Agil Widiyas Sampurna 1, Suteki 2. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ABSTRAK

Jurnal Law Reform Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PENYIDIK UNIT PPA SATUAN RESKRIM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN KENDAL Agil Widiyas Sampurna1, Suteki2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ABSTRAK Kasus pelecehan seksual seperti persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di kabupaten Kendal sudah semakin marak dan mengkhawatirkan karena sudah sangat memungkinkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak. Hal tersebut terjadi karena mudahnya akses pornografi melalui internet yang kemudian ditiru dan dipraktekkan oleh anak tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun melakukan pelecehan seksual di kabuapten Kendal pada tahun 2015 dan akhirnya anak tersebut di vonis putusan pidana penjara oleh hakim, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Sehingga, perlu dilakukan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada khususnya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai garda terdepan dalam penaganan tindak pidana berkaitan dengan anak. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Socio-Legal Research, sebagai suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Domain tersebut terdiri dari, Mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional dan tidak berbasis keadilan restoratif di kabupaten Kendal. Dan Bagaimana dampak dari penyidikan tersebut, serta Bagaimana konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif. Hasil peneltian bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oeh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional karena ada alasan yang mendorong baik secara internal maupun eksternal, dampaknya dapat mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara tersebut, dan hukum acara terkait proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan. Konsep baru tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif, yaitu melalui sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES) dengan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sehingga penyidik unit PPA dapat menerapkan konsep baru penyidikan melalui sistem tersebut. Kata Kunci : Anak; Keadilan Restoratif; Penyidik; Penyidikan; Unit PPA

1 2

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden

145



Pendahuluan

begitu pesat membawa dampak para pendatang

Masyarakat Indonesia saat ini berada pada

kurang

memperhatikan kabupaten

karakter

budaya

situasi dan kondisi sebagai masyarakat transisi,

masyarakat

Kendal

sehingga

yang mana situasi masyarakatnya beralih dari

menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan

sistem pemerintahan yang otoriter ke demokrasi

bermasyarakat.

melalui proses yang disebut reformasi. Adanya

Dampak yang paling terasa sebagai akibat dari

perubahan transisi tersebut juga berpengaruh pada

perubahan sosial yang sangat cepat menuju

perkembangan kehidupan yang berawal dari

modernisasi adalah masalah perilaku delikuensi

kehidupan

kehidupan

anak. Masalah perilaku delikuensi anak secara

modernisme, yang membawa dampak signifikan

umum di Indonesia masih merupakan gejala sosial

terhadap tata nilai sosiokultural pada sebagian

dan telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan

besar masyarakat, seperti daerah yang sedang

orang tua pada khususnya dan masyarakat pada

berkembang dan tata letaknya berbatasan dengan

umumnya. Bentuk-bentuk perilaku delikuensi anak

kota besar.

seperti

tradisional

menuju

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten

penyalahgunaan

narkoba,

pencurian,

pemerkosaan, penganiayaan, tawuran, geng motor

di Jawa Tengah dan merupakan kabupaten

muncul

penyangga kota Semarang sebagai ibukota

menunjukkan sebagai masalah aktual yang khas di

provinsi Jawa Tengah di berbagai aspek kehidupan

setiap zamannya oleh karenanya menarik untuk

khususnya

letaknya

ditelaah. Masalah perilaku deikuensi anak yang

berbatasan langsung dengan kota Semarang,

saat ini marak terjadi di kabupaten Kendal adalah

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

pergaulan yang berakibat terjadinya pelecehan

per tahun 2015 kabupaten Kendal memiliki jumlah

seksual, dimana bentuknya seperti persetubuhan

penduduk 952.966 jiwa dengan luas wilayah

dan pencabulan.

aspek

ekonomi

karena

kepermukaan.

Gejala

tersebut

Persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di

1002,23 km2.3 Posisi kabupaten Kendal sebagai telah

kabupaten Kendal untuk pelakunya didominasi oleh

mendorong banyak orang dari luar kota atau luar

anak-anak dan korbannya juga anak-anak dengan

pulau Jawa untuk mencari rezeki dan menanam

ditunjukkan dari data laporan kasus persetubuhan

investasi. Namun demikian, para pendatang

dan pencabulan yang ada di Kepolisian Resor

tersebut ditengarai membawa karakter budaya

(Polres) Kendal, tahun 2014 terjadi 22 kasus

yang dimiliki dan perkembangan teknologi yang

persetubuhan dan pencabulan dimana jumlahnya

kabupaten

penyangga

perekonomian

10 kasus persetubuhan dan 12 kasus pencabulan, 3Lihat

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal online (http://kendalkab.bps.go.id/home) pada tanggal 09 Oktober 2016.

kemudian

tahun

2015

terjadi

31

kasus

persetubuhan dan pencabulan dimana jumlahnya

146



10 kasus persetubuhan dan 21 kasus pencabulan

PPA Satuan Reskrim Polres Kendal menerima

dengan pelakunya mayoritas adalah anak-anak,

laporan bahwa telah terjadi pencabulan yang

selanjutnya tahun 2016 sampai dengan bulan

dilakukan oleh anak-anak dan korbannya juga

September terjadi 24 kasus persetubuhan dan

anak-anak. Pelaku anak tersebut berjumlah 2 orang

pencabulan

atas

dimana

jumlahnya

10

kasus

nama

KHOIRUL

UMAM

dan

AJIB

persetubuhan dan 14 kasus pencabulan, jadi rata-

DARMAWAN, saat melakukan perbuatan tersebut

rata setiap bulannya Polres Kendal menerima

pelaku berusia 11 tahun 6 bulan dimana status

laporan 2 kasus persetubuhan dan pencabulan.

pelaku masih sebagai siswa kelas X di SMP Negeri

Latar belakang atau penyebab terjadinya kasus

3 Kendal, kemudian untuk korban atas nama

persetubuhan dan pencabulan yang pelakunya

ANGGRAYANI ADINDA RAMADHANI berusia 6

anak-anak adalah perkembangan terknologi yang

tahun dan statusnya sebagai siswa kelas 2 di SD

memudahkan anak-anak mengakses situs-situs

Sukodono Kendal. Pelaku melakukan pencabulan

porno melalui internet dan kurangnya pengawasan

kepada korban sebanyak 4 kali dimana yang

dari orang tua karena mayoritas orang tua dari

pertama pada bulan Mei 2015 dan yang terakhir

anak-anak tersebut berkeja di luar negeri sebagai

pada bulan juni 2015 dengan semua pencabulan

tenaga kerja Indonesia di negara lain. Dari

tersebut dilakukan di dalam kamar kakak pelaku

penjelasan data diatas bahwa pelaku kasus

dalam rumah pelaku di dusun Karangmalang Rt 01

persetubuhan

wilayah

Rw 01 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kota

kabupaten Kendal adalah dimungkinkan anak-anak

Kendal Kabupaten Kendal. Pelaku dan korban

karena mudahnya akses situs-situs porno di

masih memiliki hubungan keluarga yaitu nenek

internet bagi anak-anak yang mana melihat dari

korban kakak beradik dengan ayah pelaku dan

situs-situs porno tersebut anak-anak mencontoh

rumah pelaku bersebelahan dengan rumah korban,

dan melakukan perbuatan pelecehan seksual.

