R. W,. Op Cit., hal. 69-71. Universitas Indonesia


48

Penerbitan saham dapat memperkuat struktur modal perusahaan serta mengurangi ketergantungan perusahaan atas utang kepada kreditor. Beban yang tinggi akan menghambat pertumbuhan serta meningkatkan biaya modal (cost of capital) yang ditanggung oleh perusahaan. b. Keterbukaan dalam Pengelolaan Perusahaan. Keterlibatan sektor swasta dan perubahan kepemilikan saham perusahaan menuntun manajemen untuk lebih transparan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan (GCG). Pemegang saham sebagai salah satu pemangku kepentingan (stake holder) memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan perusahaan serta kinerja perusahaan untuk periode tertentu. c. Peningkatan

Efisiensi

dan

Produktivitas.

Perubahan

kepemilikan

perusahaan dari pemerintah pada sektor swasta diharapkan mampu meningkatkan

kinerja

manajemen.

Privatisasi

diharapkan

mampu

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya perusahaan. Beberapa prinsip good coporate governance yang dijalankan manajemen diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. d. Perubahan Budaya Perusahaan. Perubahan kepemilikan perusahaan mendorong manajemen untuk melakukan revitalisasi manajemen serta perubahan budaya perusahaan. Perubahan dari status BUMN menjadi perusahaan swasta menuntut manajemen untuk bekerja lebih profesional di segala lini.143 Dengan adanya privatisasi diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional lagi serta adanya peningkatan partisipasi kontrol masyarakat dalam BUMN tersebut. Apabila dikaji secara lebih mendalam, masalah pengembangan organisasi bukanlah pekerjaan yang sederhana. Apalagi dalam persaingan bisnis dan kondisi sosial ekonomi dewasa ini yang selalu berubah, mengharuskan setiap kali ada peninjauan kembali mengenai eksistensi suatu organisasi. Adalah suatu hal yang keliru apabila keberadaan organisasi hanya dipandang sebagai sekedar persyaratan formil, seyogianya organisasi memang harus diapresiasi dalam kerangka

143

Ibid, hal. 11. Lihat juga, repository.usu.ac.id, Op Cit. Universitas Indonesia


49

meningkatkan efektifitas kegiatan untuk mencapai sasaran.144 Tuntutan yang makin besar di masa mendatang ini akan menuntut peningkatan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, pada masa-masa mendatang fungsi BUMN khususnya persero sebagai unit bisnis strategis (SBU: Strategic Bussiness Unit) akan lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya yang majemuk itu.145 Pembangunan nasional di masa mendatang akan menghadapi tantangan yang amat berat untuk dapat diatasi, terdapat beberapa di antaranya seperti penciptaan lapangan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya, peningkatan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, keseimbangan pembangunan antar daerah, pembangunan dunia usaha swasta dan koperasi.146 Usaha restrukturisasi perusahaan di samping dilakukan dengan tujuan untuk perluasan usaha, sering juga dilakukan justru untuk merampingkan usaha, baik dalam rangka back to basic (kembali ke bisnis pokok), atau tidak. Perampingan usaha dapat dilakukan melalui pengalihan saham/asset, kepailitan, di samping metode perampingan usaha lainnya.147 Hal ini sejalan dengan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar, serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.148

144

Pandji Anoraga, SE, ME, Op Cit. hal 71.

145

Ibid, hal 21-22.

146

Ibid, hal 32.

147

Munir Fuady, SH, MH, LL.M, Op Cit., hal. 175.

148

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Penjelasan Atas Undang-Undang Universitas Indonesia


50

Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.149 Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional seperti kesepakatan mengenai World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Service, dan kerjasama ekonomi regional Asia Pacific (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC).150 Namun perlu diingat pula bahwa ketika pemerintah (termasuk di dalamnya negara-negara yang menganut pasar bebas) memiliki peran yang berlebihan dalam ekonomi, maka harus diakui akan menurunkan daya saing, vitalitas ekonomi dan stabilitas ekonomi.151 Namun Prof. Safri Nugraha berkesimpulan bahwa menurutnya tidak terdapat hubungan antara privatisasi dan efisiensi antara sebuah perusahaan.152 Efisiensi lebih merupakan isu manajemen dari pada isu privatisasi. Tanpa perubahan sistem manajemen perusahaan yang baik, privatisasi tidak akan menghasilkan efisiensi. Tidak hanya faktor internal sebagaimana telah disebutkan di atas, privatisasi pada negara-negara berkembang juga dilatarbelakangi tekanan-

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 149


Ibid.

151

Richard L. Lesher, “Janji Demokrasi : Membangun Ekonomi Modern,” Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 2, No. 1, Januari – April 2001, hal. 55. 152

Safri Nugraha, Op Cit., hal. 230. Universitas Indonesia


51

tekanan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Moneter Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) kepada pemerintah Indonesia.153

2.3. Dasar Hukum Pelepasan Saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Publik Dalam UUD 1945 dikatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam perkembangannya banyak unit-unit produksi dan distribusi yang dulu dikuasai/dimiliki oleh negara, ternyata banyak cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak kemudian beralih dimiliki swasta. Ini dapat dilihat adanya pengambilalihan peran negara oleh swasta dalam bentuk monopoli yang mengakibatkan beban bagi perekonomian rakyat. Walaupun dapat dikatakan bahwa pemilikan oleh swasta bisa juga diartikan sebagai “dikuasai oleh negara”, karena ada pengaturan khusus. Dalam kondisi yang demikian, muncul kebijaksanaan pemerintah tentang swastanisasi, karena kurang mampunya BUMN dalam bidang manajemen perusahaan.154 Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.155 Penataan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN telah dilakukan pemerintah pada waktu yang lalu dan kiranya akan terus berlanjut. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan penataan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN. Pada tahun 1960, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya 153


154

Riant Nugroho dan Randy R. W., Op Cit.

155



52

keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai, serta bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada.156 Pada tahun 1969, ditetapkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. Dalam undang-undang tersebut, BUMN disederhanakan bentuknya menjadi tiga bentuk usaha negara yaitu perusahaan jawatan (perjan) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927: 419), perusahaan umum (perum) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dan perusahaan perseroan (persero) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, pemerintah membuat pedoman pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan). Berbagai peraturan pemerintah tersebut memberikan arahan yang lebih pasti mengenai sistem yang dipakai dalam upaya peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam pengelolaan BUMN.157 Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.158 Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan 156

Ibid.

157

Ibid.

158

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op Cit., Penjelasan atas UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Universitas Indonesia


53

masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.159 Dapat dikatakan bahwa hampir semua ketentuan dalam KUHD diambil alih sehingga menjadi pasal-pasal dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Bahkan pada prinsipnya pasal-pasal dalam Undang-undang Perseroan Terbatas merupakan ketentuan dalam KUHD yang telah dikembangkan atau dijabarkan selanjutnya.160 Jika misalnya ada klaim dari pihak luar karena aktivitas bisnis dari anak perusahaan, siapakah yang bertanggung jawab secara hukum. Apakah anak perusahaan, atau perusahaan holding, ataupun kedua-duanya. Dalam ilmu hukum dikenal “doktrin keterbatasan tanggung jawab” dari suatu badan hukum. Maksudnya secara prinsipil, setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya.161 Pasal 40, ayat (2) KUHD menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh dari saham-saham itu.162 Namun, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tersebut masih belum memberi landasan hukum yang kuat di dalam pengembangan badan usaha negara sejalan dengan perkembangan dunia korporasi seperti halnya upaya-upaya privatisasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.163 Kalau permodalan suatu perusahaan dapat ditingkatkan, maka modal tersebut dapat juga diturunkan. Sehingga penurunan modal ini juga dianggap salah satu metode dalam restrukturisasi perusahaan.164 Restrukturisasi dilakukan dengan 159

Ibid.

160


161

Ibid, hal. 125.

162

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 40, Ayat (2).

163

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Op Cit., Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



54

maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Tujuan restrukturisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi. Kemudian dalam hal Restrukturisasi BUMN di antaranya meliputi: a. Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi : 1) Peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah; 2) Penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. 3) Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.165 Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan

kemanfaatan

umum,

dalam

Undang-undang

BUMN

disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu perusahaan perseroan (persero) yang bertujuan memupuk keuntungan, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bias hidup berkelanjutan.166 Maksud dan tujuan pendirian persero adalah : a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.167

164


165


166

Ibid, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 167



55

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek perseroan, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.168 Undang-undang Perseroan Terbatas memperkenankan dan mengatur masalah penurunan modal perusahaan. Ini merupakan ketentuan baru, yang tidak dikenal sebelumnya, baik dalam KUHD ataupun dalam praktek di bawah komando KUHD. Undang-undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam penurunan model (equity dan non equity), yaitu yang disebut (1) pembelian kembali saham, dan (2) pengurangan modal. Pembelian kembali saham tidak lain dari pengurangan modal setor yakni berupa saham yang sedang beredar di kalangan pemegang saham. Jadi, merupakan penarikan saham yang sedang beredar.169 Khusus mengenai program privatisasi, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ditegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk persero sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor kegiatan yang dilakukan persero tersebut. BUMN persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya hanya BUMN persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.170 Di samping penurunan saham equity, mungkin pula dilakukan penurunan modal non equity, seperti penurunan modal kerja, atau biaya. Hal ini akan berdampak misalnya terhadap: 1. Perampingan tenaga kerja; 2. Pergantian manajemen; 3. Penutupan cabang; 4. Back to basic; 168

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op Cit., Penjelasan atas UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 169


170



56

5. Pergantian sistem manajemen, Pemasaran produksi, dan; 6. Pembedahan perusahaan, dan sebagainya.171 Selain

itu,

undang-undang

mengatur

pula

ketentuan

mengenai

restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya, serta hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upayaupaya penyehatan BUMN.172 Ketentuan mengenai privatisasi dalam tubuh BUMN diatur dalam Pasal 1, butir 12, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan bahwa privatisasi merupakan pejualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.173 Di samping persero yang dapat diprivatisasi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 juga mengatur mengenai persero yang tidak dapat diprivatisasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77, antara lain: 1) Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan hanya oleh dikelola oleh BUMN; 2) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara; 3) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; 4) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dilarang

untuk

diprivatisasi.174 Agar suatu privatisasi dapat berjalan dengan baik dan tepat tujuan, tentu harus diatur ketentuan mengenai bentuk-bentuk privatisasi yang dapat dilakukan oleh BUMN. Bentuk-bentuk privatisasi tersebut sesungguhnya beraneka ragam, 171

Munir Fuady, SH, MH, LL.M, Op Cit., hal. 172-173.

172


Ibid, Pasal 1, Butir 12.

174



57

sehingga Undang-undang Badan Usaha Milik Negara memberikan batasan bentuk privatisasi yang dapat dilakukan oleh BUMN yang hendak melakukan privatisasi. Dalam pasal 78, Undang-undang Badan Usaha Milik Negara privatisasi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1) Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, hal ini berarti privatisasi dilakukan dengan penjualan saham melalui penawaran umum (Initial Public Offering atau go public), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (direct placement) bagi BUMN yang telah terdaftar di bursa; 2) Penjualan saham langsung kepada investor, hal ini berarti suatu privatisasi dilakukan dengan penjualan saham kepada mitra strategis (direct placement) atau kepada investor lainnya termasuk financial investor. Cara ini khusus berlaku bagi penjualan saham BUMN yang belum terdaftar di bursa. Hal ini berarti saham milik suatu BUMN tersebut dijual kepada pihak tertentu yang hendak menjadi mitra usaha BUMN tersebut sehingga mitra usaha tersebut kemudian bertindak sebagai pemilik. Dengan kata lain, mitra usaha dapat juga bertindak sebagai pemegang saham mayoritas yang kemudian juga sebagai pengendali perusahaan. 3) Penjualan saham kepada menajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan merupakan penjualan sebagian besar atau seluruh saham suatu perusahaan langsung

kepada

manajemen

dan/atau

karyawan

perusahaan

yang

bersangkutan. Dengan kata lain, kepemilikan perusahaan beralih pada pihak yang terkait dengan perusahaan.175 Tata cara privatisasi yang diatur dalam Undang-undang Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut: 1. Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaanperusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dalam hal ini, peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

175



58

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Persero. Dalam peraturan pemerintah diatur antara lain mengenai: a. Penentuan BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi; b. Penyampaian program tahunan privatisasi kepada komite privatisasi; c. Konsultasi dengan DPR dan Departemen/Lembaga Non Departemen terkait; d. Pelaksanaan privatisasi. 2. Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Privatisasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Negara tidak memiliki seluruh saham. Dalam hal ini, kepemilikian saham akan disesuaikan dengan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi harus juga memperhatikan aspek-aspek perjanjian dan atau kesepakatan dengan pemegang saham lainnya. Hal ini berarti, pemerintah tidak dapat secara sepihak memutuskan jumlah saham yang menjadi haknya, sekalipun jumlah saham yang dimiliki pemerintah minimal 51%. Pada ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modal seluruhnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan bertujuan mengejar keuntungan. Privatisasi BUMN dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan dari DPR-RI yang di dalam persetujuannya memuat target penerimaan Negara dari hasil privatisasi. Rencana privatisasi harus dituangkan dalam program tahunan. Privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR-RI. Privatisasi tersebut dapat dilakukan terhadap saham milik negara pada persero dan/atau saham dalam simpanan. Dengan kata lain, terdapat beberapa macam pilihan untuk Universitas Indonesia


59

melakukan privatisasi. Privatisasi memuat beberapa prinsip yang harus ditaati oleh pemerintah, yaitu: 1. Transparansi; 2. Kemandirian; 3. Akuntabilitas; 4. Pertanggung jawaban; 5. Kewajaran; dan 6. Prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar. Dalam Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 terdapat tata cara melakukan privatisasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), yaitu: 1. Penjualan sahan berdasarkan ketentuan pasar modal; 2. Penjualan sahan secara langsung kepada investor; 3. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan persero yang bersangkutan.176 Penetapan cara privatisasi dilakukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Menteri. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurangkurangnya memenuhi kriteria : a. Industri/sektor usahanya kompetitif ; atau b. Industri/sektor usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah Suatu perusahaan persero (persero) tidak dapat diprivatisasi apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut : a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN. b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara. c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

176

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Pasal 5. Universitas Indonesia


60

d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dilarang

untuk

privatisasi. Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.177 Privatisasi ditujukan untuk peningkatan kinerja perusahaan agar mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi negara dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan adanya penjualan sejumlah saham kepada masyarakat, dengan maksud agar dapat melakukan pengembangan usaha.178 Di Indonesia, pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR-RI memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. Rencana privatisasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR-RI. Privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang mensejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Dikemukakan bahwa sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil optimal bagi peningkatan kesejahteraan mayarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola 177


I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Cet II (Jakarta: Yayasan SAD Satria Baktia, 2000), hal. 357. Universitas Indonesia


61

perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten.179

179



62

BAB 3 KEBIJAKAN PELEPASAN SAHAM PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK KE PUBLIK

3.1. Sejarah Singkat dan Jejak Langkah Perseroan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk (Perseroan/Jasa Marga) merupakan perusahaan perintis penyelenggaraan jalan tol di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 01 Maret 1978. Sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Jasa Marga, Jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air. Berbekal pengalaman selama lebih dari tiga dasawarsa, perseroan membuktikan kepiawaiannya dengan tetap menjadi pemimpin pasar di industri jalan tol di Tanah Air.180 Hingga saat ini perseroan telah mengoperasikan 531 km jalan tol atau 72 % dari total panjang jalan tol di Indonesia.181 Jasa Marga didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, PT. Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation), Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan,182 yang kemudian diubah berdasarkan Akta Nomor 187 tanggal 19 Mei 1981 dengan nama perseroan dibuah menjadi PT. Jasa Marga (Persero) dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturutturut di bawah Nomor 766 dan Nomor 767 tanggal 2 Maret 1982, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 10 September 1982, Tambahan Nomor 1138.183 Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1, angka 1, Undangundang Perseroan Terbatas, bahwasannya perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan 180

Laporan Tahunan Jasa Marga, tahun 2010.

181

http://www.jasamarga.com, Op Cit.

182

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op Cit., Pasal 8, Ayat (1).

