Tri Novita Sari Manihuruk 1, Nur Rochaeti 2. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jurnal Law Reform Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PHEDOFILIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI TENTANG PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG Tri Novita Sari Manihuruk1, Nur Rochaeti2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro [email protected]

ABSTRAK Phedofilia merupakan bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji dan jahat. Anak sebagai korban Phedofilia sangat dirugikan, sebab hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum secara maksimal. Untuk mewujudkan perlindungan hak anak sebagai korban Phedofilia diperlukan suatu upaya yang rasional, yaitu dengan kebijakan perlindungan hukum khususnya di Polrestabes semarang. Perlindungan terhadap hakhak anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban yaitu mendapatkan rehabilitasi medis, Psikososial, restitusi, konseling dan segala bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Phedofilia dalam Tahap Penyidikan Pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang dilaksanakan berdasarkan SOP dan Undang-Undang, yaitu berupa: sharing, orangtua korban didampingi dalam pembuatan laporan, korban didampingi oleh orangtua ketika melakukan pemeriksaan, mendapatkan bantuan pelayanan medis, mendapatkan bantuan konseling dan psikiater, korban dijauhkan dari tersangka, identitas korban dirahasiakan/ tidak dipublikasikan. Perlindungan hak anak korban Phedofilia pada masa yang akan datang dikaji dari studi komparasi negara Malaysia dan Singapura serta studi Pembaharuan KUHP 2015 dan Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016). Kata Kunci : Korban Phedofilia; Perlindungan Hak Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak

1 2

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden

121



A. Pendahahuluan

seksual atau Phedofilia. Phedofilia merupakan

1. Latar Belakang Masalah

suatu penyimpangan seksual yang menjadikan

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha

anak-anak sebagai objeknya. Praktiknya bisa

Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan

hanya pelecehan, bisa pemerkosaan, bisa juga

sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup

dalam bentuk sodomi. Anak-anak dijadikan alat

dan merdeka serta mendapat perlindungan yang

pemuas nafsu bagi mereka yang mengidap

baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa

kelainan seks ini.

dan negara.3

Komisi

Perlindungan

Anak

Indonesia

Setiap anak berhak untuk mendapatkan

mencatat setiap tahunnya lebih dari 400 anak

perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan

Indonesia menjadi Korban kekerasan seksual yang

fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk,

dilakukan orang dewasa.6 Oleh sebab itu, tidak

dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan

heran FBI (Federal Bureau of Investigation)

orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun

menyebut kasus Phedofilia di Indonesia tertinggi di

yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak

Asia.

tersebut.4 Namun kenyataannya tidaklah demikian,

Berdasarkan

hasil

wawancara

penulis

anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering

dengan Ibu Kumarsini, SH Selaku Kanit PPA

terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam

(Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes

sistem

seharusnya

Semarang, menyatakan bahwa Tindak Pidana

memberikan perhatian dan perlindungan yang

Phedofilia setiap tahunnya meningkat.7 Rata-rata

cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak

yang menjadi korban tindak pidana Phedofilia

seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban

adalah anak laki-laki dan perempuan.

peradilan

pidana,

yang

tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.5

Penegakan dan perlindungan hukum bagi korban Phedofil dapat diwujudkan melalui Sistem

Anak sangatlah rentan dari perlakuan

Peradilan Pidana Anak. Melalui Sistem Peradilan

kekerasan, salah satunya adalah kekerasan

Pidana Anak diharpakan dapat memberikan

Nilma Suryani dan Nani Mulyati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’’, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16. 4 Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 5 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2009, hlm. 1. 3

jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa praktek peradilan di indonesia belum Riau Pos, Rabu, 7 Mei 2014, hlm. 1. Wawancara dengan Ibu Kumarsini, SH, Kanit PPA Polrestabes Semarang, Hari Senin 10 Oktober 2016, Bertempat di Polrestabes Semarang.

