Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
IMPLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015) Lisma1, Lita Tyesta A.L.W2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
[email protected] ABSTRAK Pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu praktek demokrasi Indonesia yang dijalankan di Daereh merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Dasar hukum itulah yang menjadi acuan pilkada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung namun pada kenyataan mekanisme pilkada yang dilakukan dengan langsung dan tidak langsung menyisahkan masalah, sehingga pemerintah memutuskan mereformasi sistem pilkada menjadi pilkada serentak yang rencana dilakukan dengan 7 tahap yakni 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2015 dan salah satu daerah yang melaksanakan ialah Sulawesi selatan dengan 11 kabupaten namun partisipasi masyarakatnya belum maksimal. maka dari itu penulis merumuskan persoalan sebagai berikut yaitu : (1) Bagaimana partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Mengapa partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan belum maksimal ?. (3) Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di masa depan di Provinsi Sulawesi Selata dalam rangka peningkatan kualitas Demokrasi Konstitusional di Indonesia ?. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsi peningkatan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak yang akan datang. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum non doktrinal ini bersifat kualitatif karena lebih ditekankan pada pengamatan sosial di masyarakat dan kedalaman kualitas (data). Penelitian kualitatif ini diupayakan untuk memahami fenomena-fenomen di lapangan kemudian ditafsrkan dan dideskripsikan untuk menjawab tujuan penelitian. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa (1) partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Sulawesi Selatan Tahun 2015 cukup bervariasi dan tidak mengalami peningkatan signifikan bahkan mengalami penurunan (2) faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum maksimal karena faktor sosial, politik, administrasi,pendidikan, budaya dan pekerjaan serta sosialisasi yang masih sangat kurang (3) upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperbaiki regulasi yang sudah tidak sesuai dengan konteks dan melibatkan stakeholder yang ada serta meningkatkan sosialisasi.
Kata Kunci: Demokrasi; Partisipasi Masyarakat; Pilkada Serentak; Sulawesi Selatan
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden
86
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
A. Pendahuluan
seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang
Masalah Demokrasi merupakan suatu pola
menopang.3
pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif
Dinamika perkembangan dan peningkatan
semua anggota masyarakat dalam keputusan yang
kualitas Demokrasi di Idnonesia dapat kita pahami
diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka
dengan melakukan analisis terhada teorip Linz dan
legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang
Stepan dalam buku problem of democratic
memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-
transition
wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini
persyaratan agar konsolidasi demokrasi demokrasi
pemerintahnya. Disamping itu, dalam Negara
berhasil. Pertama, adanya masyarakat sipil yang
dengan penduduk jutaan, para warga negara
otonom dan jaminan hukum kebebasan berserikat
mengambil bagian juga dalam pemer
dan
melalui
persetujuan
dan
kritik
intahan yang
dapat
and
consolidation
menyatakan
pendapat:
menyebut
kedua,
lima
adanya
masyrakat politik yang diberi kesempatan untuk
diutarakan dengan bebas dalam media massa.
bersaing secara sehat untuk mengontrol dan
Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi
mnjalankan kekuasaan: ketiga, dianutnya ideologi
di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala
supremasi hukum; keempat adanya birokrasi yang
daerah secara langsung. Pilkada merupakan
legal-rasional dan kelima terciptanya masyarakat
sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan
ekonomi yang menjadi perantara antara negara
bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.
dan masrakat.4
Pertama, memilih kepala daerah sesuai dengan
Pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara
kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga
langsung maupun tidak langsung dengan dipilih
ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan
oleh DPRD harus tunduk pada ketentuan konstitusi
kehendak masyrakat di daerah. Kedua, melalui
sebagai
pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah
konstitusional dalam memilih pemimpin pada level
didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas
daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota.