183

Laporan Tahunan Jasa Marga, tahun 2007, Op Cit. Universitas Indonesia


63

pelaksanaannya,184 seperti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jasa Marga (Persero) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan Jasa Marga (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol serta Surat Keputusan Menkeu RI Nomor 90/KMK.06/1978 tanggal 27 Pebruari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga (Persero) di bidang jalan tol.185 Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya perseroan.

keputusan

menteri

mengenai

pengesahan

badan

hukum

186

Bidang usaha Jasa Marga adalah membangun dan menyediakan jasa pelayanan jalan tol. Untuk itu perseroan melakukan aktifitas usaha sebagai berikut: 1. Melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru. 2. Mengoperasikan dan memelihara jalan tol. 3. Mengembangkan usaha lain, seperti tempat istirahat, iklan, jaringan serat optik dan lain-lain, untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jalan dan meningkatkan hasil usaha perusahaan. 4. Mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan tol.187 Perusahaan telah mengelola dan mengoperasikan 13 hak pengusahaan (konsesi) jalan tol melalui sembilan kantor cabang dan satu anak perusahaan yaitu: 1. Jalan tol Jagorawi 2. Jalan Tol Jakarta-Tangerang 3. Jalan Tol Jakarta- Cikampek 184


185

Laporan Tahunan Jasa Marga, tahun 2007, Op Cit.

186

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op Cit., Pasal 7, Ayat (4).

187

http://www.jasamarga.com, Op Cit.. Universitas Indonesia


64

4. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta 5. Jalan Tol Prof. Dr.Ir. Sedyatmo 6. Jalan Tol Serpong-Pondok Aren (dioperasikan oleh JLJ) 7. Jalan Tol Cikampek -Purwakarta-Cileunyi 8. Jalan Tol Padalarang –Cileunyi 9. Jalan Tol Palimanan-Kanci 10. Jalan Tol Semarang 11. Jalan Tol Surabaya Gempol 12. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa 13. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (dioperasikan oleh JLJ).188 Pendapatan perusahaan sebagian besar diperoleh dari pendapatan hasil pembayaran tol untuk jalan

tol yang dimiliki.189 Faktor penting yang

mempengaruhi hasil operasi perseroan adalah tingkat volume lalu lintas kendaraan pada jalan tol, tarif tol, beban operasi dan pendapatan (beban) lain-lain - bersih.190 Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1978, pada tanggal 01 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

Tugas

utama

Jasa

Marga

adalah

merencanakan,

membangun,

mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.191 Pada awal berdirinya, perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga. Sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-

188

Ibid.

189


190

Ibid.

191

Laporan Tahunan Jasa Marga, tahun 2011. Universitas Indonesia


65

Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978.192 Pada era tahun 1980-an, berbagai jalan tol lain dibangun Jasa Marga bersama pemerintah.193 Kemudian pada akhir dasawarsa tahun 80-an pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate and Transfer (BOT). Pada dasawarsa tahun 1990-an perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memberikan kuasa penyelenggaraan kepada investor-investor swasta, yang pada saat krisis moneter 1998 sebagian besar gagal mewujudkan proyeknya, sehingga sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku pada saat itu, perseroan harus mengambil alih hak konsesinya. Beberapa jalan tol yang diambil alih Jasa Marga antara lain adalah JORR dan Cipularang.194 Pada tahun 2004 Jasa Marga berhasil memenangkan 3 (tiga) konsesi baru yaitu Bogor Ring Road, SemarangSolo, Gempol-Pasuruan dan 2 (dua) ruas JORR 2 (Cengkareng-Kunciran dan Kunciran-Serpong) pada tahun 2007. Dua ruas tol baru lainnya yaitu SurabayaMojokerto dan JORR W2 Utara menambah jumlah ruas tol yang dimiliki perseroan. Saat ini perseroan sedang membangun 7 (tujuh) ruas tol baru dengan panjang sekitar 200 km, yang diharapkan dapat beroperasi secara bertahap antara 2009-2013.195 Portofolio jalan tol yang dimiliki oleh perseroan membentang meliputi wilayah geografis yang beragam termasuk jalan tol yang memberikan akses ke dan di sekitar 3 kota terbesar di Indonesia, yaitu: Jakarta, Surabaya dan Medan, sehingga perseroan tidak hanya bergantung kepada sebuah wilayah atau pada ruas tol tertentu saja. Perusahaan meyakini bahwa portofolio aktiva perusahaan yang terdiversifikasi membedakannya dengan operator jalan tol lainnya di Asia yang memiliki portofolio yang relatif lebih kecil dan mengurangi dampak potensial dari

192

Ibid.

193

Laporan Tahunan Jasa Marga, tahun 2009.

194


195



66

bencana alam maupun bencana yang dikarenakan oleh perbuatan manusia pada pendapatan perusahaan dari kegiatan usaha.196 Perekonomian Indonesia saat ini terus tumbuh dan berkembang dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1% pada tahun 2010. Dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, pasar di Indonesia sangat menjanjikan dan menjadikan Indonesia sebagai emerging market dimana potensi sebagai tujuan investasi secara langsung juga semakin tinggi. Infrastruktur dibutuhkan selain untuk meningkatkan investasi baik swasta maupun asing, juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. Namun demikian, saat ini kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh dari harapan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut karena berbagai kendala yang dihadapi.197 Saat ini konsep tol dalam penyediaan infrastruktur jalan masih sangat dibutuhkan mengingat kondisi anggaran pemerintah yang terbatas dalam penyediaan dan pengoperasian infrastruktrur jalan. Partisipasi BUMN dan swasta dalam pembangunan jalan tol di masa yang akan datang masih sangat dibutuhkan karena alokasi pembangunan infrastruktur tidak lagi bertumpu pada alokasi anggaran pemerintah. Jasa Marga sebagai leader dalam industri jalan tol di Indonesia dengan pangsa pasar 72,71% dari segi panjang jalan dalam kilometer dan 83,27% dari segi lalu lintas harian jelas mempunyai kemampuan baik dari sumber daya dan pendanaan untuk mewujudkan pembangunan jalan tol yang semakin panjang.198 Di Indonesia kita menyongsong perkembangan basar sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan. Cakrawala kehidupan Indonesia akan jauh lebih luas dari sekarang sejalan dengan peningkatan kualitas hidup yang meningkat. Untuk melayaninya perlu ada produksi barang penyediaan jasa dan penciptaan kemudahan-kemudahan bagi hidup yang semakin luas cakrawalanya itu. Tidak semua penggarapannya dapat diserahkan kepada hukum pasar. BUMN dapat

196


197


198



67

diberi tugas, agar kebutuhan barang, jasa dan kemudahan masyarakat jangan ada yang tertinggal.199

3.2. Kebijakan Pelepasan Saham dan Kesejahteraan Karyawan Perseroan Pembangunan jalan tol yang merupakan salah satu infrastruktur penting dalam menunjang distribusi barang dan jasa bergerak lambat, tidak sebanding dengan pertumbuhan produksi kendaraan yang meningkat pesat. Hal ini menyebabkan timbul banyaknya kemacetan, lamanya waktu tempuh perjalanan sehingga

menyebabkan

tingginya

biaya

distribusi

dan

pada

akhirnya

menyebabkan tidak kompetitifnya produk dan jasa yang dihasilkan. Pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol harus menjadi prioritas agar momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik.200 Pada tahun 2007 Jasa Marga menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) sejak pemerintah melepas 30% sahamnya kepada masyarakat pada tanggal 12 November 2007.201 Perseroan Terbuka merupakan perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.202 Yang bertindak sebegai penjamin pelaksana emisi adalah PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Mandiri Sekuritas.203 Pada tahun 2009 perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan saham pada tiga perusahaan yaitu PT. Marga Kunciran Cengkareng pemegang konsesi Jalan Tol Cengkareng-Kunciran, PT. Marga Trans Nusantara pemegang konsesi Jalan Tol Kunciran-Serpong, PT. Marga Nujyasumo Agung pemegang konsesi

199


200


201


202

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op Cit.,Pasal 1,Angka 7.

203

Oleh Wahyu Daniel – detikNews, Harga Saham Jasa Marga Ditentukan 8 Oktober, Senin, 01/10/2007, 15:20 WIB, http://preview.detik.com/detiknews/read/2007/10/01/152007/836432/6/harga-saham-jasa-margaditentukan-8-oktober, diakses pada awal tahun 2012. Universitas Indonesia


68

Jalan Tol Surabaya- Mojokerto yang mempunyai konsesi 35 tahun. Di ketiga ruas tersebut, perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas.204 Kemudian pada tahun 2011 Jasa Marga meningkatkan penyertaan kepemilikan saham hingga menjadi pemegang saham mayoritas dengan melakukan pembelian saham pemegang saham eksisting pada PT. Margabumi Adhikaraya sebagai pemilik konsesi Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan masa konsesi 35 tahun. Selain itu, bersama konsorsium tujuh BUMN, perusahaan ditunjuk sebagai pemrakarsa proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai- Benoa di Bali dengan masa konsesi 50 tahun. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2011 perusahaan mempunyai tambahan sembilan ruas jalan tol baru melalui anak perusahaan dimana perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas.205 Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwasannya setiap jalan tol baru harus dibangun dan dikelola oleh satu perusahaan yang dibentuk khusus. Untuk jalan-jalan tol baru, perseroan bekerja sama dengan mitra strategis, dan/atau perusahaan milik pemerintah daerah (BUMD). Pada anak perusahaan pengelola jalan tol baru tersebut, perseroan menjadi pemegang saham mayoritas agar dapat berperan sebagai pengendali dalam percepatan pengoperasian jalan tol. Dalam menambah panjang jalannya, selain melalui tender, perseroan juga mengakuisisi ruas-ruas baru yang potensial, yang pemegang konsesinya memiliki hambatan untuk membangun jalan tol tersebut, terutama jalan tol yang terletak di kota-kota besar yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sedapat mungkin terhubung dengan jalan tol eksisting perseroan/anak perusahaan.206

204


205

Ibid.

206



69

207

Tabel J. 1: Kepemilikan Saham (Shareholders) Pada Periode Awal Tahun 2012  Kuning: Pemerintah (Jasa Marga)  Biru: Publik Tujuan utama Jasa Marga melakukan Initial Public Offering (IPO) adalah untuk meningkatkan value perseroan melalui ekspansi pembangunan jalan-jalan tol baru. Jalan tol baru yang dimiliki oleh perseroan tentunya jalan tol yang mempunyai kriteria kelayakan secara finansial dengan risiko-risiko yang dapat

207

http://www.jasamarga.com/id, Op Cit. Universitas Indonesia


70

dimitigasi oleh perseroan.208 Perseroan juga telah memanfaatkan skema bantuan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah yaitu dana bergulir dan land capping untuk pembebasan lahan. Kedua skema tersebut membantu perusahaan untuk memitigasi risiko pendanaan proyek pada saat pembebasan lahan. Dana bergulir meniadakan risiko “uang mati” perusahaan karena tersendatnya pembebasan lahan dan land capping memberikan jaminan atas kelayakan proyek. Risiko pendanaan dapat dimitigasi karena dana pembebasan lahan menggunakan dana pemerintah terlebih dahulu, dan setelah 100% tanah bebas minimal untuk satu seksi, baru perusahaan membayar, sedangkan kelebihan biaya tanah diatas biaya pada saat rencana bisnis dibuat ditanggung oleh pemerintah.209 Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk: - Sekitar Rp. 256,9 miliar untuk kontribusi modal pada anak perusahaan perseroan, PT. Marga Sarana Jabar, untuk digunakan sebagai pendanaan belanja modal konstruksi jalan tol Bogor Ring Road; - Sekitar Rp. 1.229,4 miliar untuk kontribusi modal pada anak perusahaan perseroan, PT. Trans Marga Jateng, untuk digunakan sebagai pendanaan belanja modal konstruksi jalan tol Semarang-Solo; - Sekitar Rp. 441,9 miliar untuk kontribusi modal pada anak perusahaan perseroan, PT. Transmarga Jatim Pasuruan, untuk digunakan sebagai pendanaan belanja modal konstruksi jalan tol Gempol-Pasuruan; - Sekitar Rp. 150,0 miliar untuk pelunasan pokok Obligasi VIII Seri M Tahun 2000 dengan tingkat bunga 16,50% yang akan jatuh tempo pada Maret 2008; - Sisanya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal pada proyek-proyek pembangunan jalan tol lainnya, perbaikan jalan tol yang telah ada saat ini dan cost overrun yang dapat timbul dari proyek-proyek jalan tol yang telah disebutkan di atas.210 Dana IPO yang telah digunakan sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai Rp 1,01 triliun atau 29,90% dari proceeds yang telah didapatkan pada 208


209

Ibid.

210



71

tahun 2007. Ini disebabkan karena adanya kebijakan dana bergulir dari pemerintah untuk pembiayaan pembebasan lahan yang tidak mengharuskan perseroan untuk menggunakan dananya sebelum lahan selesai dibebaskan. Realisasi Capital Expenditures (Capex/belanja modal) untuk tahun 2010 mencapai Rp 1,18 triliun atau turun sebesar 27,40% dibandingkan dengan jumlah Capex tahun 2009 dan merupakan 47,02% rencana Capex tahun 2010.211 Perseroan akan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Nomor Kep15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan Nomor Kep.27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada BAPEPAM dan LK dengan mengemukakan

alasan beserta pertimbangannya dan perubahan

penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.212 Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari saham seri A dwiwarna dan saham biasa atas nama seri B. Perseroan hanya mengeluarkan 1 (satu) saham seri A dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun. Saham seri A dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada Negara Republik Indonesia hak istimewa sebagaimana diuraikan di bawah ini: - Rapat

Umum

Pemegang

Saham

(RUPS)

untuk

mengangkat

dan

memberhentikan anggota direksi dan komisaris harus dihadiri dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. Selain itu anggota direksi dan komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang

211


212



72

diajukan oleh pemegang saham seri A dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. - RUPS sehubungan dengan perubahan anggaran dasar harus dihadiri dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A dwiwarna. - RUPS sehubungan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus dihindari dari keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A dwiwarna. - RUPS sehubungan dengan pembubaran dan likuidasi dari perusahaan harus dihadiri dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A dwiwarna.213 Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, bahwasannya Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.214 Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, diutarakan bahwa sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain maka pemegang saham seri A dwiwarna dan saham seri B mempunyai hak yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, saham seri B mempunyai hak yang sama antara lain untuk (i) menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, (ii) menerima dividen, dan (iii) membeli saham baru perusahaan. Sedangkan hak istimewa dari pemegang saham seri A telah diterangkan di atas. Saham biasa atas nama seri B yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama seri B lainnya dari perusahaan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.215

213

Ibid.

214


215



73

Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Sofyan Djalil mengatakan bahwa, “Kita juga jaga keseimbagan pasar sekunder karena investor lokal yang jadi masalah adalah cuma cari capital gain saja.”216 Dengan diterbitkannya Surat Ketua BAPEPAM dan LK Nomor S.5526/BL/2007 tanggal 1 November 2007, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh perusahaan dalam rangka penawaran umum saham perdana ialah sejumlah 2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta) saham biasa atas nama seri B yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham telah menjadi efektif,217 harga penawaran umum Rp. 1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah), dan jumlah penawaran umum sebesar Rp. 3.468.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh delapan miliar rupiah).218 Privatisasi Jasa Marga ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR melalui Surat Nomor KD.01/3406/DPR RI/2007.219 Saham Jasa Marga (JSMR) di pasar modal terus meningkat dan mencapai harga Rp 3.425 pada penutupan perdagangan akhir tahun 2010 dan merupakan kenaikan sebesar 89,23% dibandingkan dengan pembukaan harga di tahun yang sama dan 101,47% terhadap harga perdana tahun 2007 sebesar Rp 1.700. Peningkatan value tersebut sangat menggembirakan karena merupakan cermin kepercayaan investor terhadap prospek dan reputasi pengelolaan perusahaan. Kredibilitas yang baik tersebut diperkuat oleh keberhasilan Jasa Marga meraih penghargaan sebagai Emiten Terbaik Sektor Infrastruktur pada Investor Awards Best Listed Companies 2010 yang diselenggarakan oleh Majalah Investor dan The Most Trusted Companies Based on Investor and Analysts’ Assessment Survey yang diselenggarakan oleh Majalah SWA.220 216

Oleh Wahyu Daniel – detikFinance, Menneg BUMN: Pesanan Saham Jasa Marga Rp 17 T, Kamis, 01/11/2007, 17:07 WIB, http://finance.detik.com/read/2007/11/01/170724/847529/6/pesanan-saham-jasa-marga-rp-17-t, diakses pada awal 2012. 217


218

Ibid.