122

6

7



sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan

Politik Kriminal/ Kebijakan Kriminal merupakan

hukum terhadap korban, khususnya di Polrestabes

suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

Semarang.

menanggulangi kejahatan.8 Kebijakan atau upaya

Berdasarkan

latar

belakang

tersebut,

penanggulangan

kejahatan

pada

hakikanya

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

tesis ini adalah sebagai berikut:

masyarakat (social defence) dan upaya mencapai

1. Bagaimanakah Perlindungan Hak-Hak Anak

kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak Anak

Korban

Phedofilia

dalam

Tahap

Penyidikan di Polrestabes Semarang?

tujuan

utama

“perlindungan

dari

politik

masyarakat

kriminal untuk

ialah

mencapai

kesejahteraan masyarakat”.9 Dengan demikian,

3. Bagaimanakah Perlindungan Hak Anak Korban

dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada

Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari

dimasa yang akan datang?

politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk

2. Kerangka Teori

mencapai kesejahteraan sosial.

Teori hukum yang penulis gunakan dalam

3. Metode Penelitian

penelitian ini adalah teori tentang perlindungan

Jenis

penelitian

yang

digunakan

dalam

hukum dan Kebijakan Kriminal. Perlindungan

penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris

hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan

karena lebih sesuai dengan fokus bahasan dalam

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

pembuatan tesis ini. Penelitian yuridis dilakukan

kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang

korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

merupakan data sekunder dan juga disebut

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai

penelitian

bentuk,

restitusi,

dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

merupakan data primer.10 Pendekatan penelitian

hukum. Perlindungan korban merupakan bagian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah

integral dari kebijakan kriminal. Keterpaduan antara

pendekatan yuridis empiris, yaitu meneliti bahan-

kebijakan kriminal dan kebijakan sosial mencakup

bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan

seperti

melalui

pemberian

kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban.

kepustakaan.

Penelitian

empiris

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, hlm. 38. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 4. 10 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hlm. 9.

123

8

9


meneliti

secara

langsung

dilapangan


yang

merupakan data primer. Penelitian ini bersifat desktiptif analitis. Deskriptif yaitu menganalisa dan

sistem peradilan pidana anak dan UndangUndang terkait lainnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat

Tentang

Sistem

Peradilan

Pidana

Anak

lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

mengatur mengenai hak-hak anak. Namun

Narasumber dari penelitian ini adalah PPA

menurut Penulis, UU tersebut lebih banyak

(Penyidik Perempuan dan Anak) Polrestabes

mengatur mengenai hak-hak anak sebagai

Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian

pelaku tindak pidana, yang terdapat dalam

ini adalah data primer dan data sekunder. Data

Pasal 3 sampai Pasal 88. Hak-hak anak sebagai

primer merupakan data yang diperoleh daari

korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2

sumber utama yaitu di polrestabes Semarang. Data

pasal saja. Yaitu Pasal 90 dan Pasal 91 (hak

sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder

yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial

dan tersier.

dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk

B. Pembahasan

mendapatkan informasi.

1. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Penulis sudah saatnya Undang-Undang SPPA

Pemberian perlindungan kepada anak

untuk direvisi. Sebab sebagimanapun korban

sebagai korban didasarkan pada Undang-

memiliki hak yang sama didepan hukum,

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

terlebih anak sebagai korban. Kedudukan

Peradilan Pidana Anak (SPPA), selain Undang-

korban haruslah seimbang dengan pelaku

Undang SPPA, perlindungan hak anak korban

ataupun saksi. Menurut penulis, hukum pidana

juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor

terlalu kuno jika terlalu berorientasi kepada

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Pelaku. Sebab hukum pidana harus mengikuti

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perkembangan dan dinamika hukum modern

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor

sekarang.