dan integrasi calon kepala daerah yang sangat
Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa
menentukan
penyelenggaraan
gubernur, bupati, dan wali kota dipih secara
pemerintahan di daerah. Ketiga pilkada merupakan
demokratis. Makna dari Pasal 18 ayat (4) Undang-
sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap
3
keberhasilan
87
upaya
mewujudkan
demokrasi
Janedjri M Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konpress, 2012), hlm 85 4 Janedjri M Gaffar, Loc. Cit, hlm. 86
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
1945 ialah bahwa ketentuan tersebut mengandung
demokratis, artinya kedaulatan tertinggi berada
arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan
ditangan
cara yang demokratis, yang menjamin prinsip
dilaksanakan secara langsung. Implikasi dari
kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung
persoalan pilkada langsung yang telah berlangsung
atau cara lain sesuai dengan keistemewaan atau
secara tidak efektif terutama untuk menghemat
kekhususan daerah yang diatur dengan undang-
anggaran maka disusunlah pelaksanaan pilkada
undang seperti penunjukan kepala daerah pada
serentak yang merupakan salah satu inovasi yang
daerah-daerah istimewa yakni Daerah Istimewa
diusulkan sebagai penguatan demokrasi lokal dan
Yogyakarta
mekanisme
dilaksanakan berdasarkan pada kondisi sosial,
penunjukan kepala daerah namun tetap dianggap
politik, budaya dan geografis daerah setempat.
demokratis oleh masyarakat setempat, begitupun
Pelaksanaan pilkada serentak yang telah digagas
dengan Aceh dan Papua. Frase kata “dipilih secara
oleh DPR melalui pembentukan Rancangan
demokratis” diartikan dapat dipilih oleh anggota
Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah
DPRD dan dapat pula dipilih langsung oleh rakyat
secara Serentak yang pelaksanaanya berlangsung
dalam suatu pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan
pada tiga tahap yakni 2015, 2017 dan 2019.
yang
melakukan
rakayat
sehingga
pemilihan
harus
pilkada secara demokratis sebagaimana yang
Pilkada serentak telah dilaksanakan tahap
termaktub dalam konstitusi tersebut didasarkan
pertama pada tahun 2015 akhir, keberhasilan dan
secara fleksibel dengan menyesuaikan kondisi
kualitas pelaksanaan pilkada ditentukan oleh
daerah tertentu apakah dilakukan secara langsung
persiapan tahapan pilkada serentak dilaksanakan
maupun tidak langsung melalui DPRD.
secara
Pelaksanaan
dengan
peraturan
perundang-undangan. Beberapa persoalan yang
tersebut dianggap tidak efektif karena sejumlah
menganggu dan merisaukan pelaksanaan pilkada
faktor
serentak tahap pertama ialah rendahnya partisipasi
ketidak
secara
sesuai
langsung
seperti
pilkada
konsisten
efektifan
anggaran,
regulasi,waktu persiapan, dan money politik. Upaya lain
yang
dilaksanakan
pemilukada
Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota
sebelumnya adalah menggati model pemilihan
Makassar telah melaksanakan pilkada serentak
kepala daerah secara tidak langsung yang dipilh
tahap peratama pada desember 2015, beberapa
oleh DPRD, akan tetapi pemilihan kepala daerah
daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada
oleh DPRD juga menuai persoalan,pasalnya tidak
tahap pertama diikuti 10 daerah yakni Gowa,
merepresentasikan
makna
pada
publik (partisipasi pemilih).
pemilihan
secara 88
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Toraja, Lutim,Lutra, Selayar, Bulukumba, Maros,
sangat singkat untuk melakukan kampanye hanya
Pangkep, Barru dan Soppeng.
3 bulan, persoalan regulasi oleh PKPU yang bisa
Namun pada pelaksanaan pilkada serentak
memberikan suvenir seharga 25 ribu perorang
tahap pertama akhir tahun 2015 masih belum
merupakan suatu permainan money, belum lagi
berhasil secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat
masalah distribusi logistik kampanye yang sangat
dalam tidak tercapainya batas nominal partisipasi
terbatas, netralitas PNS dalam pemilihan yang
publik seperti yang ditetapkan oleh KPU pusat
berakibat pada keberlangsungan para PNS dalam
yakni 75 % partisipasi dalam pilkada yang
pekerjaanya. Berbagai persoalan di atas sekiranya
dilaksankan di Provinsi sulawesi selatan. Partisipasi
menjadi evaluasi dalam pelaksanaan pilkada pada
publik dalam pilkada serentak di Provinsi Sulawesi
tahap ke dua masa yang datang.