219

Bisnis Indonesia, Jasa Marga tangguhkan penjualan CMNP, 3 Juni 2007, http://www.bumn.go.id/24937/publikasi/berita/jasa-marga-tangguhkan-penjualan-cmnp/, diakses pada awal 2012. 220



74

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 12 September 2007 sebelumnya, pemegang saham telah menyetujui rencana Program Penjatahan Saham Karyawan dan Manajemen (Employee and Management Stock Allocation/ESA). Program ESA Perseroan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IX.A.7 yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik dapat diberikan kesempatan untuk dimiliki oleh karyawan dan manajemen perseroan dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh perseroan.221 Tujuan utama program ini adalah agar karyawan perseroan memiliki rasa memiliki (sense of belonging) dan diharapkan terdapat peningkatan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholder perseroan. Peserta program ESA adalah karyawan dan manajemen perseroan dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dan tercatat dalam administrasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Perseroan posisi 31 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh perseroan. Program ESA antara lain terdiri dari: - Saham Bonus: Yang dimaksud dengan saham bonus dalam Program ESA ini adalah saham yang diberikan sesuai dengan Program Penjatahan Saham Karyawan

dan

Manajemen

(Employee

and

Management

Stock

Allocation/ESA) sebagaimana dimaksud sebelumnya. Komisaris perseroan (selain komisaris independen), direksi perseroan dan seluruh karyawan tetap yang memenuhi kriteria tertentu akan menerima saham bonus pada saat penawaranm umum perdana sebesar ekuivalen dengan satu bulan gaji bulan Juni 2007. Perseroan mengantisipasi untuk memberikan sekitar 11.862.000 saham di dalam skema saham bonus yang akan diberikan kepada komisaris non independen/direksi dan karyawan masing-masing sebesar 1,7% dan 98,3%. Saham bonus tersebut tidak dapat dijual maupun dipindahtangankan selama 3 (tiga) tahun (periode lock up). Kecuali dalam kasus-kasus tertentu dimana pihak penerima saham bonus tidak bekerja lagi pada perseroan maka

221



75

periode lock up akan berakhir. Setelah periode lock up berakhir, pihak yang menerima saham bonus tersebut sampai tiga tahun setelah diberikan dan setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Pemberian saham bonus diperlakukan sebagai beban yang jumlahnya sama dengan total saham bonus yang dikalikan dengan harga penawaran saham perdana. - Saham Jatah Pasti: Selain pemberian saham bonus, peserta diberikan kesempatan untuk membeli saham jatah pasti pada saat penawaran umum perdana. Jumlah saham jatah pasti adalah maksimum sekitar 192.138.000 saham. Untuk pemesanan ini saham jatah pasti akan dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan gaji bulanan karyawan dan dilakukan beberapa pembatasan tertentu.222 Selain daripada itu, bagi seluruh karyawan tetap, Jasa Marga memberikan program kesejahteraan yang sudah memenuhi standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Program kesejahteraan tersebut meliputi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), fasilitas

kesehatan, program

pensiun, tunjangan

pajak,

Tunjangan Hari Raya Keagamaan, tunjangan cuti, jaminan asuransi kecelakaan tinggi (khusus petugas operasional), santunan kematian, seragam dinas, fasilitas pinjaman, pendidikan, perumahan atau kendaraan, mobil dinas, pelatihan dan pengembangan, pencegahan polusi kerja (khusus petugas pengumpul tol), jasa produksi (sesuai kinerja pegawai) serta fasilitas olah raga, kesenian, keagamaan dan rekreasi.223 Kemudian untuk memberikan jaminan hari tua kepada karyawan yang telah pensiun, Jasa Marga mengadakan program pensiun bagi karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga dan diatur dalam keputusan Direksi Nomor 76 KPTS/2004 tentang Regulasi dan Pensiun Perseroan. Usia pensiun karyawan adalah 56, dengan pengecualian usia 45 tahun untuk program pensiun yang dipercepat. Jumlah manfaat pensiun yang diterima dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa bakti karyawan.224

222

Ibid.

223


224



76

Untuk mendukung pertumbuhan perseroan yang berkelanjutan, saat ini perseroan berusaha mengoptimalisasi pendayagunaan SDM yang ada. Jumlah karyawan pada tahun 2010 mencapai 5.303 orang turun 2,64% dibandingkan dengan jumlah karyawan pada tahun 2009 yang mencapai 5.443 orang. Selama lima tahun, jumlah karyawan perseroan terus turun namun penurunan ini diimbangi oleh kenaikan panjang km jalan tol yang dikelola perseroan saat ini dan lima tahun ke depan melalui pengoperasian jalan tol yang konsesinya saat ini telah dimiliki oleh perseroan. Penurunan jumlah karyawan perseroan berada di lokasi cabang di mana hal ini sejalan dengan upaya perseroan dalam melakukan upaya modernisasi pada jenis pekerjaan pelayanan transaksi melalui implementasi transaksi elektronik dan e-Toll Card. Ke depan perseroan akan terus memperluas jangkauan pelayanan e-Toll Card untuk meningkatkan pelayanan transaksi serta mengefisienkan biaya pengumpulan tol dan meredistribusi karyawan Jasa Marga ke sejumlah anak perusahaan yang akan membangun dan mengelola jalan tol baru.225 Sebagai upaya untuk mendorong karyawan untuk terus berkarya, perseroan menerapkan sistem remunerasi berdasarkan kompetensi yang dikaitkan dengan kinerja serta standar yang berlaku di industri (best industry practices). Evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan SDM dilakukan secara terus menerus sehingga kinerja karyawan terus meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja operasional perseroan.226 Sejak menjadi perusahaan publik, Jasa Marga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah digariskan oleh otoritas pasar modal dan otoritas bursa. Jasa Marga juga bertanggung jawab terhadap komunikasi dengan para pelaku industri pasar modal. Tugas ini dijalankan oleh satuan unit kerja Hubungan Investor. Bagian Hubungan Investor Jasa Marga berada di bawah unit sekretaris perusahaan yang bertugas menjembatani komunikasi investor dengan perusahaan dan melakukan kegiatan kepatuhan terhadap peraturan pengawas pasar modal dan otoritas bursa. Hubungan Investor bekerja sama dengan unit-unit kerja terkait untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan kegiatan perusahaan dan juga

225


226



77

sebaliknya memberikan informasi atas respon, tanggapan, pertanyaan-pertanyaan, kritik dan saran dari pelaku pasar modal ke perusahaan. Sepanjang tahun 2008 beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka lebih memperkenalkan profile, aktivitas bisnis dan prospek perusahaan kepada komunitas investor, Jasa Marga telah berpartisipasi dalam konferensi investasi yang diselenggarakan oleh broker international, di Singapura, Hongkong, New York, London, Tokyo, Bali dan Jakarta.227 Selain itu kegiatan pemberian dan updating informasi tentang perusahaan juga dilakukan dengan cara melakukan analyst meeting, one on one meeting dengan investor dan analyst baik lokal maupun dari luar negeri, conference calls, e-mail dan pembicaraan melalui telepon secara langsung. Ekpose juga dilakukan oleh Jasa Marga dengan berpartisipasi dalam kegiatan Investor Summit yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Bagian Hubungan Investor juga terus berusaha secara proaktif memberikan dan meningkatkan kualitas informasi yang diberikan oleh karena itu penyempurnaan pada website, newsletter, ataupun mailing list akan terus dilakukan. Selain kegiatan-kegiatan di atas bagian Hubungan Investor juga membantu dalam persiapan penyelenggaraan RUPS, di samping itu untuk memenuhi peraturan-peraturan BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia, bagian Hubungan Investor telah melakukan berbagai pelaporan dalam rangka RUPS, laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, keterbukaan informasi serta pembuatan laporan tahunan.228 Agar stakeholder dapat membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya, Jasa Marga menghadirkan penyediaan informasi yang memadai, akurat dan real time. Informasi tersebut menyangkut kebijakan operasional, kondisi keuangan, dan risiko usaha serta nilai saham perusahaan, yang dihadirkan melalui laporan berkala triwulan maupun tahunan seperti yang tertuang dalam annual report maupun laporan di dalam website perusahaan www.jasamarga.com. Secara internal Jasa Marga juga melakukan penyebaran informasi antara lain melalui media Berita Jalan Tol dan Info Tol yang beredar di seluruh Jasa Marga, dan majalah cabang seperti Halo Jagorawi, New Median,

227


228



78

Medali, Betta, Warta Palikanci, Bewara, Jangli dan Kobar, yang diterbitkan secara rutin.

Sepanjang

tahun

2008,

Jasa

Marga

telah

membangun

dan

mengkoordinasikan komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan pameran dan eksebisi seperti Public Expose, Pameran konstruksi di Jakarta Convention Center, Konferensi Regional Teknik Jalan, Pameran Capital Market dan Pameran Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.229 Jasa Marga menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau kompensasi jika terbukti terjadi pelanggaran yang merugikan hak-hak mereka. Jasa Marga juga memberikan perlakuan yang adil terhadap saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan selfdealing, dan mengharuskan Dewan Komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). Di samping itu Jasa Marga mengakui hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut.230 Penjamin emisi penawaran umum Jasa Marga yakni Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Ketiga broker itu dibantu oleh Credit Suisse dan UBS Securities Indonesia.231 Menurut catatan Bisnis, alokasi investasi Jamsostek per semester I/2007 di portofolio saham telah meningkat menjadi 14% dari target awal tahun 12%. Perseroan mengalokasikan dan investasi Rp 54,2 triliun yang terdiri dari dana Jaminan Hari Tua (JHT) Rp.46,3 triliun dan dana non JHT Rp 4,9 triliun.232 Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, bahwasannya privatisasi dilakukan dengan maksud untuk 229

Ibid.

230


231

Jasa Marga raup Rp3,46 triliun dari publik, Sumber: Bisnis Indonesia, Fri, 26 Oct 2007, 16:33:00 WIB, http://portal.cbn.net.id/cbprtl/Cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=Cybernews|0|0|3|12476, diakses pada awal 2012. 232

Arif Gunawan S, Humas, Investasi Jamsostek ke Saham naik 16 %, 24/10/2007, http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=55, diakses pada awal 2012. Universitas Indonesia


79

memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Dan privatisasi tersebut dilaksanakan dengan cara di antaranya melalui penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan saham langsung kepada investor dan penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.233 Pelaksanaan program privatisasi Jasa Marga memiliki maksud dan tujuantujuan yang strategis dan praktis. Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada Negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip GCG, yang akan memberikan umpan balik dalam merangsang minat investor, baik domestik maupun luar negeri, untuk menambahkan modal. Sektor riil perekonomian nasional dengan demikian dapat bergerak lebih cepat karena adanya insentif dan modal yang memadai dan tentu saja akan diiringi pula dengan luasnya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.234 Investasi pada saham perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko. Investor diharapkan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat di dalam Prospektus termasuk penjelasan tentang risiko-risiko sebelum membuat keputusan investasi. Harga pasar saham perseroan juga dapat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh risiko-risiko ini sehingga dapat menyebabkan kerugian investasi.235 Faktor risiko fluktuasi harga saham perusahaan setelah penawaran umum dapat berfluktuasi, tergantung dari beberapa faktor diantaranya: 233

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Op Cit., Pasal 74 dan 78.

234

A. Efendy Choirie, Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hal. 8. Lihat juga, Makalah, Bab II, Perlunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Diprivatisasi, Sumber: repository.usu.ac.idbitstream12345678928864...Chapter%20II, diakses pada awal 2012. 235



80

 Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh pemodal dan analis;  Perubahan rekomendasi para analis atau persepsi atas perseroan atau Indonesia;  Perubahan pada kondisi ekonomi atau kondisi pasar di Indonesia;  Perubahan harga-harga saham di pasar internasional (terutama Asia) dan emerging market;  Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global.236 Di saat pertumbuhan ekonomi dunia berjalan stagnan bahkan berkontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh secara meyakinkan, pada tahun 2011 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5%. Selain kredibilitas Indonesia di mata investor asing terus meningkat, terbukti dengan masuknya Indonesia ke dalam rating investment grade pada tahun 2010 lalu, menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi, hal ini akan membuat investor semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Ke depan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap terus melaju. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut Indonesia membutuhkan kondisi infrastruktur yang handal.237 Kepala Riset PT. Recapital Securities Pardomuan Sihombing mengatakan bahwa, Jasa Marga merupakan salah satu emiten yang memiliki pertumbuhan kinerja keuangan dan saham potensial tahun 2012. Rencana percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah yang didukung dengan selesainya undangundang pembebasan lahan, menjadi sentimen positif bagi JSMR. Dikatakannya bahwa, “Ini membuat saham JSMR merupakan salah satu saham yang patut dicermati di tahun 2012 ini”.238

236

Ibid.

237


238

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/506702/,

diakses pada

akhir 2012. Universitas Indonesia


81

Kepastian Pembangunan

hukum

mutlak

perekonomian

perlu

nasional

pembangunan

ekonomi.239

diselenggarakan

berdasarkan

bagi

yang

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan

lingkungan,

kemandirian,

serta

menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.240 Kemudian dalam hal pengelolaan, peranan pemerintah hendaknya tidak diperbesar, karena inefisiensi dan birokrasi jelas sudah usang dan tidak cocok lagi dengan kecepatan bisnis pada millennium mendatang, belajar dari pengalaman, hendaknya dengan disiplin tinggi untuk menjadi perusahaan yang jujur sehingga dengan corporate governance akan menjadi syarat untuk memperbaiki kredibilitas Indonesia sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan investor.241

3.3. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait Perseroan Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah seluruhnya dalam rangka penawaran umum perdana saham kepada masyarakat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tanggal 12 September 2007 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Dalam perubahan ini nama perseroan dibuah menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk.” atau disingkat “PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.” Perubahan anggaran dasar perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya Nomor

W7-1048HT.01.04-TH2007

tanggal

21

September

2007,

dan

pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database di Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 239

Erman Rajagukguk, Kepastian Hukum Mutlak Bagi Pembangunan Ekonomi : Badan Hukum, BUMN dan Perlunya Amendemen UU Keuangan Negara, UU BUMN dan UU Anti Korupsi, www.ermanhukum.com, hal. 1. 240

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op Cit., Penjelasan atas UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 241

Ahmad Fuad Afdhal, “Simiosis Hubungan Dunia Usaha dan Pemerintah,” Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1, No. 1, Januari – Maret 2000, hal. 30. Universitas Indonesia


82

sebagaimana ternyata dari Surat Kepala Kanwil DKI Jakarta a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-HT.0110-13313 tanggal 24 September 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur Nomor 269/RUB/09.04/X/07 tanggal 4 Oktober 2007.242 Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.01/3406/DPR RI/2007 tanggal 26 April 2007, serta penetapan dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga.243 Perubahan

ini

mendorong

perseroan

untuk

lebih

fokus

dalam

mengembangkan bisnis jalan tol, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengoperasian jalan tol. Perseroan pun semakin mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan terutama investor karena perseroan dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan nilai perseroan.244 Perubahan peran ini juga menjadi basis transformasi perseroan untuk mencapai visinya yakni menjadi perusahaan jalan tol yang modern dan menjadi pemimpin di industrinya.245 Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengusulkan kepada Kementerian BUMN agar PT. Jasa Marga (Persero) Tbk melepas aset-aset jalan tol yang dikuasainya. Namun menurut Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu, pelepasan aset ini dilakukan setelah Jasa Marga melakukan penawaran umum saham perdana (IPO).246 Ia mencontohkan, pengalaman buruk dalam mengelola BUMN adalah ketika Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui penjualan saham Indosat kepada Singapura yang 242


243

Ibid.

244

http://www.jasamarga.com/id, Op Cit.