31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

korban tidak termarginalkan lagi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut ini akan diuraikan hak-hak anak dalam Undang-Undang

124

Sehingga

kedepannya

hak-hak



2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Sebagai

Yaitu: setelah terang adanya unsur tindak

Korban Phedofilia dalam Tahap Penyidikan

pidana yang diceritakan oleh korban atau

di Polrestabes Semarang

keluarga korban maka pihak Kepolisian Unit

Berdasarkan hasil wawancara penulis

PPA akan mendampingi dalam pembuatan

dengan Ibu AKP KUMARSINI, SH Selaku Kanit

laporan

PPA

disampaikan kepada unit PPA (Pelayanan

(Pelayanan

Perempuan

dan

Anak)

kepolisian.

Polrestabes Semarang, IPTU MURNIATI, dan

Perempuan

Penyidik Bapak Bugo, pelaksanaan pemenuhan

Semarang.

hak anak sebagai korban Phedofilia Pada Tahap

dan

Laporan Anak)

tersebut

Polrestabes

3. Pemeriksaan Korban yang didampingi oleh

Penyidikan dilakukan berdasarkan Standar

Orangtua

Operasional Penanganan Kasus Anak Pada

Setelah korban/ Keluarga Korban selesai

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

didampingi dalam pembuatan laporan oleh

di Polrestabes Semarang. Berbeda dengan

Unit PPA, selanjutnya korban akan diperiksa.

korban tindak pidana lainnya, jika korban

Proses Pemeriksaan korban tidaklah mudah,

Phedofilia memiliki kekhususan SOP dalam

apalagi korbannya adalah anak-anak yang

Penegakan

beberapa

masih berusia dibawah 10 tahun. Biasanya

kekhususan SOP yang dilakukan Unit PPA

sebelum korban diperiksa untuk dimintai

dibandingkan

keterangan, pihak Unit PPA Polrestabes

hukumnya. dengan

Ada

penanganan

korban

lainnya, hal tersebut terdiri dari:11

Semarang akan mengambil keterangan awal

1. Sharing

dari orang tua korban. Hal ini sangat

Yaitu: ketika korban datang ke Unit PPA

tergantung pada kondisi korban, jika tidak

Polrestabes Semarang, tindakan pertama

memungkinkan tidak diambil dulu.

yang dilakukan adalah sharing dengan korban

atau

keluarga

korban

tentang

4. Mendapatkan Bantuan Pelayanan Medis Setelah

korban

selesai

melakukan

peristiwa yang mereka hadapi jika menurut

pemeriksaan, hak selanjutnya yang diberikan

penilaian Anggota Unit PPA ada unsur tindak

kepada korban adalah mendapatkan bantuan

pidana dari kejadian yang diceritakan.

pelayanan medis, berupa langsung divisum

2. Didampingi dalam pembuatan laporan

ke Rumah Sakit yang sudah terjalin kerjasama dengan Polrestabes Semarang.

Wawancara dengan Ibu KUMARSINI, SH, Selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang, Hari senin 10 Oktober 2016, Bertempat di Polrestabes Semarang 11

125

Rumah Sakit tersebut adalah RSUD Kariadi, RSUD Tugu, RSUD Ketileng, RSUD Dr



Cipto, dan RSUD Telogorejo, Panti Wilasa.

Sebagai korban Phedofilia, identitas anak

Kemudian

berhak

anggota

Unit

PPA

segera

untuk

dirahasiakan.

Hal

ini

membawa ke Rumah Sakit untuk dimintakan

merupakan kehendak dari keluarga Korban/

visum.

Orang tua untuk tidak dipublikasikan. 3. Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia

5. Melakukan Konseling dan Psikiater Terhadap

anak

korban

dalam

Phedofilia,

Sistem

Peradilan

Pidana

Anak

dikhususkan untuk diberikan konseling oleh

(Ditingkat Penyidikan) Pada Masa Yang Akan

psikiater. Berdasarkan wawancara penulis

Datang

dengan Salah satu Penyidik PPA di Polrestabes Semarang mengatakan bahwa

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

semua korban Phedofilia diberikan haknya

Korban Phedofilia di Beberapa Negara a. Malaysia

untuk dikonseling oleh psikiater. 6. Korban dijauhkan dari Tersangka Sebagai

bentuk

korban,

pihak

Malaysia sangat melindungi hak-hak anak terhadap

dan menentang segala macam bentuk

Polrestabes

kekerasan terutama terhadap anak-anak.