kemudian pelaku mengetahui perbuatan cabul

Sehingga diperlukan prosedur penanganan hukum

tersebut dari internet saat pelaku bermain internet

yang benar dan terpadu antara kepolisian,

di warnet.

dan

pencabulan

di

kejaksaan dan pengadilan dengan memperhatikan

Proses penyidikan dilakukan oleh Unit PPA

hak-hak anak khususnya dimulai dari proses

Satuan Reskrim Polres Kendal karena pihak orang

penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian

tua korban sangat tidak menerima perbuatan

sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan

pelaku dan menginginkan pelaku di proses sesuai

pidana.

dengan hukum yang berlaku. Sistem peradilan

Hal ini ditunjukkan adanya kasus yang ditangani

pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan

oleh unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal, yaitu

seksual pun berjalan sampai dengan persidangan

pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2015, Unit

dan putusan oleh pengadilan mendasari tuntutan

147



dari kejaksaan dimana putusannya yaitu pelaku

pelecehan seksual tersebut mendapatkan vonis

atas nama KHOIRUL UMAM dinyatakan terbukti

hukuman pidana penjara dan hal tersebut sangat

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang

tindak pidana dengan sengaja mengancam anak

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang

Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan

dipandang

berlanjut

keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan

sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari

dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak

penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap

pidana.

anak tersebut dengan pidana penjara di Lapas

rumusan/konsep pelaksanaan proses penyidikan

Anak Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)

yang tidak konvensional dan sesuai dengan hukum

bulan, menetapkan agar anak menjalani pelatihan

acara sistem peradilan pidana anak bagi penyidik

kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 6

kepolisian dalam menangani perkara yang mana

(enam) bulan dan AJIB DARMAWAN dinyatakan

pelaku tindak pidana pelecehan sesksual adalah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

anak. Diharapkan Polisi tidak hanya mewujudkan

melakukan

tercapainya

sebagai

tindak

perbuatan

pidana

dengan

sengaja

Maka

dari

tujuan

itu,

perlu

penegakan

hukum

adanya

yaitu

mengancam anak untuk melakukan beberapa

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,

perbuatan

cabul

sebagai

namun juga mampu mewujudkan keadilan restoratif

perbuatan

berlanjut

dakwaan

bagi anak yang berhadapan dengan hukum

alternatif kedua dari penuntut umum, menjatuhkan

sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual

pidana terhadap anak tersebut dengan pidana

dengan menjadi polisi responsif, yakni secara

penjara di Lapas Anak Kutoarjo selama 2 (dua)

konseptual mengutamakan tujuan bukan prosedur

tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar anak

saja serta tidak terkungkung oleh aturan, sehingga

menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan

menjadi polisi progresif yang tidak menabukan

kerja selama 3 (tiga) bulan harus menjalani

diskresi yang valid dalam pelaksanaan tugasnya

hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan

termasuk tugas sebagai garda pertama dalam

Anak.

penanganan tindak pidana berkaitan dengan anak.4

yang

dipandang

sebagaimana

Penanganan perkara tersebut menunjukkan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis

penyidikan konvensional sebagaimana Peraturan

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang

Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA

Standar

Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di

Operasional

Prosedur

Pelaksanaan

Penyidikan Tindak Pidana, sehingga memberikan dampak kepada anak sebagai pelaku tindak pidana

tertarik

untuk

Kabupaten Kendal. 4Suteki.

148

Opcit. hlm 67

meneliti

Penyidikan

bahwa pihak kepolisian menerapkan proses



Sesuai dengan latar belakang permasalahan

masyarakat melalui pola tingkah laku warganya5.

yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan

Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh

permasalahannya adalah

faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan

1. Mengapa penyidikan terhadap anak sebagai

pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan

pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh

kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum

penyidik unit PPA satuan reskrim di kabupaten

inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan

Kendal masih cenderung mengikuti penyidikan

hukum di antara masyarakat yang satu dengan

konvensional yang tidak berbasis keadilan

masyarakat lainnya6. Oleh karena itu, teori tersebut

restoratif ?

digunakan untuk menganalisa penyidik Unit PPA

2. Bagaimana dampak dari penyidikan terhadap

Satuan Reskrim dalam melaksanakan penyidikan

anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

seksual oleh penyidik unit PPA satuan reskrim

pelecehan seksual harus memperhatikan dan

yang tidak didasarkan kepada keadilan restoratif

mempedomani tata cara dan melihat tindak pidana

di kabupaten Kendal?

tersebut secara komprehensif/dari segala sisi yang

3. Bagaimana konsep baru tentang penyidikan

mana harus membedakan proses penyidikannya


dengan orang dewasa sebagaimana yang diatur

pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang

dalam undang-undang sistem peradilan pidana

berbasis keadilan restoratif ?

anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan

Penelitian menggunakan beberapa teori dan

restoratif.

konsep yaitu teori budaya hukum, teori bekerjanya

Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak

hukum, teori penegakan hukum, teori tujuan

pidana pelecehan seksual tentunya berbeda

hukum, konsep dampak, konsep sistem peradilan

dengan orang dewasa sebagai pelakunya dan hal

pidana, konsep sistem penegakan hukum satu

tersebut akan memberikan dampak tersendiri

atap/one roof enforcement system (ORES) dan

sebagaimana dijelaskan tentang dampak adalah

konsep keadilan restoratif.

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik

Teori budaya hukum menjelaskan bahwa hukum

akibat positif maupun akibat negatif. Pengaruh

pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam

sendiri adalah suatu keadaan dimana ada

di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan

hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat

dalam berbagai bentuk peraturan perundang-

antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang

undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai

dipengaruhi.7 Dampak yang ditimbulkan tersebut

suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan

Ishaq. Opcit. hlm 10 Loc.cit 7 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia online, (http://www.kbbi.web.id) pada tanggal 09 Oktober 2016 5 6

149



dapat berpengaruh kepada anak yang melakukan

kedamaian pergaulan hidup.8 Oleh karena itu,

tindak pidana pelecehan seksual tersebut, aparat

penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak

penegak hukum yang terlibat dalam perkara

pidana pelecehan seksual harus menggunakan

tersebut, bahkan hukum acara dalam proses

pendekatan keadilan restoratif, sehingga digunakan

penyidikan tindak pidana pelecehan seksual

konsep

tersebut.

digunakan konsep sistem peradilan pidana yang

keadilan

restoratif.