245


246

Jasa Marga Lepas Aset Setelah IPO, 7 Maret 2007, Source: Koran Tempo, http://www.bumn.go.id/24389/publikasi/berita/jasa-marga-lepas-aset-setelah-ipo/, diakses pada awal 2012. Universitas Indonesia


83

mengakibatkan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan itu kurang dari 15 persen. Menurutnya bahwa, “Ini tidak akan terjadi lagi. Dulu alasannya melepas saham di Indosat untuk menambal APBN. Saya memaklumi karena krisis harus dicarikan jalan keluar ketika itu. Tapi sekarang fenomena itu sudah tidak akan ada lagi”.247 Perseroan telah melalui berbagai peristiwa penting dan perubahan dalam perjalanannya. Pada awal berdirinya, perseroan berperan tidak hanya sebagai operator, tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Tahun 2004, peran otorisator dikembalikan kepada pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peran otorisator tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Sebagai konsekuensinya, Jasa Marga menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol dengan berorientasi pada kaidahkaidah korporasi.248 Sejalan dengan perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah mengenai jalan tol melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, di mana peran Jasa Marga yang semula sebagai otorisator, pengembang dan operator, berubah menjadi pengembang dan operator saja.249 Kemudian terkait dengan masalah pembebasan lahan, menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), diyakini dengan baru dikeluarkannya UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum akan mempercepat pembangunan nasional. Secara lebih spesifik, beleid yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ini dinilai akan mempermudah penyelesaian pembangunan ruas tol yang sering kali terhambat.250 Meski sudah disahkan, Undang-Undang Pengadaan

247

http://berita.liputan6.com, Op Cit., diakses pada awal 2012.

248


249


250

BPN Yakin Pembangunan Tak Lagi Terhambat, Kamis, 27 September 2012 | 17:39 WIB, http://www.tempo.co/read/news/2012/09/27/090432347/BPN-Yakin-Pembangunan-TakLagi-Terhambat, diakses pada 19 November 2012. Universitas Indonesia


84

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tersebut baru bisa berlaku efektif tahun 2013.251 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dimaksud merupakan peraturan presiden yang mengatur mengenai tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil. Selanjutnya, kesiapan lain untuk pemberlakuan efektif undang-undangnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengubah struktur organisasi. BPN, sesuai arahan Presiden, diminta membentuk struktur baru yaitu Deputi Pengadaan Tanah, yang bertugas mengurus pembebasan lahan untuk pembangunan. Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN, Noor Marzuki berpendapat bahwa, “Tanggung jawab BPN akan lebih besar. Dulu kami hanya berfungsi sebagai sekretaris yang mendata obyek dan subyek pembebasan lahan. Sekarang tanggung jawab bertambah hingga pada proses penyerahan hasil”. Dengan berlakunya Undangundang Pengadaan Tanah ini dia berharap kontribusi pembangunan bisa meningkat. Sebab menurutnya, stigma yang melekat di masyarakat saat ini pembangunan sering terhambat karena masalah pengadaan tanah.252 Sebelumnya, di samping Undang-undang tentang Jalan, dilahirkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum untuk memuluskan pembangunan jalan tol. Peraturan presiden tersebut dianggap sebagai kebijakan pembaharuan agrarian, namun perihal sumber daya alamnya dianggap dinomorduakan. Arah kebijakan reformasi agraria dan sumber daya alam yang dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai makin tidak jelas. Ketidakjelasan itu disebabkan lahirnya sejumlah aturan yang lebih mendahulukan pembangunan infrastruktur. Yang dianggap paling anyar adalah lahirnya 251

UU Pengadaan Tanah Berlaku Efektif 2013, Kamis, 27 September 2012 | 18:48 WIB, http://www.tempo.co/read/news/2012/09/27/087432360/UU-Pengadaan-Tanah-Berlaku-Efektif2013, diakses pada 19 November 2012. 252



85

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tersebut.253 Dalam hal pengaruh regulasi terkait kerjasama pembangunan dengan investor, perseroan menyambut baik dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang mendukung perseroan untuk mengakuisisi proyekproyek jalan tol yang investornya memiliki kendala untuk memulai atau menyelesaikan proyek. Seperti diketahui saat ini kendala utama pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pembebasan lahan. Jasa Marga sangat berharap Undang-undang Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum dapat segera diberlakukan sehingga dapat memudahkan dan mempercepat proses pembebasan lahan.254 Perubahan

ini

mendorong

perseroan

untuk

lebih

fokus

dalam

mengembangkan bisnis jalan tol, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengoperasian jalan tol. Perseroan pun semakin mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan terutama investor karena perseroan dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan nilai perseroan. Dengan peraturan presiden yang baru ini tentu diharapkan akan mendorong kerja sama pemerintah dengan swasta lebih sejalan, terutama untuk pembangunan infrastruktur.255 Revisi peraturan presiden ini menjadi payung hukum bagi pengalihan saham kepada investor jalan tol tanpa harus menunggu beroperasinya proyek tol tersebut. Hal ini sejalan dengan usaha perseroan untuk mengambil alih ruas-ruas jalan tol yang mengalami hambatan dalam penyelesaiannya karena mengalami kendala pendanaan namun mempunyai kelayakan secara finansial dan terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada.256

253

http://www.hukumonline.com, Op Cit.

254


255

Ibid.

256



86

BAB 4 DAMPAK KEBIJAKAN PELEPASAN SAHAM PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK KE PUBLIK

4.1. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Jasa Marga memandang pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG).257 Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di Jasa Marga adalah niat dan tekad manajemen Jasa Marga untuk menjadikan perseroan sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki Etika Usaha dan Etika Kerja yang baik, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.258 Untuk mewujudkan hal tersebut, Jasa Marga secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi perseroan dalam penerapan GCG yaitu: 1. Undang-undang tentang BUMN (Pasal 5, Ayat 3).259 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 3. Peraturan Bapepam-LK Nomor XI Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007. 5. Keputusan Direksi Nomor 77/KPTS/2005 tanggal 28 April 2005 tentang Pedoman Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance PT. Jasa Marga (Persero) yang telah diperbaharui dengan Keputusan Direksi Nomor 199.1/KPTS/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pedoman Tata Kelola 257


258


259

Pasal 5, Ayat 3; Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Universitas Indonesia


87

Perusahaan (Code of Corporate Governance) di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Keputusan Direksi Nomor 200.1/KPTS/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.260 Perubahan

status

perseroan

menjadi

perusahaan

publik

semakin

memperkuat perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Jasa Marga bertekad untuk menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan yang pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai perusahaan yang melekat di setiap insan Jasa Marga.261 Untuk

menumbuhkembangkan

berkesinambungan

diperlukan

suatu

perseroan pengelolaan

secara dan

konsisten

dan

pengawasan

yang

professional, prudent dan modern. Hal tersebut ada dalam kaidah-kaidah GCG, sehingga perlu menjadikan kaidah-kaidah GCG bagian dari budaya di perseroan. Sasaran menjadikan GCG sebagai budaya di Jasa Marga antara lain: 1. Untuk pertumbuhan perseroan yang konsisten dan berkesinambungan yang direfleksikan dari rasio marjin yang semakin membaik, yaitu peningkatan aset (antara lain panjang jalan), pendapatan usaha, pangsa pasar dan ekuitas. 2. Meningkatnya kepercayaan stakeholders yang direfleksikan dari: a. Naiknya

nilai

saham

perseroan

dan

jumlah

kapitalisasi

pasar.

Meningkatnya nilai rating perseroan. b. Mendapatkan tingkat bunga yang kompetitif dari kreditur. c. Kemudahan mencari mitra dalam setiap kegiatan usaha perseroan. d. Meningkatnya tingkat kepuasan pelanggan, dalam hal ini pengguna jalan tol. 3. Memiliki Insan Jasa Marga yang berkualitas baik dari aspek hard skills maupun soft skills. 4. Menjadi perusahaan yang dapat dijadikan tolok ukur baik di industrinya maupun secara umum.

260


261



88

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara lain: 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.262 Kemudian perihal manfaat yang hendak diraih oleh perseroan dengan menjadikan GCG sebagai budaya di Jasa Marga adalah: -

Pencapaian visi dan misi perseroan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) lebih mudah karena seluruh manajemen dan karyawan

memiliki

komitmen

dan

paradigma

yang

sama

dalam

pencapaiannya. -

Pelaksanaan program kerja dapat lebih efektif dan efisien karena sistem dan prosedur kerja yang telah disusun berdasarkan kaidah GCG.263

262

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 3. 263



89

GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis. Dalam penerapannya, GCG Jasa Marga mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran untuk meningkatkan kinerja dan citra perusahaan. GCG diperlengkapi code of conduct, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya. Penerapan tata kelola perusahaan tersebut bertujuan: 1. Memaksimalkan nilai perusahaan; 2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri; 3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan lingkup usaha Jasa Marga; 4. Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders; 5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, terutama menyangkut bisnis jalan tol.264 Hal tersebut di dasarkan pada tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN): 1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN; 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum; 3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya

264



90

tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN; 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.265

265

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/2011, Op Cit., Pasal 4. Universitas Indonesia


91

266

266



92

Dalam hal organ perusahaan, berdasarkan urutan hirarki, organ-organ perusahaan pada Jasa Marga adalah sebagai berikut: - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), - Komisaris, dan - Direksi.267 Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1, angka 2, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan perusahaan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris seperti melakukan pengambilan keputusan tentang pengubahan

anggaran

dasar

perusahaan,

penggabungan,

peleburan,

pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran perseroan.268 Upaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan dewan komisaris sendiri dan pengawasan serta dorongan dewan komisaris terhadap proses pembudayaan penerapannya di lingkungan direksi dan jajarannya di Jasa Marga, membuahkan hasil yang baik dimana Jasa Marga berhasil meraih “The Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index assessment” oleh IICG, dengan nilai yang lebih baik dari tahun 2009.269 Pada tahun 2010, perseroan berhasil meraih penghargaan tersebut serta berhasil meraih skor 87,218 pada Assessment Good Corporate Governance yang dilakukan oleh konsultan independen PT. Sinergi Daya Prima (SDP Consulting) dan tren skor GCG perseroan terus meningkat dari tahun ke tahun.270 Dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dalam mengelola dan mengembangkan perseroan, khususnya untuk meningkatkan budaya praktikpraktik GCG, dewan komisaris melakukan self assessment dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati bersama. Untuk dapat mengukur dan mengendalikan pencapaian hasil usaha secara lebih baik, Jasa 267


268

Laporan Tahunan Jasa Marga, tahun 2008, Op Cit. Lihat, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op Cit., Pasal 1, Angka 4. 269


270



93

Marga telah melakukan finalisasi atas KPI yang lebih spesifik terhadap karakteristik usaha Perseroan. KPI tersebut mulai dilaksanakan implementasinya di tahun 2011. Modernisasi (modern = berazas kekinian) adalah salah satu kata kunci untuk membawa perseroan ke tingkat yang lebih tinggi. Modernisasi bukan saja pada peralatan dan teknologi, tetapi juga pada cara berpikir dan cara bertindak yang dituangkan dalam berbagai standar prosedur yang didasarkan pada kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yaitu transparency, accountability, responsibility, independence dan fairness. Modernisasi ini bertujuan untuk terus meningkatkan daya saing perseroan melalui cara kerja yang lebih efisien dan hasil kerja yang lebih bermutu. Dengan daya saing yang tinggi, ini perseroan diyakini akan terus tumbuh dan berkembang sebagai leader dalam industri jalan tol di Indonesia.271 Untuk mendukung perilaku dan cara berpikir modern ini, manajemen dan seluruh karyawan perseroan mengembangkan nilai-nilai dasar yang mewarnai budaya perusahaan Jasa Marga, yaitu: integrity, passion, learning dan trust. Insan Jasa Marga yang diharapkan adalah insan yang yang jujur dalam bekerja, memiliki kecintaan yang tinggi pada pekerjaannya, ingin terus belajar hal-hal baru dan saling percaya serta dapat dipercaya. Manajemen senantiasa menyampaikan hal ini pada setiap kesempatan di semua lapisan perseroan.272 Perseroan juga terus-menerus melakukan pelatihan dan pengembangan seperti mengikutkan karyawan pada pelatihan-pelatihan yang mengarah pada pembentukan sikap yang berkinerja prima, memberikan pelatihan kepemimpinan yang berorientasi pada kepemimpinan bisnis dan teknis, meningkatkan frekuensi pelatihan GCG, mengembangkan program pelatihan yang membangun budaya kerja yang kompetitif secara berkesinambungan.273 Terkait dengan pendapatan usaha perseroan, pendapatan tersebut merupakan pendapatan tol dan pendapatan lainnya yang berasal dari usaha Perseroan lainnya yang terkait dengan pengoperasian jalan tol. Pendapatan usaha tahun 2010 mencapai Rp 4,38 triliun dimana 98,34% berasal dari pendapatan tol 271

Ibid.

272

Ibid.

273



94

dan 1,66% berasal dari pendapatan lainnya. Pendapatan perseroan secara keseluruhan meningkat sebesar 18,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,69 triliun.274 Salah satu upaya perseroan untuk meningkatkan kinerja keuangan perseroan adalah dengan melakukan efisiensi. Dalam pengelolaan operasional perseroan, Jasa Marga tetap berkomitmen untuk tetap melakukan efisiensiefisiensi. Efisiensi ini dicapai melalui suatu kebijakan, strategi, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang lebih berdisiplin agar sasaran kerja tetap tercapai dengan kualitas yang baik namun dengan biaya yang lebih rendah dan terencana.275 Selain itu strategi di bidang organisasi juga dilakukan dengan menjadikan kantor

pusat

sebagai

investment

holding

company

sementara

anak

perusahaan/kantor cabang sebagai SBU (Strategic Business Unit). Dengan strategi tersebut sebagian besar wewenang operasional yang ada di kantor pusat didelegasikan ke kantor cabang/anak perusahaan sehingga proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Setiap SBU didorong untuk menjadi organisasi yang memiliki knowledge capital. Jasa Marga terus-menerus melakukan pelatihan dan pengembangan seperti mengikuti karyawan pada pelatihan-pelatihan yang mengarah pada pembentukan sikap yang berkinerja prima,

memberikan

pelatihan

kepemimpinan

yang

berorientasi

pada

kepemimpinan bisnis dan teknis, meningkatkan frekuensi pelatihan GCG, mengembangkan program pelatihan yang membangun budaya kerja yang kompetitif secara berkesinambungan.276 Sebagai pemimpin pasar di industri jalan tol, pengoperasian jalan tol yang dilakukan Jasa Marga merupakan acuan dan telah mendapatkan pengakuan yang dibuktikan dengan keberhasilan meraih Excellent Total Service Quality Satisfaction untuk kategori Toll Road Provider dalam acara Service Quality Award 2010 yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing dan Carre-Center for Customer Satisfaction and Loyalty (CCSL) dengan nilai yang didasarkan pada 274


275

Ibid.

276



95

Survey Persepsi Pelanggan ISSI (Indonesian Service Satisfaction Index) yang dilakukan lembaga tersebut. Selain itu beberapa Cabang terus meningkatkan mutu pengoperasian jalan tol dan berhasil meraih kembali (resertifikasi) ISO 9001:2008, serta berbagai inovasi pelayanan yang bermanfaat bagi perseroan dan diakui oleh berbagai pihak. Semua pelayanan diatas merupakan wujud komitmen kami terhadap service excellence dan modernisasi pengoperasian jalan tol serta kepuasan masyarakat luas pengguna jalan tol di Indonesia, melalui pemberian jasa yang berkualitas dan semakin efisien.277 Di bidang organisasi, perseroan melakukan perubahan struktur organisasi dalam rangka optimalisasi dan untuk lebih mengefektifkan kinerja perseroan. Perubahan tersebut didasari oleh keinginan manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada kantor cabang dan anak perusahaan, selain itu manajemen juga memberikan kemandirian dan keleluasaan dalam pengoperasian cabang serta meningkatkan peran cabang sebagai wakil perseroan di wilayahnya. Cabang-cabang telah melakukan penandatanganan kontrak manajemen agar kualitas perencanaan cabang dan pencapaian target dapat lebih dipastikan. Dalam rangka memberi kerangka kerja dan panduan bagi pengoperasian jalan tol, cabang-cabang juga telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007, serta Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 yang keduanya merupakan usaha untuk menjamin bahwa perseroan melakukan praktik terbaik dalam pengelolaan operasional jalan tol. Selain itu, untuk memastikan kualitas tata kelola perusahaan yang lebih baik, perseroan menerapkan kriteria penilaian malcolm baldridge.278 Perubahan

ini

mendorong

perseroan

untuk

lebih

fokus

dalam

mengembangkan bisnis jalan tol, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengoperasian jalan tol. Perseroan pun semakin mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan terutama investor karena perseroan dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan nilai perseroan. Perubahan peran ini juga menjadi basis transformasi perseroan untuk mencapai visinya yakni menjadi perusahaan jalan tol yang modern dan menjadi pemimpin di industrinya. Sebagai

277


278



96

perusahaan terbuka, perseroan bertekad untuk terus meningkatkan kinerjanya serta memiliki komitmen untuk senantiasa menjaga kepercayaan dan memuaskan seluruh pemangku kepentingannya, yaitu antara lain pemegang saham, pemerintah, pengguna jalan tol dan masyarakat umum dengan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).279 Penghargaan juga diberikan kepada direksi berserta seluruh jajarannya atas prestasi yang berhasil diraih selama tahun 2010 dalam meningkatkan pengelolaan dan peningkatan nilai perseroan, serta apresiasi kepada seluruh pemegang saham, pemerintah dan masyarakat pengguna jalan tol serta para mitra kerja atas dukungan, saran dan masukan serta kerja samanya, sehingga bisnis jalan tol Jasa Marga memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam mendukung program pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol untuk mendorong memacu pertumbuhan perekonomian Nasional.280

4.2. Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perseroan Secara literal Tanggung Jawab Sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) adalah usaha-usaha perseroan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak membahayakan lingkungan, bersikap adil terhadap karyawan dan secara aktif mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar tempat usaha perseroan tersebut berada. Perseroan percaya bahwa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap pertumbuhan perusahaan tumbuh dan berkembang dari akar yang sama atau dengan kata lain bahwa kepentingan akan keberlanjutan terhadap pertumbuhan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan merupakan dua usaha yang dilakukan oleh perseroan yang datang dari visi yang sama dan saling melengkapi.281 Berangkat dari hal tersebut di atas Program CSR merupakan bagian yang penting dan menyatu dari strategi korporasi jangka panjang yang dijalankan oleh perseroan. Perseroan tidak melihat program-program CSR sebagai biaya, tetapi 279

Ibid.