Semarang akan menjauhkan korban dari

Masalah Perlindungan Anak diatur dalam

Tersangka. Hal ini bertujuan mengingat

The Child Protection Actb 2001 (Undang-

kondisi anak yang masih trauma atas

Undang Perlindungan Anak 2001) dan

perbuatan

jika

Evidence of Child Witness Act 2007

Pelakunya itu adalah orang terdekat Korban.

(Undang-Undang Kesaksian Anak). Bentuk-

Seperti yang sudah ditangani oleh Pihak

bentuk Perlindungan hak anak korban

PPA

kejahatan seksual di Malaysia adalah

keji

perlindungan unit

PPA

tersebut.

Polrestabes

Apalagi

Semarang,

ternyata

Pelakunya adalah orang yang dekat dengan

sebagai berikut:

Korban, yaitu merupakan pembantu rumah

a)

Penempatan anak dirumah aman

tangga dari korban. Untuk menjauhkan

b)

Rehabilitasi

korban

PPA

c)

Didampingi oleh orangtua

biasanya

d)

Pelayanan medis dan pengawasan

menempatkan anak korban di Panti Asuhan

e)

Dijauhkan dari Pelaku/Tersangka

dari

Polrestabes

Tersangka, Semarang

Unit

dan Magelang. 7. Hak untuk dirahasiakan/ dipublikasikan

Selain hal tersebut, perlindungan hak anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu:

126



1. Perlindungan Sementara a. Perintah

untuk memeriksa kondisi awal keadaan

perlindungan

yang

korban. Jika dari hasil pemeriksaan petugas

dengan

medis dan pelayanan kesehatan bahwa anak

mengeluarkan surat perintah sampai pada

mengalami cedera fisik/ akibat perlakukan

saat tahap penyidikan selesai;

segala bentuk kekerasan, maka petugas

diberikan

oleh

sementara

Pengadilan

b. Perlindungan terhadap korban untuk tidak dipertemukan

dengan

pelaku

selama

penyidikan

Medis dan Pelayanan kesehatan segera memberitahu kepada Kepolisian/ Direktur, Pelindung untuk segera menempatkan anak

c. Memerintahkan

untuk

menahan

pelaku

kekerasan tersebut.

di tempat yang aman. Dalam hal korban membutuhkan rawat inap, maka petugas

2. Perintah Perlindungan/ Protection Order

Medis membetitahu kepada Direktur/ Polisi

a. Memberikan perlindungan berupa perintah

agar korban dirawat di rumah sakit.

penahanan pelaku kekerasan tersebut; b. Memberikan perlindungan korban perintah

2.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

penahanan kepada pelaku yang melakukan

Korban Phedofilia Pada Masa Yang

kekerasan terhada anak.

Akan Datang

b.Singapura

a.

Di Singapura, ketentuan yang mengatur

Pembaharuan Pada KUHP (Konsep KUHP 2015)

tentang Perlindungan Anak di atur dalam

Berkaitan dengan soal ganti rugi terhadap

Undang-Undang Anak dan Remaja Muda

korban, ternyata Konsep KUHP 2015 telah

bab 38 Tahun 2001 ( Children & Young

memasukkan hal ini sebagai jenis pidana

Persons

20/2001).

tambahan. Masalah ganti kerugian sebagai

Kekerasan seksual diatur dalam bagian ke 7

Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 67 dan

Undang-Undang CYPA, yaitu: Dalam hal

Pasal 99 RKUHP 2015. Pasal 67 RKUHP

Direktor, Pelindung/ Protector, Polisi dengan

2015 menyebutkan bahwa:

alasan yang benar dan kuat bahwa seorang

“Pidana Tambahan terdiri atas: Pencabutan

anak/

membutuhkan

hak tertentu; perampasan barang tertentu

perawatan/ perlindungan maka Direktur,

dan/atau tagihan; pengumuman putusan

Pelindung, Polisi melalui pemberitahuan

hakim; pembayaran ganti kerugian; dan

tertulis meminta bantuan kepada Petugas

pemenuhan kewajiban adat setempat atau

medis, Pelayanan Kesehatan, Psikologis

kewajiban menurut hukum yang hidup dalam

Chapter/CYPA

remaja

muda

38,

127


masyarakat”.