Kemudian

juga

Hal itu terlihat dari perkara yang telah diangani

mana menyebutkan komponen-komponen dalam

oleh unit PPA sat reskrim Kendal sehingga anak

sistem tersebut wajib untuk bekerjasama seperti


kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

mendapatkan vonis hukuman pidana penjara dari

pemasyarakatan dengan mengkhususkan melalui

hakim, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak

konsep sistem penegakan hukum satu atap/one

sesuai dengan amanat yang ada terkait berkejanya

roof

hukum khususnya bagi anak dalam undang-undang

menempatkan pengawas, penyidik, dan penuntut di

No. 11 tahun 2012 dan bukanlah penegakan

bawah satu atap9. Selanjutnya digunakan juga teori

hukum yang sesuai bagi anak yang melakukan

tujuan hukum yang mana tujuan hukum yang

tindak pidana. Sehingga, dicermati adanya vonis

dimaksud adalah untuk mencapai kemanfaatan

hukuman dalam perkara tersebut menunjukkan

yang sebesar-besarnya tanpa menyampingkan

terdapat hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana

aspek keadilan distributif10, dimana keadilan

teori bekerjanya hukum menjelaskan bahwa basis

distributif tidak menekankan pada persamaan

bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka

tentang apa yang didapat, melainkan menekankan

hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau

pada perimbangan antara apa yang didapat

kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan

dengan apa yang seharusnya didapat sesuai

sampai dengan pemberlakuan,

dengan

serta dalam

enforcement

latar

system

belakang

(ORES),

yang

dimiliki

yaitu

baik

penegakan hukumnya juga dipengaruhi oleh faktor-

pendidikan, kemampuan, kedudukan, kekayaan,

faktor sebagaimana dijelaskan teori penegakan

kelahiran dan sebagainya (proporsional).11

hukum bahwa menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm 244

kaedah-kaedah

9Ismail

yang

mantap

dan

8

mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai

Rumadan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 3 Nopember 2014. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI. hlm 243-252

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

10

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

S. Juhaya Praja. Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung. CV. Pustaka Setia. 2011. hlm 179 11

150

Loc.cit


Permasalahan

pertama,


yaitu

mengapa

Metode Penelitian


Metode pendekatan yang digunakan penulis

pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA

adalah pendekatan socio-legal research, yaitu

satuan reskrim di kabupaten Kendal masih

suatu pendekatan alternatif yang menguji studi

cenderung mengikuti penyidikan konvensional yang

doktrinal terhadap hukum. Kata “socio” dalam

tidak berbasis keadilan restoratif, dianalisis dengan

socio-legal studies mencerminkan keterkaitan antar

menggunakan teori budaya hukum dan aturan yang

konteks dimana hukum berada (an interface with a

mengatur tentang penyidikan seperti KUHAP,

context within which law exists).12

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang

bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini

manajemen

Peraturan

menggambarkan masalah dan fakta yang berkaitan

Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang standar

dengan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku

operasional prosedur pelaksanaan penyidikan

tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit

tindak pidana di lingkungan POLRI.

PPA satuan reskrim berbasis keadilan restoratif di

penyidikan,

dan

Penelitian ini

Permasalahan kedua, yaitu tentang bagaimana

kabupaten Kendal. Jenis Data yang digunakan data

dampak dari penyidikan terhadap anak sebagai

primer dan Data sekunder. Teknik pengumpulan

pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh

data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk

penyidik unit PPA satuan reskrim yang tidak

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam

didasarkan kepada keadilan restoratif di kabupaten

pengumpulan data ini dapat diperoleh dari hasil

Kendal, dianalisis dengan menggunakan teori

observasi,

bekerjanya hukum, teori penegakan hukum, dan

gabungan/triangulasi.13

wawancara,

dokumentasi,

dan

konsep dampak. Permasalahan

ketiga,

yaitu

tentang

bagaimana konsep baru tentang penyidikan

Pembahasan A. Alasan

yang

Mendorong

Penyidikan


terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang

Pelecehan Seksual oleh Penyidik Unit PPA

berbasis keadilan restoratif, dianalisis dengan

Satuan Reskrim di Kabupaten Kendal

menggunakan teori tujuan hukum, konsep

Cenderung

Mengikuti

Penyidikan

keadilan restorative, konsep sistem peradilan pidana, dan konsep sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES).

Banakar, Reza dan Max Travers. Law, Sociology and Method dalam Reza Banakar & Max Travers (ed). Theory and Method in Socio-Legal Research. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon. 2005. hlm 26 12

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. 2009. hlm 225 13

151



Konvensional Yang Tidak Berbasis Keadilan

serta

Restoratif

terhadap perkara anak tersebut.

mengatur

khusus

terkait

penanganan

Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak

Oleh karena itu, dapat dikatakan penyidikan

pidana pelecehan seksual oleh unit PPA sat


reskrim di polres Kendal cenderung mengikuti

pelecehan seksual oleh unit PPA sat reskrim polres

penyidikan konvensional yang tidak berbasis

Kendal

keadilan restoratif. Hal tersebut ditunjukkan adanya

mengedepankan pendekatan keadilan restoratif

penanganan perkara pelecehan seksual dengan

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11

tersangka anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

atas

dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

nama

KHOIRUL

UMAM

dan

AJIB

masih

konvensional

dengan

Pelaksanaan

tidak

DARMAWAN mendapatkan vonis hukuman penjara

tentang Pedoman

Diversi dan

di penjara anak kutoarjo masing-masing selama 3

Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan 2 (dua) tahun 6

Belas) Tahun yang telah ditetapkan.

(enam) bulan, yang mana proses penyidikan yang

Sesuai dengan pasal 21 ayat 1 dalam Undang-

dilakukan oleh penyidik unit PPA sesuai dengan

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 dalam

Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Dan

tentang Pedoman

Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014


tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan

Belas) Tahun bahwa “dalam hal anak yang belum

Tindak Pidana, namun tidak sesuai dengan hukum

berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau

acara pidana anak sebagaimana yang ada dan

diduga

tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

profesional

dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

menyerahkannya kembali kepada orang tua/ wali;

tentang Pedoman

atau

Pelaksanaan

Diversi dan

melakukan

Pelaksanaan

tindak

mengambil

mengikutsertakannya

Diversi dan

pidana, keputusan dalam

penyidik, untuk: program


pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di

Belas) Tahun. Artinya, bahwa penyidik unit PPA

instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

Sat Reskrim Polres Kendal kurang memahami dan

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di

mempedomani aturan penanganan terhadap anak

tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling

yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual

lama 6 (enam) bulan”.

hanya dengan mendasari aturan lama yang ada

Berdasarkan kondisi fakta dan aturan yang ada

dan belum menerapkan aturan hukum yang baru

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada alasan

152



atau argumentasi yang mendorong penyidikan

aturan yang baru tentang penanganan perkara

cenderung tidak berbasis keadilan restoratif baik

anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini

secara internal maupun eksternal, sehingga penulis

peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015

akan menganalisa faktor internal maupun faktor

tentang pedoman pelaksanaan diversi dan

eksternal dan memanfaatkan teori budaya hukum.

penanganan anak yang belum berumur 12 (dua

Dicermati, bahwa faktor internal merupakan faktor

belas) tahun

yang mempengaruhi dari dalam organisasi penyidik

2) Dari sisi sistem, terdapat beberapa faktor yaitu:

unit PPA sat reskrim dan faktor eksternal adalah

a) Aturan penyidikan terhadap anak yang khusus

faktor yang mempengaruhi penyidik unit PPA dari

diatur dalam lingkungan organisasi kepolisian

lingkungan sekitar penyidik. Adapun faktor-faktor

sebagaimana tata cara penyidikan dalam

tersebut antara lain:

undang-undang sistem peradilan pidana anak belum ada, karena aturan yang ada dan

a. Faktor Internal

dipedomani penyidik sekarang masih terkait

1) Sisi sumber daya manusia, terdapat beberapa

penyidikan secara umum yaitu Peraturan

faktor yaitu: a) Penyidik

Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang unit

PPA

belum

memahami

Manajemen

Penyidikan,

dan

Peraturan

sepenuhnya tata cara penyidikan terhadap anak

Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang

sebagai pelaku tindak pidana pelecehan

Standar

seksual, karena belum mengikuti pendidikan

Tindak Pidana

kejuruan tentang pelayanan perempuan dan

Operasional

Prosedur

Penyidikan

b) Fokus kegiatan atau pengkhususan kegiatan

anak;

tentang pelatihan pelayanan perempuan dan

b) Penyidik unit PPA belum mengetahui peraturan perundang-undangan

yang

baru

anak sebagai kaderisasi penyidik di satuan

tentang

reskrim polres Kendal belum ada, karena

penanganan hukum terhadap anak dalam hal ini

program latihan peningkatan kemampuan fungsi

peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015

reskrim yang ada di sub bagian latihan bagian

tentang pedoman pelaksanaan diversi dan

sumber daya manusia polres Kendal tidak

penanganan anak yang belum berumur 12 (dua

masuk dan diatur secara khusus dalam program

belas) tahun, karena tidak ada sosialisasi atau

tersebut.