280

Ibid.

281



97

merupakan investasi yang hasilnya tidak hanya diukur secara kuantitatif. Banyak hal yang secara intangible dapat diperoleh oleh perseroan dari pelaksanaan program-program CSR, antara lain adanya hubungan yang baik antara perseroan dengan masyarakat sekitar koridor jalan tol sehingga perseroan dan masyarakat secara bersama-sama dapat menjaga dan memelihara aset jalan tol, serta manfaat lain berupa naiknya citra perusahaan di mata masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam menopang pertumbuhan perseroan. Program-program CSR yang dijalankan perseroan mencakup 5 (lima) pilar utama yakni: 1. Kepatuhan pada etika tercermin dari adanya “pakta integritas” yang merupakan komitmen bersama para direksi dan karyawan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan dan professional sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 2. Kepatuhan pada hukum, adalah komitmen perseroan untuk selalu patuh (compliance) dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perseroan selalu melakukan AMDAL yaitu Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang komprehensif dalam proses pengembangan sebuah proyek jalan tol, mulai masa pra konstruksi hingga pengoperasian. 3. Kepedulian pada karyawan, tercermin pada upaya perseroan untuk terus mengembangkan kompetensi dan potensi diri karyawan melalui pelatihanpelatihan maupun pendidikan agar mereka siap menghadapi berbagai tantangan di industri jalan tol, serta penerapan prinsip-prinsip Keselamatan Kerja (K3) yang ketat untuk mencegah risiko kecelakaan kerja. 4. Kepedulian kepada masyarakat melalui berbagai program Bina Lingkungan atau program-program community development seperti program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sekitar koridor jalan tol, aktivitas peningkatan kesehatan masyarakat, renovasi gedung sekolah dan bantuan prasarana sekolah, bantuan bagi korban bencana alam, pemberian beasiswa bagi anak yatim piatu, bhakti sosial serta kegiatan karitatif lainnya 5. Kepedulian pada lingkungan sekitar, dilakukan perseroan melalui program penghutanan dengan menanam pohon di sepanjang koridor jalan tol yang dioperasikan perseroan. Kepedulian kepada masyarakat juga dilakukan dengan mengembangkan Program Kemitraan (PK), yang merupakan program Universitas Indonesia


98

penyaluran pinjaman lunak kepada pelaku usaha mikro/kecil atau koperasi, dengan mengutamakan pemberian modal kerja untuk pengembangan usaha.282 lnisiatif tanggung jawab sosial perusahaan selama ini diarahkan bagi kepentingan masyarakat yang berada disekitar wilayah jalan tol dan ini menjadi suatu kebijakan yang menjadi prioritas dalam menjalankan program-program tanggung jawab sosial perseroan selama ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-005/MBU/2007 tertanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, perseroan menyalurkan dana bantuan untuk program kemitraan dan bina lingkungan yang diambil dari bagian laba perseroan maksimal sebesar 2%.283 Adapun dana program kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bersumber dari penyisihan laba BUMN setelah pajak maksimal 2%.284 Sebagaimana yang telah ditentukan juga dalam Pasal 74, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwasannya perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban perseroan yang

dianggarkan

dan

diperhitungkan

sebagai

biaya

perseroan

yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.285 Sebagai perusahaan milik negara (BUMN), Jasa Marga turut mendukung berbagai program sosial BUMN Peduli bersama dengan BUMN lainnya. Dengan dilakukan berbagai program CSR, perseroan menunjukkan tekadnya untuk terus tumbuh, berubah, dan berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya sekadar mengejar profitabilitas tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.286

282

Ibid.

283

Ibid.

284

Lihat juga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Op Cit., Pasal 88; BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi, serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. 285

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Op Cit., Pasal 74, Ayat 1 dan 2.

286



99

Selain daripada itu, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu wujud kepedulian Jasa Marga terhadap peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang bermukim di seputar wilayah operasional perusahaan. Tanggung jawab tersebut juga merupakan implementasi dari SK Menteri Negara BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dijabarkan ke dalam bentuk program-program kepedulian masyarakat, yang mencakup bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun relawan. Selain itu perusahaan juga mengalokasikan sejumlah dana untuk bantuan sosial kepada masyarakat lingkungan. Bagi Jasa Marga, masyarakat merupakan salah satu stakeholder penting. Oleh sebab itu terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya sangatlah penting guna mendukung keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang.287 Wujud tanggung jawab perseroan terhadap lingkungan dan masyarakat difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya yang berada di lingkungan sekitar jalan tol. Sebagai BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur jalan, disadari bahwa kegiatan usaha jalan tol mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Maka sejak awal pun kegiatan AMDAL merupakan pra syarat mutlak sebelum suatu proyek berlangsung, agar keberadaan jalan tol tidak menimbulkan disharmoni terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar jalan tol. Usaha-usaha kepedulian Jasa Marga lainnya antara lain adalah bantuan bagi korban bencana Merapi, banjir Wasior dan tsunami di Mentawai dengan mengirimkan tenaga relawan dan bantuan logistik; penyelenggaraan pelatihan pertukangan dan konstruksi; beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; bantuan kepada Rumah Pintar serta bantuan-bantuan kesehatan kepada masyarakat sekitar jalan tol.288 Keseluruhan dari kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Kemudian dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.289 Menurut ketentuan dalam Pasal 74, ayat 3, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, bahwa perseroan 287


288


289



100

yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.290 Selama tahun 2010 perseroan telah melakukan berbagai program bina lingkungan yang sesuai dengan arah kebijakan seperti yang telah di jelaskan diatas. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: a. Pendidikan dan/atau pelatihan. b. Peningkatan kesehatan. c. Pengembangan prasarana dan sarana umum. d. Penyediaan atau perbaikan sarana ibadah. e. Bantuan pelestarian alam. f. Bantuan korban bencana alam. g. Bantuan melalui BUMN Peduli.291 Program bantuan pendidikan merupakan salah satu program utama kegiatan (CSR) perseroan. Bantuan pendidikan yang diberikan Jasa Marga merupakan bentuk keterlibatan Perseroan, sebagai pihak swasta, untuk memberikan solusi terhadap beragai masalah yang ada di masyarakat khususnya dunia pendidikan. Salah satu bentuk program bantuan pendidikan adalah bantuan perbaikan gedung sekolah. Program ini dilakukan oleh hampir seluruh cabang Jasa Marga di seluruh Indonesia. Kemudian dalam program pemberian beasiswa, beasiswa yang diberikan Perseroan bertujuan untuk menunjang biaya yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar yang diinginkan. Selanjutnya program Rumah Pintar, fungsi Rumah Pintar adalah untuk menampung anak-anak atau komunitas berkumpul sekaligus untuk mendapatkan mendapat ilmu pengetahuan. Penerbitan buku “Aku Tertib Berlalu Lintas”, buku ini merupakan suatu bentuk komitmen Jasa Marga dalam mendidik masyarakat agar dapat berperilaku baik dalam berlalu lintas, khususnya anak-anak yang suatu saat nanti akan menjadi bagian dari lalu lintas di Indonesia. Program kunjungan pelajar/mahasiswa, Jasa Marga selalu menyambut baik kehadiran para siswa atau mahasiswa untuk kunjungan ke lokasi cabang, proyek pembangunan ataupun magang. Tahun 2010 tercatat sebanyak 357 siswa dan mahasiswa yang

290

Ibid, Pasal 74, Ayat 3.

291



101

melakukan kunjungan dan magang di Jasa Marga. Program Pelatihan Anak Jalanan, di mana Jasa Marga merangkul anak jalanan dan putus sekolah untuk tidak mencari penghasilan di jalanan dengan metode yang berbeda. Sebanyak 30 anak jalanan dan putus sekolah terseleksi untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan mental sehingga mereka ke depannya mampu mencari nafkah yang tidak menggangu kepentingan umum dan keselamatan.292 Untuk turut membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar jalan tol, perseroan secara aktif melakukan bantuan di bidang kesehatan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis, penyuluhan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah melalui fogging, sunatan masal, serta operasi bibir sumbing dan katarak. Upaya ini dilakukan terutama ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses pelayanan kesehatan.293 Kesemua dari tanggung jawab sosial dan lingkungan ini bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Adanya hal ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.294 Sepanjang tahun 2008, bantuan kegiatan keagamaan disalurkan dalam bentuk pembangunan sarana ibadah dan santunan kepada du’afa maupun mengadakan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar jalan tol pada bulan suci Ramadhan sebesar Rp77,16 juta. Jasa Marga juga berpartisipasi dalam memberikan bantuan sosial dalam bentuk sumbangan dan santunan kepada beberapa yayasan dan lembaga sosial selain sebagai sponsor kegiatan atau acara dan pemasangan iklan korporasi. Dalam upaya memperbaiki prasarana umum di sekitar jalan tol, Jasa Marga telah mengeluarkan Rp866,58 juta yang antara lain

292

Ibid.

293

Ibid.

294



102

digunakan untuk mendanai pembuatan gorong-gorong di daerah Jati Asih, Jakarta Timur, pada tahun 2008.295 Terkait dengan usaha-usaha di bidang pelestarian lingkungan, khususnya lingkungan hidup. Dalam merencanakan pembangunan jalan tol, kegiatan AMDAL telah dilakukan mulai dari pra konstruksi, proses konstruksi hingga jalan tol beroperasi. Dengan adanya AMDAL, Jasa Marga membantu pemerintah setempat untuk menyusun ulang perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah sekitar jalan tol. Selain itu kajian AMDAL juga dapat dipergunakan untuk menentukan solusi dalam meminimalisasi dampak negatif sebuah proyek pembangunan jalan tol. Dalam penyusunan AMDAL sebuah proyek jalan tol, Jasa Marga selalu melibatkan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat di sekitar proyek ataupun yang terkena dampak proyek jalan tol. Beberapa hasil kajian AMDAL dalam pembangunan jalan tol antara lain, pembangunan jalan setapak, pembangunan underpass, jembatan penyeberangan, dan fasilitas pengelolaan air tanah.296 Selanjutnya program penghutanan jalan tol, program penghutanan Jasa Marga ini merupakan program penanaman pohon yang dilakukan secara berkesinambungan. Program penghutanan jalan tol dan di luar jalan tol merupakan bentuk kepedulian Jasa Marga terhadap lingkungannya, khususnya di lingkungan sekitar jalan tol. Penanaman pohon dapat membantu penyerapan gas buangan kendaraan bermotor. Program ini juga merupakan bagian dari upaya memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan tol pada saat melintas jalan tol. Program ini telah dilakukan juga dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghutankan jalan tol. Perseroan menyediakan lahan-lahan di jalan tol bagi mitra kerja yang juga berminat untuk melakukan penghutanan sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan.297 Selain itu penghutanan juga dilakukan untuk menghijaukan lingkungan. Kegiatan penghutanan serempak dilakukan di semua cabang Jasa Marga dengan juga melibatkan mitra perseroan yang peduli dengan lingkungan. Jasa Marga menyediakan lahan-lahan sepanjang koridor jalan tol bagi 295


296


297



103

mitra kerja yang ingin ikut melakukan penghutanan. Kegiatan ini merupakan wujud konsistensi perseroan terhadap lingkungan dalam ikut membantu mengurangi efek pemanasan global.298 Terkait dengan masalah lingkungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kehadiran aturan tersebut terkesan mendahulukan kepentingan yang saat ini dibandingkan dengan memikirkan arah kebijakan pembaharuan agraria dan sumber daya alam. Pakar ekonomi Bustanul Arifin, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menilai bahwa salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan presiden tersebut antara lain adalah untuk memudahkan pembangunan jalan tol. Ditambahkannya, bahwa ini dapat dilihat dari APBN yang menekankan pada pembangunan infrastruktur, Jalan tol akan mudah dibuat. Apalagi dalam peraturan presiden yang memperbaharui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, jalan tol masuk dalam kategori kepentingan umum. Artinya, sewaktu-waktu negara dapat meminta masyarakat untuk hengkang dari tanahnya yang akan dijadikan sarana jalan tol. Menurutnya, pembangunan yang berdasar pada infrastruktur belum tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang banyak. Sebaliknya, malah semakin banyak hutang yang dibuat oleh pemerintah. Direktur Eksekutif WALHI Halid Muhammad menambahkan, dengan banyaknya konversi lahan maupun konflik pertanahan baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, maka posisi Indonesia sebagai negara agraris tidak lagi diindahkan. Berdasarkan penelusuran hukumonline, sebelum keluarnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, pembangunan jalan tol sendiri sebenarnya sudah diakomodir dalam aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang yang ditandatangni di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu sebenarnya telah mengatur tentang legalisasi pembangunan jalan tol. Di situ ditekankan demi pembangunan jalan tol negara berwenang untuk mencabut hak atas tanah seseorang jika tidak ditemukan penyelesaiannya.299

298




104

Salah satu masalah lainnya yang terjadi di lingkungan jalan tol adalah adanya masyarakat yang tinggal di sekitar jalan tol yang membuang sampah di lingkungan jalan tol, untuk itu Jasa Marga berinisiatif melalui kepedulian Jasa Marga untuk memberikan gerobak sampah dan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) kepada warga sekitar jalan tol dengan harapan warga tidak membuang sampah sembarangan dan turut menjaga lingkungan sekitar. Selain prasarana

yang telah disediakan,

wargapun

mendapatkan penyuluhan-penyuluhan agar ke depannya warga tetap menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Selain memberikan prasarana kebersihan, Jasa Marga juga secara rutin melakukan pembersihan sungai dan kali yang melintas jalan tol hingga radius beberapa ratus meter dari ruas jalan tol. Hal ini dilakukan agar aliran sungai dapat mengalir dengan lancar dan tidak mengalami hambatan.300 Dalam hal bantuan korban bencana, Jasa Marga telah membentuk tim relawan yang siap diterjunkan ke daerah-daerah bencana sewaktu-waktu. Ini terbukti dengan kesigapan Jasa Marga dalam menerjunkan tim relawan ke berbagai lokasi bencana di tahun 2010 yaitu meletusnya gunung merapi, tsunami di Mentawai dan banjir bandang di Wasior. Kepedulian perseroan diwujudkan dalam penyaluran bantuan korban bencana alam berupa bantuan obat-obatan, makanan, pakaian serta tenaga medis, paramedic dan tim evakuasi yang terdiri dari karyawan/ti Jasa Marga yang tergabung dengan tim Jasa Marga Penggiat Alam (JASMAPALA). JASMAPALA dikenal sebagai tim yang kerap dan siap membantu korban bencana secara cepat di berbagai kejadian bencana alam yang sering terjadi di tanah air pada tahun-tahun sebelumnya. Perseroan mendukung sepenuhnya keberadaan kegiatan karyawan yang tergabung dalam tim tersebut sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perseroan pada saat terjadi bencana di tanah air walaupun secara geografis lokasi bencana memang jauh dari koridor jalan tol.301