selatan hanya sekitar 2,5 persen dalam setahun
Namun dari pelaksanaan pilkada tahap
dan hanya gowa naik 10 persen serta kabupaten
pertama di Sulsel mengalami penurunan. Banyak
selayar dengan capaian 83 persen dari jumlah
pertanyaan dibenak yang harus dipecahkan terkait
DPT 90.668 orang . 11 kabupaten di sulsel
rendahnya partisipasi masyarakt dalam pilkada
melaksanakan pilkada dan partisipasi publik
padahal dalam konteks negara Indonesia yang
(pemilih) tidak lebih dari 2,5 persen. Informasi di
menganut paham Demokrasi Konstitusional dapat
Kabupaten Bulukumba ada 81 ribu c6 atau
dinilai berjalan dan meningkat apabila masyarakat
undangan tidak tersebar dan dua daerah Luwu
dapat berpartisipasi dalam ruang publik sperti
Utara dan Soppen partisipasi menurun pada
kebebasan menyatakan pendapat dan ikut serta
pilkada serentak tahan pertama 2015. Pilkada di
dalam pemilihan kepala daerah. Beranjak dari
Kabupaten Tana Toraja, 40 ribu dari 167.765
polemik pelaksanaan pilkada di Sulsel yang
pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap
mengalami penurunan partisipasi oleh masyarakat
(DPT) di Kabupaten Toraja Utara tidak mencoblos
maka penulis merumuskan masalah sebagai
saat pemilihan bupati. Dugaan partisipasi publik
berikut:
pada pilkada serentak menurun karena banyak
masyarakat pada pilkada serentak di Provinsi
perantau
Sulawesi Selatan Tahun 2015 ?. Kedua: Mengapa
yang
tidak
pulang
ke
kampung
halamanya.
Pertama:
Bagaimana
partisipasi
partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di
Sejumlah kendala yang dihadapai pada
Provinsi Sulawesi Selatan
pelaksanaan pilkada serentak 2015 di Sulawesi
?.Ketiga:
Selatan berupa persoalan teknis, waktu yang
partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 89
Bagaimana
belum maksimall
upaya
meningkatkan
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
dimasa depan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam
masyarakat.5
rangka
menjadi salah satu indikator dalam penerapan
peningkatan
kualitas
Demokrasi
Konstitusional di Indonesia ?
Partisipasi
publik
(masyarakat)
demokratisasi di Indonesia, partisipasi publik pada pilkada serentak sebagai salah satu ciri negara
B. Kerangka Teori
demokrasi menjadi hal yang sangat urgen untuk
Teori hukum yang penulis gunakan dalam
dipenuhi karena tingkat partisipasi publik menjadi
penelitian ini adalah teori demokrasi konstitusional
devenden variabel dalam meningkatkan kualitas
sebagai hasil dari reformasi bahwa pelaksanaan
demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi
sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan atas
konstitusional. Tingkat partisipasi publik pada
hukum tidak hanya kekuasaan. Penulis juga
pemilihan
menggunakan teori sistem hukum yang mana
dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya6:
setiap
partisipasi
elemen-elemen
sistem
hukum
yakni
umum
maupun
politik,
pilkada
keragaman
serentak pemilih,
substansi, struktur dan kultur hukum saling bekerja
penyelenggara pemilu, Kepuasan publik pada
sehingga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi
pemerintah dan sistem pemilu dan figur calon.
masyarakat dalam pemilu. Selain itu, teori
C. Metode penelitian
bekerjanya hukum dapat kita gunakan untuk
Metode penelitian yang digunakan dalam
menganalisis bagaimana bekerjanya regulasi-
penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan
regulasi dalam masyarakat apa saja yang
yuridis
mempengaruhi dan menghambat peningkatan
sosiologis
bermaksud
melakukan
penjelasan atas permasalah yang diteliti dalam
partisipasi masyarakat dala pilkada ketika regulasi
hubunganya dengan aspek-aspek hukum serta
tersebut diterapkan dalam masyarakat.