Pasal

99


RKUHP

2015

(1) Hak saksi dan/atau korban perkara

menyebutkan bahwa:

kekerasan seksual meliputi:

1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan

a. mendapatkan

kewajiban terpidana untuk melaksanakan

sebagai saksi;

pembayaran

ganti

kerugian

kepada

b. mendapatkan

korban atau ahli warisnya. 2) Jika

kewajiban

informasi informasi

pembayaran

ganti

c. memberikan

keterangan

ancaman,

dari

siapapun

ayat (1) tidak dilaksanakan maka berlaku

dan/atau dalam bentuk apapun;

ketentuan pidana penjara pengganti untuk

dan

tanpa

tekanan

kekerasan

d. mendapatkan penggantian biaya yang telah

pidana denda.

dikeluarkan setelah saksi hadir memenuhi

Rancangan Penghapusan

tahapan

perkembangan kasus;

kerugian sebagaimana dimaksud pada

b.

hak-haknya

Undang-Undang Kekerasan

Seksual

panggilan pengadilan; e. bebas dari pertanyaan menjerat, melecehkan

Tahun 2016

atau merendahkan martabat saksi; dan

Masalah perlindungan hak anak korban

f. mendapatkan perlindungan hukum.

kekerasan seksual telah diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun

(2) Apabila diperlukan, saksi dan/atau korban

2016 yaitu terdapat dalam beberapa pasal

berhak mendapatkan penerjemah di setiap

diantaranya sebagai berikut: Pasal 15, 16,

proses peradilan pidana.

17, 18, 19, 20.

Pasal 19 Pasal 16

Hak

korban

adalah

untuk

seluruh

kebutuhan

Perlindungan saksi dan/atau korban bertujuan

korban

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

korban pada kondisi yang lebih baik daripada

korban sebelum, selama dan setelah proses

kondisi sebelum terjadinya kekerasan.

peradilan pidana kekerasan seksual.

mengembalikan

kondisi

Pasal 20

Pasal 17

Hak korban sebagaimana dimaksud dalam

Hak saksi adalah hak yang dimiliki oleh

Pasal

saksi

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dalam

proses

peradilan

pidana

19

selain

yang

diatur

dalam

kekerasan seksual sebagaimana dimaksud

juga meliputi:

dalam Pasal 1 angka 7.

a. mendapatkan informasi mengenai hak-

Pasal 18

haknya sebagai korban;

128


b. mendapatkan


pendampingan

dan

2) Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak

bantuan hukum dari tahap penyidikan

Sebagai Korban Phedofilia dalam Tahap

hingga berakhirnya proses persidangan;

Penyidikan Pada Unit PPA (Pelayanan

c. mendapatkan penanganan yang bebas dari stigma; d. bebas

dari

Perempuan

dan

Anak)

Polrestabes

Semarang dilaksanakan dengan SOP dan pertanyaan

menjerat,

Undang-Undang, yaitu berupa: sharing,

melecehkan, atau merendahkan martabat

orangtua

korban

didampingi

dalam

korban;

pembuatan laporan, korban didampingi oleh orangtua ketika melakukan pemeriksaan,

C. Simpulan dan Saran

mendapatkan bantuan pelayanan medis,

1. Simpulan

mendapatkan

1) Perlindungan Terhadap hak-hak anak,

psikiater, korban dijauhkan dari tersangka,

bantuan

khususnya anak sebagai korban tindak

identitas

korban

pidana diatur dalam beberapa peraturan

dipublikasikan.

konseling

dirahasiakan/

dan tidak

perundang-undangan yaitu Undang-Undang

3) Perlindungan hak anak korban Phedofilia

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

pada masa yang akan datang dikaji dari

Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang

Perbandingan Hukum dibeberapa Negara

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

serta Pembaharuan KUHP dan Undang-

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Undang.