pemberitahuan tentang aturan tersebut oleh

3) Dari sisi budaya, penyidik unit PPA belum

bagian hukum kepada penyidik unit PPA.

mampu memberikan kemudahan prosedur

c) Pengawas penyidik belum berperan secara maksimal

sebagaimana

mestinya,

dalam pelayanan penanganan perkara anak

karena

sebagai pelaku tindak pidana yang berlanjut

pengawas penyidik juga belum memahami

sampai persidangan, karena penyidik masih

153



beranggapan penanganan anak tersebut adalah

hukum sebagai suatu sistem dimana pedomanan

hal yang sama dan biasa seperti penanganan

penegakan hukum didasarkan pada grundnorm

terhadap orang dewasa sebagai pelaku.

dalam suatu sistem nilai dan sebagai bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan sehingga

b. Faktor Eksternal

nilai-nilai tersebut tertuang dalam pasal-pasal di

1) Dari sisi keluarga korban, menuntut dan

undang-undang sistem peradilan pidana anak

meminta kepada penyidik unit PPA untuk

belum diindahkan dan diterapkan secara optimal

melanjutkan perkara sesuai dengan prosedur

karena kurang pemahaman atau informasi terbaru

hukum yang berlaku dalam hal ini menjalankan

terkait sistem peradilan pidana anak, yang mana

sistem

hal tersebut

peradilan

pidana,

karena

rasa

kekecewaan dan kekhawatiran pelaku akan

Kedua, persoalan penyidik unit PPA tentang

melakukan perbuatan tersebut lagi kepada

fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya

korban maupun orang lain.

hukum, dimana saat ini hukum tidak cukup hanya

2) Dari sisi instansi dan masyarakat sekitar,

berfungsi sebagai sontrol sosial saja, melainkan

keaktifan dari instansi samping yang berkaitan

hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan

dengan kegiatan penanganan tindak pidana

masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan

pelecehan seksual seperti dinas sosial dan

pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-

Badan

dan

citakan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang

Kabupaten

demikian bagi anak yang melakukan tindak pidana

Kendal dan pastisipasi masyarakat kurang,

pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA belum

karena instansi terkait dan masyarakat sekitar

dapat memaksimalkan fungsi hukum yang ada dan

belum memahami sepenuhnya penanganan

anak sebagai generasi penerus bangsa tidak akan

anak sebagai pelaku tindak pidana.

dapat mencapai tujuannya dengan baik karena

Keluarga

Pemberdayaan Berencana

Perempuan (BPPKB)

3) Dari sisi budaya, orang tua masih kurang

diberikan ajaran pembalasan dengan dilakukan

memberikan pengawasan kepada anaknya,

penyidikan yang berakhir dengan hukuman penjara

karena

dan

mayoritas

orang

tua

tersebut

bukan

ajaran

pemulihan

sebagaimana

meninggalkan anaknya untuk bekerja ke luar

pendekatan keadilan restoratif yang termaktub

negeri sebagai tenaga kerja Indonesia dan

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

menitipkan anak tersebut untuk di asuh oleh

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

orang lain seperti kakek dan neneknya yang

Ketiga,

persoalan

cara

unit

PPA

dianggap biasa dalam kehidupan masyarakat.

menyangkut

Persoalan mendasar bagi penyidik unit PPA

kesadaran hukum yang erat kaitannya dengan

sebagaimana teori budaya hukum yaitu pertama,

sikap para pelaksana hukum dalam hal ini penyidik

154

bagaimana

penyidik

pembinaan



unit PPA untuk bertindak sesuai dengan ketentuan

melanggar susila atau melakukan pelecehan

hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang

seksual akan memasukkan dirinya ke dalam ranah

menghubungkan antara peraturan hukum dengan

hukum pidana yang berlaku di negara ini.

tingkah laku anggota masyarakatnya. Sehingga,

Anak yang menjadi tersangka dalam tindak

unit PPA selain daripada melaksanakan penyidikan

pidana pelecehan seksual sebagaimana unsur


perbuatan yang dilarang dalam undang-undang

pelecehan seksual juga harus mampu memberikan

nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

edukasi/pendidikan

tentang

undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

penanganan perkara anak baik kepada masyarakat

perlindungan anak, sehingga harus menanggung

maupun pelaksana hukum itu sendiri, namun ketika

konsekuensi atau resiko dari perbuatannya tersebut

penyidik unit PPA tidak mengikuti perkembangan

yaitu sanksi pidana. Akibat hukum terhadap

hukum terkait penanganan anak sebagai pelaku

perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh

tindak pidana tersebut, maka dapat terjadi dampak

anak yaitu pada dasarnya terjadi suatu perkara

yang kurang baik seperti penyidik unit PPA yang

dimana anak meniru perbuatan dari internet dan

kurang mengikuti perkembangan aturan sistem

melakukan pelecehan seksual kepada anak yang

peradilan pidana anak sehingga dalam penyidikan

lain karena ketidaktahuan anak bahwa telah

perkara anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun

berbuat melanggar aturan sebagaimana diatur


dalam

untuk anak sebagai pelaku tersebut harus

Sehingga, anak yang melakukan pelecehan

menerima hukuman penjara di penjara anak dan

seksual tersebut masuk ke dalam ranah hukum

belum maksimal dalam menjadi penghubung yang

positif negara, yakni ranah sistem peradilan pidana

baik antara aturan hukum yang berlaku dengan

anak. Apabila dalam persidangan anak yang

anggota masyarakat.

melakukan pelecehan seksual tersebut dinyatakan

pengetahuan

undang-undang

perlindungan

anak.

terbukti dan bersalah oleh hakim mendasari B. Dampak dari Penyidikan terhadap Anak

laporan dari korban maupun keluarga korban dan

sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan

bukti bukti yang ada dalam perkara tersebut, maka

Seksual oleh Penyidik Unit PPA Satuan

anak tersebut dapat dikenakan hukuman/sanksi

Reskrim yang Tidak Didasarkan Kepada

pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang

Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal

perlndungan anak dan sistem peradilan pidana

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki

anak tersebut. Namun demikian, proses hukum

tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan


dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

pelecehan seksual tidak hanya berimplikasi kepada

Namun, ketika anak melakukan perbuatan yang

anak yang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi

155



juga dapat berimplikasi kepada aparat penegak

C. Konsep Baru tentang Penyidikan terhadap

hukum yang terlibat di dalam penanganannya.