mencoba menjelajahi realitas empiris dalam
Menurut pendapat Gaventa dan Valderna
masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai
dalam bukunya Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum
suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik,
menegaskan bahwa partisipasi publik (masyarakat)
melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari
telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu
sistem sosial berkaitan denga variabel sosial yang
kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan
lain.
warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan
5
pengambilkan keputusan di berbagai gelanggan kunci yang mempengaruhi kehidupan warga 90
Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2015), hlm. 54 6 Soewoto Mulyosudarsono, Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, 2004), hlm. 354-355
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Penelitian ini bersifat deskriftif analitis.
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Deskriptif yaitu. Penelitian menggunakan survei
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
lapangan.7 Sedangkan analitis dilakukan dengan
menjadi
adanya suatu analisa terhadap permasalahan yang
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang
telah dikemukakan di muka dengan menggunakan
Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
berkaitan dengan penelitian ini.
Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Undang-Undang,
Peraturan
Komisi
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data
Penelitian ini menggunakan 2 jenis data
dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan
yakni data primer dan data sekunder. Pertama:
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau
Data primer ialah hasil wawancara dan data yang
Walikota dan Wakil Walikota.). 2) Bahan hukum
berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan
sekunder berupa dasar-dasar teoritik yang relevan.
pada beberapa pihak yakni: 1) Pihak Komisi
3) Bahan hukum tertier berupa bahan hukum dari
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, 2)
kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal dan koran.
Masyarakat Kabupaten Gowa, Maros, Bulukumba, Toraja Utara dan Luwu Timur Povinsi Sulawesi
Penelitian ini menggunakan metode analisis
Selatan. Kedua: data sekunder adalah data yang
kualitatif, analisis data kualitatif ialah menguraikan
sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam
data secara bermutu dalam kalimat teratur, runtun,
dokumen dan publikasi.8 Data sekunder meliputi: 1)
logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga
bahan hukum primer berupa: (UUD RI Tahun 1945,
memudahkan interpretasi data dan pemahaman
UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan
hasil analisis.
penetapan peraturan pemerintah pengganti UU
D. Hasil penelitian dan pembahasan
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
1. Partisipasi
Bupati dan Walikota, UU No 10 Tahun 2016
pada
pilkada
serentak di Provinsi Sulawesi Selatan tahun
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
2015
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Altherton & Klemmack (Irawan Soehartono), Metode Penelitian Sosial – Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63 8 Rianto Adi, Metode penelitian sosial dan hukum, (Jakarta:Granit, 2010), hlm. 57
masyarakat
Pilkada serentak merupakan reformasi
7
sistem
pemilihan
kepala
daerah
karena
menyisahkan persoalan berupa tingginya ongkos demokrasi 91
maka
hadirnya
pilkada
serentak
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
menghemat anggaran dan dan mengefisiensi
gesekan dalam masyarakat seperti yang terjadi
waktu. Persoalan-persoala dalam pilkada serentak
pada pilkada langsung sebelumnya, intinya pilkada
tersebut tentu akan berimplikasi pada partisipasi
serentak efisien dan efektif untuk dilaksanakan.9
masyrakat dalam pilkada, jika pada pilkada sebelumnya
yakni
pilkada
langsung
Partisipasi masyarakat di Provinsi Sulawesi
yang
Selatan dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang
dilaksanakan setiap 5 tahun. Disamping itu
berbeda, Keterlibatan masyarakat dalam proses
pemilihan legislatif dan eksekutif yang juga menyita
demokrasi di daerah tidak bisa dipungikiri adanya
waktu yang banyak akan membuat masyarakat
kepentingan-kepentingan tertentu, tipe masyarakat
merasa jenuh untuk ikut berpartisipasi karena setiap
kali
harus
mendatangi
TPS
juga menentukan sikapnya terhadap kegiatan
untuk
pemerintahan. Ada yang apatis, kritis dan memeiliki
mencoblos. Persoalan anggaran juga sangat
kesadaran politik yang tinggi.