299

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12851/perpres-pengadaan-tanah-makinmemuluskan-pembangunan-jalan-tol, Rabu, 18 May 2005, diakses pada awal 2012. 300


301



105

Kemudian terkait dengan program kemitraan, program ini merupakan program untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan Perseroan dimulai sejak tahun 1992 yang dilaksanakan oleh perseroan melalui Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang bertanggung jawab kepada direksi melalui direktur keuangan. Tujuan dari pelaksanaan Program Kemitraan adalah mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sehingga usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil yang dibina oleh Jasa Marga diharapkan dapat memberikan efek berupa peningkatan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara Jasa Marga dengan usaha kecil yang berada di lingkungan operasional perseroan. Tercatat selama tahun 2010, Program Bina Lingkungan telah menyalurkan dana kurang lebih sebesar Rp. 7,2 milyar, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah (Rp) Uraian Bantuan Korban Bencana Alam

1.743.542.558

Bantuan Pendidikan dan/Pelatihan

2.397.082.038

Bantuan Peningkatan Kesehatan

314.800.000

Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana Umum

386.808.941

Bantuan Sarana Ibadah

721.657.470

Bantuan Pelestarian Alam

191.612.000

BUMN Peduli

1.450.000.000

302

302



106

4.3. Program Perseroan dan Proyek Pembangunan Infrastruktur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia termasuk jalan tol masih terkendala oleh pembebasan lahan.303 Beberapa peraturan pemerintah telah diterbitkan dalam rangka pembebasan tanah untuk jalan tol yaitu peraturan mengenai dana bergulir Badan Layanan Umum (BLU). Dana bergulir (revolving fund) tersebut merupakan dana talangan yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur, termasuk jalan tol. Mekanisme pengaturan dana BLU ini diatur oleh BPJT sebagai otoritas pada industri jalan tol di Indonesia. 304 Penyediaan dana BLU ini mengurangi paparan investor terhadap risiko keuangan karena terhambatnya pembebasan lahan. Lahan yang dibebaskan oleh pemerintah hanya akan dibayar oleh investor apabila satu ruas atau seksi yang dapat dioperasikan telah bebas 100% dan siap untuk dilakukan konstruksi jalan tol di lahan tersebut, sementara pembayaran kepada pemilik lahan akan ditalangi oleh pemerintah terlebih dahulu. Selain dana BLU tersebut pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang memberi batasan biaya pengadaan tanah yang harus ditanggung oleh investor atau yang disebut land capping apabila biaya pembebasan tanah melebihi dari biaya yang telah direncanakan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.305 Untuk membebaskan lahan pemerintah juga dibantu oleh independent appraiser yang membantu valuasi harga tanah yang wajar, sehingga tim pembebasan tanah mempunyai referensi penentuan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun

peraturan-peraturan

tersebut

dapat

303

Laporan Tahunan Jasa Marga, tahun 2011, Op Cit. Lihat juga, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 1, Angka 1; Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 304


305

Ibid. Lihat juga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha. Universitas Indonesia


107

mengurangi risiko investor dan mendukung upaya percepatan namun masih ada risiko mengenai tidak tercapainya jadwal penyelesaian pembebasan lahan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.306 Pemerintah telah membantu investor dalam hal pendanaan, melalui dana talangan badan layanan umum dan skema land capping. Dengan skema bantuan tersebut investor pemegang konsesi jalan tol terbantu dalam hal pengelolaan arus kas dan investasi pada saat pembebasan lahan belum rampung 100%, serta menjaga proyek tetap layak. Bantuan tersebut tetap belum bisa mempercepat terealisasinya jalan tol yang bisa dioperasikan, karena mekanisme pembebasan lahan banyak terkendala oleh proses negosiasi yang berlarut-larut dan banyaknya spekulan tanah yang sengaja memanfaatkan kesempatan. Hal ini membuat risiko pembebasan lahan belum dapat sepenuhnya dimitigasi oleh investor.307 Berdasarkan data sebelum dilakukannya pelepasan saham Jasa Marga ke publik, diketahui bahwa prospek ke depan perseroan, dapat diperkirakan berdasarkan volume lalu lintas jalan tol. Sebagian besar jalan tol yang dikelola oleh perseroan maupun jalan tol di bawah skema kerjasama operasi merupakan jalan tol dengan tingkat kepadatan lalu lintas tertinggi di Indonesia dengan tingkat rata-rata lalu lintas tahunan 2.240.323 kendaraan per hari pada tahun 2004 dan tingkat rata-rata lalu lintas tahunan sejumlah 2.372.781 kendaraan per hari pada tahun 2005 dan tingkat rata-rata lalu lintas tahunan sejumlah 2.315.517 kendaraan per hari pada tahun 2006. Berikut adalah lalu lintas rata-rata harian per tahun pada tahun 2004, 2005, 2006 dan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni yang dibagi berdasarkan kantor cabang : 1. Berdasarkan data lalu lintas bulanan yang dikompilasi oleh perseroan. 2. Volume lalu lintas untuk jalan tol Camareng termasuk volume lalu lintas sebagian ruas Jakarta Inner Ring Road (JIRR) yang dioperasikan oleh PT. Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). 3. Volume lalu lintas untuk kantor cabang Jakarta-Tangerang termasuk volume lalu lintas pada jalan tol Jakarta-Tangerang dan jalan tol Ulujami-Pondok Aren, yang tidak termasuk vo/ume lalu lintas Pondok Aren-Serpong yang

306

Ibid.

307



108

dioperasikan oleh perseroan berdasarkan perjanjian pembagian pendapatan (revenue sharing) dengan Bumi Serpong Damai (BSD).308 Volume Lalu Lintas (‘000)(1)

Kantor Cabang/Anak

2004

2005

2006

1H2007

Camareng(2)

258.111

259.115

257.262

126.978

JORR (JLJ)

68.353

84.371

86.042

51.792

Jagorawi

115.841

119.338

116.716

58.158

108.833

109.777

105.230

51.873

Jakarta – Tangerang

109.598

124.696

122.406

63.107

Purbaleunyi

44.833

49.031

48.792

24.863

Palikanci

11.951

13.271

12.605

6.184

Surabaya – Gempol

62.816

63.269

55.919

25.816

Semarang

24.223

25.820

24.248

12.161

Belmera

15.399

16.236

15.950

8.302

Total

819.958

864.924

845.170

429.2341

Perusahaan(1)

Jakarta – Cikampek (3)

308



109

Kemudian berdasarkan data pada tahun 2006, rata-rata volume lalu lintas harian perseroan pada setiap jalan tol di tahun 2006 adalah seperti ditabelkan di bawah ini :

Kendaraan/hari 704.829

Jalan tol dioperasikan oleh Perseroan Lain-lain

319.771 294.536

288.300 235.730 153.204

43.698

34.533

26.401

Palikanci

Ujungpandang

54.690

Surabaya-Gresik

66.436

Semarang

Tangerang-Merak

Purbaleunyi

Surabaya-Gempol

JORR

Jakarta-Cikampek

Jakarta-Tangerang(2)

Jagorawi

Camareng(1)

66.838

Belmera

133.677

Tabel J. 2: Camareng (1) – Cawang-Tomang-Cengkareng Sumber : Perseroan

(1) Volume lalu lintas jalan tol Camareng termasuk volume lalu lintas sebagian jalan tol Prof. Dr. Soedijatmo dan ruas JIRR yang dioperasikan oleh CMNP. (2) Volume lalu lintas untuk kantor cabang Jakarta-Tangerang termasuk volume lalu lintas pada jalan tol Jakarta-Tangerang dan jalan tol Ulujami-Pondok Aren, yang tidak termasuk volume lalu lintas pada Pondok Aren-Serpong yang dioperasikan oleh perseroan berdasarkan perjanjian pembagian pendapatan (rerenue sharing) dengan BSD. Universitas Indonesia


110

Jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol perseroan terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi, yang dapat memberikan dampak langsung terhadap laba bersih perseroan. Harga bahan bakar juga dapat mempengaruhi volume lalu lintas jalan tol, seperti juga bulan suci Ramadhan dimana pada masa ini terdapat penurunan volume kendaraan.309 Kemudian ruas-ruas tol baru yang sedang dan akan dibangun pada tahun 2008 dan berikutnya, di antaranya:  Jalan Tol Bogor Ring-Road Menghubungkan Sentul Selatan dan Darmaga sepanjang 11 km, jalan tol ini terhubung dengan Jalan Tol Jagorawi dan memungkinkan pengguna jalan menuju Bogor utara tanpa harus melewati pusat kota Bogor. Kepengusahaan jalan tol ini dilaksanakan oleh perusahaan patungan antara Jasa Marga dengan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu PT. Marga Sarana Jabar, dimana Jasa Marga memegang 55% kepemilikan sahamnya.  Jalan Tol Semarang-Solo Melalui jalan tol sepanjang 76 km ini, diperkirakan Semarang-Solo dapat ditempuh dalam waktu kurang dari satu jam. Pembangunan dan pengoperasian jalan tol 8 ini dilaksanakan oleh perusahaan patungan antara Jasa Marga dengan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui PT. Trans Marga Jateng dimana Jasa Marga memiliki 60% sahamnya. Ruas ini terhubung dengan Jalan Tol Semarang yang telah beroperasi dan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa.  Jalan Tol Gempol-Pasuruan Kepengusahaan jalan tol ini dilakukan oleh perusahaan patungan antara Jasa Marga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemda Pasuruan melalui PT. Trans Marga Jatim Pasuruan, dimana Jasa Marga memiliki 60% sahamnya. Direncanakan membentang sepanjang 32 km, jalan tol yang menghubungkan Gempol dan Grati di wilayah Jawa Timur ini tersambung dengan tol Surabaya-Gempol milik Jasa Marga. Ruas ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa.  Jalan Tol Cengkareng-Kunciran

309



111

Ruas ini merupakan bagian dari Jakarta Outer Outer Ring Road (JORR2) yang menghubungkan Cengkareng dan Kunciran sepanjang 15,2 km. Ruas ini terkoneksi dengan Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo dan juga merupakan rute alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta dari arah selatan Jakarta dan Tangerang. Kepengusahaan jalan tol ini dilaksanakan oleh PT. Marga Kunciran Cengkareng di mana Jasa Marga memiliki saham 20% yang akan ditingkatkan menjadi 75% pada tahun 2009.  Jalan Tol Kunciran-Serpong Ruas ini juga merupakan bagian dari JORR2 yang menghubungkan Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 km dan tersambung dengan Ruas JakartaTangerang. Kepengusahaan jalan tol ini dilaksanakan oleh PT. Marga Trans Nusantara dimana Jasa Marga memiliki saham 30% dan ditingkatkan menjadi 60% pada tahun 2009.  Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Jalan tol ini menghubungkan Surabaya-Mojokerto sepanjang 36,3 km dan tersambung dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol. Kepengusahaan jalan tol ini dilaksanakan oleh PT. Marga Nujyasumo Agung, dimana setelah proses akuisisi kepemilikan saham Jasa Marga adalah 55% (awal 2009).310 Pada tanggal 16 Desember 2011, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dukungan lahan. Dengan Undang-undang Pengadaan Tanah ini, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat serta mekanisme yang jelas dan terukur. Secara umum, undang-undang yang terdiri atas 61 pasal ini cukup progresif terutama ada pasal yang memuat batas waktu maksimal suatu perkara untuk diputuskan. Juga ada pasal yang mengungkapkan ganti rugi tidak hanya berwujud uang tetapi juga opsi-opsi ganti rugi yang lain.311

310


311



112

Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi langkah besar pembangunan. Hal ini diharapkan memberi efek akseleratif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak pada pembangunan infrastruktur diharapkan juga mempermudah dan menekan biaya yang dikeluarkan perseroan. Pembangunan infrastruktur inilah yang diharapkan dapat menekan biaya logistik yang mahal dan menurunkan daya saing Indonesia. Dua per tiga komponen logistik adalah transportasi. Selesainya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengurangi biaya logistik barang secara bertahap. Perbaikan sistem transportasi sering terhambat sulitnya pembebasan lahan termasuk jalan tol. Sejumlah proyek jalan tol banyak yang mangkrak selama bertahun-tahun, terhambat karena pembebasan lahan.312 Disetujuinya Undang-undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan merealisasikan berbagai proyek infrastruktur yang mangkrak akibat masalah pembebasan lahan, seperti Jalan Tol Pantau Utara Jawa (Pantura). Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, “Banyak jalan tol yang kontraknya sudah siap, semennya sudah ada, sudah siap kerja, tapi tanahnya belum bebas”. Untuk itu, Djoko berharap persetujuan

rancangan

undang-undang

tersebut

menjadi

jawaban

dari

permasalahan ini. Menurutnya, “Permasalahan tanah akan segera terselesaikan dengan adanya undang-undang itu”. Sebelumnya, persetujuan Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diharapkan dapat mempercepat proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Sebab, selama ini, beberapa proyek jalan tol tertunda karena permasalahan pembebasan lahan dan adanya makelar tanah.313 Sektor infrastruktur diperkirakan akan mengalami gairah baru dengan disahkannya undang-undang ini. Karena undang-undang ini akan memiliki dampak terhadap pengembangan wilayah di suatu daerah, yang berimbas terhadap perekonomian. Dikatakannya bahwa, “Akselerasi pembangunan jalan tol akan mendorong pengembangan wilayah atau kawasan di sekitar jalan tol. Ini 312

Ibid.

313

http://bisnis.vivanews.com/news/read/273118-uu-pengadaan-lahan-pacu-proyek-jasamarga, Jum'at, 23 Maret 2012 | 10:54 WIB, diakses pada awal 2012. Universitas Indonesia


113

bakal dimanfaatkan bagi perusahaan properti yang memiliki proyek eksisting maupun yang memiliki land bank di sekitar jalan tol”. Pengadaan lahan memang menjadi salah satu permasalahan yang sulit dipecahkan selama ini.314 Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dinilai tidak menguntungkan masyarakat. Karena, aturan tersebut telah membuat masyarakat kehilangan lahan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Menurut Kurnia Warman, dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, bahwa menurutnya harus ada keseimbangan antara hukum dan kepentingan masyarakat terkait tanah. Meski hukum harus menjamin tersedianya bidangbidang tanah untuk berbagai keperluan terkait penyelenggaraan negara, hukum juga harus memperhatikan hak rakyat. Dikatakannya bahwa, “Hak rakyat harus dijamin kepastiannya agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan pemerintah dalam pembangunan”. Kurnia juga menggarisbawahi kepentingan pengadaan tanah oleh pemerintah. Ia berpendapat bahwa, “Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum publik, maka kegiatan pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan swasta”. Caranya dengan mendasarkan pada prinsip musyawarah dimana musyawarah diadakan untuk menyepakati dan menentukan bentuk dan besar ganti kerugian atas pembebasan lahan tanah. Saksi ahli dari pemerintah, Setya Hermanto, mengatakan bahwa pembentukan undang-undang ini justru untuk melaksanakan prinsip utama negara hukum. Menurutnya, “Peningkatan jalan tol justru untuk meningkatkan efisiensi transportasi”.315 Pengadaan tanah masih mengganjal proyek jalan tol, hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Gani Ghazali, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia mengatakan bahwa salah satu proyek yang masih terganjal pembebasan lahan itu adalah ruas jalan tol MojokertoKertosono, yang semula direncanakan rampung 2011 lalu, ternyata masih tertunda hingga kini. Ia menjelaskan, pengadaan lahan itu terkendala karena warga pemilik 314

http://www.beritasatu.com/mobile/bisnis/23160-uu-pengadaan-tanah-gairahkaninfrastruktur.html, Senin, 26 Desember 2011 | 18:01, diakses pada awal 2012. 315

UU Pengadaan Tanah Dinilai Rugikan Warga, Selasa, 14 Agustus 2012 | 17:04 WIB, http://www.tempo.co/read/news/2012/08/14/063423527/UU-Pengadaan-Tanah-Dinilai-RugikanWarga, diakses pada 19 November 2012. Universitas Indonesia