2002 Perlindungan Anak dan Undang-

a. Perbandingan hukum dibeberapa Negara,

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

yaitu perlindungan hak anak korban

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

kekerasan seksual dibeberapa negara

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

khususnya

dan Korban. Bentuk-bentuk Perlindungan

Bentuk-bentuk perlindungan hak anak

hak-hak anak korban yaitu hak untuk

korban yang diberikan berupa: rehabilitasi,

mendapatkan

medis,

pelayanan medis, Psikologis, penempatan

Psikososial, restitusi, konseling dan segala

sementara dirumah aman, perlindungan

bentuk perlindungan dan pendampingan

sementara dan perintah perlindungan.

rehabilitasi

pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari

Malaysia

b. Pembaharuan

penyidikan, penuntutan sampai dengan

KUHP

pemeriksaan di sidang pengadilan.

perlindungan

129

dan

KUHP;

2015

bahwa

telah hak

Singapura.

Konsep

memberikan

korban

berupa



restitusi/ganti rugi. Masalah ganti kerugian

sampai saat ini aturan tersebut belum pernah

sebagai Pidana Tambahan diatur dalam

ada.

Pasal 67 dan Pasal 99 RKUHP 2015. Pembaharuan

Undang-Undang,

3) Kepada semua penegak hukum khususnya

bahwa

Kepolisian, agar dapat

meningkatkan

perlindungan hak anak korban kekerasan

pengetahuannya. Oleh karena sampai saat

seksual telah diatur dalam Rancangan

ini di Kepolisian masih banyak yang belum

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

mengetahui apa saja yang seharusnya

Seksual Tahun 2016 yaitu diatur dalam

menjadi

Pasal 15 sampai dengan Pasal 20.

seksual. Khususnya masalah ganti rugi.

2. Saran

hak-hak anak korban kejahatan

4) Kepada

1) KepadaPemerintah Indonesia, khususnya

Masyarakat

semua

elemen,

Indonesia

khususnya

untuk

dapat

eksekutif dan legislatif untuk mensahkan

meningkatkan rasa tanggung jawab bersama

Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana

dalam melindungi anak-anak Indonesia, agar

tahun 2015 dan Rancangan Undang-Undang

setiap anak tidak lagi menjadi korban tindak

Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap

pidana, khsusnya korban Phedofilia.

Anak. Oleh karena Undang-Undang yang

5) Terkhusus kepada seluruh Orang tua, untuk

berlaku sekarang (UU Perlindungan Anak

lebih berperan aktif dalam melindungi anak

Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Sistem

dari segala bentuk tindak kekerasan. Peran

Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun

orang tua menjadi sangat lebih penting

2014) sangat sedikit mengatur masalah hak-

dalam memberikan pengawasan terhadap

hak anak sebagai korban. Kedua UU

anak. Oleh karena upaya pencegahan jauh

tersebut lebih banyak mengatur mengenai

lebih baik daripada represif.

hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. 2) Kepada Pemerintah khususnya eksekutif dan

Daftar Pustaka

legislator untuk secepatnya membuat Aturan

Arief, Barda Nawawi, 2014, Bunga Rampai

Pelaksana berupa Peraturan Presiden yang

Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan

mengatur tentang Pelaksanaan hak anak

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana

korban/ saksi sebagaimana yang telah

Prenadamedia Group, Jakarta.

diamanatkan dalam Pasal 90 ayat 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena

130



Rukmini, Mien, 2009, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung. Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana Nilma Suryani dan Nani Mulyati, “Penegakan Hukum

Terhadap

Pelaku

Pedofilia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’’, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012. Riau Pos, Rabu, 7 Mei 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

131

Tri Novita Sari Manihuruk 1, Nur Rochaeti 2. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Recommend Documents