berdampak karena negara akan mengeluarkan
Provinsi
biaya yang bersar untuk menugaskan perangkat-
Sulawesi
Selatan
telah
perangkat daerah dalam mensosialisasikan dan
melaksanakan pilkada serentak tahap awal pada
mendata masyarakat di setiap daerah. Dengan
desember tahun 2015 yang dilaksanakan oleh 11
reformasi sistem pilkada serentak diharapkan akan
kabupaten, berikut ini data partisipasi masyarakat
memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat
(pemilih) pada pilkada serentak 2015, yakni:
karena masyarakat tidak perlu sering ke TPS lagi
No
dan meninggalkan aktivitasnya yang sangat penting
Kabupaten
Pilkada
Pilkada
2010
Serentak
atau jika berada diperantaun tidak perlu lagi bolak-
2015
balik ke daerah untuk mencoblos lagi.
1
Kep. Selayar
82.28
81.22
2
Bulukumba
68.42
58.92
oleh
3
Gowa
74.71
67.75
proses
4
Pangkajene
78.28
72.21
75.20
61.51
Seperti yang dijelaskan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan bahwa agenda pilkada serentak penguasa
merupakan dalam
keputusan
politik
menjalankan
demokratisasi di Negara
Indonesia. Pilkada
dan Kep 5
serentak yang dicetuskan pemerintah disambut
Maros
baik oleh Provinsi Sulawesi Selatan, implikasi positif yang dirasakan oleh penyelenggara yaitu menekan konflik-konflik horizontal dan gesekan-
9
92
Wawancara bersama DR. Ikbal Latief SH.M.Hum (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan) 19 Desember 2016
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
dan faktor eksternal, faktor-faktor tersebut adalah
6
Barru
77.88
77.53
7
Soppeng
76.21
77.75
8
Tana Toraja
78.87
71.82
9
Toraja Utara
74.78
72.06
10
Luwu Utara
78.27
76.43
sehingga
11
Luwu Timur
71.30
69.32
menggunakan hak pilihnya. Seperti saat hari
sebagai berikut:10 1. Faktor Internal Faktor internal yakni: a. Faktor Teknis: adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih
Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Selatan
sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai
memiliki keragaman tingkat partisipasi yang Misalnya
lainya
yang
sifatnya
yang secara teknis membuat pemilih tidak
bulukumba,
datang ke TPS untuk menggunakan hak
tingkat partisipasinya menurun sejak 2010 hingga
pilihnya.
2015 begitupun dengan maros, Gowa dan Luwu
b. Faktor Pekerjaan: Faktor pekerjaan juga
Timur serta Toraja utara. Pilkada serentak yang
merupakan hal yang sangat mendasar
dilaksanakan pada tahun 2015 ini merupakan inovasi positif
hal
menyangkut pribadi pemilih. kondisi itulah
bervariasi, ada yang meningkat, bahkan rata-rata penurunan.
untuk
pecoblosan pemilih sedang sakit, pemilih
Data tersebut menunjukan sejumlah daerah
mengalami
menghalanginya
pengaruhnya pada partisipasi masyarakat di
pemerintah untuk melakukan
Sulawesi Selatan, beberapa daerah seperti
efisiensi waktu dan anggaran dibandingkan dengan
Toraja Utara, Luwu Timur, Bulukumba,
pilkada langsung ditahun-tahun sebelumnya.
Maros, dan Gowa tidak memilih karena
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi
merantau di luar daerah untuk pekerjaan.
masyarakat pada pilkada serentak belum
Seperti di Toraja Utara menurut keterangan
maksimal di Provinsi Sulawesi Selatan tahun
salah satu responden:
2015
Tingkat golput yang terjadi di toraja
Menurut Bisma Arianto bahwa alasan
utara bukanji karena apa, tapi banyak
rendahnya partisipasi masyarakat untuk memiih
memang yang merantau. Apalagi di Toraja
diklasifikasikan menjadi 2 hal yakni faktor internal 10
93
Fadli Ramadhanil, Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilihan Umum, (Jakarta: Perludem,2015), hlm. 40
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
sama KTPnya tetap juga tidak dibolehkan mencoblos.11
kan lebih banyak pertanian sama ternak, dan itu tidak cukup untuk kesejahteraanya
b. Faktor Sosialisasi: Persoalan yang paling
makanya banyak yang ke luar daerah cari
krusial dari sosialisasi yang terjadi di
pekerjaan terus tidak balik waktu pemilihan.