114

tanah meminta harga ganti rugi tanah yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata yang ditentukan. Namun begitu ia tetap optimistis, bahwa penyelesaian proyek pembangunan ruas tol Trans Jawa bisa selesai sampai dengan tahun 2014 mendatang. Dikatakannya bahwa, “Kami masih berusaha mewujudkan, minimal jalan tol dari Cikampek sampai Surabaya bisa selesai”. Permasalahan lain yang menghambat pembangunan jalan tol adalah, kesulitan kredit pembiayaan dari perbankan. Padahal menurutnya, investor yang ingin membangun proyek jalan tol mengandalkan 70% dana investasi dari perbankan. “Kalau kredit perbankan tidak bisa keluar, maka proyek tidak bisa jalan. Tapi kami akan berusaha mencari jalan keluarnya”. Untuk pembangunan infrastruktur jalan tol secara nasional sampai dengan tahun 2014 mendatang, pemerintah akan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp. 100 triliun.316 Dalam berinvestasi pada saham Jasa Marga tak luput dari sejumlah risiko usaha, di antaranya sebagai berikut ini:  Pembebasan Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan lahan untuk proyek jalan tol, sementara biaya pembebasan tanah ditanggung oleh investor.  Pelaksanaan Konstruksi

yang Tertunda dan Risiko Lainnya dalam

Membangun Jalan Tol Proses pengadaan lahan yang tertunda-tunda berpotensi menyebabkan terhambatnya proses pembangunan jalan tol dan membengkaknya biaya konstruksi sehingga dapat mengurangi tingkat pengembalian proyek. Untuk mengurangi risiko tersebut perusahaan melakukan upaya untuk mempercepat penyelesaian proyek dengan membagi proyek yang dikerjakan oleh beberapa kontraktor pada saat yang bersamaan serta melakukan rekayasa-rekayasa teknik lainnya.  Perubahan Peraturan Adanya perubahan peraturan, terutama yang mengatur proses pembebasan lahan atau desentralisasi pihak yang berwenang terhadap 316

http://industri.kontan.co.id/news/pengadaan-tanah-masih-mengganjal-proyek-jalan-tol, Oleh Rahajeng Kh - Kamis, 16 Februari 2012 | 14:55 WIB. Universitas Indonesia


115

pekerjaan pengembangan jalan kepada pemerintah daerah akan mendorong timbulnya biaya tambahan yang dapat memberatkan kinerja usaha, prospek dan kondisi keuangan perusahaan.317 Salah satu risiko utama yang mempengaruhi suksesnya konstruksi proyek jalan tol adalah proses pembebasan lahan. Dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan lahan yang akan diperuntukkan untuk proyek jalan tol dan terkait dengan biaya pendanaan untuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan jalan tol. Lahan yang telah dibebaskan kemudian diserahkan kepada perseroan oleh pemerintah untuk pekerjaan konstruksi ruas tol yang direncanakan dan perseroan diharuskan untuk membayar biaya pengadaan lahan pada saat penyerahan lahan tersebut yang terlebih dahulu ditanggung oleh pemerintah, dengan turut mempertimbangkan batas biaya (cap) yang sudah disetujui bersama terlebih dahulu. Tidak terdapat kepastian bahwa pemerintah dapat membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk konstruksi proyek jalan tol dalam waktu yang ditetapkan, pada harga yang dianggap wajar.318 Selanjutnya, perseroan bertanggungjawabnya dari sisa pembebasan lahan yang diperuntukkan untuk proyek jalan tol di mana hal ini sesuai dengan UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005. Setiap penundaan yang terjadi pada proses pembebasan lahan, termasuk hambatan yang datang dari penolakan oleh pemilik lahan untuk menjual lahannya kepada pemerintah, akan mengakibatkan keterlambatan pada pekerjaan konstruksi jalan tol. Penundaan konstruksi tersebut yang berpotensi meningkatkan biaya konstruksi di atas estimasi perseroan, dan terlambatnya pengoperasian jalan tol tersebut. Bila hal-hal tersebut terjadi maka dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha perseroan. Jika pemerintah tidak dapat mengadakan lahan yang cukup untuk pekerjaan konstruksi jalan tol, hal ini juga dapat berdampak pada terbengkalainya proyek jalan tol. Pada saat ini pemerintah sedang melakukan pengadaan lahan untuk tiga jalan tol perseroan yaitu di antaranya, Bogor Ring Road, Semarang – Solo dan

317


318



116

Gempol – Pasuruan. Tidak terdapat kepastian bahwa lahan yang dibutuhkan akan dapat diperoleh pemerintah sesuai dengan jadwal, atau diperoleh sama sekali. Jika hal tersebut terjadi maka akan dapat berdampak negatif terhadap tingkat keuntungan, arus kas, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha perseroan.319 Perseroan juga dapat menghadapi tuntutan hukum maupun klaim dari para pemilik lahan yang tergusur dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum atau sesudah lahan tersebut diserahkan kepada perseroan dari pemerintah. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol JORR Seksi W2-Utara, yang akan merampungkan konstruksi JORR. secara keseluruhan, telah tertunda akibat kesulitan dalam pengadaan lahan untuk koridor jalan tol tersebut melalui wilayah Jakarta Utara yang berpenduduk tinggi, dan pada tahun 2006, penyelesaian salah satu ruas pada JORR sempat tertunda selama beberapa waktu karena proses litigasi yang diajukan oleh pemilik lahan di Pengadilan Indonesia. Bila proses litigasi yang dilakukan oleh para pemilik lahan berhasil, maka proyek pengerjaan jalan tol dapat tertunda untuk waktu yang tidak dapat ditentukan atau memerlukan perubahan-perubahan untuk mengakomodasi proses tersebut. Bila hal tersebut terjadi, dapat memberikan dampak negatif terhadap tingkat keuntungan, arus kas, kondisi keuangan dan hasil usaha perseroan.320 Selain daripada itu Jasa Marga saat ini tengah menghadapi sejumlah kasus hukum lainnya yang sedang dalam upaya penyelesaian. Bahwa pada dasarnya pembebasan lahan untuk jalan tol dilaksanakan oleh pemerintah karena lahan dan jalan tol adalah milik pemerintah. Perseroan sebagai pihak yang mendapat hak pengusahaan jalan tol hanya menyediakan dana yang merupakan bagian dari investasi jalan tol.321 Perseroan juga tengah bernegosiasi untuk mengambil alih ruas-ruas jalan tol yang mengalami hambatan. Ruas-ruas tersebut ialah yang mempunyai kelayakan secara finansial dan terkoneksi dengan jalan tol perseroan yang sudah beroperasi.322 319

Ibid.

320

Ibid.

321


322



117

Dalam hal risiko pelaksanaan konstruksi dan risiko lain yang lazim dalam proyek pembangunan jalan tol, perseroan bertindak sebagai project manager untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan pada pengusahaan jalan tol dan proyek konstruksi jalan tol perseroan. Sehingga perseroan menghadapi risiko pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang timbul dari karyawan perseroan maupun kontraktor yang ditunjuk oleh perseroan. Pengeluaran investasi yang cukup besar diperlukan untuk seluruh pelaksanaan konstruksi suatu proyek jalan tol baru, dan pada umumnya diperlukan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut sehingga menjadi layak untul beroperasi. Selain dari penundaan proses pengadaan lahan oleh pemerintah, penyelesaian konstruksi juga dapat terhambat dan biaya konstruksi dapat meningkat karena beberapa faktor risiko lainnya seperti kekurangan bahan baku dan tenaga kerja, meningkatnya harga bahan baku dan upah tenaga kerja, kondisi pembiayaan yang sulit, kegagalan kontraktorator subkontraktor untuk memenuhi kewajibannya kepada perseroan, kerusakan atau cidera janji terhadap pihak ketiga, gangguan terhadap pekerjaan konstruksi yang dikarenakan oleh cuaca buruk, masalah lingkungan atau teknik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, kecelakaan pada pekerjaan atau insiden lainnya, atau hambatan yang menyebabkan tertundanya pemberian izin, dan perselisihan antara kontraktor dengan sub-kontraktor.323 Tertundanya penyelesaian proyek atau pelonjakan biaya akan memberikan dampak negatif terhadap kelayakan ekonomis dari sebuah proyek jalan tol dan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan, arus kas, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha perseroan sebagaimana beberapa yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam prosedur tender terbaru yang digunakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan proses tender untuk proyek konstruksi jalan tol baru, biaya konstruksi dan struktur tarif jalan tol baru adalah bersifat tetap setelah diterimanya proposal tender oleh pemerintah dan pihak calon pemegang hak pengusahaan jalan tol pada umumnya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang berhubungan dengan hal tersebut. Jika perseroan berhasil memenangkan tender hak pengusahaan jalan tol, dan pekerjaan konstruksi jalan tol telah diselesaikan, perseroan diwajibkan

323



118

untuk mengenakan tarif perdana tol sesuai yang dicantumkan dalam PPJT. Bilamana penyelesaian konstruksi tertunda atau bila biaya konstruksi meningkat dan perseroan tidak berhasil untuk menegosiasikan tarif perdana tol, hal ini dapat berdampak negatif terhadap periode waktu pengembalian, dan kelayakan ekonomis proyek jalan tol perseroan dan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan, arus kas, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha perseroan.324 Dalam hal pengembangan jalan tol baru, strategi usaha Jasa Marga adalah pertama-tama mengidentifikasikan rute-rute yang dianggap potensial baik dari segi volume lalu lintas maupun tingkat pengembalian investasi (IRR). Prioritas pertama Jasa Marga diletakkan pada ruas-ruas jalan tol yang memiliki IRR yang paling baik diantara beberapa pilihan pembangunan ruas jalan tol baru. Prioritas berikutnya diletakkan pada penyertaan Jasa Marga dalam pembangunan ruas-ruas jalan tol baru antar kota dan antar provinsi, yang dikembangkan bersama-sama mitra usaha, dimana Jasa Marga memiliki saham mayoritas. Sesuai undangundang dan peraturan yang berlaku pengusahaan jalan tol merupakan suatu perusahaan khusus yang menangani ruas tol tersebut. Jasa Marga juga menjadi operator jalan tol yang konsesinya dimiliki oleh perusahaan lain dan pengelolaannya dilakukan melalui kantor cabang operasional. Dari segi pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan tol, Jasa Marga menunjuk kontraktor pelaksana berdasarkan proses seleksi (tender) yang ketat dan transparan, dengan beberapa persyaratan pokok yang harus dipenuhi. Misalnya, Jasa Marga mengharuskan kontraktor menjamin mutu jalan tol yang dibangunnya untuk sekurang-kurangnya dua tahun sejak peresmian jalan tol bersangkutan.325 Perseroan konsisten untuk menjadi market leader dalam industri jalan tol dengan memfokuskan usaha pada penambahan panjang jalan tol yang ada melalui pembangunan jalan-jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang beroperasi. Pembangunan jalan tol baru yang memiliki tingkat kelayakan yang baik dan terkoneksi memberikan sinergi pertumbuhan yang lebih baik pada jalan

324

Ibid.

325



119

tol yang lama dan memberikan jaminan adanya volume lalu lintas yang mendukung kelayakan proyek pada jalan tol baru tersebut. 326 Terkait dengan dana pembangunan jalan tol, menurut Mantan Direktur Utama Jasa Marga Frans Sunito, dana yang didapat dari penawaran saham perdana rencananya baru habis terserap pada tahun 2014. Anggaran untuk pembangunan jalan tol tidak semuanya berasal dari hasil penjualan saham perdana pada 2007. Dikatakannya bahwa, “Pembangunan itu dananya dari kas internal dan pinjaman perbankan”. Kas internal diambil dari hasil pelepasan saham ke publik. Meski optimistis menetapkan 2012 sebagai tahun konstruksi, Frans mengakui target ini bisa terkendala pembebasan lahan, “Target pembangunan ini tergantung kecepatan pembebasan lahan”. Pihak Jasa Marga berencana membangun tol secara bertahap hingga tahun 2014, ruas yang akan dibangun pada semester tahun 2012 meliputi Bogor Ring Road Sektor 2A dan Jakarta Outer Ring Road W2, yang menhubungkan Kebon Jeruk-Ulujami. Tol yang menghubungkan UngaranBawean dan Surabaya-Mojokerto juga sudah mulai dikonstruksikan. Frans menargetkan penyelesaian lahan ruas Gempol-Pandaan dan Gempol-Kejapanan, yang menjadi bagian relokasi tol yang terimbas lumpur Lapindo bisa selesai. Selain itu, Jasa Marga juga akan mulai membangun ruas Gempol-Rembang dan tol yang menghubungkan Benoa-Ngurah Rai-Nusa Dua di semester dua 2012.327 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai salah satu Badan Usaha yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan bisnis jalan tol, sangat terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur di bidang jalan tersebut, khususnya jalan tol. Oleh karena itu, dalam program jangka pendek maupun program jangka panjangnya, Jasa Marga memfokuskan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan-jalan tol baru dan meningkatkan program untuk menambah panjang jalan tol yang dikelolanya.328

326


327

Oleh Anggrita Desyani, Jasa Marga Targetkan Serap Separuh Dana IPO, Senin, 09 Januari 2012 | 18:55 WIB, http://www.tempo.co/read/news/2012/01/09/088376234/Jasa-MargaTargetkan-Serap-Separuh-Dana-IPO, diakses pada awal tahun 2012. 328



120

Untuk itu Rencana Jangka Panjang Perusahaan telah di-review dengan tujuan mempercepat pembangunan dan pengoperasian jalan tol baru, sehingga dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 diproyeksikan dapat menambah panjang jalan tol baru sekitar 200 km dengan nilai investasi sebesar Rp. 21 triliun, sehingga pada akhir tahun 2014 Jasa Marga ditargetkan memiliki 718 km jalan tol. Selain itu juga diupayakan mengambil alih konsesi jalan tol swasta maupun memacu pengembangan usaha lain sehingga secara agregat pada tahun 2014 perseroan mentargetkan pendapatan usaha sebesar Rp. 8,6 triliun dan laba bersih sebesar Rp. 2,2 triliun.329 Ke depan Jasa Marga akan lebih meningkatkan aset-asetnya untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan juga secara aktif terlibat langsung dalam memanfaatkan peluang-peluang bisnis lain yang dapat disinergikan dengan bisnis inti perseroan sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih tinggi, baik dengan pengelolaan sendiri maupun dengan bermitra dengan perusahaan yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang tinggi di bidang usaha tersebut. Sejak tahun 2010 perseroan telah memulainya dengan proses untuk mendirikan anak usaha di bidang properti, engineering dan fiber optik. Diharapkan tiga lini usaha mandiri ini akan meningkatkan pendapatan usaha lain Jasa Marga.330

329

Ibid.