Anak

sebagai

Sehingga dapat dikatakan bahwa dampak dari

Pelecehan Seksual oleh Penyidik Unit PPA


yang Berbasis Keadilan Restoratif

pidana pelecehan seksual dapat berimplikasi

Pembahas persoalan mengenai konsep baru

kepada anak, aparat penegak hukum yang terlibat

tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku

dalam perkara, dan hukum acara itu sendiri.

tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit

a. Dampak terhadap anak yang melakukan tindak

PPA yang berbasis keadilan restoratif penulis dahulu

Pelaku

mengkajinya

Tindak

dari

Pidana

pidana pelecehan seksual yaitu hukuman/sanksi

terlebih

beberapa

penjara dan tindakan.

argumentasi yang melandasi pentingnya konsep

b. Dampak terhadap aparat penegak hukum yang

baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku

terlibat dalam penanganan perkara anak

tindak pidana pelecehan seksual, kemudian


penjelasan konsep baru penyidikan terhadap anak

dapat berupa sanksi pidana penjara jika


penanganannya tidak sesuai dengan hukum

sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang

acara dalam sistem peradilan pidana anak.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

c. Dampak terhadap hukum acara terkait proses

Pidana Anak dan aturan pelaksananya berupa

penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana


pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan

tentang Pedoman

yaitu tata cara penyidikan yang diatur dalam

penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua

undang-undang sistem peradilan pidana anak

belas) Tahun yang mengedepankan keadilan

tidak terlaksana secara optimal, sehingga tata

restoratif, selanjutnya potensi penerapan konsep

cara yang ada dalam aturan kepolisian saat ini


berupa Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012

tersebut.

tentang manajemen penyidikan dan Peraturan

1. Argumentasi

Pelaksanaan

Pentingnya

Diversi dan

Konsep

Baru

Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang

Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku

standar operasional prosedur pelaksanaan

Tindak Pidana Pelecehan Seksual

penyidikan tindak pidana perlu dilakukan

Bahwa penyidikan terhadap anak sebagai

penyesuaian dan dirubah dengan memasukkan

pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang ada

tata

anak

di lingkungan kepolisian saat ini sudah tidak sesuai

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang

atau kurang relevan dan perlu dilakukan konsep

sistem peradilan pidana anak.


cara

penyidikan

terhadap

156



tindak pidana tersebut, dimana hal tersebut

penanganannyapun perlu dilakukan upaya lebih

didorong oleh beberapa alasan, anata lain:

untuk mencapai keadilan restoratif bagi anak

a. Aturan yang mengatur tentang penyidikan di

yang berhadapan dengan hukum khususnya

kepolisian yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14

anak yang melakukan tindak pidana pelecehan

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

seksual.

dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3

Alasan

sebagaimana

tersebut

diatas

Tahun 2014 tentang Standar Operasional

menunjukkan bahwa pentingnya konsep baru

Prosedur Penyidikan Tindak Pidana tidak sesuai

penanganan tindak pidana pelecehan seksual

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

terhadap pelaku anak. Dalam penelitian ini, peneliti

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

mengusulkan konsep baru penyidikan terhadap

aturan

Peraturan

anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang

seksual sebagaimana amanat undang-undang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan

nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan

Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas)

pidana anak yaitu melalui sistem penegakan hukum

Tahun karena tata cara yang diatur dalam

satu atap/one roof enforcement system (ORES).

undang-undang

2012

2. Konsep Baru Penyidikan terhadap Anak

khususnya penyidikan terhadap anak sebagai

sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan

pelaku tindak pidana belum termaktub dalam

Seksual

peraturan

Keadilan restoratif adalah sebuah bentuk

pelaksananya

nomor

kapolri

berupa

11

tahun

maupun

peraturan

kabareskrim tersebut.

keadilan yang menekankan pemulihan atau

b. Saat ini, sudah sangat memungkinkan anak

restorasi tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan,

melakukan tindak pidana pelecehan seksual

dan masyarakat.14, sebagaimana juga dijelaskan

karena mudahnya akses internet dalam hal

dalam pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 11

pornografi yang secara tidak sadar ditiru oleh

tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

anak dan kurangnya pengawasan orang tua

dan dalam aturan pelaksana undang-undang

terhadap anak.

tersebut pada pasal 1 angka 2 peraturan

c. Perlunya

peningkatan

kerjasama

dan

pemerintah nomor 65 tahun 2014 tentang pedoman

keterpaduan dalam penanganan perkara anak

pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang

sebagai pelaku tindak pidana pelcehan seksual

belum berumur 12 (dua belas) tahun, yang isinya15:

oleh aparat penegak hukum sebagaimana

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian

program pemerintah saat ini bahwa perkara

perkara tindak pidana dengan melibatkan

yang berkaitan dengan anak merupakan extra ordinary

crime,

sehingga

dalam

14 15

157

Yoachim Agus Tridiatno. Opcit. hlm 26 Ibid. hlm 30



pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

peradilan pidana anak atau musyawarah dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

proses penyidikan berbasis keadilan restoratif

mencari penyelesaian yang adil dengan

dapat dilaksanakan dan hasil yang dicapai sesuai

menekankan

dengan amanat undang-undang nomor 11 tahun

pemulihan

kembali

pada

keadaan semula dan bukan pembalasan.

2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimana

Pelaksanaan penyidikan berbasis keadilan

menunjukkan adanya penyidikan berbasis keadilan

restoratif telah diatur dalam undang-undang

restoratif.

tersebut dalam pasal-pasalnya, namun melihat

Memperhatikan penanganan terhadap perkara

kondisi penanganan perkara dengan tersangka

tindak pidana pelecehan seksual yang dapat

anak UMAM dan AJIB mengisyaratkan bahwa

diselesaikan di luar sistem peradilan pidana anak

proses penyidikan berbasis keadilan restoratif

tersebut dengan komunikasi dan sinergitas yang

tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal

baik seluruh elemen yang berkompeten maka

sehingga menerima putusan hukuman penjara di

penulis menganalisa bahwa dapat dimunculkan

penjara anak.

konsep

baru

terkait

penyidikan

tersebut

Mencermati hal tersebut, terlihat bahwa penyidik

sebagaimana yang tata cara penyidikan yang telah

sudah melakukan upaya untuk komunikasi dengan

diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012

keluarga korban sebelum proses penyidikan

tentang sistem peradilan pidana anak yaitu melalui

terhadap laporan orang tua korban di proses,

sistem penegakan hukum satu atap/one roof

namun saat itu penyidik tidak memanggil pihak-

enforcement system (ORES). Diketahui, bahwa

pihak yang berkompeten dan terlibat dalam perkara

One Roof Enforcement System (ORES)/ Sistem

tersebut seperti pelaku, kelauarga pelaku, petugas

Penegakan

pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial atau


petugas dinas sosial, dan tokoh masyarakat

bawah satu atap, dimana memiliki tujuan untuk

setempat, sehingga tujuan penegakan hukum

membentuk keterpaduan dalam sistem peradilan

dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap

pidana melalui kerjasama yang baik antar elemen

anak yang melakukan tindak pidana pelecehan

penegak hukum meskipun tidak melebur menjadi

seksual

tercapai

satu unit atau departemen atau menyatu dalam

sebagaimana yang diharapkan dalam prakteknya.