beberapa daerah ialah persoalan sosialisasi,
begitupun dengan Luwu Timur:
menurut Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan :
partisipasi pemilih tahun 2015 menurun sekitar 5
atau penurunanya
Kendala yang terasa pada saat pilkada serentak ialah kurangya anggaran untuk sosialisasi, pengajuan anggaran kepada Pemerintah Daerah tidak sesuai sehingga KPU sendiri mengalami kesulitan dalam memasifkan sosialisasi.12
kurang lebih 1.497.000 menjadi 1.200.000 karena tingkat apatis masyarakat setempat dan juga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai penjual sering ke luar daerah.
c. Faktor
2. Faktor Eksternal
Pendidikan:
Faktor
pendidikan
cukup mempengaruhi dengan kuat belum
Faktor eksternal meliputi 5 yakni:
maksimalnya partisipasi masyarakat karena tingkat
a. Faktor Administratif: Faktor berikut yang
pendidikan
menjadi penghalang dari aspek administrasi
mempengaruhi cara
adalah permasalahan kartu identitas. Masih
keterlibatanya
ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika
daerah.
dalam
pemilih pandang pemilihan
akan terhadap kepala
masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak
d. Faktor Figuritas: Faktor figuritas ini kuat
akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap)
mempengaruhi partispasi masyarakat pada
karena secara administratif KTP yang
pilkada serentak bahkan meskipun pada
menjadi
dan
pilkada sebelumnya, seperti yang terjadi di
membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa
Kabupaten Gowa yang sebenarnya masih
terdaftar sebagai pemilih menimal sudah
merupakan daerah kerajaan namun ada
tinggal 6 bulan di satu tempat.
calon kepala daerah yang mencalonkan diri
rujukan
dalam
mendata
beberapa kali namun tetap tidak menang
Seperti yang terjadi di Toraja Utara : Ada bebrapa orang di daerahku tidak bisaki mencoblos karena tidak ada surat panggilanya, nabawami kartu keluarganya
11
94
Wawancara bersama Wiwin (Masyarakat Kabupaten Toraja Utara Kota Rantepao) 2 Januari 2017 12 Wawancara bersama Dr.Iqbal Latief, SH.M.Hum (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan) 9 Januari 2017
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
g. Kerjasama dengan pemantau dan pembentukan paralegal h. Internalisasi partisipasi dalam pengawasan pemilu.
dalam setiap pilkada hal ini dikarenakan ada sosok figuritas yang telah dikenal dalam masyarakat Kabupaten Gowa sendiri yang telah berasal dari keturunan mantan kepala
E. Simpulan dan Saran
daerah sebelumnya dari beberapa periode yang telah dikenal dengan kuat oleh
a. Simpulan
masyarakat setempat.
1) Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak
e. Faktor politik: Faktor politik adalah alasan
2015 di Provinsi Sulawesi Selatan cukup
atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek
bervariasi bahkan pilkada serentak tahap
politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti
pertama
ketidakpercayaan dengan partai, tak punya
signifikan terhadap peningkatan partisipasi
pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak
masyarakat selain itu
percaya bahwa pemilu ataupun pilkada akan
menjadi objek penelitian penulis yakni daerah
membawa perubahan dan perbaikan.
yang tingkat partisipasi masyarakat rendah
ini
tidak
bahkan menurun
3. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat
memberikan
pengaruh
ada 6 daerah yang
ialah Bulukumba, Toraja
pada pilkada serentak di Provinsi Sulawesi
Utara, d Maros Gowa dan Luwu Timur.