330



121

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan 1. Pembangunan

nasional

adalah

rangkaian

upaya

pembangunan

yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang antara lain adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan

berkelanjutan,

dan

(e)

mengoptimalkan

partisipasi

masyarakat. Maka dalam hal ini, kebijakan pemerintah atas pelepasan saham BUMN ke publik dapat dianggap telah sesuai dengan rencana pembangunan nasional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 2. Dengan dilaksanakannya kebijakan pelepasan saham PT. Jasa Marga ke publik, berdampak positif bagi karyawan perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2007, Pemegang Saham telah menyetujui rencana Program Penjatahan Saham Karyawan dan Manajemen (Employee and Management Stock Allocation/ESA) sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik dapat diberikan kesempatan untuk dimiliki oleh karyawan dan manajemen perseroan dan/atau pihak-pihak tertentu. Di mana maksud dari program ini adalah agar karyawan perseroan memiliki rasa memiliki (sense of belonging) yang diharapkan terdapat peningkatan Universitas Indonesia


122

produktivitas kerja. Selain daripada itu, bagi seluruh karyawan tetap, diadakan program kesejahteraan yang sudah memenuhi standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Program kesejahteraan tersebut meliputi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), fasilitas kesehatan, program pensiun, tunjangan pajak, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, tunjangan cuti, jaminan asuransi kecelakaan tinggi (khusus Petugas Operasional), santunan kematian, seragam dinas, fasilitas pinjaman, pendidikan, perumahan atau kendaraan, mobil dinas, pelatihan dan pengembangan, pencegahan polusi kerja (khusus petugas pengumpul tol), jasa produksi (sesuai kinerja pegawai) serta fasilitas olah raga, kesenian, keagamaan dan rekreasi. Ditambah lagi dengan jaminan hari tua kepada karyawan yang telah pensiun, Jasa Marga mengadakan program pensiun bagi karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga dan diatur dalam keputusan Direksi No. 76 KPTS/2004 tentang Regulasi dan Pensiun Perseroan. Kemudian lain daripada itu, kepedulian perseroan pada karyawan yang juga merupakan salah satu dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh perseroan yang tercermin pada upaya perseroan untuk terus mengembangkan kompetensi dan potensi diri karyawan melalui pelatihan-pelatihan maupun pendidikan agar mereka siap menghadapi berbagai tantangan di industri jalan tol, serta penerapan prinsipprinsip Keselamatan Kerja (K3) yang ketat untuk mencegah risiko kecelakaan kerja. CSR ini adalah bagian dari wujud usaha perseroan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan bersikap adil terhadap karyawan. 3. Mengenai pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, di mana peran PT. Jasa Marga yang semula sebagai otorisator, pengembang dan operator, berubah menjadi pengembang dan operator saja. Pada awal berdirinya, perseroan berperan tidak hanya sebagai operator, tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Kemudian peran otorisator dikembalikan kepada pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tersebut. Peran otorisator sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sebagai konsekuensinya, perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah Universitas Indonesia


123

perusahaan pengembang dan operator jalan tol dengan berorientasi pada kaidah-kaidah korporasi. Namun hal ini dianggap masih belum efektif, hingga dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dinilai lebih mempermudah penyelesaian pembangunan ruas tol yang sering kali terhambat. Ditambah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang baru berlaku efektif tahun 2013, ketentuan ini dianggap akan dapat lebih menjamin lagi kemudahan kerja dan juga dapat menjadi payung hukum bagi pengalihan saham kepada investor jalan tol tanpa harus menunggu beroperasinya proyek tol tersebut. Hal ini juga sejalan dengan usaha perseroan untuk mengambil alih ruas-ruas jalan tol yang mengalami hambatan dalam penyelesaiannya dan yang mengalami kendala pendanaan, namun mempunyai kelayakan secara finansial dan terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada.

5.2. Saran 1. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan yang mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Untuk itu, dalam rangka mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, maka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi, khusunya dalam hal ini BUMN yang dilepas sahamnya ke publik, perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata perusahaan yang baik sebagai wujud dari pemerintahan yang baik. Kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi proses pembangunan jangka panjang yang perlu untuk dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja BUMN dimaksud. Perkembangan Teknologi dan Informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan perusahaan terbuka milik pemerintah. Pemanfaatan TI dalam bentuk dokumentasi kegiatan perusahaan, khususnya terkait masalah kebijakan maupun keuangan baik yang dilakukan oleh para pengurus perusahaan maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dengan perusahaan yang dapat diakses oleh publik secara langsung seperti melalui media internet berupa situs resmi perusahaan, akan menghasilkan Universitas Indonesia


124

pelayanan publik yang lebih baik, juga akan meningkatkan transparansi perusahaan dan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Peranan yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah pembangunan hukum untuk mendukung

terwujudnya

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkelanjutan,

menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.

Pembangunan

hukum

juga

diarahkan

untuk

menghilangkan

kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi dan mampu menangani, serta menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta menjadikan perusahaan yang berdaya saing internasional. 2. Dampak yang secara langsung dialami oleh karyawan dan manajemen perusahaan sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan pelepasan saham PT. Jasa Marga ke publik, seharusnya dipersiapkan oleh pihak perusahaan secara rapi dan sistematis melalui kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh direksi. Sebagai mana hasil dari riset yang ditemukan di lapangan, bahwasannya atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dilaksanakan sebelumnya, Pemegang Saham telah menyetujui rencana Program Penjatahan Saham Karyawan dan Manajemen (Employee and Management Stock Allocation/ESA) yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik dapat diberikan kesempatan untuk dimiliki oleh karyawan dan manajemen perseroan dan/atau pihak-pihak tertentu, namun pada kenyataannya banyak karyawan yang masih memahami dan memperoleh informasi secara jelas perihal kepemilikan saham atas perusahaannya sendiri tersebut. Di sini seharusnya pihak perusahaan memberikan informasi serta menangani secara keseluruhan atas saham yang dibeli oleh karyawan dan pihak lainnya tersebut, yang dapat dilakukan melalui Inkopkar Jaga sebagai induk dari koperasi perusahaan, sehingga karyawan dan pihak lainnya sebagai mana dimaksudkan dapat mengurus sahammya melalui Inkopkar Jaga tersebut. Tidak sebagai mana halnya yang telah terjadi bahwasannya karyawan dan pihak lainnya Universitas Indonesia


125

tersebut melakukan pengurusan secara individu-individu atau pun kelompokkelompok kepada pihak yang bertindak sebegai penjamin pelaksana emisi, yang di antaranya adalah PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Mandiri Sekuritas. Dengan dilakukannya pengurusan melalui Inkopkar Jaga selaku perwakilan tersebut, diharapkan akan dapat lebih meminimalisir terjadinya “kekacauan” dalam hal penurusan saham karyawan dan pihak lainnya tersebut. Hal ini juga dapat dijadikan contoh bagi Badan Usaha Milik Negara Lainnya, atau pun perusahaan swasta bila mana akan melakukan pelepasan saham ke publik. 3. Pembangunan nasional di masa mendatang akan menghadapi tantangan yang amat berat untuk dapat diatasi, beberapa di antaranya adalah penciptaan lapangan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya, peningkatan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, keseimbangan pembangunan antar daerah, pembangunan dunia usaha swasta dan koperasi. Jalan tol sebagai salah satu infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini. Pembangunan jalan tol terbukti memberikan multiplier effect untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan tol yang merupakan salah satu infrastruktur penting dalam menunjang distribusi barang dan jasa yang dihasilkan. Pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol harus menjadi prioritas agar momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh pemerintah melalui Gubernur Bank Indonesia (BI), bahwasannya Indonesia membutuhkan bank infrastruktur dikarenakan bank komersial akan mengalami kesulitan untuk menyediakan dana bagi proyek infrastruktur. Maka sudah seharusnya apabila pemerintah benar-benar fokus dalam hal pembangunan, khususnya infrastruktur, maka ide pembentukan bank khusus tersebut direalisasikan sedini mungkin. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam keseriusan terkait pembangunan infrastruktur nasional.



126

DAFTAR REFERENSI

A. Buku Abdurrahman. A, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991. Algra, N.E., et.al, Kamus Istilah Hukum - Fockema Andreae: Belanda Indonesia, Terjemahan Saleh Adiwinata, dkk. Bandung: Binacipta, 1983. Anoraga, Pandji, BUMN, Swasta dan Koperasi, Cet. I. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995. Anoraga, Pandji, SE, ME, BUMN, Swasta dan Koperasi. Tiga Pelaku Ekonomi. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995. Bastian, Indra, Model Pengelolaan Privatisasi. Yogyakarta: BPFE, 2000. Black dan Henry Campbell, Black’s Law Dictionary. Minnesota: West Publishing Co., 1968. Choirie, A. Efendy, Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003. Fuad, Fokky, Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, Lex Jurnalica Vol.5 No. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonuda Esa Unggu, Desember 2007. Fuady, Munir, SH, MH, LL.M, Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Gede Ary Suta, I Putu, Menuju Pasar Modal Modern, cet II. Jakarta: Yayasan SAD Satria Baktia, 2000. Gifis dan Steven H, Law Dictionary. New York: Harper Collins Publishers Inc, 1994. Hafeez Shaikh, Abdul, The Rise, Decline and Future of Public Enterprises: Review of International Experlence and Lessons for Indonesia. Usahawan No. 7 Thn. XXI Juli, 1992. Ibrahim, 1997, BUMN dan Kepentingan Umum. Jakarta: PT. Citra Aditya. Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), Infrastruktur Indonesia, Sebelum, Selama dan Pasca Krisis. Perum Percetakan Negara RI, 2003. Universitas Indonesia


127

Nugraha, Safri, Privatization of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards?. Jakarta: University of Indonesia Faculty of Law Institute For Law and Economic Studies, 2004. Nugroho, Riant, dan Randy R. W., Manajemen Privatisasi BUMN. Jakarta. PT Elex Media Komputindo, 2008. Osborne, David and Ted Gaebler, Reiventing Government, How The Enterpreneurial Spirit is Transforming The Publik Sector, For Schoolhouse to Statehouse, City Hall to the Pentagon. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1992. Parkesit, Danang, Catur Sugiyanto, dkk., Kajian Aspek Kemasyarakatan di Dalam Pengembangan Infrastruktur Indonesia. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, 2007. Pramono, Dr. Nindyo, SH, MS, Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Saleh, Ismail, SH, Hukum dan Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990. Savas, E.S., Privatization, The Key To Better Government. New Jersey: Chatham House Publishers, Inc. Soemantri Priambodo, Dibyo, Refleksi BUMN 1993-2003. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2004. Stefanus, Kotan Y., Deregulasi Pembinaan dan Pengavasan Pemerintah Terhadap BUMN”, Disunting oleh S.F. Marbun dalam “Dimensidimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Cet. 1. UI Press: Yogyakarta, 2001. Surya, Indra, SH, LL.M dan Ivan Yustiavanda, SH, LL.M, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Sutedi, Adrian, SH, MH, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Sutiyoso, Bambang, SH, M.Hum, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004. Todaro, Michael, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Erlangga, 1998. Universitas Indonesia


128

Usman, Marzuki, Widjanarko, Sjahrir, Pembangunan Investasi, Kendala dan Prospek.. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1990.

B. Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Artikel Ahmad Fuad Afdhal, “Simiosis Hubungan Dunia Usaha dan Pemerintah,” Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1, No. 1, Januari – Maret 2000. Amy Imelda Meliala, “Privatisasi Sektor Telekomunikasi di Indonesia 20012006 Studi Kasus: PT. Telkom, Tbk.” Tesis untuk gelar Magister Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007. Jasa Marga, Laporan Tahunan, tanggal 5 Nopember 2007. Jasa Marga, Laporan Tahunan, tahun 2008. Jasa Marga, Laporan Tahunan, tahun 2009. Jasa Marga, Laporan Tahunan, tahun 2010. Jasa Marga, Laporan Tahunan, tahun 2011. Universitas Indonesia


129

John Francies dan S. J. Masty, “Privatisation Manual A Simple Guide to Privatising State-Owned Enterprise Using The Tender Method,” Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 3 No. 2, Juli – Desember 2002. M. Dawan Rahardjo, “Peran Negara dalam Proses Demokratisasi Ekonomi,” Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 2, No. 1 Januari – April 2001. Richard L. Lesher, “Janji Demokrasi : Membangun Ekonomi Modern,” Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 2, No. 1, Januari – April 2001.

D. Internet Anggrita Desyani, Jasa Marga Targetkan Serap Separuh Dana IPO, Senin, 09 Januari

2012

|

18:55

WIB,

http://www.tempo.co/read/news/2012/01/09/088376234/Jasa-MargaTargetkan-Serap-Separuh-Dana-IPO, diakses pada awal tahun 2012. Arie

Widiarto,

“Privatisasi

BUMN,

Untung

atau

Buntung,”

http://www.google.com/harian_umum_suara_merdeka/eko5.htm. Arif Gunawan S, Humas, Investasi Jamsostek ke Saham naik 16 %, 24/10/2007,

http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=55,

diakses pada awal 2012. Asset Negara, www.bphn.go.iddatadocumentsassetnegara, diakses pada 12 September 2012. Bisnis Indonesia, Jasa Marga tangguhkan penjualan CMNP, 3 Juni 2007, http://www.bumn.go.id/24937/publikasi/berita/jasa-margatangguhkan-penjualan-cmnp/, diakses pada awal 2012. BPN Yakin Pembangunan Tak Lagi Terhambat, Kamis, 27 September 2012 | 17:39

WIB,

http://www.tempo.co/read/news/2012/09/27/090432347/BPN-YakinPembangunan-Tak-Lagi-Terhambat, diakses pada 19 November 2012. Dahlan: Stop Penjualan Saham BUMN kepada Asing, 14/02/2012, 07:22, http://berita.liputan6.com/read/377191/dahlan-stop-penjualan-sahambumn-kepada-asing, diakses pada awal 2012. Erman Rajagukguk, Kepastian Hukum Mutlak Bagi Pembangunan Ekonomi: Badan Hukum, BUMN dan Perlunya Amendemen UU Keuangan Negara, UU BUMN dan UU Anti Korupsi, www.ermanhukum.com. Universitas Indonesia


130

http://www.beritasatu.com/mobile/bisnis/23160-uu-pengadaan-tanahgairahkan-infrastruktur.html, Senin, 26 Desember 2011 | 18:01, diakses pada awal 2012. http://bisnis.vivanews.com/news/read/273118-uu-pengadaan-lahan-pacuproyek-jasa-marga, Jum'at, 23 Maret 2012 | 10:54 WIB, diakses pada awal 2012. http://industri.kontan.co.id/news/pengadaan-tanah-masih-mengganjal-proyekjalan-tol, Oleh Rahajeng Kh - Kamis, 16 Februari 2012 | 14:55 WIB. http://massofa.wordpress.com/2008/02/23/privatisasi-bumn-masalah-hutangluar-negeri/, diakses pada awal 2012. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12851/perpres-pengadaan-tanahmakin-memuluskan-pembangunan-jalan-tol, Rabu, 18 May 2005, diakses pada awal 2012. http://www.jasamarga.com/id_/profil-perusahaan/sekilas-jasa-marga.html, diakses pada awal 2012. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/506702/,

diakses

pada akhir 2012. Investor

Jalan

Tol

Tidak

Harus

Punya

Uang!,

26

Juni

2007,

http://www.jasaraharja.co.id/investor-jalan-tol-tidak-harus-punyauang,4065.html, diakses pada awal 2012. Jasa Marga Lepas Aset Setelah IPO, 7 Maret 2007, Source: Koran Tempo, http://www.bumn.go.id/24389/publikasi/berita/jasa-marga-lepas-asetsetelah-ipo/, diakses pada awal 2012. Jasa Marga raup Rp3,46 triliun dari publik, Sumber: Bisnis Indonesia, Fri, 26 Oct

2007,

16:33:00

WIB,

http://portal.cbn.net.id/cbprtl/Cybernews/detail.aspx?x=Economy&y= Cybernews|0|0|3|12476, diakses pada awal 2012. Kontribusi

BUMN

dan

Kesejahteraan

Rakyat,

http://www.yourcompany.com/suara karya online. M. Munir Haikal, Jasa Marga isyaratkan harga nominal Rp500 per saham, http://www.bumn.go.id/17555/publikasi/berita/jasa-marga-isyaratkanharga-nominal-rp500-per-saham/, berita tanggal 15 Agustus 2007, diakses pada awal 2012. Universitas Indonesia


131

Makalah, Bab II, Perlunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Diprivatisasi, Sumber: repository.usu.ac.idbitstream12345678928864Chapter%20II. Pemerintah

Lakukan

Pelepasan

Saham

Pada

7

BUMN

di

2012,

http://www.vibiznews.com/news/stock/2011/09/16/pemerintahlakukan-pelepasan-saham-pada-7-bumn-di-2012/60, berita Jumat, 16 September 2011, diakses pada awal 2012. UU Pengadaan Tanah Berlaku Efektif 2013, Kamis, 27 September 2012 | 18:48

WIB,

http://www.tempo.co/read/news/2012/09/27/087432360/UUPengadaan-Tanah-Berlaku-Efektif-2013, diakses pada 19 November 2012. UU Pengadaan Tanah Dinilai Rugikan Warga, Selasa, 14 Agustus 2012 | 17:04

WIB,

http://www.tempo.co/read/news/2012/08/14/063423527/UUPengadaan-Tanah-Dinilai-Rugikan-Warga, diakses pada 19 November 2012. Wahyu Daniel – detikNews, Harga Saham Jasa Marga Ditentukan 8 Oktober, Senin,

01/10/2007,

15:20

WIB,

http://preview.detik.com/detiknews/read/2007/10/01/152007/836432/6/ harga-saham-jasa-marga-ditentukan-8-oktober,

diakses

pada

awal

tahun 2012. Wahyu Daniel – detikFinance, Menneg BUMN: Pesanan Saham Jasa Marga Rp

17

T,

Kamis,

01/11/2007,

17:07

WIB,

http://finance.detik.com/read/2007/11/01/170724/847529/6/pesanansaham-jasa-marga-rp-17-t, diakses pada awal 2012.



UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA JAKARTA, 2013

Recommend Documents