lembaga tersendiri, guna menciptakan strategi

Namun demikian, diketahui pada tahun 2015

supaya setiap elemen dapat meningkatakan

terdapat 2 (dua) laporan dan atau pengaduan dari

efisiensi kerjanya dan sekaligus bersatu padu

orang tua korban tindak pidana pelecehan seksual

dengan elemen yang lainnya untuk menciptakan

dengan tersangka juga anak-anak dapat dilakukan

tujuan

upaya penyelesaian perkara di luar sistem

terselenggaranya sistem peradilan pidana anak

tersebut

belum

dapat

158

Hukum

bersama,

Satu

dalam

Atap

hal

ini

adalah

dapat



dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana

tersebut

pelecehan

melakukan

seksual

dengan

menggunakan

pendekatan keadilan restoratif.

melihat

perkara

proses

yang

hukum

terjadi

dengan

dan tidak

menghalangi pihak korban dan tersangka untuk

Adapun penjelasan pelaksanaan garis besar

melakukan penyelesaian melalui musyawarah yang

secara teknis tentang konsep baru penyidikan

mana jika ada kesepakatan dalam musyawarah


maka proses tersebut dibuatkan kesepakatan

pelecehan seksual sebagaimana termaktub dalam

bersama

undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang

dimintakan penetapan sebagai wujud kepastian

sistem peradilan pidana anak dan peraturan

hukum penyelesaian perkara tersebut dalam waktu

pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman

3 (tiga) hari, namun jika tidak tercapai kesepakatan

pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang

maka poses hukum tetap berjalan sebagaimana

belum berumur 12 (dua belas) tahun yang

mestinya sampai dengan adanya putusan dari

mengedepankan keadilan restoratif yaitu, adanya

pengadilan terhadap perkara tersebut. Proses

laporan dan atau pengaduan tentang tindak pidana

penanganan

pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak untuk

memperhatikan umur anak sebagai pelaku tersebut

pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyidikan

dan tidak boleh melebihi waktu 1 (satu) bulan

di sistem peradilan pidana anak seperti kepolisian,

sampai dengan adanya putusan dalam hal perkara

kejaksaan, petugas pembimbing kemasyarakatan,

dilanjutkan sebagaimana sistem peradilan pidana

pekerja sosial atau petugas dinas sosial, dan tim

anak.

dan

diajukan

perkara

kepengadilan

tersebut

tetap

untuk

harus

pelayanan penanganan terpadu dari pemerintah

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga harkat

daerah dalam waktu 1x24 jam melakukan

dan martabat anak serta memelihara tumbuh

pertemuan untuk memberikan saran kepada

kembanganak untuk tidak merasa tertekan ataupun

penyidik kepolisian guna menentukan langkah

memiliki rasa bersalah yang berlebihan sehingga

selanjutnya, jika pelaku anak masih berumur

menimbulkan ganguan baik fisik maupun psikis

kurang dari 12 (dua belas) tahun maka elemen


penegak hukum tersebut harus mempertemukan

tersebut.

pihak korban dan pelaku untuk segera diambil

3. Potensi Penerapan Konsep Baru Penyidikan

keputusan sebagaimana aturan dalam undang-

terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

undang dan dibuatkan ketetapan pengadilan

Pelecehan Seksual

dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pentingnya

penanganan

tindak

pidana

Apabila pelaku anak berumur lebih dari 12 (dua

pelecehan seksual terhadap pelaku anak melalui

belas) tahun kurang dari 18 (delapan belas) tahun,


maka elemen penegak hukum dalam sistem

enforcement system (ORES) karena dorongan dari

159



kondisi sekarang yang mana anak sangat mungkin

Oleh karena itu, terdapat beberapa persyaratan

menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual

yang harus diperhatikan sehingga penyidik unit

sehingga kejahatan tersebut oleh pemerintah

PPA dapat menerapkan konsep baru penyidikan

dinyatakan sebagai extra ordinary crime dan secara

melalui sistem penegakan hukum satu atap/one

tersirat

roof enforcement system (ORES) sebagaimana

memberikan

pesan

perlu

adanya

penanganan yang ekstra juga terhadap kejahatan

dijelaskan diatas, yaitu:

tersebut. One Roof Enforcement System (ORES)/


Sistem Penegakan Hukum Satu Atap adalah




bawah satu atap.


Konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai


seksual

Prosedur Penyidikan Tindak Pidana dirubah

sebagaimana termaktub dalam undang-undang

dan disesuaikan dengan tata cara penyidikan


dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

pidana anak dan peraturan pemerintah nomor 65

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi


dan penanganan anak yang belum berumur 12

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan

(dua belas) tahun yang mengedepankan keadilan

penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua

restoratif

belas) Tahun sebagaimana teknis konsep baru

pelaku

tindak

pidana

memperhatikan

pelecehan

dan

merupakan

perwujudan beberapa prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu:

penyidikan di atas b. Pelaksanaan setiap tahapan dalam proses

a. Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan

penyidikan diatur secara jelas dan mengikuti

atau restorasi bagi semua pihak yangterkena

waktu yang telah diatur dalam undang-

dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban,

undangsistem peradilan pidana seperti, waktu

pelaku, dan masyarakat.

pelaksanaan sampai hasil penelitian yang

b. Berkaitan dengan cita-cita pemulihan di atas,

dilakukan oleh petugas BAPAS atas permintaan

keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga

penyidik tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari dan

pihak,

kejahatan,

penetapan hasil musyawarah atau kesepakatan

danmasyarakat yang tidak dipenuhi oleh proses

bersama yang dikeluarkan oleh pengadilan atas

peradilan.

permintaan penyidik tidak boleh lebih dari 3

yaitu

korban,

pelaku

c. Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena

(tiga) hari. c. Dibuat dan disepakatinya kesepakatan bersama

tindak kejahatan.

atau Memorandum of Undertanding (MOU) 160



antara aparat penegak hukum dalam sisitem

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

peradilan pidana anak yang memuat tentang

Penyidikan dan Peraturan Kabareskrim Polri

langkah-langkah dan tata cara pelaksanaan

Nomor 3

penanganan perkara anak sebagai pelaku

Operasional

tindak pidana secara terpadu dan sinergis

Pidana, namun tidak sesuai dengan hukum

berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan

acara pidana anak sebagaimana yang ada dan

kewenangan masing-masing aparat penegak

tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11

hukum tersebut.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan persyaratan tersebut menunjukkan

Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65

bahwa konsep baru penyidikan terhadap anak

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan


Diversi dan Penanganan Anak yang Belum

sebagaimana termaktub dalam undang-undang

Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Oleh karena itu,


dapat dikatakan bahwa ada alasan atau

pidana anak dan peraturan pemerintah nomor 65

argumentasi

tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi

cenderung tidak berbasis keadilan restoratif baik

dan penanganan anak yang belum berumur 12

secara internal maupun eksternal. Adapun

(dua belas) tahun memiliki potensi untuk dapat

faktor-faktor tersebut antara lain:

diterapkan sehingga kedepan untuk penyidikan

a. Faktor Internal


1) Dari sisi sumber daya manusia, terdapat

pelecehan seksual dapat menerapkan dan hasilnya sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif dimaksud.