Selatan
Penurunan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak ini dipengaruhi oleh banyak faktor
Ada beberapa rencana strategis sebagai
namun
upaya meningkatkan partisipasi masyarakat
yang
dapat
kita
analisa
bahwa
sebenarnya persepsi masyarakat terhadap
dalam pilkada, yaitu:
pilkada serentak tidak ada perbedaan dan pengaruhnya bahkan dianggap sama dengan
a. Memetakan dan menguatkan partisipan: Kelompok pemilih, kelompok sadar politik sebagai mitra strategis b. Penyampaian informasi yang efektif c. Panwaslu sebagai fasilitator d. Model pelibatan dan partisipasi masyarakat e. Pengawasan semesta dan penyediaan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan f. Duta pengawasan dan democracy heroes
pilkada
sebelumnya
sehingga
partisipasi
masyarakat tidak memberikan pengaruh pada pilkada serentak 2015 ini 2) Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
tingkat
partisipasi masyarakat yang belum maksimal pada pilkada serentak di Sulawesi Selatan Tahun 2015 ialah faktor sosial, budaya, politik, adminsitrasi 95
dan
pekerjaan.
Faktor-faktor
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
tersebut
sangat
besar
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
perananya
dalam
dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi
mengukur maksimal atau tidak maksimalnya partisipasi
masyarakat.
Misalnya
masyarakat.
faktor
b. Saran
administrasi karena persoalan tidak memiliki surat panggilan dan tidak terdaftar dalam DPT
1) Berharap agar regulasi baik Undang-Undang
daerah setempat, faktor pekerjaan dan faktor
maupun Perataturan Komisi Pemilihan Umum
politik yang signifikan pengaruhnya karena
dapat
kepentingan plitik pragmatis dan transaksional
dengan baik oleh pemerintah beserta jajaranya
membuat masyarakat menjadi apatis dan jenuh
agar
untuk ikut berpartisipasi.
meningkat dalam pilkada serentak yang akan
3) Upaya-upaya
meningkatkan
disesuaikan partisipasi
dan
diimplementasikan
masyarakat
dapat
lebih
digelar 6 tahapan yang akan datang.
partisipasi
2) Membangun relasi yang kuat antara Pemerintah
masyarakat dapat dilakukan dengan perubahan bagi
dan stakeholder lainya dalam pilkada serentak
masyarakat yang ingin bergabung dalam
yang akan datang agar tidak tercipta sekat
PPK,PPS, dan KPPS, penguatan kegiatan
antara pemerintah dan masyarakat sehingga
berbasis masyarakat seperti jejak pendapat,
bersikap tidak apatis.
regulasi.
Terbukanya
secara
luas
3) Semua
duta demokrasi. keterlibatan stake holder untuk
pihak
perlu
bekerjasama
demi
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,
terwujudnya Demokrasi yang berlandaskan atas
KPU
telah
hukum di level pusat maupun daerah melalui
dan
partisipasi dalam pilkada serentak agar dapat
komunitas pemilu yang dapat menghimpun
membangun daerah dan menguatkan otonomi
masyarakat
daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
sebagai
menyediakan
mitra rumah
yang
masyarakat pintar
pemilu
termarginalkan
yaitu
perempuan dan kaum disabiltas. Perguruan Daftar Pustaka
Tinggi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah beserta LSM/Ormas dan Orpol membuat
Altherton & Klemmack (Irawan Soehartono), 1999, Metode Penelitian Sosial – Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosda Karya.
program kerja untuk berpartisipasi pada pilkada serentak 2017. Pada dasarnya partisipasi masyarakat di setiap daerah terletak bagaimana
Janedjri M Gaffar, 2012, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konpress.
upaya kreativitas Pemda beserta pemerintah 96
Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Fadli Ramadhanil, 2015, Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilihan Umum, Jakarta: Perludem. Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2015, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soewoto Mulyosudarsono, 2004, Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi, Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur Rianto, Adi, 2010, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Grani. Wawancara bersama DR. Ikbal Latief SH.M.Hum (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan) 19 Desember 2016 Wawancara bersama Dr.Iqbal Latief, SH.M.Hum (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan) 9 Januari 2017
97