Tahun 2014 tentang Standar Prosedur

yang

Penyidikan

mendorong

Tindak

penyidikan

beberapa faktor yaitu: a) Penyidik

unit

PPA

belum

memahami

sepenuhnya tata cara penyidikan terhadap anak

sebagai

pelaku

tindak

pidana

Simpulan dan Saran

pelecehan seksual, karena belum mengikuti

Simpulan

pendidikan kejuruan tentang pelayanan

1. Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak

perempuan dan anak;

pidana pelecehan seksual oleh unit PPA Sat

b) Penyidik unit PPA belum mengetahui

Reskrim Polres Kendal masih konvensional

peraturan perundang-undangan yang baru

dengan tidak mengedepankan pendekatan

tentang penanganan hukum terhadap anak

keadilan restoratif, karena proses penyidikan

dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 65

yang dilakukan oleh penyidik unit PPA sesuai

tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

diversi dan penanganan anak yang belum

tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri

berumur 12 (dua belas) tahun, karena tidak

161



ada sosialisasi atau pemberitahuan tentang

tidak masuk dan diatur secara khusus dalam

aturan tersebut oleh bagian hukum kepada

program tersebut.

penyidik unit PPA.

c) Dari sisi budaya, penyidik unit PPA belum

c) Pengawas penyidik belum berperan secara

mampu memberikan kemudahan prosedur

maksimal sebagaimana mestinya, karena

dalam pelayanan penanganan perkara anak

pengawas penyidik juga belum memahami

sebagai pelaku tindak pidana yang berlanjut

aturan yang baru tentang penanganan

sampai persidangan, karena penyidik masih

perkara anak sebagai pelaku tindak pidana

beranggapan penanganan anak tersebut

dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 65

adalah hal yang sama dan biasa seperti

tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan

penanganan

diversi dan penanganan anak yang belum

sebagai pelaku.

berumur 12 (dua belas) tahun.

terhadap

orang

dewasa

b. Faktor Eksternal

2) Dari sisi sistem, terdapat beberapa faktor yaitu:

1) Dari sisi keluarga korban, menuntut dan

a) Aturan penyidikan terhadap anak yang

meminta kepada penyidik unit PPA untuk

khusus diatur dalam lingkungan organisasi

melanjutkan perkara sesuai dengan prosedur

kepolisian sebagaimana tata cara penyidikan

hukum

dalam undang-undang sistem peradilan

menjalankan

pidana anak belum ada, karena aturan yang

karena rasa kekecewaan dan kekhawatiran

ada dan dipedomani penyidik sekarang

pelaku akan melakukan perbuatan tersebut

masih terkait penyidikan secara umum yaitu

lagi kepada korban maupun orang lain.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Manajemen

Penyidikan,

dan

yang

berlaku sistem

dalam

hal

peradilan

ini

pidana,

2) Dari sisi instansi dan masyarakat sekitar, keaktifan

dari

instansi

samping

yang

Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun

berkaitan dengan kegiatan penanganan

2014 tentang Standar Operasional Prosedur

tindak pidana pelecehan seksual seperti

Penyidikan Tindak Pidana

dinas sosial dan Badan Pemberdayaan

b) Fokus kegiatan atau pengkhususan kegiatan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

tentang pelatihan pelayanan perempuan dan

(BPPKB) Kabupaten Kendal dan pastisipasi

anak sebagai kaderisasi penyidik di satuan

masyarakat kurang, karena instansi terkait

reskrim polres Kendal belum ada, karena

dan masyarakat sekitar belum memahami

program latihan peningkatan kemampuan

sepenuhnya penanganan anak sebagai

fungsi reskrim yang ada di sub bagian latihan

pelaku tindak pidana.

bagian sumber daya manusia polres Kendal

3) Dari sisi budaya, orang tua masih kurang memberikan pengawasan kepada anaknya,

162


karena

mayoritas


orang

tua

tersebut

pelecehan seksual dapat berupa sanksi

meninggalkan anaknya untuk bekerja ke luar

pidana penjara jika penanganannya tidak

negeri sebagai tenaga kerja Indonesia dan

sesuai dengan hukum acara dalam sistem

menitipkan anak tersebut untuk di asuh oleh

peradilan pidana anak.

orang lain seperti kakek dan neneknya yang dianggap

biasa

dalam

kehidupan

masyarakat

c. Dampak terhadap hukum acara terkait proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya

2. Dampak dari penyidikan terhadap anak

dalam penyidikan yaitu tata cara penyidikan


yang diatur dalam undang-undang sistem

seksual oleh penyidik unit PPA satuan

peradilan pidana anak tidak terlaksana

reskrim yang tidak didasarkan kepada

secara optimal, sehingga tata cara yang ada

keadilan restoratif di kabupaten kendal

dalam aturan kepolisian saat ini berupa

tentunya berdampak terhadap pihak-pihak

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012

yang terkait dengan perkara anak sebagai

tentang

pelaku tersebut, dimana hal tersebut dapat

Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun

terjadi karena adanya beberapa faktor yang

2014 tentang standar operasional prosedur

mempengaruhi

hukumnya

pelaksanaan penyidikan tindak pidana perlu

sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana

dilakukan penyesuaian dan dirubah dengan

dan fasilitas yang mendukung penegakan

memasukkan tata cara penyidikan terhadap

hukum, faktor masyarakat, dan faktor

anak sebagaimana yang diatur dalam

kebudayaan.

undang-undang sistem peradilan pidana

yaitu

Oleh

faktor

karena

itu,

dapat

dikatakan bahwa dampak dari penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan

seksual

dapat

berimplikasi

manajemen

penyidikan

dan

anak. 3. Konsep baru tentang penyidikan terhadap anak

sebagai

pelaku

tindak

pidana

kepada anak, aparat penegak hukum yang

pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA

terlibat dalam perkara, dan hukum acara itu

yang berbasis keadilan restoratif, yaitu

sendiri, sebagai berikut:

melalui sistem penegakan hukum satu

a. Dampak terhadap anak yang melakukan

atap/one roof enforcement system (ORES)

tindak pidana pelecehan seksual yaitu

dengan membentuk dan menyususn tata

hukuman/sanksi penjara dan tindakan.

cara penegakan hukum terhadap anak

b. Dampak terhadap aparat penegak hukum


yang terlibat dalam penanganan perkara

seksual dengan terintegrasi dan terpadu

anak

antar komponen penegak hukum mendasari

sebagai

pelaku

tindak

pidana 163



undang-undang no. 11 tahaun 2012 tentang

sebagaimana teknis konsep baru penyidikan

sistem peradilan pidana anak dan peraturan

di atas

daerah yang dibuat tentang tim pelayanan

b. Pelaksanaan setiap tahapan dalam proses

penanganan terpadu terkait perlindungan

penyidikan diatur secara jelas dan mengikuti

perempuan dan anak dari kekerasan.

waktu yang telah diatur dalam undang-

Konsep baru tersebut menekankan proses

undangsistem peradilan pidana seperti,

penanganan perkara terhadap anak sebagai

waktu pelaksanaan sampai hasil penelitian

pelaku tindak pidana pelecehan seksual

yang dilakukan oleh petugas BAPAS atas

tetap harus memperhatikan umur anak

permintaan penyidik tidak boleh lebih dari 3

sebagai pelaku tersebut dan tidak boleh

(tiga) hari dan penetapan hasil musyawarah

melebihi waktu 1 (satu) bulan sampai

atau kesepakatan bersama yang dikeluarkan

dengan adanya putusan dalam hal perkara

oleh pengadilan atas permintaan penyidik

dilanjutkan sebagaimana sistem peradilan

tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari.

pidana anak, dimana terdapat beberapa persyaratan sehingga

yang penyidik

harus unit

c. Dibuat

diperhatikan PPA

dan

disepakatinya

kesepakatan

bersama atau Memorandum of Undertanding

dapat

(MOU) antara aparat penegak hukum dalam

menerapkan konsep baru penyidikan melalui

sisitem peradilan pidana anak yang memuat


tentang langkah-langkah dan tata cara

enforcement system (ORES) sebagaimana

pelaksanaan penanganan perkara anak

dimaksud, yaitu:

sebagai pelaku tindak pidana secara terpadu


dan sinergis berdasarkan tugas, tanggung


jawab, dan kewenangan masing-masing


aparat penegak hukum tersebut.


Saran


1. Penyidik unit PPA Sat Reskrim Polres

Prosedur Penyidikan Tindak Pidana dirubah

Kendal

dan

cara

pendidikan kejuruan tentang pelayanan

penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11

perempuan dan anak seharusnya untuk

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

segera didaftarkan oleh bagian sumber daya

Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah

manusia Polres Kendal untuk mengikuti

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman

pendidikan kejuruan tersebut, sehingga tidak

Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak

terjadi penanganan hukum yang kurang

yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

maksimal dan memberikan dampak yang

disesuaikan

dengan

tata

164

yang

belum

melaksanakan



kurang baik bagi anak yang melakukan

pelayanan terpadu penanganan kekerasan

tindak pidana tersebut maupun aparat

terhadap perempuan dan anak-anak di

penegak

Kabupaten

Kendal

ditingkatkan

lagi

hukum

yang

terlibat

dalam

penanganan tersebut.

seharusnya sehingga

lebih dapat

2. Aturan internal organisasi kepolisian terkait

menerapkan sistem penegakan hukum satu

penyidikan tindak pidana seperti peraturan

atap/one roof enforcement system (ORES),

kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang

sebagai langkah pencegahan agar anak

manajemen

peraturan


kabareskrim polri nomor 3 tahun 2014

seksual dapat berkurang dan penanganan

tentang

hukumnya

penyidikan

standar

dan

operasional

prosedur

yang

dimulai

dari

tahap

pelaksanaan penyidikan tindak pidana di

penyidikan dapat menjadi awal yang baik

lingkungan kepolisian seharusnya diganti

dan tidak lagi bertentangan dengan undang-

dan dirubah oleh Kapolri dan Kepala Badan

undang yang ada.

Reserse Kriminal dengan memasukkan dan disesuaikan proses penyidikan terhadap anak sebagaimana tata cara penanganan anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi

Daftar Pustaka Sumber Buku : Ahmadi, Rulam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja

dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga proses penyidikan terhadap anak oleh penyidik unit

Grafindo Persada. Avianti, Fransiska. 2008. Kebijakan PerundangUndangan Mengenai Badan Penyidik Dalam

PPA Sat Reskrim Polres Kendal secara

Sistem

khusus dan Penyidik unit PPA di lingkungan

penyidikan terhadap anak sebagai pelaku

3. Kerjasama antara kepolisian dalam hal ini

Terpadu

di

Univ. Diponegoro. Djamin, Awaloedin. 1995. Manajemen Sumber Daya

tindak pidana dengan mengedapankan pendekatan keadilan restoratif.

Pidana

Indonesia, Semarang: Magister Ilmu Hukum

kepolisian secara umum memiliki payung hukum yang sah dan dapat menerapkan

Peradilan

Manusia

1.

Bandung:

Sanyata

Sumanasa Wira Sespim Polri. Hiariej,

penyidik unit PPA dengan seluruh steak holder dan tokoh masyarakat dalam tim 165

Eddy

O.S.2009.

Asas

Legalitas

&

Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.



Hasibuan, Malayu S.P.. 2005. Manajemen Sumber

Suratman dan Philips Dillah. 2014. Metode

Daya Manusia Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. Suteki. 2015. Masa Depan Hukum Progresif.

Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Yogyakarta: Thafa Media. W. Gulo. 2002. Metode Penelitian. Jakarta:

Ishaq. 2008. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Gramedia. Tridiatno, Yoachim Agus. 2015. Keadilan Restoratif.

Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at. 2012. Teori Hans

Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Sumber Artikel dan Jurnal :

Press. John W. Creswell. 2010. Research Design

Sumarni, DW. & Setyowati. 1999. Pelecehan

Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,

Tenaga Kerja Perempuan. Yogyakarta: Ford

(terjemahan

Foundation

oleh

Achmad

Fawaid).

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

&

Pusat

Penelitian

Kependudukan UGM.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum.

Banakar, Reza dan Max Travers. 2005. Law,

cet.1. Jakarta: Prenada Media.

Sociology and Method dalam Reza Banakar

Mertokusumo, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum

& Max Travers (ed). Theory and Method in

Suatu Pengantar, edisi revisi, Yogyakarta:

Socio-Legal

Cahaya Atma Pusaka.

Publishing Oxford and Portland Oregon.

Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian

Onati:

Research.

Hart

Ismail Rumadan. 2014. Jurnal Hukum dan

Kualitatif. Bandung: Rosda.

Peradilan, Volume 3, Nomor 3 Nopember

Praja, S. Juhaya. 2011. Teori Hukum dan

2014. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA

Aplikasinya. Bandung: CV. Pustaka Setia.

RI.

S. Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik

Zulkarnaen Koto. 2011. Terobosan Hukum dalam

Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Penyederhanaan

Setiawan, Doni. 2012. Urgensi Peradilan Restoratif

Pidana, Jurnal

Proses Studi

Peradilan

Kepolisian, STIK,

Jakarta.

Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia. Semarang: Unissula Press. Soekanto, Soerjono. 2004. Pengantar Penelitian Hukum. cet.3. Jakarta: UI Press.

Sumber Produk Lembaga : Redaksi Sinar Grafika. 2010. Undang-undang

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Hukum Acara Pidana (UU RI No.8 tahun 1981), Jakarta: Sinar Grafika.

166



Fokusindo Mandiri. 2012. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak. Bandung: Fokusindo Mandiri. Kementrian

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak RI, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Diversi

dan

Penanganan Anak di bawah Umur 12 (dua belas) Tahun. Deputi Bidang Perlindungan Anak, Cetakan ke 3 Tahun 2016. Sumber Internet : http://kendalkab.bps.go.id/hom, 09 Oktober 2016. http://mohammadhidayat_sh_sik_mh.com/PERATU RAN_KEPOLISIAN_YANG_SUDAH_DISAH KAN_KAPOLRI/PERRATURAN_KAPOLRI_ PERKAP_NO 10 TH 2007.pdf., 09 Oktober 2016. http://id.shvoong.com/socialsciences/sociology/2205936-pengertianpelaksanaan-actuating, 09 Oktober 2016. http://www.kbbi.web.id, 09 Oktober 2016

167

Agil Widiyas Sampurna 1, Suteki 2. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ABSTRAK

Recommend Documents